Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah ditutup melemah ke posisi Rp15.924,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan, Jumat (9/8/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan hari ini dengan melemah 0,19% atau 31 poin ke posisi Rp15.924,5 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau turun 0,03% ke posisi 103,18.

Di tengah pelemahan rupiah, mata uang Asia lainnya mengalami penguatan. Yen Jepang misalnya menguat 0,03%, won Korea menguat 0,95%, dolar Taiwan menguat 0,06%, dan rupee India menguat 0,03%.

Terdapat sejumlah mata uang Asia lainnya yang mencatatkan pelemahan. Dolar Hong Kong misalnya melemah 0,02% dan baht Thailand melemah 0,04%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah pada akhir pekan ini.

Dari sisi eksternal, data pasar tenaga kerja AS menunjukkan bahwa tunjangan pengangguran turun lebih dari yang diharapkan pekan lalu. "Kondisi tersebut meredakan kekhawatiran akan resesi yang akan segera terjadi," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis pada Jumat (9/8/2024).

Fokus investor sekarang juga tertuju pada laporan inflasi harga konsumen AS per Juli yang akan dirilis pekan depan, serta komentar oleh Ketua Fed Jerome Powell pada Simposium Kebijakan Ekonomi Jackson Hole bank sentral pada 22-24 Agustus.

Dari sisi internal, International Monetary Fund (IMF) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak eksternal dengan inflasi yang terjaga pada kisaran target yang ditetapkan, dan sektor keuangan yang resilien. IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi, yaitu sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025.

Adapun, Ibrahim mengatakan pada perdagangan pekan depan, Senin (12/8/2024), mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.880 hingg Rp15.970.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup menguat pada zona hijau, ke level 565,54 pada perdagangan hari ini, Jumat (9/8/2024).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 16.00 WIB, indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 0,43% ke level 565,54.

Indeks bergerak di kisaran 565,09 hingga 568,72 pada penutupan perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 23 saham yang berada di zona hijau dan 4 saham parkir di zona merah.

Sejumlah saham yang mencatatkan kenaikan harga yang signifikan di antaranya BRIS, AMRT, JSMR, AKRA hingga ICBP. Saham BRIS ditutup menguat 2,78%, AMRT naik 2,54%, JSMR menguat 2,34%, AKRA naik 2,11% dan ICBP ditutup naik 2,05%.

Sementara itu, empat saham yang ditutup di zona merah di antaranya ADRO turun 0,31%, MYOR turun 0,39%, TLKM turun 0,70% dan BBCA terkoreksi 0,73%.

Secara keseluruhan total transaksi di Indeks Bisnis-27 mencapai Rp3,2 triliun, dengan melibatkan 850,1 juta lembar. Kapitalisasi pasar dari 27 konstituen saat ini mencapai Rp13,37 triliun.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut mencatatkan penguatan minor 0,86% ke level 7.257 pada penutupan perdagangan sore ini.

IHSG mencatat terdapat 338 saham yang berada di zona hijau, 222 saham yang parkir di zona merah dan 379 lainnya tidak mengalami perubahan dari perdagangan sebelumnya.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menuturkan bahwa setelah ditutup melemah 0,24% pada perdagangan Kamis (8/8/2024), indeks komposit memiliki potensi untuk konsolidasi di kisaran 7.150 – 7.200 pada perdagangan hari ini.

Dia menyebutkan secara teknikal, terdapat penyempitan negative slope pada indikator MACD dan Stochastic RSI sedang mengalami Golden Cross yang mengindikasikan potensi penguatan.

“Namun saat ini IHSG belum mampu bertahan di atas level 7.200 sehingga IHSG berpotensi konsolidasi di kisaran level 7.150-7.200 pada perdagangan Jumat,” ujar Valdy.

Valdy menambahkan bahwa pasar turut mengantisipasi beberapa rilis data ekonomi Amerika di antaranya initial jobless claims pekan lalu, serta wholesales inventories pada Juni yang dijadwalkan rilis nanti malam.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membahas penyesuaian besaran pungutan pajak kripto dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Pembahasan itu akan dilakukan setelah transisi kewenangan, untuk pengawasan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) dari Bappebti ke OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan bahwa saat ini masih mengacu ke aturan perpajakan aset kripto yang selama ini sudah diberlakukan.

"Penguatan pajak ya, ya itu saya kira juga dalam pembahasan. Kalau sekarang memang karena masuk dalam kategori aset plus komoditas.Tentu mengacu kepada aturan perpajakan aset kripto yang sudah diberlakukan PMK-nya," katanya, saat ditanyai awak media, di Hotel Pullman, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024).

Adapun pungutan aset kripto masih mengikuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.03/2022, yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2022.

"Ya saat ini sampai nanti beralih ke OJK masih akan efektif berlaku. Nah nanti ke depan tentu kami akan membuka ruang untuk membahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan," ucapnya.

Perlu diketahui, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.03/2022 mengatur besaran pajak untuk setiap transaksi Kripto.

Mengacu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, jika transaksi dilakukan di bursa terdaftar Bappebti, pembayaran pajaknya adalah 0,11% dari nilai transaksi. Sementara itu, jika transaksi dilakukan di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti, maka pembayaran pajaknya adalah 0,22%.

Selain itu, jika perdagangan dilakukan di bursa terdaftar Bappebti, tarif pajak adalah 0,1% dari nilai perdagangan. Namun, jika penjualan dilakukan di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti, PPh 0,2% dari nilai perdagangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalokasikan anggaran untuk melengkapi kapasitas pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan anggaran yang telah disiapkan sekitar Rp15 miliar untuk IAKD.

Dia menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk tahap pertama tidak besar. Namun, akan dilakukan pengalokasian anggaran untuk melengkapi kapasitas pengaturan pengawasan di OJK.

"Kami total anggaran saja kemarin cuma Rp15 miliaran untuk keseluruhan IAKD. Itu di luar IT-nya," katanya, Jumat (9/8/2024).

Dia mengatakan bahwa anggaran khusus untuk kriptonya saja tidak besar, karena masih di tahap awal, dan di tahun ini sedang menyiapkan perangkat perumusan pengaturan.

"Kalau tidak salah secara total itu cuma di angka sekitar Rp1 miliaran untuk penyelesaian peraturan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa untuk IT sudah dibangun sistem pengawasan terintegrasi dan OJK-wide, yang juga bisa digunakan untuk pengawasan tidak hanya di kripto tapi di ITSK dan aset keuangan digital lain.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang (UU) PPSK telah diamanahkan tugas dengan adanya peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK, untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Kebijakan ini akan berlaku selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menghabiskan belanja modal (capex) mencapai US$118,4 juta atau sekitar Rp1,88 triliun (asumsi kurs Rp15.919 per dolar AS) sepanjang semester I/2024.

Head of Corporate Communications INCO Vanda Kusumaningrum mengatakan serapan belanja modal pada paruh pertama 2024 ini baru sebesar 31% dari total yang dicanangkan sepanjang 2024. INCO menargetkan belanja untuk capex sampai akhir tahun bisa mencapai sekitar US$380 juta atau sekitar Rp6,04 triliun.

“Pada paruh kedua 2024, kami akan mengeluarkan tambahan belanja modal, terutama untuk proyek pertumbuhan kami di Morowali dan Pomalaa,” kata Vanda saat dihubungi, Jumat (9/8/2024).

Vanda mengatakan perseroan bakal tetap meningkatkan produktivitas sembari meningkatkan efisiensi di sejumlah pos ongkos produksi.

Dengan demikian, kata Vanda, biaya tunai per unit tetap kompetitif dan menghasilkan margin yang sehat secara berkelanjutan.

Vanda memastikan INCO tetap menargetkan produksi sekitar 70.800 metrik ton nikel dalam matte sampai akhir tauhn ini.

“Meskipun kondisi harga nikel yang berfluktuasi, kami optimis dengan prospek produksi kami dan berharap operasi kami berjalan lancar hingga akhir tahun,” kata dia.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2024 yang dipublikasikan Senin (29/7/2024), INCO membukukan laba bersih US$37,28 juta atau setara Rp611,26 miliar sepanjang semester I/2024 (kurs jisdor Rp16.394).

Pencapaian itu turun 82,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$207,80 juta.

Pada sisi pendapatan, INCO mencatat angka US$478,75 juta atau setara Rp7,84 triliun. Pendapatan tersebut turun 27,34% dibandingkan dengan US$658,96 juta per akhir Juni 2024.

Di tengah penurunan pendapatan, INCO menekan beban pokok pendapatan dari US$438,49 juta pada semester I/2023 menjadi US$417,16 juta akhir Juni 2024. Dari situ, perseroan membukukan laba kotor US$61,58 juta.

Adapun, INCO mencatatkan produksi nikel dalam matte sebesar 34.774 ton sepanjang semester I/2024, lebih tinggi dibandingkan dengan produksi semester I/2023 yang sebesar 33.691 ton.

Sejalan dengan kenaikan produksi, penjualan nikel matte juga naik dari 33.221 ton pada semester I/2023 menjadi 35.680 per akhir Juni 2024.

OCBC Sekuritas menyematkan rating buy untuk INCO dengan target harga Rp4.700 per lembar.

Equity Analyst OCBC Sekuritas Devi Harjoto berharap INCO tetap dapat menekan ongkos produksi di bawah US$10.000 per ton untuk menjaga kinerja efisiensi.

Menurut Devi, capaian efisiensi INCO jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan emiten lainnya di model bisnis yang sama.

“Dengan target harga Rp4.700 per lembar, mencerminkan 2024F EV/EVITDA 7,8 kali. Perlu digarisbawahi, dengan harga saat ini, rating itu mewakili EV/EBITDA 5,6 kali,” kata Devi dalam risetnya.

Berdasarkan data RTI Business, Saham INCO saat ini berada di level Rp3.690 per lembar, atau telah menguat 2,22% pada perdagangan hari ini.

Kendati demikian, harga saham INCO telah terkoreksi 14,61% atau turun 633 poin secara year to date.

Dengan transaksi mencapai 1.929 kali yang melibatkan 7,01 juta lembar saham, INCO mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp25,89 miliar pada perdagangan hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menghabiskan belanja modal (capex) mencapai US$118,4 juta atau sekitar Rp1,88 triliun (asumsi kurs Rp15.919 per dolar AS) sepanjang semester I/2024.

Head of Corporate Communications INCO Vanda Kusumaningrum mengatakan serapan belanja modal pada paruh pertama 2024 ini baru sebesar 31% dari total yang dicanangkan sepanjang 2024. INCO menargetkan belanja untuk capex sampai akhir tahun bisa mencapai sekitar US$380 juta atau sekitar Rp6,04 triliun.

“Pada paruh kedua 2024, kami akan mengeluarkan tambahan belanja modal, terutama untuk proyek pertumbuhan kami di Morowali dan Pomalaa,” kata Vanda saat dihubungi, Jumat (9/8/2024).

Vanda mengatakan perseroan bakal tetap meningkatkan produktivitas sembari meningkatkan efisiensi di sejumlah pos ongkos produksi.

Dengan demikian, kata Vanda, biaya tunai per unit tetap kompetitif dan menghasilkan margin yang sehat secara berkelanjutan.

Vanda memastikan INCO tetap menargetkan produksi sekitar 70.800 metrik ton nikel dalam matte sampai akhir tauhn ini.

“Meskipun kondisi harga nikel yang berfluktuasi, kami optimis dengan prospek produksi kami dan berharap operasi kami berjalan lancar hingga akhir tahun,” kata dia.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2024 yang dipublikasikan Senin (29/7/2024), INCO membukukan laba bersih US$37,28 juta atau setara Rp611,26 miliar sepanjang semester I/2024 (kurs jisdor Rp16.394).

Pencapaian itu turun 82,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$207,80 juta.

Pada sisi pendapatan, INCO mencatat angka US$478,75 juta atau setara Rp7,84 triliun. Pendapatan tersebut turun 27,34% dibandingkan dengan US$658,96 juta per akhir Juni 2024.

Di tengah penurunan pendapatan, INCO menekan beban pokok pendapatan dari US$438,49 juta pada semester I/2023 menjadi US$417,16 juta akhir Juni 2024. Dari situ, perseroan membukukan laba kotor US$61,58 juta.

Adapun, INCO mencatatkan produksi nikel dalam matte sebesar 34.774 ton sepanjang semester I/2024, lebih tinggi dibandingkan dengan produksi semester I/2023 yang sebesar 33.691 ton.

Sejalan dengan kenaikan produksi, penjualan nikel matte juga naik dari 33.221 ton pada semester I/2023 menjadi 35.680 per akhir Juni 2024.

OCBC Sekuritas menyematkan rating buy untuk INCO dengan target harga Rp4.700 per lembar.

Equity Analyst OCBC Sekuritas Devi Harjoto berharap INCO tetap dapat menekan ongkos produksi di bawah US$10.000 per ton untuk menjaga kinerja efisiensi.

Menurut Devi, capaian efisiensi INCO jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan emiten lainnya di model bisnis yang sama.

“Dengan target harga Rp4.700 per lembar, mencerminkan 2024F EV/EVITDA 7,8 kali. Perlu digarisbawahi, dengan harga saat ini, rating itu mewakili EV/EBITDA 5,6 kali,” kata Devi dalam risetnya.

Berdasarkan data RTI Business, Saham INCO saat ini berada di level Rp3.690 per lembar, atau telah menguat 2,22% pada perdagangan hari ini.

Kendati demikian, harga saham INCO telah terkoreksi 14,61% atau turun 633 poin secara year to date.

Dengan transaksi mencapai 1.929 kali yang melibatkan 7,01 juta lembar saham, INCO mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp25,89 miliar pada perdagangan hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah sentimen boikot produk yang melanda kinerja emiten peritel PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dan entitas di bawahnya, sejumlah nama pemodal jumbo lanjut melego sebagian kepemilikannya di perseroan.

MAPI dan entitasnya PT Map Boga Adiperkasa Tbk. (MAPB) diketahui sama-sama membukukan penurunan laba hingga semester I/2024. Penurunan laba bersih MAPI tercatat sebesar 11,4% secara tahunan menjadi Rp899,33 miliar pada semester I/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan mandat untuk mengatur danmengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) PPSK telah diatur pemberian mandat dan kewenangan baru atas kebijakan tersebut bagi OJK, yang menjadi transisi dari pengawas sebelumnya, Bappebti.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan telah melakukan persiapan untuk transisi tersebut.

"Jadi ini juga menjadi bagian dari persiapan transisi yang akan kita kawal," katanya, saat Konferensi Pers di Hotel Pullman, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa salah satu persiapan yang dilakukan, yaitu OJK sudah menerbitkan POJK yang baru, yakni POJK No. 3/2024, yang di dalamnya tercantum reformasi pelaksanaan regulatory sandbox di OJK.

Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa banyak sekali para inovator di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang bergerak di bidang aset keuangan digital dan aset kripto yang berminat untuk menguji inovasinya dalam lingkungan regulatory sandbox di OJK.

Dia menjelaskan bahwa dari 110 peminat yang ada, lebih dari separuhnya dengan inovasi yang terkait dengan aset keuangan digital dan aset kripto, sudah 5 yang melakukan pendaftaran.

"Nah saat ini sudah ada 5 pelaku yang sudah melakukan pendaftaran secara resmi di sprint OJK, di sistem pendaftaran di OJK untuk masuk di regulatory sandbox dan 4 di antaranya adalah terkait tokenisasi dan penggunaan teknologi blockchain yang underlying-nya adalah real world asset," ujarnya.

Adapun dia menyatakan bahwa satu di antaranya sudah dinyatakan diterima sebagai peserta sandbox yang melakukan tokenisasi dan pemanfaatan teknologi blockchain ini dengan underlying komoditas emas.

Dia menegaskan bahwa ini menjadi bagian dari persiapan transisi, sehingga pada saatnya nanti OJK akan siap mewarnai kegiatan di sektor keuangan dalam negeri ke depannya.

"Nah satu perusahaannya Blocktogo jadi resmi nanti ada di website kami juga di OJK nickname-nya Blocktogo. Jadi jangan tanya kenapa, karena lucu-lucu kalau nama-nama perusahaan-perusahaan di aset keuangan digital ya ini Blocktogo," tambahnya.

Seperti diketahui, dalam UU PPSK telah diamanahkan tugas dengan adanya peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK, untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Kebijakan ini akan berlaku selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan mandat untuk mengatur danmengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) PPSK telah diatur pemberian mandat dan kewenangan baru atas kebijakan tersebut bagi OJK, yang menjadi transisi dari pengawas sebelumnya, Bappebti.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan telah melakukan persiapan untuk transisi tersebut.

"Jadi ini juga menjadi bagian dari persiapan transisi yang akan kita kawal," katanya, saat Konferensi Pers di Hotel Pullman, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa salah satu persiapan yang dilakukan, yaitu OJK sudah menerbitkan POJK yang baru, yakni POJK No. 3/2024, yang di dalamnya tercantum reformasi pelaksanaan regulatory sandbox di OJK.

Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa banyak sekali para inovator di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang bergerak di bidang aset keuangan digital dan aset kripto yang berminat untuk menguji inovasinya dalam lingkungan regulatory sandbox di OJK.

Dia menjelaskan bahwa dari 110 peminat yang ada, lebih dari separuhnya dengan inovasi yang terkait dengan aset keuangan digital dan aset kripto, sudah 5 yang melakukan pendaftaran.

"Nah saat ini sudah ada 5 pelaku yang sudah melakukan pendaftaran secara resmi di sprint OJK, di sistem pendaftaran di OJK untuk masuk di regulatory sandbox dan 4 di antaranya adalah terkait tokenisasi dan penggunaan teknologi blockchain yang underlying-nya adalah real world asset," ujarnya.

Adapun dia menyatakan bahwa satu di antaranya sudah dinyatakan diterima sebagai peserta sandbox yang melakukan tokenisasi dan pemanfaatan teknologi blockchain ini dengan underlying komoditas emas.

Dia menegaskan bahwa ini menjadi bagian dari persiapan transisi, sehingga pada saatnya nanti OJK akan siap mewarnai kegiatan di sektor keuangan dalam negeri ke depannya.

"Nah satu perusahaannya Blocktogo jadi resmi nanti ada di website kami juga di OJK nickname-nya Blocktogo. Jadi jangan tanya kenapa, karena lucu-lucu kalau nama-nama perusahaan-perusahaan di aset keuangan digital ya ini Blocktogo," tambahnya.

Seperti diketahui, dalam UU PPSK telah diamanahkan tugas dengan adanya peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK, untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Kebijakan ini akan berlaku selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Astra PT United Tractors Tbk. (UNTR) menggelontorkan dana investasi sekitar US$1 miliar untuk ekspansi di sektor nikel.

United Tractors (UT) tengah gencar melakukan diversifikasi usaha. Strategi itu ditempuh oleh UNTR untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas batu bara.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait kemungkinan bank menerima aset kripto sebagai agunan kredit. Apakah aturan akan disiapkan?

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan saat ini memang belum ada pipeline terkait ketentuan penerimaan aset kripto sebagai agunan bank. Sejauh ini, OJK pun belum ada rencana terkait dengan penerbitan aturan yang memperbolehkan perbankan menerima agunan berupa aset kripto.

"Namun, tentu kami lihat perkembangannya ke depan, karena memang selama ini kan ada keterbatasan," ujarnya dalam acara peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028 pada Jumat (9/8/2024).

Menurutnya, selama ini perbankan beroperasi sebagai lembaga intermediasi, dan bukan menganut universal bank. "Ini [bank] tidak dimaksudkan bersinggungan investasi dengan aset-aset kelas lain di luar aset fisik dan uang. Akan tetapi, tentu ini harus dilihat perkembangannya," tutur Hasan.

Dengan kondisi bukan sebagai universal bank, tidak ada ketentuan serta izin bagi perbankan dalam berinvestasi, termasuk menerima agunan aset kripto.

Akan tetapi, Hasan mengatakan bank sebagai lembaga intermediasi tetap bisa bersinggungan dengan aset kripto. "Sebagai intermediary, tidak ada masalah, sekarang pun pedagang fisik aset kripto, ada rencana penggunaan untuk SRO [self-regulatory organizations] di aset kripto seperti bursa dan kliringnya yang memanfaatkan layanan perbankan dalam konteks sebagai bank penyedia dana margin," jelas Hasan.

Sementara itu, mengacu standar internasional yakni Standar Basel yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), terdapat pedoman baru untuk bank yang memegang aset kripto. Pedoman itu masuk ke dalam kerangka Basel III.

Dalam pedoman tersebut, bank bisa memiliki aset kripto, namun dengan risiko tinggi yang mesti ditanggung. Bobot aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dari aset kripto tersebut mencapai 1.250%, sehingga masuk ke dalam aset paling berisiko. Sebab, aset kripto tergolong memiliki fluktuasi tinggi. Dengan kondisi tersebut, bank diharuskan memiliki cadangan modal tinggi atas risiko aset kripto.

Adapun, selain perbankan, Hasan mengatakan industri kripto ke depan akan bersinggungan dengan lembaga keuangan lainnya. Menurutnya, aset kripto mengacu aturan, masuk ke dalam kelas baru aset keuangan, dengan bentuk berupa aset keuangan digital. Dalam salah satu penggunaannya, terdapat pendalaman tokenisasi dari surat berharga yang masuk ke dalam kelompok ekuitas dan surat utang.

"Akan kami jaga pengembangannya di sandbox. Ini masuk juga kerja sama dengan pasar modal. Erat kaitannya juga dengan lainnya," tutur Hasan.

Peta Jalan Industri Kripto

Di sisi lain, OJK telah meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024-2028.

Hasan menjelaskan sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), OJK memiliki kewenangan baru, yaitu pengaturan dan pengawasan bagi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Dalam UU tersebut diamanatkan bahwa peralihan tugas kewenangan dari otoritas pengatur dan pengawas saat ini yaitu di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK. Peralihan akan dilakukan selambatnya dua tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK per 12 Januari 2023. "Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

Pelaksanaan peta jalan, termasuk aset kripto itu dibagi menjadi tiga fase utama. Pada fase 1 terdapat penguatan pondasi pengaturan dan pengawasan yang akan berjalan di 2024-2025.

Pada fase 2, terdapat akselerasi pengembangan dan penguatan yang akan berjalan di tahun 2026 hingga 2027. Kemudian, fase 3, pendalaman dan pertumbuhan berkelanjutan yang akan berjalan dari 2027- 2028, dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Rajawali Nusindo, subholding PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, memastikan kegiatan usaha dan operasional tetap berjalan di tengah persoalan gagal bayar utang alias berstatus PKPU.

Sebagaimana diketahui, Rajawali Nusindo ditetapkan gagal membayar utang atau berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 5 Agustus 2024.

Sekretaris Perusahaan Rajawali Nusindo Sofyan Effendi mengatakan selama proses PKPU berjalan, Rajawali Nusindo akan tetap menjalankan kegiatan usaha dan operasional perusahaan secara wajar dengan mengedepankan prinsip kepatuhan.

“Kami pastikan perusahaan konsisten dalam mengutamakan dan menjaga kepercayaan mitra, prinsipal, stakeholders dan konsumen. Hal ini sejalan dengan komitmen manajemen untuk memastikan going concern Nusindo tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (9/8/2024).

Rajawali Nusindo diketahui bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan. Produk yang dipasarkan antara lain konsumsi, alkes, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan. Nusindo juga memiliki 43 kantor representatif di 38 provinsi.

Sofyan menuturkan bahwa di tengah persoalan yang dihadapi, perusahaan akan mengikuti proses keadaan PKPU sementara selama 45 hari sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, Rajawali Nusindo selaku debitur akan melakukan pendekatan ke kreditur sebagai upaya penyelesaian. Selain itu, perusahaan juga akan bertindak secara kooperatif dan memastikan proses bisnis tetap berjalan seperti biasa.

“Kami juga memiliki komitmen serta niat yang kuat melakukan langkah-langkah pendekatan kepada kreditur dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang dimiliki perusahaan,” ujarnya.

Di sisi lain, berdasarkan laporan keuangan akhir 2023, induk usaha Rajawali Nusindo yakni ID FOOD meraih laba bersih Rp100,92 miliar atau berbalik dari rugi Rp314,59 miliar pada 2022.

Meski demikian, kinerja penjualan ID FOOD terpantau turun. Perusahaan membukukan penjualan Rp15,23 triliun pada 2023 atau terkoreksi 3,49% year-on-year (YoY).

Capaian itu ditopang oleh segmen penjualan gula putih yang berkontribusi mencapai Rp926,52 miliar, diikuti penjualan ayam dan telur sebesar Rp565,27 miliar, sementara penjualan goodie bag tembus Rp40,31 miliar pada 2023.

Adapun beban pokok juga turun 5,58% YoY menjadi Rp13,26 triliun pada tahun lalu. Perolehan ini membuat ID FOOD membukukan laba kotor sebesar Rp1,97 triliun atau meningkat 14,40% jika dibandingkan periode 2022 yang meraih Rp1,72 triliun.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, ID FOOD meraih laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp285,84 miliar pada 2023. Capaian tersebut berbalik arah dari kinerja 2022 yang mencatatkan rugi sebelum pajak Rp260,61 miliar.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.