Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Aturan ini mempertegas posisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam perpres tersebut, Prabowo menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu.

Sejalan dengan penghapusan tersebut, kini terdapat penambahan dua Ditjen baru, yakni Ditjen Strategis Ekonomi dan Fiskal yang akan menggantikan BKF, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perubahan nomenklatur dari BKF menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal tersebut merupakan tindak lanjut atas ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Badannya menjadi Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal. Kenapa? Karena menurut Kementerian PANRB, nomenklatur badan itu tidak membuat kebijakan. Namun, BKF membuat policy banyak. Akhirnya diubah jadi ditjen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sementara itu, untuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan ditambah karena untuk memperkuat peranan Kemenkeu sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan.

Jakarta: Pemerintah belum mengumumkan atau memiliki rencana kongkret mengenai insentif kendaraan listrik. Padahal, insentif untuk motor listrik sendiri cukup dinantikan oleh produsen motor listrik.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiadi, berharap program insentif motor listrik akan dilanjutkan oleh pemerintah baru mulai 2025. "Harapan kita adalah subsidi masih berlanjut, apapun nomenklaturnya, apakah subsidi atau kompensasi," kata Budi Setiadi dikutip dari Antara.

Budi mengatakan asosiasi sudah beberapa kali bertemu dengan perwakilan pemerintah untuk membahas kelanjutan program insentif motor listrik. Namun belum ada kepastian kapan, besaran dan skema insentif tersebut saat ini.
Menurut budi program insentif motor listrik adalah amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai bahwa industri kendaraan bermotor listrik mendapatkan insentif, baik insentif fiskal maupun nonfiskal.

Baca Juga: Resmi! Aldi Satya Mahendra Gabung Evan Bros RT di WSS 2025

Sebelumnya, Pemerintah sejak 2023 memberikan insentif pembelian motor listrik yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Pada 2023 sampai 2024 pemerintah memberikan insentif fiskal berupa subsidi Rp7.000.000 untuk pembelian motor listrik. Sementara insentif nonfiskal, kata Budi, pada umumnya diberikan oleh pemerintah daerah seperti kebijakan ganjil-genap.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

Terbentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalan pasal 7. Kemudian pada pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

"(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Tugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

Tugas badan tersebut dituangkan pada pasal 53. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Badan tersebut juga memiliki fungsi penjurusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Kemudian, sebagai pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Sebagai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Lebih lanjut, juga berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada pasal 55 tertulis bahwa Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 6 (enam) pusat yang menunjang fungsi dan tugas badan tersebut.

"Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana," tulis pasal 55 nomor 2 dan 3.

Prabowo Tambah Ditjen Kemenkeu

Dalam aturan yang sama, Prabowo juga telah menambah Direktorat Jenderal baru di Kemenkeu. Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya ada dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

(ada/ara)

Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ini terungkap dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

Bab III Perpres 158/2024 mengatur tentang organisasi Kemenkeu yang baru. Pada daftar itu, tak ada lagi BKF, melainkan muncul direktorat jenderal baru bernama Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas pasal 13 beleid itu, dikutip Kamis (7/11).

Ditjen baru yang mengatur urusan fiskal ini dipimpin seorang direktur jenderal dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan. Sang dirjen bakal dibantu sekretariat ditjen serta paling banyak enam direktorat dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, ada satu ditjen tambahan. Presiden Prabowo menambah Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan di tubuh organisasi Kemenkeu.

Ini diatur di Bagian Kesebelas Perpres 158/ 2024. Ditjen tersebut juga dipimpin seorang dirjen dan bertanggung jawab kepada menkeu.

Praktis, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani sekarang bertambah banyak. Ia bakal punya 9 dirjen yang siap membantunya, di mana semula hanya ada 7 direktorat jenderal di Kemenkeu.

Berikut susunan terbaru organisasi Kementerian Keuangan:

a. Sekretariat Jenderal;b. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;c. Direktorat Jenderal Anggaran;d. Direktorat Jenderal Pajak;e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;f. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;h. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;j. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan;

k. Inspektorat Jenderal;l. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;n. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;o. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;p. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;q. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;r. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak;s. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;t. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;u. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal;v. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Presiden Prabowo Subianto menambah dua direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Semula, hanya ada tujuh ditjen di Kemenkeu yang kini dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekarang ada dua ditjen anyar, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Penambahan itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid ini diteken Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas pasal 13 beleid itu, dikutip Rabu (6/11).

Ditjen ini dipimpin seorang direktur jenderal (dirjen) dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, sang dirjen dibantu sekretariat ditjen serta paling banyak enam direktorat.

Sementara itu, Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan diatur di Bagian Kesebelas Perpres Nomor 158 Tahun 2024. Ditjen ini juga dipimpin seorang dirjen dan bertanggung jawab kepada menkeu.

"Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 45.

Praktis, anak buah Menkeu Sri Mulyani kini semakin banyak. Sang Bendahara Negara awalnya cuma dibantu satu wakil menteri keuangan, lalu bertambah menjadi dua, dan kini ada tiga wamenkeu di Kabinet Merah Putih.

Wanita yang akrab disapa Ani itu juga bakal punya 9 dirjen baru yang siap membantunya. Padahal, semula hanya ada 7 direktorat jenderal di Kementerian Keuangan.

1. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (baru)2. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (baru)3. Direktorat Jenderal Anggaran4. Direktorat Jenderal Pajak5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Lebih rinci dijelaskan dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Meski begitu, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya tetap dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

"Di struktur baru nanti, BKF melebur dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Iya (Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan baru), semula Komite Stabilitas Sektor Keuangan melebur dalam Ditjen tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro saat dihubungi detikcom.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(acd/acd)

Tangerang: Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, menyampaikan kabar baik tentang kemungkinan perpanjangan program insentif pembelian sepeda motor listrik hingga tahun depan. Dia memberikan kode insentif untuk pembelian motor listrik berjalan tahun depan.

"Insya Allah ada," ujar singkat Faisol usai acara pembukaan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu (30-10-2024).

Saat ini, pemerintah menjalankan program subsidi pembelian motor listrik berbasis baterai, yang memungkinkan warga mendapatkan potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik. Program ini dijadwalkan berakhir pada akhir tahun 2024.
Subsidi tersebut diberikan kepada warga dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, menggunakan data nomor induk kependudukan, di mana setiap warga hanya dapat menerima bantuan ini satu kali dalam pembelian motor listrik.

Baca Juga: PT Pindad Sanggupi Produksi Mobil untuk Menteri

Faisol mengungkapkan masa berlaku program insentif akan segera berakhir, namun pemerintah tengah berupaya untuk memperpanjangnya. "Tapi kita usahakan, kita bantu untuk masyarakat dan bantu untuk lingkungan, mudah-mudahan secepatnya," ujarnya.

Kementerian Perindustrian, menurut Faisol, telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperpanjang subsidi motor listrik pada 2025. Meski begitu, ia belum bisa memastikan skema atau besaran subsidi yang akan diterapkan untuk tahun depan.

Insentif pembelian motor listrik, menurut Faisol, diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Ia juga menyebutkan insentif ini memiliki dampak luas, seperti peningkatan investasi, produktivitas, daya saing industri, dan penciptaan lapangan kerja baru.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam APBN 2025, Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih.

Defisit anggaran ini jadi tantangan yang dihadapi oleh Prabowo. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar kata pengamat Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Hardjuno menjelaskan, selamat ini kebijakan fiskal cenderung ekspansif lantaran adanya pembangunan infrastruktur yang juga masif. Untuk itu, pemerintah pun menarik utang untuk membiayai sebagian proyek yang tidak memakai APBN.

"Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran," tambahnya.

Adapun defisit sebesar Rp 616 triliun di 2025 sebagiannya akan ditutup juga dengan utang.

"Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru," kata Hardjuno.

Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," ujar Hardjuno, mengutip pernyataan Prabowo di rapat tersebut.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno.

Menurut Hardjuno, pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.

"Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," tutupnya.

Hardjuno menyarankan bahwa pengelolaan defisit ini memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati, serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.
"Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," pungkas Hardjuno.

(fdl/fdl)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat perpajakan mendorong pemerintahan Prabowo Subianto mengurangi atau memangkas belanja perpajakan yang tidak tepat sasaran untuk menambah ruang fiskal pada tahun depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menanggapi tren belanja perpajakan pada tahun depan yang meningkat di tengah terbatasnya ruang fiskal.

"Caranya adalah mengurangi fasilitas atau insentif pajak, mana yang sekiranya tidak tepat perlu dicabut," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Jumat (25/10).

Hanya saja, langkah tersebut tidak akan mudah mengingat ada risiko politik. Menurutnya, pencabutan fasilitas insentif pajak kerap mendapatkan penolakan. Terlebih jika insentif atau fasilitas yang selama ini dinikmati secara luas seperti fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Perlu keberanian dan komitmen dari pemerintah serta pengelolaan kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan," katanya.

Ada beberapa rekomendasi kebijakan insentif yang bisa dicabut oleh pemerintahan Prabowo. Misalnya saja insentif yang bukan best practice di negara lain hingga insentif pajak yang lebih dinikmati kelompok atas.

Sementara, fasilitas insentif pajak yang perlu divealuasi pemerintahan Prabowo adalah pengurangan 50% tarif pajak penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan (WP Badan) serta penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka.

"Tapi sayangnya, untuk merevisi ketentuan tersebut harus merevisi aturan perpajakan. Selain itu, pengenaan PPh Final dapat dievaluasi," imbuh Fajry.

"Untuk potensi, pos paling besar sebenarnya dari jenis pajak PPN terutama Pengusaha Kena Pajak (PKP) PPN dan fasilitas pembebasan. PKP PPN bisa diturunkan dari Rp 4,8 miliar," ujarFajry.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptoono menambahkan bahwa untuk tahun depan, insentif tidak terlepas dari pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Adapun sektor transisi energi dan perumahan masih menjadi primadona mengingat efek dominonya yang cukup signifikan.

"Kedua sektor tersebut memiliki multiplier effect bagi industri lainnya," kata Prianto.

Untuk diketahui, pemerintah merencanakan belanja perpajakan pada 2025 sebesar Rp 445,5 triliun atau meningkat 11,4% dibandingkan rencana belanja perpakan pada tahun ini yang sebesar Rp 399,9 triliun.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2024. Prabowo memiliki visi dan misi yang ambisius untuk mendorong perekonomian Indonesia pada masa kepemimpinannya.

Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin membeberkan, beberapa visi dan misi tersebut di antaranya, mengerek pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir masa jabatannya.

Kemudian, keberlanjutan fiskal dengan meningkatkan rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB menjadi 23%, naik dari 12,36% yang mengecewakan pada tahun 2023.

Di sektor pertambangan, Prabowo telah menjadikan pengolahan mineral hilir, yang juga diperkenalkan oleh Widodo, sebagai salah satu prioritas utamanya. Selain itu, Program Makan Siang Gratis yang sangat ambisius untuk semua anak Indonesia dapat menghabiskan biaya negara.

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden, Prabowo mengatakan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan.

Meski begitu, Wija menyebut, realitas ekonomi Indonesia saat ini cukup mengecewakan. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara data dan kondisi di lapangan, sebagian besar disebabkan oleh masalah definisi dan pengukuran.

“Prabowo mewarisi lanskap ekonomi yang sulit, sehingga sulit untuk mewujudkan janjinya. Ia akan menghadapi setidaknya tiga tantangan utama,” tutur Wija dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10).

Tantangan pertama, kondisi fiskal yang lemah dan tidak berkelanjutan. Wija mencatat Presiden Jokowi mengandalkan utang untuk membiayai program populis dan proyek infrastruktur yang mahal, yang mengakibatkan utang publik meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi Rp 8.461 triliun pada akhir masa jabatannya. Suku bunga yang tinggi dan utang jangka pendek semakin memperumit masalah.

Pada tahun 2025, 16,6% dari pendapatan pemerintah akan dibutuhkan untuk pembayaran bunga, dengan 43,3% digunakan untuk pembayaran bunga dan pokok.

“Mengingat janji-janji Prabowo tentang subsidi dan program sosial, utang akan terus menjadi sumber pendanaan utama, yang melanggengkan ketidakberlanjutan fiskal,” ungkapnya.

Kedua, deindustrialisasi. Wijayanto membeberkan, kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun, dari 21,1% pada tahun 2014 menjadi hanya 18,7% pada tahun 2023, dengan tren yang semakin cepat baru-baru ini.

Hal ini mengakibatkan penurunan pekerjaan formal berkualitas tinggi, yang membuat lebih dari 60% penduduk Indonesia bergantung pada pekerjaan informal bergaji rendah.

Secara historis, industrialisasi telah menjadi jalan menuju status berpendapatan tinggi, tetapi menurutnya, tren ini dapat membuat perjalanan Indonesia lebih lama dan lebih sulit.

Ketiga, inefisiensi ekonomi. Wija menyampaikan, meskipun fokus Presiden Jokowi pada infrastruktur dan reformasi regulasi, ekonomi Indonesia tetap tidak efisien.

Biaya logistik pada tahun 2023 mencapai 24% dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam (16,7%), Thailand (15%), Malaysia (13%), dan Singapura (8,5%).

Selain itu, Rasio Incremental Capital Output (ICOR) Indonesia mencapai 6,51 pada tahun 2023, naik dari 4,4 pada tahun 2014, sehingga daya saingnya masih kalah dibandingkan negara tetangga.

Dengan permasalahan tersebut, Wija menilai tanpa perbaikan yang signifikan, bisnis Indonesia akan kesulitan untuk tumbuh di dalam negeri dan bersaing di tingkat regional.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto merombak struktur kabinet dengan memisahkan Kementerian Keuangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Meski demikian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan koordinasi terkait kebijakan fiskal akan tetap terus berjalan.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan Kementerian Keuangan kini berkoordinasi langsung dengan presiden. "Kalau kebijakan tetap koordinasi, fiskal policy," kata dia kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa, 22 Oktober 2024.

Airlangga tidak menjawab pertanyaan alasan dari pemisahan tersebut. Perubahan koordinasi tertuang di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Pada peraturan yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2024 itu, Prabowo mengubah komposisi kementeriaan Koordinator. Kemenko Maritim dan Investasi dihapus, sementara di sektor ekonomi ada penambahan Kementerian Koordinator, di antaranya Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono dan Kementerian Koordinator Pangan dikomandoi Zulkifli Hasan.

Dalam beleid tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian membawahi tujuh kementerian teknis, yakni Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Kementerian Pariwisata.

Di kabinet sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di bawah Kemenko Perekonomian bersama tujuh kementerian teknis lain yakni, Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan sederet arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola Kementerian Keuangan. Prabowo meminta beberapa hal, mulai dari penerimaan negara tinggi hingga pengelolaan utang yang baik.

Pertama, Anggito memaparkan Prabowo meminta agar Kementerian Keuangan bisa menjaga kredibilitas fiskal APBN. Ruang fiskal harus dijaga dengan baik.

"Arahan dari Prabowo supaya membuat kredibilitas dari fiskal kita, fiscal space-nya harus lebih luas," ungkap Anggito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Arahan yang kedua, Prabowo meminta agar Kementerian bisa meningkatkan penerimaan negara. Namun, syaratnya harus melakukan kebijakan penarikan yang tidak mengganggu perekonomian.

"Penerimaan bisa lebih tinggi kalau kita lakukan enforcement yang benar tanpa mengganggu atau mendistorsi ekonomi. Ruang untuk itu ada," beber Anggito.

Anggito melanjutkan Prabowo meminta agar alokasi anggaran bisa lebih dibuat efisien. Selain itu pengelolaan utang harus dijaga dengan baik dan berkelanjutan.

"Termasuk melalui alokasi yang efisien, tepat sasaran dan pengelolaan utang yang berkelanjutan. Ada juga beberapa hal detil yang kita bicarakan di internal," pungkas Anggito.

(kil/kil)