Bisnis.com, JAKARTA -- Perilaku petugas penagihan utang masih menjadi sorotan dalam industri keuangan perbankan hingga leasing. Termasuk perilaku petugas penagihan atau debt collector industri pinjaman online (pinjol).

Otoritas Jasa Keuangan misalnya mencatat menerima 160 pengaduan terkait layanan Spaylater dari 1 Januari hingga 26 Juli 2024. Aduan ini terutama berfokus pada perilaku petugas penagihan dan masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK menyebut penanganan perilaku petugas penagihan telah menjadi fokus regulator.

"OJK telah memerintahkan beberapa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) penyedia produk kredit atau pembiayaan untuk mereviu dokumen terkait kebijakan dan atau prosedur penagihan," kata Friderica atau lebih dikenal dengan Kiki, dikutip Kamis (8/8/2024).

Dia menjelaskan, dalam penanganan perilaku petugas penagihan juga dilakukan langkah-langkah melalui pendekatan preventif dan pengaturan ketentuan. Menurutnya, regulasi terkait proses penagihan mengacu kepada Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan tersebut meliputi penagihan harus diawali dengan surat peringatan, dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang memiliki sertifikasi di bidang penagihan dengan tanggung jawab penuh pada pihak PUJK, serta harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, tidak menggunakan kekerasan, tidak mengganggu konsumen secara terus-menerus, dan dilakukan hanya pada hari Senin hingga Sabtu antara pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat.

OJK juga telah memerintahkan perusahaan pembiayaan untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait perilaku petugas penagihan dengan cara menyelesaikan setiap pengaduan sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Termasuk memberikan pelatihan kepada petugas penagihan ataupun pihak ketiga yang melakukan penagihan.

Untuk memitigasi pengaduan terhadap petugas penagihan, termasuk yang terkait dengan Spaylater, OJK telah memerintahkan PUJK untuk mereview dokumen kebijakan dan prosedur penagihan. Jika ditemukan pelanggaran, OJK akan mengenakan sanksi administratif dan memerintahkan perbaikan kebijakan dan mekanisme penagihan.

"Apabila ditemukan bukti pelanggaran atas perilaku petugas penagihan yg tidak sesuai dengan ketentuan yg berlaku, OJK dengan tegas akan mengenakan sanksi adaminsitratif maupun memberikan perintah kepada PUJK untuk memperbaiki kebijakan dan atau mekanisme penagihan yang dilakukan sehingga kejadian terkait perilaku pertugas penagihan yang tidak sesuai ketentuan tidak terulang kembali," katanya.

Dia juga menjelaskan OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Langkah preventif ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian yang tidak perlu.

Ratusan Pengaduan Terkait Perilaku Debt Collector

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menerima ratusan pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector.
Dalam pernyataan sebelumnya, Kiki mencatat sejak Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK telah menemukan sebanyak 411 pengaduan terkait hal perilaku debt collector.

Indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen tersebut terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," jelas Kiki baru-baru ini (9/7/2024).
Terkait dengan aduan tersebut, OJK pun senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Kiki melanjutkan, dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, tetapi bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

"Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan [lebih dari jam 20.00 malam], dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman," jelas Kiki.

Bisnis.com, JAKARTA – Sungai memiliki peran amat penting bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data tahun 2023 dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah sungai di Indonesia mencapai 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 kilometer (km).

Oleh karenanya, aliran sungai yang bersih dan tertata rapih tidak hanya memperkecil potensi terjadinya banjir saat hujan. Lebih dari itu, sungai mampu memberikan dampak ekonomi dan menggerakan ekonomi masyarakat.

BRI terus berupaya mendorong perbaikan dan revitalisasi sungai di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama yang tingkat pencemaran airnya sangat tinggi terutama akibat sampah yang menumpuk. Upaya ini dilakukan lewat Program BRI Peduli “Jaga Sungai Jaga Kehidupan” yang dijalankan di beberapa wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Wakil Dikretur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa dalam program ini BRI mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem sungai atau khususnya mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kegiatan yang sudah dilakukan BRI sejak tahun 2020 ini telah menjangkau 100 titik sungai atau kali yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga akhir Juni 2024, tercatat program Jaga Sungai Jaga Kehidupan telah dilakukan di area sungai seluas 152.024 m2 dengan jumlah reduksi sampah anorganik sebanyak 53.576,57 kg dan sampah organik sebanyak 68.495,02 kg.

“Edukasi masyarkat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai adalah salah satu tujuan utama dari program ini. Dalam pelaksanaannya, program ini telah melibatkan 6.541 orang di berbagai wilayah, dimana masyarakat secara bergotong royong ikut terlibat dalam mewujudkan sungai yang bersih di lngkungannya masing-masing”, ungkapnya.

Mengusung semangat Pro Planet dan Pro People, BRI tidak hanya melakukan normalisasi, pembersihan, pengerukan sungai. Lebih dari itu, BRI juga membangun sejumlah sarana dan prasarana seperti taman, ruang terbuka hijau, dan area ramah anak, serta juga mengedukasi masyarakat mengenai pemeliharaan aliran sungai yang sehat yang bermanfaat bagi kehidupan.

Tak sampai di situ, program ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Pasalnya, sampah yang terkumpul dari pembenahan sungai tersebut dipilih dan dipilah, dipisahkan sampah organik dan anorganik atau plastik.

Sampah organik yang sudah dipilah bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat seperti bahan pupuk kompos, tambahan pakan ternak, urban farming, bahkan bisa diolah menjadi biogas.

Sedangkan sampah anorganik akan dicacah menggunakan alat pencacah sampah yang BRI sediakan bagi masyarakat. Setelah sampah dicacah lalu dijual kepada pengumpul sampah dan masyarakat pun memperoleh uang.

“BRI akan terus mendorong perubahan cara pandang masyarakat akan fungsi dan peran sungai dalam kehidupan dan masa depannya. Aliran sungai yang bersih dan tertata tidak hanya memperkecil potensi terjadinya banjir saat hujan. Lebih dari itu, sungai mampu memberikan dampak ekonomi dan menggerakan ekonomi masyarakat”, imbuhnya

Catur menambahkan, pada saat bersamaan juga dilakukan kegiatan BRI Menanam. Kegiatan ini berupa penanaman kembali atau penghijauan daerah kritis atau lahan kosong di sekitar sungai.

Pohon yang ditanam diutamakan pohon buah, industri atau tanaman keras yang bisa memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Hal ini juga sekaligus memberdayakan kelompok masyarakat di lokasi penanaman pohon tersebut.

“Penanaman dan Penghijauan tanaman keras di sekitar kawasan sungai. Penghijauan dan perawatan terhadap lingkungan padat penduduk serta menjadikan lingkungan sehat. Mendukung keseimbangan ekosistem air, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan”, tegas Catur.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. berkomitmen menyiapkan kredit sebesar Rp2 triliun untuk organisasi keagamaan Muhammadiyah serta lini bisnis yang dikenal dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan persyarikatan dan AUM adakalanya memerlukan dana untuk pembangunan dan pengembangan. Termasuk kondisi di mana dana yang tersedia tidak mencukupi atau mereka memilih untuk tidak menggunakan dana yang sudah dimiliki, maka AUM dapat mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah.

“Kalau Muhammadiyah dan AUM-AUM nya tersebut mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, maka bank tentu akan melakukan kajian tentang kelayakan dari AUM-AUM tersebut untuk dibiayai,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (8/8/2024).

Anwar menyebutkan pihaknya memiiki dana yang ditempatkan di perbankan syariah. Dana juga dikelola dan dihasilkan oleh masing-masing Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan ditempatkan dalam bentuk giro, tabungan hingga deposito di perbankan syariah.

Dia menjelaskan, dalam penarikan pinjaman, Muhammadiyah akan memenuhi regulasi yang ada. Termasuk ketersediaan jaminan yang diminta oleh perbankan sebagai salah satu persyaratan. Menurutnya, dalam industri bank syariah tidak mengenal praktik bunga melainkan bagi hasil margin keuntungan, “[Bank syariah] menerapkan margin keuntungan untuk yang akadnya murabahah [jual beli] atau nisbah bagi hasil bagi yang akadnya musyarakah dan mudharabah,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan pihaknya telah menjalin kesepahaman dengan Muhammadiyah dalam dua lingkup kerja sama. Pertama adalah pemanfaatan jasa, layanan dan program CSR Bank Muamalat untuk pengembangan cabang, ranting dan masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah.

Kedua adalah kolaborasi program antara Bank Muamalat dengan lembaga zakat nasional milik Muhammadiyah, Lazismu. Selain itu, Bank Muamalat ini berkomitmen untuk menyiapkan pembiayaan sebesar Rp2 triliun kepada Muhammadiyah.

Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren dan masjid.

“Bagi kami, Muhammadiyah adalah mitra utama dan strategis yang senantiasa mendukung Bank Muamalat dengan tetap menjadi nasabah loyal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8/2024).

Salah satu aspek utama dari nota kesepahaman tersebut adalah dukungan kepada pengurus masjid dalam memahami dan menggunakan layanan perbankan syariah. Bank Muamalat juga akan menyediakan aplikasi khusus untuk masjid yang dapat membantu pengurus dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan masjid.

Implementasi Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) di lingkungan masjid Muhammadiyah pun akan dilakukan guna memudahkan transaksi keuangan, seperti pembayaran donasi dan Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) secara digital.

Dengan layanan penyimpanan dan pengelolaan dana yang diperoleh, diharapkan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien untuk kemaslahatan umat.

Aspek kerja sama lain adalah pengelolaan keuangan dan program agregator haji. Dalam hal ini, Bank Muamalat akan mensosialisasikan dan mengelola keuangan yang berhubungan dengan haji di lingkungan Muhammadiyah.

Adapun terkait kerja sama dengan Lazismu, kedua belah pihak akan berkolaborasi dalam hal layanan keuangan syariah, penyaluran ziswaf, donasi kemanusiaan, penyaluran hasil kurban dan resiprokal marketing.

Sebelumnya, Bank Muamalat telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pengurus wilayah Muhammadiyah di Sumatera yang mencakup kerja sama bisnis, sosial keagamaan hingga literasi keuangan.

Selain itu, Bank Muamalat juga memfasilitasi pembukaan rekening secara serentak untuk amal usaha, organisasi otonom dan ratusan warga Muhammadiyah di kota Serang, Banten belum lama ini.

Dalam keterangan tertulis yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Bank Muamalat dengan PP Muhammadiyah. Berkaitan dengan kerja sama yang bersifat perbankan, Haedar menegaskan bahwa prototipe Muhammadiyah dalam menjalin kerja sama dengan perbankan, yang pertama yakni Amanah.

Kedua, terjangkau dan memiliki kesepakatan bersama-sama, dan ketiga mudah, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan program Muhammadiyah dan juga produktif.

Haedar juga berpesan agar perbankan syariah mengalami proses dinamisasi dan tidak stagnan. Di mana bank syariah menjadi alternatif prinsip tidak ribawi, dan harus menjadi perbankan kompetitif yang bisa memberikan usaha-usaha yang mensejahterakan umat dan menjadi pilar untuk membangun umat dan bangsa.

“Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk kerja sama karena memiliki Amal Usaha dari berbagai bidang,” jelas Haedar.

Haedar berharap lewat kerja sama ini bisa saling memajukan dan menguntungkan serta saling percaya.

“Dan ini berlaku juga dengan perbankan lainnya, prinsipnya Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memajukan, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa,” tutur Haedar.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. berkomitmen menyiapkan kredit sebesar Rp2 triliun untuk organisasi keagamaan Muhammadiyah serta lini bisnis yang dikenal dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan persyarikatan dan AUM adakalanya memerlukan dana untuk pembangunan dan pengembangan. Termasuk kondisi di mana dana yang tersedia tidak mencukupi atau mereka memilih untuk tidak menggunakan dana yang sudah dimiliki, maka AUM dapat mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah.

“Kalau Muhammadiyah dan AUM-AUM nya tersebut mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, maka bank tentu akan melakukan kajian tentang kelayakan dari AUM-AUM tersebut untuk dibiayai,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (8/8/2024).

Anwar menyebutkan pihaknya memiiki dana yang ditempatkan di perbankan syariah. Dana juga dikelola dan dihasilkan oleh masing-masing Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan ditempatkan dalam bentuk giro, tabungan hingga deposito di perbankan syariah.

Dia menjelaskan, dalam penarikan pinjaman, Muhammadiyah akan memenuhi regulasi yang ada. Termasuk ketersediaan jaminan yang diminta oleh perbankan sebagai salah satu persyaratan. Menurutnya, dalam industri bank syariah tidak mengenal praktik bunga melainkan bagi hasil margin keuntungan, “[Bank syariah] menerapkan margin keuntungan untuk yang akadnya murabahah [jual beli] atau nisbah bagi hasil bagi yang akadnya musyarakah dan mudharabah,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan pihaknya telah menjalin kesepahaman dengan Muhammadiyah dalam dua lingkup kerja sama. Pertama adalah pemanfaatan jasa, layanan dan program CSR Bank Muamalat untuk pengembangan cabang, ranting dan masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah.

Kedua adalah kolaborasi program antara Bank Muamalat dengan lembaga zakat nasional milik Muhammadiyah, Lazismu. Selain itu, Bank Muamalat ini berkomitmen untuk menyiapkan pembiayaan sebesar Rp2 triliun kepada Muhammadiyah.

Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren dan masjid.

“Bagi kami, Muhammadiyah adalah mitra utama dan strategis yang senantiasa mendukung Bank Muamalat dengan tetap menjadi nasabah loyal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8/2024).

Salah satu aspek utama dari nota kesepahaman tersebut adalah dukungan kepada pengurus masjid dalam memahami dan menggunakan layanan perbankan syariah. Bank Muamalat juga akan menyediakan aplikasi khusus untuk masjid yang dapat membantu pengurus dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan masjid.

Implementasi Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) di lingkungan masjid Muhammadiyah pun akan dilakukan guna memudahkan transaksi keuangan, seperti pembayaran donasi dan Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) secara digital.

Dengan layanan penyimpanan dan pengelolaan dana yang diperoleh, diharapkan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien untuk kemaslahatan umat.

Aspek kerja sama lain adalah pengelolaan keuangan dan program agregator haji. Dalam hal ini, Bank Muamalat akan mensosialisasikan dan mengelola keuangan yang berhubungan dengan haji di lingkungan Muhammadiyah.

Adapun terkait kerja sama dengan Lazismu, kedua belah pihak akan berkolaborasi dalam hal layanan keuangan syariah, penyaluran ziswaf, donasi kemanusiaan, penyaluran hasil kurban dan resiprokal marketing.

Sebelumnya, Bank Muamalat telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pengurus wilayah Muhammadiyah di Sumatera yang mencakup kerja sama bisnis, sosial keagamaan hingga literasi keuangan.

Selain itu, Bank Muamalat juga memfasilitasi pembukaan rekening secara serentak untuk amal usaha, organisasi otonom dan ratusan warga Muhammadiyah di kota Serang, Banten belum lama ini.

Dalam keterangan tertulis yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Bank Muamalat dengan PP Muhammadiyah. Berkaitan dengan kerja sama yang bersifat perbankan, Haedar menegaskan bahwa prototipe Muhammadiyah dalam menjalin kerja sama dengan perbankan, yang pertama yakni Amanah.

Kedua, terjangkau dan memiliki kesepakatan bersama-sama, dan ketiga mudah, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan program Muhammadiyah dan juga produktif.

Haedar juga berpesan agar perbankan syariah mengalami proses dinamisasi dan tidak stagnan. Di mana bank syariah menjadi alternatif prinsip tidak ribawi, dan harus menjadi perbankan kompetitif yang bisa memberikan usaha-usaha yang mensejahterakan umat dan menjadi pilar untuk membangun umat dan bangsa.

“Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk kerja sama karena memiliki Amal Usaha dari berbagai bidang,” jelas Haedar.

Haedar berharap lewat kerja sama ini bisa saling memajukan dan menguntungkan serta saling percaya.

“Dan ini berlaku juga dengan perbankan lainnya, prinsipnya Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memajukan, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa,” tutur Haedar.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. berkomitmen menyiapkan kredit sebesar Rp2 triliun untuk organisasi keagamaan Muhammadiyah serta lini bisnis yang dikenal dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan persyarikatan dan AUM adakalanya memerlukan dana untuk pembangunan dan pengembangan. Termasuk kondisi di mana dana yang tersedia tidak mencukupi atau mereka memilih untuk tidak menggunakan dana yang sudah dimiliki, maka AUM dapat mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah.

“Kalau Muhammadiyah dan AUM-AUM nya tersebut mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, maka bank tentu akan melakukan kajian tentang kelayakan dari AUM-AUM tersebut untuk dibiayai,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (8/8/2024).

Anwar menyebutkan pihaknya memiiki dana yang ditempatkan di perbankan syariah. Dana juga dikelola dan dihasilkan oleh masing-masing Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan ditempatkan dalam bentuk giro, tabungan hingga deposito di perbankan syariah.

Dia menjelaskan, dalam penarikan pinjaman, Muhammadiyah akan memenuhi regulasi yang ada. Termasuk ketersediaan jaminan yang diminta oleh perbankan sebagai salah satu persyaratan. Menurutnya, dalam industri bank syariah tidak mengenal praktik bunga melainkan bagi hasil margin keuntungan, “[Bank syariah] menerapkan margin keuntungan untuk yang akadnya murabahah [jual beli] atau nisbah bagi hasil bagi yang akadnya musyarakah dan mudharabah,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan pihaknya telah menjalin kesepahaman dengan Muhammadiyah dalam dua lingkup kerja sama. Pertama adalah pemanfaatan jasa, layanan dan program CSR Bank Muamalat untuk pengembangan cabang, ranting dan masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah.

Kedua adalah kolaborasi program antara Bank Muamalat dengan lembaga zakat nasional milik Muhammadiyah, Lazismu. Selain itu, Bank Muamalat ini berkomitmen untuk menyiapkan pembiayaan sebesar Rp2 triliun kepada Muhammadiyah.

Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren dan masjid.

“Bagi kami, Muhammadiyah adalah mitra utama dan strategis yang senantiasa mendukung Bank Muamalat dengan tetap menjadi nasabah loyal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8/2024).

Salah satu aspek utama dari nota kesepahaman tersebut adalah dukungan kepada pengurus masjid dalam memahami dan menggunakan layanan perbankan syariah. Bank Muamalat juga akan menyediakan aplikasi khusus untuk masjid yang dapat membantu pengurus dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan masjid.

Implementasi Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) di lingkungan masjid Muhammadiyah pun akan dilakukan guna memudahkan transaksi keuangan, seperti pembayaran donasi dan Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) secara digital.

Dengan layanan penyimpanan dan pengelolaan dana yang diperoleh, diharapkan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien untuk kemaslahatan umat.

Aspek kerja sama lain adalah pengelolaan keuangan dan program agregator haji. Dalam hal ini, Bank Muamalat akan mensosialisasikan dan mengelola keuangan yang berhubungan dengan haji di lingkungan Muhammadiyah.

Adapun terkait kerja sama dengan Lazismu, kedua belah pihak akan berkolaborasi dalam hal layanan keuangan syariah, penyaluran ziswaf, donasi kemanusiaan, penyaluran hasil kurban dan resiprokal marketing.

Sebelumnya, Bank Muamalat telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pengurus wilayah Muhammadiyah di Sumatera yang mencakup kerja sama bisnis, sosial keagamaan hingga literasi keuangan.

Selain itu, Bank Muamalat juga memfasilitasi pembukaan rekening secara serentak untuk amal usaha, organisasi otonom dan ratusan warga Muhammadiyah di kota Serang, Banten belum lama ini.

Dalam keterangan tertulis yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Bank Muamalat dengan PP Muhammadiyah. Berkaitan dengan kerja sama yang bersifat perbankan, Haedar menegaskan bahwa prototipe Muhammadiyah dalam menjalin kerja sama dengan perbankan, yang pertama yakni Amanah.

Kedua, terjangkau dan memiliki kesepakatan bersama-sama, dan ketiga mudah, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan program Muhammadiyah dan juga produktif.

Haedar juga berpesan agar perbankan syariah mengalami proses dinamisasi dan tidak stagnan. Di mana bank syariah menjadi alternatif prinsip tidak ribawi, dan harus menjadi perbankan kompetitif yang bisa memberikan usaha-usaha yang mensejahterakan umat dan menjadi pilar untuk membangun umat dan bangsa.

“Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk kerja sama karena memiliki Amal Usaha dari berbagai bidang,” jelas Haedar.

Haedar berharap lewat kerja sama ini bisa saling memajukan dan menguntungkan serta saling percaya.

“Dan ini berlaku juga dengan perbankan lainnya, prinsipnya Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memajukan, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa,” tutur Haedar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) milik konglomerat Dato' Sri Tahir membukukan laba bersih senilai Rp24,41 miliar pada semester I/2024.

Nilai tersebut turun 52,74% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya, yang senilai Rp51,67 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, sebenarnya Bank Mayapada mencatatkan peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar 27,54% (YoY) menjadi Rp1,08 triliun per Juni 2024. Namun, pada saat yang sama, bank tersebut mencatatkan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) sebesar Rp17,59 miliar pada enam bulan pertama 2024.

Bank Mayapada juga mencatatkan penurunan pendapatan berbasis komisi atau fee based income 12,71% (YoY) menjadi Rp5,28 miliar dari Rp6,05 miliar. Bahkan, penyusutan signifikan terjadi pada pendapatan lainnya yang turun 65,11% (YoY) menjadi Rp46,28 miliar ketimbang sebelumnya Rp132,65 miliar.

Kemudian, beban operasionalnya pun naik sebesar 34,35% (YoY) menjadi Rp1,05 triliun dari sebelumnya Rp784,84 miliar. Alhasil, laba operasional MAYA kian tertekan hingga 57,07% (YoY) dan hanya mencapai Rp27,13 miliar dari sebelumnya Rp63,19 miliar.

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pun meningkat menjadi 99,46% per Juni 2024 dari sebelumnya 98,61% per Juni 2023. Makin naik rasio BOPO menunjukkan semakin tidak efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Selanjutnya, rasio profitabilitas Bank Mayapada pun turun apabila dilihat dari tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) menjadi 0,04% dari 0,09%. Adapun, tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) juga turun menjadi 0,36% pada Juni 2024 dari sebelumnya 0,84% per Juni 2023.

Sementara itu, dari sisi intermediasi, Bank Mayapada mencatatkan kenaikan kredit sebesar 6,09% (YoY) menjadi Rp106,59 triliun dibanding sebelumnya Rp100,47 triliun. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, aset perseroan pun ikut terkerek 8,45% (YoY) menjadi Rp148,31 triliun dari sebelumnya Rp136,75 triliun.

Seiring dengan naiknya kredit, rasio kredit bermasalah Bank Mayapada mengalami perbaikan, di mana NPL gross berada di level 3,66% turun 20 basis poin (bps) dari sebelumnya 3,86%. Kemudian, NPL net menjadi 2,8% dari sebelumnya 3,03%.

Dari segi pendanaan, Bank Mayapada telah menghimpun dana pihak ketiga mencapai Rp122,83 triliun, naik 7,76% (YoY) dari sebelumnya Rp113,99 triliun. Dana murah alias CASA juga tumbuh 6,7% menjadi Rp16,37 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mega Syariah mencatatkan laba bersih mencapai Rp88,44 miliar pada semester I/2024. Capaian ini turun 36,01% (year-on-year/YoY) atau secara tahunan ketimbang perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp138,21 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, penurunan laba bank didorong oleh penyusutan pendapatan setelah distribusi bagi hasil 20,42% (YoY) menjadi Rp301,87 miliar per Juni 2024, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp379,3 miliar.

Apabila dirinci, pendapatan dari penyaluran dana ini turun 6,46% (YoY) menjadi Rp574,15 miliar dari Rp613,78 miliar. Lalu, bagi hasil untuk pemilik dana investasi pun membengkak sebesar 16,13% (YoY) menjadi Rp272,28 miliar.

Net operation margin (NOM) Bank Mega Syariah juga susut dari 2,06% pada Juni 2023 menjadi 1,44% pada Juni 2024.

Bank Mega Syariah juga mencatatkan penurunan pendapatan berbasis komisi atau fee based income 4,08% (YoY) menjadi Rp17,68 miliar. Lalu, pendapatan lainnya pun susut 4,61% (YoY) menjadi Rp22,03 miliar.

Alhasil, laba operasional kian tertekan dengan turun 36,56% (YoY) menjadi Rp110,38 miliar pada Juni 2024 dari sebelumnya Rp173,99 miliar pada Juni 2023.

Sementara itu, kemampuan efisiensi bank syariah milik konglomerat Chairul Tanjung ini menurun. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) membengkak dari 73,84% pada pada Juni 2023 menjadi 82,19% pada Juni 2024. Makin naik rasio BOPO menunjukkan semakin tidak efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Rasio profitabilitas BMS pun turun apabila dilihat dari tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) menjadi 1,48% turun 62 basis poin (bps) dari sebelumnya 2,1%. Artinya, kemampuan bank dalam mendayagunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan menurun.

Tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) bank syariah itu juga turun dari 11,65% pada Juni 2023 menjadi 6,93% pada Juni 2024.

Dari sisi intermediasi, Bank Mega Syariah mencatat total penyaluran pembiayaan per semester I/2024 mencapai Rp7,36 triliun atau naik 4,68% (YoY) dibanding sebelumnya Rp7,03 triliun. Namun, aset turun 2,81% (YoY) menjadi Rp16,24 triliun.

Sejalan dengan peningkatan pembiayaan, BMS mencatatkan perbaikan rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) secara gross menjadi 0,92% dari 1,06% dan NPF net yang stabil sebesar 0,79%

Terakhir, dari segi pendanaan dana pihak ketiga BMS susut 29,03% (YoY) menjadi Rp9,4 triliun pada semester I/2024, dari sebelumnya Rp13,25 triliun semester I/2023. Sementara itu, dana murah alias CASA BMS turun 6,44% (YoY) menjadi Rp3,03 triliun dari Rp3,24 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkap loyonya kinerja pasar modal berimbas pada penurunan signifikan hasil investasi perusahaan asuransi jiwa. Lantas apakah ini bakal bersifat permanen atau hanya sementara?

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menilai tak hanya perusahaan asuransi jiwa saja yang kena ‘getah’ dari lesunya kinerja pasar modal, akan tetapi industri bisnis lainnya yang berhubungan langsung juga pun ikut terdampak.

“Bagi asuransi jiwa, lesunya pasar modal itu dianggap bersifat sementara,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (7/8/2024).

Di sisi lain, kata Togar, situasi jangka pendek begitu tidak akan mempengaruhi kebijakan investasi perusahaan asuransi jiwa. Hal ini disebabkan nature produk-produk asuransi jiwa kebanyakan bersifat jangka panjang.

Dia menegaskan bukan berarti jika pasar modal mengalami kelesuan, membuat perusahaan asuransi jiwa pada cut loss dan switch (beralih) ke instrumen investasi lainnya. “Itu enggak akan mereka lakukan,” ucapnya.

Adapun, pada penutupan perdagangan hari ini Rabu (7/8/2024), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini tercatat berada di level 7.212. Kinerja IHSG masih tercatat underperform 0,83% sejak awal tahun atau year to date (YTD).

Sebagaimana diketahui, hasil investasi perusahaan asuransi jiwa melorot hingga sebesar 29,99% yoy menjadi Rp11,46 triliun pada Juni 2024.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, mengatakan penurunan hasil investasi terbesar terjadi pada lini usaha PAYDI, khususnya hasil investasi dari instrumen saham dan reksadana.

“Asuransi jiwa sendiri memiliki penempatan yang cukup signifikan pada instrumen saham dan reksadana, masing-masing sebesar 26% dan 14% dari total investasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Selain itu, penyebab penurunan hasil investasi tidak terlepas dari pengaruh kondisi pertumbuhan ekonomi terutama saat arus investasi di pasar modal tertekan. Hal ini berdampak terhadap kinerja sektor pasar modal dimana pergerakan IHSG yang turun hingga 6% lebih dari awal tahun.

Adapun, untuk mengantisipasi penurunan hasil investasi pada instrumen saham dan reksadana, perusahaan asuransi perlu meninjau kembali strategi investasinya dan melakukan shifting ke instrumen yang memberikan return lebih baik.

Perusahaan asuransi harus berpegang pada prinsip liability driven investment, guna memastikan kecukupan investasi dan ketepatan/timing likuiditas yang diperlukan untuk membayar manfaat kepada pemegang polis di waktu yang akan datang.

“Dengan kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan apabila ke depannya akan terdapat perubahan alokasi aset investasi di industri asuransi,” ujar Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja menyebut bahwa maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online telah menggerogoti daya beli masyarakat Indonesia.

Mulanya, dia menyoroti layanan peer-to-peer (P2P) lending ilegal yang banyak disalahgunakan masyarakat imbas kemudahan syarat penggunaannya, yakni cukup dengan menyerahkan data pribadi berupa KTP.

“Kami men-detect satu orang bisa mendapatkan pinjaman dari 20 lebih pinjol. Karena mudah sekali, KTP dikasih langsung dia bisa pinjam,” katanya dalam pembukaan BCA UMKM Fest 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024).

Dengan demikian, dia menyebut bahwa masyarakat kemudian terjebak dalam situasi ‘gali lubang tutup lubang’ yang berakibat pada situasi kredit macet.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, menurut Jahja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberlakukan aturan ketat bagi pinjol yang tidak resmi.

Namun, permasalahan tak berhenti di situ. Dia lantas menjelaskan bahwa pola yang sama juga terjadi dalam praktik judi online.

Jahja memaparkan bahwa transaksi terkait judi online tak hanya menyeret entitas bank, melainkan juga entitas lain seperti e-commerce hingga e-wallet.

“Ini semua menggerogoti daya beli masyarakat. Dampaknya memang terasa sekali. Bahkan bukan hanya UMKM, yang [kelompok usaha] menengah saja mereka bilang, kian rugi saat berdagang,” jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari tantangan dalam mengembangkan UMKM. Dirinya pun berharap agar situasi makroekonomi ke depan dapat menjadi lebih baik.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan adanya belasan ribu pengaduan masyarakat terkait lembaga jasa keuangan hingga 31 Juli 2024, termasuk aduan mengenai pinjol.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sampai dengan akhir Juli 2024 tercatat sebanyak 17.003 pengaduan.

"Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 756 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank [IKNB] lainnya," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Sementara itu, OJK menerima 10.104 pengaduan entitas illegal, yakni pinjol ilegal sebanyak 9.596 pengaduan dan investasi ilegal sejumlah 508.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan bahwa kinerja pasar modal yang lesu telah berdampak pada penurunan hasil investasi perusahaan asuransi jiwa. Namun, dampak ini diyakini hanya sementara.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu, menyatakan bahwa lesunya pasar modal tidak hanya mempengaruhi perusahaan asuransi jiwa, tetapi juga industri bisnis lainnya yang terkait langsung. “Bagi asuransi jiwa, lesunya pasar modal itu dianggap bersifat sementara,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (7/8/2024).

Menurut Togar, situasi jangka pendek ini tidak akan mengubah kebijakan investasi perusahaan asuransi jiwa. Hal ini disebabkan oleh sifat produk-produk asuransi jiwa yang kebanyakan bersifat jangka panjang. “Bukan berarti jika pasar modal mengalami kelesuan, perusahaan asuransi jiwa akan cut loss dan switch ke instrumen investasi lainnya. Itu tidak akan mereka lakukan,” tegasnya.

Pada penutupan perdagangan Rabu (7/8/2024), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat berada di level 7.212, masih underperform 0,83% sejak awal tahun atau year to date (YTD).

Hasil investasi perusahaan asuransi jiwa pada Juni 2024 melorot hingga 29,99% yoy menjadi Rp11,46 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa penurunan hasil investasi terbesar terjadi pada lini usaha PAYDI, khususnya dari instrumen saham dan reksadana. “Asuransi jiwa memiliki penempatan yang signifikan pada instrumen saham dan reksadana, masing-masing sebesar 26% dan 14% dari total investasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Penurunan hasil investasi ini juga dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi dan arus investasi di pasar modal yang tertekan. IHSG telah turun lebih dari 6% sejak awal tahun.

Untuk mengantisipasi penurunan hasil investasi pada instrumen saham dan reksadana, perusahaan asuransi perlu meninjau kembali strategi investasinya dan melakukan shifting ke instrumen yang memberikan return lebih baik. Ogi menekankan pentingnya prinsip liability driven investment untuk memastikan kecukupan investasi dan ketepatan likuiditas guna membayar manfaat kepada pemegang polis di masa mendatang.

“Dengan kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan alokasi aset investasi di industri asuransi ke depannya,” ujar Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi jiwa diyakini masih akan mampu membukukan kinerja investasi lebih baik pada semester II/2024 setelah turun signifikan pada enam bulan pertama tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hasil nilai total investasi di industri asuransi jiwa per Juni 2024 mencapai Rp11,46 triliun. Realisasi itu turun hingga 29,99% dibandingkan periode yang sama pada 2023 (year-on-year/YoY).

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom meramal Bank Indonesia dapat mengumpulkan cadangan devisa (cadev) hingga kisaran US$150 miliar pada akhir 2024.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan hal tersebut sangat mungkin, asalkan Federal Reserve (The Fed) benar memangkas suku bunga Fed Fund Rate (FFR) pada tahun ini.

“Saya pikir [cadev] sekitaran ini ya US$145 miliar sampai US$150 miliar, bisa aja kalau The Fed benar-benar menurunkan suku bunga,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (7/8/2024).

Melihat posisi cadev per Juli 2024 yang naik siginfikan senilai US$5,2 miliar dalam satu bulan, David menyampaikan hal tersebut sejalan dengan penerbitan sukuk global yang berhasil menarik aliran modal asing masuk dan meningkatkan posisi cadev dari bulan sebelumnya.

Ke depan, peluang untuk cadangan devisa melanjutkan tren kenaikan masih akan terbuka. Terutama dengan adanya optimisme pasar akan The Fed yang akan menurunkan FFR pada September 2024.

Selain itu, kenaikan cadev pada Juli 2024 turut dipengaruhi oleh kebutuhan untuk intervensi terhadap rupiah yang tidak sebesar bulan-bulan sebelumnya.

Meski masih di atas Rp16.000 per dolar AS, rupiah cenderung stabil pada Juli 2024. Tercatat rupiah menguat 0,71% sepanjang Juli 2024. Pada penutupan pasar hari ini, Bisnis mencatat rupiah terus menguat dan berada di posisi Rp16.035 per dolar AS.

Ke depan, David melihat rupiah masih akan fluktuatif di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.300 per dolar AS. Namun, ruang untuk rupiah menguat ke bawah Rp16.000 juga terbuka lebar.

“Kita lihat saja di Agustus [2024] ini seperti apa, peluang di bawah Rp16.000 terbuka, karena kan kita nunggu FFR ini yang penting,” lanjutnya.

Sementara dari sisi domestik, Bank Indonesia belum mengumumkan membuka peluang penurunan suku bunga acuan atau BI Rate lebih cepat dari prognosis awal, yakni pada akhir kuartal IV/2024.

Dengan kata lain, BI akan menunggu The Fed memangkas suku bunga lebih dahulu, baru kemudian pihaknya melakukan penurunan BI Rate.

Meski demikian, Bank Indonesia mewanti-wanti kinerja ekspor, aliran modal asing, hingga pemilu di AS karena sedikit banyak akan berdampak terhadap cadangan devisa dan nilai tukar.

“Hal-hal yg perlu dicermati terhadap cadev ini adalah bagaimana kinerja ekspor kita ke depan, perkembangan inflow/outflow dari investor asing,” tutur Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Edi Susianto, Rabu (7/8/2024).