Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan mengembangkan alat pembayaran QRIS Tap berbasis interface Near Field Communication (NFC) sebagai salah satu upaya pembangunan inovasi untuk mengakselerasi ekonomi digital nasional.

Mengutip keterangan resmi Bank Indonesia pada Jumat (2/8/2024), BI mengembangkan alat pembayaran yang mengintegrasikan teknologi standar messaging QRIS dengan menggunakan interface NFC.

“Inovasi pembayaran ini dirancang dalam rangka fasilitasi kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran, antara lain transportasi dan ritel dengan efisiensi dan keamanan yang tinggi,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (2/8/2024)

Dia mengatakan fitur tersebut menawarkan keunggulan dalam fleksibilitas, dengan mendukung multi sumber dana serta berbagai kanal pembayaran.

Kemudian, Perry mengatakan inovasi ini diimplementasikan dengan bersinergi bersama Kementerian/Lembaga dan pelaku industri.

Adapun, pengembangan ini diumumkan bersamaan dengan peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Fitur Online Payment dengan Virtual Card Tokenization pada Jumat (2/8/2024).

Peluncuran tersebut diresmikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo usai dirinya menjelaskan mengenai visi dan inisiatif dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, dalam Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024.

Peresmian tersebut juga dilakukan bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu, Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa dan Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Santoso Liem.

Inovasi alat pembayaran ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari fitur KKI yang sudah ada sebelumnya, yakni QRIS dan Kartu Fisik yang seluruh pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik.

Dalam paparannya, BI menjelaskan KKI segmen pemerintah fitur QRIS merupakan quick wins implementasi yang tepat digunakan untuk bertransaksi lebih dari 30 juta merchant yang didominasi UMKM.

Untuk memfasilitasi transaksi belanja pemerintah dengan nilai besar, dikembangkan fitur kartu fisik yang dapat ditransaksikan di seluruh Electronic Data Capture (EDC) milik Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

Implementasi fitur baru ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI).

"Untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah serta memfasilitasi kebutuhan Pemerintah dalam bertransaksi melalui platform online baik di berbagai mitra marketplace atau e-commerce Pemerintah,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Hasil survei ini menjadi landasan program OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ke depan.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%.

Survei tahun ini juga mencakup tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11%, dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.

Perbedaan Berdasarkan Gender dan Lokasi Indeks literasi keuangan perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni masing-masing sebesar 66,75% dan 64,14%. Indeks inklusi keuangan perempuan juga lebih tinggi, dengan 76,08% dibandingkan 73,97% untuk laki-laki.

Berdasarkan klasifikasi wilayah, indeks literasi dan inklusi keuangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, dengan masing-masing sebesar 69,71% dan 78,41% di perkotaan, serta 59,25% dan 70,13% di perdesaan.

Perbedaan Berdasarkan Usia Kelompok usia 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 74,82%, 71,72%, dan 70,19%. Sebaliknya, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yaitu masing-masing 51,70% dan 52,51%.

Indeks inklusi keuangan tertinggi juga terdapat pada kelompok usia 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun, dengan masing-masing sebesar 84,28%, 81,51%, dan 79,21%. Sementara itu, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 57,96% dan 63,53%.

Perbedaan Berdasarkan Pendidikan Indeks literasi keuangan tertinggi ditemukan pada kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi, SMA/sederajat, dan SMP/sederajat, dengan masing-masing sebesar 86,19%, 75,92%, dan 65,76%. Kelompok dengan pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks literasi keuangan terendah, masing-masing sebesar 38,19% dan 57,77%.

Indeks inklusi keuangan tertinggi juga ditemukan pada kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi, SMA/sederajat, dan SMP/sederajat, yakni masing-masing sebesar 98,54%, 88,29%, dan 73,18%. Kelompok dengan pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,53% dan 62,58%.

Perbedaan Berdasarkan Pekerjaan Kelompok pegawai/profesional, pengusaha/wiraswasta, dan ibu rumah tangga memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, dengan masing-masing sebesar 83,22%, 78,32%, dan 64,44%. Sebaliknya, kelompok tidak/belum bekerja, pelajar/mahasiswa, dan pensiunan/purnawirawan memiliki indeks literasi keuangan terendah, masing-masing sebesar 42,18%, 56,42%, dan 57,55%.

Indeks inklusi keuangan tertinggi ditemukan pada kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional, dan pengusaha/wiraswasta, dengan masing-masing sebesar 98,18%, 95,04%, dan 85,40%. Kelompok tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan, dan pekerjaan lainnya memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 55,10%, 62,26%, dan 67,73%.

"Dari data tersebut, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka literasi dan inklusi keuangan juga semakin tinggi," ujar Friderica.

Hasil SNLIK 2024 menjadi faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung perpanjangan restukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan Pemerintah yang pada dasarnya sejalan dgn ketentuan, yaitu POJK Kualitas Aset dan POJK No 40 tahun 2019.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan hal ini terkait restrukturisasi kepada debitur KUR yang masih memiliki prospek usaha. Oleh karena itu, kerangka regulasi yang ada telah tersedia dan siap untuk dilaksanakan dan dioperasionalisasi sesuai dengan restruktukturisasi KUR.

“[Ini] dilakukan untuk mendorong kinerja UMKM nasional seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian dalam Rapat Komite Pengarah KUR bulan Juli lalu,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK III Tahun 2024, Jumat (2/8/2024).

Sebelumnya, Mahendra memastikan OJK tidak akan menerbitkan regulasi baru di tengah usulan pemerintah untuk memperpanjang masa restrukturisasi kredit khusus segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Enggak perlu [diterbitkan POJK],” katanya saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/8/2024).

Mahendra mengatakan bahwa OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Lebih lanjut, Mahendra mengatakan perpanjangan restrukturisasi KUR yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga kredit tersebut masuk masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Namun demikian, Mahendra mengatakan bahwa pemerintah memang menyampaikan suatu skema untuk memberikan perhatian restrukturisasi KUR pada periode waktu tertentu.

“Ini yang sedang dimatangkan timnya pak Menko Perekonomian dan tentu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan stimulus restrukturisasi kredit, khususnya segmen KUR.

Airlangga menegaskan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit KUR berlaku untuk akad kredit yang dilakukan pada periode 2022.

“Kan sudah [diputuskan], khusus untuk KUR, yang berbasis akad kredit 2022,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kelompok masyarakat yang berlatar dosen dan mahasiswa yakni Giri Ahmad Taufik, Wicaksana Dramanda dan Mario Angkawidjaja melakukan uji materi kewenangan Menteri Keuangan atas anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Mahkamah Konstitusi. Aturan anggaran ini merupakan regulasi baru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) alias omnibuslaw sektor keuangan.

Pasal 86 ayat (4) sendiri berbunyi 'Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.'

Kuasa hukum Pemohon, Miko Ginting, menjelaskan tujuan utama permohonan ini adalah menjaga kemandirian dan independensi LPS agar perlindungan jaminan simpanan masyarakat dapat dilakukan secara optimal, terutama ketika bank dicabut izin usahanya dan memasuki tahap likuidasi.

"Kami berharap LPS yang mandiri dan independen tidak akan terpengaruh oleh keberpihakan yang dapat menyebabkan simpanan masyarakat di bank yang dilikuidasi kehilangan jaminan perlindungan," kata Miko dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2024).

Dia menjelaskan Pasal 276 angka 28 UU PPSK menyatakan bahwa dalam kondisi krisis, LPS memberikan penjaminan terhadap seluruh simpanan milik Pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kontrol Kementerian Keuangan terhadap LPS dapat menyebabkan penjaminan simpanan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah semata, yang pada akhirnya merugikan nasabah kecil.

Selain persoalan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan LPS, permohonan ini juga mempersoalkan kewenangan tambahan pada LPS berupa penempatan dana dalam proses penyehatan bank. Miko menjelaskan bahwa adanya kewenangan tambahan ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kedudukan BI dan LPS terkait entitas mana yang difungsikan sebagai lender of last resort.

Penempatan dana oleh LPS memiliki syarat yang berbeda dan lebih mudah dibandingkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang dimiliki BI. Pasal 276 UU PPSK mengatur kewenangan penempatan dana oleh LPS untuk bank sistemik maupun non-sistemik yang mengalami masalah likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan solvabilitas dari BI. Bank penerima dana hanya disyaratkan memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian dana.

"Penambahan kewenangan penempatan dana bagi LPS dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dari BI berpotensi mengakibatkan kemampuan finansial LPS menjadi lebih difokuskan untuk kepentingan tertentu dibandingkan untuk kepentingan melakukan penjaminan dana nasabah masyarakat kecil secara luas, dan hal ini pada akhirnya akan merugikan masyarakat yang memiliki simpanan di bank," terang Miko.

Miko menilai sebagai warga negara, dalam kapasitasnya sebagai dosen dan mahasiswa sekaligus nasabah, ingin mengantisipasi kondisi yang merugikan ini.

"Sebagai nasabah yang simpanannya dijamin oleh LPS, Pemohon sangat berkepentingan akan independensi LPS yang tidak berpihak pada kepentingan tertentu baik dalam menjalankan rencana kerja dan anggaran serta kewenangan yang tidak merugikan penjaminan dana nasabah,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kelompok masyarakat yang berlatar dosen dan mahasiswa yakni Giri Ahmad Taufik, Wicaksana Dramanda dan Mario Angkawidjaja melakukan uji materi kewenangan Menteri Keuangan atas anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Mahkamah Konstitusi. Aturan anggaran ini merupakan regulasi baru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) alias omnibuslaw sektor keuangan.

Pasal 86 ayat (4) sendiri berbunyi 'Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.'

Kuasa hukum Pemohon, Miko Ginting, menjelaskan tujuan utama permohonan ini adalah menjaga kemandirian dan independensi LPS agar perlindungan jaminan simpanan masyarakat dapat dilakukan secara optimal, terutama ketika bank dicabut izin usahanya dan memasuki tahap likuidasi.

"Kami berharap LPS yang mandiri dan independen tidak akan terpengaruh oleh keberpihakan yang dapat menyebabkan simpanan masyarakat di bank yang dilikuidasi kehilangan jaminan perlindungan," kata Miko dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2024).

Dia menjelaskan Pasal 276 angka 28 UU PPSK menyatakan bahwa dalam kondisi krisis, LPS memberikan penjaminan terhadap seluruh simpanan milik Pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kontrol Kementerian Keuangan terhadap LPS dapat menyebabkan penjaminan simpanan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah semata, yang pada akhirnya merugikan nasabah kecil.

Selain persoalan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan LPS, permohonan ini juga mempersoalkan kewenangan tambahan pada LPS berupa penempatan dana dalam proses penyehatan bank. Miko menjelaskan bahwa adanya kewenangan tambahan ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kedudukan BI dan LPS terkait entitas mana yang difungsikan sebagai lender of last resort.

Penempatan dana oleh LPS memiliki syarat yang berbeda dan lebih mudah dibandingkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang dimiliki BI. Pasal 276 UU PPSK mengatur kewenangan penempatan dana oleh LPS untuk bank sistemik maupun non-sistemik yang mengalami masalah likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan solvabilitas dari BI. Bank penerima dana hanya disyaratkan memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian dana.

"Penambahan kewenangan penempatan dana bagi LPS dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dari BI berpotensi mengakibatkan kemampuan finansial LPS menjadi lebih difokuskan untuk kepentingan tertentu dibandingkan untuk kepentingan melakukan penjaminan dana nasabah masyarakat kecil secara luas, dan hal ini pada akhirnya akan merugikan masyarakat yang memiliki simpanan di bank," terang Miko.

Miko menilai sebagai warga negara, dalam kapasitasnya sebagai dosen dan mahasiswa sekaligus nasabah, ingin mengantisipasi kondisi yang merugikan ini.

"Sebagai nasabah yang simpanannya dijamin oleh LPS, Pemohon sangat berkepentingan akan independensi LPS yang tidak berpihak pada kepentingan tertentu baik dalam menjalankan rencana kerja dan anggaran serta kewenangan yang tidak merugikan penjaminan dana nasabah,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Memulai investasi merupakan langkah cerdas untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Bagi para pemula, memilih jenis investasi yang tepat bisa menjadi hal yang membingungkan. Agar tidak salah pilih, Anda perlu melakukan analisis terhadap profil risiko terlebih dahulu. Berikut beberapa opsi yang tingkat risikonya cenderung rendah dan moderat.

• Deposito
  Deposito adalah produk tabungan berjangka di bank dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Dana yang disimpan di deposito tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, melainkan harus mengikuti jangka waktu yang telah ditentukan, mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan.

• Reksadana Pasar Uang
  Reksadana adalah wadah kolektif untuk menghimpun dana dari para investor dan dikelola oleh Manajer Investasi untuk diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan. Salah satu jenis Reksadana yang cocok untuk pemula adalah Pasar Uang karena instrumennya cenderung lebih stabil dan dijamin oleh pemerintah.

• Surat Berharga Negara (SBN)
  Surat Berharga Negara (SBN) merupakan instrumen investasi dengan risiko rendah yang diterbitkan langsung oleh pemerintah. Dengan berinvestasi di SBN, Anda tidak hanya mendukung pembangunan negara, tetapi juga meraih keuntungan berupa bunga yang kompetitif.

• Emas
  Sejak dulu, emas telah dipercaya sebagai satu bentuk investasi yang dapat melindungi nilai kekayaan investor. Emas umumnya dianggap sebagai aset safe haven karena harganya cenderung naik di saat kondisi ekonomi tidak stabil.

Jadi, pilihan investasi mana yang paling menarik untuk Anda? Jika pilihannya adalah emas, kini Anda dapat dengan mudah membuka tabungan emas melalui BRImo dari BRI.

Direktur Retail Funding & Distribution BRI, Andrijanto, mengatakan penambahan fitur Investasi Emas dalam BRImo merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus memperkuat ekosistem BRImo dan disisi lain meningkatkan literasi keuangan masyarakat, utamanya dalam investasi jangka panjang melalui emas.

"Kami berharap fitur BRImo ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk transaksi khususnya investasi emas Pegadaian dengan praktis, hanya cukup dari BRImo," ujarnya

Ia juga menegaskan bahwa BRImo akan terus berinovasi tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai segmen.

Dengan membuka tabungan emas di BRImo, Anda dapat membeli emas mulai dari 0,01 gram, menikmati kemudahanautodebet, hingga pengambilan fisik di gerai Pegadaian terdekat. Berikut langkah mudah untuk mulai investasi emas di BRImo:

1. Buka aplikasi BRImo dismartphoneAnda.
2. Klik fitur "Investasi" dan pilih "Emas".
3. Klik "Mulai" dan "Buka Tabungan".
4. Pantau naik turun harga emas melalui BRImo.
5. Gunakan fitur "Beli Emas" atau "Jual Emas" untuk bertransaksi.

Dengan BRImo, kini investasi emas jauh lebih praktis karena #BRImoMudahSerbaBisa. Yuk,downloadBRImo di Google Play Store, App Store, dan Huawei AppGallery sekarang untuk merasakan kemudahan bertransaksi perbankan dalam genggaman!

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja sektor jasa keuangan yang relatif baik.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil.

“Ini didukung dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan yang tinggi sebesar 26,18%,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK III 2024, Jumat (2/8/2024).

Kinerja intermediasi terjaga baik dengan kredit tumbuh 12,36% yoy atau sebesar Rp7.478 triliun didorong oleh kredit investasi yang mencapai 15,09% yoy.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh menjadi 8,45% yoy atau sebesar Rp8.722 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 13,48% yoy.

Lebih lanjut, likuiditas perbankan pada Juni 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,33% dan 25,37%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) nett dan NPL gross yang tetap rendah di bawah ambang batas, masing-masing berada di 0,78% dan 2,26%.

Di sisi lain, kinerja pasar saham domestik pada triwulan II/2024 terdampak oleh peningkatan tekanan di pasar global.

Per 28 Juni 2024, IHSG ditutup pada posisi 7.063,58 poin, terkontraksi sebesar 3,09% qtq atau melemah 2,88% ytd, dengan investor nonresiden membukukan net sell sebesar Rp34,00 triliun qtq atau Rp7,73 triliun ytd.

Memasuki bulan Juli 2024, tekanan di pasar keuangan domestik terpantau mulai mereda sejalan dengan perkembangan global. Nonresiden kembali membukukan net buy di pasar saham domestik dan per 26 Juli 2024 (mtd) tercatat net buy sebesar Rp5,27 triliun, namun secara ytd tercatat net sell Rp2,46 triliun.

IHSG ditutup pada posisi 7.288,17 per 26 Juli 2024 atau menguat sebesar 0,21% ytd. Penghimpunan dana di pasar modal per 26 Juli 2024 mencatatkan nilai penawaran umum sebesar Rp129,68 triliun dengan 26 emiten baru.

Selanjutnya, di sektor perasuransian, total aset industri asuransi per Juni 2024 mencapai Rp1.126,3 triliun atau tumbuh 1,14% yoy. Kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi cukup baik yakni di Juni 2024 mencapai Rp165,18 triliun, tumbuh 10,06% yoy.

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Juni 2024 tumbuh 7,58% yoy atau sebesar Rp1.448,3 triliun, dengan aset dana pensiun sukarela sebesar Rp372,70 triliun atau tumbuh 3,91% yoy.

Adapun pada perusahaan penjaminan, pertumbuhan outstanding penjaminan tercatat tumbuh 15,79% yoy dengan nominal mencapai Rp415,57 triliun pada Juni 2024.

Di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh di level yang tinggi yakni sebesar 10,72% yoy pada Juni 2024, dengan pembiayaan modal kerja sebagai penopang pertumbuhan yang tumbuh sebesar 11,46% yoy.

Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) nett tercatat sebesar 0,87% dan NPF gross sebesar 2,80%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan berada pada level yang memadai dan tercatat sebesar 2,44 kali.

Sementara itu, pada Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending, pertumbuhan outstanding pembiayaan pada Juni 2024 tercatat 26,73% yoy atau sebesar Rp66,79 triliun, dengan penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif sebesar Rp8,33 triliun (12,47% dari total pembiayaan P2P).

"Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,79," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia memaparkan lima arah transformasi dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalamGBI Talk on Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030pada Jumat (2/8/2024). Diungkapkan juga bahwa visi yang terus diterapkan bersama industri sejak 2019 masih valid.

"Pertama,adalah mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital secara nasional end-to-end. Yakni dari bank sentral, perbankan, non-bank hingga ke masyarakat," ungkap Perry.

Hal ini dilakukan agar proses pengedaran uang, kebijakan moneter, stabilitas dan inklusi dapat berjalan.

Kedua,mendukung digitalisasi untuk menghindari shadow banking. Perbankan dinilai harus menjadi lembaga utama dalam keuangan digital. Dalam paparannya, hal ini dapat dilakukan melaluiopen bankingataupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.

Ketiga, menjamin interlink antara financial technology (fintech) dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow-banking. Upaya ini dinilai perlu dilakukan secara bersama-sama, dan tidak dapat dilakukan sendirian.

“Perbankan digital harus kerjasama dengan fintech. Bisa kerjasama teknologi, bisa kerjasama bisnis, bisa kemudian ownership,” jelasnya.

Keempat,dalam mempersiapkan generasi masa depan dan ekonomi masa depan, menurutnya inovasi harus didorong. Namun, perlu adanya keseimbangan dengan perkuatan dalam manajemen resiko.

Adapun langkah kelima adalahpembayaran lintas batas dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Perry menuturkan bahwa hal ini telah dilakukan dengan QR Indonesian Standard (QRIS) cross yang contohnya meliputi Thailand, Malaysia, dan juga Singapura.

“Itulah lima visi yang terus kita lakukan. Dan inilah arah blueprint sistem pembayaran Indonesia sampai dengan 2030,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Acara zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (1/8/2024) malam kemarin, menghadirkan berbagai tokoh lintas agama serta masyarakat. Acara tersebut mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari para tokoh agama dan masyarakat yang hadir.

Salah satunya WS Sunarta Hidayat dari Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (MATAKIN) yang menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan acara ini. Ia berharap Indonesia akan makin sejahtera dan para pemimpin diberikan kekuatan dalam memimpin negara.

“Kami memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pemimpin kita diberikan kekuatan, kemampuan lahir dan batin dalam memimpin negara yang besar ini agar mereka mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya tentu akan membawa keberhasilan dan kebahagiaan buat kita semua,” ujar Sunarta.

Senada, Romo Agustinus Heri Wibowo yang merupakan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, juga turut memuji acara zikir dan doa kebangsaan.

Romo Agustinus berharap melalui acara ini, Indonesia makin maju dan sejahtera, serta dilindungi dari segala ancaman yang dapat merusak persatuan dan kemanusiaan.

“79 tahun artinya kita berjalan makin matang dan makin mantap. Semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia makin maju, makin sejahtera, untuk semua rakyatnya dilindungi dari segala bahaya, ancaman, dan sebagainya,” ucap Romo Agustinus.

Terdapat hal menarik juga dalam agenda tersebut, lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipanggil Muhammad Joko Widodo oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar.

Anwar saat itu menceritakan bahwa Indonesia yang memiliki banyak pemimpin dengan keahlian dan keistimewaan berbeda antarzaman. Anwar menyebut Ir Soekarno hingga Jokowi. Saat menyebut Jokowi itulah, Anwar menyebut dengan 'Muhammad Joko Widodo'.

"Indonesia ini punya banyak pemimpin dengan tipologi, keahlian, keistimewaan yang berbeda sesuai kebutuhan zamannya. Bapak Presiden Soekarno sampai Pak Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo. Ada Muhammadnya nggak ini?" kata Anwar yang disambut tawa para peserta zikir.

Tidak hanya para tokoh lintas agama, masyarakat yang hadir turut mengapresiasi acara tersebut. Fadholi Jamil dari Pamulang misalnya yang merasa sangat bahagia dan terhormat bisa diundang ke Istana Merdeka.

Fadholi berharap dengan zikir ini, Indonesia ke depan akan lebih damai, aman, dan sejahtera. Dia juga menyampaikan rasa bangganya terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dianggapnya sangat religius.

"Alhamdulillah bahagia banget, rasanya kayak mimpi. Terima kasih kepada pemerintah yang telah mengundang kami jamaah dari golongan rakyat biasa," kata Fadholi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan akselerasi kinerja penghimpunan simpanan atau biasa disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). Hingga akhir Triwulan II 2024 tercatat DPK BRI tumbuh 11,61% year on year (yoy) menjadi sebesar Rp1.389,66 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dana murah Giro dan Tabungan (CASA) tumbuh 7,66% yoy menjadi Rp877,90 triliun. “CASA masih mendominasi struktur DPK BRI, dimana porsinya mencapai 63,17% dari total DPK BRI,” ujarnya.

Pertumbuhan DPK BRI yang tercatat double digit tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan DPK industri perbankan nasional. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan DPK industri perbankan nasional tercatat 8,63% yoy pada akhir Mei 2024.

"Yang mendukung tentang pencapaian dana murah tersebut terutama salah satunya kita memiliki implementasi konsep hybrid bank, digital dan konvensional melalui AgenBRILink dan super app BRImo," kata Sunarso dalam konferensi pers paparan kinerja kuartal Triwulan 2024, Kamis (25/7/2024).

Adapun AgenBRILink terbukti mampu menjawab karakteristik nasabah mikro, sasaran utama bank. Per Juni 2024, BRI memiliki 99 ribu AgenBRILink di 61 ribu desa atau mencakup 80% desa di Indonesia. Volume transaksi AgenBRILink pada periode Januari-Juni 2024 mencapai Rp 767 triliun, tumbuh 13,6% yoy.

Selain itu BRI juga memiliki ekosistem super app BRImo sebagai salah satu strategi digital. "Sampai Juni 2024, BRImo digunakan lebih dari 35,2 juta user dan mencatatkan 2,01 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp2.574 triliun," kata Sunarso.

Dengan pertumbuhan yang selektif dan prudent, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun hingga akhir Triwulan II 2024. Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja positif BRI Group tersebut tak terlepas dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh double digit.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan multifinance mencatatkan penurunan kinerja laba pada semester I/2024.

Perusahaan yang mengalami penurunan laba misalnya PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) atau Clipan Finance, yang mencatatkan laba bersih periode berjalan sebanyak Rp128,2 miliar. Angka tersebut turun 80,26% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp649,6 miliar pada Juni 2023.

Direktur Utama Clipan Finance Harjanto Tjitohardjojo mengatakan penurunan laba tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, laba pada Juni tahun lalu meningkat tajam lantaran adanya recovery write off (WO) khusus sebanyak Rp500 miliar.

“Jadi, ada kasus utang yang sudah hapus buku karena sudah lama sekali, tetapi asetnya masih di Clipan 2023, anak customer melakukan negosiasi untuk penyelesaiannya sehingga bisa selesai dan menjadi income,” kata Harjanto kepada Bisnis pada Kamis (1/8/2024).

Harjanto menambahkan bahwa jika tidak memperhitungkan recovery WO, laba Clipan Finance pada semester I/2024 sekitar Rp149 miliar. Memang ada penurunan tetapi tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan secara apple to apple.

Dia menyebut penurunan tersebut disebabkan oleh pasar otomotif yang tengah lesu serta meningkatnya risiko pasar, di mana tingkat penolakan (rejection) meningkat atau kualitas customer baru tidak memenuhi kelayakan kredit.

Untuk menjaga bisnis hingga akhir 2024, Harjanto mengatakan strateginya adalah mengembangkan pasar dengan dealer-dealer yang belum optimal penggarapannya, melakukan efisiensi pengeluaran, mengupgrade kemampuan tim terkait produktivitas, serta melakukan kolaborasi lebih optimal dengan Panin Group sebagai ekosistem bisnis Clipan Finance.

Di sisi lain, PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) atau BFI Finance juga mencatatkan penurunan laba sebanyak 19,16% yoy menjadi Rp685 miliar. Pada Juni 2023, perusahaan meraih laba sebanyak Rp848,3 miliar.

Dikutip dari laporan keuangan BFIN di keterbukaan informasi, jumlah pendapatan perseroan juga turun menjadi Rp3,108 triliun, atau turun 2,84% yoy dari sebelumnya Rp3,19 triliun. Di sisi lain, beban meningkat menjadi Rp2,26 triliun, atau naik 5,31% yoy dari Rp2,149 triliun.

Sebelumnya, Sudjono, selaku Direktur Keuangan BFI Finance, mengakui beragam faktor mempengaruhi kinerja pada paruh pertama 2024, seperti momentum pemilu, Ramadan, dan hari-hari besar tanggal merah.

“Sampai faktor geopolitik ikut mempengaruhi daya beli dan sedikit banyak mempengaruhi pencapaian kinerja kami selama semester I 2024. Dalam menyiasati hal tersebut, penyaluran pembiayaan dilakukan dengan lebih selektif serta melakukan diversifikasi produk guna menjaga kualitas portofolio kredit,” kata Sudjono dalam keterangan resminya.

Dari sisi piutang pembiayaan dikelola (managed receivables), BFI Finance mencatatkan Rp22,4 triliun di mana porsi piutang didominasi tujuan produktif modal kerja, sebesar 57,5%. Penyaluran piutang pembiayaan ini berkontribusi terhadap total aset sebesar Rp24,3 triliun, naik 0,5% secara kuartalan (quarter-on-quarter/qoq), didukung oleh nilai pembiayaan baru (new booking) sebesar Rp9 triliun. Segmen pembiayaan roda empat masih menjadi mayoritas kontributor dengan nilai sebesar Rp6,1 triliun.

Profil risiko BFI Finance tetap terkendali dengan tingkat pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) per Juni 2024 pada level bruto 1,47%, dan level neto 0,29% atau turun 50 basis poin (bps) dibandingkan per Juni 2023.

Selain itu, PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) atau Mandala Finance mencatatkan penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar 11,6% yoy menjadi Rp213,36 miliar pada Juni 2024, dari Rp241,54 miliar pada Juni 2023.

Padahal, pendapatan perseroan meningkat menjadi Rp1,13 triliun, naik 3,55% dari sebelumnya Rp1,095 triliun pada Juni 2023. Namun, beban meningkat 9,21% menjadi Rp866 miliar dari sebelumnya Rp793 miliar pada Juni 2023.

Terakhir, PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) atau Adira Finance mencatatkan laba periode berjalan sebesar Rp765 miliar pada Juni 2024, turun 6,5% yoy dari Rp818 miliar pada Juni 2023.

Pendapatan perseroan mencapai Rp5 triliun, naik 10,68% yoy dari Rp4,52 triliun pada Juni 2023. Namun, beban meningkat 16,3% yoy menjadi Rp4,04 triliun.

Meskipun demikian, ada juga perusahaan multifinance yang mencatatkan peningkatan laba pada periode Juni 2024, seperti PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) atau WOM Finance yang mencatatkan kenaikan laba sebesar 10,42% yoy menjadi Rp97,27 miliar, dari Rp88 miliar.

Presiden Direktur WOM Finance, Djaja Suryanto, mengatakan bahwa WOM Finance telah melakukan ekspansi bisnis di daerah-daerah potensial, efisiensi biaya operasional, pengendalian biaya yang efektif, serta inovasi teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen.

“Hingga akhir tahun, perusahaan menargetkan laba sebanyak Rp259 miliar. Meskipun tantangan ekonomi global masih ada, perusahaan tetap mampu menjaga kinerja keuangan yang solid,” kata Djaja.

Total aset per Juni 2024 tercatat sebesar Rp6,9 triliun, meningkat 1,72% yoy. Total ekuitas WOM Finance per Juni 2024 tercatat sebesar Rp1,7 triliun, meningkat 11,81% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. WOM Finance berhasil mencatatkan Return on Asset (ROA) sebesar 4,01% dan Return on Equity (ROE) sebesar 11,34%, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross berada di level 2,44%.

Rekap Laba Perusahaan Leasing Tercatat di BEI

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah dibuka melemah pada perdagangan akhir pekan. Sementara itu nilai tukar yen Jepang berdasarkan data Bloomberg berada pada level 149,63 yen per dolar AS pada pukul 09.49 WIB.

Sebagaimana diketahui, rupiah membuka perdagangan dengan turun 0,24% atau 39 poin ke posisi Rp16.276 per dolar AS. Adapun, indeks dolar terpantau turun 0,02% ke posisi 104,180.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 0,11%, dolar Singapura turun 0,06%, won Korea turun 0,52%, dan rupee India turun 0,1%,

Sementara itu mata uang yang naik adalah dolar Hong Kong sebesar 0,01%, peso Filipina 0,11%, yuan China naik 0,08%, ringgit Malaysia naik 0,35% dan baht Thailand naik 0,08%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah pada perdagangan Jumat (2/8/2024) rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.180 - Rp16.260 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan bahwa pemotongan suku bunga dapat dilakukan paling cepat pada bulan September jika inflasi tetap sesuai dengan ekspektasi.

Powell, yang berbicara pada konferensi pers setelah keputusan Fed untuk tidak mengubah suku bunga acuannya, menyalakan harapan investor untuk pemotongan suku bunga pada bulan September dengan menyatakan bahwa para pembuat kebijakan semakin yakin bahwa inflasi terus mendekati target 2%.

Gubernur Kazuo Ueda mengatakan bank akan terus menaikkan suku bunga setelah kenaikan 15 basis poin pada hari Rabu, terutama jika ekonomi dan inflasi terus membaik sejalan dengan prospek BOJ.

Namun, komentar Ueda, yang muncul setelah pasar tutup, mengindikasikan bahwa bank sentral semakin dekat untuk mengakhiri langkah-langkah stimulus selama beberapa dekade lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Suku bunga acuan jangka pendek BOJ berada di sekitar 0,25% setelah kenaikan pada hari Rabu.

Pemulihan ekonomi China terhenti karena data PMI yang lebih negatif. Data indeks manajer pembelian Caixin pada hari Kamis menunjukkan kontraksi yang tidak terduga di sektor manufaktur Tiongkok. Angka tersebut muncul hanya sehari setelah data PMI pemerintah menunjukkan tren yang sama.

PMI Caixin merupakan titik lemah utama, mengingat sejauh ini pada tahun 2024, PMI tersebut telah melukiskan gambaran yang lebih positif tentang sektor manufaktur China.

Sementara itu, dari dalam negeri Aktivitas manufaktur nasional tercatat mengalami kontraksi setelah bertahan di level ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 kini berada di level 49,3 atau turun 1,4 poin dari bulan sebelumnya.

Berdasarkan laporan S&P Global, PMI manufaktur tercatat terkontraksi di bawah level 50 terakhir kali pada Agustus 2021 saat masa pandemi. Kala itu, PMI manufaktur Indonesia berada di level 43,7.

“Setelah itu, kinerja manufaktur terus berekspansi. Kondisi operasional manufaktur pada Juli 2024 terkontraksi disebabkan tingkat output dan permintaan baru turun pada tingkat sedang,” kata Ibrahim dalam riset harian, Kamis (1/8/2024).

Faktor utama yang menjadi penyebab penurunan indeks PMI manufaktur, yaitu permintaan pasar yang menurun drastis sehingga penjualan merosot untuk pertama kali dalam 1 tahun terakhir. Hal ini diikuti dengan ekspor yang masih melemah dan penundaan pengiriman barang.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.51 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.284 dan harga jual sebesar Rp16.268 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.115 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.415 per dolar AS.

Nilai tukar yen Jepang terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang RpRp108,63 untuk beli dan Rp108,75 kurs jual. Sedangkan untuk TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar Rp107,27 untuk beli dan Rp110,42 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.250 dan Rp16.275 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.210 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.360 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli yen sebesar Rp108,60 dan harga jual sebesar Rp109,14 berdasarkan e-rate. Kurs yen Jepang di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp107,68 untuk beli dan Rp110,36 untuk kurs jual.