Wacana tarif bea masuk (impor) 200% membuat pihak China waswas. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun menegaskan wacana ini telah membuat salah tafsir dan berbagai spekulasi dari pihak China.

Indonesia ingin menjaga hubungan baik sebagai mitra, terutama dengan China yang memiliki hubungan timbal balik yang besar.

"Indonesia tidak ingin sekadar mengekor bebek saja kepada negara-negara tertentu padahal kita memiliki kepentingan nasional yang harus diamankan. Karena itu terkait penerapan tarif 200% dari Tiongkok perlu diklarifikasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dari partner kita," ujar Luhut dalam keterangan tertulis Jumat (5/7/2024).

Luhut menegaskan China adalah salah satu mitra strategis Indonesia dalam perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan COVID-19," kata Luhut.

Penentuan Tarif Safeguard

Dalam Rakortas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 25 Juni 2024, diputuskan untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

Langkah-langkah perlindungan ini tentunya haruslah sesuai dengan akar masalah yang terjadi. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," terang Menko Luhut.

Selain itu, lanjut Luhut, Presiden juga meminta untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia. Hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Pemerintah juga membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," tutur Luhut.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengambil tindakan untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, kosmetik, alas kaki, pakaian jadi, produk tekstil jadi, dan keramik. Zulhas mengatakan tidak hanya impor dari China tetapi bisa semua negara.

Ia menginginkan ada pajak tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Hal ini dilakukan karena sejumlah industri itu sudah mengalami krisis hingga menyebabkan pabrik tutup dan pemutusan hubungan kerja (PHK)

"BMTP akan yang bisa mengamankan produk-produk kita. (Barang impor) dari mana saja, dari Eropa, Australia, dari mana misalnya Tiongkok. Tidak satu negara, dan semua negara bisa mengenakan bea masuk tindakan pengamanan," kata Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Saat ini impor sejumlah barang itu tengah diselidiki oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan data impor ketujuh barang itu dalam tiga tahun terakhir.

"Nanti dilihat tiga tahun terakhir, seperti apa melonjak nggak yang juga mematikan usaha kita, kita boleh mengenakan BMAD," terangnya.

Zulhas mengatakan saat ini pajak tambahan itu tengah dihitung seberapa besarannya. Selain itu untuk beberapa barang masih dalam proses penyelidikan untuk menentukan pula pengenaan dari BMAD hingga BMTP.

"Kita tunggu dulu, (besaran impornya) bisa 50%, bisa 100%, bisa sampai 200%, jadi tergantung dari hasil KPPI. 200% bisa, 100% bisa," terangnya.

Zulhas menjelaskan penyelidikan dan rencana pengenaan pajak tambahan itu merupakan tindak lanjut dari krisis sejumlah industri yang saat ini terjadi. Ia mengungkap saat ini saja 36 pabrik tekstil sudah tutup dan 31 pabrik keramik disebut akan melakukan PHK.

"Ini hasil rapat (ratas di Istana Negara) yang diinisiasi oleh Kemenperin," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menyebut akan dikenakan pajak jumbo untuk barang-barang yang diimpor dari China. Hal ini dilakukan untuk memerangi banjirnya impor dari Negeri Tirai Bambu.

Terkait apakah pengenaan pajak akan sampai 200%, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, mengatakan tidak menutup kemungkinan besaran pajak tersebut.

"Ya bisa saja (dikenakan 200%), tergantung hasil penyelidikannya. Kita tunggu dulu masih dalam proses," kata dia kepadadetikcom, Sabtu (29/6/2024).

Budi mengatakan saat ini sudah ada penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terkait banjirnya impor dari China. Jika penyelidikan itu selesai maka akan ditetapkan pajak atau bea masuk melalui Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

"Memang sekarang lagi ada penyelidikan oleh KPPI, kalau prosesnya sudah selesai segera ditetapkan bea masuk melalui mekanisme BMTP," jelas dia.

Sebelumnya juga, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga telah menegaskan pemerintah akan memperketat masuknya atau impor keramik dari luar negeri. Salah satu caranya dengan mengenakan tarif pajak yang besar untuk impor keramik.

Seorang anak konglomerat asal China bernama Zhang Huaiyuan harus hidup terpisah dari orangtua kandungnya selama 33 tahun. Sebab ia diculik tidak lama setelah ia dilahirkan di rumah sakit pada 1991.

Melansir dari SCMP, Jumat (5/7/2024), Zhang merupakan anak kedua dari seorang pengusaha kaya bernama Li Shijie. Zhang yang masih berusia enam bulan dalam kandungan memang terpaksa harus lahir secara prematur karena kondisi ibunya yang belum 100% pulih dari kelahiran anak pertamanya.

"Anak pertama kami baru berusia satu tahun ketika kami mengandung anak kedua. Sejak kelahiran anak pertama melalui operasi sesar yang belum sembuh total, istri saya harus melakukan operasi sesar lagi pada usia kehamilan enam bulan," kata Li dalam sebuah wawancara.

Saat kelahiran Zhang, dokter yang bertugas memberi tahu orang tua kandung Zhang bahwa anaknya meninggal karena lahir secara prematur. Namun kenyataannya dia diberikan kepada kerabat direktur rumah sakit yang tidak dapat hamil.

Sejak saat itu Zhang tumbuh besar di sebuah desa miskin di provinsi Anhui, China bagian timur. Sedangkan orang tua kandungnya yang merupakan pengusaha kaya tinggal di Provinsi Zhejiang, China bagian tenggara yang artinya mereka terpisah sekitar 400 kilometer.

Meski tumbuh dalam keluarga miskin, Zhang ternyata cukup sukses dan mewarisi kemampuan berdagang orang tua kandungnya. Dia bisa membuat pabrik kecil saat belum bertemu orang tuanya yang kaya. Berkat itu Zhang dapat hidup dengan layak mesti tidak bergelimang harta.

Tak lama setelah ayah angkatnya meninggal pada 2023, ibu angkatnya memberi tahu Zhang bahwa dia bukan anak kandung mereka. Ibu angkat Zhang memberitahu kebenaran tersebut karena takut dia tidak akan punya keluarga lagi jika ibunya juga meninggal.

Sejak saat itu, ia bersama ibu angkatnya memutuskan untuk mencari orang tua kandung Zhang. Setelah berpisah selama beberapa dekade, Zhang akhirnya bertemu orang tua kandungnya pada Mei 2024 dengan bantuan polisi.

Setelah itu keluarga Li mengunjungi rumah Zhang di Tianjin untuk merayakan pesta pertemuan antara anak dengan orang tua kandungnya. Dalam pertemuan itu orang tua Zhang juga bertemu dengan menantu perempuan dan cucu lelaki mereka yang berusia sembilan tahun.

"Anak saya yang malang hidup selama lebih dari 30 tahun tanpa mengetahui hari ulang tahunnya sendiri. Tahun ini, keluarga kami akhirnya akan merayakannya bersama," pungkas Li.

Dalam pertemuan itu, ayah kandung Zhang dengan berlinang air mata menghadiahkan kepada putranya sebuah kartu bank dengan rekening berisi 1,2 juta yuan atau setara dengan Rp 2,64 miliar (kurs Rp 2.200/yuan).

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil influencer saham Ahmad Rafif Raya. Ahmad Rafif diminta penjelasan soal gagal mengelola dana sebesar Rp 71 Milyar.

Satgas pun menemukan 5 fakta terkait kegiatan influencer saham tersebut.

1. Ahmad Rafif Raya adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham.

2. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

3. Ahmad Rafif Raya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek. Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

4. Ahmad Rafif Raya menyatakan bahwa telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

5. Ahmad Rafif Raya menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening Efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Alhasil Satgas PASTI memerintahkan Ahmad Rafif Raya berhenti menawarkan investasi, menghimpun dan mengelola dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Ahmad Rafif Raya juga diminta bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak, serta bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," tutup Satgas PASTI.

Transaksi saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk di pasar negosiasi sempat menyentuh Rp 6,06 triliun atau 14 miliar lembar saham. Menanggapi hal tersebut Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kristian Manullang mengungkapkan jika pihak GOTO telah memberi penjelasan kepada BEI.

Kristian mengungkapkan dalam transaksi itu saham GOTO bernilai Rp 430 per lembarnya, jauh di atas harga di pasar reguler yang sebesar Rp 50.

"Itu resmi (keterangan GOTO) nggak mungkin kita 'kami nggak percaya', nggak mungkin gitu. Artinya sudah jawab resmi, perusahaan sebesar ini, dan itu terjadi di pasar negosiasi juga. Dan yang beli juga cukup bonafide lah di republik ini, nggak ada yang salah di sini," katanya dalam temu media di Gedung BEI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan GOTO, R A Koesoemohadiani telah memberikan penjelasan. Adapun transaksi senilai 1,17% dari saham yang tercatat itu terjadi pada 27 Juni 2024.

"Transaksi saham GOTO di Pasar Negosiasi sejumlah 14.109.719.208 saham atau 1,17% dari listed share (1.201.409.662.836 saham) senilai Rp 6.069.900.956.629,00 pada tanggal 27 Juni 2024 (Transaksi Saham GOTO), dilakukan oleh salah satu pemegang saham Perseroan yang bukan merupakan pemegang saham yang memiliki saham Perseroan paling sedikit sebanyak 5% dari modal disetor dan ditempatkan di dalam Perseroan," bebernya.

Oleh karena itu, kata dia, merujuk Peraturan OJK Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham tersebut tidak memiliki kewajiban untuk melakukan laporan atas perubahan kepemilikannya, sehingga tidak ada kewajiban memberikan laporan atas transaksi saham GOTO.

"Sejauh pengetahuan Perseroan, Transaksi Saham GOTO tersebut dilakukan oleh pemegang saham terkait berdasarkan suatu perjanjian historis untuk mengalihkan saham GOTO yang dimilikinya ke pihak lain dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya," tambahnya.

Namun Perseroan tidak memiliki informasi lebih lanjut atas tujuan dari Transaksi Saham GOTO tersebut. Menurutnya setiap pemegang saham Perseroan memiliki kebebasan untuk menentukan dan mengambil keputusan atas investasi mereka.

"Dapat juga disampaikan oleh Perseroan bahwa Transaksi Saham GOTO tersebut tidak terkait dengan Perseroan ataupun pemegang saham pengendali Perseroan (pemegang saham seri B Perseroan)," ujar dia.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan betapa besarnya perilaku pemborosan makanan di Indonesia yang tidak dimakan hingga menjadi sampah. Angka kehilangan dan pemborosan pangan (food loss and waste) Indonesia termasuk salah satu yang besar di dunia.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo mengatakan angka food loss and waste Indonesia selama 2000-2019 hampir 50 juta ton sampah makanan. Hal itu menyebabkan kerugian ekonomi ratusan triliun.

"Angka food loss and waste Indonesia antara tahun 2000-2019 itu mencapai 23-48 juta ton dan menyebabkan kerugian ekonomi kurang lebih Rp 551 triliun atau setara dengan 4-5% PDB Indonesia," kata Nyoto dalam acara Green Economy Expo di Jakarta Convention Center, Jumat (5/7/2024).

Banyaknya sampah makanan terjadi saat masyarakat Indonesia sendiri masih ada yang kekurangan pangan. Menurut laporan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2023, terdapat 68 kabupaten/kota yang rentan alami rawan pangan.

Dengan jumlah makanan yang terbuang dan menjadi sampah itu, kata Nyoto, bisa memberikan makan hingga ke 125 juta orang atau 47% dari masyarakat Indonesia. "Dengan nominal sebesar itu, kita sebenarnya mampu memberikan makan sekitar 61-125 juta orang atau 29-47% dari masyarakat Indonesia," tuturnya.

Oleh karena itu, Bapanas telah menginisiasi gerakan 'Selamatkan Pangan' dengan membuat platform dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan penyedia makanan, food hub, serta penerima manfaat. Kemudian difasilitasi kendaraan logistik pangan untuk mendistribusikan makanan berlebih dari pendonor ke penerima.

Dari Desember 2022 sampai Juli 2024, pendistribusian pangan berlebih dari pendonor ke penerima manfaat khusus di Jabodetabek telah mencapai 65 ton. Tantangan ke depan adalah meningkatkan volume dan replikasi di daerah lain agar dapat memperluas jangkauan program ini.

Selain itu, Bapanas juga mendorong gerakan nasional yang disebut 'Stop Boros Pangan dan Belanja Bijak' untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang food loss and waste. Pasalnya kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan.

"Gerakan ini antara lain untuk meningkatkan kesadaran sosial melalui promosi, sosialisasi dan iklan bagi masyarakat terkait pencegahan dan pengurangan limbah makanan di Indonesia," pungkas Nyoto.

Utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800 triliun. Di sisi lain, pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempunyai program yang membutuhkan dana besar seperti makan bergizi gratis dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bagaimana nasib kedua program tersebut apabila ada utang jatuh tempo dengan nilai jumbo? Direktur Program INDEF Eisha M Rachbini membeberkan utang jatuh tempo pada 2024 sekitar Rp 400 triliun, sementara pada 2025, mencapai Rp 800 triliun. Pada saat yang bersamaan, presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai program makan bergizi gratis dan berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN.

Eisha menyebut saat ini porsi APBN 2024 cukup besar untuk pembangunan IKN, yakni 16%. Melihat hal tersebut, dia menilai harus ada program-program prioritas.

"Jadi saya rasa untuk dengan program-program yang banyak itu juga harus ada prioritas. Pembiayaan inovatif memang diperlukan, terutama tidak hanya IKN, tapi pembiayaan-pembiayaan seluruhnya. Bagaimana sih memperkuat fiskal kita ke depan?" kata Eisha dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia menyebut apabila ingin melanjutkan pembangunan IKN, harus didorong dengan sumber pendanaan lain, seperti menggandeng investor. Permasalahannya, sampai saat ini investor di IKN belum cukup signifikan mengurangi beban anggaran APBN.

"Bisa dilihat pendapatnya, pembelanjaannya, pembiayaan. Pembiayaan inovatif juga harus didorong nggak cuma berpangku tangan dengan kemampuan pemerintah tapi juga dengan gandeng investor, tapi masalahnya saat ingin berapa sih Investor yang di IKN?" jelasnya.

Senada, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF Imaduddin Abdullah mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian pada sektor-sektor yang produktif. Dengan begitu, kesalahan yang lama di era pemerintahan sebelumnya tidak terulang kembali.

"Tapi, kita harus melihat sejauh mana dana tersebut aplikasinya membangun sektor-sektor lebih produktif. Ini yang mungkin menurut saya ke depan perlu menjadi perhatian pemerintah yang akan datang agar kesalahan yang lama tidak lagi terjadi dan ini menurut saya menjadi satu hal yang perlu digarisbawahi," katanya.

Menurutnya, pembangunan IKN yang masih menggunakan anggaran APBN dapat mengorbankan program-program di sektor produktif. Dia menilai pemerintahan dalam lima tahun ke depan tidak dapat mengelola fiskal untuk perencanaan program pembangunan dalam skala besar, seperti IKN.

"Misal IKN, kita dari awal sudah dikatakan bahwa pembiayaan IKN ini.banyak menghimpun dari dana-dana swasta, tapi kenyataannya tidak. Nah ini Menunjukkan bahwa pengelola fiskal maupun pembiayaan program yang tidak kredibel yang pada akhirnya memberikan dampak tidak hanya kesehatan fiska tapi kemampuan kita mengelola pembiayaan pembangunan yang jauh lebih bermanfaat pada perekonomian," tambahnya

Informasi selengkapnya dirangkum dalam infografis. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)