Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) mencatatkan laba bersih Rp232,11 miliar per Sepember 2024. Jumlah ini naik 78,2% year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp130,24 miliar. Perusahaan optimistis laba ini masih dapat dikerek pada kuartal IV/2024 mendatang.

Presiden Direktur MSIG Life Wianto Chen menyatakan cara untuk mengerek laba hingga tutup tahun 2024 salah satunya dengan meningkatkan layanan pelanggan dengan melakukan transfiormasi digital.

"Hal itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan mendorong pembelian produk tambahan," kata Wianto kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/11/2024).

LIFE mencatat hingga September 2024, total beban yang ditanggung sebesar Rp2,50 triliun atau naik 10,3% yoy. Klaim dan manfaat bruto MSIF Life juga naik 3% menjadi Rp2,07 triliun.

Di sisi lain, total pendapatan MSIG Life tumbuh 13,7% yoy menjadi Rp2,79 triliun dengan nilai pendapatan premi bruto sebesar Rp2,26 triliun atau tumbuh 20,3% yoy hingga kuartal III/2024.

Selanjutnya, untuk total liabilitas MSIG Life sampai kuartal III/2024 tercatat sebesar Rp6,91 triliun atau turun 4,3% yoy. Dana peserta juga turun 19,5% yoy menjadi Rp193,86 miliar. Sedangkan total ekuitas pada periode ini tercatat sebesar Rp7,69 triliun atau tumbuh 2,65% yoy. Dengan begitu, total aset MSIG Life sampai kuartal III/2024 tercatat turun 1,1% yoy berada di posisi Rp14,80 triliun.

"Pada kuartal IV/2024 perusahaan melihat prospek yang sangat positif dengan peningkatan permintaan produk asuransi, kemajuan dalam digitalisasi layanan, dan pengelolaan risiko yang lebih baik," pungkas Wianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketika pandemi Covid-19 melanda, Presiden Joko Widodo mengizinkan Bank Indonesia membeli surat utang negara di pasar perdana untuk menstabilkan sistem keuangan. Kebijakan itu sempat mendapat banyak pertanyaan karena seolah membagi defisit anggaran dengan Bank Indonesia. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan skema burden sharing.

Dalam catatan Bisnis, istilah burden sharing pertama kali diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ketika awal pandemi. Saat itu, Perry mengungkapkan bahwa BI dan Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi kesepakatan untuk memperkuat kerja sama terkait dengan kebutuhan pendanaan APBN.

Dia mengklaim penguatan kerja sama ini dapat membangkitkan kepercayaan investor atas surat utang pemerintah. Selain itu, koordinasi ini akan memicu lebih banyak aliran dana masuk ke pasar utang Tanah Air.

"Kami dan Menteri Keuangan akan melakukan burden sharing penerbitan SBN ini dalam bentuk kesepakatan bersama yang sedang kami finalkan," kata Perry dalam konferensi pers rapat terbatas di Istana, Rabu (3/6/2020).

Pada 31 Maret 2O2O, Presiden Jokowi kemudian menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020. Dalam beleid tersebut, Pasal 16 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa BI berhak:

...membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Skema burden sharing tersebut kemudian dipertegas dalam UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pasal 36A ayat (1) huruf a UU PPSK menyatakan:

Dalam rangka penanganan Stabilitas Sistem

Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Bank Indonesia berwenang:

a. membeli Surat Berharga Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan Sistem Keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.

Beban Pemerintah

Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat surat utang negara seri variable rate yang khusus dijual kepada Bank Indonesia (BI) di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Utang pemerintah ke BI tersebut akan jatuh tempo pada 2025 (Rp100 triliun), 2026 (154,5 triliun), 2027 (154,5 triliun) 2028 (152,06 triliun), dan 2029 (Rp51,5 triliun).

Sejauh ini pemerintah belum menjabarkan cara melunasi utang kepada bank sentral tersebut yang dimulai pada tahun depan dengan ruang fiskal yang sempit.

Selain ke Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, Pemerintahan Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang.

Di sisi lain, APBN 2025 telah menetapkan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun. Dengan skema ini, hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan karena sisanya digunakan untuk membayar utang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat salah satu cara umum yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk melunasi utang jatuh tempo tersebut adalah debt switching, yakni mengonversi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang.

Menurutnya, jika pemerintah memilih debt switching maka memungkinkan untuk mengelola risiko jatuh tempo utang dengan memperpanjang waktu pembayaran sehingga tidak ada tekanan fiskal yang langsung dan besar pada satu periode.

“Namun, bisa jadi ada peningkatan beban bunga jangka panjang, terutama jika penerbitan obligasi baru memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi,” ujarnya, Minggu (27/10/2024).

Beberapa opsi lain yang dapat diambil oleh pemerintah, Josua menyebutkan soal penerbitan SBN baru untuk membayar utang yang jatuh tempo alias refinancing. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan penetapan suku bunga yang menarik bagi investor tetapi tetap dalam batas fiskal yang sehat.

Meski dapat memperpanjang profil utang jatuh tempo pemerintah, langkah ini juga dapat meningkatkan beban pembayaran bunga, terutama jika penerbitan dilakukan pada suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan beban bunga utang yang jatuh tempo.

Langkah alternatif lainnya, kata Josua, yakni pemerintah dapat menggunakan dana dari cadangan, yang dialokasikan untuk keperluan darurat atau stabilisasi fiskal. Melalui cara kedua ini, diperkirakan dapat mengurangi kebutuhan penerbitan utang baru, tetapi mengurangi fleksibilitas fiskal untuk menanggapi keadaan darurat lainnya atau stabilisasi ekonomi.

Sementara cara ketiga, yakni dengan meningkatkan penerimaan pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat diarahkan untuk membayar utang tersebut.

“Peningkatan penerimaan ini bisa mengurangi tekanan pada utang baru, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada waktu dan implementasi reformasi pajak yang sedang berlangsung,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pembiayaan yang disalurkan perusahaan modal vetura mengalami kontraksi 8,10% per September 2024 secara tahunan (year on year/yoy).

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK melaporkan penurunan kinerja ini sedikit membaik dibandingkan bulan sebelumnya.

"Pembiayaan modal ventura di September 2024 mengalami kontraksi sebesar 8,10% yoy, pada Agustus lalu terkontraksi 9,03% yoy. Nilai pembiayaan tercatat Rp16,25 triliun. Agustus yang lalu tercatat Rp16,19 triliun," kata Agusman dalam konferensi pers RDK Oktober 2024, dikutip Minggu (3/11/2024).

Pembiayaan modal ventura per September bila dibandingkan dengan awal tahun ini juga mengalami kontraksi sebesar 0,91%, yakni turun dari Rp16,40 triliun per Januari 2024.

Bila dilihat dari kinerja pembiayaan tiap bulannya, di sepanjang 2024 ini kontraksi paling besar terjadi pada April 2024, yang mengalami penurunan hingga 12,61% yoy.

Berikut adalah realisasi pembiayaan yang disalurkan modal ventura sepanjang 2024;

• Pembaiayan modal ventura per September 2024 mencapai Rp16,25 triliun, atau turun 8,10% yoy
• Pembaiayan modal ventura per Agustus 2024 mencapai Rp16,19 triliun, atau turun 9,03% yoy
• Pembaiayan modal ventura per Juli 2024 mencapai Rp16,18 triliun, atau turun 10,67% yoy
• Pembaiayan modal ventura per Juni 2024 mencapai Rp16,22 triliun, atau turun 11,97% yoy
• Pembaiayan modal ventura per Mei 2024 mencapai Rp16,21 triliun, atau turun 11,96% yoy
• Pembaiayan modal ventura per April 2024 mencapai Rp16,32 triliun, atau turun 12,61% yoy
• Pembaiayan modal ventura per Maret 2024 mencapai Rp16,79 triliun, atau turun 10,18% yoy
• Pembaiayan modal ventura per Februari 2024 mencapai Rp16,49 triliun, atau turun 9,35% yoy
• Pembaiayan modal ventura per Januari 2024 mencapai Rp16,40 triliun, atau turun 8,50% yoy

Bisnis.com, JAKARTA — OJK mendorong kontribusi pembiayaan oleh penyelenggara P2P lending dan perusahaan pembiayaan atau multifinance kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat peta jalan pengembangan dan penguatan industri P2P lending 2023—2027 dan peta jalan pengembangan dan penguatan multifinance 2024—2028 sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja dua industri keuangan non bank tersebut.

"Dalam kaitannya ini, dua industri tersebut didorong melakukan peningkatan pembiayaan sektor prduktif, termasuk UMKM," kata Agusman dalam konfernesi pers RDK Oktober 2024, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Sebagai implementasi peta jalan tersbut, OJK akan meningkatkan limit pembiayaan sektor produktif termasuk UMKM, menyesuaikan batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga pinjaman online, hingga memperkuat sinergi P2P lending beserta perusahaan multifinance dengan pelaku UMKM.

Selain itu, OJK juga mendorong penyelenggara P2P lending dan perusahaan multifinance untuk meningkatkan aksesbilitas dan inklusi keuangan untuk segmen UMKM.

"Hal-hal ini yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana bisnis 2025 yang segera akan diserahkan kepada OJK," pungkas Agusman.

Sebagai informasi, pertumbuhan pembiayaan UMKM dari industri P2P lending dan multifinance sampai Agustus 2024 telah mengalahkan pertumbuhan kredit UMKM dari perbankan. Meski demikian, secara angka memang pembiayaan yang digelontorkan dua sektor keuangan non-bank tersebut masih sangat kecil dibanding kredit perbankan.

OJK mencatat penyaluran pembiayaan dari multifinance kepada UMKM per Agustus 2024 tumbuh 8,98% (year on year/YoY) menjadi Rp182,13 triliun. Sedangkan outstanding dari P2P lending ke UMKM badan usaha tumbuh 32,87% (YoY) menjadi Rp4,97 triliun.

Di sisi lain, kredit UMKM dari perbankan per Agustus 2024 hanya tumbuh 4,3% (YoY) menjadi Rp1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut terkoreksi dari pertumbuhan pada Juli 2024 yang mencatatkan pertumbuhan 5,1% (YoY) dengan total kredit sebesar Rp1.375,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat total transaksi bisnis dalam penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival atau ISEF 2024 mencapai Rp1,85 triliun.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan, rangkaian ISEF 2024 sudah dimulai dalam pagelaran Festival Ekonomi Keuangan Syariah (FESyar) sejak Mei hingga September 2024. Puncaknya digelar di Jakarta Convention Center mulai 30 Oktober sampai dengan 3 November 2024.

Sepanjang itu, Destry mengungkapkan ISEF 2024 telah sukses menyedot hingga 1.363.645 pengunjung langsung dan 74.747 pengunjung secara daring. Perputarannya uangnya pun mencapai hampir Rp2 triliun.

"Berupa, yang satu adalah komitmen dan realisasi pembiayaan sebesar Rp642 miliar, kedua komitmen dan realisasi perdagangan sebesar Rp295 miliar, dan ketiga komitmen kerja sama ekosistem keuangan syariah sebesar Rp1 triliun," jelasnya dalam penutupan ISEF 2024, Minggu (3/11/2024).

Selain itu, sambungnya, terapat total 71 acara sepanjang penyelenggaraan ISEF 2024. Salah satunya, yaitu In2MotionFest yang menampilkan sekitar 2.000 karya dari 218 desainer nasional maupun internasional dan 20 parade.

Bahkan, Destry menyatakan In2MotionFest tersebut berhasil meraih Rekor Muri kategori event modest fashion berbasis syariah terbesar di dunia.

Lebih lanjut, Destry juga mengaku 5.143 exhibitor mendapat omzet hingga Rp115 miliar. Angka tersebut didapat dari penjualan retail selama empat hari penyelenggaraan puncak ISEF 2024.

Dia merasa angka tersebut sangat luar biasa. Kendati demikian, Destry menegaskan berbagai pencapaian tersebut hanya bisa tercapai dengan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak.

"Mengembangkan ekonomi syariah tidak bisa sendiri, harus bersama-sama," ujarnya.

BI, lanjut Destry, ingin membawa Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.

Hanya saja, dia mengakui bahwa indeks ekonomi syariah Indonesia masih berada di urutan ketiga dunia. Menurutnya, fakta tersebut merupakan pekerjaan rumah bersama para pemegang kepentingan.

"Harus kita mulai hari ini secara mendalam hingga ke depannya. Dalam hal ini Bank Indonesia tidak bisa sendiri," ungkap Destry.

Bisnis.com, SUKABUMI - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") semakin memperkuat kesiapan menghadapi bencana alam di Indonesia, hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak Januari hingga September 2024 Indonesia telah mengalami tak kurang dari 1.300 kejadian bencana. Situasi ini mendorong BRI untuk mengintensifkan upaya mitigasi dan respons cepat terhadap dampak bencana, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mendorong kapasitas dan kapabilitas dalam kedaruratan bencana, BRI menyelenggarakan kegiatan “Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI Tahun 2024” pada 25-27 Oktober 2024 di Sukabumi, Jawa Barat.

Tim Elang Relawan BRI sendiri merupakan Satuan Tugas Bencana yang beranggotakan pekerja BRI yang masih aktif dan tersebar di seluruh unit kerja BRI. Tujuan dibentuk Tim Elang adalah untuk membantu penanganan tanggap darurat bencana di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kegiatan ini, BRI berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Sekolah Relawan yang memberikan pembekalan tentang manajemen penanggulangan darurat bencana dan pertolongan pertama kegawatdaruratan. Tidak hanya mendapat pembekalan teori, para relawan juga diberikan pembekalan berupa simulasi bencana, pembinaan mental serta pembentukan karakter untuk menjadi relawan yang tangguh.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto sekaligus Pembina Tim Elang mengatakan bahwa kegiatan Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI 2024 bertujuan memberikan pembekalan dan pemahaman dasar tentang kedaruratan bencana sehingga para relawan bisa mendapatkan ilmu yang cukup untuk siap menjalankan tugas ketika bencana.

“Kegiatan ini sangat penting dilakukan dalam memberikan pembekalan bagi para relawan. Diharapkan, para relawan memiliki sikap Sigap, Tangkas, dan Cepat dalam menghadapi berbagai macam bencana alam maupun krisis” ungkap Catur dalam arahannya kepada para Relawan sekaligus mengukuhkan Tim Elang Relawan BRI mulai dari Relawan Kantor Pusat dan Relawan dari 18 Regional Office BRI.

Catur menambahkan, prioritas penanganan bencana antara lain keselamatan jiwa pekerja dan keluarga, pengamanan operasional dan aset BRI, dan sinergi dalam pemberian bantuan BRI Group kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaanya, Tim Elang Relawan BRI akan mencari dan mengumpukan informasi terkait kejadian bencana alam, menginventarisir dampak bencana alam, menyusun kebutuhan di wilayah bencana, melaksanakan assessment terhadap kejadian bencana alam, melaksanakan tanggap darurat bencana alam dan menyusun laporan pasca bencana.

Pelaksanaan tanggap darurat bencana alam dapat dilakukan juga dengan kerjasama pihak ketiga, antara lain instansi pemerintah, lembaga sosial dan pihak pihak yang berkompeten lainnya.

“Semoga Tim Elang Relawan BRI bisa menjalankan tugas dan komitmennya dengan sebaik-baiknya dan Kolaborasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi Relawan untuk mendapatkan pembekalan yang cukup”, imbuh Catur.

Di akhir kegiatan Jambore Nasional tersebut, Tim Elang Relawan BRI juga melaksanakan kegiatan Bakti Sosial berupa penyaluran bantuan sembako bagi warga di wilayah Sukabumi sebagai wujud kepedulian Tim Elang Relawan BRI bagi masyarakat sekitar.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indnesia (AAJI) optimistis kinerja industri hingga akhir 2024 akan menunjukkan pertumbuhan positif. Per kuartal III/2024 atau September 2024, premi asuransi jiwa tercatat tumbuh 2,73% (year on year/YoY) menjadi Rp135,64 triliun.

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, dan GCG AAJI Fauzi Arfan mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan pasca pendemi covid-19 turut mendorong permintaan produk asuransi jiwa. Selain itu, menurutnya transformasi digital juga turut memberikan dampak positif karena memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui platform digital.

"Dengan faktor-faktor tersebut, industri asuransi jiwa diperkirakan dapat mencapai kinerja yang positif hingga akhir tahun 2024. Namun, perusahaan perlu tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin timbul, seperti potensi pelemahan daya beli masyarakat atau ketidakpastian ekonomi global yang bisa mempengaruhi permintaan," kata Fauzi kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, untuk menjaga industri asuransi jiwa dapat mencetak pertumbuhan laba tanpa menghilangkan perannya memberikan perlindungan, Fauzi mengatakan perusahaan asuransi jiwa menerapkan berbagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara beban klaim dan pendapatan.

Salah satunya, kata dia, adalah melalui inovasi produk di mana perusahaan anggota AAJI terus mengembangkan produk baru yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti asuransi jiwa yang juga memberikan manfaat kesehatan.

Untuk mengelola risiko dari meningkatnya klaim, khususnya klaim asuransi kesehatan, Fauzi mengatakan perusahaan juga akan menerapkan manajemen klaim yang lebih efisien, termasuk memperketat proses penilaian risiko saat menerima polis baru sehingga risiko klaim yang tinggi dapat lebih terkendali.

"Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat menjaga keseimbangan beban klaim dan menjaga kestabilan pertumbuhan laba di tengah dinamika pasar," kata Fauzi.

AAJI mencatat hingga semester I/2024 lalu jumlah total tertanggung asuransi jiwa meningkat sebesar 25,18 juta orang atau tumbuh 28,4% (YoY) menjadi 113,68 juta orang.

Pada periode tersebut, industri asuransi jiwa mencatatkan total pendapatan premi sebesar Rp88,49 triliun, naik 2,6% yoy. Sementara itu, klaim yang dibayarkan oleh industri hingga semester 1/2024 mencapai Rp77,67 triliun, turun 2,2% (YoY). Klaim tersebut diberikan kepada sekitar 9,82 juta penerima manfaat.

"Ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa dalam perencanaan keuangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mega Tbk. (MEGA) besutan konglomerat Chairul Tanjung meraup laba bersih Rp1,99 triliun pada kuartal III/2024, turun 28,52% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp2,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan, penurunan laba Bank Mega didorong oleh penyusutan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar 7,47% (YoY) menjadi Rp4,02 triliun pada September 2024, dari sebelumnya Rp4,34 triliun.

Margin bunga bersih MEGA pun turun 52 basis poin (bps) menjadi 4,91% per September 2024 dibandingkan sebelumnya 5,43% per September 2023.

Pada saat yang sama, bank juga mencatatkan peningkatan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) dari Rp145,55 miliar pada September 2023 menjadi Rp158,73 miliar pada September 2024.

MEGA pun mencatatkan penurunan pendapatan lainnya yang turun 14,38% (YoY) menjadi Rp61,08 miliar ketimbang sebelumnya Rp71,34 miliar.

Beban operasional lainnya turut membengkak dari Rp891,39 miliar pada September 2023 menjadi Rp1,56 triliun pada September 2024. Alhasil, laba operasional MEGA kian tertekan hingga 28,8% (YoY) dan hanya mencapai Rp2,46 triliun dari sebelumnya Rp3,45 triliun.

Dari sisi intermediasi, Bank Mega telah menyalurkan kredit Rp60,85 triliun pada kuartal III/2024, turun 6,89% (YoY) ari sebelumnya Rp65,35 triliun. Meski demikian, aset bank tetap tumbuh 10,77% (YoY) menjadi Rp129,43 triliun dari sebelumnya Rp116,85 triliun.

Sementara, kualitas aset dilihat dari rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross mengalami kenaikan menjadi 1,78% pada September 2024 dari sebelumnya 1,63%. NPL net juga naik menjadi 1,31% dari 1,22%.

Dari sisi pendanaan, Bank Mega telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp84,2 triliun pada kuartal III/2024, naik 4,96% (YoY) dari sebelumnya Rp80,23 triliun. Adapun, dana murah atau current account saving account (CASA) Bank Mega naik 15,56% (YoY) menjadi Rp27,33 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan PT Indodana Multi Finance menyiapkan strategi menggarap segmen konsumen menengah dan ritel dalam pemasaran produk buy now pay later (BNPL),

Direktur Indodana Multi Finance Iwan Dewanto mengatakan meski berasal dari segmen kelas menengah, namun kelompok ini utamanya belum tersentuh layanan keuangan perbankan.

"Terdapat peningkatan pembiayaan di segmen tersebut secara signifikan karena dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dan kebutuhan sehari-hari," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/11/2024).

Iwan mengatakan pelaku usaha segmen menengah lebih cocok memanfaatkan pembiayaan melalui layanan pay later untuk meningkatkan volume transaksi untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan per September 2024 tumbuh 103,40% year on year (yoy) menjadi Rp8,24 triliun. Capaian ini melanjutkan pertumbuhan per Agustus yang juga naik 89,20% yoy menjadi Rp7,99 triliun.

Potensi tersebut kemudian direspons oleh Indodana dengan terus berinovasi untuk meningkatkan customer experience dengan promosi, campaign menarik, serta memberikan solusi layanan yang lebih baik.

"Salah satu strategi yang kami lakukan adalah dengan berkolaborasi dengan merchant/ritel offline dan online di daerah sebagai penyedia jasa/barang yang dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal serta memberikan dampak baik hingga saat ini," kata Iwan.

Iwan menjelaskan saat ini Indodana Finance sudah memiliki rekanan merchant/ritel di sejumlah daerah Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Makassar, Manado, Pekanbaru, hingga di daerah-daerah lain yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa Barat.

"Strategi yang kami lakukan saat ini adalah tetap menyasar calon pengguna sesuai target segmen kelas usaha menengah dan ritel, dengan menerapkan strategi pembiayaan yang mendukung kebutuhan konsumen/pengguna melalui kolaborasi dengan merchant/ritel lokal baik secara online maupun offline di dalam layanan Indodana PayLater," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyalurkan kredit ke segmen UMKM sebesar Rp1.105,7 triliun pada kuartal III/2024.

Jumlah tersebut setara 81,7% dari total kredit yang disalurkan BRI, yang sebesar Rp1.353,36 triliun, pada 9 bulan pertama 2024.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso.

Adapun, perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

“Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,” ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting.

Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. Keempat, UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan baik itu mengenai keberlanjutan bisnis maupun keberlanjutan lingkungan.

Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance guna menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan.

“Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pembiayaan melalui layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater mencatatkan pertumbuhan pesat di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan BNPL meningkat sebesar 103,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai Rp8,24 triliun per September 2024.

Adapun, tingkat kredit bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross BNPL mencapai 2,60% pada periode tersebut. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan pada Agustus 2024 yakni 2,52%.

Terkait hal tersebut, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bahwa peningkatan pembiayaan BNPL didorong oleh penurunan daya beli dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang membuat banyak masyarakat mengandalkan BNPL untuk memenuhi kebutuhan mereka.

“Di dalam kondisi seperti tersebut, muncul kenaikan permintaan pembiayaan. Salah satunya melalui BNPL,” kata Huda kepada Bisnis, pada Sabtu (2/11/2024).

Huda menambahkan, layanan BNPL lebih diminati dibandingkan kartu kredit, terutama karena kemudahannya dan proses yang lebih cepat.

“Proses kartu kredit yang lama serta ketidakpastian penerimaan membuat banyak orang malas mengurusnya, sedangkan BNPL lebih mudah diakses dan menawarkan proses yang instan,” kata.

Ditambah lagi, masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, kini lebih terbiasa bertransaksi melalui gawai. Namun, Huda mengingatkan bahwa peningkatan signifikan pada pembiayaan BNPL ini membawa potensi risiko besar, terutama terkait kredit macet.

Fenomena tersebut semakin berisiko bagi pengguna BNPL yang tidak memiliki penghasilan stabil atau yang menanggung beban finansial tinggi. Huda juga menyoroti bahwa layanan BNPL banyak digunakan oleh kelompok masyarakat unbanked dan underbanked yang sulit mengakses layanan perbankan konvensional.

Di satu sisi, BNPL menjadi solusi alternatif bagi mereka yang membutuhkan akses pembiayaan cepat. Namun, di sisi lain, tanpa pengelolaan utang yang bijak, pengguna BNPL rentan mengalami kredit macet. Hal ini berpotensi meningkatkan NPF pada layanan BNPL dan bisa berdampak negatif bagi stabilitas keuangan mereka.

“Ketika pembayaran cicilan utang sudah lebih dari pendapatan mereka, yang terjadi adalah pembayaran cicilan jadi macet. Maka potensi gagal bayar juga bisa lebih tinggi ke depan,” kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh industri perbankan syariah tumbuh 11,40% secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2024.

Pembiayaan bank syariah meningkat dari Rp564,15 triliun pada September 2023 menjadi Rp628,46 triliun pada September 2024.

Laju pertumbuhan pembiayaan ini unggul tipis dari kredit yang disalurkan bank umum konvensional. Hingga bulan kesembilan tahun ini, kredit yang disalurkan bank tumbuh 10,85% yoy dengan nilai Rp7.579,25 triliun.

“Pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,40%, kontribusi asuransi syariah tumbuh 13,7%, dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 20,89%,” demikian keterangan resmi OJK, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Lebih lanjut, aset perbankan syariah hingga kuartal III/2024 tercatat sebesar Rp919,83 triliun, terkerek naik dari posisi kuartal III/2023 yang sebesar Rp831,95 triliun. Angka tersebut diperoleh dari market share sebesar 7,44%.

Dari segi dana pihak ketiga (DPK) alias simpanan, perbankan syariah mengantongi nilai Rp714,34 triliun, tumbuh dobel digit (12,03%) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp637,63 triliun.

Laju pertumbuhan ini terbilang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DPK perbankan konvensional yang hanya tumbuh 7,04% yoy, meskipun memiliki nominal Rp8.721,78 triliun.

Terkait rasio kinerja, rasio pembiayaan terhadap pendanaan (FDR) baik dari bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS) tercatat sebesar 87,35% hingga bulan kesembilan tahun ini, selisih tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 87,87%.

Lebih lanjut, rasio permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) bank umum syariah berada pada level 25,48% per September 2024, dibandingkan 25,25% pada September 2023.

Dari segi tingkat profitabilitas atau return to asset (ROA), industri perbankan syariah membukukan angka 1,94% pada September tahun ini, dibandingkan 1,98% pada September periode tahun lalu.

Mengenai kualitas pembiayaan, BUS dan UUS mencatatkan rasio non-performing financing (NPF) gross sebesar 2,15% pada bulan kesembilan 2024. Sementara itu, NPF nett tercatat pada angka 0,80%.

Terakhir, dari aspek likuiditas, rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) bank umum syariah mencapai angka 129,33% per September 2024. Rasio alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) bank umum syariah pun berada pada level 27,24% pada waktu yang sama.