Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat membaik dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, TWP90 industri tercatat stabil atau memiliki nilai yang sama pada Agustus 2024 dan September 2024 sebesar 2,38%.

Meskipun demikian, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ada potensi TWP90 industri akan kembali meningkat.

Dia mengkhawatirkan TWP90 akan kembali naik pada periode Oktober 2024 hingga Desember 2024.

"Tren itu kemungkinan akan terus berlanjut pada Januari 2024 hingga Februari 2024," ucapnya kepada Kontan, Minggu (3/11).

Nailul beranggapan hal itu bisa saja terjadi karena adanya efek dari daya beli masyarakat yang masih melemah di tengah meningkatnya penyaluran pembiayaan secara industri. Adapun outstanding pembiayaan fintech P2P lending terus meningkat mencapai Rp 74,48 triliun pada September 2024. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% secara Year on Year (YoY).

"Dengan demikian, akan membuat kredit macet berpotensi meningkat," ujarnya.

Meskipun demikian, Nailul mengatakan seharusnya industri fintech lending sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dengan memperbaiki kualitas penyaluran.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, laba industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat terus meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan, laba industri fintech lending sebesar Rp 806,05 miliar per September 2024.

"Nilai itu meningkat sebesar 66,15%, dibandingkan periode sama tahun lalu," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Secara month to month, laba fintech lending juga tercatat meningkat drastis. Agusman menyebut pencapaian September 2024 tumbuh sebesar 22,72%, jika dibandingkan nilai per Agustus 2024 yang sebesar Rp 656,80 miliar.

Dia menerangkan peningkatan laba fintech lending salah satunya disebabkan adanya peningkatan pendapatan operasional.

Secara kinerja, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending per September 2024 mencapai Rp 74,48 triliun. Nilai itu tumbuh sebesar 33,73% secara Year on Year (YoY).

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%. TWP90 pada September 2024 terbilang stabil, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending meningkatkan ekuitas minimum dari Rp 2,5 miliar menjadi sebesar Rp 7,5 miliar per Juli 2024. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b POJK 10 Tahun 2022.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat ketentuan peningkatan modal minimum tersebut akan memberikan sejumlah dampak terhadap industri fintech lending.

Dari sisi positifnya, Nailul mengatakan industri akan lebih sehat dengan permodalan yang kuat. Dia menerangkan ketika semua penyelenggara fintech lending kuat dari sisi permodalan, maka industri akan lebih baik.

"Dari sisi lender pun akan beranggapan bahwa industri fintech lending akan kuat. Selain itu, apabila ada masalah, modal dari platform akan bisa menjadi jaminan," ungkapnya kepada Kontan, Selasa (5/11).

Sisi lainnya, Nailul beranggapan pemenuhan aturan modal minimum tersebut bisa menjadi tantangan bagi fintech lending. Sebab, dia bilang cukup sulit bagi fintech lending mendapatkan permodalan pada tahun ini dengan berbagai kondisi atau dinamika yang terjadi, termasuk dari sisi perekonomian.

Sebagai informasi, OJK menyampaikan terdapat 14 penyelenggara dari 97 penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 7,5 miliar per Oktober 2024. Sebanyak 5 dari 14 penyelenggara fintech lending yang belum memenuhi modal minimum tersebut tengah dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor.

Bisnis.com, JAKARTA - Outstanding pinjaman dari lender perorangan kepada P2P lending mencatatkan kontraksi 14,23% year to date (ytd) per Agustus 2024. Hal ini disebut menjadi isu ketidakpercayaan masyarakat menempatkan dananya di industri P2P lending.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan pasar fintech P2P lending berbentuk two-sided market sehingga perubahan di sisi borrower pasti memengaruhi sisi lender. Dengan demikian, ketika ada penyesuaian manfaat ekonomi atau bunga pinjaman P2P lending, hal itu akan berpengaruh juga di sisi lender.

"Ketika bunga sisi borrower turun, manfaat dari sisi lender juga pasti akan turun. Maka fintech P2P lending bisa berkurang penyalurannya, terutama dari sisi lender individu/ritel yang semakin rendah porsinya. Lender ritel, melihat manfaat dari P2P lending cukup berkurang dan memilih investasi di sektor lainnya," kata Huda kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Seperti yang diketahui, OJK telah menetapkan aturan penurunan bunga pinjaman P2P lending secara bertahap yang dimulai tahun depan. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19 tahun 2023.

SE OJK tersebut mengamatkan batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman online untuk pendanaan sektor produktif mulai 1 Januari 2026 nanti akan menjadi 0,067% per hari kalender, dari mulanya 0,1% yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif yang sejak 1 Januari 2024 sebesar 0,3%, menjadi 0,2% per hari kalender mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

Huda mengatakan, tantangan akan berkurangnya minat lender karena bunga yang makin murah ini dibarengi dengan terbukanya opsi instrumen investasi lainnya yang menawarkan keuntungan lebih tinggi.

"Misalkan di bunga obligasi. Investor ritel akan cenderung memilih berinvestasi di instrumen investasi yang mendatangkan keuntungan moderat/tinggi namun cukup aman. Begitu juga dengan investor IKNB," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi melihat adanya keterkaitan fenomena turunnya outstanding lender perorangan kepada industri P2P lending dengan kepercayaan masyarakat yang turun untuk menempatkan dananya di industri ini.

"Dari segi lender ini, kejadian banyaknya utang yang tidak dikembalikan membuat kepercayaan turun," kata Heru.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi melihat keterkaitan fenomena turunnya outstanding lender atau pemberi dana perorangan kepada industri P2P lending dengan kepercayaan masyarakat yang turun untuk menempatkan dananya di industri ini.

Data OJK mencatat outstanding pinjaman perorangan per Agustus 2024 sebesar Rp5,24 triliun dengan jumlah rekening yang mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 483,1% dibanding Januari 2024.

Meski jumlah rekening tumbuh, outstanding tersebut mengalami kontraksi 14,23% year to date (ytd) dibandingkan dengan Rp6,10 triliun pada Januari 2024.

Tak cuma lender perorangan, outstanding dari industri keuangan nonbank (IKNB) juga turun 23,84% ytd menjadi Rp1,46 triliun dengan jumlah rekening yang juga turun 6,25%. Selain itu, outstanding dari industri koperasi juga turun 29,5% ytd menjadi Rp152,43 miliar yang diikuti penurunan jumlah rekening 7,7%.

"Dari segi lender ini, kejadian banyaknya utang yang tidak dikembalikan membuat kepercayaan turun. Bahkan saya sering kali meneriakkan agar tidak investasi di pinjol karena risikonya besar di mana uang kita bisa amblas," kata Heru kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Kepercayaan masyarakat menempatkan dananya untuk dipinjamkan ke P2P lending ini menurutnya tak lepas dari kondisi industri. Total dari Januari-Oktober 2024 sudah ada empat P2P lending dicabut izinnya oleh OJK. Plus, selama Oktober 2024 OJK telah memberikan sanksi administratif kepada 19 penyelenggara P2P lending.

Heru menyinggung penyeleggara P2P lending yang izinnya dicabut OJK bulan lalu. "Seperti kasus yang terjadi di Investree di mana uang investor tidak bisa dikembalikan, sehingga pasti jumlah lendernya akan berkurang," kata Heru.

Heru melihat peningkatan jumlah borrower atau peminjam di P2P lending dibarengi dengan peningkatan gagal bayar. Hal tersebut semakin menantang ketika banyak outstanding pinjaman yang dipakai untuk kegiatan konsumtif.

Apalagi, masalah lainnya yang Heru soroti adalah keterkaitan judi online (judol) yang berkaitan dengan pinjaman online yang umumnya ilegal.

"Dengan kondisi itu P2P lending harus selektif memberikan pinjaman dan memberi kepercayaan ada investor lender. Kemudian dalam memberikan pinjaman harus selektif, tidak semua orang bisa mengembalikan," pungkasnya.

Dari 14 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 5 diantaranya sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan per Oktober 2024, terdapat 14 dari 97 penyelenggara peer- to-peer (P2P) lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp7,5 miliar.

“Dari 14 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 5 diantaranya sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Jumat.

Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024, Agusman menuturkan terkait pemenuhan kewajiban ekuitas minimum di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) per September 2024, terdapat 6 dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban modal minimum Rp100 miliar.

OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum tersebut, baik berupa injeksi modal dari pemegang seham maupun dari investor strategis yang kredibel termasuk pengembalian izin usaha.

Selain itu, selama Oktober 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 16 perusahaan pembiayaan, empat perusahaan modal ventura dan 19 penyelenggara peer-to-peer lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku maupun sebagai hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di sektor PVML, OJK telah mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya atau Investree karena tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan pelanggaran ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 serta kinerja yang memburuk dan telah mengganggu operasional serta pelayanan kepada masyarakat.

OJK juga mencabut izin usaha PT Rindang Sejahtera Finance karena perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri PVML ,OJK telah menerbitkan POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang akan memperkuat landasan hukum serta kerangka pengaturan dan pengawasan bagi OJK.

OJK juga sedang menyusun beberapa ketentuan di sektor PVML antara lain, Rancangan POJK (RPOJK) penerapan manajemen risiko bagi PVML, RPOJK tentang pengawasan, status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan PVML, dan RPOJK tentang tata kelola yang baik bagi PVML.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terjadi peningkatan jumlah pinjaman pada industri peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pada September 2024, total pembiayaan pada industri pinjol mencapai Rp 74,48 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan jumlah pinjaman pada September 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 33,73% secara tahunan (yoy).

"Untuk pembiayaan industri peer to peer lending September 2024 nilai tumbuh 33,73% secara tahunan menjadi Rp 74,48 triliun. Agustus yang lalu tumbuh sebesar 35,62% yoy," katanya dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu tingkat kredit macet pinjol (TWP90) tercatat terjaga atau sama pada bulan September dibandingkan sebelumnya. Dia menyebut tingkat TWP90 terjaga di 2,38% per September 2024.

Selain jumlah pinjaman pinjol yang melonjak, piutang perusahaan pembiayaan multifinance juga naik 9,35% yoy pada September 2024 menjadi Rp 501,78 triliun. Meski masih tumbuh, piutang pembiayaan tercatat melambat dari bulan Agustus lalu yang tercatat naik 10,18% yoy.

"Rasio pembiayaan macet (NPF) gross September sebesar 2,62%, di Agustus lalu 2,66%. NPF net 0,81% di September, sedangkan bulan Agustus lalu 0,81%. Gearing ratio turun jadi 2,33 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali," imbuhnya.

Secara spesifik, pembiayaan modal ventura hingga akhir September 2024 turun 8,10% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 16,25 triliun. Nilai kontraksi bulan September melambat dibandingkan periode Agustus yang kontraksinya mencapai 9,03%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdasarkan data pengaduan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 561 pengaduan konsumen terkait fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) per 28 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, jumlah pengaduan tersebut memiliki porsi sekitar 3% dari total pengaduan yang masuk ke OJK di bidang fintech.

"Adapun 3 pokok permasalahan yang paling banyak terkait pengaduan Investree, yaitu kegagalan atau keterlambatan transaksi, imbal hasil, serta margin keuntungan," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Sebagai informasi, OJK telah mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 melalui surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024.

Friderica menerangkan, sebenarnya OJK telah menegakkan perlindungan konsumen terhadap kasus Investree.

Dia menambahkan, OJK sudah memberikan peringatan tertulis kepada Investree sebelum dicabut izin usaha. Sebab, perusahaan yang didirikan Adrian Gunadi itu memang terkesan lambat menanggapi pengaduan konsumen pada saat itu.

"Tindak lanjutnya, kami sudah lakukan dengan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Investree," ujarnya.

Friderica menyampaikan, upaya lainnya dari penegakan perlindungan konsumen, yakni OJK juga tengah melakukan penyelidikan, verifikasi data dengan fakta materil, hingga akhirnya Investree dicabut izin usaha pada 21 Oktober 2024.

Terkait cabut izin usaha tersebut, OJK mewajibkan Investree untuk menyelesaikan kewajiban terhadap lender dan borrower, serta kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

"Kami mewajibkan Investree memberikan informasi secara jelas kepada lender dan borrower, serta pihak lain mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban," tuturnya.

Selain itu, Friderica bilang, Investree juga harus menyediakan pusat informasi, pengaduan, dan menunjuk petugas yang akan bertanggung jawab menangani pengaduan dari masyarakat. (*)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending pada September 2024 mencapai Rp 74,48 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut outstanding pembiayaan fintech P2P lending terus melanjutkan pertumbuhan.

"Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% Year on Year (YoY), sedangkan Agustus 2024 tumbuh sebesar 35,62% YoY," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (1/11).

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat dalam kondisi terjaga.

Agusman menyampaikan TWP90 pada September 2024 sebesar 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%.

TWP90 pada September 2024 masih stabil jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%. Hasil tersebut masih berada di batas aman ketentuan OJK, yakni tidak melebihi 5%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya pada 21 Oktober 2024 imbas masalah gagal bayar yang tak kunjung usai.

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, setelah pencabutan izin usaha Investree, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Adapun penagihan tersebut sepenuhnya akan menjadi tugas Tim Likuidasi Investree.

"Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada pemberi dana atau lender. Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi," katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Sebelumnya, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi menerangkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending. Ditambah kinerja yang memburuk dari Investree yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia bilang pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ismail menyampaikan OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree. Tindakan tersebut, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Ismail bilang pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha perusahaan yang menjadi pioneer fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radika Jaya (Investree).

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi mengatakan, keputusan itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

"Mencabut izin usaha Investree yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (21/10).

Ismail bilang, pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending, serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia bilang pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ismail menyampaikan OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Ismail bilang pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hal tersebut, sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk memberikan pelindungan nasabah/masyarakat, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang, dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Adapun langkah tersebut antara lain, melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Selain itu, melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ditambah melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"OJK juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

Ismail juga mengatakan OJK akan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Ismail menyebut Investree diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan.

OJK juga melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Investree wajib menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, serta menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihakpihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Ditambah wajib memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihakpihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Investree juga wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree, serta menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.

Terkait hal itu, Ismail menyampaikan nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id, dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Investree juga wajib melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, Ismail menyebut OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri penyelenggara LPBBTI.

Tonton:Swasembada Pangan Jadi Prioritas Utama Pemerintahan Prabowo

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending Modalku angkat bicara terkait rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menurunkan bunga pinjaman industri fintech peer to peer (P2P) lending pada tahun 2025.

Country Head Modalku Indonesia, Arthur Adisusanto menilai, dengan adanya penurunan suku bunga tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan industri fintech lending, terutama yang berfokus pada sektor konsumtif.

Meski begitu, Arthur mengatakan bahwa Modalku selalu berusaha untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan, dan terus berusaha memberikan layanan terbaik untuk para lender.

“Tingkat manfaat ekonomi yang kami tawarkan kepada pemberi dana atau lender cukup baik dan variatif, sesuai dengan portofolio Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang didanai oleh pemberi dana,” kata Arthur kepada KONTAN, Jumat (18/10).

Secara umum, Arthur bilang, pemberi dana bisa memperoleh manfaat ekonomi sekitar 10% – 17% per tahunnya, hal ini tergantung dengan preferensi dan toleransi risiko masing-masing pemberi dana.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa perusahaan juga mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa pemberi dana atau lender tetap tertarik untuk mendanai di Modalku, salah satunya dengan menjaga portofolio UMKM.

“Di mana portofolio UMKM yang kami danai tetap positif melalui penilaian kredit yang komprehensif,” ungkapnya.

Kemudian, Modalku juga berupaya untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan para pemberi dana atau lender melalui transparansi informasi terkait status pendanaan.

Terlebih, Arthur menuturkan bahwa Modalku memiliki tim internal responsif yang selalu siap untuk membantu dan menjawab, baik pertanyaan maupun kendala yang dialami para pemberi dana.

Arthur menyebutkan, hingga saat ini, Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 64 triliun kepada lebih dari 60.000 UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam, serta lebih dari 230.000 pemberi dana telah terdaftar di Modalku, dengan dominasi jumlah akun lender yang terdaftar saat ini berasal dari ritel atau individu.

“Walaupun demikian, sejak tahun 2024, kami mulai fokus pada pengembangan pemberi dana institusi berbadan hukum,” tandasnya.

Sebelumnya, OJK menyampaikan bahwa Industri fintech peer to peer (P2P) lending, terkhusus sektor konsumtif, akan dihadapkan lagi terhadap penurunan bunga menjadi sebesar 0,2% per hari pada awal tahun 2025, dari yang sebelumnya mencapai 0,3% per hari.

Sedangkan untuk sektor produktif, tidak ada penurunan bunga pada tahun depan, masih tetap sama bunganya sebesar 0,1% per hari, sejak awal tahun 2024.