Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terdapat total 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang terancam ditutup pada 2024. OJK pun melakukan penguatan demi memberantas permasalahan mendasar, yakni fraud dan buruknya tata kelola perusahaan.

Sebagai catatan Bisnis, hingga pekan kelima Juli 2024 ini, jumlah bank yang ditutup OJK mencapai 14 perusahaan. Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Artinya, secara keseluruhan puluhan bank yang ditutup adalah BPR.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebenarnya ditentukan dengan berfungsinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan.

“Oleh karena itu jangan terlalu heran kalau Kepala Eksekutif OJK menutup beberapa BPR ada sekitar 20 BPR yang ditutup, semua itu dalam konteks penguatan di sektor keuangan,” ujarnya dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 bertema 'Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah', Senin (29/7/2024).

Adapun, Dian menyebut bahwa secara keseluruhan kinerja BPR sangatlah bagus, akan tetapi OJK tak menampik fakta bahwa ada BPR yang seharusnya memberikan peran penting bagi UMKM masih mengalami persoalan mendasar, seperti fraud.

“Jadi, ada bagian penting yakni bagaimana kita memperkuat pertumbuhan perbankan ke depan yakni peningkatan integritas sistem yang harus dilakukan,” ucapnya.

Menurutnya, apabila sistem keuangan berintegritas dan kredibel, maka bisa dipastikan pertumbuhan perbankan dan dampak ke ekonomi akan berjalan dengan cepat.

Lebih lanjut, Dian juga menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan bila sektor jasa keuangan akan menghadapi tantangan yang makin beragam seiring makin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan produk perbankan di era globalisasi.

Namun demikian, OJK yakin bahwa industri perbankan akan stabil dan resilien yang didasarkan optimistis bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh dan stabil.

“Ke depan bauran kebijakan fiskal, moneter dan keuangan perlu menjadi fokus perhatian bersama, mengingat tantangan global dan domestik memerlukan penguatan ekonomi yang fundamental,” ucapnya.

Adapun, dengan pencabutan izin usaha yang ada, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sendiri akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan wholesale dengan menghadirkan solusi cash management yang inovatif dan handal. Selama beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri telah meluncurkan berbagai inisiatif dan produk baru yang dirancang untuk membantu nasabah korporasi dalam mengelola likuiditas dan transaksi keuangan mereka secara lebih efektif.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menjelaskan, konsistensi tersebut diwujudkan perseroan lewat kehadiran Kopra by Mandiri yang menawarkan kemudahan dalam pengelolaan keuangan yang terintegrasi.

“Kami terus berupaya meningkatkan layanan dengan mengedepankan strategi beyond lending guna memberikan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah wholesale, melalui transformasi digital untuk menghadirkan solusi yang terbaik bagi nasabah,” ujar Eka dalam keterangan resminya, Senin (29/7).

Kopra by Mandiri lanjut Eka, memberikan kemudahan bagi nasabah korporasi untuk mengakses berbagai layanan keuangan yang mereka butuhkan, mulai dari mengelola likuiditas, transaksi pembayaran, hingga transaksi valuta asing.

Inovasi tersebut pun berbuah manis, tercermin dari transaksi cash management Bank Mandiri yang terus meningkat. Tercatat per Januari - Mei 2024, tercatat volume transaksi cash management Bank Mandiri mencapai 507 juta transaksi atau meningkat 16% secara tahunan atau year on year (YoY).

Adapun, nilai transaksi cash management ikut meningkat 4% menjadi Rp 7.805 triliun. “Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan jumlah nasabah cash management mencapai 213 ribu nasabah per Mei 2024,” imbuh Eka.

Keberhasilan Bank Mandiri dalam menyediakan layanan yang efektif juga terlihat dari berbagai penghargaan yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri. Terbaru, Bank Mandiri kembali meraih penghargaan sebagai Best Cash Management Bank in Indonesia dalam ajang 18th annual Alpha Southeast Asia - Best Financial Institution Award 2024.

Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga dinobatkan sebagai Best Digital Bank, Best Retail Bank dan Best Transactional Banking Online Platform di Indonesia dalam kategori yang sama.

Prestasi ini menunjukkan dedikasi Bank Mandiri dalam menghadirkan layanan perbankan digital yang inovatif dan mudah diakses, serta memberikan pengalaman perbankan yang menyeluruh bagi nasabah retail lewat kehadiran Livin’ by Mandiri.

Selain itu, Bank Mandiri turut memperoleh penghargaan lainnya dalam 17th Annual Alpha Southeast Asia - Treasury & FX Awards 2024. Bank Mandiri diakui sebagai Best FX Bank for Corporates & FIs untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut dan Best FX Banks for Retail Clients.

Penghargaan ini, menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai bank terdepan dalam layanan valuta asing, baik untuk nasabah wholesale maupun individu. Eka menilai, pencapaian ini adalah bukti nyata dari komitmen berkelanjutan Bank Mandiri dalam mengembangkan solusi digital yang relevan dan bernilai tambah bagi seluruh nasabah.

“Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim Bank Mandiri serta kepercayaan dari seluruh nasabah. Kami akan terus berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Top up saldo GoPay sekarang ini semakin mudah dengan menggunakan layanan mobile banking berbagai bank di Indonesia. Bank di Indonesia seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI hingga Bank Jago menyediakan layanan top up GoPay langsung dari aplikasi mobile banking. Lalu bagaimana cara top up saldo GoPay lewat mobile banking berbagai bank di Indonesia? Simak selengkapnya di bawah ini.

Dengan akses yang lebih praktis dan cepat, Anda dapat mengisi saldo GoPay kapan saja dan di mana saja tanpa harus ke ATM atau minimarket. Berikut adalah panduan lengkap cara top up GoPay melalui mobile banking dari beberapa bank ternama di Indonesia.

GoPay merupakan dompet digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaki pembayaran di aplikasi Gojek dan Tokopedia, serta merchant lain yang bekerja sama.

Cara top up GoPay melalui mobile banking untuk setiap bank berbeda-beda. Demikian pula dengan besaran minimal transfer dan biaya admin yang dikenakan oleh setiap bank juga berbada.

Cara Top Up GoPay lewat BCA

Biaya admin Rp1.000

Minimal transfer Rp10.000

• Login ke m-BCA.
• Pilih M-TRANSFER > TRANSFER BCA VIRTUAL ACCOUNT.
• Masukkan kode perusahaan untuk Gojek: 70001 dan nomor HP yang terdaftar pada aplikasi Gojek (contoh: 700010812XXXXXX).
• Masukan jumlah GoPay yang ingin diisi.
• Masukkan PIN m-BCA kamu.
• Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses pengisian GoPay.

Cara Top Up GoPay lewat Livin' by Mandiri

Biaya admin Rp1.000

Minimal transfer Rp15.000

• Login ke Livin' by Mandiri.
• Pilih Bayar > Buat Pembayaran Baru > Multipayment > GoPay Customer.
• Masukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi Gojek.
• Masukkan jumlah GoPay yang ingin diisi.
• Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses pengisian GoPay.

Cara Top Up GoPay lewat Bank Jago

Biaya admin gratis

Minimal transfer Rp10.000

• Login ke aplikasi Jago.
• Di halaman Beranda, pilih Top Up e-Wallet > Kontak Baru > GoPay.
• Pilih kontak atau masukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi Gojek.
• Masukkan jumlah GoPay yang ingin diisi dan pilih Kantong sumber dana.
• Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses pengisian GoPay.

Cara Top Up GoPay lewat Bank BRI

Biaya admin Rp1.000

Minimal transfer Rp10.000

• Login ke BRImo.
• Pilih Dompet Digital GoPay Customer.
• Masukkan nomor HP yang terdaftar pada aplikasi Gojek.
• Masukkan jumlah GoPay yang ingin diisi.
• Masukkan PIN untuk memverifikasi transaksi.
• Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses pengisian GoPay.

Cara Top Up GoPay lewat Bank BNI

Biaya admin Rp1.000

Minimal transfer Rp10.000

• Buka ke BNI Mobile Banking.
• Pilih Pembelian > Top Up GoPay > GoPay CUSTOMER.
• Masukkan nomor HP Anda yang terdaftar pada Gojek.
• Masukkan jumlah top up yang diinginkan.
• Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.

Cara Top Up GoPay di Bank Lainnya

Biaya admin Rp6.500

Minimal transfer Rp10.000

• Buka aplikasi Mobile Banking.
• Pilih menu Transfer.
• Pilih opsi Transfer atau Transfer ke Bank Lain.
• Masukkan nomor virtual account GoPay: 898 + nomor HP terdaftar di GoPay (contoh: 898081234567890).
• Masukkan jumlah saldo yang ingin Anda top up.
• Periksa detail transaksi dan selesaikan proses transfer.

Demikian informasi lengkap mengenai cara top up saldo GoPay melalui mobile banking dari bank yang ada di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 menunjukkan kondisi yang resilien dan stabil. Hal tersebut didukung oleh kinerja intermediasi bank yang meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae menuturkan bahwa kredit meningkat Rp102,29 triliun atau tumbuh 1,39% secara bulanan (month-to-month/mtm). Adapun, secara tahunan kredit melanjutkan capaian dobel digit dengan pertumbuhan sebesar 12,36% yoy menjadi Rp7.478,4 triliun.

“Kredit UMKM tumbuh 5,68% yoy pada Juni 2024. Meski pertumbuhan [UMKM] diakui lebih lambat dibanding kredit non UMKM,” ujarnya dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 yang mengusung tema 'Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah', Senin (29/7/2024).

Pada periode yang sama, dia mengungkapkan kualitas kredit yang tercermin dari rasio kredit masalah alias non performing loan (NPL) net berada di level 0,78% net dan NPL gross berada di level 2,26%

Menurut Dian, kenaikan NPL akibat Covid-19 cukup terkendali, hal ini berkat adanya stimulus restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 yang dirilis oleh OJK.

“Kebijakan ini efektif dan manfaat kenaikan NPL yang berlebihan dan telah dihentikan 31 Maret 2024, seiring besarnya keyakinan bahwa pemulihan ekonomi terus berlanjut,” ungkapnya.

Sejalan hal tersebut, kredit restrukturisasi mengalami penurunan loan at risk (LAR) sebesar 10,75% pada Mei 2024, jauh menurun dibanding Mei 2023 sebesar 13,38%. LAR pun diproyeksi kembali ke single digit sebagaimana LAR sebelum pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui, nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau dua bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun, turun dari April 2024 yang mencapai Rp207,4 triliun. Angka ini juga jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada 2020 mencapai Rp830 triliun.

“Potensi peningkatan risiko kredit bank juga telah diantisipasi dengan pembentukan cadangan yang sangat memadai, penyaluran kredit yang hati-hati dan pengawasan dan monitoring kredit yang disalurkan,” ujarnya.

Pada Juni 2024, rasio total CKPN terhadap total kredit restrukturisasi masih relatif tinggi yaitu 60,64% hal ini mengindikasikan perbankan senatiasa mewaspadai sekaligus mengantisipasi potensi memburuknya kualitas kredit yang direstrukturisasi seiring berakhirnya pelonggaran stimulus.

Dana pihak ketiga (DPK) tercatat berkinerja positif pada Juni 2024 yakni tumbuh 0,27% mtm atau meningkat 8,45% yoy dari sebelumnya 8,63% yoy menjadi Rp8.722 triliun dengan giro menjadi kontributor utama yaitu 13,48% yoy.

Dian juga menyampaikan fungsi intermedasi mempengaruhi profitabilitas di tengah suku bunga meningkat, return on asset (ROA) perbankan stabil yaitu 2,56% dan net interest margin mencapai NIM 4,56%.

“Permodalan perbankan mencapai 26,17% secara teori sangat kuat sehingga menjadi bantalan mitigasi risiko solid di tengah perekonomian global yang tidak pasti,” ujarnya.

Likuiditas indistri bank pada Mei 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,58% dan 25,78% atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Kondisi tersebut searah dengan kondisi likuiditas global yang ketat di tengah kebijakan bank sentral yang masih higher for longer, secara umum perbankan masih optimis dengan penyaluran kredit di 2024 sejalan dengan relasi kredit di Juni 2024 dengan tren NPL menurun hingga akhir tahun nanti,” tutup Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap nasib peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang biasanya dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Bandung. Diketahui keduanya sepakat menghentikan kerja sama per 1 Agustus 2024.

Dengan demikian, RS Muhammadiyah Bandung tidak dapat melayani peserta JKN kembali. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah awalnya mengungkap pengambilan keputusan pengakhiran kerja sama tersebut tidak dilakukan sepihak oleh BPJS Kesehatan, melainkan melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku dan melibatkan pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Sebagai solusinya, peserta JKN yang biasanya dirujuk ke RS Muhammadiyah, kini dapat mengakses pelayanan kesehatan di RS lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” kata Rizzky saat dihubungi Bisnis, Senin (29/7/2024).

Rizzky mengungkap bahwa Ini adalah komitmen BPJS Kesehatan untuk memastikan peserta JKN tetap terlayani dengan baik sesuai dengan haknya. Dia menambahkan apabila peserta JKN memerlukan informasi lebih lanjut atau hendak menyampaikan pengaduan, maka dapat menghubungi petugas BPJS SATU! yang sedang bertugas di rumah sakit, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Sebelumnya, RS Muhammadiyah Bandung mengumumkan telah menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024. Manajemen mengungkap RS Muhammadiyah Bandung tengah melakukan perbaikan internal dan skenario pelayanan prima jangka panjang.

Pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan juga disebut hanya sementara waktu, tetapi pihak RS tidak menyebut hingga kapan kerja sama dihentikan.

“Manajemen RSMB bersepakat dengan BPJS Kesehatan untuk sementara waktu menghentikan kerja sama,” kata manajemen RS Muhammadiyah Bandung dalam keterangannya dikutip pada Senin (29/7/2024).

Manajemen pun menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat memberikan layanan bagi pasien BPJS Kesehatan. Namun pihak RS menyebut, khusus pasien hemodialisa masih dilayani sampai dengan 31 Agustus 2024. Sementara itu, layanan kepada pasien umum dan rekanan asuransi non BPJS Kesehatan masih tetap berjalan seperti biasa.

“Mohon doanya agar proses perbaikan internal dapat segera kami lakukan secara komprehensif untuk memberikan layanan RSMB yang lebih baik,” tandas RS Muhammadiyah Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Federal International Finance (FIF) mencatatkan laba bersih sebanyak Rp2,18 triliun pada semester I/2024 hingga 30 Juni 2024.

Perolehan laba bersih tersebut meningkat 11,66% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2023 yakni Rp1,96 triliun.

Dikutip dari laporan keuangan FIF per 30 Juni 2024 yang tayang di Harian Bisnis Indonesia edisi Senin (29/7/2024) jumlah penghasilan FIF mencapai Rp5,57 triliun yang mana meningkat 13,05% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp4,93 triliun pada Juni 2023.

Jika dirinci, perolehan jumlah penghasilan anak usaha PT Astra International Tbk. (ASII) itu berasal dari pos penghasilan pembiayaan konsumen yang mencapai Rp4,35 miliar pada semester I/2024, turun tipis 2,68% yoy dari sebelumnya Rp4,47 triliun.

Kemudian, pos penghasilan dari ijarah bersih senilai Rp1,13 triliun atau melonjak 214,2% yoy dari Rp359,9 miliar.

FIF Group juga mencatat pos penghasilan bunga dan denda yang mencapai Rp93,38 miliar, turun dari posisi Rp98,77 miliar setahun sebelumnya. Adapun pos penghasilan lain-lain tumbuh 27,39% yoy menjadi Rp10,17 miliar pada semester I/2024.

Di sisi lain, jumlah beban perusahaan juga mengalami peningkatan mencapai Rp2,77 triliun atau naik 14,69% yoy dibandingkan Rp2,41 triliun.

Jumlah ekuitas FIF mencapai Rp10,63 triliun yang mana sedikit menyusut 5,77% yoy dibandingkan Rp11,29 triliun pada 31 Desember 2023. Sementara itu liabilitas yang ditanggung mencapai Rp31,89 triliun yang mana naik 14,39% dari sebelumnya Rp27,87 triliun pada 31 Desember 2023.

Jumlah aset perseroan mencapai Rp42,53 triliun sampai dengan akhir Juni 2024. Perolehan aset meningkat sebanyak 8,58% dari sebelumnya Rp39,16 triliun pada 31 Desember 2023.

Bisnis.com, DENPASAR — Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali membukukan laba senilai Rp545 miliar atau tumbuh 23,3% secara tahunan (year on year/YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan pertumbuhan laba didukung oleh capaian dari pendapatan bunga bersih yang tumbuh 11,6% YoY menjadi Rp1,15 triliun. Pendapatan selain bunga tercatat sebesar Rp126,1 miliar atau tumbuh 57,0% YoY.

"Sehingga total pendapatan operasional mencapai Rp1,28 triliun atau naik 14,9% YoY," ujarnya dalam siaran pers, Senin (29/7/2024).

Kemudian, perseroan menghinpun dana pihak ketiga (DPK) yang didominasi oleh dana murah berupa giro dan tabungan dengan porsi current account saving account (CASA) sebesar 69,56% dan tumbuh 3,17 % YoY. Total dana pihak ketiga sampai Juni 2024 mencapai Rp31,6 triliun, tumbuh 15,06% YoY.

Bank BPD Bali juga membukukan peningkatan total kredit sebesar 7,28% YoY menjadi Rp22 triliun per Juni 2024. Dari penyaluran kredit tersebut, segmen UMKM mencapai porsi mencapai 50,6% atau sekitar Rp11,1 triliun dari total kredit perusahaan dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada level 1,32%.

Sejalan dengan penyaluran kredit itu, pertumbuhan aset sebesar 14,26% YoY atau mencapai Rp37,1 triliun. Rasio BOPO tercapai 65,95%, return on asset (ROA) 3,64%, return on equity (ROE) 28,24%, net interest margin (NIM) tercapai 6,64%, loan deposit ratio (LDR) 69,50%, dan CIR tercatat pada level 47,56%.

Sudharma menjelaskan kinerja positif Bank BPD Bali merupakan upaya untuk selalu berkontribusi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Salah satu langkah nyata adalah dengan terus menyalurkan kredit produktif dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku sektor wisata dan kreatif. “Bank BPD Bali selalu meningkatkan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah [UMKM] lokal Bali, serta melakukan segmentasi penerima kredit usaha rakyat [KUR], di antaranya sektor prioritas UMKM pertanian dan peningkatan digitalisasi,” jelas Sudharma.

Di samping fokus pada peningkatan pembiayaan pada UMKM, Bank BPD Bali juga mendukung program-program otoritas dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada anak-anak sekolah di seluruh Bali melalui program Goes to School.

Dalam kurun waktu Januari – Juni 2024 telah dilakukan edukasi dan literasi ke 301 sekolah PAUD, SD,SMP, dan SMA yang tersebar di seluruh Bali.

Bank BPD Bali juga berkomitmen untuk mendorong penguatan kewirausahaan untuk Masyarakat Bali, salah satunya dengan menggerakkan ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk berani merintis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan mengadakan Program Goes to Banjar.

Bank BPD Bali secara konsisten terus mengepakkan sayap bisnisnya dengan tetap menjaga kehati-hatian dan tata Kelola yang baik untuk memberikan kontribusi yang besar sebagai agen pembangunan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkanfamily officedapat berlokasi di Ibu Kota Negara (IKN). Adapun, maksud pemerintah membentuk family office adalah untuk menarik investasi dari orang-orang super kaya tersebut ke Indonesia.

Deputi Direktur Digitalisasi, Financial Center dan Transformasi Perbankan DPNP OJK Zulkifli Salim mengatakan family office dimaksudkan sebagai institusi yang mengelola kekayaan dan investasi bagi keluarga-keluarga kaya atau individu dengan kekayaan sangat tinggi (ultra high net worth individuals/UNHWI).

Dia mencontohkan kalangan orang super kaya tersebut seperti Bill Gates, Jeff Bezos hingga keluarga Louis Vuitton. Ketiganya memang masuk dalam lima besar orang terkaya di dunia.

“Beberapa orang super kaya itu, mereka punya family office di berbagai negara, uang yang dikelola [hingga] triliunan dolar AS. Nah, pemerintah itu ingin kira-kira menarik sekian persen dari dana mereka untuk investasi di Indonesia,” ujarnya dalam Power Talk yang dikutip Senin (29/7/2024).

Kata Zulkifli, saat ini regulator masih menunggu hasil keputusan final terkait hal tersebut. "Salah satunya kalau usulan kami nanti mungkin bisa kalau pemerintah mau dilakukan di Nusantara Financial Center (NFC), atau opsi-opsi lain yang sudah diutarakan pemerintah," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga mengatakan bahwa pendirian family office sendiri berpotensi menciptakan suatu permintaan baru terhadap instrumen keuangan di Indonesia.

Meski demikian, sejauh ini OJK masih terus mencermati untuk mendapat arahan lebih lanjut.

“Topik ini masih dibahas di internal pemerintah. Tentu pada gilirannya, [kami] mendukung langkah itu, setelah pemerintah menyiapkan dan memfinalisasi konsepnya,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (10/6/2024).

Mahendra mengatakan apabila usulan family office dianggap sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), tentunya OJK akan menyiapkan infrastruktur yang baik, mulai dari regulasi hingga pengawasannya.

“Tapi lagi-lagi ini masih tahap awal mengenai diskusi ini dan kami pada gilirannya akan merespons kalau sudah ada keputusan final mengenai ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Mahendra, konsep family office yang telah berada di beberapa negara, baik di kawasan dan negara maju bisa menjadi bahan kajian regulator dalam hal pembentukannya di Tanah Air.

“Sekali lagi, pada tahap ini tentu diskusi lebih lanjut akan dilakukan oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi nantinya,” ucapnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas aturan terkait pembentukan family office di Indonesia.

Beberapa hal yang dikaji diantaranya minimal dana yang harus ditempatkan, kewajiban investasi, dan jumlah tenaga kerja yang harus dipekerjakan.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa opsi terkait pemberian insentif perpajakan terkait dibentuknya family office.

Dia menyampaikan bahwa, selama ini pun, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance, termasuk insentif dalam rangka menarik investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Penjualan mobil listrik melaju kencang di tengah melesunya pasar otomotif domestik pada semester I/2024.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik secara wholesales mencapai 36.053 unit sepanjang semester I/2024. Angka tersebut naik 59,97% secara tahunan (year on year/yoy) dari 22.536 unit.

Meningkatnya penjualan kendaraan listrik turut dirasakan dampaknya oleh industri pembiayaan atau multifinance. Kucuran kredit terhadap kendaraan listrik pada semester I/2024 mengalir deras.

Misalnya saja, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance yang telah memberikan kredit kendaraan listrik sebanyak Rp178 miliar pada semester I/2024.

Kredit kendaraan listrik perseroan meningkat sebanyak 163,3% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Bisnis, Adira Finance telah menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik sebanyak Rp67,7 miliar pada semester I/2023.

“Hingga semester I/2024 pembiayaan kendaraan listrik tercatat naik signifikan menjadi sebesar Rp178 miliar,” kata Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani saat dihubungi Bisnis, belum lama ini (17/7/2024).

Namun demikian, porsi pembiayaan kendaraan listrik terbilang masih kecil apabila dibandingkan terhadap keseluruhan portofolio pembiayaan perusahaan. Adapun secara keseluruhan pembiayaan perseroan mencapai Rp20 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut masih didominasi oleh segmen otomotif mencapai 77%.

Gani mengatakan pihaknya melihat ada beberapa tantangan yang dihadapi pembiayaan kendaraan listrik antara lain harga kendaraan listrik yang relatif masih cukup mahal dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Kemudian, masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung kendaraan listrik seperti kurangnya pos-pos pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia.

“Harga jual kembali [resale value] pada kendaraan listrik masih belum ada kepastian mengingat pasarnya masih relatif baru dan sedikit,” ungkap Gani.

Namun demikian, Gani mengatakan Adira Finance melihat prospek pembiayaan baru kendaraan listrik dapat terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya konsep green living. Tidak hanya itu, tersedianya beragam merek kendaraan listrik, serta adanya insentif dari Pemerintah atas pembelian kendaraan listrik sehingga juga dapat menarik permintaan masyarakat.

“Adira Finance menargetkan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik hingga akhir tahun 2024 dapat meningkat sekitar 2x lipat dari pencapaian tahun 2023, sejalan dengan pertumbuhan pasar,” tandasnya.

Perusahaan multifinance di bawah Bank Mandiri, Mandiri Utama Finance (MUF) juga mencatat peningkatan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik pada semester I/2024.

Finance & Risk Management Director Mandiri Utama Finance Rully Setiawan menyebut penyaluran pembiayaan kendaraan listrik perseroan mencapai Rp361,6 miliar, yang mana naik 331% secara tahunan (year on year/yoy).

Namun demikian, Rully menyebut bahwa pembiayaan kendaraan listrik hanya berkontribusi 3% dari total keseluruhan pembiayaan perseroan. Meskipun kontribusinya kecil, perusahaan masih melihat ada ruang pertumbuhan yang besar.

“MUF melihat pembiayaan mobil listrik masih potensial untuk tumbuh seiring dengan kinerja penjualan mobil listrik secara nasional yang masih mencatatkan kenaikan," kata Rully kepada Bisnis.

Sampai dengan akhir 2024, Rully menyebut perseroan menargetkan kendaraan listrik bisa berkontribusi setidaknya 5%. Untuk mempercepat penetrasi pembiayaan mobil listrik, MUF akan gencar mempromosikan penggunaan kendaraan listrik kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi.

Selain itu, MUF juga menyiapkan promo-promo menarik yang dapat dimanfaatkan konsumen yang menggunakan layanan pembiayaan kendaraan listrik.

Tidak kalah moncer, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) atau CIMB Niaga Finance mencatatkan penyaluran terhadap kendaraan ramah lingkungan sebanyak Rp273,3 miliar pada semester I/2024. Angka tersebut meningkat 198% yoy dari sebelumnya Rp91,7 miliar pada semester I/2023.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman pun meyakini pembiayaan terhadap kendaraan ramah lingkungan dapat terus tumbuh. Terlebih penjualan kendaraan listrik juga meningkat yang mana membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan semakin tinggi, dan dapat dilihat juga dari antusiasme masyarakat kepada teknologi yang lebih maju dan hemat energi

“CNAF menargetkan pembiayaan baru untuk kendaraan ramah lingkungan sebesar Rp400 miliar sampai dengan akhir 2024,” kata Ristiawan.

Namun demikian, Ristiawan menyadari untuk saat ini ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian untuk kendaraan ramah lingkungan, terutama harga kendaraan Electric Vehicle (EV) yang relatif mahal serta nilai jual kendaraan EV karena belum terdapat pasar mobil second EV.

Namun, lanjut Ristiawan, perseroan juga melihat progres positif atas kesiapan infrastruktur untuk kendaraan ramah lingkungan seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum, sparepart dan service sudah berjalan dan bertambah banyak. Brand atau produsen otomotif juga sudah mulai meluncurkan berbagai macam produk.

“CNAF optimis pembiayaan kendaraan ramah lingkungan kedepannya akan terus bertumbuh seiring dengan perekonomian yang semakin pulih di Indonesia, di mana aktivitas masyarakat sudah kembali normal, mobilitas semakin tinggi serta kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga semakin tinggi,” tandas Ristiawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penjualan mobil listrik melaju kencang di tengah melesunya pasar otomotif domestik pada semester I/2024.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik secara wholesales mencapai 36.053 unit sepanjang semester I/2024. Angka tersebut naik 59,97% secara tahunan (year on year/yoy) dari 22.536 unit.

Meningkatnya penjualan kendaraan listrik turut dirasakan dampaknya oleh industri pembiayaan atau multifinance. Kucuran kredit terhadap kendaraan listrik pada semester I/2024 mengalir deras.

Misalnya saja, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance yang telah memberikan kredit kendaraan listrik sebanyak Rp178 miliar pada semester I/2024.

Kredit kendaraan listrik perseroan meningkat sebanyak 163,3% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Bisnis, Adira Finance telah menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik sebanyak Rp67,7 miliar pada semester I/2023.

“Hingga semester I/2024 pembiayaan kendaraan listrik tercatat naik signifikan menjadi sebesar Rp178 miliar,” kata Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani saat dihubungi Bisnis, belum lama ini (17/7/2024).

Namun demikian, porsi pembiayaan kendaraan listrik terbilang masih kecil apabila dibandingkan terhadap keseluruhan portofolio pembiayaan perusahaan. Adapun secara keseluruhan pembiayaan perseroan mencapai Rp20 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut masih didominasi oleh segmen otomotif mencapai 77%.

Gani mengatakan pihaknya melihat ada beberapa tantangan yang dihadapi pembiayaan kendaraan listrik antara lain harga kendaraan listrik yang relatif masih cukup mahal dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Kemudian, masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung kendaraan listrik seperti kurangnya pos-pos pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia.

“Harga jual kembali [resale value] pada kendaraan listrik masih belum ada kepastian mengingat pasarnya masih relatif baru dan sedikit,” ungkap Gani.

Namun demikian, Gani mengatakan Adira Finance melihat prospek pembiayaan baru kendaraan listrik dapat terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya konsep green living. Tidak hanya itu, tersedianya beragam merek kendaraan listrik, serta adanya insentif dari Pemerintah atas pembelian kendaraan listrik sehingga juga dapat menarik permintaan masyarakat.

“Adira Finance menargetkan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik hingga akhir tahun 2024 dapat meningkat sekitar 2x lipat dari pencapaian tahun 2023, sejalan dengan pertumbuhan pasar,” tandasnya.

Perusahaan multifinance di bawah Bank Mandiri, Mandiri Utama Finance (MUF) juga mencatat peningkatan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik pada semester I/2024.

Finance & Risk Management Director Mandiri Utama Finance Rully Setiawan menyebut penyaluran pembiayaan kendaraan listrik perseroan mencapai Rp361,6 miliar, yang mana naik 331% secara tahunan (year on year/yoy).

Namun demikian, Rully menyebut bahwa pembiayaan kendaraan listrik hanya berkontribusi 3% dari total keseluruhan pembiayaan perseroan. Meskipun kontribusinya kecil, perusahaan masih melihat ada ruang pertumbuhan yang besar.

“MUF melihat pembiayaan mobil listrik masih potensial untuk tumbuh seiring dengan kinerja penjualan mobil listrik secara nasional yang masih mencatatkan kenaikan," kata Rully kepada Bisnis.

Sampai dengan akhir 2024, Rully menyebut perseroan menargetkan kendaraan listrik bisa berkontribusi setidaknya 5%. Untuk mempercepat penetrasi pembiayaan mobil listrik, MUF akan gencar mempromosikan penggunaan kendaraan listrik kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi.

Selain itu, MUF juga menyiapkan promo-promo menarik yang dapat dimanfaatkan konsumen yang menggunakan layanan pembiayaan kendaraan listrik.

Tidak kalah moncer, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) atau CIMB Niaga Finance mencatatkan penyaluran terhadap kendaraan ramah lingkungan sebanyak Rp273,3 miliar pada semester I/2024. Angka tersebut meningkat 198% yoy dari sebelumnya Rp91,7 miliar pada semester I/2023.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman pun meyakini pembiayaan terhadap kendaraan ramah lingkungan dapat terus tumbuh. Terlebih penjualan kendaraan listrik juga meningkat yang mana membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan semakin tinggi, dan dapat dilihat juga dari antusiasme masyarakat kepada teknologi yang lebih maju dan hemat energi

“CNAF menargetkan pembiayaan baru untuk kendaraan ramah lingkungan sebesar Rp400 miliar sampai dengan akhir 2024,” kata Ristiawan.

Namun demikian, Ristiawan menyadari untuk saat ini ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian untuk kendaraan ramah lingkungan, terutama harga kendaraan Electric Vehicle (EV) yang relatif mahal serta nilai jual kendaraan EV karena belum terdapat pasar mobil second EV.

Namun, lanjut Ristiawan, perseroan juga melihat progres positif atas kesiapan infrastruktur untuk kendaraan ramah lingkungan seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum, sparepart dan service sudah berjalan dan bertambah banyak. Brand atau produsen otomotif juga sudah mulai meluncurkan berbagai macam produk.

“CNAF optimis pembiayaan kendaraan ramah lingkungan kedepannya akan terus bertumbuh seiring dengan perekonomian yang semakin pulih di Indonesia, di mana aktivitas masyarakat sudah kembali normal, mobilitas semakin tinggi serta kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga semakin tinggi,” tandas Ristiawan.

Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi investasi pada semester pertama 2024 menunjukkan indikasi perlambatan dibandingkan periode semester sebelumnya. Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), saldo bersih nilai investasi pada semester I/2024 tercatat sebesar 51,4%, turun dari 64,37% pada semester kedua 2023.

Survei tersebut juga mengungkap bahwa jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi pada semester I/2024 lebih rendah dibandingkan semester II/2023.

"Persentase responden SKDU yang menyatakan telah melakukan kegiatan investasi pada semester I/2024 tercatat sebesar 25,01%, lebih rendah dibandingkan semester sebelumnya yang mencapai 26,65%," tulis BI dalam laporan hasil SKDU, dikutip Senin (29/7/2024).

Secara rinci, realisasi investasi pada semester I/2024 meliputi mesin sebesar 30,09%, bangunan/pabrik 25,08%, dan alat angkut/transportasi 17,6%. Sebagian besar responden menyatakan bahwa investasi yang dilakukan adalah dalam bentuk investasi baru, mencapai 44,54%, serta kombinasi antara investasi baru dan penggantian sebesar 32,23%.

Untuk semester II/2024, persentase responden yang berencana melakukan investasi diperkirakan lebih rendah, yaitu sebesar 23,2%, turun dari semester I/2024. Beberapa faktor yang menghambat rencana investasi pada semester II/2024 menurut responden adalah masalah perizinan (20,55%), suku bunga (15,84%), dan infrastruktur (10,12%).

Meski demikian, pada kuartal II/2024, hasil SKDU BI mencatat kenaikan realisasi investasi dibandingkan kuartal sebelumnya, tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) investasi kuartal II/2024 sebesar 8,24%, lebih tinggi dibandingkan SBT 7,49% pada kuartal I/2024.

Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan kegiatan investasi terindikasi terutama pada lapangan usaha industri pengolahan dengan SBT sebesar 1,52%, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan SBT 0,55% untuk pembelian peralatan kantor, serta jasa pendidikan dengan SBT 0,55% untuk renovasi gedung.

Lebih lanjut, responden memperkirakan investasi tetap kuat dengan SBT 7,81%, meskipun tidak setinggi kuartal sebelumnya. Beberapa lapangan usaha yang tercatat tumbuh antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan SBT 1,23% untuk pembelian/perbaikan sarana produksi dan fasilitas pendukung, serta industri pengolahan dengan SBT 1,19% terutama untuk perbaikan mesin. Selain itu, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor juga tercatat tumbuh dengan SBT 0,66% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung, toko, dan fasilitas umum.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sejumlah pengembangan produk keuangan yang lebih luas dan inovatif dapat dilakukan oleh sederet bank yang berivestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun, saat ini pembangunan fisik Nusantara Financial Center (pusat keuangan) akan dimulai pada 2025.

Deputi Direktur Digitalisasi, Financial Center dan Transformasi Perbankan DPNP OJK Zulkifli Salim mengatakan bahwa sejauh ini fokus pemerintah masih kepada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Lebih lanjut, berbeda dengan sistem perbankan saat ini yang mengutamakan konsep commercial bank, nantinya di IKN akan diperkenalkan konsep universal bank.

“Kemudian structured product yang lebih luas, kalau sekarang hanya interest rate dan foreign exchange, nanti di sana perbankan yang berinvestasi bisa melakukan commodity hedging termasuk equity-based hedging, yang itu tidak dimungkinkan oleh bank yang tidak berivestasi di sana,” ujarnya dalam Power Talk yang dikutip Senin (29/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, lindung nilai atau sering disebut hedging adalah cara yang dilakukan untuk memitigasi risiko atau melindungi nilai dari fluktuasi pasar di mana inflasi, harga barang, kurs mata uang, dan suku bunga, dapat berpengaruh pada stabilitas pasar di masa yang akan datang.

Pada industri perdagangan berjangka komoditi, hedging atau lindung nilai juga digunakan pada mekanisme transaksi yakni dengan membeli atau menjual komoditi berdasarkan kontrak berjangka selama periode waktu tertentu untuk mengatasi risiko yang terjadi atas perubahaan harga pada pasar fisik (spot).

Selain itu Zulkifli menambahkan bahwa transaksi berbasis kripto juga menjadi pertimbangan regulator untuk bisa dibuka pertama kalinya di Financial Center IKN.

Sebagai informasi, konsep area yang ditetapkan sebagai konsentrasi layanan jasa keuangan serta pusat pengembangan teknologi dan layanan pendukung bidang jasa keuangan didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (PP IKN)

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memang menyebut pembangunan financial center nantinya akan “lebih liberal” demi menarik berbagai investasi dari negara lain.

Dian mengatakan keberadaan financial center diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan kesehatan sistem keuangan Indonesia, dalam merespon terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan secara global.