JAKARTA, investor.id – PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan dibubarkan pada September 2024. Keputusan pemerintah ini akan menandai berakhirnya perjalanan perusahaan asuransi jiwa tertua dengan usia 164 tahun.

“Sesuai dengan POJK, maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan,” ungkap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga dalam pertemuan terbatas di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip Kamis (22/8/2024).

Dia menuturkan bahwa proses pembubaran Jiwasraya diperkirakan terjadi pada September 2024. Namun demikian, tanggal pasti pembubaran belum ditentukan. Hal yang disebut pasti adalah pembubaran Jiwasraya akan dilakukan sesuai dengan POJK No.28/POJK.05/2015, yang mengatur tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, serta perusahaan reasuransi syariah.

Arya pun menerangkan, keputusan pemerintah melalui Kementerian BUMN ini diambil setelah hampir seluruh pemegang polis Jiwasraya atau mencakup 99,7% telah menyetujui skema restrukturisasi. Polis-polis tersebut telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG alias IFG Life.

“Ini adalah restrukturisasi terbesar sepanjang sejarah di sektor asuransi, sehingga bisa dikatakan tanggung jawab pemegang saham, dalam hal ini pemerintah berhasil kami lakukan,” beber Arya.

Dengan demikian, jika nantinya realisasi pembubaran Jiwasraya dilakukan pada September, maka ini akan menandai akhir dari perjalanan perusahaan asuransi tertua milik RI tersebut diusia 164 tahun, beberapa bulan sebelum lengkap berusia 165 tahun.

Seperti yang diketahui, Jiwasraya didirikan pada 31 Desember 1859, dengan nama awal Nederlands-Indishe Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij (NILLMIJ). Ini yang disebut-sebut sebagai perusahaan asuransi jiwa pertama yang didirikan di Indonesia.

Proses Pembubaran

Sementara itu, Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso menjelaskan sesuai dengan POJK 28/2015, proses pembubaran akan ditempuh melalui sejumlah tahap, mulai dari pembatasan izin usaha hingga pelaporan likuidasi.

“Mungkin pertama diawali dengan pembatasan kegiatan usaha, setelah itu ada pencabutan izin usaha, proses likuidasi dan sampai pelaporan likuidasi. Kami akan mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujar Mahelan.

Di sisi lain, saat ini terdapat 0,3% pemegang polis Jiwasraya yang masih menolak restrukturisasi. Untuk mengakomodasi sejumlah nasabah itu, manajemen Jiwasraya pun tetap membuka ruang kepada mereka untuk mengikuti skema restrukturisasi polis yang telah disodorkan perusahaan.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baru-baru ini menegaskan kepada manajemen Jiwasraya dan pihak terkait yakni Kementerian BUMN untuk menghormati hasil gugatan atau pilihan nasabah yang menolak direstrukturisasi. Jiwasraya mesti menindaklanjuti hasil gugatan yang dimaksud.

“Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa melalui keterangannya, pada Senin (19/8/2024).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - PT Jiwasraya (Persero) telah menerima total penyertaan modal negara (PMN) untuk program restrukturisasi sebesar Rp32 triliun. Jumlah itu merupakan akumulasi dari suntikan dana pemerintah sebanyak tiga kali.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan meski penanganan sudah dilakukan, pemerintah melalui Kementerian BUMN bakal melikuidasi atau membubarkan perseroan di sektor asuransi jiwa tersebut.

“Di sisi lain penanganan, apalagi nasabah juga ditangani. Dan harus diingat, dana ini diambil dari dananya APBN lewat PMN, total PMN Rp32 triliun, yang digelontorkan tiga kali PMN untuk proses restrukturisasi Jiwasraya,” ujar Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (22/8/2024).

Dalam kasus Jiwasraya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menerbitkanPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Melalui beleid itu, Presiden menyetujui pemberian PMN kepada BPUI atau IFG.

PMN merupakan proses pemisahan aset negara menjadi modal di BUMN. Artinya, pemerintah menyediakan dana bernilai jumbo yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada perusahaan pelat merah.

Kemudian, PP juga menjelaskan pemberian PMN bertujuan memperbaiki permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dalam menyelesaikan pembayaran polis dari Asuransi Jiwasraya.

Di dalamnya juga termasuk menyelesaikan polis Asuransi Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi dan/atau dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), anak usaha IFG.

“Dan mereka semua dipindahkan ke IFG Life. Jadi ini adalah restrukturisasi terbesar sepanjang sejarah yang berhasil direstrukturisasi untuk asuransi. Jadi ini adalah sejarah. Sebelumnya sih kalau kita lihat pada mandek. Jadi bisa dikatakan tanggung jawab dari pemegang saham, pemerintah dalam hal ini berhasil kita lakukan,” ujar Arya.

Dia mengklaim restrukturisasi eks pemegang polis Jiwasraya berhasil dilakukan. Hingga kini, total polis yang alihkan ke IFG Life mencapai 99,6 persen. Artinya, masih ada 0,4 persen polis lainnya yang tidak mengikuti atau menolak restrukturisasi.

“Total nasabahnya itu untuk korporasi itu kemarin ada 5.686 korporasi. Kita berhasil melakukan restruk sebesar 99,6 persen. Bisa dikatakan 0,4 persen sisanya. Jadi berhasil banget ya, targetnya 85 persen, ternyata bisa,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkap loyonya kinerja pasar modal berimbas pada penurunan signifikan hasil investasi perusahaan asuransi jiwa. Lantas apakah ini bakal bersifat permanen atau hanya sementara?

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menilai tak hanya perusahaan asuransi jiwa saja yang kena ‘getah’ dari lesunya kinerja pasar modal, akan tetapi industri bisnis lainnya yang berhubungan langsung juga pun ikut terdampak.

“Bagi asuransi jiwa, lesunya pasar modal itu dianggap bersifat sementara,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (7/8/2024).

Di sisi lain, kata Togar, situasi jangka pendek begitu tidak akan mempengaruhi kebijakan investasi perusahaan asuransi jiwa. Hal ini disebabkan nature produk-produk asuransi jiwa kebanyakan bersifat jangka panjang.

Dia menegaskan bukan berarti jika pasar modal mengalami kelesuan, membuat perusahaan asuransi jiwa pada cut loss dan switch (beralih) ke instrumen investasi lainnya. “Itu enggak akan mereka lakukan,” ucapnya.

Adapun, pada penutupan perdagangan hari ini Rabu (7/8/2024), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini tercatat berada di level 7.212. Kinerja IHSG masih tercatat underperform 0,83% sejak awal tahun atau year to date (YTD).

Sebagaimana diketahui, hasil investasi perusahaan asuransi jiwa melorot hingga sebesar 29,99% yoy menjadi Rp11,46 triliun pada Juni 2024.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, mengatakan penurunan hasil investasi terbesar terjadi pada lini usaha PAYDI, khususnya hasil investasi dari instrumen saham dan reksadana.

“Asuransi jiwa sendiri memiliki penempatan yang cukup signifikan pada instrumen saham dan reksadana, masing-masing sebesar 26% dan 14% dari total investasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Selain itu, penyebab penurunan hasil investasi tidak terlepas dari pengaruh kondisi pertumbuhan ekonomi terutama saat arus investasi di pasar modal tertekan. Hal ini berdampak terhadap kinerja sektor pasar modal dimana pergerakan IHSG yang turun hingga 6% lebih dari awal tahun.

Adapun, untuk mengantisipasi penurunan hasil investasi pada instrumen saham dan reksadana, perusahaan asuransi perlu meninjau kembali strategi investasinya dan melakukan shifting ke instrumen yang memberikan return lebih baik.

Perusahaan asuransi harus berpegang pada prinsip liability driven investment, guna memastikan kecukupan investasi dan ketepatan/timing likuiditas yang diperlukan untuk membayar manfaat kepada pemegang polis di waktu yang akan datang.

“Dengan kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan apabila ke depannya akan terdapat perubahan alokasi aset investasi di industri asuransi,” ujar Ogi.