Bisnis.com, SEMARANG — Pelaku usaha, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah mengikuti Circular Economy Forum 2024 yang digelar di Kota Semarang, Rabu (25/9/2024).

Acara tersebut digagas sebagai ruang diskusi dan tukar pengalaman terkait isu pengelolaan sampah dalam perspektif ekonomi sirkular.

"Kalau kita bicara hierarki pengelolaan sampah, memang ekonomi sirkular cukup sesuai untuk Indonesia karena kita masih bertumbuh. Sampah ini bagaimana bisa digunakan sebagai sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi," ucap Ninik Damiyanti, Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah.

Ninik menjelaskan bahwa di Jawa Tengah, problem pengelolaan sampah masih menjadi persoalan. Meskipun bank-bank sampah telah banyak beroperasi di beberapa titik, namun di wilayah Jawa Tengah bagian barat, masih banyak sampah yang belum tergarap oleh bank sampah tersebut.

Untuk itu, Ninik menyebut bahwa diperlukan sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, serta masyarakat untuk ikut berperan bersama dalam upaya penanggulangan sampah tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih dengan ikut menciptakan ekosistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular lewat regulasi serta kebijakan."Dari komitmen tersebut akan muncul inovasi baru. Diharapkan, dengan komitmen dan inovasi dari pemerintah daerah, 5 aspek pengelolaan sampah bisa berjalan dengan utuh," jelas Ninik.

Armytanti Hanum Kasmito, Regional Public Affairs Manager, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia melanjutkan bahwa komitmen serupa sudah diimplementasikan oleh dunia usaha. Namun demikian, masih banyak tantangan yang mesti dihadapi untuk ikut mengambil peran dalam upaya pengelolaan sampah.

CCEP sendiri menargetkan untuk mampu mengolah 50% jumlah botol plastik polietilena tereftalat (PET) yang keluar untuk didaur ulang kembali pada 2025 mendatang.Untuk memenuhi target tersebut, CCEP telah membangun fasilitas daur ulang Recycle PET di Kabupaten Cikarang.

Beberapa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga dilaksanakan untuk mendukung target tersebut.Sayangnya, usaha tersebut masih belum cukup. "Tidak 100% botol yang kami kumpulkan bisa semuanya didaur ulang. Sebagian tidak bisa diolah karena sudah terkontaminasi dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA)," tutur Armytanti.

Akademisi Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro (Undip), Fuad Muhammad, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah melalui fasilitas bank sampah memang belum banyak mengambil peran. Di tingkat nasional, pengelolaan sampah melalui bank sampah hanya mampu mengakomodir 23% sampah yang terbuang.

"Dengan banyaknya jumlah penduduk, maka ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar," lanjutnya. Fuad juga menyampaikan bahwa masalah tersebut menjadi semakin sulit untuk diurai lantaran minimnya keterlibatan pemangku kebijakan.

"Selama ini, sampah hanya dibebankan ke DLHK. Padahal, salah satu solusinya bisa dilakukan dengan mendirikan desa mandiri pada unit terkecil pemerintahan. Syukur-syukur ke depan bisa dibangun pengelolaan sampah berbasis Rukun Tetangga (RT)," tambahnya.

Untuk itu, Fuad menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan isu pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Pertama, dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa perannya tak semata sebagai penerima layanan pemerintah tetapi juga sebagai produsen sampah.

"Kita juga harus mengurangi jumlah sampah yang dikeluarkan, tetapi susah juga ternyata. Karena penyadaran ini mesti dilakukan tidak hanya di tingkat rumah tangga tetapi juga ke pedagang," imbuhnya.

Langkah kedua adalah dengan menghidupkan komunitas di level RT, RW, desa, hingga ke level berikutnya untuk memberikan pemahaman mengenai teknik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Bisnis.com, PADANG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yang konsen terhadap penanganan sampah laut ditargetkan dapat berdampak kepada ekonomi biru.

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Fajar Kurniawan mengatakan saat ini total sampah di Sumbar sebesar 1.800 ton per hari dan khusus di Kota Padang 400-600 ton per hari, dari jumlah sampah itu 30% terjadi kebocoran hingga masuk ke laut.

"Sampah-sampah yang ada di pantai dan laut itu, sampah yang datang dari hulu sungai kemudian sampai ke laut melalui muara sungai," katanya, Kamis (11/7/2024).

Dia menyebutkan sampah yang ada di laut itu tidak semuanya datang dari sungai, tapi juga datang dari sampah rumah tangga, terutama untuk daerah yang memiliki rumah panggung yang bermukim di atas air laut.

BPSPL Padang yang membawahi 7 provinsi yakni mulai dari Sumbar, Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumsel, kata Fajar, memiliki tipikal yang bermacam-macam soal keberadaan sampah lautnya.

"Seperti di Kepri itu ada rumah panggung, di bawahnya itu ada sampah. Kalau Riau dan Padang pun memiliki tipikal pantai yang juga berbeda," ujarnya.

Artinya KKP menyatakan penting untuk terus melakukan edukasi dan upaya penanganan sampah laut itu. Salah satunya melalui daur ulang sampah yang dilakukan oleh bank sampah dan program nabung sarok dari PT Semen Padang.

"Sampah dari laut ini punya ekonomi bila dikelola. Nah hal ini kami lakukan bersama mitra, sehingga dapat mengurangi sampah untuk sampai ke TPA, tapi banyak untuk diarah melakukan daur ulang," ujarnya.

Fajar menjelaskan melihat dari data dari semenjak Bulan Cinta Laut dilakukan hingga Rabu (10/7) kemarin ada sebanyak 54 ton sampah yang sudah terkumpul. Lalu KKP melakukan sirkuler ekonomi nelayan.

Dimana dari 54 ton sampah itu, untuk 47,9 ton nya berhasil dikonversi menjadi ekonomi melalui penjualan sampah ke sejumlah mitra seperti Bank Sampah. Kemudian dari sampah laut itu juga turut ditampung oleh PT Semen Padang melalui program Nabung Sarok nya.

"Jadi hal yang dilakukan itu pengambilan sampah oleh nelayan, lalu dilakukan pemilihan jenis sampah, penimbangan, dan barulah masuk ke pemberian insentif yakni dikonversi. Bagi sampah yang tidak bisa di daur ulang itu, barulah dihantarkan ke TPA," jelasnya.

Dikatakannya pentingnya upaya penyelamatan laut dari sampah itu, karena Sumbar memiliki panjang garis pantai yang mencapai 2.299,08 km, 8.305,03 hektar kawasan mangrove, 44.491,24 hektare luas terumbu karang.

Kemudian 372.432,97 hektare merupakan kawasan konservasi perairan. Serta ada 3.409.837,37 hektare luas laut teritorial.

"Makanya aksi atau gerakan membersihkan laut dari sampah penting dilakukan, karena jika dibiarkan banyak dampak buruk yang akan dirasakan. Tidak hanya biota laut, tapi lingkungan secara umum di laut akan merasakan dampak sampah di laut itu," sebutnya.

Bicara soal biota laut, kata Fajar, sejauh ini belum ada BPSPL Padang menangani biota laut yang ditemukan mati atau terdampar akibat sampah laut.

Kendati belum ditemukan kasus yang demikian, bukan berarti kondisi sampah laut dianggap tidak berbahaya atau tidak memberikan dampak bagi biotanya.

"Padahal bila di suatu kawasan laut itu terdapat sampah, maka sampah mikro plastiknya itu turut terkonsumsi oleh ikan, sehingga ikan di laut itu 50% nya mengandung sampah mikro plastik," sebutnya.

"Makanya perlu aksi cinta laut, sehingga secara bertahap laut harus diselamatkan dari sampah laut," ucapnya.

Apalagi sudah ada Perpres No.83/2018 tentang penanganan sampah laut, dimana perlu melakukan pengurangan sampah plastik sebanyak 70% pada 2025. Artinya dari sekarang hingga tahun depan itu, sampah laut secara nasional berkurang 70%.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf dalam sambutannya menyampaikan bahwa posisi Indonesia soal sampah laut berada pada peringkat 5 dunia.

"Dulu Indonesia pernah di peringkat 2 dunia soal sampah laut. Artinya sekarang secara peringkat sudah turun. Kedepan ini akan menjadi tugas bersama untuk menyelamat laut Indonesia dari sampah," tegasnya di Padang.

Menurutnya bila melihat pada Perpres No.83/2018 tentang penanganan sampah laut itu dimana Indonesia akan mengupayakan penanganan sampah laut sebanyak 70% pada 2025, dan posisi hingga saat ini sampah laut yang telah ditangani di angka 41,46%.

"Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, nelayan, dan pihak-pihak lainnya untuk bersama mewujudkan capaian kerja sesuai yang tertera dari Perpres No.83/2018 itu," harapnya.

Untuk itu, KKP menyatakan kegiatan membersihkan pantai dan laut dari sampah tidak bisa sekali aksi saja dilakukan, tapi diharapkan bisa dilakukan secara berkelanjutan.

"Kenapa demikian, karena memang ada lokasi setelah dibersihkan, kemudian sampah kembali datang. Jangan lelah, bersama-sama kita bersihkan lagi, dan edukasi jalan terus tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada wisatawan yang datang ke pantai-pantai," tutupnya.