Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya karena urusan permodalan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengakui cukup banyak pelaku asuransi yang memiliki modal terbatas. Menurutnya sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada 2026 dan 2028. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 tahun 2023, terdapat ketentuan mengenai ekuitas yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi.

Tahap pertama, yang harus dipenuhi pada 31 Desember 2026, perusahaan asuransi konvensional harus memiliki ekuitas sebesar Rp250 miliar, sementara perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar. Pada tahap kedua, yaitu 31 Desember 2028, perusahaan asuransi akan dibagi dalam dua kelompok berdasarkan ekuitas mereka, yaitu Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE).

Perusahaan asuransi konvensional di KPPE 1 harus memiliki ekuitas Rp500 miliar, sementara di KPPE 2 sebesar Rp1 triliun. Untuk asuransi syariah, ekuitas minimum ditetapkan sebesar Rp200 miliar untuk KPPE 1 dan Rp500 miliar untuk KPPE 2. Perbedaan antara KPPE 1 dan KPPE 2 adalah bahwa KPPE 1 hanya menyediakan produk asuransi sederhana, sementara KPPE 2 mencakup semua produk asuransi, termasuk PAYDI (Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi).

“Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untukmengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan ataukemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, Ogi tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan dua perusahaan tersebut.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut pihaknya belum menerima informasi terkait dengan hal tersebut. Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan belum ada anggotanya yang melaporkan rencana pengembalian izin usaha.

“Saya belum ada informasi mengenai hal tersebut [perusahaan yang ingin mengembalikan izin,” kata Budi saat dihubungi Bisnis pada Kamis (12/9/2024).

Budi mengatakan bahwa aturan peningkatan ekuitas pun menjadi perhatian sendiri bagi asosiasi. Bahkan pihaknya tengah menyusun kajian dan usulan ke regulator terkait peluang merger bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang masih kesulitan dengan pemenuhan ekuitas pada 2026 dan 2028.

“Usulannya ke regulator masih on proses,” katanya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwyanto pun mengamini dampak dari rencana penambahan ekuitas berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan konsolidasi.

“Kalau tidak bisa memenuhi sendiri, maka pilihannya adalah konsolidasi dengan perusahaan asuransi lainnya," kata Bern kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, dia menilai bahwa bukan tanpa tantangan untuk melakukan merger serta akuisisi. Terlebih DNA setiap perusahaan asuransi berbeda, dan dapat menimbulkan masalah baru alih-alih menjadi lebih baik.

Bern melihat bahwa yang terpenting sekarang adalah memperbaiki kondisi market industri asuransi umum agar lebih kondusif. Dengan membaiknya kondisi market, menurut dia, industri asuransi umum otomatis dapat menghasilkan profit yang lebih besar sehingga akan meningkatkan ekuitas masing-masing perusahaan asuransi.

“Dampak positif lainnya, dengan membaiknya kondisi market akan menjadi salah satu pendorong tumbuh dan sehatnya industri ini," imbuh Bern.

Bern menambahkan perusahaan asuransi juga membutuhkan waktu untuk penguatan ekuitas. Terlebih di saat yang sama industri asuransi umum juga dimandat harus menerapkan PSAK 117 yang merupakan adopsi dari IFRS 17 pada 2025.

Belum lagi, amanat dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023 yang mewajibkan perusahaan asuransi wajib mempekerjakan satu orang aktuaris sebagai aktuaris perusahaan yang memimpin fungsi aktuaria. Bern menegaskan, pada dasarnya asosiasi mendukung rencana OJK dalam upaya menguatkan industri dan daya saing asuransi dengan meningkatkan persyaratan ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi existing.

“Namun persyaratan ekuitas minimum sebaiknya mempertimbangkan dua tahun buku setelah penerapan PSAK 117 yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025, sehingga kita bisa dapat bersama melihat dampaknya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi tanggapan terkait RPOJK UMKM yang tidak memuat kewajiban baik bagi bank ataupun non-bank untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit.

Sebagaimana diketahui, pada awal tahun 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sempat meminta penyaluran kredit ke usaha kecil mesti dikebut.

Saat itu, Jokowi memaparkan saat ini baru 19% saja dukungan kredit perbankan ke UMKM dari total penyaluran kredit secara keseluruhan. Adapun, target yang dipatok untuk penyaluran ke segmen ini sebesar 30%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa aturan tersebut masih berupa draft.

Meskipun demikian, dia optimistis bahwa tujuan untuk meningkatkan kredit UMKM dapat tercapai, bahkan melampaui target, asalkan rencana bisnis bank (RBB) ditetapkan dengan baik.

“Karena pegangannya itu adalah rencana bisnis bank. Bukan memikirkan apa yang akan terjadi secara agregat, tetapi justru secara individual bank, mereka punya kapasitas untuk terus meningkatkan [kredit UMKM],” ujarnya saat ditemui di DPR, Selasa (10/9/2024).

Pada saat yang sama, Dian juga menegaskan bahwa OJK bakal memainkan peran yang lebih menonjol, di mana OJK berfungsi sebagai pusat data dan analisis untuk UMKM sekaligus kajian tentang model bisnis UMKM.

“Nanti akan ada satuan kerja baru di OJK untuk mendukung pengembangan kredit UMKM ini secara lebih baik lagi,” ungkapnya.

Beberapa hal yang diatur dalam rancangan ketentuan ini, yakni soal penyusunan skema khusus untuk penyaluran/pembiayaan kepada UMKM, pemanfaatan dukungan perangkat penilaian kredit (credit scoring), serta evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit/marjin pembiayaan UMKM.

Selain itu, diatur pula kewajiban bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta pengembangan kompetensi SDM internal LJK untuk mendukung pemberian akses pembiayaan UMKM.

Kata Dian, diharapkan melalui RPOJK ini dapat meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan pemberdayaan UMKM.

Untuk diketahui, RPOJK UMKM sendiri merupakan amanat UU P2SK yang juga bertujuan mendorong LJK (Bank dan LJK Non-Bank) untuk dapat memberikan kemudahan terkait akses pembiayaan, termasuk penjaminan pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat, dan mampu bersaing.

Dengan demikian, aturan ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

“Adapun dalam RPOJK UMKM ini tidak terdapat kewajiban bagi LJK untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit,” ujar Dian.

Dalam draft Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, terdapat beberapa ketentuan.

Pasal 2 misalnya menyebutkan bahwa lembaga jasa keuangan perlu mendorong pemberian akses pembiayaan kepada UMKM yang lebih mudah.

Sementara yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Lalu, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan wajib memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Contoh kegiatan yang termasuk dalam kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM yaitu pemberian persyaratan yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, dan evaluasi tingkat suku bunga atau imbal hasil dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM serta pemberian edukasi kepada pelaku UMKM dalam rangka mendorong literasi pelaku UMKM terkait dengan pembiayaan atau akses pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA — ANZ Group Holdings Ltd., grup usaha finansial global yang berbasis di Australia, mengalihkan fokus bisnis ke sejumlah negara, seperti India, China dan Vietnam.

Sejalan dengan itu, ANZ mulai mengurangi porsi bisnis di sederet negara lain terutama di Indonesia, Malaysia dan Hong Kong.

Bisnis.com, JAKARTA — ANZ Group Holdings Ltd., grup usaha finansial global yang berbasis di Australia, mengalihkan fokus bisnis ke sejumlah negara, seperti India, China dan Vietnam.

Sejalan dengan itu, ANZ mulai mengurangi porsi bisnis di sederet negara lain terutama di Indonesia, Malaysia dan Hong Kong.

Bisnis.com, JAKARTA -- Industri Peer-to-Peer (P2P) lending di Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk memperkuat permodalan sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini menetapkan persyaratan ekuitas minimum yang harus dipenuhi secara bertahap.

Dalam aturan yang diteken pada 29 Juni 2022 tersebut, penyelenggara P2P lending diwajibkan memiliki ekuitas minimal Rp12,5 miliar. Tahap pertama, mereka harus mencapai ekuitas minimal Rp2,5 miliar dengan batas waktu hingga 29 Juni 2023. Tahap kedua, ekuitas minimal Rp7,5 miliar ditetapkan dengan tenggat waktu 29 Juni 2024, sementara pada tahap terakhir, ekuitas minimal harus mencapai Rp12,5 miliar pada 29 Juni 2025.

Atas rencana OJK itu, salah satu penyelenggara P2P lending, Akseleran, mengaku telah memiliki strategi lain untuk memenuhi ketentuan modal tanpa perlu melakukan merger.

"Konsolidasi bisa dilakukan jika ada sinergi yang tercipta, tetapi saat ini kami belum berfokus ke arah itu," ujar Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas saat dihubungi Bisnis pada Rabu (11/9/2024).

Ivan menyebut bahwa P2P lending dapat mengandalkan investor strategis untuk memperkuat modal, asalkan waktu dan kebutuhan tepat. Namun, Akseleran lebih mengandalkan profit bulanan untuk memenuhi ketentuan modal. "Ekuitas kami sudah sesuai dengan POJK 10/2022. Selain itu, kami sudah profitable, jadi setiap bulan ekuitas kami terus naik," tambahnya.

Ivan juga menargetkan pertumbuhan pendapatan Akseleran di kisaran 5-10% tahun ini. "Kami memproyeksikan pendapatan sekitar Rp80 miliar dengan keuntungan sekitar Rp15 miliar," jelasnya.

Langkah-langkah pemenuhan modal ini menjadi kunci penting bagi keberlanjutan industri P2P lending di tengah persaingan yang semakin ketat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penyaluran perusahaan pembiayaan atau multifinance pada 2024 tumbuh 10%-12%. Untuk mengejar target tersebut, perusahaan pembiayaan dihadapkan oleh tantangan penurunan daya beli masyarakat dan tingkat suku bunga.

Direktur Utama PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN) Harjanto Tjitohardjojo mengatakan untuk mencapai target tersebut pihaknya berupaya mengoptimalkan jaringan pemasaran di seluruh cabang dan meningkatkan kerja sama dengan grup dan induk Perseroan.

"Kami juga melakukan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta optimalisasi proses bisnis yang akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan debitur," kata Harjanto kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Adapun sampai 30 Juni 2024, piutang pembiayaan konsumen bruto yang dicatatkan Clipan Finance mencapai Rp11,06 triliun, terdiri dari piutang pembiayaan multiguna Rp8,41 triliun, investasi Rp2,22 triliun, dan modal kerja Rp429,91 miliar.

Piutang pembiayaan konsumen ini tumbuh 3,11% dibanding capaian pada Desember 2023 sebesar Rp10,73 triliun.

Harjanto mengatakan tantangan perusahaan pembiayaan tahun ini cukup kompleks, antara lain seperti tingkat suku bunga BI rate yang berada di posisi 6,25% per 21 Agustus 2024, yang naik sekali pada 2024 ini dari posisi sebelumnya 6% pada 20 Maret 2024.

"Namun, hal tersebut tidak membuat Perseroan meningkatkan suku bunga jual agar tetap menjaga tingkat kompetisi di pasar," sambungnya.

Faktor lainnya adalah penurunan daya beli masyarakat. Dia menilai, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan pendapatan yang cenderung stagnan berimbas pada lemahnya daya beli masyarakat. "Sehingga permintaan untuk pembiayaan, terutama barang konsumtif seperti kendaraan jadi turun," kata Harjanto.

Adapun OJK mencatat pertumbuhan piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan pada Juli 2024 kembali tumbuh 10,53% yoy menjadi Rp494,10 triliun.

Sementara itu, aset perusahaan pembiayaan juga meningkat 9,73% yoy menjadi Rp576 triliun dan sumber pendanaan tumbuh 12,85% yoy menjadi Rp381,36 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kesiapan industriasuransi dan multifinance dalam menghadapi dampak perubahan ekonomi usai pergantian ke pemerintahan baru.

Presiden Joko Widodo diketahui akan pensiun pada Oktober tahun ini dan digantikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyebut bahwa industri multifinance siap menghadapi perubahan tersebut.Menurutnya itu tecermin dari beberapa parameter keuangan yang tumbuh positif pada posisi Juli 2024.

“Pertama aset [perusahaan pembiayaan] meningkat sebesar 9,73% secara tahunan [year on year/yoy] menjadi Rp576 triliun,” kata Agusman dalam jawaban tertulis dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Di sisi lain, piutang pembiayaan juga tumbuh sebesar 10,53% yoy menjadi Rp494,10triliun. Kemudian, sumber pendanaan meningkat sebesar 12,85% yoy menjadi Rp381,36 triliun.

Dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri lembaga pembiayaan, kata Agusman,saat ini OJK juga sedang memfinalisasi penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Lembaga Pembiayaan yang merupakan turunan dari Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Agusman mengatakan RPOJK ini antara lain mengenai pemanfaatan teknologi di perusahaan pembiayaan, baik mencakup pembiayaan digital, sistem pengamanan dan perlindungan data pribadi.

“Selain itu, OJK juga telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan PenguatanPerusahaan Pembiayaan 2024-2028, yang menjadi panduan arahpengembangan dan penguatan industri ke depan,” katanya.

Dari sisi industri asuransi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya optimistis denganpertumbuhan asuransi pasca-pergantian pemerintah nanti.

Dia menyebut postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025 juga mendukung peningkatan konsumsi dalam negeri.

Seiring dengan hal tersebut, pihaknya berharap sektor asuransi akan mendapatkan trickle down effect. Hal tersebut mengingat market asuransi masih sangat terbuka lebar dengan tingkat inklusi yang masih belum setinggi sektor lain seperti perbankan.

“Saat ini di sektor asuransi jiwa, pelan tapi pasti memperlihatkan pertumbuhan yang positif setelah pada 2023 sempat mengalami negative growth. Sepanjang tahun 2024, premi asuransi jiwa sudah menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya. Per Juli 2024, premi asuransi jiwa mencapai Rp104,30 triliun atau naik sebesar 2,14% dari tahun sebelumnya,” ungkap Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah kabar dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa dua pemilik asuransi menyerah, aksi merger dan akuisisi turut dipertimbangkan.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menyebut merger perusahaan asuransi menjadi alternatif penting di tengah peningkatan aturan modal yang diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menjadi pilihan ketika langkah-langkah lain seperti penambahan modal disetor atau mencari investor strategis tidak tercapai.

Dia menjelaskan sebagai konsekuensi OJK telah menaikkan syarat modal disetor minimum bagi perusahaan asuransi baru serta minimum ekuitas untuk asuransi yang sudah beropeasi, maka aksi korporasi akan marak ke depan.

"Ada beberapa opsi untuk memenuhi syarat ekuitas, seperti menambah modal disetor, mencari investor baru, merger, atau go public," ujar Abitani kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Abitani juga menambahkan bahwa perusahaan asuransi konvensional bisa menyesuaikan strategi bisnisnya dengan Kelompok Pemenuhan Ekuitas (KPPE), selama ekuitasnya memenuhi batas minimum yang ditetapkan.

Selain itu, perusahaan asuransi juga dapat mengubah izin operasionalnya dari konvensional menjadi syariah. "Merger menjadi alternatif ketika opsi lain tidak memungkinkan," tegasnya.

Ia optimistis bahwa penambahan modal atau merger akan memberikan dampak positif bagi industri asuransi, memperkuat kualitas keuangan perusahaan, dan menyehatkan industri secara keseluruhan.

Sebelumnya, OJK mengonfirmasi bahwa konsolidasi melalui merger, akuisisi, atau penggabungan menjadi langkah tak terhindarkan, seperti yang terjadi di industri perbankan. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, OJK telah menaikkan batas minimum ekuitas untuk perusahaan asuransi dan reasuransi.

Tahap pertama, per 31 Desember 2026, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, perusahaan reasuransi Rp500 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, dan reasuransi syariah Rp200 miliar. Pada tahap kedua, hingga 31 Desember 2028, perusahaan harus memilih antara dua opsi KPPE, dengan ekuitas minimum yang lebih tinggi.

Dengan peningkatan aturan modal ini, industri asuransi diharapkan semakin solid dan mampu bersaing di pasar yang lebih kompetitif.

Bisnis.com, JAKARTA -- Fintech peer-to-peer lending (P2P lending) Modalku telah mendapat suntikan investasi dari raksasa bank terbesar keempat di Asean asal Malaysia, Maybank.

"Pendanaan ini adalah equity funding dengan nominal pendanaan yang tidak dapat kami informasikan saat ini," kata Country Head Modalku Indonesia, Arthur Adisusanto kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Meski enggan menyebut angkanya, Arthur menjelaskan rencana Modalku memperluas jangkauan pendanaan usai mendapat suntikan investasi tersebut.

Arthur menjelaskan hingga saat ini Grup Modalku telah melampaui pencapaian pendanaan bisnis senilai lebih dari Rp63 triliun kepada lebih dari 100.000 UMKM di Asia Tenggara, termasuk di Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Sejak 2019, jelasnya, Modalku fokus pada dua area utama yaitu pertumbuhan dan profitabilitas dengan memperluas jangkauan pembiayaan UMKM di seluruh area operasional

"Investasi ini tidak akan mengubah pendekatan kami terhadap pertumbuhan yang stabil dan menguntungkan, tetapi membuka peluang kemitraan lebih banyak untuk mencapainya," kata dia.

Selain kolaborasi dengan Maybank di Malaysia, kata Arthur, Modalku juga berencana untuk berkolaborasi dengan Maybank di Indonesia. Modalku menilai Maybank Indonesia merupakan pasar prioritas.

"Modalku terus menjaga kualitas portofolio yang solid dan sedang berkembang di sektor-sektor menjanjikan seperti perdagangan besar dan eceran, manufaktur dan daur ulang, akomodasi dan layanan makanan, termasuk perusahaan atau vendor e-catalogue dan LPSE [Layanan Pengadaan Secara Elektronik]," kata Arthur.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hasil investasi perusahaan asuransi jiwa masih mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pada Juli 2024, hasil investasi perusahaan asuransi jiwa turun 25,57% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp16,29 triliun. Pada Juni 2024, hasil investasi perusahaan asuransi jiwa juga mengalami penurunan sebesar 29,99% yoy menjadi Rp11,46 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan penurunan hasil investasi perusahaan asuransi jiwa pada Juli 2024, terbesar terjadi pada lini usaha produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), khususnya hasil investasi dari instrumen saham dan reksadana.

“Asuransi jiwa sendiri memiliki penempatan yang cukup signifikan pada instrumen saham dan reksadana, masing-masing sebesar 26% dan 13% dari total investasi,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Kamis (12/9/2024).

PAYDI masih menjadi alasan penurunan hasil investasi perusahaan asuransi jiwa. Pada Juni 2024, Ogi juga menyebut bahwa penurunan hasil investasi disebabkan oleh penurunan lini usaha PAYDI, khususnya dari instrumen saham dan reksadana.

Selain itu, penurunan hasil investasi juga dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi dan tekanan pada arus investasi di pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah turun lebih dari 6% sejak awal tahun, berdampak pada kinerja sektor pasar modal.

Untuk menghadapi penurunan tersebut, Ogi sebelumnya telah menganjurkan perusahaan asuransi untuk meninjau kembali strategi investasi mereka, serta mempertimbangkan pergeseran ke instrumen dengan return yang lebih baik.

Ogi juga menekankan pentingnya prinsip liability driven investment untuk memastikan kecukupan investasi dan pengelolaan likuiditas yang tepat untuk membayar manfaat kepada pemegang polis di masa depan.

“Kondisi ini membuka kemungkinan adanya perubahan alokasi aset investasi di industri asuransi ke depan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank digital PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) besutan Kredivo Group mengumumkan bahwa perseroan menjual salah satu aset yang dimiliki.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Presiden Direktur Krom Bank Indonesia Anton Hermawan menyebut aset tersebut merupakan ex-cabang bank di Buah Batu, dengan harga penjualan sebesar Rp2,95 miliar dan tidak terdapat hubungan afiliasi dalam penjualan aset tersebut.

“Penjualan aset tersebut disebabkan karena perubahan strategi bisnis Bank yang akan mengedepankan layanan berbasis digital, sehingga hanya memerlukan jumlah kantor cabang yang terbatas,” tulisnya, Kamis (12/9/2024).

Dia pun menjelaskan penjualan aset tersebut tidak akan mempengaruhi pemberian layanan perbankan oleh Bank kepada nasabah.

Sebagaimana diketahui, sikap ini sejalan dengan perubahan perilaku nasabah yang kian cenderung menggunakan layanan digital perbankan.

Bahkan, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dengan masifnya transformasi digital, termasuk yang berkaitan dengan inovasi super app nyatanya berimbas pada penyusutan kantor cabang perbankan terus berlanjut sepanjang tahun berjalan 2024.

Deputi Direktur Digitalisasi, Financial Center dan Transformasi Perbankan DPNP OJK Zulkifli Salim menuturkan saat ini telah terjadi perarti pergeseran dari layanan berbasis cabang fisik ke layanan digital, seperti aplikasi mobile banking, internet banking, hingga e-channel lainnya.

“Jadi, memang masyarakat datang ke bank hanya ketika dia butuh kartu ATM, mengganti nomor handphone, verifikasi, [karena sisanya] sejauh ini bisa difasilitasi mobile banking. Tren tahunan [penyusutan kantor cabang] sekitar 4.000-an,” ujarnya saat ditemui Bisnis dalam agenda Financial Forum 2024 bertema Empowering The Future of Banking with AI, beberapa waktu lalu.

Melansir dari Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank di Indonesia per Juni 2024 mencapai 24.170 unit. Jumah ini turun 20 unit dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 24.150 unit pada Mei 2024 dan turun 614 unit secara tahunan dari sebelumnya 24.784 per Juni 2023.

Apabila dilihat secara tren selama tiga tahun ke belakang, kantor cabang perbankan terus mencatatkan penyusutan.

Jika diurutkan, pada 2021 jumlah kantor dapat mencapai 32.366 unit, lalu pada 2022 turun menjadi 25.377 unit hingga akhirnya hanya tercatat 24.276 unit pada akhir Juni 2023.

Sementara itu, penyusutan paling banyak terjadi pada kelompok KBMI I alias bank mini, di mana per Juni 2024, jumlah kantor KBMI I mencapai 3.762 unit, turun 644 unit dari Juni 2023 yang mencapai 4.406 unit.

Sebaliknya, kantor KBMI II justru bertambah 488 unit dengan capaian per Juni 2024 menjadi 2.942 unit dari periode yang sama tahun lalu 2.462 unit

Penyusutan kantor juga terjadi pada KBMI III dan KBMI IV, yang secara tahunan masing-masing turun 106 unit dan 344 unit hingga kini tersisa 4.578 unit dan 12.888 unit.

Bisnis.com, DENPASAR - Dalam upaya memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah resmi memberlakukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan ini mengubah Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM), dengan salah satu perubahan utamanya adalah penambahan syarat kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pemohon SIM, baik SIM A, B, maupun C.

Wilayah Kepolisian Daerah Provinsi Bali menjadi salah satu lokasi uji coba implementasi Perpol ini. Sebanyak sembilan Polres di provinsi Bali telah memulai penerapan syarat baru ini.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menilai bahwa langkah ini merupakan upaya kolaborasi dengan Porlri dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur kewajiban masyarakat menjadi peserta aktif Program JKN. Menurutnya, memasukkan kepesertaan JKN sebagai syarat penerbitan SIM adalah bagian dari upaya pemerintah dan Polri untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan.

"Penambahan syarat ini bukan hanya formalitas, hal ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warganya. Dengan menjadi peserta aktif JKN, ketika pemohon SIM membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka dapat dengan mudah mengaksesnya tanpa harus memikirkan biaya yang mungkin timbul," jelas David.

Ia juga menambahkan, bukti keaktifan kepesertaan JKN dapat dengan mudah dilampirkan saat pengajuan SIM. Pemohon dapat menunjukkan tangkapan layar dari Aplikasi Mobile JKN atau menggunakan layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 0811 8 165 165 sebagai bukti keaktifan.

"Jika calon pemohon SIM belum terdaftar sebagai peserta JKN, mereka dapat mendaftar di lokasi pembuatan SIM. Nantinya ada petugas yang akan membantu untuk melakukan pendaftaran langsung di tempat. Sementara bagi yang kepesertaannya tidak aktif karena menunggak, terdapat Program Rencana Iuran Bertahap (REHAB) agar dapat melunasi tunggakan dengan skema cicilan," terang David.

Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol. Heru Sutopo, menekankan bahwa penerapan Perpol Nomor 2 Tahun 2023 ini merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan masyarakat melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dengan kepesertaan JKN sebagai syarat untuk penerbitan SIM, Polri ingin memastikan bahwa seluruh pemegang SIM mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai.

“Kondisi lalu lintas yang semakin dinamis dan kompleks menjadi tantangan bagi Polri dalam memberikan pelayanan terbaik. Menjawab tantangan tersebut, Korlantas Polri melalui Subdit SIM Ditregident mengangkat spirit menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ini adalah langkah konkret kami untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk pemohon SIM,” ujar Heru.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Bali, AKBP Bima Aria Viyasa, mengungkapkan bahwa pada bulan Agustus 2024, jumlah pemohon SIM mencapai 40.588 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29.382 orang telah memiliki kepesertaan JKN aktif, sementara 1.630 pemohon memiliki status kepesertaan JKN non-aktif, dan 9.416 pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN.

"Ini merupakan angka yang cukup signifikan, mengingat bahwa selama ini masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kepesertaan JKN. Kami berharap dengan implementasi Perpol Nomor 2 Tahun 2023, kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan kesehatan meningkat," kata Bima.

Upaya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan Polri ini turut mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Sekretariat Kabinet RI, Teguh Supriyadi menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan wujud komitmen negara untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, termasuk para pemohon SIM.

“Kolaborasi antara Polri dan BPJS Kesehatan ini adalah wujud pelaksanaan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan tersebut, dan salah satu bentuk implementasinya adalah melalui kebijakan ini,” ujar Teguh.

Teguh berharap dengan adanya Perpol Nomor 2 Tahun 2023, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kepesertaan JKN, serta diharapkan tingkat keaktifan peserta JKN juga meningkat secara signifikan.