Bisnis.com, KUDUS - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan vaksinasi terhadap ternak ayam dan unggas milik peternak mandiri untuk mengantisipasi penyebaran virus Avian Influenza (AI) atau flu burung.

"Kami memang fokus terhadap peternak mandiri yang jumlah ternaknya tidak begitu banyak. Sedangkan peternak besar biasanya sudah melakukan vaksin secara mandiri," kata Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Arin Nikmah di Kudus, Senin (5/8/2024).

Ia berharap dengan adanya vaksinasi AI terhadap peternak unggas bisa mencegah potensi penyebaran AI, meskipun saat ini temuan kasus AI masih nihil. Untuk stok vaksin AI, kata dia, tersedia cukup karena belum lama mendapatkan pasokan dari Provinsi Jateng. Sasarannya, mulai dari hewan ternak ayam, ayam petelur, hingga bebek yang selama ini diternak masyarakat.

Selain melalui vaksinasi, untuk mencegah penyebaran virus flu burung masyarakat yang memiliki ternak unggas juga diminta menjaga kebersihan kandangnya serta mengandangkan ternaknya.

"Masyarakat juga kami minta bersikap proaktif dengan melaporkan setiap ada kasus ternak unggas yang mati mendadak untuk ditindaklanjuti, agar bisa diidentifikasi kematiannya akibat flu burung atau tidak," ujarnya.

Karena penularan virus AI, kata dia, bisa melalui air minum, udara, pakan, maupun kontak langsung dengan virus.

Ia menjelaskan bahwa virus AI merupakan penyakit endemi yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2004. Meskipun Kudus saat ini nihil flu burung, tetapi kasusnya pada hewan ternak masih berpotensi muncul meskipun satu atau dua ekor ternak.

"Bagi ternak yang sudah divaksin, tentunya akan memiliki antibodi yang bagus sehingga diharapkan tidak mudah terpapar flu burung. Untuk itulah, kami lebih memprioritaskan upaya preventif," ujarnya.

Upaya pencegahan selain melalui vaksinasi dan menjaga kebersihan kandang ternak, Dinas Pertanian Kudus juga akan mewaspadai sirkulasi perdagangan unggas dari luar Kudus dengan menerapkan pengawasan ketat di sejumlah pasar tradisional di Kudus.

Bisnis.com, BANDUNG -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Marsudijono mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di triwulan II 2024 secara year-on-year (y-on-y) tumbuh 4,95%.

Menurutnya, pertumbuhan ini ditopang oleh lapangan usaha utama yang tumbuh cukup baik pada triwulan tersebut, seperti Industri Pengolahan tumbuh 2,81% dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh 4,53%.

Sementara itu, untuk lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,13%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,68%; Jasa Lainnya 9,06%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,77%; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 8,75%.

"Pertumbuhannya masih cukup baik bila dibandingkan dengan triwulan I 2024 yakni 4,93%," ungkapnya usai rilis berita resmi statistic (BRS) di Kantor BPS Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (5/8/2024).

Ia juga menjelaskan, penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (SOG) Jawa Barat triwulan II-2024 (y-on-y) paling besar berasal dari Industri Pengolahan dengan sumbangan positif sebesar 1,20%.

Kemudian Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan memberikan andil sebesar 0,71%; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 0,65%; Informasi dan Komunikasi sebesar 0,54%; dan Konstruksi sebesar 0,52%. Lapangan usaha lainnya memberikan sumbangan masing-masing di bawah 0,25%.

Sementara itu, secara q-to-q, Ekonomi Jawa Barat triwulan II-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,10%.

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,87%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,63%.

Pertumbuhan positif terjadi pada beberapa lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,87%. Di posisi berikutnya, pertumbuhan lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 11,81%; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,71 persen; Jasa Kesehatan sebesar 3,56%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 2,28%.

Sementara itu, Lapangan Usaha dominan di Provinsi Jawa Barat yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 1,17 persen, sedangkan lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dapat tumbuh sebesar 0,83%.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Barat masih didominasi

oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 40,71%; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,30%;

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,27%; dan Konstruksi sebesar 8,25%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Barat mencapai 72,53%.

Sumber laju pertumbuhan (Source of Growth/SOG) secara (y-on-y) dari sisi lapangan usaha, dengan andil positif terbesar adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 1,20%. Adapun dari sisi pengeluaran, andil positif terbesar terhadap pertumbuhan adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,05%.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencabut Kartu jakarta pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) jika kedapatan beramain judi online.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan bahwa anak muda saat ini rawan dengan judol. Menimbang hal ini, pihaknya kemudian telah meminta data siswa yang melakukan judol, untuk kemudian akan dilakukan tindakan.

“Saya kemarin bersama pak asisten pemerintahan bersama Pak Budi [Awaluddin], Kepala Dinas Pendidikan rangkap Kepala Dinas kependudukan sudah menghadap Bapak menkopolhukam untuk meminta by name, by address, siapa warga, siapa mahasiswa yang melakukan judol dan dia mendapatkan bantuan KJP KJMU,” pungkasnya dalam pidato Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Pasar Minggu, Senin (5/8/2024).

Heru menjelaskan bahwa penanganan akan dilakukan berdasarkan dari frekuensi pelajar atau mahasiswa yang melakukan judi online.

Dia menjelaskan, bahwa jika baru dilakukan pertama kali ataupun kedua kali, maka kan diberikan binaan. Namun jika sudah ketiga kali, maka akan diberitahukan kepada orang tua. Ancaman terakhir jika langkah ini masih belum efektif, maka dengan terpaksa KJP dan KJMU akan dicabut.

Adapun, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin, yang juga turut hadir dalam acara tersebut menuturkan bahwa pihaknya tengah meminta data lengkap para penerima pendidikan yang bermain judol.

Sebagai catatan, Heru menyampaikan bahwa esensi pemberian bantuan diberikan bagi pelajar yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi, sehigga pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberika bantuan.

Menimbang hal tersebut, Heru tidak ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yakni anggaran negara, diberikan kepada pihak-pihak yang tidak tepat sasaran.

Heru menyampaikan bahwa DKI Jakarta juga telah memberikan KJMU per 6 bulan dengan satu semester sebesar Rp9 juta rupiah. Anggaran tersebut dikatakan harus digunakan untuk belajar.

Di kesempatan yang sama, Heru juga mengancam akan mencabut KJP bagi pelajar yang didapati merokok atau menggunakan rokok elektronik (vape). Upaya-upaya ini dilakukan tegas oleh pihaknya dengan maksud untuk menyongsong Indonesia emas 2045

Bisnis.com, SIMPANG AMPEK - Pembangunan akses jalan utama ke Pelabuhan Teluk Tapang yang berada di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, terus dikebut agar aktivitas perdagangan dan pengangkutan CPO bisa dimulai.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Thabrani mengatakan ruas jalan Teluk Tapang merupakan jalan provinsi yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui BPJN.

"Pembangunan dilakukan dengan paket pekerjaan jalan tahun anggaran 2022-2024 sebesar Rp216,5 miliar, dengan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilaksanakan dalam tiga tahun anggaran sepanjang 23,47 kilometer," katanya, Senin (5/8/2024).

Dia menjelaskan untuk penanganan hingga awal Agustus 2024, sepanjang 17,87 kilometer sudah beraspal dengan luas lebar jalan enam meter dan lebar bahu jalan 1,5 meter.

Selain itu 5,6 km lagi saat ini tengah dilakukannya pekerjaan penggalian dan pekerjaan timbunan menuju Teluk Tapang.

Thabrani menyampaikan dari rencana awal pengaspalan bisa dituntaskan sepanjang 23,47 kilometer. Namun, karena berhadapan dengan GMK produksi tambang bijih besi, maka lapisan struktur desain kondisi jalan dari persimpangan GMK ke pelabuhan lebih kurang 5,6 kilometer ditinjau kembali, dan akan dibeton kembali dengan beton rigid.

"Makanya untuk waktu pengerjaannya tidak sesuai rencana awal. Tujuannya dengan adanya peningkatan mutu jalan, sehingga daya tahan lebih aman untuk lalu lintas barang ke pelabuhan," ujarnya.

Dia berharap dengan terbangunnya jalan tersebut, kedepannya secara bertahap akan menjadikan kawasan pelabuhan Teluk Tapang sebagai pusat pengembangan ekonomi baru dan kawasan investasi baru.

"Mudahan-mudahan terbuka untuk semua usaha yang bisa dikembangkan di kawasan pelabuhan ini," harap Thabrani.

Selanjutnya Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan melihat dari progres pengerjaan akses jalan utama ke Pelabuhan Teluk Tapang itu, merupakan sebuah kabar baik, karena sudah lama dinanti agar pelabuhan tersebut segera beroperasi.

"Jika pelabuhan ini beroperasi, di Air Bangis ini akan muncul ekonomi baru. Masyarakat sekitar akan merasakan dampaknya. Semoga yang kami upayakan ini bisa segera terwujud," katanya.

Mahyeldi juga mengimbau kepada segenap unsur masyarakat untuk aktif melindungi infrastruktur yang telah dibangun tersebut, termasuk akses jalan Teluk Tapang sepanjang 23,47 km, yang telah tuntas 17,87 km hingga saat ini.

Selain itu gubernur juga menyarankan kepada pemerintah kabupaten Pasaman Barat untuk ikut terlibat dalam hal melakukan penghijauan di sepanjang jalan akses utama ke Pelabuhan Teluk Tapang itu.

"Bila nanti beroperasi, aktivitas angkutan CPO dan aktivita perdagangan akan meningkat. Jalan yang dilalui ada yang perbukitan juga, supaya alam ini lebih aman hijau, Pemkab perlu melakukan penanaman pohon," sebutnya.

Mahyeldi menjelaskan akses jalan menuju Teluk Tapang tersebut dibangun dengan anggaran Rp216,5 miliar dan bersumber dari dana SBSN Tahun anggaran 2022-2024.

Sejauh ini kondisi jalan tersebut sudah ter aspal sepanjang 17,87 km, dan hampir sampai menuju Pelabuhan Teluk Tapang. Selanjutnya terdapat beberapa titik lagi sedang proses penimbunan dan penggalian.

"Nanti akan kita usulkan lagi Rp168 miliar lagi, dan mudah-mudahan akan berjalan lancar," harapnya.

Gubernur menegaskan keberadaan akses jalan pelabuhan tersebut sangat strategis untuk menunjang intensitas perdagangan, terutama sekali aktivitas pengangkutan CPO dari dan menuju Pelabuhan Teluk Tapang.

Pemprov Sumbar melalui Dinas Perhubungan pada tahun 2025 akan memulai pembangunan tangki timbun untuk kebutuhan pelabuhan. Selain itu, Bupati Pasbar juga telah menghibahkan tanah seluas 168 hektare untuk penambahan infrastruktur pelabuhan," tegasnya.

Sedangkan untuk terkait kebutuhan lainnya, kata Mahyeldi, seperti listrik akan segera dikoordinasikan dengan PLN. Begitupun untuk sarana pendidikan juga sudah membangun SMK 1 Perkapalan dan Pertambangan Sungai Beremas.

"Nanti para lulusannya dapat diserap langsung oleh dunia kerja di Pelabuhan Air Bangis dan Pelabuhan Teluk Tapang," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA--Polres Metro Depok meyebutkan bahwa tersangka Meita Irianty melakukan aksi penganiayaan terhadap balita tanpa sepengetahuan guru daycare.

Hal tersebut diketahui setelah tim penyidik Polres Metro Depok memeriksa 11 orang saksi, 6 di antaranya merupakan guru yang bekerja di daycare milik tersangka Meita Irianty.

Kapolres Metro Depok, Kombes Polisi Arya Perdana mengemukakan bahwa keenam guru daycare tersebut mengaku tidak ada yang melihat tersangka Meita Irianty telah melakukan penganiayaan terhadap balita di daycare.

Kendati demikian, Arya mengatakan bahwa Polres Metro Depok kini masih mendalami keterangan saksi dan mencari petunjuk lain seperti salah satunya petunjuk CCTV.

"Guru-guru semua tidak ada yang melihat langsung dan hanya tau dari CCTV,” tutur Arya saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Sayangnya, Polres Metro Depok mengakui masih belum mengkonfrontasi kesaksian para guru tersebut kepada tersangka Meita Irianty, mengingat pihak tersangka pemilik Wansen School tersebut dibantarkan ke rumah sakit.

"Dia mengeluhkan mual dan pusing akibat kehamilannya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengatur bahan baku kosmetik di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024, guna melindungi konsumen dari produsen nakal.

Dalam PP Kesehatan, jika ada produk kosmetik yang tidak sesuai standar dan berdampak buruk bagi kesehatan maka dapat dimusnahkan. Kosmetik adalah bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ semacamnya yang dapat ditujukan untuk membersihkan dan mewangikan tubuh, memelihara tubuh, ataupun merubah penampilan.

Pasal 406 dalam PP Kesehatan menjelaskan bahwa untuk menghindari efek buruk bagi kesehatan, maka bahan baku yang digunakan dalam suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi – oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian bidang pengawasan obat dan makanan.

Dilanjutkan pasal 407, untuk memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, maka pelaku usaha wajib melaksanakan upaya pemastian mutu dan keamanan produk sejak kegiatan pembuatan sampai peredaran.

Tidak hanya pelaku usaha, upaya pemastian mutu dan keamanan produk juga harus dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing dilakukan paling sedikit melalui kegiatan sampling dan pengujian berdasarkan analisis risiko secara rutin dan insidental.

Pemerintah juga mengeluarkan Pasal 408 dalam upaya melindungi masyarakat, yang mengharuskan penjual untuk melakukan farmakovigilans dan vigilans terlebih dahulu.

Farmakovigilans adalah seluruh kegiatan pendeteksian, penilaian, pemahaman, komunikasi, pengendalian dan pencegahan efek samping dari produk kosmetik. Sementara vigilans adalah kegiatan yang serupa dengan farmakovigilans, namun kegiatannya ditujukan pada penggunaan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Oleh karena itu, Pasal 411 melanjutkan bahwa pelaku usaha yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, pelaku usaha wajib menarik sediaan farmasi/pengedaran tersebut.

Tidak sampai disitu, Pasal 412 menambahkan bahwa tidak memiliki izin edar, dicabut izin edarnya, izin edar berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, dan kadaluarsa, bahkan berakhir dengan tindakan pemusnahan produk. Sementara itu, penarikan sediaan farmasi yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walau peredaran produk kosmetik sudah melalui penyaringan, Anda tetap harus memperhatikan beberapa aspek ketika memilih produk kosmetik.

Simak tips memilih produk kosmetik:

1. Memilih produk sesuai warna kulit

Melansir dari laman phoenix-chem.com, sebaiknya memilih produk yang sesuai dengan warna kulit Anda. Karakteristik kulit yang cenderung berubah seiring waktu – yang mengharuskan untuk beralih dari satu produk ke produk lainnya, adalah contoh pentingnya memilih produk sesuai kebutuhan, bukan hanya sesuai selera.

2. Memilih kualitas daripada kuantitas

Anda akan mengalami kerugian jika memilih produk kosmetik dengan harga rendah dan dengan kualitas rendah juga. Meskipun tidak menimbulkan bahaya, produk dengan kuantitas dan kualitas rendah tidak akan bermanfaat dalam jangka panjang. Perlu diingat, bahwa produk kosmetik berkualitas tinggi tidak selalu mahal.

3. Menyadari kulit sensitif

Bagi penderita kulit sensitif, terdapat beberapa produk yang sesuai dan tidak akan membahayakan kulit sama sekali. Seperti kulit kering dan berminyak. Jika rentan terhadap kulit berminyak, gunakan kosmetik yang tidak menyumbat pori-pori seperti bedak tabur. Untuk kulit kering, alas bedak berbasis krim adalah salah satu alternatif terbaik. (Yoga Al Kemal)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengancam akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang merokok konvensional maupun rokok elektronik (vape).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono menyampaikan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga untuk jumlah perokok terbesar di dunia. Rokok elektrik juga dinilai lebih berbahaya karena dapat dimasukkan cairan-cairan yang tidak patut untuk digunakan.

Menimbang Hal ini, Heru mengajak pemerintah DKI Jakarta hingga orang tua harus mencegah anak-anak untuk tidak merokok.

"Bagi saya, bagi pemerintah DKI Jakarta, jika ada siswa yang merokok, saya akan cabut Kartu Jakarta Pintarnya," pungkasnya dalam pidato Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Pasar Minggu, Senin (5/8/2024).

Heru menyampaikan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk KJP sebesar Rp2 triliun. Pada tahun ini, pemerintah DKi juga menambah dana kartu Jakarta Pintar sebesar Rp200 miliar.

Para pelajar yang memiliki KJP juga menerima bantuan makanan bergizi berupa telur, ayam, daging beras hingga susu. Tak hanya itu, para pelajar juga mendapatkan fasilitas kendaraan umum gratis, seperti Transjakarta dan MRT.

Adapun, disampaikan bahwa esensi dari pemberian bantuan tersebut diberikan bagi pelajar dengan orang tua yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan.

Menimbang hal tersebut, Heru menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yakni anggaran negara, diberikan kepada pihak-pogak yang tidak tepat sasaran.

"Jadi saya merasa bersalah jika anggarannya segini banyak tidak bisa memberikan prestasi, tidak bisa memberikan anak-anak Jakarta itu yang berprestasi melebihi dari daerah yang lain," jelasnya.

Di lain sisi, menurutnya upaya ini perlu dilakukan dengan tegas untuk menyosong indonesia emas 2045.

"Pulang dari sini, sampaikan kepada orang tuanya, saya menyampaikan seperti itu. Harus tegas ibu, mohon-mohon dimaafkan, demi adik-adik kita menyosong 2045," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berhasil menerima insentif fiskal Rp5,6 miliar, sebagai penghargaan kategori pengendalian inflasi daerah.

Hal itu sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Fiskal Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan itu diberikan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama, Senin (5/8/2024), di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lt.3 Kemendagri.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian yang diikuti provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya, meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam menjaga tingkat inflasi daerah. Hal itu disebabkan kenaikan harga barang dan jasa menjadi perhatian masyarakat dan ketersediaan barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan bahan pangan, merupakan kebutuhan yang paling mendasar.

“Semua survei menunjukkan itu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat, pertama kenaikan harga barang dan jasa, termasuk lapangan kerja,” ujarnya.

Penyerahan insentif fiskal tersebut langsung diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi. Pada rangkaian kegiatan tersebut, Pj. Bupati Muba turut didampingi Plt Kepala BPKAD Muba Zabidi, Kepala Disdagprin Azizah, Kepala Dinas Kominfo Herryandi Sinulingga, Kabag Ekonomi Aswin, dan Kabag Prokopim Agung Perdana.

“Saya apresiasi dan akui kerja keras kepala daerah dalam pengendalian inflasi daerah masing-masing lewat program-program yang telah dijalankan,” ungkap Tito.

Menurutnya, konsistensi penajaman program dan keberpihakan anggaran untuk pengendalian inflasi daerah harus terus dimaksimalkan.

Lanjutnya, sebagai apresiasi tentu daerah yang telah maksimal dalam bekerja dalam mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing diberikan insentif fiskal.

“Semoga reward yang diberikan ini akan menjadi penyemangat untuk Kita bekerja maksimal dalam upaya pengendalian inflasi di daerah-nya masing-masing,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi mengatakan upaya pengendalian inflasi merupakan kewajiban yang harus digencarkan dalam menjaga kendali harga pasar baik barang dan jasa yang harus sinergi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaannya.

“Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan reward atas keberhasilan Muba dalam pengendalian inflasi daerah. Muba mendapatkan insentif fiskal mencapai Rp5,6 miliar, tentu capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh OPD di Kabupaten Muba,” jelasnya.

Pemkab Muba akan terus berkomitmen menjalankan amanah pemerintah pusat dalam mengatasi pengendalian inflasi di daerahnya, di antaranya dengan menstabilkan kebutuhan pokok di daerah dan mengintervensi secara langsung setiap persoalan yang ada.

“Program-program yang kita jalankan melalui dinas terkait seperti operasi pasar murah, serta pemantauan harga dan stok akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dan menjalankan program program inovasi yang dilakukan secara bersinergi, seperti operasi pasar murah, program tanam cabe serentak dan program ketahanan pangan yang telah dijalankan. Semua ini tujuannya untuk meminimalisir dan menekan inflasi di daerah kita,” ujarnya.

Bisnis.com, PADANG - Isu sampah plastik tidak hanya menjadi perhatian serius di Indonesia tapi sudah menjadi isu global karena dampaknya mengganggu ekosistem perairan dan mengancam kesehatan manusia.

Di tanah air, Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Plastik (TKN PSL) dibentuk untuk melakukan penanganan sampah itu, karena ada sekitar 8 juta ton sampah plastik mencemari laut setiap tahunnya.

Merujuk pada Perpres No.83/2018 Tentang Penanganan Sampah Laut, Indonesia mengupayakan penanganan sampah laut sebanyak 70% pada 2025. Data terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI usai menggelar kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) pada pertengahan Juli 2024 lalu, posisi sampah laut yang telah ditangani secara nasional di angka 41,46%.

Artinya masih perlu kerja keras bersama melakukan penanganan sampah laut, sehingga pada tahun 2025 mendatang target 70% sampah di laut untuk ditangani bisa tercapai dengan baik.

Gerak cepat KKP untuk menyelamatkan laut dari sampah ini, ternyata bukanlah sekedar program seremonial saja. Tapi lebih mengedepankan soal ekosistem perairan. Seperti halnya penyu yang merupakan satwa dilindungi, kini populasinya terancam oleh kondisi laut yang banyak sampah.

Menurut penjelasan Peneliti Penyu dari Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Dr. Harfiandri Damanhuri, penyu merupakan satwa yang baik, meski diketahui sudah ada sejak era dinosaurus dulu, tidak menjadikan penyu sebuah hewan predator laut.

"Penyu itu hewan atau satwa yang baik. Tidak ada yang dirusaknya di alam ini. Tidak predator seperti hiu, tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu manusia. Tapi kondisi yang dihadapinya sampai saat ini, banyak ancaman yang mengganggu populasinya dan semua itu permasalahannya datang dari manusia," katanya, Senin (5/8/2024).

Andri menyampaikan telah ditemukan banyak kasus, ada manusia memburu penyu, memperdagangkan penyu, mengambil telur penyu, dan kini akibat manusia yang semena-mena membuang sampah plastik, juga membuat populasi penyu jadi terancam.

Berbicara soal perburuan penyu dan telur penyu. Andri melihat saat ini kesadaran masyarakat terlihat mulai meningkat soal menjaga dan melindungi penyu.

"Dulu di wilayah perairan Mentawai ada yang berburu penyu, dan di kawasan Pantai Padang juga dulu banyak yang jual telur penyu. Tapi sekarang, setelah dilakukan edukasi, kesadaran masyarakat meningkat dan sepakat bersama-sama untuk menjaga dan melindungi penyu," jelasnya.

Salah satu kasus yang pernah ditemui di kawasan Pantai Padang, dimana cukup sering nelayan pukat menemukan penyu tertangkap di dalam jaring. Kemudian dilepas kembali, dan hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat melindungi dan menjaga penyu.

Dia menyampaikan sudah selayaknya masyarakat dan sejumlah pihak secara bersama-sama untuk menjaga populasi penyu itu, karena bicara soal menjaga penyu ini, tidak hanya bagi masyarakat di Indonesia saja, tapi seluruh negara di dunia sepakat bahwa satwa penyu salah satu hewan laut yang harus dilindungi karena populasinya paling terancam dan paling berisiko punah.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap penyu, telah ada aturan yang diterbitkan oleh masing-masing negara di dunia, serta adanya aturan dari komunitas penyu berskala internasional.

Di Indonesia, keberadaan penyu turut berada di bawah payung hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Kemudian juga ada Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SE.526 Tahun 2015 mengatur tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh dan/atau Produk Turunannya.

Secara internasional, juga ada aturan tentang melindungi satwa penyu, mulai dari CITES (Convention International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna), dan di dalam ketentuan CITES menyebutkan bahwa semua jenis penyu laut telah dimasukkan dalam apendiks I, yang artinya perdagangan internasional jenis penyu untuk tujuan komersial dinyatakan dilarang.

"Jadi sekarang itu, meski soal perburuan dan perdagangan telur mulai terhenti, masalah yang datang yakni soal sampah," sebutnya.

Kebersihan lingkungan pantai menjadi prioritas bagi penyu untuk melangsungkan hidupnya. Karena untuk proses bertelur, penyu tidak akan mau bertelur ke lokasi pantai yang banyak sampah atau kotor.

"Jadi penyu ini bisa mencium aroma pantainya. Kalau pantainya kotor dan banyak sampah, dia (penyu) akan pergi ke pantai lainnya. Lalu bila ada bangunan seperti batu grip atau sejenis lainya itu, juga menjadi penyebab penyu sulit untuk mendapatkan tempat yang layak untuk bertelur," ujar dia.

Andri mencontohkan untuk kondisi di kawasan Pantai Padang yang kini menjadi objek wisata. Puluhan tahun yang lalu, kawasan Pantai Padang cukup sering ditemukan adanya anak penyu atau tukik keluar dari pasir pantai.

Artinya dahulu itu, kawasan Pantai Padang masih bersih dan menjadi salah satu tempat untuk bertelur.

Tapi yang terjadi kini, tidak ada lagi ditemukan tukik keluar atau menetas dari Pantai Padang. Karena saat ini sepanjang Pantai Padang telah dipenuhi sampah.

Andri menilai kondisi sampah laut di kawasan Pantai Padang itu, terbilang mengkhawatirkan, terutama untuk pantai yang berdekatan dengan pintu muara sungai.

Buktinya ada nelayan pukat yang cukup banyak mendapatkan sampah yang masuk ke dalam jaring pukat, sehingga hasil tangkapan nelayan pukat di Pantai Padang itu, bercampur antara ikan dan sampah.

"Bayangkan saja itu, untuk nelayan pukat saja terganggu adanya kondisi laut yang dipenuhi sampah plastik itu. Apalagi penyu, akan semakin sulit bagi mereka berenang," ucapnya.

Dikatakannya ancaman sampah laut tidak hanya soal mengganggu tempat untuk bertelur, tapi sampah laut bisa merusak metabolisme dari penyu, karena bila mikro plastik termakan, akan membuat penyu tumbuh secara tidak sehat, seperti kurus hingga cacat, dan kemudian bisa menimbulkan kematian.

Andri menyampaikan ada kasus yang pernah ditemui di luar negeri, setelah ditemukannya penyu mati di laut, kemudian dilakukan pembedahan kepada penyu itu untuk memastikan penyebab kematiannya.

Ternyata hal yang mengejutkan itu, banyak benda-benda sampah plastik pada tubuh penyu tersebut.

"Penyu ini kan makannya itu tanaman laut dan ubur-ubur. Mungkin dikiranya sampah plastik itu mirip dengan makannya, makanya penyu nya ikut memakan sampah plastik," ujar dia.

Dikarenakan sampah plastik tidak bisa terurai meski mengendap di laut yang memiliki kadar asin yang tinggi. Sehingga bila ada penyu yang memakan sampah plastik, turut menyebabkan kematian bagi penyu.

Andri mengakui meski kasus kematian penyu akibat sampah laut belum ditemukan di wilayah perairan Sumbar, bukan berarti persoalan sampah tidak menjadi perhatian serius untuk segera ditangani bersama.

Karena pada umumnya sampah laut tidak hanya menjadi ancaman bagi penyu, tapi juga bagi ikan-ikan lainnya. Untuk itu dibutuhkan solusi untuk mengatasi persoalan sampah laut tersebut.

"Kalau dipahami betul, penyu ini bila menetas dan menjadi tukik untuk berenang ke laut, dari 1.000 tukik itu hanya satu ekor yang bisa hidup sampai dewasa. Makanya penting untuk menjaga populasi penyu ini," kata Andri.

Khusus di wilayah perairan Sumbar, Andri mencatat terdapat 30.000 ekor penyu yang bermigrasi, dan dari jumlah itu terdapat 20.000 ekor di antaranya betina dan 10.000 ekor nya lagi jatan.

Solusi Selamatkan Penyu

Menurut Andri mengingat sumber sampah laut tersebut datang dari sungai, yakni melalui pintu muara, serta ditambah adanya kawasan wisata yang pantai, dan adanya nelayan yang sengaja buang sampah ke laut, hal yang perlu dilakukan adalah mencarikan tempat pengolahan atau daur ulang sampah.

"Kalau pemerintah daerah mampu menyiapkan sebuah kawasan atau usaha industri pengolahan sampah, saya yakni ibu-ibu rumah tangga akan berpikir untuk melakukan pemilahan sampah dan kemudian dijualnya. Jika ini terjadi, tidak ada lagi sampah-sampah plastik di sungai hingga ke laut itu," ucapnya.

Kemudian untuk di kawasan sekolah, mall, pasar, dan termasuk tempat wisata, harusnya bisa mengedukasi banyak orang bahwa penting membuang sampah di tempatnya.

Di Kota Padang yang telah memiliki Perda (peraturan daerah) tentang sampah, ternyata belum mampu untuk mengantisipasi persoalan sampah di Padang. Buktinya banyak sampah di sungai dan di laut.

Selanjutnya bagi pihak pengelolaan konservasi penyu, sangat disarankan tidak melakukan pelepasan tukik di kawasan pantai yang masih banyak sampah plastiknya, karena pantai yang kotor bukan tempat habitatnya tukik.

Selain itu waktu pelepasan tukik tidak dianjurkan dilakukan di waktu siang hari, tapi lebih baik dilakukan di waktu pagi atau sore hari. Karena suhu panas juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup tukik.

Pelepasan tukik disarankan di kawasan pantai yang memiliki pasir yang lembut atau tidak padat, karena kondisi yang demikian, memiliki peluang yang besar bagi para tukik untuk sampai ke laut dengan baik.

Keseriusan bersama untuk menyelamatkan penyu dari ambang kepunahan ini, belum lama ini KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi, dan data-data ini dikutip di laman resmi KKP.

Dari 117 kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, 44 kawasan di antaranya ditetapkan sebagai kawasan konservasi penyu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan konservasi di wilayah laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam memulihkan kelautan dan ekosistem perairan.

Untuk mendukung kebijakan ekonomi biru, hingga tahun 2023, luas kawasan konservasi telah mencapai 29,3 juta ha. Untuk itu, melalui strategi itu diharapkan kesehatan dan produktivitas laut dapat terjaga untuk implementasi ekonomi biru di Indonesia.

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Firdaus Agung menambahkan bahwa Indonesia merupakan jalur migrasi, tempat mencari makan dan berkembang biak enam dari tujuh spesies penyu di dunia. Karenanya penyu menjadi perhatian serius pemerintah.

"Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang serius terhadap perlindungan penyu dan menjadikan penyu sebagai salah satu dari 20 jenis biota perairan dilindungi/terancam punah yang diprioritaskan upaya konservasinya,” jelas Firdaus.

KKP juga telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 65 Tahun 2022 untuk periode 2022-2024. RAN ini menjadi rujukan dalam pengelolaan penyu di Indonesia.

Pada lokakarya, KKP menghimpun berbagai kegiatan yang dilakukan pada periode tahun 2023 khususnya 9 strategi konservasi penyu pada 20 lokasi prioritas di 15 provinsi serta di tingkat nasional yang dilakukan bersama KLHK, BRIN, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat.

Tak hanya itu, KKP juga mengidentifikasi rencana kegiatan pengelolaan dan konservasi penyu dari semua pemangku kepentingan di tahun ini.

Penanganan Sampah Laut

Pemerintah Provinsi Sumbar menyebutkan persoalan sampah laut menjadi salah satu konsen mengingat garis pantai mencapai sepanjang 2.299,08 km dengan luas laut teritorialnya mencapai lebih dari 3 juta hektare.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri mengatakan melihat luasnya garis pantai itu, penting untuk menjaga lingkungan kawasan laut sehingga memberikan dampak yang baik, tidak hanya bagi biota laut tapi juga bagi perekonomian daerah.

"Cukup banyak kawasan pantai, pulau-pulau yang menjadi wisata. Melihat adanya 30% sampah alami kebocoran hingga masuk laut, makanya perlu untuk melakukan upaya menyelamatkan laut dari sampah," katanya.

Dia menyampaikan melihat data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari total sampah di daerah itu sebesar 1.800 ton per hari dan khusus di Kota Padang 400-600 ton per hari dan dari jumlah sampah itu 30% terjadi kebocoran hingga masuk ke laut.

Sementara dari garis pantai sepanjang 2.299,08 km itu, terdapat luas laut teritorialnya mencapai lebih dari 3 juta ha, dan bahkan memiliki kawasan konservasi perairan seluas 372.432,97 ha yang tersebar di 8 lokasi.

Kemudian Sumbar juga memiliki 218 pulau kecil, didukung dengan potensi keanekaragaman hayati berupa ekosistem mangrove seluas 8.305,03 ha, ekosistem terumbu karang seluas 44.401,24 ha, dan berbagai keanekaragaman hayati laut lainnya seperti penyu, mamalia laut, dugong, sidat, kima, teripang, dan sebagainya.

"Jadi inilah yang menjadi konsen bersama, jangan sampai laut di Sumbar tercemar adanya sampah itu, karena ada kawasan konservasi yang perlu dijaga," tegasnya.

Hansastri menegaskan Pemprov Sumbar terus bergandengan tangan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pihak lainnya untuk melakukan berbagai upaya menyelamatkan laut kawasan laut Sumbar dari sampah.

Terkait kerja sama KKP, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf pada kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di Padang pada Kamis (11/7) lalu mengatakan tidak hanya Sumbar memiliki sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang sangat potensial, dan bisa memberikan dampak ekonomi.

"Indonesia ini memiliki kekayaan biodiversity yang mencakup keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Kondisi tersebut dapat memberikan berbagai manfaat sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurutnya seiring dengan perkembangan zaman, laut kian terus mengalami tekanan antropogenik yang dapat mengancam sumber daya alam di dalamnya. Bahkan salah satu ancaman bagi keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut adalah sampah laut.

Dalam hal ini, pencemaran sampah laut dapat mengancam kesehatan laut yang berdampak pada kehidupan manusia. Yusuf menegaskan Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan laut yang sehat dan menargetkan untuk mengurangi sampah laut sebesar 70% sebelum 2025.

"Berdasarkan laporan dari Sekretariat TKNPSL, hasil analisis data kebocoran sampah plastik ke lautan mengalami penurunan sebesar 41,68% dari tahun 2018 sampai dengan 2023," jelasnya.

Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti melalui kebijakan ekonomi biru sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan, dimana ada 5 program prioritas ekonomi biru.

Pertama, memperluas kawasan konservasi laut. Kedua, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Ketiga mengembangkan perikanan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Keempat, pengelolaan dan pengawasan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Serta kelima, penanganan sampah plastik di laut dengan pembersihan sampah laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

"Kami konsen untuk menyelamatkan laut dari sampah ini. Kepada nelayan juga kami harapkan ikut berperan dalam menjaga laut dari sampah. Jika pun ada sampah, mohon ikut dibersihkan," harapnya.

Dia menyebutkan terkait BCL itu, pada 2022, KKP telah menginisiasi program BCL untuk mengurangi sampah laut. Program itu bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dalam menanggulangi isu sampah laut (marine debris).

Dimana setiap tahunnya, akan terdapat periode khusus yang mana aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan digantikan oleh penangkapan/pengumpulan sampah. Sampah yang terkumpul tersebut dapat memiliki nilai ekonomis untuk ditukar menjadi uang.

"Program BCL merupakan rangkaian aksi kolaboratif pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, nelayan, komunitas pegiat lingkungan, hingga media," sebutnya.

Untuk itu, melalui program BCL ini, KKP mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Padang untuk bersama-sama menggelorakan semangat cinta laut dan terus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan laut yang sehat.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun, Piagam Penghargaan, Tabungan Hari Tua dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Purna Tugas di lingkungan Pemprov Jabar.

ASN Jabar purna tugas yang menerima SK Pensiun di antaranya mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar Mohamad Arifin Soedjayana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Prima Mayaningtyas, dan beberapa ASN lainnya.

Bey mengapresiasi para ASN purna tugas atas dedikasi dan segala bentuk pengabdian yang dicurahkan hingga memasuki masa akhir pengabdian.

Para ASN senior juga dapat dijadikan inspirasi sekaligus motivasi bagi seluruh ASN yang masih aktif bekerja untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa, khususnya di wilayah Jabar hingga akhir masa pengabdian.

Tak cuma terbatas di masa jabatan sebagai ASN, pengabdian kepada masyarakat seyogianya dapat dilakukan tanpa harus menyandang gelar ASN.

Bersumbangsih terhadap kemajuan Jawa Barat dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan memberikan manfaat dan inspirasi bagi orang banyak.

"Bagaimana bekerja hingga pensiun dan kita banyak belajar bagaimana harus bekerja dengan baik, ulet, dan tekun. Itu ada pada Pak Arifin dan Ibu Prima, begitupun juga Pak Yedi, Ibu Erna, dan Pak Toni Sambas (para ASN purna tugas)," katanya, Senin (5/8/2024)..

Pada kesempatan itu Bey juga mengabarkan kepada para ASN Jabar bahwa kontingen Indonesia telah mendapatkan medali perunggu pada Olimpiade Paris 2024.

Hal itu patut disyukuri, perolehan medali tersebut diraih oleh atlet asal Jabar dari klub Mutiara Cardinal Gregoria Mariska Tunjung pada cabang olahraga (cabor) badminton, kelas tunggal putri. Ini adalah medali pertama Indonesia di ajang multievent internasional itu.

"Alhamdulillah, medali perak diperoleh dari atlet Jawa Barat Gregoria Mariska Tunjung (Grego). Tadi malam saya sempat berbicara dengan Grego dan menyampaikan salam dari Bapak Ibu semua, dan beliau menyampaikan terima kasih," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sedang viral di media sosial jika pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 dibuka pada 18 Agustus 2024.

Salah satu hal yang cukup ditunggu masyarakat Indonesia pada tahun 2024 ini adalah pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK.

Di media sosial muncul rumor jika pembukaan CPNS dan PPPK 2024 akan dilaksanakan mulai 18 Agustus mendatang.

Dalam rumor yang beredar, penetapan formasi CPNS dan PPPK 2024 sudah diresmikan pada tangga 4 Agustus 2024 kemarin.

Kemudian, pengumuman pendaftaran dijadwalkan tangga 5 hingga 17 Agutus dan pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September, masyarakat sudah boleh mendaftar CPNS dan PPPK 2024.

Hasil seleksi administrasi sendiri diprediksi diumumkan pada 4 September 2024, dengan masa sanggah mulai 5-10 September 2024.

Namun ketika Bisnis.com melihat situs resmi BKN, belum ada informasi resmi kapan pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 akan dibuka.

Sembari menanti pendaftaran CPNS dibuka, alangkah baiknya Anda mulai mempersiapkan semuanya sejak saat ini.

Cara daftar CPNS 2024 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni dilakukan full online melalui situs sscasn.bkn.go.id.

Adapun persyaratan umum mendaftar CPNS diatur dalam MenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, syarat dan ketentuan pendaftaran CPNS 2023 adalah sebagai berikut:

Syarat Daftar CPNS 2024:

• Warga Negara Indonesia
• Minimal usia 18 tahun dan maksimal 35 tahun
• Sehat jasmani dan Rohani
• Peserta tidak pernah dipidana penjara
• Peserta tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau berhenti dari Polisi, TNI, dan kepolisian
• Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya
• Peserta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka
• Bukan anggota atau pengurus partai politik
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun negara lain sesuai dengan ketentuan instansi

Bisnis.com, SEMARANG — PT Yih Quan Footwear Indonesia telah meresmikan fasilitas produksi yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 18 Hektare (Ha) itu membawa investasi senilai Rp1,7 triliun dan saat ini telah menyerap 2.500 tenaga kerja dari sekitar kawasan.

Chung Te Li, Chairman Lai Yih Group sekaligus pemilik PT Yih Quan Footwear Indonesia, mengatakan bahwa fasilitas produksi di KITB berlangsung cepat. Sejak meneken perjanjian kerja sama pada 2022 silam, dalam waktu dua tahun Yih Quan telah merampungkan pembangunan 5 gedung produksi dan 8 gedung fasilitas penunjang. Bahkan, pada 26 Juli 2024 lalu, Presiden Joko Widodo telah hadir secara langsung dan melepas ekspor perdana 16.000 pasang sepatu hasil produksi PT Yih Quan Footwear Indonesia ke Amerika Serikat.

"Dengan semangat inovasi dan keunggulan, kami terus meningkatkan proses, menginovasi desain, dan berusaha untuk kesempurnaan dalam kualitas, dengan mantap mengembangkan bisnis dengan semangat pragmatis," ujarnya dalam acara peresmian PT Yih Quan Footwear Indonesia pada Sabtu (3/8/2024) siang.

Chun Te Li melanjutkan bahwa dengan berdirinya fasilitas produksi Lai Yih Group di Indonesia, diharapkan perusahaan itu bisa semakin dipercaya oleh pelanggan dari berbagai negara.

John Chen, Perwakilan Taipei Economic and Trade Office, merasa terhormat untuk bisa hadir dalam acara peresmian tersebut. Dikatakan bahwa berdirinya fasilitas produksi Lai Yih Group di Indonesia merupakan satu tonggak sejarah penting bagi industri Taiwan.

"Yih Quan Company merupakan proyek investasi besar pertama oleh perusahaan Taiwan di KITB dan juga merupakan basis pertama dari Lai Yih Group di Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan Yih Quan Company dapat dikatakan sebagai tonggak baru dalam hubungan kerja sama masa depan antara Taiwan dan Indonesia. Terutama pabrik baru ini akan memberikan vitalitas bagi ekonomi lokal, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, dan mendorong kemakmuran dan perkembangan daerah," lanjutnya.

Senada dengan John Chen, Bara Krishna Hasibuan, Staf Khusus Menteri Perdagangan untuk Perjanjian Perdagangan Internasional, menyebut bahwa kehadiran PT Yih Quan Footwear Indonesia di KITB merupakan pencapaian penting bagi sektor manufaktur di dalam negeri.

Sebagai informasi, nantinya PT Yih Quan Footwear Indonesia bakal memproduksi sepatu untuk jenama Converse dan Hoka. Seluruh hasil produksi perusahaan itu bakal diekspor untuk memenuhi permintaan luar negeri.