Bisnis.com, JAKARTA -– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan (sustainable financing) mencapai Rp793,6 triliun pada semester I/2024. Jumlah ini setara dengan 65,2% dari total pembiayaan dan investasi obligasi korporasi yang dilakukan BRI.

Direktur Kepatuhan BRI, A. Solichin Lutfiyanto, menjelaskan bahwa dalam penyaluran kredit tersebut, BRI memastikan seluruh portofolio investasi dan pinjaman sejalan dengan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

"Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi kredit untuk sektor hijau sesuai dengan Kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Langkah ini mengikuti regulasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan serta POJK No. 60/2017 terkait penerbitan green bond.

BRI berfokus pada penyaluran kredit untuk Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), di mana kredit ke sektor sosial mencapai Rp699,8 triliun, sementara kredit untuk KUBL mencapai Rp89,8 triliun.

Secara rinci, kredit KUBL meliputi sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan sebesar Rp60,83 triliun, transportasi hijau Rp11,47 triliun, energi terbarukan Rp6,48 triliun, serta sektor-sektor KUBL lainnya Rp11 triliun.

Dalam proses penyaluran kredit, BRI menggunakan Loan Portfolio Guidelines (LPG) yang mencakup daftar periksa terkait aspek ESG. Aspek ini juga diterapkan dalam proses know your customer (KYC) untuk menilai potensi isu lingkungan, sosial, hukum, atau litigasi pada calon debitur.

"BRI menerapkan pendekatan komprehensif dalam menilai risiko ESG, mulai dari identifikasi sektor berisiko tinggi hingga penerapan standar regulator untuk memitigasi dampak negatif pada lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan," tambah Solichin.

Beberapa inisiatif BRI dalam menilai risiko ESG mencakup LPG Pre-Screening dan Loan Sub-sector Policy, yang membantu memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke level Rp15.100 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (20/9/2024). Tren penguatan rupiah berlanjut setelah Federal Reserve dan Bank Indonesia kompak memangkas suku bunga acuan.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 138 poin atau 0,91% menuju level Rp15.101 per dolar AS. Indeks dolar AS mencatatkan pelemahan 0,03% ke posisi 100,641.

Mayoritas mata uang kawasan Asia lainnya dibuka bervariasi. Yen Jepang dan yuan China, misalnya, menguat masing-masing sebesar 0,11% dan 0,20%.

Selain itu, dolar Hong Kong menguat 0,04%, dolar Singapura 0,05%, baht Thailand 0,27%, dan dolar Taiwan menguat 0,06%; sementara won Korea melemah 0,19%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin (bps) menjadi di kisaran 4,75%–5% dan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% sebagai katalis positif di pasar uang.

“Para pembuat kebijakan melihat suku bunga acuan Fed turun 50 bps lagi pada akhir tahun ini, 100 bps lagi pada 2025, dan 50 bps lagi pada 2026 hingga berakhir pada kisaran 2,75%-3,00%,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Dari dalam negeri, keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan menjadi 6% dinilai sebagai langkah berani, taktis, dan antisipatif untuk menopang penguatan ekonomi di tengah indikasi pelemahan.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 10.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.082 dan harga jual sebesar Rp15.102 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp14.955 dan Rp15.255 per pukul 09.15 WIB.

BCA juga menerapkan angka yang sama berdasarkan bank notes pada pukul 09.17 WIB, yakni harga beli sebesar Rp14.955 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.255 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.10 WIB masing-masing sebesar Rp15.083 dan Rp15.103 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp14.980 dan Rp15.180 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 10.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.085 dan Rp15.105.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp14.900 dan harga jual senilai Rp15.250. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.51 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes per pukul 10.34 WIB, harga beli dan jual per dolar AS juga ditetapkan masing-masing sebesar Rp14.900 dan Rp15.250.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.084 dan harga jual sebesar Rp15.104 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp14.905 dan jual sebesar Rp15.255. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah mencapai Rp256,1 triliun hingga minggu kedua September 2024. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat sebagai penerima terbesar dari insentif tersebut.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, bank BUMN menerima insentif KLM sebesar Rp118,6 triliun, diikuti oleh bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp110,5 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp24,4 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp2,6 triliun.

Insentif ini disalurkan kepada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi mineral dan batu bara (minerba), pangan, UMKM, sektor otomotif, perdagangan, listrik, gas dan air (LGA), serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Insentif KLM tersebut difokuskan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang hilirisasi minerba, pangan, dan sektor-sektor strategis lainnya," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (18/9/2024).

Perry juga menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit nasional tetap didukung oleh permintaan yang kuat dari korporasi, terutama di sektor padat modal. Namun, ia menambahkan bahwa permintaan kredit di sektor padat karya masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, permintaan kredit rumah tangga, terutama di sektor properti, tetap terjaga. Sektor industri, LGA, dan pengangkutan juga menunjukkan pertumbuhan kredit yang solid.

Pada Agustus 2024, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 10,75% year-on-year (yoy), 13,08% yoy, dan 10,83% yoy. Pembiayaan syariah dan kredit UMKM masing-masing tumbuh sebesar 11,61% yoy dan 4,42% yoy.

"Pertumbuhan kredit 2024 diproyeksikan berada di batas atas kisaran 10-12%," kata Perry.

BI juga akan terus memperkuat implementasi KLM, dengan fokus pada sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja, sektor tersier, serta sektor yang meningkatkan inklusivitas, khususnya kelas menengah bawah, sambil tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Perry menambahkan, likuiditas perbankan pada Agustus 2024 masih memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang mencapai 25,37%. Selain itu, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Juli 2024 berada pada tingkat yang kuat sebesar 26,56%. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) terjaga rendah pada 2,27% (bruto) dan 0,79% (neto).

Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan, menurut Perry, juga didukung oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang baik, berdasarkan hasil uji ketahanan (stress test) perbankan.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengantisipasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan," pungkas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA - Pihak Bank Mandiri mengumumkan bahwa mereka mendapatkan serangan siber hingga 1 juta per hari.

Meski demikian, perusahaan telah berinisiatif membentuk tim khusus yang menjadi 'satpam digital' terdiri dari 200 orang sejak tahun 2021 untuk mengatasi hal ini.

Informasi tersebut disampaikan oleh Vice President Digital Retail Banking PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Harry Sofri Putranda.

"Tugas mereka day to day memonitor dan mengantisipasi cyber attack. Ibarat sebuah rumah, kami menyiapkan lapisan keamanan dari satpam, anjing penjaga, pagar, CCTV, alarm, hingga sniper juga ada serangan yang masuk," katanya seperti dilansir dari Antaranews.

Menurut Harry, 15 persen biaya dialokasikan khusus untuk memastikan keamanan siber dari semua sistem di Bank Mandiri.

"Biaya 15 persen kita alokasikan untuk memastikan keamanan siber melalui investasi di bidang TI,” ia menambahkan.

Sebagaimana diketahui, beberapa data besar di berbagai instansi di Indonesia diisukan dibobol hacker.

Bahkan, beberapa data penting dijual di situs gelap. Digitalisasi menjadi salah satu alasan mengapa serangan siber meningkat pesat.

Meski demikian, Harry juga tak menampik bahwa proses digitalisasi telah mempermudah nasabah untuk mengakses layanan perbankan dari mana dan kapan saja, misalnya, proses pembukaan rekening.

Bisnis.com, JAKARTA –

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) memberikan klarifikasi terkait isu rencana akuisisi sejumlah entitas keuangan di Indonesia yang ramai diperbincangkan.

Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, mengungkapkan bahwa akuisisi memang menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam memperluas bisnis. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut masih merupakan salah satu dari berbagai opsi yang tengah dievaluasi oleh perusahaan. Pernyataan ini disampaikannya setelah konferensi pers kerja sama strategis antara Maybank Indonesia dengan Batumbu di Jakarta pada Kamis (19/9/2024).

“Kami berharap ke depan Maybank Indonesia bisa membangun ekosistem yang lebih kuat, baik melalui kerja sama seperti ini atau dalam bentuk akuisisi di masa mendatang,” ujar Steffano.

Steffano menambahkan bahwa Maybank Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas ekosistemnya, terutama dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Ia mencontohkan kerja sama dengan Batumbu melalui penyaluran pembiayaan sebesar Rp1 triliun untuk sektor UMKM. Sebelumnya, Maybank Indonesia juga telah melakukan investasi di Grup Modalku.

“Kami selalu terbuka untuk menambah kerja sama strategis, selama visi dan misinya sejalan dengan tujuan kami, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tegas Steffano.

Sementara itu, terkait kabar akuisisi sejumlah entitas keuangan seperti Asuransi JMA Syariah dan lini bisnis PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN), Maybank Indonesia membantah adanya rencana tersebut. Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (4/9/2024), Direktur Maybank Indonesia, Yessika Effendi, menyatakan bahwa informasi yang beredar di media tidak benar.

“Perseroan menegaskan bahwa informasi yang diberitakan tersebut tidak benar dan manajemen tidak memiliki informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga saham perseroan,” kata Yessika.

Manajemen Bank Panin juga membantah keterlibatan dalam kabar tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui kebenaran berita yang beredar terkait merger atau akuisisi.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syarif Yunus menjelaskan saat ini portofolio investasi dana pensiun DPLK 70-80% berada di deposito. Masalahnya, suku bunga yang turun berimbas pada imbal hasil investasi dalam instrumen tersebut.

Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan menjadi 6%. Sementara suku bunga Deposit Fasility juga dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,7%.

Meski begitu, Syarif menegaskan para peserta dana pensiun tidak perlu khawatir nilai manfaat mereka bakal berkurang.

"Kalau deposito, suku bunga turun, DPLK itu longterm. Kita sudah menikmati suku bunga yang naik, kalau turun tidak usah panik, santai saja yang penitng pada saatnya nanti dia pasti akan rebound," kata Syarif saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Syarif menjelaskan, saat ini edukasi pemain DPLK kepada para peserta dana pensiun perlu didorong. Alasannya, intrumen investasi dana pensiun dipilih sendiri oleh peserta dana pensiun.

"Ketika edukasi terjadi, misal dengan konsekuensi karena sekarang suku bunga turun mungkin yang sekarang harus dilakuakn penempatan investasinya harus dipindahkan ke sini [selain deposito]. Karena DPLK tidak bisa memindahkan investasi tanpa diperitntah peserta. Jadi faktor utama di edukasi," kata Syarif.

Syarif menyarankan kepada peserta dana pensiun yang berusia di bawah 35 tahun bisa memilih instrumen investasi yang lebih progresif dengan alasan pencairan manfaat bisa dalam jangka panjang.

Sementara, bagi peserta dana pensiun yang baru bergabung di DPLK ketika suku bunga turun, bisa memilih instrumen investasi di instrumen fixed income seperti SBN atau obligasi.

"Tapi justru ketika suku bunga pada posisi turun, itu menurut saya [pilih deposito] juga tidak ada masalah. Karena ketika itu naik, uang dia di DPLK akan terasa. Ini prinsipinya kayak main saham, ketika anjlok orang mau beli ketika tinggi orang lepas. DPLK karena sifatnya longterm, DPLK kira-kira seperti itu juga," kata Syarif.

Bisnis.com, JAKARTA - Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PertaLife merombak strategi investasi mereka usai Bank Indonesia (BI) memutuskan memangkas suku bunga acua atau BI Rate dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17018 September 2024.

BI memangkas suku bunga acuan menjadi 6%. Sementara suku bunga Deposit Fasility juga dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,7%.

Pelaksana Tugas Pengurus Business & Quality Asurance DPLK PertaLife, Deny Kurniawan mengatakan sebelum BI menurunkan suku bunga acuan, DPLK PertaLife berencana memarkir portofolio mereka sebesar 5% di instrumen deposito.

"Kita sudah antisipasi. Kemarin kami rapat komite, yang tadinya pilihan 5% penempatan deposito, kita bisa turun ke 2%. Itu cukup memberikan peluang. Kemarin kami update ke komite terkait penurunan suku bunga BI, akhirnya komite memberikan blessing ke kita untuk bisa penempatan maksimal hanya di 2%. Itu langkah yang kita ambil untuk penurunan suku bunga BI," kata Deny saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dengan kondisi suku bunga acuan turun, Deny mengatakan DPLK PertaLife kini mendorong penempatan investasinya di fixed income yakni di Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi. Saat ini, mayoritas porfofolio DPLK PertaLife hampir 70% berada di SBN dan obligasi.

Dengan portofolio tersebut, Dany menegaskan ketahanan dana kelolaan DPLK PertaLife cukup tangguh menghadapi situasi penurunan suku bunga acuan. Per Agustus 2024, dana pensiun kelolaan DPLK PertaLife sebesar Rp5,6 triliun, meningkat dari posisi Juni 2024 sebesar Rp5,4 triliun.

"Sampai akhir tahun ini [targetnya] di Rp6,7 triliun. Kalau tadi komite memberikan target tahun depan kemungkinan kita bisa dapat di Rp10 sampai Rp12 triliun," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) telah menandatangani kerja sama penyaluran pembiayaan (channeling) senilai Rp1 triliun dengan PT Berdayakan Usaha Indonesia, yang dikenal dengan Batumbu, sebuah penyedia fintech peer-to-peer (P2P) lending yang berfokus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis UMKM, sekaligus mendorong digitalisasi layanan keuangan yang mudah diakses oleh segmen tersebut.

“Salah satu fokus utama bisnis Maybank Indonesia adalah pembiayaan UMKM, karena sektor ini merupakan pilar penting bagi perekonomian nasional,” ujar Steffano dalam konferensi pers di kantor Maybank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

Steffano menambahkan bahwa pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM dan pengembangan pembiayaan digital adalah prioritas bagi Maybank Indonesia. Melalui skema channeling ini, Maybank juga menargetkan distributor dan supplier untuk memberikan akses finansial yang lebih luas kepada UMKM di Indonesia.

Kerja sama dengan Batumbu, menurut Steffano, diharapkan dapat memperluas cakupan pasar pembiayaan UMKM, terutama dalam pengelolaan rantai pasokan keuangan (financial supply chain management), yang saat ini menunjukkan perkembangan pesat.

"Kami berharap kolaborasi ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia," tambahnya.

Steffano juga menyatakan bahwa selain melalui jaringan Maybank, perusahaan membuka peluang kerja sama dengan fintech lain untuk memperluas penetrasi pembiayaan bagi UMKM.

Di sisi lain, Presiden Direktur Batumbu, Tan Glant Saputrahadi, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

“Visi kami adalah memberikan pembiayaan yang signifikan bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life Indonesia) dan PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) memperkenalkan manfaat tambahan (rider baru) untuk produk asuransi kesehatan unit-linked Allianz Flexi Medical Plan dan AlliSya Flexi Medical Plan (AFM Plan).

Country Chief Product Officer Allianz Life Indonesia Himawan Purnama menjelaskan rider terbaru dari Allianz Life dan Allianz Syariah tersebut dapat melengkapi produk asuransi jiwa unit-linked yang sudah dimiliki nasabah. Dia menyebut rider tersebut akan mengcover biaya yang timbul ketika nasabah harus menjalani rawat inap atau pembedahan.

“Hadirnya produk ini menjawab kebutuhan nasabah yang memiliki preferensi perlindungan lebih fleksibel dari produk asuransi jiwa unit-linked. Dengan perlindungan asuransi kesehatan, nasabah akan terlindungi secara optimal dengan keunggulan-keunggulan yang kami tawarkan,” kata Himawan dalam acara peluncuran di Jakarta hari ini Kamis (19/9/2024).

Himawan menyebut rider ini tersedia dalam beragam plan yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan nasabah. Lebih lanjut, AFM Plan menawarkan fitur flexi benefit yakni reward yang akan didapatkan nasabah setiap tahun hingga 20% dari biaya asuransi, jika tidak ada klaim.

“Dana Flexi Benefit yang terkumpul dapat digunakan nasabah untuk penggantian biaya/klaim rawat jalan,” imbuhnya.

Kelebihan lainnya dari AFM Plan tersebut adalah layanan konsultasi dokter online terkait kesehatan mental dan gizi, yang merupakan kerja sama Allianz dengan Halodoc.

“Dengan demikian, nasabah mendapatkan nilai tambah dari perlindungan kesehatan yang dimiliki, untuk mendapatkan saran dari psikolog klinis dan psikiater untuk layanan kesehatan mental, dan spesialis gizi klinik untuk pertanyaan seputar gizi dan nutrisi,” ungkap Himawan.

Peluncuran rider tersebut juga menjawab tren peningkatan biaya medis dan klaim kesehatan di asuransi. Meningkatnya klaim asuransi kesehatan di Indonesia dalam dua tahun terakhir tercatat sebesar 24% sampai 25% setiap tahunnya.

Per semester I/2024, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) klaim asuransi kesehatan menunjukkan peningkatan sebesar 26% secara tahunan (year on year/yoy). Peningkatan klaim yang dibayarkan untuk asuransi kesehatan ini terutama dilatarbelakangi oleh inflasi biaya medis di Indonesia yang menurut Mercer Marsh Health Trends Report 2024, diperkirakan naik sebesar 13%.

Data klaim kesehatan Allianz juga mencatat bahwa persentase jumlah kasus klaim kesehatan untuk penyakit-penyakit kritis yang biasanya diderita oleh generasi berusia lebih tua, saat ini juga relatif banyak diajukan oleh nasabah berusia di bawah 40 tahun.

Dari tiga kasus klaim tertinggi untuk pengobatan dan perawatan terkait penyakit kritis yang dibayarkan oleh Allianz Indonesia selama dua tahun terakhir (2021-2023), tercatat pertumbuhan jumlah kasus klaim yang dibayarkan kepada nasabah berusia di bawah 40 tahun untuk penyakit paru-paru sebanyak 2.300 kasus, meningkat 108%, ginjal sebanyak 2.100 kasus, meningkat 161%, dan kanker sebanyak 1.900 kasus, meningkat 167%.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB memberikan klarifikasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait permintaan penjelasan atas pemberitaan media massa.

Widi Hartoto, Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB menjelaskan pemberitaan yang dimuat pada media massa mengenai dugaan adanya dana penempatan iklan oleh Bank BJB pada periode 2021-2023.

Dia menegaskan bahwa perseroan selalu menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya, termasuk dalam penempatan iklan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

"Kami sampaikan bahwa Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip akuntantabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan
operasionalnya termasuk dalam hal penempatan iklan dan kerjasama dengan pihak ketiga," ungkap Widi dalam keterbukaan informasi pada Kamis (19/9/2024).

Lebih lanjut, manajemen Bank BJB menyatakan siap menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan dan akan bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum. Perseroan berharap semua proses hukum dilakukan secara objektif dan transparan.

"Perseroan menghargai upaya penegakan hukum yang berlangsung sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Bank BJB, sebagai lembaga perbankan, menegaskan komitmennya terhadap prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya. Selain itu, Bank BJB memastikan tidak ada tuntutan hukum yang dihadapi oleh pengurus, pegawai, maupun perseroan terkait dengan pemberitaan yang beredar, sehingga tidak ada langkah hukum yang diambil.

Widi juga meyakini bahwa pemberitaan tersebut tidak akan memengaruhi operasional maupun layanan yang diberikan Bank BJB kepada nasabah. Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan integritas yang terjaga.

"Seluruh aktivitas operasional kami diaudit oleh auditor independen, dan laporan tersebut mencerminkan transparansi dalam setiap kegiatan bisnis," jelasnya.

Meskipun tengah menghadapi pemberitaan ini, Widi memastikan bahwa rencana aksi korporasi Bank BJB terkait penerbitan Obligasi Keberlanjutan I Tahap I Tahun 2024 tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB memberikan klarifikasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait permintaan penjelasan atas pemberitaan media massa.

Widi Hartoto, Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB menjelaskan pemberitaan yang dimuat pada media massa mengenai dugaan adanya dana penempatan iklan oleh Bank BJB pada periode 2021-2023.

Dia menegaskan bahwa perseroan selalu menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya, termasuk dalam penempatan iklan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

"Kami sampaikan bahwa Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip akuntantabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan
operasionalnya termasuk dalam hal penempatan iklan dan kerjasama dengan pihak ketiga," ungkap Widi dalam keterbukaan informasi pada Kamis (19/9/2024).

Lebih lanjut, manajemen Bank BJB menyatakan siap menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan dan akan bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum. Perseroan berharap semua proses hukum dilakukan secara objektif dan transparan.

"Perseroan menghargai upaya penegakan hukum yang berlangsung sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Bank BJB, sebagai lembaga perbankan, menegaskan komitmennya terhadap prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya. Selain itu, Bank BJB memastikan tidak ada tuntutan hukum yang dihadapi oleh pengurus, pegawai, maupun perseroan terkait dengan pemberitaan yang beredar, sehingga tidak ada langkah hukum yang diambil.

Widi juga meyakini bahwa pemberitaan tersebut tidak akan memengaruhi operasional maupun layanan yang diberikan Bank BJB kepada nasabah. Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan integritas yang terjaga.

"Seluruh aktivitas operasional kami diaudit oleh auditor independen, dan laporan tersebut mencerminkan transparansi dalam setiap kegiatan bisnis," jelasnya.

Meskipun tengah menghadapi pemberitaan ini, Widi memastikan bahwa rencana aksi korporasi Bank BJB terkait penerbitan Obligasi Keberlanjutan I Tahap I Tahun 2024 tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA --Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat berdampak signifikan pada kemampuan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membayar iuran, terutama dari kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Deflasi yang terjadi dari Mei hingga Agustus 2024 menjadi salah satu indikator penurunan daya beli. Hingga Juli 2024, jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran mencapai 17,553 juta peserta, dengan total tunggakan sebesar Rp14,12 triliun.

"Iya jelas. Itu [daya beli turun] mempengaruhi [tunggakan JKN]." kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kepada Bisnis, Kamis (19/9/2024).

Dengan kondisi ini, Ghufron mengatakan pihaknya lebih aktif jemput bola mengunjungi peserta dari rumah ke rumah. Dia menjelaskan, apabila peserta yang menunggak ternyata memang tidak mampu bisa beralih menjadi peserta Penerima Bantuain Iuran (PBI) dari peserta mandiri.

"Yang memang tidak mampu betul ya kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, atau dengan Kementerian Sosial," kata Ghufron.

Sebagai infornasi, pemerintah daerah sekarang bisa menggunakan anggaran dari dana transfer daerah untuk membayar iuran peserta program JKN BPJS Kesehatan peserta PBI.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 yang diundangkan pada 14 Agustus 2024. Dalam beleid terbaru tersebut, terdapat penambahan ayat dalam Pasal 3 yang mengatur pemakaian dana transfer daerah untuk iuran peserta PBI.

"Pembayaran kontribusi iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari transfer ke daerah," tulis ayat (6) Pasal 3 Permenkeu 51/2024.

Besaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Iuran bagi peserta PBI ini dibayar dengan anggaran pemerintah. Adapun ketentuan untuk peserta yang bisa menjadi peserta PBI program Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.