Bisnis.com, BANDUNG—Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta agar perusahaan garmen dan tekstil tidak sembarangan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh dan karyawan.

Bey mengatakan hal tersebut menanggapi soal data dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar yang menyatakan ada 3.500 anggotanya terkena PHK sejak awal Januari-Oktober 2024.

Menurut Bey Machmudin, perusahaan seharusnya memiliki beberapa cara lain untuk tidak melakukan PHK, seperti pembagian jam kerja atau beberapa cara lainnya.

"Yaitu usahakan efisiensi atau shift atau bagaimana yang penting jangan ada PHK," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (29/10/2024).

Bey juga meminta perusahaan tekstil atau garmen turut memperhatikan dari hak buruh pun harus melakulkan PHK. Meski demikian, Ia menginginkan jangan sampai ada perusahaan yang melakukan PHK.

"Kalau dari masalah PHK itu yang penting hak-hak buruhnya terpenuhi, tapi itu dari sisi Disnaker, tapi kami tentu tidak ingin adanya PHK," jelasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat turut menyoroti soal sebanyak 3.500 buruh di sektor industri tekstil dan garmen terdampak PHK. Legislator meminta Pemprov Jabar harus memperhatikan dan mengantisipasi.

Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Apalagi, para buruh yang terdampak dari sektor padat karya.

"Ya tentu yang pertama, kita prihatin bahwa sebagaimana informasi dari KSPSI Jabar ada 3.500 pegawai buruh di pabrik-pabrik terutama pabrik yang padat karya ya, itu terkena PHK," katanya.

Untung mengungkapkan, kondisi pabrik yang melakukan PHK terhadap buruh ini bisa disebabkan karena berbagai faktor. Ia menduga, salah satunya karena ada pengurangan di sektor produksinya.

"Pengurangan produksi itu bisa diakibatkan karena memang pengurangan kontrak dengan pihak lain. Itu yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya PHK," ujar Untung.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut Satu Suswono buka suara usai dirinya dilaporkan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) Betawi Bangkit ke Polda Metro Jaya.

Pasalnya, Suswono sempat melontarkan guyonan soal janda kaya menikahi pria pengangguran dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar, yang kemudian berujung polemik. Terkait ia yang dilaporkan tersebut, ia meminta agar menunggu terlebih dahulu, untuk mengetahui lebih lanjut detail dari laporan.

“Laporan seperti apa kami belum tahu ya. Ya tunggu saja,” tutur Suswono ketika ditemui di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (29/10/2024).

Kemudian, dalam kesempatan tersebut Suswono juga menuturkan bahwa seseorang tidak lepas dari kesalahan. Sebab demikian, secara terbuka ia untuk minta maaf.

“Tapi ya saya makanya mengeluarkan statement untuk minta maaf, supaya karena memang bagaimanapun juga ya seseorang tidak lepas dari kesalahan,” tuturnya.

Sebelumnya, Suswono dalam keterangan tertulisnya menuturkan bahwa ia menyadari pernyataannya telah menimbulkan kegaduhan. Politikus PKS itu akhirnya meminta maaf.

"Saya menyadari bahwa pernyataan saya dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar telah menimbulkan polemik, atas hal itu saya meminta maaf, sekaligus mencabut pernyataan tersebut" tulis Suswono, dikutip pada Selasa (29/10/2024).

Dia kemudian menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks bercanda, kala menanggapi celetukan salah satu warga dalam sebuah sosialisasi.

"Namun, saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya. Guyonan tersebut meskipun dimaksudkan untuk menyampaikan kepedulian kepada anak yatim dan para janda serta pemuda di Jakarta, jelas tidak pada tempatnya," terangnya.

Suswono kemudian mengambil pelajaran dari polemik tersebut. Dia menyadari agar kedepannya lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, agar tidak menimbulkan polemik.

”Mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai program yang membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut PT Pindad akan memproduksi 4.600 maung dalam jangka waktu dua tahun sesuai dengan arahan Kementerian Pertahanan.

Produksi mobil oleh PT Pindad disebut akan dialokasikan sebagai kendaraan para menteri. Erick menjelaskan pihaknya akan tetap mendukung penggunaan produksi dalam negeri.

“Tentu Pindad sudah menyiapkan sesuai orderan Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4600 maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tantu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ,” kata Erick di Kementerian Perhubungan, Selasa (29/10/2024).

Meski demikian, Erick sendiri menyebut informasi mengenai tambahan pesanan ke Pindad dari Kementerian harus ditanyakan langsung ke Pindad. Menurutnya produksi mobil harus tetap disesuaikan dan diproyeksikan sesuai dengan kebijakan Pindad.

“Tapi pasti ada tahapannya ga bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus ditata, tapi Dirut pindad yang lebih ngerti,” kata dia.

Di sisi lain, Direktur Utama Pindad Abraham Mose sangat mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memberdayakan dan menggunakan produk dalam negeri, serta ke depannya memiliki industri otomotif yang mandiri.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," tutur Abraham dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, jika presiden sudah menginstruksikan hal tersebut, maka Pindad harus menyanggupinya. Karena arahan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor.

Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri menggunakan mobil Toyota Alphard. Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.

"Minggu depan saya akan pakai mobil Maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo] ," tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menjelaskan produk tersebut 70% buatan Indonesia. Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan jenis mobil Maung mana yang akan menteri dan eselon I gunakan ke depan.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan resmi memberlakukan dua sistem pembayaran parkir bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan Kota Medan, yakni parkir berlangganan dan parkir konvensional.

Kepala Dinas Perhubungan Medan Iswar Lubis mengatakan, keputusan itu berlaku mulai Senin (28/10/2024). Adapun untuk parkir konvensional yakni bagi masyarakat yang belum mendaftar parkir berlangganan, retribusi parkir akan dikutip oleh juru parkir (jukir) resmi di lapangan.

Iswar menyebut, penggunaan dua sistem pembayaran parkir tepi jalan oleh Pemko Medan bertujuan agar masyarakat lebih mudah membayar retribusi parkir, terutama bagi mereka yang belum memiliki stiker parkir berlangganan.

Hal itu disebut akan dapat meningkatkan pelayanan jasa parkir kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan dari sektor retribusi parkir.

“Jadi kita kembalikan ke masyarakat, kita beri dua opsi. Masyarakat boleh membayar retribusi parkir dengan membeli stiker parkir berlangganan, atau masyarakat juga bisa membayar retribusi parkir secara konvensional dengan uang cash kepada petugas di lapangan sesuai tarif retribusi parkir tepi jalan,” kata Iswar dalam keterangan resmi, Selasa (29/10/2024).

Sebelumnya, Pemko Medan juga telah resmi menyesuaikan tarif parkir tepi jalan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.1 Tahun 2024.

Berdasarkan beleid tersebut, tarif parkir tepi jalan untuk semua jenis kendaraan tercatat naik, antara lain menjadi Rp5.000 untuk kendaraan roda empat dari sebelumnya Rp3.000 per parkir, serta menjadi Rp3.000 untuk kendaraan roda dua dari sebelumnya Rp2.000 per sekali parkir.

Sementara untuk minibus/pick up dan kendaraan sejenisnya dikenakan tarif Rp7.000; lalu untuk truk mini dan sejenisnya serta truk gandeng atau trailer masing-masing dikenakan tarif parkir Rp8.000 dan Rp12.000 per sekali parkir di tepi jalan.

Iswar mengatakan tarif baru tersebut berlaku di semua lokasi parkir tepi jalan kota Medan. Dia mengklaim pihaknya telah mengumumkan penyesuaian tarif parkir tepi jalan itu melalui sejumlah spanduk yang terpasang di sejumlah ruas jalan di Medan. (K68)

Bisnis.com, KUBU RAYA - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kubu Raya menyiapkan lahan sekitar 600 hektare untuk menampung transmigran dari luar Pulau Kalimantan di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai.

"Kita sudah sejak lama kita mempersiapkan lahan cadangan untuk penempatan transmigrasi yang baru. Nah, sampai hari ini persiapan itu sudah sampai pada tahap pengusulan HPL," kata Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kubu Raya, Wan Iwansyah di Kubu Raya, Selasa (29/10/2024).

HPL atau Hak Pengelolaan adalah hak menguasai tanah yang sebagian kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang HPL. HPL bisa berasal dari tanah negara atau tanah ulayat.

"Jadi pengusulan HPL melalui BPN Kubu Raya nantinya akan diteruskan kepada BPN Pusat. Nah, kalau nanti HPL itu sudah keluar, nantinya lahan itu clear dan clean maka kita akan mengajukan usulan kepada Kementerian Transmigrasi supaya bisa dijadikan salah satu sasaran untuk penempatan transmigrasi yang baru," ujar Wan.

Menurut Wan, para transmigran yang datang ke Kubu Raya cukup memberikan dampak positif. Di antaranya adalah di Kecamatan Rasau Jaya yang kini sudah berkembang pesat.

"Kawasan Rasau Jaya itu kan sudah termasuk dalam kawasan yang berdaya saing. Jadi itu juga menjadi kebanggaan daerah maupun kebanggaan nasional. Jadi ada transmigrasi yang sudah sampai pada tahap berdaya saing," katanya.

Sesuai dengan data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kubu Raya, transmigrasi dilakukan di Kubu Raya sejak tahun 1990an dan terakhir 2014.

Setidaknya sudah ada 51 penempatan atau titik yang terdiri dari Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu hingga Kecamatan Terentang.

Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Kubu Raya mencapai 639 ribu jiwa. Sungai Raya menjadi Kecamatan paling banyak penduduk sebanyak 247 ribu disusul Sungai Kakap 129 ribu dan Kecamatan ketiga terbesar adalah Sungai kakap sebanyak 88 ribu jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis mulai tahun depan, bagi masyarakat Indonesia yang berulang tahun, tepat pada hari lahirnya.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan hadiah kepada masyarakat Indonesia dengan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis.

"Kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan bersamaan dengan hari ulang. pas ulang tahun, pemerintah memberikan hadiah pemeriksaan kesehatan, agar umurnya makin panjang dan ulang tahunnya bisa sampai umur 80 tahun," ungkap Menkes BGS di Instagram, Selasa (29/10/2024).

Budi mengungkapkan bahwa pemerintah mendapatkan 3 program prioritas, dari 7 proyek prioritas Kabinet Prabowo-Gibran. Program ini akan dilaksanakan selama setahun.

Salah satu tujuan program ini adalah meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Dia menuliskan bahwa selama 100 hari kedepan sebelum masuk ke tahun 2025, Kemenkes akan menyusun rencana program sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Presiden membuat 7 Program Quick Wins yang akan berusaha direalisasikan selama 1 tahun kedepan. Ada 3 di antara 7 Quick Wins adalah ranah saya di Kementerian Kesehatan," tulis BGS.

Program pertama yang Budi ingin segera realisasikan bertahap adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Sebab, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapat kesempatan paket periksa kesehatan gratis sesuai kelompok usianya pada hari ulang tahun.

Dia menambahkan bahwa tujuan dari pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun agar usia harapan hidup Indonesia jauh meningkat ke usia 80 tahun.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia sebesar 73,6 tahun pada 2022. Menkes Budi berharap agar angka harapan hidup di Indonesia bisa menembus 80 tahun.

Bisnis.com, SURABAYA - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur berharap Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa mewujudkan swasembada garam.

Ketua HMPG Jatim Muhammad Hasan di Surabaya, Selasa (29/10/2024), mengatakan kedaulatan dan ketahanan pangan harus diwujudkan dengan mengurangi garam impor dan memanfaatkan garam produksi lokal.

"Ini berarti proses pemberdayaan kepada masyarakat petambak garam harus dilakukan. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi di dalam negeri," katanya.

Langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung petani garam lokal, kata dia, yakni salah satunya dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal.

Upaya itu, sambung dia, harus bisa dilakukan bukan hanya untuk memenuhi garam konsumsi di Indonesia, tetapi juga kebutuhan garam industri.

"Kami berharap dukungan terkait program-program di dalam mendukung upaya tersebut, terutama juga untuk memenuhi kebutuhan di sektor industri, yang selama ini kebutuhan industri itu dilakukan impor," ucapnya.

Kebutuhan garam industri yang dilakukan dengan impor, selama ini, menurutnya, telah menimbulkan polemik di kalangan petani garam lokal, terutama masalah produksi dan harga yang membuat daya serap garam lokal tidak maksimal.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah menguatkan dukungan dalam memberdayakan masyarakat petani garam lokal.

"Pembinaan yang lainnya, pembangunan infrastruktur di hulu juga harus dilakukan untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan perlunya garam masuk dalam kebutuhan pokok sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan dan kepastian usaha bagi masyarakat petani garam.

"Selama ini kan diserahkan kepada mekanisme pasar. Baru beberapa tahun ini, jadi harga garam bisa dirasakan oleh masyarakat petambak garam kita. Karena apa? karena ada dorongan yang kuat, tuntutan daripada masyarakat agar masyarakat ini bisa mandiri," ucapnya.

Ia mengatakan sebagian besar masyarakat petani garam di Indonesia adalah petani kecil, yakni yang bekerja untuk tuan tanah. Dan sebagian kecilnya, adalah petani garam yang memiliki tanah sendiri.

"Ini tentunya pemerintah harus bisa memperhatikan kepentingan masyarakat, dalam upaya mendukung keberdayaan masyarakat petambak garam kita," ucapnya.

Jika masyarakat secara mandiri bisa terpenuhi dengan sebuah kebijakan pro petani garam, maka ia memastikan, semangat masyarakat dalam mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan, sesuai dengan cita-cita bapak Presiden akan berjalan dengan baik.

"Menyambut baik dan gembira terkait masalah program-program pemerintah yang menjadi visi misi Presiden di dalam upaya kedaulatan dan ketahanan pangan. Ini sebagai wujud dalam upaya memberdayakan masyarakat petani garam," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG--Provinsi Jawa Barat dan Heilongjiang, China, sepakat menguatkan hubungan bisnis ekonomi dan persahabatan melalui berbagai kerja sama.

Sebagai langkah nyata, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menerima dengan hangat kunjungan rombongan pemerintah Provinsi Heilongjiang yang dipimpin Wakil Gubernur Yu Jian langsung di ruang tamu Gubernur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (29/10/2024).

Pertemuan Bey dengan Yu mengeksplorasi potensi investasi di berbagai sektor strategis, termasuk teknologi pertanian dan industri pariwisata.

"Kami di Jawa Barat memiliki potensi besar dari sumber daya manusia, alam, dan pariwisata, serta terbuka bagi investor termasuk dari Tiongkok, untuk berinvestasi di sini,” ujar Bey Machmudin.

Bey juga mengajak investor dari Heilongjiang untuk berinvestasi di kawasan Ciayumajakuning dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai magnet utama.

“Terutama, kami mengundang partisipasi dalam pengembangan Bandara Kertajati yang akan menjadi hub penting di Jawa Barat," tambahnya.

Pertemuan Bey dengan Yu berlangsung akrab. Selain berbagai potensi kerja sama, keduanya juga membahas event bersama yang akan digelar dalam waktu dekat ini, yakni West Java - Heilongjiang Business Matching.

West Java - Heilongjiang Business Matching akan berlangsung di Hotel Pullman, Kota Bandung, menghadirkan 32 pelaku usaha dari Heilongjiang dan 45 pelaku usaha Jawa Barat.

Event bersama ini diharapkan dapat memperluas peluang perdagangan dan kolaborasi ekonomi kedua provinsi.

Delegasi bisnis dari Heilongjiang akan mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, infrastruktur, IT, hingga pariwisata dan manufaktur.

Provinsi Heilongjiang dikenal sebagai produsen pangan utama dari Cina untuk komoditas seperti beras, jagung, dan kedelai. Wakil Gubernur Yu Jian mengisyaratkan akan membuka peluang transfer teknologi pertanian dari Heilongjiang ke Jawa Barat.

Dengan teknologi maju di bidang pembenihan, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian, Heilongjiang menawarkan pelatihan dan program magang untuk meningkatkan kapasitas petani di Jawa Barat.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan kualitas produk, serta mengoptimalkan strategi pemasaran produk pertanian Jabar.

Wakil Gubernur Heilongjiang Yu Jian menyatakan kegembiraannya atas sambutan hangat yang diberikan Pemprov Jabar.

Yu menekankan pentingnya membangun hubungan erat dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, melalui inisiatif kerja sama ekonomi dan pembangunan infrastruktur, seperti contoh proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung.

“Kerja sama ini bukan hanya mencerminkan kedekatan sejarah, tetapi juga komitmen untuk memperkuat hubungan masa depan antara Provinsi Heilongjiang dan Jawa Barat,” tutur Yu Jian.

Bisnis.com, DENPASAR - Nasib 80 Tenaga Kesehatan (Nakes) di Bali yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 terkatung - katung karena tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Para tenaga kesehatan tersebut terdiri dari perawat, bidan hingga dokter. Mereka direkrut oleh Pemprov Bali untuk membantu penanganan pasien pandemi covid-19 di Bali, mereka ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan. Namun, setelah dua tahun bekerja keras membantu Pemerintah menangani pandemi, nasib para nakes tersebut justru tidak jelas.

Para tenaga medis tetap mendapat Surat Keputusan (SK) penugasan dan gaji sebagai tenaga kontrak Pemprov Bali, akan tetapi tidak bekerja secara langsung dibawah Faskes atau RS yang dinaungi oleh Pemprov Bali. Puluhan Nakes tersebut justru ditempatkan di Faskes Kabupaten/Kota asal mereka mulai dari RSUD Kabupaten/Kota hingga Puskesmas yang notabenenya berada dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal ini yang kemudian menjadi masalah ketika para tenaga kesehatan tersebut mengajukan diri menjadi PPPK. Pendaftaran para Nakes tersebut ditolak oleh sistem karena SK mereka tidak sesuai dengan tempat mereka ditugaskan.

Para tenaga kesehatan bekerja di Faskes Kabupaten akan tetapi SK dikeluarkan oleh Provinsi. Faskes di Kabupaten Kota tidak bisa mengeluarkan rekomendasi atau keterangan kerja karena status Nakes tersebut merupakan tenaga kontrak Pemprov.

Para Nakes tersebut juga tidak mendapat prioritas utama menjadi PPPK Pemprov Bali karena tidak bekerja di Faskes atau Rumah Sakit yang dinaungi langsung oleh Pemprov Bali.

Salah satu Nakes, Windu menjelaskan mengaku bingung karena tidak bisa mendaftar PPPK, padahal sejak 2022 mereka sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia bersama rekan - rekannya mengadu ke DPRD Provinsi Bali agar diberikan kesempatan menjadi PPPK sehingga pengabdiannya tidak sia - sia.

Windu meminta agar Pemprov,Pemkab dan BKN melakukan koordinasi mencari solusi agar 80 Nakes bisa mendaftar dan diterima menjadi PPPK. "Kami berharap ada solusi untuk membuka kembali pendaftaran, seperti di Papua, pendaftaran bisa dibuka kembali sampai tanggal 26. Kami ingin agar hak kami diakui meskipun pendaftaran sudah tutup,” jelas Windu saat audiensi dengan DPRD dikutip Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta menjelaskan secara prinsip para tenaga kesehatan tersebut harusnya bisa mendaftar menjadi PPPK, karena mereka sudah memiliki SK, terdaftar di BKN, dan berjasa menangani pandemi covid-19 di Bali.

Suwirta meminta agar instansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama BKN Provinsi Bali berkonsultasi ke Kementerian terkait untuk mencari solusi bagi 80 nakes.

"Kami juga akan mengusulkan agar ada surat pemindahan dari Provinsi ke Kabupaten tempat mereka bekerja. Kasihan jika pengabdian mereka yang sudah lama terlewatkan," ujar Suwirta.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan Pemprov Bali tidak lepas tangan terhadap puluhan Nakes tersebut, mereka tetap diusulkan ikut PPPK pada gelombang kedua. Karena menurutnya seleksi PPPK gelombang pertama untuk Nakes yang bekerja langsung di Faskes Provinsi.

“Kami sudah mengusulkan agar mereka diizinkan mendaftar di gelombang kedua. Mereka tenaga Pemprov tapi kerjanya tidak di instansi Pemprov, maka dari itu BKN membuat dua gelombang,” jelas Dewa Indra

Bisnis.com, PEKANBARU — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mencatat realisasi investasi di kota tersebut mencapai Rp4,01 triliun, dari periode Januari hingga akhir September 2024.

Kepala DPMPTSP Pekanbaru, Akmal Khairi mengatakan angka ini telah mencapai 82% dari target investasi yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru senilai Rp4,9 triliun untuk tahun ini. Sedangkan bila dilihat dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Provinsi Riau di angka Rp5,09 triliun, capaian investasi Pekanbaru sudah mencapai sekitar 78%.

“Dengan iklim investasi yang terus membaik, kami optimistis target yang ditetapkan baik oleh Pemkot maupun Provinsi Riau dapat tercapai dalam waktu tiga bulan ke depan,” ujarnya Selasa (29/10/2024).

Dia menguraikan investasi senilai Rp4,01 triliun tersebut didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai Rp3,63 triliun yang berasal dari 5.866 proyek. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp384 miliar dari 453 proyek.

Dengan waktu tersisa hingga akhir tahun, Akmal optimistis target investasi tersebut dapat dicapai di angka Rp4,9 triliun, atau bahkan mencapai Rp5 triliun.

Sementara itu di tingkat Provinsi Riau, realisasi investasi di Bumi Lancang Kuning mencatatkan capaian Rp53,13 triliun selama semester pertama 2024.

Angka ini sudah mencapai 50,09% dari target investasi secara nasional yang ditetapkan di Riau yaitu senilai Rp106,07 triliun untuk tahun 2024, menjadikan Riau sebagai salah satu provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Dari total investasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan nilai Rp40,35 triliun, menempatkan Riau di peringkat keempat secara nasional dalam kategori ini.

Sementara itu, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US$852,07 juta atau sekitar Rp12,78 triliun, menempatkan Riau di posisi ketujuh secara nasional.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, menyatakan optimismenya bahwa Riau mampu mencapai target yang telah ditetapkan. "Target investasi Riau untuk tahun 2024 sebesar Rp106 triliun, dan hingga Juli sudah mencapai Rp53 triliun. Kami siap membantu percepatan perizinan agar target tersebut dapat tercapai sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Rahman Hadi juga menyampaikan kesiapan Pemprov Riau dalam mendukung para investor untuk mengakses peluang di berbagai sektor unggulan, termasuk perkebunan, kehutanan, energi, kesehatan, pendidikan, wisata, dan budaya.

Rahman Hadi mengajak lebih banyak mitra untuk berinvestasi di Riau dengan jaminan percepatan proses administrasi. "Dengan terbukanya peluang ini, kami berharap lebih banyak investor tertarik untuk berinvestasi di Bumi Lancang Kuning, dan pemerintah akan mendukung penuh demi mencapai target yang ditetapkan," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya karena memiliki potensi yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi cukup stabil, pelaku UMKM yang banyak, dengan didukung oleh 90,2% atau sekitar 8,4 juta masyarakatnya yang beragama Islam.

Meskipun begitu mereka mengakui jika sejauh ini tingkat literasi keuangan syariah di Sulsel masih belum mumpuni. Ada beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat, utamanya persepsi masyarakat soal keuangan syariah yang masih rendah dan belum kuatnya diferensiasi produk syariah dengan konvensional.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulsel, Inyo mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar dan maysir.

Ditambah lagi produk keuangan syariah sering kali dianggap mirip dengan produk konvensional, sehingga sulit bagi masyarakat untuk melihat perbedaan yang signifikan. Misalnya, banyak bank syariah yang menawarkan produk simpanan atau pinjaman yang hampir sama dengan bank konvensional, tanpa penjelasan yang jelas mengenai keunggulan syariahnya.

"Tanpa pemahaman yang jelas, masyarakat kita masih banyak yang cenderung memilih produk konvensional yang lebih familiar," paparnya pada acara seminar dalam rangkaian penutupan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024 di Makassar, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, beberapa tantangan lain yang masih dihadapi masyarakat adalah kompetensi sumber daya insani yang belum memadai, terbatasnya produk dan layanan syariah, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, hingga aspek regulasi dan permodalan yang masih belum mendukung.

Sementara sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan pihaknya akan mengatasi berbagai tantangan tersebut dengan melakukan penguatan secara masif terkait literasi keuangan syariah hingga tingkat desa.

Berdasarkan analisanya, masih banyak warga desa yang enggan menyimpan uang di bank karena adanya bunga dan menimbulkan riba.

"Peluang pengembangan keuangan syariah sangat terbuka karena gaya hidup keislaman masyarakat Sulsel. Namun literasinya masih lemah. Orang desa menyimpan uangnya di bawah bantal, banyak dari mereka tidak mau menyimpan di bank karena takut riba. Ini peluang bagi bank syariah masuk, makanya sasaran literasi ke perdesaan," jelasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Bank Indonesia meyakini Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menjadi hub pembangunan ekonomi syariah nasional, utamanya untuk wilayah Indonesia timur. Potensi pengembangan produk halal yang besar serta didukung dengan masyarakat yang mayoritas muslim, menjadi alasan bank sentral terus memfasilitasi pengembangannya di wilayah ini.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Wahyu Purnama mengatakan pemerintah memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Maka dari itu melahirkan beberapa pusat ekonomi syariah di berbagai titik di negara ini menjadi sangat penting.

Sulsel sendiri saat ini tengah dirancang menjadi pusat untuk kawasan timur, di mana ke depannya akan menjadi hub dan menguatkan pembangunan ekonomi syariah di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

"Untuk jadi pusat ekonomi syariah di Indonesia tentu tidak realistis karena pusat ekonomi kita kan bertumpu di Jawa, makanya kita tengah rancang Sulsel ini menjadi hub," paparnya pada penutupan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024 di Makassar, Selasa (29/10/2024).

Provinsi Sulsel, ditambahkan Wahyu, didukung dengan potensi besar di sektor pertanian yang mencakup sekitar 30% dari total produksi di Sulampua dan melimpahnya produk kuliner yang telah dicap halal. Selain itu pertumbuhan UMKM-nya juga lumayan tinggi, menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pelaku terbanyak di Indonesia.

Maka dari itu percepatan ekosistem halal terus dipacu. Beberapa upaya antara lain mempercepat sertifikasi halal untuk rumah potong hewan dan UMKM, serta meningatkan edukasi masyarakat agar semuanya bisa paham pentingnya keuangan syariah.

Hal ini didukung dengan kinerja beberapa pelaku industri halal di wilayah ini yang bahkan telah menyasar pasar Eropa, bukan lagi hanya timur tengah. Pasalnya banyak masyarakat Eropa yang mulai menyukai produk halal karena dinilai lebih bersih dan higienis.

"Kita tahu bahwa produk halal itu pasarnya lebih terbuka, mencakup seluruh dunia. Kalau produk nonhalal kan terbatas. Makanya kita dorong agar membantu upaya pemerintah menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia," jelasnya.