Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. atau Tugu Insurance mencatatkan premi dari lini bisnis asuransi properti senilai Rp1,8 triliun sampai dengan Juni 2024. Angka tersebut meningkat signifikan hingga 119% secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Pemasaran Asuransi Tugu Insurance Ery Widiatmoko mengatakan pencapaian produksi premi di lini bisnis asuransi properti tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dia menambahkan sampai dengan akhir tahun perseroan optimistis premi dari asuransi properti akan terus tumbuh.

“Hingga akhir 2024, Tugu Insurance menargetkan premi asuransi propertitumbuh 7,5% yoy,” kata Ery kepada Bisnis pada Kamis (1/8/2024).

Untuk mencapai target tersebut, Ery mengatakan Tugu Insurance memilikibeberapa strategi, yakni terus mengoptimalkan captive business di sejumlahsektor andalan sekaligus melakukan penetrasi non-captive business denganmembangun berbagai kanal distribusi baru.

Selain itu, Tugu Insurance juga terusmengembangkan berbagai produk yang kompetitif, agar dapat diterima dan sesuaidengan kebutuhan market.

Secara umum, Ery mengatakan kondisi pasar properti di Indonesia diproyeksikan masih akan tumbuh hingga akhir tahun 2024, tetapi adanya kenaikan suku bunga tentunya akan mempengaruhi harga properti.

Kendati demikian, berdasarkan data di industri asuransi umum, kenaikan suku bunga ini dinilai tidak langsung berdampak pada lini bisnis asuransi properti karena akan ada penyesuaian premi imbas dari kenaikan suku bunga.

Terkait dengan klaim asuransi properti, Direktur Teknik TuguInsurance Sudarlin mengatakan klaim asuransi properti yang dibayarkan hingga Juni 2024 adalah sebesar Rp177 miliar atau meningkat 6% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Dia menyebut peningkatan ini terjadidisebabkan karena pertumbuhan bisnis perusahaan.

“Selain itu, peningkatan klaim tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan premi asuransi properti yang dimiliki oleh Tugu Insurance yang mencapai hingga 119%,” kata Sudarlin.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepesertaan aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi salah satu syarat pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mulai hari ini, Kamis (1/8/2024).

Sebelumnya, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan mulai 1 Juni 2024. Jemaah haji 2024 juga diwajibkan menjadi peserta badan publik penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa persyaratan tersebut tidak hanya akan berhenti disitu saja.“Tentu [ada perluasan],” kata Ghufron kepada Bisnis pada Kamis (1/8/2024).

Terlebih, lanjut Ghufron, menurut Undang-Undang (UU) kepesertaan JKN menjadi wajib. Menurutnya sebagai warga negara yang baik dan berpegang pada nilai bergotong royong, sadar bahwa menjaga kesehatan itu penting, jika memang tidak mampu maka bisa menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ghufron mengatakan kerja sama diperluas melalui kolaborasi dengan Kementerian Desa melalui program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) dan dengan kementerian lembaga lain serta program lainnya.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan SKCK hingga SIM merupakan mandat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 untuk menyesuaikan regulasi dalam rangka optimalisasi program JKN.

“Terdapat kementerian/lembaga untuk menyesuaikan regulasi terkait dengan persyaratan peserta aktif JKN dalam pelayanan publik. Seperti contohnya persyaratan kepesertaan aktif bagi calon jemaah umroh dan haji khusus, pemohon perpanjangan STNK dan lain-lain,” kata Rizzky.

Menurut Inpres Nomor 11 Tahun 2022, disebutkan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) pelaku usaha skala mikro, hingga pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kredit juga didorong menjadi peserta JKN.

Secara rinci Presiden memintaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan upaya agar peserta penerima KUR menjadi Peserta aktif dalam program JKN dan melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan KUR dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN.

Kemudian, mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Berikutnya mendorong Menteri Luar Negeri untuk melakukan diseminasi program JKN kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia.

Serta memastikan seluruh staf di perwakilan negara asing dan organisasi internasional, kecuali staf diplomatik dan non diplomatik beserta anggota keluarganya yang berasal dan ditugaskan dari negara pengirim sesuai asas timbal balik, yang bekerja paling sedikit enam bulan di Indonesia menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Lalu, meminta Menteri Agama untuk mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi Peserta aktif dalam program JKN. Serta mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus untuk menjadi peserta aktif JKN.

Presiden juga meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan peserta aktif JKN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga diminta untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan PUPR,yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, merupakan peserta aktif dalam program JKN.

Lalu, Menteri Perhubungan diminta untuk meningkatkan kepatuhan setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian termasuk transportasi dalam jaringan (online) menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Presiden meminta Menteri Pertanian untuk memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan peserta aktif dalam program JKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi para pelaku usaha yang telah menggunakan atau berencana menggunakan aplikasi BRI Merchant, ada kabar baik! BRI memberikan promo spesial berupa MDR 0 persen untuk semua transaksi QRIS.

Pelaku usaha pasti tidak asing dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) QRIS sebagai metode pembayarannya serta MDR. Ya, demi menjaga kualitas sistem QRIS, pengusaha dikenakan biaya MDR QRIS (Merchant Discount Rate).

Berdasarkan kebijakan BI, tarif QRIS sebesar 0,3 persen bagi pelaku usaha. Namun untuk pengusaha yang menggunakan aplikasi merchant QRIS BRI, kini Anda bisa mendapatkan promo spesial MDR 0 persen.

Sesuai namanya, program MDR QRIS 0 persen adalah inisiatif dari BRI yang menawarkan biaya MDR sebesar 0 persen untuk transaksi menggunakan QRIS. Program ini berlaku untuk merchant baru maupun existing merchant. Program ini bisa dimanfaatkan oleh pengguna aplikasi BRI Merchant mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2024.

Apa itu MDR 0 Persen?
MDR (Merchant Discount Rate) adalah biaya yang biasanya dikenakan kepada merchant atas setiap transaksi yang dilakukan menggunakan debit, kartu kredit, dan QRIS. Namun, dengan promo ini, BRI membebaskan biaya MDR tersebut sehingga seluruh keuntungan transaksi akan langsung masuk ke rekening merchant.

Apa keuntungan program MDR QRIS 0 Persen?

Bebas Biaya Tambahan

Pedagang tidak akan dikenakan biaya tambahan untuk segala transaksi. Sehingga, merchant yang sudah menggunakan aplikasi BRI merchant dapat meningkatkan keuntungan dan daya saing usahanya.

Program ini juga tersedia bagi semua pengguna aplikasi BRI untuk kategori Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UKE), Usaha Besar (UBE), Usaha Menengah (UME), SPBU, BLU (Badan Layanan Umum), dan PSO (Public Service Obligation), tanpa ada batasan jumlah transaksi dan nominal transaksi (maksimal Rp 10.000.000 atau sesuai ketentuan limit QRIS).

Dapat Dinikmati oleh Merchant QRIS BRI yang menggunakan Aplikasi BRI Merchant

Anda pun tidak perlu mendaftar lagi secara terpisah, karena semua merchant QRIS BRI otomatis terdaftar dalam program ini selama periode promosi berlangsung.

Selama Anda sudah mendaftar menjadi pengguna aplikasi BRI Merchant dan menggunakannya untuk monitoring transaksi, download report transaksi, hingga menampilkan QRIS Dinamis untuk di-scan oleh pembeli. Lalu, bagaimana cara agar bisa mendapatkan program spesial BRI ini?

Cara Daftar BRI Merchant
1. Merchant Eksisting

- Download dan buka aplikasi BRI Merchant
- Klik tombol register
- Klik Sudah, Buat Akun BRI Merchant
- Masukkan nomor handphone dan NIK yang terdaftar sebagai Merchant EDC/QRIS BRI
- Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone
- Pastikan data store EDC/QRIS Anda telah sesuai
- Buat password BRI Merchant
- Login ke aplikasi BRI Merchant

2. Merchant Baru

- Download dan buka aplikasi BRI Merchant
- Klik tombol register
- Klik Belum, Daftarkan Merchant BRI
- Pastikan kelengkapan dokumen untuk registrasi merchant BRI (rekening BRI, KTP dan foto usaha)
- Klik persetujuan syarat dan ketentuan
- Upload dokumen foto KTP
- Masukkan detail data pemilik usaha
- Masukkan detail data usaha
- Lakukan verifikasi wajah
- Buat password BRI Merchant
- Login ke dalam aplikasi BRI Merchant

Program ini berlaku untuk semua transaksi QRIS yang dilakukan melalui aplikasi BRI Merchant, tanpa memandang bank penerbit atau rekening pelanggan.

Bila ada masalah atau pertanyaan terkait Program MDR QRIS 0 persen, Anda dapat menghubungi layanan hotline merchant BRI melalui nomor 1500274 atau mengunjungi kantor cabang BRI terdekat.

Info lebih lanjut kunjungi bbri.id/mdrqris. Yuk, langsung manfaatkan program MDR QRIS 0 persen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak di usaha Anda. Jadi merchant BRI, banyak untungnya!

#BRIMerchant #MerchantQRISBRI #MerchantEDCBRI #MerchantBRI

Bisnis.com, JAKARTA - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam struktur ekonomi nasional. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, UMKM memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto (61,1%), penyerapan tenaga kerja (97,1%), dan ekspor (14,4%). Dengan kontribusi sebesar ini, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional, membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Berperan sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia berupaya berkontribusi meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Sejalan dengan bidang tugas Bank Indonesia, program pemberdayaan UMKM diarahkan untuk:

1. Mendukung Upaya Pengendalian Inflasi: Khususnya inflasi volatile food, yang dilakukan dari sisi suplai agar harga-harga bahan pangan tetap stabil dan terjangkau.
2. Mendorong UMKM Potensi Ekspor dan Pendukung Pariwisata: Untuk mendukung upaya penurunan defisit transaksi berjalan dengan meningkatkan kontribusi UMKM dalam ekspor dan sektor pariwisata.
3. Meningkatkan Akses Keuangan UMKM: Untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dengan memastikan UMKM memiliki akses yang lebih baik ke layanan keuangan.

Salah satu wujud nyata dalam mendorong pertumbuhan inklusif UMKM dengan digitalisasi dan perluasan akses pasar domestik hingga ekspor, Bank Indonesia menginisiasi Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI). Acara ini berlangsung di Hall A dan B Jakarta Convention Center di Jakarta pada 1 Agustus 2024 hingga 4 Agustus 2024.

Festival ini tidak hanya menjadi wadah bagi UMKM untuk memamerkan produk mereka, tetapi juga memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan eksposur, memperluas jaringan bisnis hingga pembelajaran dan inovasi.

“Program – program pengembangan ekonomi – keuangan inklusif pada UMKM termasuk pelaku usaha syariah terus diperluas dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Salah satu UMKM yang berhasil menembus pasar global adalah Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan dari Takengon, Aceh Tengah. Bank Indonesia turut mendampingi pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kualitas Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan hingga mamu go global dan mampu mendapatkan pesanan dari 5 perusahaan global yang tersebar di 4 negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang.

“Langkah go global diawali dari sertifikasi kopi organik yang kami peroleh berkat bantuan dari Puskoka Jember. Selanjutnya, kami menerapkan standar mutu internasional dengan mendapat binaan dan pendampingan dari Bank Indonesia di Lhokseumawe,” kata Ridwan Husein, Pendiri dan Ketua KBQ Baburrayan.

Untuk mengetahui detail perjalanan keberhasilan KBQ Baburrayan hingga menembus pasar global dan melihat lebih jauh peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan UMKM, silakan klik link berikut.

Mari bersama-sama mendorong kemajuan UMKM dan membangun ekonomi digital yang kuat untuk masa depan Indonesia!

Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa sinyal penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate/FFR yang akan dipangkas pada September mendatang sudah sesuai ekspektasi.

Meski demikian, Destry mengatakan bahwa BI memang lebih konservatif, yang memperkirakan pemangkasan FFR akan dilakukan pada Desember 2024.

“Ini sudah sesuai ekspektasi kita sih ya. Pokoknya kita kan juga sudah antisipasi bahwa the Fed akan turunkan suku bunga, ekspektasi kita memang lebih konservatif pada Desember,” katanya saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/8/2024).

Destry mengatakan penurunan suku bunga the Fed jika dilakukan lebih cepat, maka akan berdampak baik pada perekonomian, khususnya jika situasi higher for longer yang juga menurun.

“Kalau misalnya the Fed bisa cepat turunkan pada September, ya mestinya bisa lebih bagus ya, jadi kan situasi high for longer-nya bisa secara bertahap bisa turun. Apalagi Eropa kan sudah turunkan suku bunga, pasti bagus lah, Insyaallah buat Indonesia lebih bagus,” jelasnya.

Untuk diketahui, the Fed pada pertemuan FOMC akhir Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan FFR pada level 5,25%-5,5%, tetapi membuka peluang untuk menurunkan suku bunga pada pertemuan September 2024.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Chairman Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan bank sentral sentral akan memangkas suku bunga pada September 2024 jika inflasi terus melandai sesuai target bank sentral. Proyeksi ini mempertimbangkan risiko pelemahan pasar tenaga kerja lebih lanjut.

Powell mengatakan para pejabat the Fed semakin mendekati keputusan untuk menurunkan suku bunga dari level tertinggi dalam lebih dari dua dekade terakhir dan melonggarkan tekanan terhadap perekonomian.

Namun demikian, Powell berhati-hati untuk tidak menjanjikan penurunan suku bunga jika data inflasi dalam beberapa bulan mendatang terbukti mengecewakan.

"Pertanyaannya adalah apakah totalitas data, prospek yang berkembang, dan keseimbangan risiko konsisten dengan meningkatnya kepercayaan terhadap inflasi dan mempertahankan pasar tenaga kerja yang solid,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 membentuk satuan kerja atau gugus tugas untuk menjalankan revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu.

Gugus tugas dibentuk untuk melakukan percepatan langkah penyehatan. Harapannya, sesuai dengan RPK, AJB Bumiputera 1912 bisa kembali sehat pada 2023.

“Implementasi revisi RPK terus berproses dengan baik dan percepatan tahapan RPK terlaksana, dibentuk satuan kerja RPK yaitu gugus tugas,” kata Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah kepada Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Hery menerangkan bahwa progress menjalankan RPK dilakukan evaluasi setiap minggunya. Terbaru, AJB Bumiputera 1912 masih melanjutkan pembayaran klaim tertunda atas persetujuan Penurunan Nilai Manfaat (PNM).

Perusahaan melaporkan telah membayarkan klaim senilai Rp241 miliar sampai dengan akhir Juli 2024. Pembayaran tersebut dilakukan kepada 79.743 polis dengan menggunakan kelebihan dana jaminan.

Pembayaran klaim meningkat apabila dibandingkan dengan posisi 16 April 2024, di mana perusahaan membayarkan klaim senilai Rp192 miliar.

Sebelumnya, OJK mengeluarkan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK AJB Bumiputera 1912. Pernyataan tidak keberatan OJK atas RPK tersebut disampaikan OJK melalui surat Nomor S-20/D.05/2024 tertanggal 1 Juli 2024 kepada peserta Rapat Umum Anggota (RUA), Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 yang diterima pada tanggal 1 Juli 2024.

Hery mengatakan regulator juga meminta perseroan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan RPK tersebut secara bulanan.

“Serta beberapa langkah agar RPK dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik,” kata Hery dalam keterangan resminya dikutip pada Kamis (4/7/2024).

Hery menambahkan pernyataan tidak keberatan atas RPK AJB Bumiputera 1912 dikeluarkan setelah OJK melakukan hasil analisis dan penelaahan terhadap revisi RPK, di mana memuat hal-hal yang menyebabkan AJB Bumiputera 1912 dapat sehat dengan adanya percepatan pembayaran klaim kepada nasabah dengan proyeksi hasil konversi aset tetap menjadi aset likuid.

Sebesar 50% dari hasil konversi ini digunakan untuk membayar klaim secara prorata proporsional bagi pemegang polis yang telah menyetujui PNM dan melakukan efisiensi biaya operasional untuk lebih fokus pada usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada AJB Bumiputera 1912.

Kemudian, revisi RPK telah memuat komitmen RUA, Direksi, Dewan Komisaris untuk melaksanakan seluruh upaya dalam revisi RPK dengan sebaik-baiknya dan bersedia untuk dievaluasi secara berkala, termasuk untuk dilakukan Penilaian Kembali Pihak Utama, serta untuk mengkaji opsi demutualisasi atau likuidasi AJB Bumiputera 1912.

Hery mengatakan manajemen menilai pernyataan tidak keberatan OJK atas revisi RPK AJB Bumiputera 1912 merupakan babak lanjutan dalam rangkaian penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912.

RPK AJB Bumiputera 1912 memuat serangkaian program yang disusun AJB Bumiputera 1912 dengan mengedepankan prinsip-prinsip usaha bersama.

Manajemen AJB Bumiputera 1912 pun menyambut baik dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja samanya dalam upaya penyehatan keuangan perusahaan agar kembali sehat dan dapat terus berusaha. Dengan demikian, lanjut Hery, memberi manfaat bagi seluruh anggotanya, pekerja, mitra kerja, dan seluruh pihak lainnya.

“Komitmen yang tertuang dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan AJB Bumiputera 1912 akan dijunjung setinggi-tingginya dan terus bekerja dengan terukur, terstruktur dan sistematis,” ungkapnya.

Di sisi lain, OJK selaku pengawas akan mengevaluasi secara berkala atas pelaksanaan revisi RPK. Harapannya program dalam revisi RPK tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan serta untuk melaksanakan seluruh komitmen sebagaimana tertuang dalam revisi RPK AJB Bumiputera 1912.

OJK juga berharap agar seluruh pemangku kepentingan pemegang polis, manajemen, tenaga pemasar, dan serikat pekerja]dapat mendukung pelaksanaan revisi RPK AJB Bumiputera 1912 sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perluasan wajib aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan semakin diperluas. Mulai hari ini, 1 Agustus 2024 kepesertaan aktif di BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyatakan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK, yang diberlakukan secara nasional mulai 1 Agustus 2024.

"Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) pada peraturan tersebut," jelas Rizzky dalam keterangannya Rabu (31/7/2024).

Rizzky menambahkan, langkah ini tidak hanya merupakan kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

"Kolaborasi ini memiliki makna penting dalam rangka mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan setiap warga negara, termasuk pemohon penerbitan SKCK, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi," imbuh Rizzky.

Dia menjelaskan sebelum berlaku nasional, BPJS Kesehatan bersama Polri telah melakukan uji coba di enam Polres, yaitu di Polresta Barelang, Polrestabes Semarang, Polresta Balikpapan, Polrestabes Makassar, Polresta Denpasar, dan Polres Kabupaten Sorong, yang berlangsung dari 1 Maret hingga 31 Mei 2024.

Dalam uji coba tersebut, sebagian besar pengajuan SKCK digunakan untuk melamar pekerjaan dan pendaftaran pendidikan. Uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul, sehingga penerapan secara nasional dapat berjalan lancar.

Sebelumnya, perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan telah diberlakukan untuk melakukan transaksi tanah seperti balik nama pada 2022. Meski demikian, regulasi ini ditunda. Pemberlakukan BPJS Kesehatan juga telah diuji coba dalam pelayanan SIM, hingga keberangkatan haji.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa Peraturan OJK terkait restrukturisasi kredit, khususnya untuk segmen Kredit usaha Rakyat (KUR) tidak perlu diterbitkan.

“Eggak perlu [diterbitkan POJK],” katanya saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/8/2024).

Mahendra mengatakan bahwa OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Lebih lanjut, Mahendra mengatakan, restrukturisasi yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga kredit tersebut masuk masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Namun demikian, Mahendra mengatakan bahwa pemerintah memang menyampaikan suatu skema untuk memberikan perhatian restrukturisasi KUR pada periode waktu tertentu.

“Ini yang sedang dimatangkan timnya pak Menko Perekonomian dan tentu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan stimulus restrukturisasi kredit, khususnya segmen KUR.

Airlangga menegaskan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit KUR berlaku untuk akad kredit yang dilakukan pada 2022.

“Kan sudah [diputuskan], khusus untuk KUR, yang berbasis akad kredit 2022,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG -- PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) tercatat membukukan laba bersih senilai Rp23,17 miliar sepanjang Semester I/2024.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis di Harian Bisnis Indonesia pada Kamis (1/8/2024), perolehan laba ini disokong oleh pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang tumbuh 4,7% menjadi Rp288,12 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang senilai Rp275,29 miliar.

Sementara itu, perusahaan juga mampu menekan kerugian nilai aset keuangan (impairment) sebesar 38% menjadi Rp21,85 miliar dari sebelumnya Rp35,34 miliar secara year on year (YoY).

Dari sisi intermediasi, BJB Syariah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp9,11 miliar, meningkat sebesar 3,9% dari Rp8,77 miliar.

Seiring dengan peningkatan pembiayaan, perseroan tercatat mampu menjaga rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross di level 4,27%. Sementara itu, rasio NPF net berada di level 2,72%.

Adapun dari sisi pendanaan, BJB Syariah tercatat menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp10 triliun, menyusut tipis sebesar 1,28% secara YoY dari sebelumnya Rp10,13 triliun. Di sisi lain, dana murah (current account saving account/CASA) BJB Syariah naik 9,23% menjadi Rp4,35 miliar dari sebelumnya Rp3,98 miliar.

Selanjutnya, rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana (financing to deposit ratio/FDR) tercatat berada di level 89,71%, turun tipis dari sebelumnya 90,83% secara YoY.

Bisnis.com, JAKARTA –- PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) mencatatkan laba bersih Rp86,49 miliar pada semester I/2024. Jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp90,62 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, BCIC mencatatkan pendapatan bunga sebesar Rp1,48 triliun pada Juni 2024, tumbuh 26,33% yoy dari sebelumnya Rp1,17 triliun pada Juni 2023, sementara beban bunga tercatat sebesar Rp14,87 miliar. Pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) mencapai Rp399,25 miliar pada semester I/2024, naik 3,7% yoy. Selain itu, pendapatan berbasis komisi atau fee-based income tumbuh 30,16% menjadi Rp14,87 miliar dari sebelumnya Rp11,43 miliar.

Pendapatan lainnya juga mengalami peningkatan pesat sebesar 148,19% yoy menjadi Rp9,55 miliar dari sebelumnya Rp3,85 miliar. Kenaikan laba ini dipicu oleh peningkatan kredit bruto menjadi Rp27,12 triliun dari sebelumnya Rp21,70 triliun atau tumbuh 24,97% yoy. Peningkatan kredit ini turut mendongkrak aset perseroan menjadi Rp41,78 triliun, naik 14,61% yoy dibandingkan sebelumnya Rp36,45 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat menjadi Rp34,36 triliun dari Rp29,24 triliun atau sebesar 17,53% yoy pada posisi Juni 2024 dibandingkan Juni 2023. Kualitas kredit yang baik tercermin dari rasio kredit bermasalah atau NPL (non-performing loan) dengan NPL gross berada di level 1,2% dari 1,62% dan NPL net di 0,95% dari 1,18%. Capital Adequacy Ratio (CAR) J Trust Bank tercatat sebesar 12,86% pada Juni 2024.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, menyampaikan bahwa pada kuartal II/2024, perseroan melakukan peningkatan kapasitas pada digital perbankan J Trust Bank. “Internet dan mobile banking kami hadir dengan fitur dan tampilan baru yang tentunya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan layanan kepada nasabah kami,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/8/2024).

Pada April 2024, perseroan juga meluncurkan program simpanan ESG pertama J Trust Bank yaitu TORA Green Savings. "Nasabah tidak hanya mendapat ragam keuntungan dari fitur tabungannya namun secara otomatis bergotong royong dalam memperbaiki ekosistem mangrove di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 pada hari ini, Kamis (1/8/2024).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan peluncuran BSPI tersebut merupakan kelanjutan dari BSPI 2019-2025. Peluncuran dilakukan dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perry mengatakan, dalam BSPI 2030, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional akan difokuskan pada lima inisiatif utama, mulai dari modernisasi infrastruktur pembayaran retail hingga pengembangan rupiah digital.

"Modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale, dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan pengembangan rupiah digital," katanya.

Perry mengatakan, ke depan, kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code antarnegara juga akan terus diperluas.

Dia menjelaskan, perluasan kerja sama QR Indonesian Standard (QRIS) antar negara, setelah direalisasi dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, BI juga telah mendatangi nota kesepakaman kerja sama QR dengan Korea Selatan, Uni Arab Emirat, Jepang, dan India.

"Ke depan, Asia akan terintegrasi pembayaran melalui QR dan juga melalui fast payment," jelasnya.

Selanjutnya, pada momentum penyelenggaraan FEKDI 2024, Perry mengatakan bahwa BI juga akan meluncurkan pengembangan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenisasi.

"Fitur QRIS dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah tidak hanya untuk perjalanan, tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa dan dengan demikian mendorong inklusivitas dan digitasi UMKM," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah emiten asuransi telah mengumumkan kinerja hingga semester I/2024 atau hingga Juni 2024. Beberapa mencatatkan kenaikan laba bersih, tetapi ada juga yang membukukan penurunan.

PT Asuransi Bintang Tbk. (ASBI) mencatatkan laba setelah pajak senilai Rp16,13 miliar pada Juni 2024. Angka tersebut meningkat 218,3% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp5,06 miliar pada Juni 2023.