Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi merilis Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional. Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 12 Agustus 2024.

Dalam keterangan resminya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan penerbitan ini merupakan salah satu amanat Pasal 8A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah terakhir dalam UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"Yaitu kewajiban bank umum melakukan transparansi suku bunga untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian," ujarnya dalam rilis, Senin (26/8/2024).

Dengan aturan tersebut, format publikasi suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan akan lebih informatif. Pasalnya, bank wajib mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK, di antaranya Harga pokok dana untuk kredit (HPDK), overhead cost, dan margin.

Sebelumnya, pengumuman SBDK perbankan kepada masyarakat hanya mencantumkan besaran SBDK per jenis kredit, seperti kredit korporasi, kredit retail, kredit mikro, kemudian kredit konsumsi yang terbagi menjadi KPR dan Non-KPR.

Selain itu, bank juga bakal menambahkan jenis SBDK sektor UMKM yang lebih detail, misalnya publikasi kredit menengah dan kredit kecil.

"Penerbitan POJK SBDK diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perhitungan, pengumuman, dan penyampaian SBDK dalam rangka meningkatkan keterbandingan, edukasi dan pelindungan konsumen, serta transmisi kebijakan moneter," tambah Aman.

Sementara untuk penyampaikan laporan SBDK kepada OJK akan lebih detail dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK-BI-LPS. Komponen informasi laporan kepada OJK terdiri dari harga pokok dana untuk kredit (cost of fund); biaya overhead (overhead cost); margin keuntungan; SBDK; estimasi premi risiko; SBK; dan rata-rata tertimbang SBK realisasi.

"Dalam penyusunan SBDK, BUK [bank umum konvensional] agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi," tulis Aman.

OJK juga meminta bank untuk memperhatikan aspek pelindungan kepada konsumen dalam bentuk pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi flat ke efektif dalam offering letter.

Untuk waktu penyampaian publikasi kepada masyarakat, bank diminta memberikan pengumuman setiap adanya perubahan penetapan SBDK. Sementara, penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas posisi akhir bulan sebelumnya.

"Sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda paling banyak Rp15 miliar," tulis OJK.

Regulator juga memiliki kewenangan tertentu untuk penyesuaian SBDK dan SBK berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun, pengumuman laporan publikasi SBDK dan penyampaian laporan rincian SBDK mulai berlaku sejak posisi data Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons keluhan sejumlah pensiunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terpaksa menghadapi masalah setelah membeli produk anuitas di perusahaan tersebut. Para pensiunan, yang sebagian besar memiliki dana pensiun di atas Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar, kini menghadapi ketidakpastian setelah pembayaran manfaat anuitas mereka terhenti tanpa penjelasan sejak Februari 2021.

Salah satu pensiunan yang terdampak, Iwan Hadikusumo, sebelumnya bekerja di sektor perminyakan. Ia dihadapkan pada pilihan membeli anuitas dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera atau Jiwasraya, dua perusahaan asuransi yang sama-sama mengalami kesulitan keuangan. Iwan memilih Jiwasraya, namun akibat regulasi yang berlaku, 80% dana pensiunnya langsung ditransfer ke perusahaan asuransi tersebut tanpa pernah ia pegang secara langsung.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menjelaskan bahwa melalui Peraturan OJK (POJK) tentang Dana Pensiun, regulator berusaha memastikan bahwa dana pensiun yang telah dipupuk digunakan secara bertahap untuk menjamin kehidupan yang layak bagi para pensiunan.

"Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa dana pensiun digunakan secara bertahap dan tidak sekaligus, guna memastikan kehidupan yang layak bagi pensiunan," ujar Iwan, Senin (26/8/2024). Ia juga menambahkan bahwa sesuai standar perburuhan internasional, kehidupan yang layak dapat terjamin jika pensiunan menerima pendapatan bulanan setara dengan 40% dari penghasilan terakhir mereka.

Iwan menjelaskan bahwa dana pensiun lembaga keuangan saat ini dimungkinkan untuk mengelola pembayaran pensiun secara berkala, sehingga tidak harus dibelikan anuitas ke perusahaan asuransi. "Pembayaran berkala yang dikelola sendiri oleh dana pensiun atau yang dibelikan anuitas harus sekurang-kurangnya untuk periode 10 tahun," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.509 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (27/8/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,46% atau 70,5 poin ke level Rp15.509. Hal ini berbarengan dengan indeks dolar AS yang terpantau turun 0,02% ke level 100,83.

Bersamaan dengan rupiah, beberapa mata uang kawasan Asia pun dibuka melemah. Yen Jepang, misalnya, melemah 0,12%, kemudian dolar Hong Kong melemah 0,05%, dan dolar Taiwan melemah 0,17%.

Sementara itu, mata uang lainnya yang dibuka melemah adalah won Korea Selatan sebesar 0,07%, baht Thailand 0,17%, dan peso Filipina 0,35%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebut bahwa terdapat sejumlah sentimen yang mempengaruhi fluktuasi rupiah hari ini. Dari luar negeri, mayoritas pasar keuangan merespons positif prospek penurunan suku bunga AS usai Federal Reserve memberikan kejelasan terhadap pemangkasan pada bulan September 2024.

Pasar saham di Asia menguat usai Ketua The Fed Jerome Powell di Jackson Hole pada pekan lalu mengatakan bahwa waktu untuk beralih ke pelonggaran moneter telah tiba.

Kemudian secara domestik, kata Ibrahim, fundamental ekonomi nasional relatif kuat. Unsur-unsur itu antara lain pertumbuhan ekonomi yang sehat, inflasi yang rendah, serta imbal hasil dari instrumen investasi yang terbilang tinggi.

"Hal ini dapat dilihat dari nilai tukar rupiah yang tak terkontraksi terlalu dalam dan kembali menguat setelah sentimen global mulai mereda,” katanya lewat keterangan tertulis, pada Senin (26/8/2024).

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.53 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.515 dan harga jual sebesar Rp15.535 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.330 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.630 per dolar AS.

Nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang Rp11.891,22 untuk beli dan Rp11.914,66 untuk kurs jual. Pada TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar dolar Singapura sebesar Rp11.745,40 untuk beli dan Rp11.984,40 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.29 WIB masing-masing sebesar Rp15.515 dan Rp15.540 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli pada TT counter sebesar Rp15.370 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.670 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli dolar Singapura sebesar Rp11.872,51 dan harga jual sebesar Rp11.926,58 berdasarkan e-rate. Kurs dolar Singapura di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp11.718,81 untuk beli dan Rp12.166,53 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.19 WIB masing-masing sebesar Rp15.470 dan Rp15.490.

Sementara itu, kurs special rate di Mandiri untuk dolar Singapura pada hari ini adalah Rp11.861 untuk beli dan Rp11.884 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.513 dan harga jual sebesar Rp15.533 berdasarkan special rates.

Selanjutnya, kurs dolar Singapura untuk beli berdasarkan special rates berada pada level Rp11.845 dan jual Rp11.955.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menyatakan pensiunan dapat memanfaatkan program manfaat seperti anuitas di program dana pensiun.

Direktur Ekseutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus menjelaskan peserta dana pensiun punya pilihan untuk mendapatkan manfaat pensiun berkala mereka bisa memilih produk anuitas asuransi jiwa atau dana pensiun manfaat berkala.

Sebagai gambaran, anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, janda/duda, anak untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

"Kalau dulu regulasi lama itu wajib satu-satunya di anuitas [asuransi jiwa]. Sekarang ada opsi [DPLK]. Opsi itu di POJK Nomor 27 tahun 2023," kata Syarif kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Selain POJK 27/2023, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Untuk diketahui, dalam Pasal 163 Undang-Undang No. 04 Tahun 2023 dan Pasal 56 POJK Nomor 27 Tahun 2023, disebutkan bahwa peserta dana pensiun yang memiliki 80% saldo manfaat pensiun lebih dari Rp500.000.000 setelah dipotong PPh 21, wajib memilih perusahaan membeli produk anuitas.

Adapun besaran manfaat pensiun yang wajib dibelikan produk anuitas adalah antara Rp500.000.000 hingga Rp1.500.000.000.

Namun, jika 80% saldo manfaat pensiun peserta kurang atau sama dengan Rp500.000.000, maka dana tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus. Hal yang sama berlaku untuk kelebihan saldo manfaat pensiun di atas Rp1.500.000.000, yang juga dapat dibayarkan secara langsung kepada peserta.

Syarif menjelaskan regulasi tersebut mengharuskan perusahaan asuransi jiwa membuat produk anuitas berdurasi waktu, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai 25 tahun. Sebelumnya, anuitas asuransi jiwa diberikan seumur hidup, yang membuat nilai bulanan yang diberikan semakin kecil. Ketentuan jenjang waktu tersebut, sama dengan yang ada di dalam manfaat berkala dana pensiun.

"Jadi posisi per sekarang [sejak POJK 4/2023] ke besok, itu peserta dana pensiun bisa memilih manfaat berkala, pembayaran manfaat berkala melalui dana pensiun itu, atau melalui anuitas," jelasnya.

Akan tetapi, dia menyayangkan meskipun ada perbaikan di sisi regulasi, perusahaan asuransi jiwa yang menyediakan produk anuitas saat ini masih terbatas.

"Jadi menurut saya sudah baik secara regulasi. Tinggal kita tunggu pemainnya. Nah saya nggak tahu seberapa ya [yang berminat menjual produk anuitas]," jelasnya.

Menurutnya, produk anuitas asuransi jiwa dengan dana pensiun manfaat berkala bila keduanya bisa tumbuh akan bagus bagi iklim industri.

"Ya harus berkembang. Kedua, kompetitif. Ketiga, memenuhi yang dimau oleh pelanggan, oleh konsumen. Nah konsumen mau dibayar berkala tanpa asuransi misalnya. Atau sebaliknya konsumen mau dibayar berkala tapi ada asuransi. Itu kan pilihan orang masing-masing. Tapi market itu harus nyediain semua. Gitu kira-kira," tandasnya.

Atas kondisi tersebut, dirinya menyarankan peserta dana pensiun mengambil manfaat berkala. "Kalau dia tetap di DPLK [Dana Pensiun Lembaga Keuangan] dengan manfaat berkala, kan si peserta sudah tau standar servisnya. Nggak gambling. Kalau dia ke anuitas, kalau dia salah milih dia nggak tau standar servisnya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai sponsor utama BRI Liga 1 musim kompetisi 2024/2025 terus berupaya untuk mendukung perkembangan sepak bola Tanah Air.

Salah satu upayanya dengan menghadirkan kemudahan pembelian tiket BRI Liga 1 melalui aplikasi super app BRImo.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto, mengatakan bahwa penambahan fitur baru di BRImo ini merupakan inovasi untuk meningkatkan user experience di aplikasi BRImo.

"Kami ingin memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada user BRImo, termasuk dalam hal pembelian tiket BRI Liga 1. Kami percaya dengan adanya fitur ini, para penggemar sepak bola dapat lebih mudah mendapatkan tiket pertandingan, tanpa harus repot mengantri atau kehabisan tiket," ujarnya.

Fitur pembelian tiket BRI Liga 1 di aplikasi BRImo memungkinkan pengguna untuk memilih pertandingan yang ingin ditonton, hingga melakukan pembayaran langsung melalui saldo rekening BRI.

Tiket yang sudah dibeli akan dikirimkan dalam bentuk e-ticket yang dapat langsung dipindai saat memasuki stadion.

Dengan layanan ini, BRImo berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memajukan sepak bola Indonesia serta mendukung perkembangan BRI Liga 1 sebagai kompetisi utamayang semakin diminati oleh masyarakat.

Selain itu, hal ini juga menjadi bagian dari upaya BRI dalam mendigitalisasi layanan perbankan serta memperluas ekosistem digital di Indonesia.

“Ke depannya, BRI akan terus berkomitmen untuk mengembangkan fitur-fitur baru di BRImo yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para penggunanya, tidak hanya dalam hal transaksi perbankan, tetapijuga dalam aspek lifestyle,” ujar Andrijanto.

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh BRImo, para supporter sepak bola kini dapat lebih fokus menikmati pertandingan dan memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan mereka tanpa perlu khawatir soal tiket.

Perbesar

Berikut adalah cara atau langkah-langkah membeli tiket BRI Liga 1 melalui BRImo:

1. Login BRImo, pilih fitur Lifestyle lalu menu hiburan dan klik BRI Liga 1
2. Pilih jadwal pertandingan
3. Pilih kategori tiket yang kamu mau Isi data pemesan dan klik “Beli Sekarang”
4. Check list syarat dan ketentuan lalu cek halaman konfirmasi pembayaran dan klik "Konfirmasi"
5. Masukkan PIN untuk melakukan pembayaran
6. Selesai! Tiket yang sudah kamu beli akan dikirim ke e-mail kamu

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi bbri.id/brimo-tiketbriliga1.

Bisnis.com, JAKARTA - Volatilitas ekonomi global diprediksi masih terus berlanjut pada semester II/ 2024. Panasnya geopolitik akibat perang di kawasan timur tengah yang makin meluas ditambah perang di Kawasan eropa timur yang tidak menunjukkan akan berakhir serta kerusuhan yang terjadi di Inggris serta Bangladesh dapat berdampak pada terhambatnya pergerakan ekonomi.

Ancaman resesi dan meningkatnya pengangguran di Amerika Serikat, serta suku bunga yang diproyeksikan masih tetap tinggi sampai akhir 2024, membuat ekonomi global makin tidak menentu dan dapat berdampak pada perekonomian dan industri keuangan di Indonesia.

Di dalam negeri, daya beli masyarakat yang belum membaik dan isu likuiditas perbankan dapat menghambat ekspansi bisnis bank yang berujung pada penurunan pertumbuhan bisnis bank di masa yang akan datang.

Untuk dapat bertahan dan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat, perbankan di Indonesia perlu menjaga kinerja keuangan bank agar tetap sehat dan kuat. Pencapaian kinerja keuangan yang sehat dan kuat merupakan kunci bagi bank untuk dapat tetap bertahan dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

BANK UMUM

Bank merupakan Lembaga intermediasi dan masih mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat untuk mengelola keuangan masyarakat. Kinerja bank secara umum pada semester I/2024 masih mencatat pertumbuhan laba tetapi terlihat pertumbuhan laba tidak sebaik di periode sebelumnya.

Pada Mei 2024, bank umum masih mencatat pertumbuhan kredit sebesar 12,3% tetapi dana pihak ketiga hanya tumbuh 8,6% yang dapat berdampak pada risiko likuiditas bank.

Perburuan dana pihak ketiga di antara perbankan makin ketat dan dapat memicu perang suku bunga antarbank. Laba bersih bank umum masih mencatat adanya pertumbuhan walaupun tidak sebesar pertumbuhan kinerja laba tahun lalu.

Kinerja keuangan bank yang melambat di semester I/2024 juga mulai terlihat dari rasio-rasio kinerja keuangan bank. CAR, ROA dan NIM industri perbankan mencatat penurunan meskipun dari sisi permodalan bank masih terlihat kuat dengan CAR yang jauh di atas 20% dan BOPO membukukan kenaikan yang dapat menggerus laba bank.

Di sisi likuiditas juga terlihat kian mengetat dengan kenaikan rasio LDR. Pengetatan LDR juga masih dalam batas toleransi 78%—92%.

Untuk melihat kinerja bank umum sesuai kategori bank atau biasa dikenal dengan kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI). Pada Bank KBMI 1 atau bank yang memiliki modal inti kurang dari Rp6 triliun terlihat bank KBMI 1 masih mencatat pertumbuhan kredit sebesar 3,9% tetapi mengalami penurunan pada dana pihak ketiga bank sebesar 0,15%. Di sisi laba, Bank KBMI 1 mencatat penurunan laba sebesar 62,2% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Bank KBMI 1 mencatat rasio keuangan yang menurun dibanding periode yang sama di tahun lalu. Rasio CAR pada Mei 2024 mencatat penurunan, tetapi CAR Bank KBMI 1 masih tergolong tinggi di atas 30%. Penurunan laba bank KBMI 1 juga berdampak pada penurunan rasio ROA dan disebabkan oleh nilai BOPO yang tinggi di tahun yang sama yaitu mencapai 95,3%.

Likuiditas bank KBMI 1 juga mencatat adanya kenaikan LDR walau masih dalam ambang batas normal regulator yaitu LDR berkisar 78%—92%. NIM Bank KBMI 1 juga tergerus sebesar 10,9% di tahun 2024 yang juga berkontribusi pada penurunan laba bank di kelompok Bank KBMI 1.

Pada Bank KBMI 2, bank yang memiliki modal inti Rp6 triliun—Rp. 14 triliun, terlihat pertumbuhan kinerja yang berbeda dibandingkan dengan Bank KBMI 1. Pada Bank KBMI 2, kredit yang diberikan bertumbuh 14,7% diikuti pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 11,9% dan laba bersih bank KBMI 2 tercatat tumbuh 26,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Untuk rasio keuangan bank KBMI 2, CAR mengalami penurunan, tetapi masih tinggi yaitu sebesar 37,3%. ROA masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,1% dan BOPO mengalami penurunan menjadi 90,43% dibanding periode yang sama tahun lalu. NIM pada kelas Bank KBMI 2 juga masih bertumbuh sebesar 2,39% dan LDR sedikit bertambah tetapi masih dalam batas toleransi regulasi. Bank KBMI 2 terlihat lebih kuat dibanding Bank KBMI 1 dari sisi permodalan.

Pada bank KBMI 3, di mana bank memiliki modal inti minimal Rp14 triliun—Rp70 triliun. Bank pada kategori ini masih mencatat pertumbuhan namun pertumbuhan kinerja keuangan tidak sebaik bank KBMI 2. Kredit yang diberikan bertumbuh sebesar 10% tetapi tidak diikuti pertumbuhan yang seimbang dari sisi dana pihak ketiga yang hanya bertumbuh sebesar 6,5%. Laba pada bank KBMI 3 mengalami penurunan sebesar 4,86% dibanding periode yang sama tahun lalu akibat masih tingginya BOPO yang diatas 90%.

Rasio keuangan Bank KBMI 3 menunjukkan adanya penurunan CAR yang sebesar 4,26%, dan ROA menurun 10,3%. Di sisi lain, BOPO masih mengalami peningkatan 3,69%, NIM turun 5,75% dan LDR meningkat menjadi 89,56%

Pada Bank KBMI 4, bank yang memiliki modal inti di atas Rp70 triliun menunjukkan kinerja yang relative stabil dibanding tahun lalu, tetapi masih terlihat adanya gap pertumbuhan antara kredit dan dana pihak ketiga. Kredit yang diberikan bertumbuh sebesar 14,6% dan dana pihak ketiga hanya bertumbuh sebesar 10,9%. Laba bersih bank mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu.

Rasio kinerja keuangan Bank KBMI 4 menunjukkan modal yang stabil dikisaran 22%—23% tetapi masih jauh di bawah rasio permodalan bank KBMI 1 sampai dengan KBMI 4.

CAR Bank KBMI 4 mencatat penurunan sebesar 5,86% dan ROA turun 1,38%. BOPO meningkat 8,08% tetapi BOPO Bank KBMI 4 masih jauh lebih efisien dibandingkan dengan bank di kelompok KBMI lainnya. LDR bank KBMI 4 meningkat sebesar 3,38% menjadi 84,23% tetapi masih dalam batas toleransi LDR yang ditetapkan regulator yaitu 78%—92%.

Secara umum, perbankan Indonesia masih terlihat kuat bila dilihat dari sisi permodalan dan likuiditas bank, tetapi kewaspadaan atas volatilitas global harus terus dilakukan bila melihat pada semester I/2024, di semua kategori bank terlihat adanya peningkatan LDR dan dapat berdampak pada persaingan yang makin ketat dalam memperebutkan dana pihak ketiga.

KOLABORASI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengantisipasi dampak dari volatilitas global pada industri perbankan. Bila gejolak ekonomi melanda industri perbankan terutama pada bank kategori sistemik dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

OJK mengeluarkan POJK 5 Tahun 2024 pada 27 Maret 2024 yang bertujuan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

POJK 5 Tahun 2024 membuat bank secara aktif perlu turut andil mengantisipasi gejolak ekonomi yang akan berdampak pada banknya yaitu dengan membuat rencana aksi pemulihan dan melaporkannya ke OJK sebagai bentuk pencegahan dan komunikasi dini ke pihak regulator.

Bank juga diarahkan untuk memiliki pedoman rencana aksi pemulihan yang dapat menjadi panduan bagi bank dalam melakukan langkah antisipatif sehingga kepercayaan terhadap industri perbankan dapat terjaga dengan baik. Dalam regulasi tersebut, terdapat juga kewajiban bank untuk menambah permodalan akibat dari langkah antisipatif yaitu melalui capital surcharge bank sesuai dengan kategori bucket bank.

Penguatan bank melalui pendekatan regulasi dapat memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan.

Dari sisi internal bank, penguatan permodalan dan likuiditas menjadi hal yang penting untuk diperhatikan disamping menjaga kinerja bank tetap positif.

Perlu adanya kolaborasi yang berkesinambungan di antara pemangku kepentingan bank mulai dari pemilik, regulator, manajemen, karyawan dan nasabah bank agar menjaga kegiatan bisnis bank tetap berjalan baik.

Pemilik bank harus mendukung penguatan permodalan bank, regulator melalui peraturan untuk penguatan bisnis bank dan fungsi pengawasan yang efektif terkait risiko sistemik bisnis bank, manajemen mengarahkan bisnis bank berjalan baik sesuai perencanaan strategis yang telah dibuat.

Karyawan mendukung kebijakan yang telah dibuat dan tetap menjaga kualitas bisnis bank dan nasabah tetap memberikan kepercayaan kepada bank sebaga lembaga intermediasi dan agen pembangunan yang turut serta membantu kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menyambut baik penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang akan berlaku mulai 31 Oktober 2024. Aturan ini diharapkan mampu menciptakan keseragaman dalam manajemen anti fraud di seluruh industri keuangan, baik perbankan maupun non-bank.

Ristiawan Suherman, Presiden Direktur CNAF menyatakan dengan adanya keseragaman dalam pemahaman definisi fraud serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya, diharapkan aktivitas fraud dapat ditekan secara signifikan. "Dengan pemahaman yang seragam tentang fraud di seluruh industri keuangan, diharapkan aktivitas fraud dapat ditekan," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (26/8/2024).

Ristiawan juga menjelaskan bahwa OJK sebelumnya telah mengatur strategi anti fraud untuk perusahaan pembiayaan melalui POJK 35/OJK.05/2018. Namun, dengan POJK 12 Tahun 2024, aturan terkait fraud kini berlaku untuk seluruh industri keuangan, bukan hanya perusahaan pembiayaan.

Aturan baru ini lebih rinci, termasuk penjelasan mengenai tindakan yang termasuk fraud, kewajiban bagi Penanggung Jawab (PIC) Fraud untuk memiliki sertifikasi dan pengalaman di bidang fraud, serta penegasan terkait kewajiban pelaporan fraud ke OJK.

Ristiawan menambahkan bahwa CNAF telah menerapkan pengendalian fraud yang mencakup pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pemantauan, serta edukasi dan pelatihan. Sejak tahun 2018, sejalan dengan POJK 35/OJK.05/2018, CNAF juga telah menerapkan strategi anti fraud yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Dengan aturan baru ini, CNAF terus mengembangkan implementasi strategi anti fraud yang ada. Sejak 2023, CNAF telah mengimplementasikan Fraud Detection System (FDS) yang mampu mendeteksi fraud pada aplikasi secara real-time dengan tingkat akurasi tinggi.

Selain itu, CNAF berkomitmen untuk terus memerangi tindakan fraud dengan memperkuat struktur organisasi anti fraud, meningkatkan pelatihan, dan meningkatkan kesadaran terkait fraud di seluruh jajaran karyawan. CNAF juga akan menambah anggaran khusus untuk penerapan strategi anti fraud ini.

CNAF juga menegaskan komitmennya untuk mematuhi pelaporan wajib terkait penerapan strategi anti fraud, yang sebelumnya telah rutin dilaporkan ke OJK sesuai ketentuan POJK 35/OJK.05/2018. "Selaras dengan ketentuan POJK 35/OJK.05/2018, CNAF telah rutin memberikan laporan terkait penerapan strategi anti fraud ke OJK," pungkas Ristiawan.

Bisnis.com, Jakarta -- PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah bersiap membubarkan perusahaan seiring berakhirnya program restrukturisasi. Meski demikian, pembubaran perusahaan asuransi ini masih menyisakan sekitar 70 pemegang polis yang menolak penyelesaian restrukturisasi dan tuntutan dari sekitar 2.300 pensiunan untuk melunasi dana pensiun sebesar Rp371 miliar.

Pada Senin (26/8/2024), para pensiunan Jiwasraya yang tergabung dalam Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) menggelar audiensi dengan Komisi VI DPR RI untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menyatakan bahwa hasil audiensi tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian BUMN dan IFG Life. "Kami akan mencari solusi untuk para pensiunan Jiwasraya yang seharusnya masuk dalam skema penyelesaian Panja restrukturisasi, namun saat ini tampaknya mereka tertinggal," ujar Aria Bima setelah audiensi.

Meski demikian, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menolak berkomentar lebih lanjut terkait tuntutan pensiunan sebesar Rp371 miliar. "Saya belum bisa berkomentar karena akan dibahas lebih dulu dengan BUMN dan Direktur IFG," tambahnya.

Dalam audiensi tersebut, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina, juga menyoroti nasib para pensiunan dalam skema restrukturisasi Jiwasraya.

Seperti diketahui, IFG Life adalah perusahaan asuransi jiwa baru yang didirikan di bawah holding BUMN dan Asuransi IFG. Entitas ini kemudian menerima transfer polis dari Jiwasraya. Selain polis, pemerintah juga memindahkan aset Jiwasraya ke dalam IFG Life. Hak para pemegang polis ini akan dibayar oleh IFG Life dengan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diterima IFG Life.

"PMN yang diberikan pemerintah sebenarnya sangat besar, tapi dikhususkan untuk nasabah dan pemegang polis. PMN ini bukan untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)," jelas Nevi.

Nevi menambahkan bahwa Komisi VI akan melaporkan masalah ini kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menemukan solusi yang tepat. "Kami akan memastikan sebelum likuidasi, Jiwasraya mampu membayar utang dan pensiunan. Kami akan berusaha, tetapi tidak bisa memberikan janji pasti," kata Nevi.

Sementara itu, Ketua PPJ Pusat, De Yong Adrian, mendesak Jiwasraya untuk membayar Rp371 miliar kepada DPPK Jiwasraya sebelum perusahaan asuransi BUMN tersebut dilikuidasi.

De Yong menjelaskan bahwa ada dua opsi dalam pembayaran dana pensiun oleh DPPK Jiwasraya yang akan dibubarkan: dibelikan anuitas oleh Jiwasraya atau dibayarkan secara sekaligus. "Kami mengharapkan pembayaran dilakukan sekaligus sesuai hak pensiunan. Namun, jika dialihkan ke IFG Life dalam bentuk anuitas, hal itu tidak boleh mengurangi hak pensiunan sebesar Rp371 miliar," tegas De Yong.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan rata-rata bahwa suku bunga kredit pada Juli 2024 sebesar 9,23%, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara suku bunga deposito menunjukkan peningkatan. Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar, rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada bulan tersebut tercatat

"Suku bunga kredit relatif stabil dibanding bulan sebelumnya," demikian tertulis dalam laporan BI yang dirilis Senin (26/8/2024).

Sebaliknya, suku bunga deposito mengalami peningkatan pada beberapa tenor. Pada Juli 2024, suku bunga deposito dengan tenor 1 bulan naik menjadi 4,75%, tenor 3 bulan naik menjadi 5,41%, dan tenor 24 bulan naik menjadi 4,39%. Sebagai perbandingan, pada Juni 2024, suku bunga untuk tenor tersebut masing-masing tercatat sebesar 4,68%, 5,34%, dan 4,20%.

Namun, suku bunga deposito dengan tenor 6 bulan mengalami penurunan dari 5,47% pada Juni 2024 menjadi 5,44% pada Juli 2024. Sementara itu, suku bunga deposito tenor 24 bulan tetap stabil di level 5,87% dibanding bulan sebelumnya.

Laporan BI juga menunjukkan peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan pada Juli 2024. Total kredit yang disalurkan pada bulan tersebut mencapai Rp7.403,5 triliun, tumbuh 11,6% secara tahunan (year-on-year/yoy), sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2024 yang tercatat sebesar 11,4% yoy.

Pertumbuhan penyaluran kredit didorong oleh peningkatan kredit kepada debitur korporasi sebesar 16,8% yoy dan kepada perorangan sebesar 5,9% yoy. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit pada Juli 2024 didorong oleh kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi.

Kredit modal kerja (KMK) tumbuh sebesar 10,8% yoy pada Juli 2024, stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juni 2024. Pertumbuhan KMK terutama berasal dari sektor keuangan, real estat, jasa perusahaan, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Kredit investasi (KI) mencatat pertumbuhan 14% yoy pada Juli 2024, meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,8% yoy. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor keuangan, real estat, jasa perusahaan, serta sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Sementara itu, kredit konsumsi (KK) juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan 10,6% yoy pada Juli 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juni 2024 sebesar 10,2% yoy. Peningkatan ini terutama dipicu oleh perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) Pusat menuntut pendirinya, badan usaha milik negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membayar hak dana pensiun mereka sebesar Rp371 miliar.

Mantan Direktur Pemasaran yang juga Ketua PPJ Pusat De Yong Adrian mengatakan utang Jiwasraya tersebut merupakan hak bagi 2.308 pensiunan pekerja Jiwasraya seluruh Indonesia atau sekitar 7.000 orang dengan tanggungan.

"Yang utama kami minta tolong ke DPR untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang berhubungan," kata De Yong usai audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Nilai Rp371 miliar tersebut merupakan selisih dari nilai kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya sebesar Rp96,07 miliar dengan nilai aktuarial Rp467,86 miliar pada akhir 2023.

De Yong menjelaskan pada 2022 Jiwasraya sempat menjanjikan akan membayarkan utang kepada dana pensiun sebesar Rp132 miliar dengan cara mencicil.

"Waktu itu [dijanjikan] Rp132 miliar. Katanya itu mau diciil tapi sampai sekarang belum pernah dicicil sehingga terakumulasi menjadi Rp371 miliar," jelasnya.

Sementara itu, Pembina Persatuan Pensiunan Jiwasraya, Asmir mengatakan tuntutan mereka berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 184 ayat (1).

Ayat tersebut mengatur bahwa sebelum proses likuidasi dana pensiun selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat dana pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendanaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Karena kita mendengar isunya bahwa kami tidak akan dibayar, hanya akan dibagikan apa adanya. Itu info yang kita dapat. Karena kita disampaikan tidak akan dibayar. Sekarang dananya hanya ada Rp30 miliar, aset yang ada di DPPK itu yang mau diinikan [diberikan] ke kita. Sedangkan utangnya Rp371 miliar yang harus dipenuhi," kata Asmir.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) Pusat menuntut pendirinya, badan usaha milik negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membayar hak dana pensiun mereka sebesar Rp371 miliar.

Mantan Direktur Pemasaran yang juga Ketua PPJ Pusat De Yong Adrian mengatakan utang Jiwasraya tersebut merupakan hak bagi 2.308 pensiunan pekerja Jiwasraya seluruh Indonesia atau sekitar 7.000 orang dengan tanggungan.

"Yang utama kami minta tolong ke DPR untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang berhubungan," kata De Yong usai audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Nilai Rp371 miliar tersebut merupakan selisih dari nilai kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya sebesar Rp96,07 miliar dengan nilai aktuarial Rp467,86 miliar pada akhir 2023.

De Yong menjelaskan pada 2022 Jiwasraya sempat menjanjikan akan membayarkan utang kepada dana pensiun sebesar Rp132 miliar dengan cara mencicil.

"Waktu itu [dijanjikan] Rp132 miliar. Katanya itu mau diciil tapi sampai sekarang belum pernah dicicil sehingga terakumulasi menjadi Rp371 miliar," jelasnya.

Sementara itu, Pembina Persatuan Pensiunan Jiwasraya, Asmir mengatakan tuntutan mereka berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 184 ayat (1).

Ayat tersebut mengatur bahwa sebelum proses likuidasi dana pensiun selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat dana pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendanaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Karena kita mendengar isunya bahwa kami tidak akan dibayar, hanya akan dibagikan apa adanya. Itu info yang kita dapat. Karena kita disampaikan tidak akan dibayar. Sekarang dananya hanya ada Rp30 miliar, aset yang ada di DPPK itu yang mau diinikan [diberikan] ke kita. Sedangkan utangnya Rp371 miliar yang harus dipenuhi," kata Asmir.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menetapkan aturan ketat salah satunya soal denda miliaran rupiah terkait pengumuman Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bagi Bank Umum Konvensional (BUK).

Melalui Peraturan OJK Nomor. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit, perbankan kini berisiko dikenakan denda mencapai Rp15 miliar jika terjadi kesalahan dalam pengumuman SBDK.

“Sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda paling banyak Rp15 miliar,” ungkap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Senin (26/8/2024).

Dalam aturan terbaru ini, terdapat beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh BUK. Pasal 9 ayat (5) dalam POJK tersebut menjelaskan bahwa kesalahan informasi dalam Laporan Publikasi SBDK akan dikenai sanksi administratif.

Adapun, sanksi ini diberlakukan terhadap kesalahan yang dilakukan pada pengumuman di situs web BUK maupun di setiap kantor BUK yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat nasabah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) juga mengatur tentang kewajiban BUK yang memiliki kanal digital dan/atau media elektronik lain untuk mengumumkan Laporan Publikasi SBDK terkini di kanal-kanal tersebut.

Artinya, jika terdapat kesalahan dalam pengumuman pada kanal digital atau media elektronik yang dimiliki, hal ini juga akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

“Kesalahan informasi pada Laporan Publikasi SBDK yang diumumkan pada situs web, setiap kantor BUK, serta kanal digital dan/atau media elektronik lain dapat menyesatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan,” tulis OJK.

Nantinya, kesalahan informasi yang diumumkan dalam Laporan Publikasi SBDK atas laporan yang diumumkan, membuat BUK dikenai sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu, denda, pembatasan kegiatan usaha tertentu.

Kemudian, penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau larangan sebagai pihak utama.

“Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenakan paling banyak Rp15 miliar,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (6) yang dikutip Bisnis.

Namun, Pasal 9 ayat (7) memberikan pengecualian bagi BUK dari pengenaan sanksi administratif saat mengalami keadaan kahar.

Dalam situasi tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (8) BUK yang mengalami keadaan kahar, sehingga tidak dapat mengumumkan Laporan Publikasi dan Rincian SBDK sampai dengan batas waktu pengumuman atau penyampaikan, maka BUK dapat memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan/atau penyampaian Laporan Rincian SBDK.

Keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional BUK, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Masih terkait Pasal 9, khususnya Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Sebagaimana diketahui, Pasal 8 ayat (1) mewajibkan BUK memelihara pengumuman Laporan Publikasi SBDK pada situs web BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit untuk lima tahun terakhir.

Lebih lanjut, pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa ketika BUK telah dikenai sanksi administratif, maka BUK dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk menerbitkan produk baru, kemudian pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Kemudian, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.

Pasal 9 ayat (3) juga memuat isi dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan, maka pihak utama BUK dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

“BUK yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan Pasal 8 ayat (1),” demikian isi Pasal 9 ayat (4).

Adapun, penerbitan POJK SBDK ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perhitungan, pengumuman, dan penyampaian SBDK dalam rangka meningkatkan keterbandingan, edukasi dan pelindungan konsumen, serta transmisi kebijakan moneter.