Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan sejumlah hambatan yang membuat banyak investor asing masih ragu untuk menanamkan modalnya di RI. Salah satunya terkait ketersediaan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang bisa dimanfaatkan industri.

"Saya di Kementerian Investasi walaupun relatif masih baru, bertemu dengan investor luar maupun dalam dan mereka memang untuk mereka berinvestasi, perilaku yang berhubungan dengan tata kelola yang berkelanjutan dan berkesinambungan dari lingkungan hidup itu menjadi salah satu prioritas utama mereka melakukan investasi," ungkapnya dalam detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ia mencontohkan di sektor pembuatan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), banyak perusahaan luar negeri yang hanya ingin membangun fasilitas produksinya di negara yang sudah menggunakan EBT. Dengan begitu mereka bisa memastikan supply energi yang mereka gunakan untuk produksi EV sudah ramah lingkungan.

Untuk itu Rosan mengaku pihaknya saat ini sedang mendorong pembangunan kawasan industri berbasis EBT di Indonesia, termasuk di dalam kawasan itu nanti akan ada perusahaan-perusahaan penyedia energi bersih. Dengan begitu para investor tidak akan 'lari' dari RI dan memilih untuk berinvestasi di negara tetangga.

"Ini juga yang kami lihat bahwa ini adalah suatu yang tidak terelakkan. Makanya kita mencoba untuk mendorong pembangunan, contohnya industrial estate (kawasan industri) yang berbasis dengan clean energy," terangnya.

"Bukan kita harus, memang itu adalah permintaan, demand pasar yang memang harus kita lakukan. Kalau nggak nanti kita akan tertinggal oleh banyak negara, terutama paling gampang oleh negara-negara tetangga kita atau neighbouring country," sambung Rosan lagi.

Kemudian di luar itu, Rosan juga menyebut banyak investor asing yang masih ragu untuk menanamkan modalnya di RI karena sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah.

"Tentunya dalam rangka kita membangun ekosistem untuk clean energy sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting. Mereka bilang 'oke kebijakan sudah bagus tapi manusianya tidak tersedia', itu menjadi tantangan sendiri," kata Rosan.

Ia mengatakan jumlah tenaga kerja Indonesia berada di kisaran 134-135 juta orang. Berdasarkan angka dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari jumlah itu sekitar 40% hanya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

"Kita lihat lebih lanjut lagi 24% hanya pernah di sekolah dasar, jadi itu pun tidak lulus sekolah dasar. 18% dengan latar belakang pendidikan SMA atau SMP, hanya 12-13% dengan latar belakang pendidikan diploma/universitas," ucap Rosan.

Untuk mengatasi permasalahan tingkat kemampuan SDM ini, Rosan menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif untuk para pengusaha yang mau memberikan pelatihan ataupun pendidikan vokasi kepada para pekerjanya.

"Apabila setiap perusahaan ikut dalam program vokasi, training dan edukasi baik yang diadakan oleh pemerintah ataupun baik yang diadakan oleh perusahaan itu sendiri memperoleh insentif pajak sebesar 200%," ucap Rosan.

"Apabila perusahaan baik dalam maupun luar negeri melakukan research and development-nya di Indonesia mendapat insentif pajak sampai 30%," tambahnya.

Mesti begitu, sayangnya menurut Rosan banyak perusahaan belum mengetahui pemberian insentif ini, sehingga banyak di antara mereka belum melakukan pelatihan ataupun pendidikan vokasi, dan sosialisasi inilah yang juga sedang dikebut pemerintah.

Indonesia lekat sebagai negara maritim, namun masih banyak mengimpor ikan dari beberapa negara. Impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor ikan Indonesia mencapai US$ 130,039 juta atau Rp 1,99 triliun (kurs Rp 15.334) pada periode Januari-Agustus. Nilai itu setara dengan 56,80 juta kilogram (kg).

"Nilai impor ikan Januari-Agustus 2024 sebesar US$ 130 juta. Volume impor ikannya dari Januari-Agustus 2024 sebesar 56,80 juta kg," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024) kemarin.

Nilai itu naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$ 216,88 juta. Peningkatan nilai juga terjadi secara bulanan, di mana Agustus 2024 nilainya US$ 19,23 juta atau lebih besar dari Juli 2024 yang senilai US$ 15,63 juta.

Negara asal impor ikan Indonesia yakni dari Norwegia, China, Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat (AS). Jenis ikan yang diimpor bervariasi mulai dari ikan makarel pasifik, ikan beku, trout, tuna skipjack, hingga salem Atlantik.

Secara rinci, khusus pada Agustus 2024 saja, volume impor ikan makarel dengan kode HS 03035420 (Scomber japonicus) tercatat sebanyak 3,76 juta kg. Kemudian, impor ikan beku (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) dengan kode HS 03036300 sebanyak 759 ribu kg.

Ikan lainnya yang diimpor dalam jumlah besar adalah ikan trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus chrysogaster) dengan kode HS 03021100 sebanyak 322 ribu kg. Ikan tuna skipjack dengan HS 03034300 sebanyak 1,25 juta kg.

Selanjutnya, Indonesia juga impor ikan salem Atlantik (Salmo salar) dan salem Danube (Hucho hucho) dengan 03021400 sebanyak 175 ribu kg. Serta ikan jenis lainnya sebanyak 3,42 juta kg.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung perkataannya soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dinilainya kampungan. Menurutnya, penanganan korupsi lewat digitalisasi justru lebih efektif dibanding OTT.

Luhut awalnya memamerkan kinerja e-katalog yang terus berkembang. Saat ini tercatat sudah ada 9,4 juta barang yang tersedia di sana, meskipun awalnya banyak yang pesimis dengan program tersebut. Tak hanya itu, pengadaan barang lewat e-katalog juga berhasil menekan angka korupsi.

"Digitalisasi ini orang marah sama saya waktu bilang OTT kampungan. Karena dengan digital, kita bangun ekosistem, orang nggak bisa curi. Kenapa, semua dengan mesin, orang deal dengan mesin," katanya dalam Temu BIsnis P3DN VIII di ICE, BSD, Selasa (17/9/2024) kemarin.

Luhut lalu bercerita soal OTT KPK yang sebesar Rp 50-100 juta lalu membuat publik geger. Padahal lewat digitalisasi, lebih banyak penghematan yang bisa diambil hingga mencapai ratusan triliun.

"Jadi OTT-OTT Rp 50-100 juta rame jadi drama. Sekarang Anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Coba dihitung berapa ratus triliun. Satu komputer, pembelian laptop, pembelian item bisa hemat 40% dari berapa triliun," bebernya.

Belum lagi pembukaan lapangan kerja yang semakin terbuka lebar jika memanfaatkan produk dalam negeri. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut target belanja untuk tahun 2024 untuk pemerintah adalah Rp 778 triliun. Realisasi pada 14 September mencapai 436 triliun.

"Dilaporkan target belanja P3DN adalah Rp 778 triliun. Hingga 14 September 2024 realisasi belanja mencapai 436,74 triliun, sehingga tersisa 341,63 triliun.Yang harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri sampai akhir Desember 2024," bebernya.

Potensi realisasi belanja produk dalam negeri oleh 15 kementerian/lembaga pada temu bisnis tahap VIII ini mencapai Rp 186 triliun. Budi Arie melanjutkan, program serupa sudah dijalankan banyak negara lainnya, seperti Thailand, Vietnam hingga Thailand. Negeri Gajah Putih misalnya, yang mewajibkan proporsi penggunaan barang untuk pemerintah sebesar 60%.

Budi Arie juga menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto siap melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Menurutnya hal tersebut demi menekan ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

"Prabowo Subianto melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri Salah satu fokus yang hendak dicapai adalah mengembangkan hilirisasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru," tutupnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Airlangga mengatakan, pertemuan itu membahas sejumlah pekerjaan rumah (PR) sebagai tindak lanjut sidang kabinet paripurna (SKP).

Pekerjaan rumah yang dimaksud menyangkut sejumlah aturan yang harus diselesaikan.

"Terkait tindak lanjut dari SKP (Sidang Kabinet Paripurna) kemarin, kan ada beberapa PR mengenai PP (Peraturan Pemerintah), Perpres (Peraturan Presiden) yang harus diselesaikan," kata Airlangga di Istana Merdeka, Selasa (17/9/2024).

Airlangga mengatakan, dirinya mengkonfirmasi kembali jadwal penyelesaian PP dan Perpres di antaranya terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau jaminan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi saya reconfirm untuk jadwal penyelesaian PP dan Perpres terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus, terkait dengan apa lagi ya, terkait dengan yang kemarin yang saya sampaikan di IKN, itu terkait dengan JKP, revisi-revisi itu," ungkap Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga mengatakan, ratifikasi beberapa perjanjian internasional juga dibahas.

"Kemudian ratifikasi perjanjian internasional, Perpres tentang Indo-Pacific Economic Forum kan ada 3 yang sudah, itu supply chain, green economy, fair economy dan lain. Ini saya minta supaya Perpresnya bisa segera selesai," katanya.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan, pemerintah akan menaikkan manfaat dalam JKP. Dia mengatakan, kenaikan manfaat ini di antaranya mencakup besaran uang tunai hingga pelatihan kerja.

Airlangga mengatakan, biaya pelatihan kerja akan dinaikkan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta sesuai dengan Kartu Prakerja.

"Kemudian biaya pelatihan akan dinaikkan dari Rp 1 juta disesuaikan dengan Kartu Prakerja sekitar Rp 2,4 juta," ujar Airlangga di IKN, Jumat (13/9) lalu.

Kemudian manfaat uang tunai akan ditingkatkan dari saat ini sebesar 45% untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, dipukul rata menjadi 45%. "Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk tiga bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45%," ujarnya.

Belakangan ini susu ikan menjadi topik perbincangan lantaran dapat dijadikan alternatif susu hewani untuk program Makan Bergizi Gratis. Produsen merespon terkait topik perbincangan susu sapi yang dinilai lebih baik dibandingkan susu ikan.

Founder Berikan Protein Yogie Ary mengatakan untuk nilai gizi antara susu ikan dan susu sapi tidak bisa dibandingkan karena sumber yang berbeda. Selain itu, proses pengelolaan keduanya juga berbeda.

"Jadi, memang nggak bisa dibandingkan apple to apple karena masing-masing ini satu sumbernya berbeda. Kedua, memang proses pengelolaannya pun berbeda. Jadi kalau misalnya kita lihat, pasti ada kelebihan, ada kekurangannya dari masing-masing ini," kata Yogie kepada awak media di KKP, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Kemudian dia menjelaskan perbedaan antara kedua susu hewani tersebut, yakni kandungan laktosanya. Dia menyebut susu ikan tidak mengandung laktosa. Dengan begitu, susu ikan aman dikonsumsi bagi masyarakat yang intoleransi laktosa.

Dia menilai kandungan asam amino di susu ikan dapat mempercepat pertumbuhan pada anak lantaran penyerapan dalam tubuh lebih cepat.

"Di susu ikan, itu asam amino yang tertingginya itu adalah leusin dan lisin. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah dua asam amino yang penting untuk pertumbuhan. Dari sisi penyerapannya. Jadi kalau misalnya kita bicara kadar ya, misalnya kadar protein berapa? Nah tapi belum tentu penyerapannya jauh lebih tinggi. Jadi, sekarang kita coba dengan teknologi hidrolisat ini yang memutus protein menjadi asam amino peptida, itu daya serapnya atau digestibility jauh lebih tinggi seperti itu. Nah jadi ketika diserap oleh tubuh, lebih cepat," jelasnya.

Lebih lanjut, susu ikan menjadi salah satu alternatif produk pengolahan ikan. Sebab, dengan teknologi hidrolisat protein ikan (HPI) dapat menjadi beberapa produk, seperti kue, tepung, hingga sagu. Pada saat yang bersamaan, susu ikan dapat meningkatkan asupan protein bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

"Ini yang coba kita kasih alternatif, bahwa mengonsumsi ikan, dalam mendapatkan fungsi dan manfaatkannya itu nggak harus dalam bentuk ikan utuh, tapi bisa dimasukan dalam fortifikasi, ke dalam cookies, mie, pangan-pangan lokal, bahkan yang sekarang kita masukan ke minuman protein yang disebut susu ikan," terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan keputusan pemerintah membuka kembali ekspor pasir laut. Kebijakan ini ditandai dengan revisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Luhut menjelaskan, ekspor pasir laut Indonesia memang pernah disetop beberapa waktu lalu. Namun, ia meyakinkan keputusan pemerintah membuka kembali ekspor pasir laut dilakukan dengan penuh perhitungan.

Menurut Luhut, yang diizinkan diekspor adalah sedimentasi dari laut. Sedimen tersebut perlu didalamkan karena berpotensi mengganggu lalu lintas kapal laut.

"Iya betul (pernah disetop), tapi sekarang sudah kita hitung betul. Jadi kalau mau dilakuin itu sebenarnya sedimen, jadi sedimen yang harus didalamkan. Karena kalau tidak nanti kapal bisa nyangkut di sana. Kita betul-betul teliti dan teknologi sekarang kita bisa mengawasi dengan tertib," katanya saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Ia pun membantah kebijakan ini ada kaitannya dengan rencana investasi Singapura di Indonesia. Luhut menjelaskan yang sebenarnya terjadi adalah Negeri Singa bakal mengimpor listrik bersih dari Indonesia.

"Nggak ada urusan (investasi Singapura di Indonesia). Panel surya itu gini, dia mau impor energi biru dari kita tapi kita juga punya kepentingan, supaya industri solar panel kita jalan. Kita punya silika, sekarang kita bangun itu proyek kira-kira US$ 20 miliar," imbuhnya.

Sebagai informasi, aturan yang direvisi adalah Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan kedua Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

"Revisi dua Permendag ini merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta merupakan usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut," ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim, dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Saksikan Live DetikSore:

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir buka-bukaan terkait rencana mengembangkan kantor Muhammadiyah di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Rencana itu disampaikan usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Di IKN dan kawasan lain, satu, ya, kami mengembangkan kantor Muhammadiyah sebagaimana di sini," kata Haedar kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Selain kantor Muhammadiyah, pihaknya juga berencana untuk mengembangkan rumah sakit (RS) di IKN. Terlebih sudah ada Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT).

"Itu universitas swasta terbaik se-Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara sehingga dari situ kita bisa mengembangkan lembaga pendidikan di tingkat dasar, menengah, di sekitar IKN itu. Kemudian juga lembaga kesehatan rumah sakit. Kita sudah punya fakultas kedokteran dan kita akan mengembangkan rumah sakit," ucapnya.

Ke depan Muhammadiyah mengaku akan fokus kepada pengembangan pendidikan yang semakin kokoh dan penguatan di bidang kesehatan bangsa. Dua pilar itu dinilai akan membawa sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter dan berdaya saing tinggi di masa mendatang.

"Kita tahu bahwa human development index kita, daya saing bangsa kita dan IQ bangsa kita kan masih tertinggal. Ini tugas bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga kekuatan masyarakat termasuk Muhammadiyah untuk mengagendakan langkah-langkah strategis ke depan untuk bidang SDM sehingga perkembangan fisik infrastruktur dan sistem kita berbangsa dan bernegara itu kemudian terintegrasi dengan pengembangan SDM-nya," imbuhnya.

Haedar menyoroti perubahan nilai yang terjadi dalam bersosial saat ini. Ia ingin Indonesia maju dengan tetap menjaga nilai-nilai dan karakter bangsa.

"Yang akan membedakan bangsa Indonesia dengan perkembangan bangsa-bangsa lain, sebenarnya pada karakternya. Jadi kita bisa maju, tapi bisa menjaga nilai-nilai karakter, etika anak-anak yang selalu bisa menghormati guru, orang yang lebih tua, orang tua. Saya pikir ini nilai yang kelihatan kecil, tapi harus kita rawat," imbuhnya.

Simak juga Video: Ma'ruf Pastikan Prabowo Bakal Lanjutkan Program Pemerintahan Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu (14/9) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru. Kegiatan secara tiba-tiba itu disebut ilegal karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Surat tersebut disampaikan pada 15 September 2024 bernomor 1757/DP/IX/2024, perihal Surat Permohonan kepada Pemerintah Selaku Pengawas Kadin Indonesia untuk Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan pada Kadin Indonesia sesuai UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022.

Berdasarkan dokumen surat yang diterima detikcom, Arsjad Rasjid menekankan bahwa Munaslub yang memberhentikan dirinya dan mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia tidak sah karena telah menyimpang dari aturan yang ada.

"Kami memastikan bahwa Munaslub atas nama Kadin Indonesia tanggal 14 September 2024 tersebut adalah ilegal karena telah menyimpang dari AD/ART Kadin Indonesia yang disebutkan dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan AD/ART Kadin," kata Arsjad Rasjid dalam surat tersebut, dikutip Selasa (17/9/2024).

Ada empat poin yang disoroti sebagai pelanggaran terkait penyelenggaraan Munaslub dalam AD/ART. Pertama, Kadin Indonesia yang diketuai Arsjad Rasjid tidak pernah menerima peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terkait pelanggaran AD/ART.

Kedua, tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun ALB untuk meminta penyelenggaraan Munaslub. Padahal, Munaslub seharusnya diadakan atas permintaan minimal setengah dari Kadin Provinsi dan setengah dari ALB yang hadir di musyawarah terakhir, namun rapat semacam itu disebut tidak pernah terjadi.

Ketiga, kurangnya kehadiran peserta sah. Arsjad Rasjid menyebut Munaslub hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Kadin Provinsi dari 35 yang ada, serta 25 ALB dari total 221 anggota yang terdaftar.

Keempat, pimpinan sidang Munaslub disebut tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia. Dalam suratnya, Arsjad Rasjid meminta Jokowi untuk menggunakan kewenangan pemerintah dalam mengawasi Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk atau bimbingan agar asosiasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Arsjad Rasid berharap pemerintah dapat menegakkan AD/ART Kadin Indonesia sehingga tidak terjadi dualisme kepengurusan yang disebut dapat menganggu tugas dan fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang perekonomian.

"Jika diperlukan, kami sangat bersedia untuk dapat melakukan audiensi dengan Bapak Presiden guna membicarakan secara lebih rinci tentang Kadin Indonesia. Atas perhatian serta perkenaan dari Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," pungkasnya.

Simak Video: Arsjad Rasjid Sebut Munaslub Ilegal, Akan Tempuh Jalur Hukum dan Investigasi

[Gambas:Video 20detik]

PT Freeport Indonesia akan menggenjot peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga melalui Smelter di Gresik, Jawa Timur. Tahun depan Indonesia dapat memproduksi katoda tembaga hingga 1,5 juta ton.

VP Government Relation Freeport, Harry Pancasakti mengatakan dengan begitu Indonesia dapat menjadi produsen katoda tembaga di dunia.

Produksi itu merupakan gabungan dari produksi Freeport dengan Amman Mineral. Freeport sendiri produksi katoda tembaganya ditargetkan mencapai 1 juta ton ditambah dengan Amman Mineral akan mencapai 500 ribu ton.

"Secara dimensi mungkin Indonesia akan menjadi 1,5 juta ton katoda tembaga per tahun yang dapat diproduksi atau dihasilkan Indonesia. Ini akan menempatkan Indonesia dalam big five produsen katoda di dunia," kata dia dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Freeport sendiri telah berinvestasi membangun smelter di Gresik Jawa Timur mencapai Rp 61 triliun. Dia menyebut ada nilai tambah dari hilirisasi tembaga ini, namun menurutnya akan cukup kecil.

"Memproses dan memurnikan produk dari hasil penambangan dan pengolahan dari konsentrat tembaga menjadi tembaga murni nilai tambahnya hanya 3,5% sampai 5%. Sementara investasi yang diperlukan seperti smelter di Gresik itu hampir Rp 60 triliun. Jadi margin sangat kecil apabila dibandingkan nilai tambah yang akan didapatkan," ungkapnya.

Nilai tambah itu yang diakui menjadi tantangan Indonesia. Karena katoda tembaga juga harus diproduksi menjadi produk yang nilai tambahnya lebih besar lagi, sehingga jangan sampai hasilnya malah lebih banyak diekspor.

"Dari produk smelter baru sejauh ini komitmen dari salah satu industri di kawasan khusus Gresik 100 ribu ton per tahun, sisa 500 ribu ton, kalau memang tidak ada konsumen dalam negeri, otomatis terpaksa kita ekspor dan ekspornya nggak jauh-jauh Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, Malaysia. Justru negara tetangga yang akan menikmati nilai tambah yang lebih besar dari produksi katoda," pungkasnya.

Pemerintah melarang masyarakat untuk memperjualbelikan dan memelihara ikan Aligator Gar di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap alasannya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono menjelaskan bahwa ikan Aligator Gar termasuk dalam jenis ikan yang membahayakan dan merugikan yang bersifat buas atau pemangsa bagi ikan spesies lain apabila lepas di perairan Indonesia. Ikan itu berpotensi membahayakan populasi ikan lain serta dapat merusak ekosistem perairan.

"Aligator Gar bukan ikan yang berasal dari Indonesia. Apabila ikan ini lepas ke perairan umum, bisa mengancam penurunan populasi ikan lainnya dan akan merusak ekosistem perairan tersebut," terang pria yang akrab disapa Ipunk, Senin (16/9/2024) kemarin.

Aturan larangan menjualbelikan dan memelihara tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN'KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Ipunk menambahkan, hingga saat ini sudah banyak kasus ekosistem perairan yang rusak akibat keberadaan ikan berbahaya maupun merugikan tersebut. Di Waduk Sermo, Daerah Istimewa Yogyakarta, populasi ikan red devil telah mengalahkan ikan endemik waduk tersebut, di antaranya ikan nila, wader, nilem, dan tawes.

Selain itu, di Waduk Wonorejo juga ditemukan ikan red devil yang menginvasi waduk tersebut. Kemudian pada sungai-sungai di Palembang, populasi ikan belida turut terancam punah akibat keberadaan ikan sapu-sapu.

Belum lagi ekosistem Danau Toba, danau terbesar di Indonesia, yang juga telah rusak akibat invasi ikan red devil, sehingga ikan batak, ikan mas, ikan jurung, mujair, pora-pora dan tiri-tiri kini langka ditemukan di perairan tersebut.

Plt Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Suharta, mengungkapkan, KKP melalui Direktorat Jenderal PSKDP dalam kurun dua tahun terakhir (2023-2024) telah melakukan 18 kali penindakan terhadap ikan berbahaya dan/atau merugikan tersebut.

Langkah itu dilakukan bersama bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan POLAIRUD. Lokasi penindakan di DI Yogyakarta, Jakarta, Blitar serta Pontianak.

Sebanyak 186 ikan berbahaya dan/atau merugikan yang terdiri dari Arapaima, Aligator Gar, dan Piranha telah dimusnahkan dalam operasi pengawasan tersebut.

"Tak hanya penindakan, kami juga melakukan upaya preventif melalui edukasi kepada pelaku usaha pembudidaya ikan, penghobi ikan hias, pedagang ikan hias, serta POKMASWAS mengenai larangan memelihara dan/atau melepasliarkan ikan berbahaya dan/atau merugikan. Terakhir kami lakukan di Blitar dan DIY," jabar Suharta.

Suharta berharap, melalui kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam turut serta memusnahkan keberadaan ikan berbahaya dan/atau merugikan di Indonesia, ekosistem perairan Indonesia dapat terus terjaga.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui Ekonomi Biru.

Seperti diketahui, belakangan ini Ikan Aligator menjadi perhatian publik terutama di Jawa Timur. Ikan itu menjadi perbincangan karena seorang kakek bernama Piyono (61) dibui selama 5 bulan gegara memelihara ikan aligator, padahal di pasar-pasar masih banyak orang berjualan.

Dia ditangkap dengan tuduhan melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan yakni Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan Jo PERMEN-KP RI No.19/ PERMEN-KP/ 2020.

Persoalan yang menjerat Piyono berlanjut hingga masuk dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Malang kelas IA pada Senin (9/9/2024). Dalam sidang, majelis hakim menjatuhkan vonis 5 bulan kepada terdakwa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut sebanyak 27.000 orang bekerja sebagai pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari total itu, sebanyak 30% merupakan warga lokal dan sisanya berasal dari luar Pulau Kalimantan.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan pihaknya bersama dengan Otorita IKN (OIKN) menyiapkan pendidikan, pelatihan, hingga sertifikasi bagi pekerja. Pihaknya pun berkomitmen dalam pembangunan IKN tetap melibatkan warga lokal atau setempat.

"Data terakhir saya itu ada 27.000 pekerja konstruksi, 30% adalah tenaga lokal yang tinggal di Kalimantan. Nah yang 70% ini datang dari Jawa dari Sulawesi dan sebagainya itu kita adakan pelatihan bahkan kemarin waktu 17 Agustus kita latihan sertifikasi dan sebagainya karena itu penting," kata Danis dilansir dari akun Youtube KemenPUPR, Senin (16/9/2024).

Danis menjelaskan sumber daya manusia di IKN menjadi salah satu tantangan pada awal pembangunan IKN lantaran lokasinya cukup terpencil. Untuk itu, dia bilang membawa pekerja ke IKN dilakukan secara bertahap dan menggunakan armada TNI Angkatan Udara, seperti pesawat hercules.

"Sampai saat ini kan bertahap ya mulai dari 10.000, 15.000 terus sampai 27.000 orang. Nah ini memang tidak semudah kalau membangun di Jawa karena jumlah orang dan sebagainya. Kita perlu orang bahkan membawanya juga pakai pesawat terbang pakai TNI AU, pakai Hercules," jelasnya.

Selain SDM, Danis menyebut bahan-bahan material dan membawa alat-alat berat juga menjadi salah satu tantangan. Apalagi pihaknya perlu mengambil material bangunan dari Sulawesi dan membutuhkan puluhan kapal tongkang. Saat itu, armada yang tersedia sangat sulit lantaran banyak digunakan untuk batu bara.

"Nah itu waktu itu untuk membawa material ke sana itu perlu puluhan tongkang. Untuk membawa waktu itu agak sulit karena tongkangnya banyak dipakai untuk batubara. Kita juga harus menyiapkan pelabuhan untuk mereka membawa. Karena lokasinya cukup terpencil membawa alat-alat berat, material, jadi tantangan," jelasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan Indonesia dapat swasembada pangan tiga tahun lagi alias pada 2027. Dia yakin karena potensi pertanian di Indonesia sangat tinggi.

"Dalam 2 sampai 3 tahun, paling lambat 3 tahun swasembada. Sekarang (2024), berarti 2025, 2026, (berarti) 2027, paling lambat," ungkap dia dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Senin (16/9/2024).

Ada dua strategi yang akan dilakukan. Pertama strategi intensifikasi lahan dengan memberikan benih unggul untuk petani, memperbaiki irigasi, pompanisasi untuk pengaira hingga optimalisasi lahan.

Kedua, dengan proyek cetak sawah baru 3 juta hektare (ha). Amran mengatakan cetak sawah baru lahan 3 juta ha ini dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia.

"Kenapa harus cetak sawah? Penduduk kita, tiap tahun bertambah 3,5 juta, 3 juta, 3,5 juta. Nah ini harus dipersiapkan pangannya. Jangan nanti 5 tahun, 10 tahun kesulitan lagi, ini menjadi persoalan tahunan. Nah untuk menyelesaikan persoalan ini, kita tanam, cetak sawah 3 juta ha. Mungkin 3 sampai 4 tahun selesai 3 juta ha, sudah luar biasa," ungkapnya.

Adapun rencana cetak sawah 3 juta Ha itu, ditargetkan dapat tercapai selama tiga tahun ke depan. Rinciannya cetak sawah baru berada di Papua Selatan tepatnya di Marauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat dan lainnya.

Rencana pada tahun pertama cetak sawah ditargetkan sebanyak 1 juta Ha di Marauke 350 ribu ha, Kalimantan Tengah 200 ribu ha, Kalimantan Selatan 150 ribu ha, Sumatera Selatan 100 ribu ha, dan daerah lainnya 200 ribu ha.

Tahun kedua, di Marauke 350 ribu ha, Kalimantan Tengah 200 ribu ha, Kalimantan Selatan 150 ribu ha, Sumatera Selatan 100 ribu ha, dan daerah lainnya 200 ribu ha.

Tahun ketiga, Marauke 300 ribu ha, Kalimantan Tengah 100 ribu ha, Kalimantan Barat 200 ribu ha, Kalimantan Timur 100 ribu ha, Papua Barat 100 ribu ha, dan daerah lainnya 200 ribu ha.

Jutaan lahan itu, kata Amran merupakan milik rakyat yang proses produksinya akan dibantu oleh Kementan. Bantuan yang akan diberikan yakni benih unggul, alat mesin pertanian (alsintan), hingga pupuk.

"Itu punya rakyat. Jadi kita kerjakan rakyat, milik rakyat. Yang Kalimantan Tengah, jadi petaninya senang banget kan. Nah bantu pengelolaan, bantu alat mesin pertanian, bantu benih. Nanti setelah mereka untung, sudah tahu menghasilkan dan menguntungkan, pasti mereka-mereka lanjutkan," ujarnya.

Amran mengatakan proyek cetak sawah baru itu memang untuk meningkatkan produksi beras. Namun jika dalam perjalanannya produksi beras telah meningkat, maka akan diselingi dengan produksi seperti jagung dan kedelai.

"Ini padi semua, kalau sudah surplus, bisa kan ke kedelai. Tanaman selingan, jadi ada padi-padi jagung, padi-padi kedelai. Jadi yang mana shortage itu yang ditanam," tuturnya.

Amran memberikan catatan bahwa proyek itu tidak akan langsung sempurna begitu saja. Ia mengatakan perlu proses panjang menunggu sampai produksi beras Indonesia meningkat.

"Satu juta (Ha) dulu, kalau 1 juta, tanam 2 kali saja, 5 tahun, average national, berarti 10 juta kan? Kali rendemen 5,5 berarti 5,5 juta ton. Artinya persoalan yang shortage kemarin 4 juta, 3 juta sudah selesai kan?," tuturnya.

Meski demikian, Amran menargetkan Indonesia dapat menekan impor bahkan tidak melakukan impor sama sekali. Selain itu, harapannya penambahan lahan sawah juga mempersiapkan kebutuhan pangan pada tahun-tahun berikutnya.

"Iya (seharusnya tidak ada impor lagi). Jadi kalau 3 juta mempersiapkan untuk generasi berikutnya. kan tidak langsung sempurna. Produksinya biasanya produksi awal 3 ton, 4 ton. Tapi sudah pasti kita bisa menutupi defisit selama ini. Itu pasti," ucapnya.