Pengacara Otto Cornelis (O.C) Kaligis beserta 70 orang nasabah korban gagal bayar Jiwasraya, termasuk dirinya dengan tegas menolak restrukturisasi. Mereka tetap menuntut agar uangnya bisa kembali 100 persen.

Adapun total uang puluhan orang tersebut yang belum dikembalikan mencapai Rp205 miliar. O.C Kaligis sendiri mengaku uangnya yang belum dibayarkan sekitar Rp35 triliun.

"Ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," ujarnya dalam diskusi media di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10).

Ia pun meminta agar Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum dilaksanakan. Berbagai langkah pun telah ditempuh untuk mendapatkan uangnya kembali.

Langkah yang telah ditempuh diantaranya, mengirimkan surat ke Presiden Prabowo Subianto sebanyak dua kali pada 13 Oktober dan 21 Oktober 2024.

Sebelumnya, ia juga telah mengirimkan surat kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 23 kali. Namun, hingga lengser dan ganti pemerintahan, ia tak kunjung mendapatkan uangnya.

Selain itu, ia juga mengaku telah mengirimkan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga DPR RI untuk dilakukan audiensi bersama pemerintah.

"IFG Life sama Jiwasraya selalu lempar bola. Saya bilang Anda mau laksanakan putusan pengadilan atau tidak? Itu saja. Kalau tidak, Anda melakukan pembiaran terhadap kejahatan," kata O.C Kaligis.

Ia juga mengaku kerap ditawarkan menyetujui restrukturisasi. Namun, dengan tegas menolak dan tetap pada pendiriannya beserta puluhan nasabah lainnya.

"Kalau saya terima ini, saya mengkhianati yang 70 orang karena kita cuma minta uang kita kembali, bukan uang negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Jiwasraya mencatat hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis.

Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life.

Mereka menuntut Jiwasraya untuk mengembalikan dana simpanan dengan total nilai Rp 205 miliar.

Perwakilan 70 nasabah tersebut, Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, OC Kaligis meminta kepada Prabowo untuk memerintahkan Jiwasraya mengembalikan dana para nasabah yang tidak menandatangani program restrukturisasi Jiwasraya.

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Akan tetapi, surat tersebut belum mendapatkan respons. Sebelumnya, OC Kaligis sudah pernah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 23 kali, tapi juga tidak mendapatkan balasan.

"Saya sudah 23 kali lebih tulis surat ke Jokowi, rupanya diabaikan," katanya.

Lebih lanjut, pengacara kawakan itu bilang, dirinya sebenarnya telah mengirimkan surat somasi kepada Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya sekaligus Direktur IFG Life, Hexana Tri Sasongko.

Namun, Hexana justru meminta kepada OC Kaligis dan 70 nasabah berkoordinasi dengan manajemen Jiwasraya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dia menyampaikan pihaknya lantas kembali mensomasi Hexana untuk mengembalikan uang milik 70 nasabah Jiwasraya.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Hexana telah merugikan nasabah secara materiil dan immaterial, serta merupakan tindakan sebagai dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menurutnya, Jiwasraya memiliki aset yang cukup untuk membayarkan dana 70 pemegang polis sebesar Rp 205 miliar.

OC Kaligis menyebutkan, berdasarkan data laporan keuangan perusahaan, Jiwasraya memiliki aset sebesar Rp 6,77 triliun sampai dengan kuartal I-2023.

"Dia punya aset, lelang saja kalau punya itikad baik," ucap Otto.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, hingga saat ini mayoritas pemegang polis atau sekitar 99,7 persen menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

"Guna mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait," kata dia dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner, Jumat (6/9/2024).

Ia menambahkan, RPK dimaksud telah disesuaikan terakhir melalui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023.

"Dengan pertimbangan pada aspek pelindungan pemegang polis," imbuh dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso bilang, demi mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, manajemen Jiwasraya telah menyiapkan tim khusus berupa Tim Operasional dan Pelayanan Pascarestrukturisasi (OPPR).

Manajemen pun telah menyediakan berbagai kanal komunikasi yang dapat diakses untuk mengetahui informasi rinci tentang manfaat dan tata cara mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya. Langkah ini diambil untuk memudahkan pemegang polis yang belum bergabung.

“Langkah tersebut juga diambil untuk melindungi para pemegang polis dari potensi kerugian besar. Ini mengingat kondisi likuiditas perseroan yang semakin tertekan dan adanya wacana pencabutan izin usaha serta pembubaran perusahaan dalam waktu dekat. Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah,” tutur Mahelan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

IDXChannel - Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, Indonesia Financial Group (IFG), menyarankan agar eks pemegang polis PT Jiwasraya (Persero) yang belum direstrukturisasi agar segera mengikuti program tersebut. Sebab, Jiwasraya bakal segera dilikuidasi alias dibubarkan.

Dalam restrukturisasi eks pemegang polis Jiwasraya dialihkan ke unit usaha IFG, yakni Indonesia Financial Group (IFG) Life. Hingga saat ini eks nasabah yang sudah menyetujui restrukturisasi menyentuh 99,7 persen dari total pemegang polis.

Wakil Direktur Utama IFG Haru Koesmahargyo mengatakan, pengalihan polis ke IFG Life merupakan langkah penyelamatan pemerintah terhadap nasabah Jiwasraya. Maka dari itu, program ini harus diikuti.

“Pengelolaannya melalui IFG kita restrukturisasi pemegang polis itu kita selamatkan walaupun perusahaan Jiwasraya ini pada akhirnya memang akan ditutup, tapi customer kita selamatkan,” ujar Haru dalam diskusi Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Adapun eks pemegang polis yang tidak ikut restrukturisasi tetap mendapatkan bagian dari hasil sisa aset Jiwasraya.

“Tentu masih ada yang tersisa, kami masih mengharap tolong ikut restrukturisasi, tentu ini pilihannya kepada mereka yang tidak ikut akan mengambil sisa aset yang ada di Jiwasraya,” kata dia.

IFG Life diyakini akan meneruskan pertanggungan pemegang polis eks Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis, sehingga hak-hak pemegang polis dapat lebih terjamin.

Hingga September tahun ini, IFG Life telah memproses pembayaran klaim atas 163.903 nasabah Jiwasraya yang mencapai Rp15,5 triliun.

“Jiwasraya bukan bagian IFG secara organisasi, kami menyelamatkan pemegang polis,” ujar dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Sebanyak 2.300 pensiunan PT Jiwasraya (Persero) menuntut pembayaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) senilai RpRp371 miliar, menyusul rencana pembubaran (likuidasi) perusahaan pada September 2024 mendatang.Adapun, 2.300 pensiunan BUMN di sektor asuransi Jiwa itu tergabung dalam aliansi Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya Nasional (PPJ) Pusat.

Ketua Umum PPJ Pusat, De Yong Adrian mengatakan, ada ribuan pensiunan Jiwasraya yang belum mendapatkan penjelasan ihwal kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanan, jika likuidasi perusahaan dilakukan pada bulan depan.

?Sampai saat ini para pensiunan Jiwasraya yang berjumlah lebih kurang 2.300 orang peserta belum mendapatkan gambaran yang pasti baik dari pemerintah maupun Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Pendiri DPPK Jiwasraya tentang bagaimana kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanannya jika sampai terjadi DPPK Jiwasraya juga dibubarkan,? ujar De Yong Adrian melalui keterangan pers, Senin (26/8/2024).

Menurutnya, kondisi DPPK Jiwasraya saat ini defisit pendanaan (insolven). Defisit DPPK Jiwasraya berdasarkan laporan aktuaris untuk valuasi aktuaria per 31 Desember 2023 sebesar Rp371 miliar.

Defisit pendanaan dalam dana pensiun terjadi ketika kewajiban aktuaria atau manfaat pensiun sekarang dan yang akan datang melebihi kekayaan dana pensiun.

?Sesuai ketentuannya pemberi kerja wajib memberikan iuran tambahan untuk memenuhi pendanaan, apabila hingga akhir 2024 Jiwasraya selaku pendiri DPPK tidak memberikan iuran tambahan untuk memenuhi defisit pendanaan pada DPPK Jiwasraya, dipastikan defisit pendanaan 2024 bisa terjadi perubahan yang signifikan yang diperkirakan akan lebih besar dari 2023,? paparnya.

Apabila defisit pendanaan DPPK jiwasraya tidak dibayar sampai akhir 2024 ini, maka kemampuan likuiditas DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiun bulanan kepada para pensiunan diperkirakan hanya sampai Mei 2025. Dengan demikian, pada Juni 2025 2.300 pensiunan Jiwasraya tidak lagi mendapatkan uang pensiun.

?Sungguh sangat menyedihkan dan memprihatinkan bagaimana nasibnya di kemudian hari, dan sejumlah +/- 7.000 orang para pensiunan Jiwasraya beserta keluarganya akan menjadi korban dan menderita, sehingga akan menambah jumlah kemiskinan di negara kita,? paparnya.

?Kami dari PPJ Pusat belum melihat adanya setoran iuran tambahan dari Pendiri sejak tahun 2021 hingga saat ini, sehingga hal ini membuat kondisi likuiditas DPPK Jiwasraya semakin berat dan DPPK Jiwasraya selalu dalam keadaan insolven,? lanjut dia.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) membeberkan kabar terbaru terkait praktik penyelewengan alias fraud dalam kasus PT Jiwasraya (Persero). Tercatat nilai fraud hampir menyentuh Rp50 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, perkara Jiwasraya merupakan kasus hukum besar di Indonesia, sehingga pelakunya dipastikan dihukum seumur hidup.

?Pak Erick masuk saat ini temukan itu kasus Jiwasraya yang ternyata fraud-nya besar banget, hampir Rp50 triliun,? ujar Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (22/8/2024).

?Dan teman-teman juga sudah tahu bahwa yang melakukan fraud itu sudah dihukum oleh Pengadilan seumur hidup. Artinya memang ini kasus hukum yang besar, yang kita proses, secara hukum diproses,? paparnya.

BUMN di bidang asuransi jiwa ini beberapa tahun lalu dinilai salah kelola. Praktik-praktik penipuan yang marak terjadi di internal perusahaan, di antaranya seperti menawarkan bunga yang tidak lazim, timbal balik yang tak layak.

?Jadi kita kembali lagi flashback ke belakang, bahwa karena asuransi ini ditangani dengan tidak benar, menawarkan bunga-bunga yang tidak layak, gak lazim, timbal balik yang gak lazim, makanya terjadi fraud seperti ini,? beber dia.

Adapun, kerugian negara dalam kasus Jiwasraya mencapai Rp16,81 triliun, angka ini dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020 lalu.

BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait atas proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksa dana di Jiwasraya selama 2008-2018.

Akibatnya, Kementerian BUMN selaku pemegang saham bakal membubarkan (likuidasi) Jiwasraya, usai pemegang saham melakukan restrukturisasi pemegang polis.

Arya mencatat, likuidasi BUMN di bidang asuransi jiwa ini sesuai dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dia memperkirakan, pembubaran Jiwasraya dilakukan pada September 2024.

"Jadi setelah berhasil hampir semua direstrukturisasi, ini akan dibubarkan. Perkiraan bulan September (2024)" ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima danmemfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero)dengan perwakilan pemegang polis di Kantor OJK, pada Selasa (20/8/2024).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh DeputiKomisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PelindunganKonsumen OJK Rizal Ramadhani serta dihadiri oleh perwakilan manajemenJiwasraya dan enam orang perwakilan pemegang polis yang menolak skemarestrukturisasi dan pengalihan polis dari Jiwasraya kepada PT Asuransi Jiwa IFG(IFG life).

Dalam kesempatan tersebut, Rizal mengatakan bahwa OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi dan mengharapkan para pemegang polis dapat menyampaikanaspirasinya kepada pihak Jiwasraya yang hadir dalam pertemuan tersebut secaralangsung. Dia menjelaskan pernyataan tidak keberatan atas Rencana PenyehatanKeuangan (RPK) yang disampaikan Jiwasraya adalah dalam kerangka pelindungan konsumen.

"Terkait penanganan persoalan pemegang polis Jiwasraya, OJK memperhatikan kepentingan keseluruhan pemegang polis, baik yang menerima ataupun yang menolak restrukturisasi," kata Rizal dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, Rizal menyebut berbagai hal harus menjadi pertimbangan seperti sisa nilai aset yang dimiliki Jiwasraya serta jumlah pemegang polis yang telah mengikuti program restrukturisasi.

Adapun informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis (99,7%) telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada IFG Life.

Pada pertemuan dimaksud, Rizal mengungkap, pemegang polis meminta agar pemegang saham ataupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis yang telah diputus pengadilan. Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK pun menghormati seluruhproses hukum yang berjalan.

"Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan danmenindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," tandas Rizal.

Jakarta -

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal dibubarkan setelah proses restrukturisasi selesai. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, pembubaran Jiwasraya bakal dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya langkah ini sesuai dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

"Nah, karena sudah mau selesai, sudah habis, sudah final lah ya, sesuai dengan POJK dan RPK maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan. Jadi setelah berhasil hampir semua direstrukturisasi ini akan dibubarkan, dalam waktu dekat lah ya. Di POJK 28 tahun 2015," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, dikutip Kamis (22/8/2024).

Dalam prosesnya, polis nasabah Jiwasraya dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) dengan pemangkasan manfaat. Hingga saat ini masih ada sejumlah nasabah ada yang menolak proses restrukturisasi Jiwasraya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama Jiwasraya, Mahelan Prabantarikso meminta nasabah yang melakukan penolakan mengikuti proses restrukturisasi. Proses ini masih terbuka dan nasabah bisa memilih opsi tersebut.

"Tambahannya bagi yang menolak restrukturisasi, kami sampai nanti proses likuidasi nantinya saat dilakukan masih ikut program restrukturisasi. Jadi silakan, tahapan sudah kami sampaikan memungkinkan untuk proses restrukturisasi," ujarnya.

Sejauh ini program restrukturisasi Jiwasraya sudah diikuti oleh 99,7% nasabah, dengan sisa 1.000-an polis senilai Rp 178 miliar. Mahelan menyebut angka tersebut terus mengalami penurunan.

"Jadi dari total yang ada kurang lebih 0,3% ada sekitar 1.000 polis yang masih ada, dan dengan nilai Rp 178 miliar. Jadi posisinya terus turun sampai dengan akhir bulan ini, kemungkinan ada lagi yang ikut restrukturisasi," jelas Mahelan.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, Jiwasraya masih dalam pengawasan khusus dan dalam proses menyelesaikan rencana penyehatan keuangan.

"Sampai dengan saat ini, Jiwasraya masih dalam pengawasan khusus dan dalam proses menyelesaikan Rencana Tindak/Rencana Penyehatan Keuangan Perubahan yang telah mendapat dukungan dan pernyataan tidak keberatan dari Kementerian BUMN, serta telah dinyatakan tidak keberatan juga oleh OJK," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Lihat juga Video: Jaksa Agung Serahkan Aset Jiwasraya Rp 3,1 T ke Erick Thohir

[Gambas:Video 20detik]

(ily/ara)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya (Persero) alias Jiwasraya untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif.

Informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis atau sebanyak 99,7% telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan sudah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). IFG Life selanjutnya akan meneruskan pertanggungan pemegang polis ex-Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis sehingga hak-hak pemegang polis dapat lebih terjamin di IFG Life.

?OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karena besarnya defisit keuangan saat itu,? kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dalam keterangan resminya.

Untuk menangani defisit keuangan tersebut, lanjut Aman, OJK telah meminta Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

?RPK dimaksud telah disesuaikan terakhir melalui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023 dengan pertimbangan pada aspek pelindungan konsumen, dalam hal ini kepentingan seluruh pemegang polis,? ujar Aman.

Aman menjelaskan, RPK dimaksud pada pokoknya memuat skema restrukturisasi polis yang memberikan pilihan secara sukarela kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya, untuk dilakukan penyesuaian liabilitas di masa yang akan datang dengan struktur produk yang lebih sehat dan relevan dengan kondisi terkini. Dalam hal pemegang polis Jiwasraya menyetujui skema dimaksud, polis tersebut akan dialihkan ke IFG Life.

Dalam hal ini, untuk mendukung kemampuan IFG Life membayarkan kewajibannya kepada pemegang polis ex-Jiwasraya yang telah menyetujui restrukturisasi tersebut, IFG Life telah mendapatkan tambahan modal yang cukup dari pemegang sahamnya.

Lebih lanjut, sampai dengan saat ini, sebanyak 68% pemegang polis yang semula menolak restrukturisasi telah menyetujui skema tersebut. Oleh karena itu, masih terdapat 0,3% pemegang polis Jiwasraya yang tidak menyetujui skema restrukturisasi sehingga yang bersangkutan tetap menjadi pemegang polis dari Jiwasraya.

?Namun demikian, Jiwasraya akan tetap mengimbau kepada para pemegang polis ini untuk mengikuti skema restrukturisasi,? imbuh Aman.

Sementara itu, bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi yang menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.