Aktifitas bersepeda atau gowes sempat booming dan menjadi tren selama pandemi COVID-19 melanda RI beberapa tahun lalu. Berkat itu penjualan sepeda di Tanah Air mengalami peningkatan yang sangat tinggi.

Namun tren bersepeda kini kian surut seiring dengan berakhirnya masa pandemi dan kembalinya pola aktivitas masyarakat. Akibatnya penjualan sepeda ikut merosot, bahkan tidak sedikit yang berakhir gulung tikar.

Hal ini seperti yang dirasakan oleh para pedagang sepeda di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Padahal kawasan ini sudah sejak lama dikenal sebagai sentra jual-beli sepeda murah.

Pemilik salah satu toko sepeda di kawasan itu, Kode, mengatakan tren bersepeda yang sempat booming selama pandemi mulai menyusut sejak 2022. Kondisi ini terlihat dari turunnya angka penjualan sepeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Namun kondisi ini semakin parah sejak pertengahan 2023 kemarin hingga saat ini. Bahkan penurunan penjualan ini membuat banyak pedagang di kawasan itu gulung tikar karena tak sanggup membayar biaya sewa ruko.

"Pas pandemi memang booming, 2020 sampai 2021 lah masih banyak yang beli. Terus ke sini-nya mulai turun. 2022 masih normal lah (sama seperti sebelum pandemi). Tapi dari 2023 itu, pertengahan tahun lah sebelum ramai pemilu itu, turun terus," ucapnya kepada detikcom di kiosnya, Rabu (25/9/2024).

"Jadi lebih parah sekarang daripada dulu (sebelum pandemi). Ini banyak yang gulung tikar. Padahal (sebelumnya) orang jualan sepeda kan dari ujung ke ujung (sepanjang jalan Sultan Agung), sepeda bekas sepeda baru, kan banyak yang tutup ya," kata Kode lagi.

Bahkan kepada detikcom Kode mengaku juga akan menutup toko sepeda miliknya dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan ia tak sanggup lagi untuk membayar biaya sewa toko dengan kondisi penjualan saat ini.

"Besok-besok kayanya sudah nggak di sini lagi, pemasukan sudah nggak ke uber. Buat ngontrak saja nggak dapat. Padahal sudah di sini delapan tahun, delapan tahun ada lah. Makin ke sini makin nyungsep," katanya tertawa miris.

Terduduk lesu dengan wajah sedih, Kode mengaku akan tetap berjualan sepeda di kawasan itu, namun tidak lagi di dalam toko melainkan di pinggir jalan.

"Nanti jualan di luar saja. Lagian kita kan punya pelanggan satu dua, nanti kalau ada yang minta dicariin sepeda apa ya bisa saya bantu ke toko-toko sebelah kan. Ya nanti bisa bagi hasil tipis-tipis lah," kata Kode.

Senada dengan Kode, pedagang lain di kawasan Pasar Rumput bernama Rony mengatakan penjualan sepeda di tokonya kian menyusut. Bahkan dalam sehari atau seminggu ia belum tentu menerima pelanggan.

"Sekarang jualan sepeda sudah mau nangis saja. Sudah bukan turun lagi, ambruk, jauh (dibandingkan tahun-tahun sebelumnya)," ucap Rony.

"Kalau dilihat pembukuan mah minus. Buat makan aja ke warung sering kasbon, kalau belum dapat pelanggan ya kasbon lagi sampai besok. Kalau dapat penglaris baru bayar," tambahnya.

Menurut Rony, setidaknya sudah ada empat dari sepuluh toko sepeda yang gulung tikar karena sepi pembeli. Perhitungan ini belum termasuk para penjual sepeda yang berdagang di pinggir jalan, bukan dalam toko.

"Sebagian sudah gulung tikar, sudah ada empat toko. Ya mulai habis covid saja mulai pada tutup satu-satu. Sebelumnya ada 10-an toko lah, belum yang di pinggir jalan," terangnya.

Seri iPhone 16 sudah bisa dipesan di 38 negara, termasuk negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dikarenakan belum ada di gerai distributor resmi Indonesia, para Apple Fanboy yang sudah tidak sabar bisa membelinya di luar negeri.

Perlu dicatat bahwa ada bea masuk dan pajak impor yang harus dibayar jika membeli iPhone 16 dari luar negeri ke Indonesia. Pengumuman itu disampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Rabu (25/9/2024).

Jika kamu berencana membeli iPhone 16 Pro Max 256 GB senilai US$ 1.199 atau Rp 17.985.000 (kurs Rp 15.000) dan dibawa sebagai barang bawaan pribadi penumpang, berikut estimasi bea masuk dan pajak impornya:

Nilai barang : US$ 1.199
Pembebasan : US$ 500
Nilai yang dikenakan pungutan : US$ 699

Nilai pabean : US$ 699 x Rp 15.000 = Rp 10.485.000
Bea masuk : 10% x nilai pabean = 10% x Rp 10.485.000 = Rp 1.048.500

Nilai impor : Nilai pabean + bea masuk = Rp 11.533.500
PPN : 11% x nilai impor = 11% x Rp 11.533.500 = Rp 1.268.685
PPh (pemilik NPWP) : 10% x nilai impor = 10% x Rp 11.533.500 = Rp 1.153.350
PPh (tidak punya NPWP) : 20% x nilai impor = 20% x Rp 11.533.500 = Rp 2.306.700

Total tagihan jika beli iPhone 16 dari luar negeri : Bea masuk + PPN + PPh
= Rp 3.471.035 (pemilik NPWP)
= Rp 4.624.385 (tidak punya NPWP)

"Nilai perhitungan ini adalah estimasi, nilai sebenarnya dapat berbeda bergantung kurs pajak dan harga ponsel," jelas Bea Cukai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai hari ini belum memutuskan kapan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal sebelumnya ditargetkan bulan ini ASN seharusnya sudah bisa pindah ke ibu kota baru.

Jokowi menyatakan, sampai saat ini pemerintah masih harus berhitung untuk memindahkan ASN. Pemerintah mau memastikan pemindahan ASN berjalan lancar dan baik. Memindahkan ASN ke IKN diyakini Jokowi menjadi salah satu tantangan membangun IKN.

"Kita mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," kata Jokowi dalam Groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Yang harus dihitung-hitung adalah Jokowi ingin agar Kota Nusantara memiliki ekosistem kota yang lengkap. Mulai dari hunian, layanan kesehatan, layanan pendidikan, hingga tempat rekreasi.

"Kita hitung dia tidurnya di mana? Anak-anaknya sekolah di mana? Kalau sakit, rumah sakit siapa atau tidak siap? Sabtu, Minggu, kalau weekend anak-anak mau diajak bermain ke mana? Ini lah ekosistem yang ingin kita bangun agar semua berjalan kehidupan sehari-hari seperti ibu kota negara lainnya," sebut Jokowi.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan masih menunggu arahan dari Jokowi untuk melaksanakan rencana tersebut.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario pemindahan ASN ke IKN, yakni dengan by name by address. Dia bilang pemindahan bisa dilakukan saat ada arahan dari Jokowi.

"Kami menunggu arahan Presiden, tapi Kementerian PANRB telah melakukan skenario by name by address berdasarkan unit setingkat eselon satu, berdasarkan kementerian semua itu sudah disiapkan. Jadi, begitu diperintahkan dapat segera diproses," kata Anas dalam keterangan tertulis, Jakarta, (13/9/2024).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) bersama dengan pimpinan dari 42 negara dan yurisdiksi lainnya. Penandatanganan ini dilakukan pada 19 September 2024 lalu.

MLI STTR adalah salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. STTR sendiri berperan memperkuat ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.

Partisipasi Indonesia dalam MLI STTR menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam kerja sama ekonomi global. STTR juga mendorong penciptaan level playing field antara perusahaan lokal dan multinasional, sehingga memastikan perusahaan lokal mampu bersaing di pasar.

Selain itu, komitmen ini mencerminkan upaya Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan investasi dan penyediaan ruang fiskal yang sehat, untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Dengan begitu, bergabungnya Indonesia dalam inisiatif ini sejalan dengan persiapan proses keanggotaan Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Mobilisasi sumber daya domestik sangat penting bagi suatu negara dan STTR menyediakan jalan bagi negara-negara untuk melindungi basis pajak mereka," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip, Selasa (24/9/2024).

Dalam keterangannya, MLI STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9% atas penghasilan tertentu, seperti royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika memberlakukan tarif pajak kurang dari 9%.

Namun, ketentuan ini hanya berlaku atas penghasilan intragrup dengan nilai diatas 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Sementara, untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5% (mark-up threshold).

Ketentuan MLI STTR akan dilakukan secara sistematis dan serentak tanpa melalui negosiasi bilateral. Namun dalam penerapannya, instrumen ini diperkirakan akan berdampak terhadap 29 P3B Indonesia dengan negara mitra, sehingga pemberlakuan MLI STTR masih memerlukan proses ratifikasi oleh Pemerintah

Setelah sempat tertunda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mendarat di Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut pendaratan yang dilakukan Jokowi dengan Pesawat Kepresidenan RJ85 merupakan momen bersejarah.

Pasalnya, ini merupakan pendaratan pesawat presiden untuk pertama kalinya di bandara ibu kota baru. Bandara Nusantara sendiri sudah dikebut pembangunannya sejak akhir tahun lalu, pembangunan lanjutannya pun masih akan berjalan hingga Desember mendatang.

"Hari ini 24 September saya di Bandara Nusantara. Hari ini adalah pendaratan bersejarah, Alhamdulillah Pak Presiden sudah mendarat di sini," ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis Selasa (24/9/2024).

Budi Karya mengatakan persiapan pendaratan pesawat kepresidenan telah dilakukan selama beberapa minggu ke belakang. Dia turut menuturkan pengerjaan Terminal VVIP Bandara Nusantara yang memiliki arsitektur berwarna budaya Kalimantan juga hampir rampung.

"Di situ ada bangunan (terminal VVIP) yang begitu monumental, adalah suatu arsitektur Kalimantan, tetapi kita elaborasi menjadi sesuatu yang dinamis," ujar Budi Karya.

Melihat kondisi saat ini, Budi Karya optimis Bandara IKN akan selesai dibangun secara keseluruhan, dengan runway sepanjang 3.000 meter, sesuai target waktu yakni 31 Desember 2024.

Saat ini Bandara Nusantara IKN memiliki landasan pacu berukuran 2.200 x 30 meter. Sederet uji coba terbang dan mendarat sudah dilakukan di Bandara IKN untuk melihat keselamatan dan keamanan penerbangan.

Verifikasi bandara dilakukan pada 8-9 September 2024, kemudian kalibrasi dilakukan pada 10 September 2024 oleh Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Kementerian Perhubungan.

Selain itu, tiga pesawat milik TNI Angkatan Udara (AU) juga telah melakukan uji coba di Bandara Nusantara pada 14, 15, dan 20 September 2024 dengan tiga tipe pesawat yakni Casa 212/A-2104, CN 295/A-2905, serta Hercules C130/A-1338. Uji coba tersebut berjalan lancar dan sukses.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurutnya, dia ingin mencoba melakukan manajemen pemerintahan dari ibu kota baru.

Jokowi mengaku intensitas kegiatannya masih cukup banyak di Jakarta. Namun, menurut Jokowi, sudah saatnya kembali mengelola negara dari IKN.

"Kita lihat kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Tetapi kita pengin coba, kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa," sebut Jokowi usai melakukan pendaratan di Bandara Nusantara IKN, Selasa (24/9/2024).

Khusus untuk besok, Jokowi sendiri mengatakan dia akan melakukan groundbreaking beberapa proyek di IKN. Beberapa di antaranya ada proyek investor asing.

"Ini ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang mau investasi di IKN, ada tiga. Yang swasta nasional juga ada, dan peresmian beberapa yang sudah selesai," ujar Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyampaikan dirinya akan melakukan kunjungan kerja ke daerah, termasuk bolak-balik ke Jakarta lewat Bandara Nusantara IKN.

"Besok di sini. Wong turunnya ada di sini, nanti coba naik dari sana (Jakarta)," kata Jokowi ketika ditanya apakah dirinya akan terbang dan mendarat secara langsung di Bandara Nusantara.

Simak Video: Pertama Kali Tidur di Kantor Presiden IKN, Jokowi: Nggak Nyenyak

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sindir pemerintah daerah (pemda) yang hobi mengendapkan uang di bank. Ia mengaku masih mencari cara untuk mensinkronkan fiskal pusat dan daerah agar dampaknya maksimal bagi ekonomi dan masyarakat.

Sri Mulyani mencontohkan saat pandemi COVID-19 pemerintah pusat jor-joran belanja dengan memberikan stimulus untuk membantu masyarakat, namun gelontoran transfer ke daerah dari pemerintah pusat hanya diendapkan di bank.

"Waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih transfer, terus transfernya berhenti di bank, they don't spend sehingga memunculkan ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian," kata Sri Mulyani dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Sri Mulyani menyebut sepertiga dari APBN dialokasikan untuk transfer ke daerah. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah daerah menjadi penting, namun mereka justru tidak membelanjakannya.

"Di daerah malah justru tidak spending. So mereka menjadi semacam pengerem, efektivitas dari countercyclical fiskalnya menjadi menurun," ucapnya.

Tidak hanya fiskal pemerintah pusat dan daerah yang harus sinkron, melainkan juga kebijakannya. Sri Mulyani mengingatkan jangan sampai proyek yang dibangun pemerintah pusat tidak sinkron dengan yang dibangun pemerintah daerah.

"Jangan sampai pemerintah pusat membangun jalan ke sana, yang daerahnya membangun jalannya di sini sehingga nggak ketemu. Atau irigasi, pemerintah pusat membuat bendungan di daerah sini, kemudian pemerintah daerahnya sawahnya nggak di situ atau jaringan irigasi tersiernya di tempat yang lain lagi sehingga nggak ketemu," beber Sri Mulyani.

Masa jabatan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan berakhir bulan depan, bersama dengan lengsernya Presiden Joko Widodo (Jokowi) digantikan oleh Prabowo Subianto. Lantas berapa uang pensiun yang akan diterima Ma'ruf Amin setelah turun dari jabatannya itu?

Perlu diketahui aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima Ma'ruf Amin pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhirnya saat masih menjabat. Dalam hal ini gaji pokok yang diterimanya sebesar empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

"Gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1978.

"(1) Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. (2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir," sambung Pasal 6 aturan tersebut.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).

Di luar itu, Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden juga akan mendapatkan fasilitas keuangan lain setelah pensiun. Misalkan saja tunjangan pokok PNS, biaya rumah tangga, dan masih banyak lagi.

Simak juga Video: MenPAN-RB Sebut Honorer Bakal Dapat Uang Pensiun-Kenaikan Gaji ASN

[Gambas:Video 20detik]

Saham perusahaan ritel penyedia alat rumah tangga, Miniso, anjlok hingga sebesar 39,2% jadi US$ 2,57 atau sekitar Rp 39.037 (kurs Rp 15.194) pada perdagangan Selasa (24/09/2024),

Melansir Reuters, Selasa (24/9/2024), anjloknya saham Miniso terjadi setelah perusahaan ini menyatakan mereka akan mengambil alih kepemilikan saham di operator supermarket Cina, Yonghui Superstore.

Harga saham Miniso ini menjadi ke level terendah semenjak terakhir pada Desember 2022 dan menjadi yang paling banyak mengalami kerugian di bursa Hong Kong. Hal ini dibandingkan dengan kenaikan 3,3% pada indeks acuan Hang Seng Index (HSI).

Mulanya pihak Miniso mengatakan akan mengambil 29,4% saham di Yonghui senilai Rp 13,5 triliun. Rencananya perusahaan akan membeli saham tersebut dari unit-unit DFI Retail Group yang terdaftar di Singapura dan raksasa e-commerce China JD.com dengan harga Rp 5.014 per saham.

Nomura mengatakan bahwa dilakukannya akuisisi untuk Yonghui yang terkesan tiba-tiba membawa ketidakpastian terlebih tak ada sinergi sebelumnya. Ini merupakan langkah beresiko yang mungkin terlalu agresif.

Berbanding terbalik dengan Miniso, saham Yonghui yang tercatat di Shanghai melonjak 10,2% menjadi Rp 5.354 merupakan angka tertinggi sejak 12 Agustus 2024 lalu. Padahal sebelumnya Yonghui telah mencatat kerugian bersih selama tiga tahun terakhir.

CMB International selaku bank komersial yang berpengaruh di Cina meragukan waktu dan skalanya jika Miniso mengambil langkah tersebut.

"Menggunakan kurang lebih 95% dari uang kasnya untuk membeli aset yang tidak menguntungkan dalam 3 tahun terakhir sama sekali tidak terlihat menarik dari segi finansial, terutama ketika lingkungan makro masih belum jelas," Ujar CMB International mengutip Reuters.

Simak juga Video: Jokowi Ungkap Penambahan Saham 10% di Freeport Masih Negosiasi

[Gambas:Video 20detik]

Setiap lokomotif penarik rangkaian kereta selalu dilengkapi dengan bumper berwarna merah untuk menghalau atau menyingkirkan rintangan pada jalan rel kereta. Namun kenapa bumper lokomotif ini harus berwarna merah? Hal ini pun sempat menjadi pertanyaan netizen, bahkan banyak yang menduga-duga sendiri alasannya.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan warna merah pada bumper lokomotif rangkaian kereta memiliki beberapa alasan. Namun semua alasan ini terutama terkait dengan faktor keselamatan.

"Penggunaan warna ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan visibilitas dan mencegah kecelakaan di jalur kereta api," terang Ixfan kepada detikcom, Selasa (24/9/2024).

Ia menjelaskan merah adalah warna yang mudah dikenali dari jauh karena memiliki kontras tinggi dengan lingkungan sekitar, khususnya di sekitar jalur kereta api. Selain itu warna ini juga cukup mudah terlihat meski dalam kondisi gelap ataupun cuaca buruk.

"Ini (warna merah pada bemper) membantu orang lain, seperti pejalan kaki atau pengemudi kendaraan, untuk segera melihat lokomotif yang mendekat," ucapnya.

Selain itu menurutnya secara universal, warna merah sering dikaitkan dengan peringatan atau bahaya. Sehingga saat lokomotif kereta bergerak mendekat, orang yang melihat dapat dengan mudah tahu bahwa dirinya dalam kondisi berbahaya dan perlu menghindar dengan segera.

"Dengan bemper lokomotif berwarna merah, ini memberikan sinyal visual bahwa ada kendaraan besar dan berat yang mendekat, dan orang-orang harus berhati-hati," jelas Ixfan.

Karena dua alasan inilah menurut Ixfan banyak perusahaan kereta api di berbagai negara juga menggunakan warna merah pada bumper lokomotif sebagai standar keselamatan, termasuk PT KAI (Persero) di Indonesia.

"Di banyak negara, warna merah pada bagian depan kendaraan atau mesin, terutama di sektor transportasi, sudah menjadi standar yang diatur untuk mematuhi peraturan keselamatan," pungkasnya.

Lihat juga Video: Sederet Fakta soal 4 Orang Tewas Tertabrak Kereta di Karawang

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang akan menjabat mulai bulan depan bakal melanjutkan hilirisasi. Bahkan jangkauan hilirisasi Prabowo disebut Jokowi akan lebih luas, bukan hanya di sektor mineral dan batu bara saja.

Prabowo, disebut Jokowi bakal memulai hilirisasi di sektor pangan, mulai dari pertanian, perkebunan, sampai kelautan.

"Tidak berhenti di minerba saja, saya juga diskusi panjang dengan pak Prabowo beliau akan memulai hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Artinya sektor pangan juga akan masuk ke proses hilirisasi, dan itu nilai tambah akan berada di dalam negeri," ungkap Jokowi usai meresmikan smelter bauksit, Selasa (24/9/2024).

Sejauh ini, Jokowi sudah memulai hilirisasi di sektor mineral, mulai dari nikel, tembaga, sampai bauksit. Ketiga komoditas tersebut sudah ada smelternya di dalam negeri.

Selanjutnya, Jokowi ingin Prabowo juga melanjutkan hilirisasi di sektor timah hingga batu bara. Khusus batu bara, dia menyebut ada proyek gasifikasi dymethil eter (DME) yang sudah dimulai.

"Kan semua. Timah belum. Batu bara dijadikan gas, DME belum. Saya kira masih banyak peluang yang bisa kita lakukan," sebut Jokowi.

Pada ujungnya, bila hilirisasi dilakukan, Indonesia bakal menjadi negara industri dan tidak cuma mengekspor bahan mentah saja. "Kita harapkan kita tidak ekspor bahan mentah lagi semuanya diolah di dalam negeri, nilai tambah di dalam negeri, kesempatan kerja di dalam negeri," pungkas Jokowi.

Simak Video: Jokowi Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan Hilirisasi Mineral

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan arah strategi pembangunan daerah yang akan dijalankan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto di 2025. Hal ini dinilai menjadi tonggak untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan strategi kebijakan fiskal 2025 dirancang tetap adaptif dan tangkas dalam mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional yang baru.

"Tahun 2025 akan menjadi tahun pertama pemerintahan baru kita di bawah Presiden Prabowo. Jadi ketika kita berbicara tentang kebijakan fiskal ini, kebijakan tersebut harus dirancang agar tetap adaptif dan tangkas dalam mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional yang baru," kata Luky dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Setidaknya ada empat strategi pengembangan daerah di bawah pemerintahan Prabowo. Strategi pertama adalah perubahan orientasi dari pembangunan berbasis nasional, menjadi pertumbuhan ekonomi berbasis daerah.

"Pertama adalah bagaimana kita mengembangkan strategi pembangunan daerah, sebelumnya kita berfokus pada strategi pembangunan nasional," tutur Luky.

Luky menyebut perubahan orientasi pembangunan ini amat penting karena Indonesia adalah negara yang besar. Menurutnya, pemerintah harus menggali potensi masing-masing daerah. Setelah mengetahui potensi masing-masing daerah, menjadi tugas DJPK Kemenkeu untuk menyiapkan instrumen fiskal guna mendorong potensi tersebut.

"Itulah sebabnya kita mencoba untuk mengembangkan strategi pembangunan daerah ini. Bagaimana kita melakukannya? Pertama, tentu saja, mencoba memahami potensi daerah-daerah itu," ucapnya.

Strategi kedua adalah memaksimalkan Transfer ke Daerah (TKD). Dia mengatakan TKD tersebut diberikan bukan hanya untuk kebutuhan belanja pemerintah daerah, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

"Dalam hal kebijakan kita mencoba untuk memanfaatkan apa yang disebut kebijakan afirmatif," beber Luky.

Strategi ketiga adalah Kemenkeu mencoba untuk memperbaiki kualitas belanja daerah. Maka dari itu, pengawasan terhadap belanja daerah juga dilakukan.

"Dan keempat adalah target pendanaan, jadi kita perlu menetapkan tujuan dan target untuk mendukung dan memastikan pembangunan. Ini sangat menarik, kita juga memperkenalkan apa yang disebut insentif fiskal," ujar dia.

Simak Video: Jokowi Tekankan 4 Poin Wujudkan Pembangunan Global di IAF ke-2 Bali

[Gambas:Video 20detik]