Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat adanya peningkatan tren akad kredit pemilikan rumah (KPR) yang dilakukan oleh perempuan.

BTN melaporkan telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengungkapkan bahwa tren akad KPR yang dilakukan perempuan makin meningkat.

"Di kami dengan sejuta rumah hari ini 32,5% akad KPR yang melakukan perempuan, kalau perempuan dulu tergantung calon suami, sekarang beli rumah sendiri," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam.

Selain perempuan, kini makin banyak kaum milenial, hingga pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan. Tercatat, sebesar 76,7% kaum milenial telah membeli rumah pertama.

Selanjutnya, realisasi KPR per pekerjaan sebanyak 90,3% dari sektor formal, dan sisanya dari informal yang menyalurkan Rp18 triliun.

“Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” kata Nixon.

Menurutnya, jika tidak ada program rumah subsidi, pekerja sektor informal akan menghadapi kesulitan besar untuk membeli rumah. Hal ini menunjukkan pentingnya program tersebut untuk membantu mereka memiliki tempat tinggal.

Selanjutnya, Nixon pun menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah mengurangi jumlah kantornya untuk mengakselerasi inklusi keuangan dan menciptakan sharing economy bagi masyarakat.

Berdasarkan data, jumlah kantor BRI pada September 2024 mencapai 7.594 kantor, angka tersebut menurun dibandingkan jumlah kantor pada tahun 2020 sebanyak 9.030 kantor.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI telah mengurangi sebagian jumlah kantornya dan mengalihkan layanan perbankannya melalui AgenBRILink.

“Layanan kantor yang ditutup kemudian dialihkan kepada para AgenBRILink yang tersebar di warung-warung”, ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (9/11/2024).

Menurut Sunarso, hal ini merupakan bagian dari transformasi BRI tahap kedua, yang disebut BRIvolution 2.0. Aspirasinya, BRI ingin menjadi “The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion”. Adapun, dalam fase ini inklusi menjadi kunci.

"Sebenarnya kita mengurangi jumlah kantor dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang kita kemas dalam rangka financial inclusion. Maka, AgenBRILink dimaksudkan untuk memastikan terjadinya sharing ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang secara inklusif melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, hasil riset BRI menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya digital. Hal ini lantaran masih lebih banyak yang menyukai layanan perbankan lewat agen.

"Bahkan, jangankan digital, ke bank saja masih enggan, masih lebih senang lewat warung-warung yang sifatnya dekat dengan rumah. Tapi intinya adalah masih butuh physical presence dan personal touch," jelas Sunarso.

Sunarso pun menggambarkan bahwa AgenBRILink persis layaknya layanan kantor cabang BRI, namun dalam bentuk agen. Agen-agen tersebut bisa berupa warung, toko kelontong, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat lebih luas, lebih dalam, dan lebih murah dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan tadi di wilayah-wilayah terutama yang tidak terjangkau oleh layanan bank secara formal.

Dirinya mengungkapkan, saat ini AgenBRILink terus bertumbuh dan jumlahnya sudah mencapai 1,022 juta agen di seluruh Indonesia pada tahun ini. Padahal, Sunarso mengingat pada tahun 2015, jumlah AgenBRILink masih sekitar 75.000.

Selanjutnya, AgenBRILink dinilai memiliki bisnis yang potensial, di mana pada tahun lalu, BRI menerima fee sebesar Rp1,5 triliun. Sementara itu, agen sendiri menerima sekitar dua kali lipat dari fee yang diterima BRI tersebut, mengingat porsi fee yang diterima mereka memang lebih besar daripada yang diterima oleh BRI. Alhasil, diperkirakan AgenBRILink di seluruh Indonesia meraup sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.

Dengan demikian, ini memperkuat bukti bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang butuh layanan secara fisik. Tercatat, volume transaksi lewat AgenBRILink selama 2023 tembus Rp1.427 triliun. Sementara tahun ini, volume transaksi AgenBRILink hingga September 2024 saja sudah mencapai Rp1.170 triliun.

"Itulah kehadiran BRI dengan agen dengan merelakan menutup sebagian cabang-cabangnya dan bisa tetap melayani masyarakat justru lebih dalam, lebih luas, dan kemudian lebih menjangkau masyarakat lebih banyak. Dan ternyata transaksi lewat warung-warung itu volumenya sangat besar,” tandas Sunarso.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat volume transaksi valuta asing (valas) di Livin' by Mandiri mencapai Rp1,2 triliun hingga akhir kuartal III/2024.

Realisasi itu meningkat signifikan yakni hingga 214% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

Tercatat, rata-rata harian volume transaksi dari transfer valasremittancepada kuartal III/2024 mencapai Rp13,7 miliar, meningkat 62% dari rata-rata harian volume penjualan kuartal II 2024 yang sebesar Rp8,3 miliar.

Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto mengatakan Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi nasabah dalam bertransaksi secara global dengan memperluas layanan transfer valas melalui aplikasi Livin' by Mandiri.

Guna meningkatkan layanan bagi nasabah, Bank Mandiri menambahkan tujuh mata uang baru pada fitur transfer luar negeri meliputi Yen Jepang (JPY), Won Korea (KRW), Ringgit Malaysia (MYR), Franc Swiss (CHF), Dirham Uni Emirat Arab (AED), Dong Vietnam (VND), Peso Filipina (PHP).

“Melalui inovasi ini, nasabah dapat melakukan transfer ke luar negeri dalam 17 mata uang asing yang mencakup hingga 180 negara, termasuk layanan pengiriman USD ke seluruh dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Dengan penambahan tujuh mata uang baru, nasabah memiliki lebih banyak opsi untuk melakukan transaksi, terutama bagi yang sering berhubungan dengan mitra bisnis atau keluarga di luar negeri.

Dirinya menjelaskan bahwa penambahan mata uang asing ini adalah langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang aktif dalam transaksi lintas negara. Melalui pengembangan ini, Bank Mandiri berharap dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang lebih bagi nasabah.

"Inovasi ini adalah bagian dari komitmen Bank Mandiri menghadirkan Solusi Pasti Valuta Asing yang lengkap untuk terus beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan finansial nasabah terutama dalam hal transaksi secara global," katanya.

Selain proses kirim uang ke luar negeri dan antar Bank Mandiri yang mudah dalam satu aplikasi melalui Livin’ by Mandiri, nasabah juga dapat menikmati kurs kompetitif dan biaya transfer yang murah.

Dengan sistem yang efisien, dana dapat diterima secara real-time (untuk mata uang tertentu), menjadikan layanan ini sangat tepat bagi nasabah yang membutuhkan kecepatan dalam bertransaksi.

Harapannya, lanjut Aquarius, dengan perluasan jangkauan mata uang asing untuk transaksi valas ini, Bank Mandiri dapat secara aktif mendukung nasabah menghadapi berbagai tantangan di pasar global serta memberikan akses yang lebih luas dan mudah untuk memenuhi kebutuhan transaksi di seluruh dunia.

Sebagai tambahan informasi, sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Hingga kuartal III/2024, pengguna aplikasi Livin' by Mandiri menembus angka 27,6 juta pengguna, naik 32% YoY.

Adapun, dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri telah mencapai Rp2.940 triliun dengan frekuensi transaksi 2,7 miliar transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank BCA Syariah meraup laba bersih Rp133,41 miliar per September 2024, tumbuh 12,2% secara tahunan (year on year/YoY). Seperti disampaikan sebelumnya, pada tahun lalu laba BCA Syariah mencapai Rp118,9 miliar per September 2023.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip pada Jumat (8/11/2024), anak usaha PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan setelah distribusi bagi hasil sebesar 9,8% hingga mencapai Rp552,25 miliar pada bulan kesembilan tahun ini.

Pendapatan dari bagi hasil musyarakah mencapai Rp372,1 miliar per kuartal III/2024, tumbuh 16,57% dari Rp319,21 miliar per kuartal III/2023. Laju pertumbuhan tertinggi ada pada pendapatan sewa yang dengan persentase 110,43% hingga mencapai Rp65,15 miliar pada September 2024.

Dari fungsi intermediasi, BCA Syariah telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp10,43 triliun, naik signifikan 32,8% dari level Rp7,85 triliun pada periode sama tahun lalu.

Alhasil, aset bank turut terkerek naik sebesar 12,95% dari Rp13,36 triliun pada September 2023 menjadi Rp15,09 triliun pada September 2024.

Dari segi pendanaan, himpunan dana pihak ketiga (DPK) BCA Syariah juga tumbuh 13,88% secara tahunan. DPK pada kuartal III/2023 tercatat senilai Rp10,04 triliun, sementara pada kuartal III/2024 telah mencapai Rp11,43 triliun.

Deposito masih menjadi pendorong utama DPK BCA Syariah sejauh ini. Simpanan berjangka tersebut mencapai Rp7,21 triliun, tumbuh 13,01% YoY dibanding Rp6,38 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Terkait rasio kinerja, BCA Syariah mampu memperkecil rasio pembiayaan bermasalah (non-performing finance/NPF) gross dari 1,91% pada September 2023 menjadi 1,37% pada September 2024. NPF nett juga terjaga pada angka 0,09%.

Rasio profitabilitas BCA Syariah membaik jika dilihat dari tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) yang naik tipis, dari 1,59% pada September 2023 menjadi 1,64% pada September 2024. ROA mencerminkan kemampuan bank dalam mendayagunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan.

Tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) BCA Syariah juga naik dari 5,34% pada September 2023 menjadi 5,76% pada September 2024. Hal ini mencerminkan kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih melalui modalnya meningkat.

Namun demikian, terdapat kenaikan dalam rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dari 76,93% menjadi 80,05%. Rasio BOPO yang tinggi menjadi indikasi tidak efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara ihwal terdapat 22 penyelenggara fintech P2P lending alias pinjaman online (pinjol) yang memiliki kredit macet (TWP90) di atas 5%.

Sekjen AFPI Tiar Karbala mengatakan bahwa perlu dipahami fintech lending pada dasarnya memang melayani segmen dengan profil risiko yang cenderung tinggi.

"Kondisi ekonomi yang melambat, kenaikan tingkat inflasi, serta perubahan kondisi finansial pribadi peminjam dapat mengurangi daya beli masyarakat dan membuat pembayaran cicilan menjadi lebih sulit," kata Tiar kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mengatasi situasi ini, Tiar menjelaskan penyelenggara P2P lending anggota AFPI melakukan proses penilaian kredit menggunakan data dan model yang lebih canggih untuk mengidentifikasi risiko kredit.

"Kami juga membagi portofolio pinjaman ke berbagai segmen peminjam dan sektor usaha untuk mengurangi risiko konsentrasi, serta mengadopsi strategi penagihan yang lebih efektif dan efisien," kata Tiar.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan OJK telah memberikan surat peringatan kepada 22 penyelenggara P2P lending yang mencatatkan TWP90 di atas 5% dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

"OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank HSBC Indonesia membeberkan strategi dalam menjaga dana kelolaan nasabah kaya alias segmen affluent di tengah sentimen politik hingga ekonomi global.

Head of Networks Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja mengatakan bahwa selama ini, pendekatan yang dilakukan perseroan dalam wealth management berorientasi pada alokasi aset nasabah.

“Jadi tidak masuk ke salah satu instrumen [investasi] secara berlebihan, tetapi membagi sesuai dengan tingkat risiko dari masing-masing nasabah,” katanya kepada wartawan di HSBC Learning Center, Jakarta Selatan baru-baru ini (7/11/2024).

Dia memaparkan, alokasi dilakukan dengan memperhatikan porsi pada instrumen ekuitas, pendapatan tetap (fixed income), hingga instrumen pasar keuangan.

Jika masing-masing instrumen itu dikelola dengan baik, dirinya menyebut bahwa nasabah tak perlu terlampau khawatir atas dinamika politik maupun ekonomi yang terjadi.

Ketika ditanya perihal sentimen kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) 2024 terhadap bisnis wealth management, Sumirat enggan berkomentar terlalu dini. Pihaknya masih melihat perkembangan dari situasi itu dalam beberapa hari ke depan.

“Kalau misalnya suku bunga The Fed [bank sentral AS] turun terus, kan otomatis seharusnya ada money flow ke Indonesia,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, dia menyebut bahwa jumlah dana kelolaan nasabah affluent HSBC Indonesia tumbuh lebih dari Rp10 triliun per kuartal III/2024.

Angka itu terdorong oleh segmen nasabah kaya yang juga tumbuh dobel digit, mencapai kisaran 72.000 nasabah hingga bulan kesembilan tahun ini.

“Saya pikir dibandingkan kompetitor, kita yang palimg leading di pertumbuhan wealth management, baik dalam hal AUM [asset under management] maupun dari revenue growth,” pungkasnya.

Adapun, berdasarkan laporan keuangannya, HSBC Indonesia telah menghimpun dana pihak ketiga atau DPK sebesar Rp87,88 triliun pada semester I/2024.

Jumlah tersebut terdiri dari giro sebesar Rp37,42 triliun, tabungan Rp14,28 triliun, serta deposito senilai Rp36,18 triliun. Total aset perseroan pun mencapai Rp136,36 triliun per paruh pertama tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memprediksi pendapatan premi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit linked di industri asuransi jiwa belum mencapai titik balik pada tahun ini. Meskipun data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan bahwa premi unit linked sudah menunjukan pertumbuhan 2% sepanjang 2024.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyebut meski mulai positif, premi unit linked masih menunjukan kontraksi 13,8% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp36,68 triliun. Capaian ini berdasarkan data AAJI untuk periode Januari hingga Juni 2024.

“Walaupun ada indikasi perbaikan, pendapatan premi PAYDI belum bisa dikatakan mencapai titik balik. Industri asuransi perlu terus melakukan berbagai penyesuaian agar kinerja PAYDI dapat pulih dan tumbuh lebih baik ke depannya,” kata Togar saat dihubungi Bisnis pada Kamis (7/11/2024).

Togar mengakui masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi perusahaan asuransi jiwa terkait dengan unit linked. Salah satu tantangan utama dalam memasarkan unit linked adalah memastikan pemahaman konsumen yang memadai terhadap produk ini.

“Kurangnya pemahaman dapat mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis dan menyebabkan ketidakpuasan. Maka dari itu, edukasi yang komprehensif dan informasi yang transparan sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat dan risiko PAYDI,” kata Togar.

Selain itu, daya beli masyarakat yang melemah juga menjadi tantangan dalam pemasaran produk unit linked, mengingat premi produk ini cenderung lebih tinggi dibandingkan produk tradisional karena adanya biaya pengelolaan investasi. “Untuk mengatasi hal ini, perusahaan berinovasi agar PAYDI lebih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan masyarakat luas,” kata Togar.

Dia menambahkan bahwa prospek unit linked ke depan pun akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi makro maupun perilaku konsumen. Namun, dengan adanya penyempurnaan regulasi dari OJK, lanjut dia, unit linked tentu menjadi produk yang lebih aman dan menarik di masa mendatang.

“Untuk tetap relevan, perusahaan asuransi terus mengembangkan produk PAYDI agar sesuai dengan kebutuhan konsumen, antara lain melalui inovasi seperti penyesuaian biaya, fleksibilitas investasi, dan penambahan fitur baru sesuai aturan OJK. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik PAYDI di masa mendatang,” katanya.

Per Juni 2024, AAJI mencatat produk tradisional mulai mendominasi pangsa pasar asuransi jiwa dengan total premi Rp51,81 triliun atau sekitar 58,6% dari keseluruhan premi, sementara unit linked berkontribusi sebesar Rp36,68 triliun atau sekitar 41,4%. Secara proporsi, perbedaan antara produk tradisional dan PAYDI tidak terlalu signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) memperkirakan momen liburan akhir tahun menjadi faktor positif bagi perusahaan dalam memasarkan produk asuransi perjalanan.

Presiden Direktur Tugu Insurance Tatang Nurhidayat menjelaskan saat ini produk asuransi perjalanan yang dipasarkan bersumber dari asuransi perjalanan untuk haji dan umrah (t travella syariah). Produk ini meningkat penggunaan seiring momen umrah di libur akhir tahun.

"Pertumbuhan premi asuransi perjalanan syariah (t travella syariah) per September 2024 menunjukan pertumbuhan yang positif dengan peningkatan sebesar 70% dari periode yang sama dibandingkan tahun sebelumnya," kata Tatang kepada Bisnis, dikutip Jumat (8/11/2024).

Untuk menggarap segmen pasar tersebut, Tatang menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Tugu Insurance adalah dengan mengoptimalkan kerja sama yang dilakukan dengan para strategic partners. Kerja sama ini dilakukan dengan asosiasi travel agent umroh, serta kerja sama dengan berbagai perusahaan penyelenggara ibadah umrah di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Tugu Insurance juga terus melakukan inovasi digital untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan.

"Tentunya dengan layanan penerbitan polis yang cepat, serta proses klaim yang simpel, Tugu Insurance percaya penjualan asuransi perjalanan akan mencapai target yang diharapkan," kata Tatang.

Selain masyarakat yang berangkat untuk tujuan ibadah, Tatang menjelaskan masyarakat yang bepergian untuk perjalanan liburan di akhir tahun nanti juga akan menjadi peluang pasar bagi asuransi perjalanan milik Tugu.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi peningkatan perjalanan domestik sebesar 29,31% year on year (yoy) dan perjalanan internasional 20,93% yoy per Agustus 2024.

"Karena intensitas masyarakat dalam melakukan perjalanan akan meningkat, baik domestik maupun internasional, tentunya Tugu Insurance optimis ini akan berpengaruh pada penjualan produk perjalanan dari Tugu Insurance yaitu t travella," kata Tatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank menengah yang dikendalikan oleh investor dari negara Asean, telah merilis laporan kinerja mereka hingga periode kuartal III/2024. Hasilnya, beberapa di antaranya mencetak pertumbuhan tahunan dobel digit hingga 25%.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan kinerja bank besutan investor Asean di Indonesia secara umum masih variatif, sebagian mencatatkan kinerja yang bertumbuh, tetapi adapula yang tertekan karena kenaikan pembentukan CKPN.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pers mengapresiasi program BRI Fellowship Journalism 2025. Wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya menyambut baik program yang berkelanjutan ini untuk meningkatkan kompetensi jurnalis di Indonesia.

"Harapannya ini menambah keilmuan rekan-rekan jurnalis. Semakin profesional dalam membuat karya jurnalistik. Memberikan informasi yang berkualitas, benar dan baik," kata Agung, Senin (4/11).

Dia mengatakan, jenjang pendidikan yang lebih baik akan berdampak pada karier para jurnalis. Memberikan peluang untuk berkompetisi, meningkatkan kompetensi dan berprestasi. Ujungnya, iklim media di Indonesia semakin sehat terkait pemberitaan.

"Apa yang dilakukan BRI dalam kurun 5 tahun ini menjadi langkah konkret kepedulian. Harapannya teman-teman BUMN yang lain ke depan juga punya kepedulian yang sama," tutur Agung.

BRI Fellowship Journalism merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk meraih beasiswa pendidikan S2.

Pada kesempatan terpisah Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa BRI Fellowship Journalism adalah program komprehensif yang melibatkan jurnalis dengan berbagai tahapan kegiatan seperti training, pembelajaran singkat tentang dunia jasa keuangan dan selanjutnya berkesempatan mendapatkan beasiswa dari BRI Peduli untuk melanjutkan studi di jenjang Strata 2 (S2).

“Kami berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu para jurnalis meraih pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia”, ungkap Hendy.

Program ini telah dilaksanakan 5 kali, dan BRI Fellowship Journalism 2025 merupakan pelaksanaan yang ke-6.

Agung mengatakan bahwa dalam program ini BRI bekerja sama dengan Dewan Pers. Beasiswa S2 dari BRI ini ditujukan untuk jurnalis yang masih aktif di media yang sudah diverifikasi Dewan Pers dan memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Wartawan Muda.

Pembukaan pendaftaran BRI Fellowship Journalism ini berlangsung hingga 30 November 2024. Adapun informasi dan syarat pendaftaran program BRI Fellowship Journalism ini dapat diakses melalui website resmi BRI: https://bri.co.id/fellowshipjournalism

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5% per September 2024. Jumlah ini setara 22,68% pemain. Meski secara jumlah, kredit macet di pinjol relatif turun yakni menjadi 2,38% dari 2,82% pada periode yang sama tahun lalu.

Terkait dengan hal tersebut, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai ada tiga hal yang mempengaruhi masih banyaknya penyelenggara yang berkutat pada masalah kredit macet.

“Pertama adalah credit scoring yang digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan bayar yang sebenarnya dari calon borrower,” kata Huda kepada Bisnis pada belum lama ini (6/11/2024).

Selama ini, Huda bilang, di sektor produktif pun penghitungan credit scoring masih menggunakan data alternatif. Oleh sebab itu, diharapkan integrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK oleh pemain fintech P2P lending dapat segera dilakukan. Hal tersebut sebagai strategi untuk penyaring debitur yang buruk.

Kedua, Huda menyebut, ketiadaan opsi asuransi kredit sektor produktif juga menjadi penyebab. Padahal, saat ini sebagian besar debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena plafon yang ditawarkan maksimal Rp2 miliar.

“Harusnya ada opsi asuransi kredit dan dijadikan sebagai salah satu value dalam credit scoring serta ditampilkan di halaman borrower sehingga lender bisa mengetahui apakah calon borrowernya mempunyai asuransi atau tidak,” katanya.

Ketiga, Huda melihat bahwa sektor produktif memiliki risiko kredit macet lebih tinggi. Dia mencatat data kredit macet untuk badan usaha juga mengalami peningkatan dan secara agregat lebih dari 5%. Sedangkan untuk kredit macet perorangan mencapai 2%.

“Artinya untuk sektor produktif mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumtif. Hal ini yang menyebabkan platform P2P Lending lebih memilih menyalurkan ke sektor konsumtif, selain pangsa pasarnya juga lebih besar sektor konsumtif,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pegadaian (Persero) mengungkap produk berbasis gadai mendominasi bisnis perusahaan dalam menghasilkan cuan. Segmen gadai sendiri menyumbang 80% aktivitas pinjaman yang diberikan perusahaan.

Tercatat, outstanding loan produk berbasis gadai sampai dengan Agustus 2024 mencapai Rp68,41 triliun atau naik 25,11% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp57,11 triliun.

Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, mengatakan selain itu bisnis non gadai seperti pembiayaan mikro, pembiayaan multiguna dan cicilan emas juga masih menjadi penopang utama bisnis Pegadaian. Dia menyebut pada produk berbasis gadai, Pegadaian memiliki beragam fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Selain gadai emas yang sudah cukup familiar di masyarakat, Pegadaian juga menerima barang jaminan elektronik, efek, serta tas dan jam tangan [luxury] sebagai barang jaminan,” kata Ferdian kepada Bisnis kepada belum lama ini (4/11/2024).

Walaupun terbilang baru, lanjut Ferdian, gadai elektronik, gadai efek dan gadai luxury cukup berkontribusi terhadap kinerja perusahaan. Segmen tersebut diharapkan terus mengalami kenaikan sebagai alternatif selain gadai emas untuk meraih segmen pasar baru di bisnis gadai.

“Tidak hanya pada bisnis gadai, produk non-gadai Pegadaian juga turut meningkat, seperti cicil perhiasan, cicil kendaraan, dan lainnya,” imbuh Ferdian.

Adapun bisnis non-gadai berkontribusi sebesar Rp13,45 triliun atau naik 29,13% dari posisi tahun lalu. Ferdian berharap produk-produk non gadai dapat menjadi produk komplementer dan sebagai pendorong bisnis inti sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai.

Dalam bisnis utama, terdiri dari produk pinjaman gadai dan pinjaman non gadai, serta bisnis pendukung terdiri dari berbagai layanan jasa. Terdapat 19 produk konvensional dan syariah yang ditawarkan oleh Pegadaian, dengan 57 fitur turunan dari berbagai produk tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman Gadai:

1. Gadai Emas

2. Gadai Tabungan Emas

3. Gadai Non Emas

4. Gadai Efek

5. Gadai Kendaraan

6. Pembiayaan Porsi Haji

7. Pembiayaan Wisata Religi

Pinjaman Non Gadai:

1. Pinjaman Usaha

2. Pinjaman Serbaguna

3. Gadai Sertifikat

4. Cicil Emas

5. Cicil Kendaraan

Layanan Jasa:

1. Jasa Taksiran

2. Jasa Sertifikasi

3. Jasa Titipan

4. Safe Deposit Box

5. Tabungan Emas

6. Jasa Pembayaran Online

7. Jasa Pengiriman Uang