Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) untuk peta jalan pengawasan kemitraan ke Pemerintah sebagai salah satu fokus pemerintahan ke depan di bidang perekonomian. Diusulkan kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dalam rancangan kebijakan pembangunan Indonesia untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Usulan keberadaan Inpres tersebut diserahkan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa dalam bentuk Policy Paper Peta Jalan Kebijakan Pengawasan Kemitraan Indonesia 2024-2029 kepada Pemerintah secara simbolis kepada Penasihat KPPU yang juga Ketua Dewan Penasihat TKN Presiden Terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah, didampingi Penasihat KPPU lainnya, Fuad Bawazier dan Sahala Benny Pasaribu. Turut hadir menyaksikan penyerahan tersebut, Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean.

Fanshurullah berpendapat kemitraan merupakan akselerator investasi antar pelaku usaha di berbagai skala, termasuk antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar. Dengan kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% dari total PDB pada tahun 2018, penyerapan 97% tenaga kerja dan 58,8% investasi, Fanshurullah melihat potensi kemitraan terhadap perekonomian Indonesia cukup besar, namun kontribusinya masih relatif rendah.

UMKM cenderung berjalan sendiri-sendiri serta praktik kemitraan dengan industri hanya menguntungkan usaha besar, sementara alih teknologi berjalan lambat. Ketua KPPU menyampaikan beberapa masukan strategis kepada Presiden Terpilih terkait hal tersebut.

"Dalam jangka pendek diperlukan Instruksi Presiden agar pelaku usaha besar dan menengah melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan mikro yang diawasi oleh KPPU. Juga perlu dibentuk Lembaga koordinasi kemitraan nasional sesuai pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008," ujar Fanshurullah, dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Aturan ini sudah berusia 16 tahun, namun belum dijalankan. Padahal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas. Sementara untuk jangka menengah, perlu dibuat undang-undang khusus kemitraan, dan jangka panjang diperlukan peta jalan emas kemitraan sesuai RPJPN 2024-2045," sambungnya.

Ekonom Indonesia Prof Dr Didin S Damanhuri, yang membantu KPPU dalam penyusunan policy paper peta jalan tersebut menjelaskan perlu melakukan identifikasi faktor-faktor strategis pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha yang efektif di Indonesia.

Serta perlu dilakukan penyusunan gap analysis terhadap regulasi dan kebijakan yang teridentifikasi untuk memperoleh gambaran atas hambatan dan peluang pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha. Berbagai analisis ini akan dituangkan dalam konsep naskah kebijakan sebagai bahan awal arahan strategis pengawasan kemitraan usaha di Indonesia untuk 5 tahun yang akan diformalkan dalam bentuk Instruksi Presiden.

Penasihat KPPU Fuad Bawazier menyambut baik perlunya Instruksi Presiden tersebut sebagai langkah tercepat yang dapat ditempuh. Sementara proses menuju Instruksi Presiden, Penasihat KPPU Burhanudin Abdullah mengarahkan KPPU agar memfokuskan pengawasan kemitraannya kepada 5.500 perusahaan besar yang memiliki cengkraman atau potensi untuk melakukan konsentrasi usaha.

Di samping itu, Penasihat KPPU Benny Pasaribu menambahkan solusi agar KPPU melakukan sosialisasi kepada lebih kurang 65 ribu perusahaan besar dan menengah untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 20/2008 dan turunannya agar kemitraan itu benar-benar dijalankan, karena bermitra adalah suatu keharusan bagi perusahaan agar lebih efisien.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean menjelaskan tantangan bagi KPPU adalah bagaimana KPPU dapat melakukan pengawasan secara masif ke semua sektor yang jumlah UMKM-nya mencapai 64,1 juta.

"Melalui pengawasan yang masif, kesenjangan akan berkurang, dan pemerataan ekonomi akan tercapai. Karena semua pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama dengan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan," jelas Gopprera.

Dengan keterbatasan wewenang dan anggaran KPPU, hal tersebut tentu belum dapat dicapai. Untuk itu, kata Gopprera, KPPU membutuhkan dukungan berbagai pihak dan salah satunya dengan penyelarasan konsep kemitraan dengan rumusan Asta Cita Presiden 2024-2029.

Dari riset tadi potensinya itu bisa 20 persen dari PDB ya, tapi kan kita tidak bisa langsung mendapatkan angka itu, ya pelan-pelan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa akumulasi dana pensiun berpotensi mencapai 20 persen dari total PDB setelah akhir penerapan Peta Jalan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028.

“Dari riset tadi potensinya itu bisa 20 persen dari PDB ya, tapi kan kita tidak bisa langsung mendapatkan angka itu, ya pelan-pelan,” ucap Ogi Prastomiyono saat ditemui di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa per Juni 2024, total dana pensiun mencapai Rp1.448,28 triliun, atau naik 7,58 persen year-on-year (yoy) dengan compound annual growth selama 2020-2023 sebesar 9,9 persen.

“Nah kalau dibandingkan dengan persentase terhadap PDB Indonesia 2023 itu ternyata baru 6,73 persen dari PDB kita yang sebesar Rp20.892,4 triliun, artinya peluang untuk tumbuh masih besar,” katanya.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Ogi mengatakan bahwa berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program dana pensiun harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ia menilai bahwa tidak hanya melakukan intensifikasi dengan menambah iuran pensiun, tapi diperlukan pula ekstensifikasi atau memperluas program dana pensiun.

Salah satu upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan, lanjutnya, adalah dengan adanya tambahan iuran peserta program pensiun bagi masyarakat berpendapatan tertentu.

Selain itu, perseroan juga dapat membentuk dan menempatkan dana pesangon pegawai pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diberikan.

“Jadi bersama-sama intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga akumulasi dana pensiun itu akan meningkat,” ujar Ogi.

Ia berharap dengan semakin meningkatnya nilai PDB Indonesia maka akumulasi dana pensiun pun akan semakin tumbuh sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional serta menjadi pendorong pembangunan nasional.

“Kan PDB kita juga meningkat, jadi kalau akumulasi dana pensiun naik 5 persen, PDB juga naik 5 persen, ya persentasenya tidak berubah gitu kan. Jadi, peningkatannya harus lebih tinggi dari peningkatan PDB kita,” imbuhnya.

OJK telah meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 pada awal Juli 2024.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Dengan adanya peta jalan ini dan juga amanat dari UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), diharapkan industri penjaminan akan tumbuh lebih cepat dan kontribusi terhadap PDB akan lebih meningkat

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan rasio nilai aset industri penjaminan terhadap total PDB nasional dapat meningkat dari 2,6 persen menjadi 3,5 persen usai peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028.

“Dengan adanya peta jalan ini dan juga amanat dari UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), diharapkan industri penjaminan akan tumbuh lebih cepat dan kontribusi terhadap PDB akan lebih meningkat,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa peta jalan tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku industri jasa keuangan nasional untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan melalui industri penjaminan.

Menurutnya, penyusunan peta jalan tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan destination statement OJK untuk mengembangkan industri penjaminan jasa keuangan yang lebih sehat, efisien, dan berintegritas.

Ogi menuturkan bahwa industri penjaminan di Indonesia masih tumbuh secara positif, dengan total aset mencapai Rp47,29 triliun pada Juni 2024, atau naik 8,01 persen year-on-year (yoy).

Tingkat pertumbuhan tahunan atau compound annual growth rate (CAGR) industri tersebut selama 5 tahun terakhir pun tercatat mencapai 18,98 persen.

“Namun, Rp47 triliun tersebut masih jauh dari harapan yang kami inginkan terkait kontribusi perusahaan penjaminan terhadap industri penjaminan,” katanya.

Sementara itu, outstanding penjaminan naik 15,79 persen yoy dari Rp358,9 triliun pada Juni 2023 menjadi Rp415,57 triliun pada Juni 2024 dengan gearing ratio 22,62 kali dari batas threshold.

Industri tersebut pun tercatat sudah melakukan penjaminan terhadap 27,14 juta peserta.

“Semoga peta jalan ini menjadi guidance bagi kita untuk pengembangan industri penjaminan dan kita semuanya memiliki komitmen untuk mengimplementasikan peta jalan ini dengan baik,” imbuh Ogi.

Tidak hanya peta jalan tersebut, OJK bersama Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) juga meluncurkan tagline dan logo baru sebagai identitas resmi industri penjaminan di Jakarta, Selasa.

Logo tersebut menggambarkan perisai sebagai simbol perlindungan, serta figur dua orang dan tangan yang mewakili tiga pihak dalam mekanisme penjaminan, yakni penerima jaminan (kreditur), terjamin (debitur), dan penjamin (perusahaan penjaminan) dengan tagline“Aman Bersama Penjaminan”.

Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan seluruh PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang berasal dari 18 provinsi.

Kerja sama tersebut mencakup program penjaminan bersama (co-guarantee) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor penjaminan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Tujuan dari Memorandum Kerja Sama (MKS) ini adalah untuk membentuk kerangka kerja sama kelembagaan guna memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama bilateral di sektor energi, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menandatangani Memorandum of Coordination (MoC) dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, dan salah satu poinnya memuat tentang kerja sama perumusan peta jalan transisi energi.

"Tujuan dari Memorandum Kerja Sama (MKS) ini adalah untuk membentuk kerangka kerja sama kelembagaan guna memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama bilateral di sektor energi, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Jakarta, Rabu.

Adapun bidang-bidang yang akan dikerjasamakan antara lain adalah perumusan peta jalan transisi energi menuju emisi nol bersih dengan jalur transisi nasional masing-masing, pengembangan dan penyebaran energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi energi bersih lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hidrogen, ammonia, daur ulang karbon, dan CCS/CCUS.

Selanjutnya, terdapat pengembangan energi lain, termasuk minyak, gas, dan listrik sebagaimana mestinya untuk meningkatkan ketahanan energi, pengembangan kebijakan, sumber daya manusia, dan berbagi pengetahuan tentang transisi energi dan teknologi yang berkontribusi.

Lebih lanjut, yakni mendukung upaya dalam forum multilateral untuk mempercepat kerja sama teknologi yang berkontribusi pada transisi energi yang realistis, dan bidang kerja sama lainnya sebagaimana diputuskan bersama oleh kedua belah pihak.

"Dengan MKS ini, diharapkan akan mendorong kerja sama antara entitas bisnis kedua negara, misalnya seperti promosi investasi energi, kegiatan bisnis, proyek bersama (termasuk studi kelayakan, proyek demonstrasi, pertukaran pakar, teknologi, sampel, dan peralatan), yang berkontribusi pada percepatan upaya transisi energi," ujar Dadan.

Selain itu, untuk diskusi dan implementasi lebih lanjut dari berbagai isu yang berkaitan dengan sektor ini, antara kedua negara bisa membentuk forum energi, yang dapat dilakukan secara berkala yang bisa digelar di Jepang maupun Indonesia.

Forum energi akan melaporkan sesuai kebutuhan terkait pembahasan dan pelaksanaan kerja sama sehubungan dengan MKS ini kepada pertemuan tingkat menteri, termasuk Dialog Strategis Tingkat Menteri Indonesia-Jepang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024-2028. Peta jalan ini dibuat untuk menciptakan industri IAKD yang terpercaya dan kredibel untuk mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional, dengan tetap mendorong inovasi, menjaga stabilitas keuangan dan menegakkan perlindungan konsumen.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, peta jalan ini dibuat untuk mewadahi potensi yang besar dari IAKD tanpa mengesampingkan risikonya.

"Saya rasa kehadiran dari bidang baru di dalam OJK yang siap mewadahi semua potensi yang besar tadi itu, untuk ditransformasikan menjadi platform teknologi yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak menafikan tantangan dan downside risk," katanya dalam peluncuran peta jalan tersebut, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia menerangkan, outstanding dari peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman online mencapai Rp 70 triliun. Sementara, jika diakumulasikan selama 6 tahun sudah di atas Rp 700 triliun.

Menurutnya, jika disandingkan dengan masyarakat atau pelaku usaha maka besaran itu sangat signifikan. Namun, ia kembali tak menepis adanya risiko.

"Bahwa ada sisi risiko negatifnya yang harus kita atasi dan kita minimalisasi adalah benar tapi kita juga tidak bisa menafikan peran kontribusinya yang penting," ungkapnya.

Dikutip dari laman OJK, pelaksanaan peta jalan ini terbagi menjadi tiga fase utama yakni sebagai berikut:

1. Fase 1: Penguatan Fondasi Pengaturan dan Pengawasan yang akan berjalan di tahun 2024 hingga 2025
2. Fase 2: Akselerasi Pengembangan dan Penguatan yang akan berjalan di tahun 2026 hingga 2027, dan
3. Fase 3: Pendalaman dan Pertumbuhan Berkelanjutan yang akan berjalan dari tahun 2027 hingga 2028, dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan.

OJK juga telah menyusun empat pilar utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi dan rencana kerja selama periode 2024- 2028 yaitu:

1. Pengaturan dan Pengembangan
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum
3. Perizinan dan Informasi, dan
4. Inovasi.

Kami meyakini bahwa dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa peluncuran Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 merupakan langkah untuk mengatasi fenomena sandwich generation di kalangan masyarakat usia produktif.

“Kami meyakini bahwa dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Yogyakarta, Senin.

Sandwich generation adalah generasi usia produktif yang menanggung beban finansial bagi tiga generasi, yakni orang tua, diri sendiri dan anak mereka.

Dalam sambutannya dalam acara peluncuran yang disaksikan secara daring dari Jakarta tersebut, ia mengatakan bahwa peta jalan tersebut juga merupakan upaya untuk memitigasi risiko usai bonus demografi berakhir.

“Satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya potensi risiko kenaikan rasio dependensi saat berakhirnya periode bonus demografi pada 15-20 tahun mendatang,” ujar Ogi.

Ia menyatakan bahwa penguatan dan pengembangan industri dana pensiun menjadi hal yang mutlak untuk memitigasi potensi risiko tersebut.

Hal tersebut, menurutnya, karena industri dana pensiun memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tatanan perekonomian nasional, misalnya dengan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat saat mereka tidak lagi dalam usia produktif dan tidak memiliki pendapatan.

Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi makro, Ogi menuturkan bahwa industri dana pensiun dapat berperan sebagai investor institusional yang dapat mendorong perekonomian nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan jangka panjang.

Ia mengatakan bahwa terdapat tiga tahap implementasi peta jalan dana pensiun tersebut. Tahap pertama adalah fase penguatan fondasi pada 2024-2025 dengan berfokus pada penguatan sumber daya manusia, perluasan akses melalui pemanfaatan teknologi, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana pensiun yang baik.

Kemudian, tahap kedua adalah fase konsolidasi dan menciptakan momentum pada periode 2026-2027 yang berfokus pada konsolidasi penyelenggaraan program pensiun sukarela, penerapan investasi berdasarkan profil risiko peserta, serta pembangunan sistem terintegrasi mengenai kepesertaan pensiun nasional.

“Fase terakhir, yaitu end-state pada 2028 adalah fase penyesuaian dan pertumbuhan yang harapannya telah terbentuk ekosistem dana pensiun nasional yang lebih baik dengan adanya peningkatan replacement ratio, peningkatan kepesertaan sektor informal, serta tercapainya target densitas dana pensiun,” imbuh Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dan merupakan roadmap kesembilan yang diluncurkan pada periode Dewan Komisioner saat ini

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan dana pensiun dengan meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 di Yogyakarta, Senin.

“Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dan merupakan roadmap kesembilan yang diluncurkan pada periode Dewan Komisioner saat ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara tersebut yang diikuti secara daring dari Jakarta.

Di tengah perekonomian global yang masih stagnan dan dipenuhi ketidakpastian karena ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat, serta adanya transisi pemerintahan di Indonesia, menurut Mahendra, perekonomian nasional tetap mampu tumbuh positif.

Ia menyatakan bahwa hal tersebut pun dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja industri keuangan nasional, terutama sektor dana pensiun.

“Sebagai negara dengan populasi keempat besar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depannya,” ucap Mahendra.

Pihaknya mencatat bahwa pertumbuhan aset industri dana pensiun nasional mencapai Rp1.432,7 triliun pada April 2024, atau naik sebesar 8,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Tidak hanya dari nilai aset , lanjutnya, potensi besar pengelolaan dana pensiun di Indonesia juga terlihat dari besarnya jumlah pekerja secara nasional, yang merupakan calon nasabah potensial bagi para pelaku sektor dana pensiun.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari lalu, proporsi tenaga kerja Indonesia terdiri dari 58,05 juta pekerja formal dan 84,13 juta pekerja informal.

Mahendra mengatakan bahwa peta jalan tersebut diharapkan dapat membuat industri dana pensiun menjadi lebih sehat, efisien, dan berintegritas serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peta jalan ini adalah komitmen bersama kami untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang lebih baik. Saya berharap dan percaya seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan memberikan dukungan terbaik sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan tepat, baik, dan berkontribusi mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024