Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah mendapatkan dukungan penuh mengenai pembentukan tim pusat antipenipuan keuangan alias anti-scam center.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) pada hari ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir dalam pergelaran itu.

“Kami yang pasti sudah mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholders, terutama dari kementerian/lembaga yang memang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai dan membentuk pusat ini,” katanya kepada wartawan di Jakarta International Expo (Jiexpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Dia melanjutkan, proses implementasi satuan tugas (satgas) tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Ketika ditanya kapan peluncuran anti-scam center akan dilakukan, Mahendra hanya mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan soft launching.

“Diharapkan dalam waktu dekat kita sudah bisa semacam soft launching. Nanti kami sampaikan update-nya, ya,” tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pembentukan Anti-Scam Center terinspirasi dari kebijakan yang telah diterapkan di Singapura.

Kiki, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa Anti-Scam Center terdiri dari banyak stakeholder, mulai dari OJK, pemerintah, Bank Indonesia, kepolisian, hingga pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Anti-Scam Center merupakan hasil dari inisiatif 16 kementerian/lembaga (K/L) yang telah mendapat restu dari Presiden Jokowi. OJK mewajibkan semua bank untuk bergabung dalam satgas itu.

"Semua stakeholder sepakat harus ada kolaborasi dan pembentukan Anti-Scam Center untuk mencegah kerugian di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, di Singapura sudah ada. Tujuannya menjadi forum koordinasi agar kita bisa cepat menepis penipuan di Indonesia," ujarnya dalam acara Media Briefing Jurnalis yang digelar di Parapat, Kabupaten Toba, Sumatra Utara pada Jumat (9/8/2024) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) melaporkan penurunan cost of fund pada periode Juli 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Cost of fund menunjukkan seberapa besar tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh dana. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman menyebut angka cost of fund mencapai 6,42% sampai dengan Juli 2024.

"Membaik sebesar 8 bps [basis poin] jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 6,50%," kata Ristiawan kepada Bisnis, Kamis (22/8/2024).

Ristiawan mengatakan mempertahankan cost of fund pada level yang sehat akan berpengaruh positif terhadap postur keuangan perusahaan. Adapun salah satu strategi CNAF dalam menjaga angka cost of fund adalah dengan mencari pendanaan yang murah juga melakukan diversifikasi pendanaan, yaitu kerjasama dengan perbankan berupa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang serta dengan penerbitan Sukuk Berkelanjutan I Wakalah Bi Al Istitsmar I pada semester I 2024.

Selain itu, lanjut Ristiwan, CNAF juga telah mendapatkan pinjaman sindikasi dari beberapa Bank.

"Ke depannya, CNAF tetap membuka kerjasama dengan perbankan guna mendapatkan pinjaman dengan margin yang kompetitif baik dalam bentuk pinjaman jangka pendek, jangka panjang di maupun sindikasi," tutur Ristiawan.

Ristiawan menambahkan kenaikan cost of fund pada perusahaan pembiayaan dapat memengaruhi net interest margin (NIM). Namun, menurut dia, CNAF akan memanfaatkan setiap momentum sampai dengan akhir 2024 agar tetap menjaga NIM tetap stabil.

Sampai dengan bulan Juli 2024, CNAF membukukan NIM di posisi 10,84%. Pencapaian tersebut didorong dari pembiayaan baru yang sudah terealisasi sebesar Rp5,44 triliun sampai dengan Juli 2024.

Ristiawan menyebut salah satu strategi CNAF untuk mencapai target NIM adalah dengan mengutamakan sumber pendanaan yang murah agar dapat bersaing dengan market dari segi bunga dan menurunkan rata-rata cost of fund.

"CNAF optimistis dapat mencapai target NIM di kisaran 11% untuk tahun 2024 ini," ujarnya.

Bisnis.com, MEDAN - Para Pemegang saham PT Bank Sumut menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis (22/8/2024).

RUPS itu beragendakan tiga hal, yakni perubahan susunan pengurus; melakukan penjaringan dua direktur; serta penyesuaian sistem dan prosedur penjaringan dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan direksi Bank Sumut.

Rapat dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara Agus Fatoni mewakili Pemerintah Provinsi Sumut sebagai pemegang saham utama, didampingi oleh Komisaris Utama Non Independen Bank Sumut Afifi Lubis, dan Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi. Hadir pula kepala daerah dari 33 kabupaten/ kota yang menjadi pemegang saham sah Bank Sumut.

Berdasarkan rincian agenda RUPS Bank Sumut yang diterima Bisnis, para pemegang saham sepakat untuk mengambil keputusan terkait tiga agenda utama yang dibahas.

Agenda pertama terkait perubahan susunan pengurus Bank Sumut, ada empat poin yang disepakati dalam rapat.

Di antaranya, para pemegang saham menyetujui berakhirnya masa jabatan Direktur Pemasaran Bank Sumut Hadi Sucipto dan Direktur Kepatuhan Eksir pada 29 September 2024 mendatang. Oleh karena itu, keduanya akan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 30 September 2024.

Selanjutnya, rapat juga memutuskan menyetujui pengangkatan kembali Hadi Sucipto dan Eksir sebagai Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan Bank Sumut untuk 1 (satu) periode masa jabatan atau 4 (empat) tahun, terhitung sejak 30 September 2024 sampai 29 September 2028.

Kendati, kesepakatan itu tak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan keduanya sewaktu-waktu jika diperlukan.

Para pemegang saham juga setuju menegaskan kembali pengusulan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S. Trinugroho sebagai Calon Komisaris Non Independen untuk diproses penilaian kemampuan fit and proper test oleh OJK.

Arief dapat bekerja efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan disahkan sebagai Komisaris Utama Non Independen Bank Sumut lewat RUPS.

RUPS Bank Sumut yang digelar pada Kamis (22/8/2024) ini juga memberhentikan dengan hormat Afifi Lubis dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Non-independen Bank Sumut.

Afifi resmi tak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama Non-independen terhitung sejak rapat hari ini ditutup.

Agenda Kedua, seiring keputusan dalam agenda rapat pertama, maka Penjaringan Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan Bank Sumut ditiadakan.

Sementara kesepakatan terkait Agenda Ketiga, Dewan Komisaris agar melakukan penyesuaian Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/ atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Sumut sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menyoroti peningkatan signifikan investasi dana pensiun pada instrumen pro-market yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pada Juni 2024.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana pensiun mencatat lonjakan aset bersih sebesar 221% month-to-month (mtm) yang ditempatkan pada SRBI, meningkat dari Rp1,9 triliun pada Mei 2024 menjadi Rp6,1 triliun pada Juni 2024. Lonjakan ini terutama didorong oleh peningkatan investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dari Rp1,59 triliun menjadi Rp4,94 triliun, atau naik 210% secara mtm.

Staf Ahli ADPI, Bambang Sri Muljadi, menjelaskan bahwa instrumen SRBI dianggap lebih fleksibel dan aman, sehingga menarik minat perusahaan dana pensiun untuk menempatkan investasinya di sana. "Imbal hasilnya juga lebih baik dibandingkan dengan deposito dan instrumen pasar uang lainnya," ujar Bambang saat dihubungi oleh Bisnis pada Rabu (21/8/2024).

Bambang juga mencatat bahwa peningkatan investasi pada SRBI berdampak pada penurunan alokasi investasi dana pensiun pada deposito dan Surat Berharga Negara (SBN).

Ketua Umum Asosiasi DPLK, Tondy Suradiredja, menambahkan bahwa lonjakan investasi pada SRBI oleh DPLK terutama didorong oleh perusahaan BUMN. "SRBI banyak diborong oleh DPLK pelat merah seperti BNI dan BRI. Meskipun saya tidak memiliki data pastinya, nilainya cukup besar," ungkap Tondy saat dikonfirmasi oleh Bisnis pada Rabu (21/8/2024).

Tondy juga menjelaskan bahwa SRBI dipilih karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan deposito jangka pendek-menengah, yang biasanya memiliki tenor sekitar enam bulan. Selain itu, SRBI digunakan sebagai bagian dari strategi dana pensiun untuk mengelola dana-dana dengan jangka waktu kurang dari lima tahun sebelum memasuki masa pensiun. Namun, Tondy menegaskan bahwa instrumen SBN masih akan tetap diminati untuk investasi jangka panjang dana pensiun.

"SRBI kan underlying-nya adalah SBN BI, jadi tetap diminati. SBN juga tetap menjadi pilihan untuk dana-dana medium to long term," tambahnya.

Investasi dana pensiun pada SRBI dimulai oleh DPLK pada Oktober 2023, disusul oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) pada April 2024, dan DPPK Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pada Juni 2024. Penempatan investasi di SRBI oleh DPPK PPIP naik 149% mtm menjadi Rp770,11 miliar pada Juni 2024, sementara DPPK PPMP yang baru masuk ke SRBI pada Juni 2024 menempatkan sebesar Rp394,28 miliar.

Bisnis.com, MEDAN - Rapat Umum Pemegang Saham Bank Sumut yang digelar Kamis (22/8/2024) resmi memberhentikan dengan hormat Komisaris Utama Non Independen Bank Sumut Afifi Lubis.

Dalam rincian agenda RUPS Bank Sumut, para pemegang saham sepakat Afifi Lubis diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung sejak rapat ditutup.

"Kepada yang bersangkutan diberikan seluruh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Sumut," sebagaimana tertulis dalam catatan agenda tersebut.

Sementara itu, Pemegang saham PT Bank Sumut yang terdiri dari Pemprov Sumut dan ke-33 Pemerintah Kabupaten/ Kota juga sepakat menegaskan kembali pengusulan Arief S Trinugroho sebagai Calon Komisaris Non Independen Bank Sumut untuk diproses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, nama Arief S Trinugroho yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Sumut mencuat sebagai Calon Komisaris Non Independen sejak RUPS Luar Biasa Bank Sumut Februari lalu.

Namun, Arief baru akan bisa menjabat sebagai Komisaris Non Independen usai dinyatakan lulus fit and proper test dan disahkan melalui RUPS.

Adapun RUPS Bank Sumut membahas tiga agenda, yakni Perubahan Susunan

Pengurus PT Bank Sumut; Penjaringan Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan PT Bank Sumut; serta Penyesuaian Sistem dan Prosedur Penjaringan Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

Selain memberhentikan dengan hormat Afifi Lubis, para pemegang saham sepakat mengangkat kembali dua pejabat direksi yakni Hadi Sucipto sebagai Direktur Pemasaran Bank Sumut, serta Eksir sebagai Direktur Kepatuhan.

Keduanya diketahui akan berakhir masa jabatannya pada 29 September mendatang.

Disebutkan, baik Hadi Sucipto maupun Eksir akan diangkat kembali ke jabatan semula oleh para pemegang saham untuk masa jabatan selama 4 tahun, terhitung sejak 30 September 2024 hingga 29 September 2028. Namun para pemegang saham bisa memberhentikan keduanya sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dana Pensiun (Dapen) BCA mencatatkan portofolio investasinya hingga semester I/2024, dengan alokasi sebesar 36,45% pada Surat Berharga Negara (SBN) dan 7,26% pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi peningkatan signifikan pada penempatan dana pensiun di SRBI, yang melonjak 221% dari Rp1,9 triliun pada Mei menjadi Rp6,1 triliun pada Juni 2024.

Direktur Utama Dapen BCA, Budi Sutrisno, menjelaskan bahwa SRBI saat ini menjadi pilihan investasi jangka pendek dengan jangka waktu enam hingga 12 bulan. "Suku bunga yang diberikan SRBI saat ini dapat memberikan hasil lebih besar dibandingkan suku bunga deposito, sehingga perpindahan investasi dilakukan dari deposito ke SRBI, bukan dari SBN," ujar Budi kepada Bisnis, Rabu (21/8/2024).

Budi menegaskan bahwa SBN tetap menjadi pilihan investasi jangka panjang yang menawarkan suku bunga stabil. Ketika kinerja SBN kuat atau ekspektasi pasar terhadap SBN positif, dana pensiun cenderung mengalokasikan lebih banyak dana ke instrumen ini.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa dana pensiun dapat mempertimbangkan untuk menginvestasikan kembali diskonto bunga yang diperoleh dari SRBI ke instrumen serupa atau ke instrumen lain dengan imbal hasil lebih tinggi guna meningkatkan akumulasi nilai investasi.

Menanggapi tren kenaikan investasi di SRBI pada Juni 2024, Budi menyebutkan bahwa SRBI menawarkan suku bunga diskonto yang kompetitif, terutama jika dibandingkan dengan deposito atau instrumen pasar uang lainnya. "Dalam situasi suku bunga tinggi, instrumen jangka pendek seperti SRBI menjadi pilihan menarik untuk memperoleh return yang lebih baik dalam waktu singkat," tambahnya.

Budi juga mengungkapkan bahwa dalam kondisi pasar yang tidak pasti, SRBI dapat digunakan sebagai alat untuk menyeimbangkan portofolio, terutama bagi dana pensiun yang telah mengambil posisi di aset berisiko tinggi. "SRBI dapat digunakan untuk mempertahankan proporsi aset yang aman dalam portofolio," ungkapnya.

Sebagai penutup, Budi menekankan bahwa dana pensiun sering kali mengalokasikan aset berdasarkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. "SRBI mungkin digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan melindungi modal, sementara SBN digunakan untuk mengejar pertumbuhan modal jangka panjang, dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan kewajiban dan kebutuhan likuiditas manfaat pensiun," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menjadi bank terakhir dalam kategori bank jumbo yang mempublikasikan laporan keuangan semester I/2024. Adapun, publikasi laporan keuangan BNI saat ini memang berbentuk limited review.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan hal ini masih sesuai dengan regulasi, yakni POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Dia menjelaskan, review laporan keuangan untuk BNI sendiri dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan yang merupakan jaringan global PwC.

“Adapun, pelaksanaan limited review ini adalah bagian dari aksi korporasi yang bertujuan untuk memperkuat anak perusahaan kami, yang tentu hal ini sudah masuk dalam rencana bisnis bank tahun ini,” ujarnya dalam Konferensi Pers Semester I/2024, Kamis (22/8/2024).

Di sisi lain, Novita menyampaikan di tengah kondisi perekonomian global yang menantang dan tidak stabil, membuat laporan keuangan limited review ini memberikan manfaat tambahan, misal jika perseroan perlu menyerap likuiditas dari pasar melalui instrument pasar modal.

Langkah ini bersifat antisipatif dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi makro dan kebutuhan likuiditas.

Sebagaimana diketahui, BNI membukukan laba bersih konsolidasi senilai Rp10,7 triliun pada semester I/2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, laba ini tumbuh 3,8% secara tahunan (YoY) dari Rp10,3 triliun.

Berdasarkan presentasi keuangan, pada semester I/2024, BBNI tercatat menyalurkan kredit senilai Rp726,98 triliun, naik 11,71% YoY dari Rp650,77 triliun.

Adapun, himpunan DPK tercatat tumbuh 0,96% YoY dari Rp765 triliun menjadi Rp772,32 triliun. Dana murah atau current account saving account (CASA) bank juga naik 2,51% yoy menjadi Rp545,69 triliun dari sebelumnya Rp532,34 triliun.

Sementara itu, dilansir dari laporan keuangannya, BNI membukukan penyusutan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) 7,43% yoy menjadi Rp19,07 triliun pada semester I/2024 dari sebelumnya Rp20,6 triliun pada semester I/2023.

Penyusutan NII disebabkan beban bunga yang membengkak 35,17% yoy menjadi Rp13,1 triliun dari sebelumnya Rp9,69 triliun. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank pun susut dari 4,58% pada Juni 2023 ke level 4,02% pada Juni 2024.

Meski begitu, laba bank terdorong oleh pendapatan berbasis komisi atau fee based income yang meningkat 5,74% yoy menjadi Rp4,96 triliun pada semester I/2024 dari sebelumnya Rp4,69 triliun. Pendapatan lainnya pun tumbuh signifikan 27,03% yoy menjadi Rp2,86 triliun dari sebelumnya Rp2,25 triliun.

Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) pun menyusut dari Rp4,53 triliun pada semester I/2023 menjadi Rp3,38 triliun pada semester I/2024.

Seiring dengan kenaikan kredit, aset pun ikut terkerek menjadi Rp1.072,45 triliun pada Juni 2024 naik 4,62% yoy dari Rp1.025,09 triliun pada Juni 2023. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross juga turun menjadi 1,98% dari 2,45%. NPL net juga stagnan di level 0,62%.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa total aset dan kapitalisasi industri jasa keuangan di Indonesia telah mencapai Rp34 kuadriliun atau Rp34.000 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di Jakarta pada hari ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir dalam pergelaran tersebut.

“Memang sebagiannya ada duplikasi antara total aset dengan kapitalisasi tersebut. Namun, angka ini menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan bagi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya di Jakarta International Expo (Jiexpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Meskipun terlihat jumbo dari segi nominal, Mahendra menyebut bahwa rasio aset tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terbilang kecil ketika dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya.

Menurut dia, hal ini berarti bahwa masih terdapat banyak ruang untuk peningkatan nilai tambah dari sektor jasa keuangan, mengingat kontribusi terhadap perekonomian nasional yang masih sangat besar.

Mahendra berpendapat, penguatan dan pengembangan ke depan juga akan meningkatkan efisiensi sektor jasa keuangan dalam menurunkan cost of fund alias dana yang dipinjamkan kepada masyarakat.

“Untuk itu, tidak bisa tidak, penguatan dan pengembangan industri jasa keuangan menjadi prioritas mendesak,” sambungnya.

Dirinya menambahkan, ruang untuk pengembangan jasa keuangan masih terbuka lebar apabila mengacu pada tingkat inklusi dan literasi keuangan Tanah Air saat ini.

Berdasarkan hasil sigi antara pihaknya dengan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusivitas keuangan di Indonesia baru mencapai 75%, beriringan dengan tingkat literasi keuangan sebesar 65,4%.

“Literasi dan inklusi keuangan merupakan kunci pengetatan likuiditas dan pendalaman pasar terhadap daya ekonomi nasional,” tandas Mahendra.

Adapun, OJK telah resmi mencanangkan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan pada hari ini. OJK menyatakan bakal mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui pembentukan dan pemberdayaan 2 juta duta dan agen.

Beberapa segmen masyarakat menjadi target dari program ini. Pada 2025, setidaknya 90% pelajar Indonesia dicanangkan memiliki tabungan melalui program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) dan tabungan SiMuda (Simpanan Mahasiswa dan Pemuda), termasuk kepemilikan rekening baru di tahun 2025 bagi 2,5 juta mahasiswa dan pemuda.

OJK juga akan mendorong akses kredit UMKM melalui kredit pembiayaan melawan rentenir, sehingga dapat menjangkau 1,6 juta debitur, sekaligus mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh sepertiga kelompok penyandang disabilitas.

Dengan demikian, OJK menargetkan bahwa indeks inklusi keuangan nasional dapat mencapai 98% pada perayaan Indonesia Emas tahun 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance mengakui dengan adanya kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) sejak beberapa bulan lalu berpengaruh terhadap cost of fund perusahaan.

Namun demikian, WOM Finance menyebut perusahaan masih dapat memperoleh sumber pendanaan dengan tingkat suku bunga yang paling efisien dari pihak perbankan.

"Hingga Juni 2024, perusahaan masih berhasil menjaga cost of fund pada level yang efisien," kata Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi saat dihubungi Bisnis pada Kamis (22/8/2024).

Cincin menyebut perusahaan telah melakukan diversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan kualitas kredit dan terus membangun relasi yang kuat dengan investor. Dia juga mengakui menurunkan cost of fund merupakan tantangan yang kompleks, tetapi dengan strategi yang tepat dan komprehensif, perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut.

"Penting bagi Perusahaan untuk terus melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar," katanya.

Cincin menyebut kenaikan cost of fund juga dapat mempengaruhi net interest margin (NIM) perusahaan. Namun demikian, lanjut dia, WOM Finance dapat mengurangi dampak negatifnya dengan melakukan berbagai strategi. Hingga Semester I 2024, perusahaan mencatatkan NIM sebesar 24,5%.

Untuk menjaga NIM, kata Cincin prusahaan terus meningkatkan pendapatan bunga, mengoptimalkan struktur aset, meningkatkan efisiensi operasional dan memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan.

"Perusahaan memproyeksikan NIM hingga akhir tahun masih akan relatif sama dengan kondisi saat ini," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) membukukan laba bersih senilai Rp10,7 triliun pada semester I/2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, laba ini tumbuh 3,8% secara tahunan (YoY) dari Rp10,3 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan perolehan laba bersih tersebut didukung akselerasi pertumbuhan bisnis, baik dari sisi penyaluran kredit dan transaksi nasabah, maupun momentum perbaikan kualitas aset yang terjaga.

“Pencapaian laba yang baik ini didukung kinerja kredit yang mengalami akselerasi di kuartal II/2024,” ujarnya dalam Konferensi Pers Semester I/2024, Kamis (22/8/2024).

Tercatat, BNI mencatatkan pertumbuhan kredit per Juni 2024 sebesar 11,7% YoY menjadi Rp727 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit di kuartal pertama yang sebesar 9,6% YoY.

Adapun, pertumbuhan kredit ini dihasilkan dari ekspansi yang prudent di segmen berisiko rendah, yaitu korporasi blue chip baik swasta dan BUMN, kredit konsumer, dan Perusahaan Anak.

Royke menjelaskan akselerasi pertumbuhan kredit ini juga tidak lepas dari stabilnya perekonomian nasional di tengah kondisi global yang sangat dinamis, serta operating environment yang membaik bagi perbankan, terutama sejak Bank Indonesia (BI) memberikan insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah kepada bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu, yang berlaku sejak 1 Juni 2024.

BI melalui insentif tersebut telah memperluas cakupan sektor prioritas kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan turut mencakup sektor otomotif, perdagangan, listrik, gas, air, serta sektor jasa sosial, ekonomi kreatif, dan juga pembiayaan hijau, di samping sektor hilirisasi minerba-non minerba, perumahan, dan pariwisata yang telah ada sebelumnya.

Dengan memanfaatkan insentif ini, perbankan memperoleh tambahan likuiditas yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat.

Selain itu, bagi BNI pemberian insentif ini berdampak positif pada Cost of Fund (CoF) yang mulai menunjukkan perbaikan di kuartal II 2024, karena dapat dimanfaatkan momentumnya untuk memperbaiki struktur DPK.

Adapun penyaluran kredit atau loan disbursement BNI (bank only) selama semester I 2024 mencapai Rp171 triliun, meningkat 48% dibandingkan semester I 2023, yang disalurkan terutama pada korporasi blue chip, baik swasta dan BUMN.

Tiga sektor ekonomi dengan penyaluran kredit terbesar adalah perdagangan, energi, dan manufaktur. Namun, secara umum BNI masih melihat loan demand yang cukup baik di seluruh sektor ekonomi.

“Ekspansi kredit kami fokuskan pada debitur top tier di masing-masing industri dan regional yang diikuti optimalisasi bisnis dari ekosistem debitur, sehingga mendorong pertumbuhan kredit di segmen lainnya, seperti konsumer yang tumbuh hingga 15,1% YoY,” ujar Royke.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan simpanan alias dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat melambat dalam kurun beberapa bulan terakhir.

Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah mengungkapkan bahwasanya secara teori, besaran tabungan nasabah yang direpresentasikan oleh DPK dipengaruhi oleh besarnya pendapatan.

“Ketika pendapatan tumbuh, dengan asumsi konsumsi tetap, [maka] tabungan meningkat,” katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis (22/8/2024).

Dengan demikian, menurut Piter, maka pelambatan pendapatan akan berdampak pula terhadap pertumbuhan simpanan atau DPK perbankan.

Dia menjelaskan, gejala pelambatan pendapatan telah terlihat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat.

Pelambatan pertumbuhan ekonomi ditengarai tak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan simpanan, melainkan juga terhadap pertumbuhan konsumsi dan investasi. Hal ini pada akhirnya dapat semakin menekan pertumbuhan tabungan.

Ketika ditanya sampai kapan kondisi ini akan berlangsung, Piter menggarisbawahi peran otoritas moneter dan fiskal dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat.

“Kondisi ini akan terus berlangsung selama tidak ada kebijakan yang bersifat ekspansif dari otoritas moneter dan fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan penghimpunan DPK perbankan, yang terdiri dari tabungan, deposito, hingga giro, mencapai 7,72% secara year-on-year (YoY) pada Juli 2024. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terjadi pelambatan dari 8,45% YoY.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Agustus 2024 pada saat yang sama, pertumbuhan kredit pada Juli 2024 tetap kuat, mencapai 12,40% yoy.

“Perkembangan ini didukung oleh sisi penawaran, di mana minat penyaluran kredit tetap terjaga dengan adanya pertumbuhan DPK sebesar 7,72% yoy pada Juli 2024,” ujar Perry, Rabu (21/8/2024) di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Dompet digital milik PT Fintek Karya Nusantara, LinkAja menemukan banyak akun yang terindikasi sebagai transaksi keuangan mencurigakan, termasuk judi online.

Hal tersebut merupakan hasil deteksi sistem fraud perusahaan Fraud Detection System (FDS) setiap bulannya. LinkAja pun secara rutin melakukan analisis dan melaporkannya ke otoritas yang berwenang melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) PPATK terkait temuan tersebut.

Tidak hanya sampai disitu, Direktur Utama LinkAja Yogi Rizkian Bahar menyebut LinkAja pun telah memberikan sanksi larangan bertransaksi secara otomatis terhadap lebih dari 300 akun yang terdeteksi secara real-time oleh FDS perusahaan dan menindak hampir 100 kasus dengan menangguhkan (suspend), membekukan, dan/atau memblokir akun berdasarkan laporan manual yang masuk ke LinkAja melalui Customer Service (CS) atau rekanan bank.

"Ini sebagai langkah konkret memerangi judi online dan transaksi keuangan mencurigakan lainnya pada platform pembayaran digital kami," kata Yogi dalam keterangan resminya pada Kamis (22/8/2024).

Yogi memastikan pihaknya telah mengantisipasi dengan cepat terkait dengan ramainya penyalahgunaan layanan sistem pembayaran untuk transaksi yang diduga terkait judi online.

Salah satu komponen utama yang diperkokoh oleh LinkAja dalam hal manajemen risiko adalah memperkuat proses eksisting Know Your Customer/Merchant (KYC/M), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD) secara end-to-end dengan meningkatkan kemampuan proses analisis dokumen, identitas, serta kesesuaian data permohonan pelanggan/merchant baru.

Kemudian, LinkAja juga mempraktikkan monitoring tools transaksi keuangan mencurigakan dengan parameter khusus terkait tipologi dan modus judi online, serta mengevaluasi akun pelanggan/merchant. LinkAja juga melakukan kunjungan insidental dan/atau berkala terhadap merchant berisiko tinggi, bertanggung jawab atas implementasi KYC/KYM termasuk dalam hal penggunaan VA dan kerja sama berjenjang, dan melakukan cyber patrol secara intensif terhadap informasi rekening bank dan non-bank atau merchant QRIS yang digunakan dalam situs web atau aplikasi mobile perjudian online yang masih aktif.

Yogi menambahkan LinkAja juga mendukung upaya-upaya pencegahan dan antisipasi praktik judi online, termasuk saat ini melalui kolaborasi dengan regulator, asosiasi, dan pelaku industri dalam kampanye yang dilakukan.

"Sejak awal, kami konsisten menerapkan prinsip e-KYC secara saksama untuk menghindari penyalahgunaan akun untuk transaksi yang berkaitan dengan aktivitas ilegal salah satunya judi online. Dalam memverifikasi data pengguna misalkan, kami benar-benar pastikan sesuai dengan yang terdaftar di Dukcapil. Selain itu terhadap merchant, kami senantiasa memeriksa penerapan APU-PPT oleh pihak ketiga dan melaksanakan CDD pada setiap tahapan/prosedur,” katanya.

Menurut Yogi ini untuk menjamin pelaksanaan kegiatan merchant tidak termasuk bidang usaha yang dilarang atau melanggar Undang-undang (UU). Sesuai arahan Bank Indonesia (BI), pihaknya juga telah dan akan memperkuat lagi pembinaan kepada merchant dan tidak ragu untuk menutup akun juga memberhentikan kerja sama apabila merchant terbukti melakukan tindakan merugikan sebagaimana disampaikan dalam dokumen perikatan.

Selanjutnya, LinkAja juga mengoptimalkan penerapan yang dimiliki oleh perusahaan, di mana selama ini, sistem FDS LinkAja telah dirancang untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan yang bisa merugikan pengguna dan beberapa pihak dengan cara memonitor transaksi secara real time.

"Mengandalkan teknologi ini, LinkAja dapat dengan cepat mengambil tindakan preventif terhadap akun-akun yang terindikasi melakukan aktivitas mencurigakan termasuk judi online. Dengan adanya arahan dari regulator, LinkAja akan memberlakukan monitoring yang lebih ketat dengan meningkatkan indikator dan parameter FDS pada level akun dan transaksi untuk menganalisis kewajaran transaksi secara lebih teliti lagi," katanya.

Sebagai kelengkapan FDS, LinkAja turut mengintegrasikan fitur keamanan tambahan dalam aplikasinya seperti pencegahan modus aplikasi palsu, autentikasi ganda, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas pengguna. Sehingga LinkAja bisa semakin valid memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi aman dan terlindungi dari potensi kejahatan siber.

"LinkAja sudah mengantongi beberapa rule yang kami jadikan acuan dalam mendeteksi aktivitas akun mencurigakan, mulai dari frekuensi yang rapid dilakukan pada malam-dini hari pada akun pelanggan/merchant hingga nilai transaksi yang melebihi batas kewajaran sesuai profil pelanggan/merchant. Optimalisasi infrastruktur teknologi meliputi FDS dan fitur keamanan tambahan akan terus LinkAja terapkan agar setiap transaksi yang terindikasi sebagai transaksi ilegal dapat kami deteksi dan tindaklanjuti secara cepat dan tepat," ungkap Yogi.

LinkAja juga mengimbau pengguna untuk melapor apabila mendeteksi adanya indikasi kejahatan siber atau judi online pada akun LinkAja.

Berikut cara melakukan laporan akun LinkAja terindikasi terkait kejahatan siber atau judi online:

1. Hubungi Layanan PSE oleh KOMINFO -Pengguna dapat menghubungi PSE KOMINFO pada laman pse.kominfo.go.id ataupun hotline Whatsapp 0815-1945-6822.
2. Hubungi Layanan Patroli Siber -Pengguna dapat melaporkan indikasi kejahatan siber melalui tautan https://www.patrolisiber.id/submit-report/.
3. Melaporkan serta memeriksa rekening atau akun melalui Cek Rekening -Pengguna dapat melakukan pengecekan sekaligus pelaporan akun atau rekening yang digunakan oleh oknum melalui tautan https://cekrekening.id/.
4. Memberikan laporan melalui Aduan Konten -Pengguna dapat mengakses kanal aduan masyarakat melalui website https://aduankonten.id/ untuk melaporkan penemuan indikasi modus konten kejahatan siber pada platform digital maupun melalui akun Twitter/X @aduanPPI.
5. Hubungi Layanan Pelanggan LinkAja -Pengguna dapat menghubungi CS LinkAja melalui fitur live chat yang tersedia di aplikasi. CS LinkAja akan membantu memverifikasi laporan dan memberikan panduan lebih lanjut.

Adapun bagi setiap modus kejahatan siber akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar sesuai dengan Pasal 45 Ayat 2 UU ITE terkait Judi Online, atau hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana maksimal Rp10 juta sesuai dengan Pasal 303 bis KUHP.