Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.210 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (23/7/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah membuka perdagangan dengan naik 0,06% atau 10 poin ke posisi Rp16.210. Sebaliknya, indeks dolar terpantau turun 0,03% ke posisi 104,007.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya juga bergerak bervariasi cenderung menguat terhadap dolar AS. Yen Jepang naik 0,22%, dolar Hong Kong dan dolar Singapura naik masing-masing sebesar 0,01% dan 0,08%. Kemudian won Korea naik 0,25%, yuan China naik 0,01%, ringgit Malaysia menguat 0,10%, dan baht Thailand menguat 0,12%. Adapun mata uang yang melemah adalah peso Filipina dan rupee India sebesar 0,04% dan 0,01%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan bahwa untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.210 hingga Rp16.260 per dolar AS. Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah.

Dari luar negeri, Ibrahim mengatakan mundurnya Joe Biden meningkatkan ketidakpastian mengenai pemilihan presiden mendatang, yang pada gilirannya memperburuk sentimen terhadap pasar yang didorong oleh risiko. "Hal ini, ditambah dengan kekhawatiran bahwa potensi kepresidenan Trump juga dapat menyebabkan lebih banyak konflik dengan China, membebani mata uang regional," ujarnya dalam riset, Selasa (23/7/2024).

Biden mendukung Wakil Presiden Kamala Harris, yang kini kemungkinan akan berhadapan dengan kandidat terdepan dari Partai Republik Donald Trump dalam pemilihan presiden. Menurut Ibrahim, Trump terlihat unggul dalam jajak pendapat dibandingkan Biden dan Harris, menurut data CBS pekan lalu. Para analis memperkirakan kepresidenan Trump berpotensi menghasilkan inflasi yang lebih tinggi, terutama jika ia melanjutkan dengan pembatasan perdagangan yang lebih ketat dan tarif impor yang lebih tinggi terhadap China.

Sementara itu, dari sentimen domestik, pasar terus memantau nasib APBN 2025 yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pasangan tersebut harus merealisasikan janji politik kepada masyarakat di tengah anggaran terbatas akibat warisan utang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Belanja negara yang semakin meningkat, mulai dari program makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun yang direncanakan untuk tahun depan, kenaikan gaji PNS, proyek food estate, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta program-program prioritas lainnya membutuhkan dana besar. Sinyal kenaikan gaji bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan juga turut menjadi perhatian, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalamnya. Penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (23/7/2024)?

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.10 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.190 dan harga jual sebesar Rp16.210 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.070 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.370 per dolar AS.

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.06 WIB masing-masing sebesar Rp16.200 dan Rp16.225 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.145 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.295 per dolar AS.

• Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.07 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.205 dan harga jual sebesar Rp16.225 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.000 16.350

E Rate 16.205 16.225

Bank Notes 16.000 16.350

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp16.218 dan Rp16.238.

Untuk bank notes BNI pada 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.075 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.375 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.075 16.375

E Rate 16.218 16.238

Bank Notes 16.075 16.375

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, saat ini tengah melakukan review tarif kendaraan bermotor dan adanya keinginan industri asuransi untuk memisahkan rate asuransi kendaraan listrik secara tersendiri.

"Pembahasan ini masih berjalan dan OJK bersama industri secara bersama akan mencapai solusi yang bermanfaat kepada masyarakat luas," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulis dikutip, 17 Juli 2024.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknik PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance), Sudarlin, menyatakan bahwa, Tugu Insurance akan mengikuti regulasi dari OJK jika ke depannya terdapat kebijakan khusus terkait dengan produk kendaraan listrik.

"Kami berharap dalam proses pembuatan kebijakan ini, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Perusahaan-perusahaan asuransi dapat pula dilibatkan untuk memberikan pandangan dari sisi pelaku usaha. Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan produk yang kompetitif sesuai dengan aturan serta dapat memberikan perlindungan terbaik bagi nasabah," ucap Sudarlin dalam keterangannya, 17 Juli 2024.

Ia menjelaskan, dalam penetapan premi asuransi kendaraan listrik, secara garis besar Tugu Insurance masih mengacu pada basis yang sama dengan kendaraan konvensional.

"Namun, dikarenakan saat ini volume kendaraan listrik belum sebanyak kendaraan konvensional dan terdapat komponen baterai yang membedakan dengan konvensional dari sisi risiko, maka kami melakukan penyesuaian pada terms and conditions dalam penentuan preminya," imbuhnya.

Hal tersebut tentunya dapat disesuaikan dengan risiko-risiko baru yang tidak terdapat pada kendaraan konvensional. Di balik tren penjualan kendaraan baru yang menunjukan penurunan, ternyata data penjualan kendaraan listrik justru mengalami peningkatan. Ini dibuktikan juga dengan semakin banyaknya produsen mobil listrik luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Hal ini juga merupakan kesempatan bagi Tugu Insurance untuk melakukan penetrasi market dan memberikan perlindungan terbaik bagi pemilik kendaraan. Lalu, inisiatif ini juga menunjukan bagaimana Tugu Insurance sangat mendukung perkembangan green industri di Indonesia.

"Dalam mendorong peningkatan premi asuransi kendaraan listrik ini, Tugu Insurance terus mengoptimalkan kerja sama dengan existing business partners dan membangun kerja sama baru dengan business partners dalam ekosistem ini," ujar Sudarlin. (*)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan hapus buku dan hapus tagih perbankan di tengah membengkaknya rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), termasuk kredit macet UMKM. Apa peluang dan tantangannya aturan tersebut?

Dalam draft Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, terdapat bab yang membahas mengenai hapus buku dan hapus tagih pembiayaan UMKM.

Di Pasal 28 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM, lembaga jasa keuangan dapat melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan atas piutang macet.

Kemudian di Pasal 29, lembaga jasa keuangan wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih pembiayaan UMKM yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih paling sedikit memenuhi:

1. Kriteria dan persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan hapus buku dan hapus tagih;
2. Limit pembiayaan yang dapat dilakukan hapus buku dan hapus tagih;
3. Kewenangan persetujuan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih; dan
4. Tata cara pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih.

Di Pasal 30 dijelaskan juga bahwa lembaga jasa keuangan wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai pembiayaan yang telah dilakukan hapus buku dan hapus tagih.

Lalu, di Pasal 31 dijelaskan bagi lembaga jasa keuangan milik pemerintah yang melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, yang dimaksud sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta ketentuan pelaksanaannya.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan hapus buku merupakan praktik penghapusan piutang macet dari neraca bank, namun kewajiban dan hak tagih bank tetap ada. Sementara, hapus tagih menghapus kewajiban nasabah dan hak tagih bank secara permanen.

Ia mengatakan aturan hapus buku dan hapus tagih ini memberikan manfaat bagi debitur dan bank, khususnya apabila debitur sama sekali tidak mampu melunasi pinjamannya serta tidak dapat menjalankan usahanya kembali karena terbentur credit history yang buruk.

"Manfaat bagi bank di antaranya yang utama adalah membantu bank untuk membersihkan neracanya dari piutang macet dan meningkatkan kesehatan keuangan serta tidak perlu lagi melakukan pencadangan kerugian," ujar Arianto kepada Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Debitur pun memiliki kesempatan untuk memulai usaha baru tanpa beban utang lama, skor kredit membaik, dan akses pendanaan baru terbuka saat hapus buku. Kemudian, ketika hapus tagih, debitur bisa bebas dari kewajiban, ketenangan mental, kualitas hidup membaik, karena dapat fokus pada kehidupan dan masa depannya tanpa beban utang.

Namun, ada tantangan dari penerapan aturan tersebut. "Tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam penyusunan peraturan dan bank dalam menerapkan kebijakan ini adalah memastikan hanya debitur yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat dipertimbangkan," tutur Arianto.

Kemudian, proses hapus buku dan hapus tagih memiliki konsekuensi bahwa debitur akan dikenakan pajak penghasilan atas piutang yang dihapuskan.

Lalu, penerapan hapus buku dan hapus tagih harus dilakukan dengan hati-hati dan akuntabel. "OJK perlu memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak disalahgunakan oleh bank atau debitur," ujar Arianto.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sebenarnya hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM telah wajar dilakukan oleh perbankan swasta pada umumnya. Akan tetapi, hal yang menjadi tantangan adalah ketika hapus buku hapus tagih diimplementasikan bank BUMN.

“Ini kan masalahnya, Himbara [himpunan bank milik negara] itu kan milik pemerintah, [nah] itu kan ada komponen uang negara yang disisihkan, [misal] kekayaan negara yang disisihkan, [artinya] ini yang selalu menimbulkan situasi yang berat buat bank-bank BUMN,” ucapnya.

Alhasil, aturan itu dimaksudkan untuk merespons kesulitan bank BUMN atau bank miliki pemerintah dalam menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

Khusus bagi bank BUMN, penghapus bukuan kredit macet UMKM bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara, tetapi kerugian yang dapat dihapus bukukan dan diatur secara perundang-undangan.

Redam Bengkaknya NPL UMKM

Di tengah penyusunan aturan hapus buku hapus tagih kredit macet UMKM, tercatat NPL UMKM memang tengah membengkak. Berdasarkan data OJK, pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya atau April 2024 di level 4,26%.

NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

Senior Faculty LPPI Amin Nurdin mengatakan kondisi membengkaknya NPL UMKM terjadi saat UMKM belum 100% pulih pasca Covid-19. "Bank pun jadi lebih berhati-hati karena kondisi tersebut," katanya kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu (18/7/2024).

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sarmuji mengatakan berakhirnya program restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024 membawa konsekuensi bagi bank.

"Saya khawatir karena UMKM yang lahir atau diberikan kredit pada pandemi mendapatkan situasi sulit, mereka potensi gagalnya besar," ujarnya saat rapat dengar pendapat pada beberapa waktu lalu (8/7/2024).

Menurutnya, UMKM sulit membayar kredit karena situasi yang tidak bisa dikendalikan seperti dampak pandemi Covid-19. "Bukan karena kesengajaan tapi karena memang tidak bisa untuk lanjut, kalau tidak ada keputusan [dari bank] itu larut dan tidak pernah selesai," tuturnya.

Oleh karena itu, Komisi VI mengusulkan agar bank menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. "Dengan syarat yang sangat selektif, melalui verifikasi, terutama bagi nasabah yang nilai pinjamannya kecil, dari Rp25 juta, maksimal Rp50 juta," jelas Sarmuji.

Menurutnya, harus ada kejelasan nasib UMKM yang memiliki tunggakan di bank. Sebab, dengan beban kredit macet di bank, UMKM tidak bisa menjalankan bisnisnya lagi.

"Sepanjang tanggungan merek tidak dibayar padahal gagal karena pandemi atau bencana, mereka [UMKM] tidak bisa lagi mencoba bisnis karena utang yang memang tidak bisa dibayar," kata Sarmuji.

Terlebih, menurutnya pihak bank sudah mempunyai cadangan yang kuat dalam menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet.

Bisnis.com, WAINGAPU—Gejolak nilai tukar pada paruh pertama tahun ini mulai mereda saat arus dana asing mulai membanjiri sistem pasar uang Indonesia. Bank Indonesia mencatatkan ada capital inflow sebesar Rp120 triliun pada semester I/2024.

Ramdan Denny Prakoso, Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas BI, menyampaikan gejolak nilai tukar rupiah yang menembus Rp16.000 per dolar Amerika Serikat pada Mei-Juni 2024 disebabkan oleh arus keluar dana untuk pembayaran dividen.

“Setiap tahun memang peak season arus dana keluar mulai April, peak pada Mei-Juni 2024, karena share dividen. Kita enggak kaget [dengan fenomena] seperti ini, repatriasi dividen. Yang kita khawatirkan ketika periode ini terjadi berbarengan dengan sentimen risk off di global, ini akan terkompensasi jika ada inflow di portofolio kita,” ujarnya dalam diskusi dengan media di Waingapu, Senin (23/7/2024).

Risk off adalah fenomena investor yang cenderung menghindari risiko dari sebuah investasi. Pada Mei 2024, imbal hasil investasi pada surat utang Amerika, US Treasury Bonds, tenor 2 tahun, melesat mendekati 5%.

Angka tersebut tercatat tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, pasar uang dan pasar saham bergejolak, dan banyak yang memilih menempatkan dana pada surat utang Negeri Paman Sam tersebut.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar sentimen kenaikan imbal hasil US Treasury Bonds. Nilai tukar rupiah sempat melemah hampir menyentuh level Rp16.500 per dolar AS.

“Kenapa April-Mei 2024 [rupiah] tertekan dalam? Karena tadi [fenomena risk off], repatriasi dividen suatu hal normal, yang kami antisipasi kalau terjadi risk off di global market,” kata Denny.

Denny, yang per 1 Oktober akan mendapatkan penugasan baru sebagai Kepala Departemen Komunikasi BI, meyakini bahwa kondisi pasar uang RI saat ini berada pada tren positif. Hal itu, sambungnya, terlihat dari aliran modal asing ke sistem keuangan RI.

Berdasarkan data BI, hingga semester I/2024, total aliran dana asing (capital inflow) mencapai Rp120 triliun atau sekitar US$7,5 miliar. Dari dana tersebut, sebagian besar masuk ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp162 triliun.

Besarnya dana asing yang masuk di SRBI dipakai untuk ‘menutupi’ capital outflow. Dana asing yang keluar terbesar terjadi pada surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp31 triliun. Kemudian diikuti pasar modal sebesar Rp3 triliun.

“Bulan terberat memang April, karena memang sempat melihat ada outflow SBN sebesar Rp52 triliun, saham Rp20 triliun. Saat itu SRBI masih inflow tetapi enggak banyak, sekitar Rp12 triliun,” kata Denny.

Dalam dua bulan terakhir, ungkapnya, terjadi penguatan kebijakan BI, salah satunya dengan penaikan suku bunga acuan menjadi 6,25%, sehingga terjadi lonjakan penempatan dana pada SRBI.

“Kami melihat memang dalam 2 bulan terakhir, terutama Juni dan Juli, net inflow SBN. Saham masih outflow bulan Juni. Juli demikian, tapi size belum banyak, sehingga memang secara keseluruhan inflow masih SRBI. Kami melihat optimisme proses outflow sudah selesai. Juni dan Juli secara neto di saham dan SBN terjadi inflow, inline kita akan mendapatkan inflow lebih banyak lagi,” ujarnya.

Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS pada Senin (22/7/2024) seiring dengan pengumuman mundurnya Joe Biden dari kontestasi Pilpres AS 2024. Rupiah ditutup melemah 0,18% atau susut 29 poin ke level Rp16.220 per dolar AS.

Pada pagi ini, Selasa (23/7/2024), mata uang rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.210 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali ditunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Bank Pembayaran dan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk pasar modal.

Periode kerjasama yang berlaku dari 2024 hingga 2029 ini resmi ditandatangani oleh Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat dan Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria, mengungkapkan, Bank Mandiri telah mengemban peran sebagai bank pembayaran sejak tahun 1995.

Sementara itu, sejak tahun 2011, Bank Mandiri telah aktif sebagai Bank Administrator RDN, dengan total RDN yang dikelola kini mencapai lebih dari 500 ribu rekening per Mei 2024.

Bank Mandiri bersama Mandiri Sekuritas pun telah melakukan integrasi aplikasi Mandiri Online Securities Trading (MOST) di Livin’ by Mandiri untuk meningkatkan akses layanan investasi digital bagi nasabah.

Melalui kolaborasi ini, sekarang nasabah dapat lebih cepat dan mudah membuka RDN serta memantau portofolio investasi, transfer dan tarik saldo dari RDN melalui Livin’ by Mandiri.

Serangkaian inovasi ini, diharapkan akan semakin mendorong minat berinvestasi masyarakat. “Penunjukan ini menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam memberikan layanan keuangan terbaik kepada nasabah. Kami juga telah mengintegrasikan layanan digital dari Mandiri Group untuk menghadirkan solusi finansial lengkap melalui platform Livin’ dan Kopra by Mandiri,” kata Eka dalam keterangan resminya, Jumat (19/7).

Bank Mandiri bersama Mandiri Group saat ini telah menawarkan rangkaian produk dan layanan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan transaksi pasar modal nasabah.

Layanan tersebut mencakup jasa pengelolaan aset, kustodian, penyelesaian transaksi, tindakan korporasi, penyediaan infrastruktur investasi, hingga layanan lainnya seperti initial public offering (IPO) dan penawaran tender.

“Dengan berbagai inisiatif dan inovasi, Bank Mandiri terus berupaya untuk menjadi mitra utama bagi para pelaku pasar modal dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang efisien dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang menggodok peraturan pelaksana yang mewajibkan asuransi wajib. Salah satu produk yang akan diwajibkan adalah asuransi mobil dan motor untuk third party liability (TPL). Produk lain yang akan diwajibkan yakni asuransi rumah terkait kebakaran dan kerusakan akibat bencana. Beleid itu akan menetapkan iuran premi dan manfaat yang bisa dicover pihak ketiga.

Kewajiban ini memperluas produk asuransi yang ada saat ini. Pasalnya asuransi mobil dan motor untuk perluasan tanggung jawab pihak ketiga termasuk layanan tambahan yang sifatnya sukarela.

"Kalau kita bicara asuransi yang sekarang, [itu sifatnya] sukarela, pasti beda [jika menjadi wajib]," kata Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan saat wawancara di kantornya, Senin (22/07/2024).

Budi menjelaskan asuransi wajib TPL pihak ketiga ini sifatnya mengcover kerusakan material barang atau harta benda yang dialami pihak ketiga akibat kecelakaan berkendara. Nantinya manfaat maupun premi mengacu pada regulasi pemerintah.

Semetara dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), manfaat premi perluasan jaminan dalam asuransi kendaraan bermotor memberikan pertanggungan dengan risiko meliputi di antaranya seperti kecelakaan diri terhadap penumpang dan pengemudi, kerusuhan, pemogokan hingga huru-hara, serta bencana alam seperti banjir dan sebagainya.

"Jadi dari sisi premi, dari segi ini [manfaat] juga berbeda. Kami tunggu apa yang dibunyikan di dalam PP atau Kepresnya bagaimana," kata Budi.

Budi mengatakan pihaknya sangat memperhatikan agar premi asuransi wajib TPL nantinya tidak memberatkan masyarakat.

"Saya belum bisa menyatakan apakah bisa memberatkan, tapi yang pasti kami sangat concern dari asosiasi bagaimana kita menerapkan iruran premi ini supaya tidak membebankan masyarakat. Itu intinya. Dan tentu benefit yang akan diperoleh," kata dia.

Adapun iuran premi perluasan jaminan di asuransi kendaraan bermotor mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJKO Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.

Beleid itu mengatur tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (kendaraan penumpang dan sepeda motor adalah sebagai berikut:

a. Uang pertanggungan (UP) hingga Rp25 juta, tarif preminya 1% dari UP

b. UP Rp25 juta sampai Rp50 juta, tarif preminya 0,5% dari UP

c. UP Rp50 juta sampai Rp100 juta, tarif preminya 0,25% dari UP

d. UP lebih dari Rp100 juta, tarif preminya akan ditentukan oleh underwriter perusahaan asuransi

Penetapan tarif premi atau kontribusi untuk asuransi kendaraan bermotor dengan penambahan manfaat berupa perluasan jaminan risiko tersebut dihitung secara progresif.

Sebagai contoh untuk UP Rp25 juta maka perhitunga asuransi TPL-nya:

1% x Rp25 juta = Rp250.000

Maka tarif premi atau kontribusi minimum sebesar Rp250.000

Kemudian contoh untuk UP Rp45 juta maka perhitungannya:

1% x Rp25 juta = Rp250.000

0,5% x Rp20 juta = Rp100.000

Maka tarif premi atau kontribusi minimumnya sebesar Rp350.000

Sementara untuk contoh UP Rp95 juta perhitungannya adalah

1% x Rp25 juta = Rp250.000

0,5% x Rp25 juta = Rp125.000

0,25% x Rp45 juta = Rp112.500

Maka tarif premi atau kontribusi minimumnya sebesar Rp487.500

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang menggodok peraturan pelaksana yang mewajibkan asuransi wajib. Salah satu produk yang akan diwajibkan adalah asuransi mobil dan motor untuk third party liability (TPL). Produk lain yang akan diwajibkan yakni asuransi rumah terkait kebakaran dan kerusakan akibat bencana. Beleid itu akan menetapkan iuran premi dan manfaat yang bisa dicover pihak ketiga.

Kewajiban ini memperluas produk asuransi yang ada saat ini. Pasalnya asuransi mobil dan motor untuk perluasan tanggung jawab pihak ketiga termasuk layanan tambahan yang sifatnya sukarela.

"Kalau kita bicara asuransi yang sekarang, [itu sifatnya] sukarela, pasti beda [jika menjadi wajib]," kata Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan saat wawancara di kantornya, Senin (22/07/2024).

Budi menjelaskan asuransi wajib TPL pihak ketiga ini sifatnya mengcover kerusakan material barang atau harta benda yang dialami pihak ketiga akibat kecelakaan berkendara. Nantinya manfaat maupun premi mengacu pada regulasi pemerintah.

Semetara dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), manfaat premi perluasan jaminan dalam asuransi kendaraan bermotor memberikan pertanggungan dengan risiko meliputi di antaranya seperti kecelakaan diri terhadap penumpang dan pengemudi, kerusuhan, pemogokan hingga huru-hara, serta bencana alam seperti banjir dan sebagainya.

"Jadi dari sisi premi, dari segi ini [manfaat] juga berbeda. Kami tunggu apa yang dibunyikan di dalam PP atau Kepresnya bagaimana," kata Budi.

Budi mengatakan pihaknya sangat memperhatikan agar premi asuransi wajib TPL nantinya tidak memberatkan masyarakat.

"Saya belum bisa menyatakan apakah bisa memberatkan, tapi yang pasti kami sangat concern dari asosiasi bagaimana kita menerapkan iruran premi ini supaya tidak membebankan masyarakat. Itu intinya. Dan tentu benefit yang akan diperoleh," kata dia.

Adapun iuran premi perluasan jaminan di asuransi kendaraan bermotor mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJKO Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.

Beleid itu mengatur tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (kendaraan penumpang dan sepeda motor adalah sebagai berikut:

a. Uang pertanggungan (UP) hingga Rp25 juta, tarif preminya 1% dari UP

b. UP Rp25 juta sampai Rp50 juta, tarif preminya 0,5% dari UP

c. UP Rp50 juta sampai Rp100 juta, tarif preminya 0,25% dari UP

d. UP lebih dari Rp100 juta, tarif preminya akan ditentukan oleh underwriter perusahaan asuransi

Penetapan tarif premi atau kontribusi untuk asuransi kendaraan bermotor dengan penambahan manfaat berupa perluasan jaminan risiko tersebut dihitung secara progresif.

Sebagai contoh untuk UP Rp25 juta maka perhitunga asuransi TPL-nya:

1% x Rp25 juta = Rp250.000

Maka tarif premi atau kontribusi minimum sebesar Rp250.000

Kemudian contoh untuk UP Rp45 juta maka perhitungannya:

1% x Rp25 juta = Rp250.000

0,5% x Rp20 juta = Rp100.000

Maka tarif premi atau kontribusi minimumnya sebesar Rp350.000

Sementara untuk contoh UP Rp95 juta perhitungannya adalah

1% x Rp25 juta = Rp250.000

0,5% x Rp25 juta = Rp125.000

0,25% x Rp45 juta = Rp112.500

Maka tarif premi atau kontribusi minimumnya sebesar Rp487.500

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan agar pembayaran iuran asuransi wajib bagi mobil dan motor untuk produk third party liability (TPL) dimasukkan ke dalam komponen pajak kendaraan bermotor. Ketua AAUI, Budi Herawan, mengungkapkan hal ini dalam wawancara di kantornya pada Senin (22/07/2024).

"Skemanya nanti kemungkinan besar akan masuk dalam pembayaran skema pajak kendaraan bermotor. Lebih memudahkan. Skemanya begitu," ujar Budi.

Budi tidak bisa memperkirakan tingkat penetrasi asuransi saat TPL diwajibkan pada tahun 2025, tetapi ia melihat potensi besar dari jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Menurutnya, terdapat sekitar 120 juta kendaraan roda dua dan 90 hingga 110 juta kendaraan roda empat di Indonesia. Namun, Budi mencatat bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih rendah, dengan hanya kurang dari 60% kendaraan yang membayar pajak.

"Jika ada kenaikan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, masyarakat mau tidak mau harus membayarnya. Jika tidak, mereka tidak bisa menjalankan kendaraannya dan akan ditilang," kata Budi.

Kewajiban asuransi TPL yang mulai berlaku pada tahun 2025 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Saat ini, pemerintah sedang menyusun regulasi turunannya untuk menjadi landasan hukum asuransi wajib TPL.

Besaran iuran premi dan manfaat dari asuransi TPL belum diputuskan. Budi menegaskan bahwa pihaknya akan segera mensosialisasikan jika sudah ada keputusan mengenai hal ini.

Budi juga menekankan bahwa usulan memasukkan iuran premi asuransi wajib TPL ke dalam komponen pajak kendaraan masih merupakan usulan dari AAUI. "Belum pasti. Kami berpikir untuk mengusulkan skema seperti itu supaya lebih memudahkan, karena nantinya sebagai ekosistem semuanya bisa bekerja," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Industri fintech peer to peer (P2P) lending atau yang lebih sering disebut pinjaman online (pinjol) optimistis rancangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait dengan kenaikan batas pinjaman ke sektor produktif bisa meningkatkan pembiayaan produktif yang merosot pada empat bulan terakhir.

Berdasarkan aturan saat ini, penyelenggara fintech P2P lending hanya dapat menyalurkan pinjaman paling besar Rp2 miliar ke sektor produktif.

Pinjaman kepada sektor produktif yang dimaksud adalah pembiayaan untuk usaha yang menghasilkan barang atau jasa termasuk usaha yang memberikan nilai tambah, contohnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan pinjaman modal usaha atau membantu cash flow perusahaan.

Pada akhirnya, rencana kenaikan batas atas pinjaman ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

“Kami optimis bahwa [rencana] aturan baru OJK ini dapat mendorong penyaluran fintech lending ke sektor produktif,” Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring kepada Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Yasmine mengatakan pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung efektivitas aturan tersebut melalui upaya-upaya komprehensif, seperti penguatan sinergi antara penyelenggara, asosiasi, dan regulator dalam pengembangan produk dan layanan sesuai kebutuhan sektor produktif.

Pihaknya juga akan mendukung peningkatan edukasi dan literasi bagi pelaku usaha di sektor produktif tentang fintech lending.

Dari sisi penyelenggara, fintech P2P lending Modalku menyambut baik rencana kenaikan limit pendanaan di atas Rp2 miliar.

Country Head Modalku Arthur Adisusanto mengatakan aturan tersebut sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dana yang lebih besar bagi pelaku UMKM di segmen menengah terutama yang sudah berbadan usaha.

“Menurut kami rencana untuk meningkatkan limit ini bisa menjadi langkah awal yang berdampak positif terhadap pertumbuhan pendanaan industri fintech lending. Selain itu, bisa juga menjadi sebuah pertimbangan untuk mendongkrak pembiayaan produktif ini melalui beberapa alternatif seperti mengkaji limit atas biaya pinjaman untuk mendukung UMKM dengan profil risiko yang cenderung tinggi,” katanya saat dihubungi Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Namun demikian, Arthur mengatakan pihaknya juga sadar akan pentingnya mengimbangi langkah ini dengan penerapan praktik manajemen risiko yang ketat. Pasalnya dengan pendanaan yang besar maka risikonya pun semakin besar.

Menurutnya peluncuran produk asuransi kredit yang cocok untuk fintech lending juga bisa menjadi pertimbangan untuk mengakomodir kebutuhan rasa aman pemberi dana dalam bertransaksi.

“Namun, kami juga akan kembalikan kepada kebijakan dari OJK yang mampu menciptakan ekosistem fintech lending yang lebih sehat, terutama di sektor produktif,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Marketing PT Astra Welab Digital Arta atau Maucash Indra Suryawan melihat bahwa inisiatif regulator untuk menaikan batas atas pinjaman merupakan hal yang baik. Pasalnya aturan tersebut memberikan kesempatan industri-industri untuk tumbuh.

“Jadi, ini merupakan hal yang positif buat pelaku di industri dan asosiasi merespons dengan baik,” kata Indra ditemui usai Astra Financial Talks Sesi 1 di VIP Lounge Main Booth Astra Financial Hall 7 ICE BSD, Tangerang Senin (22/7/2024).

Sebagai platform yang juga pernah didominasi oleh sektor konsumtif, Indra mengatakan bahwa sektor produktif merupakan sektor yang menarik lantaran peluangnya yang besar.

Meskipun beberapa bulan terakhir pinjaman ke sektor tersebut merosot, dia melihat sampai dengan akhir 2024 dapat meningkat.

Sampai dengan Juni 2024, Maucash telah menyalurkan pinjaman senilai Rp5,3 triliun. Adapun sektor produktif masih mendominasi pinjaman platform sekitar 80%.

Senada, Group CEO & Co-Founder PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia atau Akseleran Ivan Nikolas Tambunan berpendapat kenaikan batas ini akan mendorong penyaluran lebih besar.

“Karena artinya kami bisa layani borrower usaha menengah lebih banyak dan dengan volume yang juga lebih besar,” kata Ivan saat dikonfirmasi pada Senin (22/7/2024).

Ivan mengatakan beberapa tahun terakhir pihaknya memang menyampaikan ke regulator agar batas pendanaan khusus produktif (pendanaan usaha) bisa dinaikkan jadi paling tidak di Rp10 miliar. Terlebih pelaku usaha bukan hanya kecil dan mikro saja, tetapi juga ada usaha yang menengah di mana membutuhkan pendanaan lebih tinggi.

“Itu bisa punya ekuitas sampai dengan Rp10 miliar, dan omzet usaha sampai dengan Rp50 miliar per tahun. Nah, usaha yang omzetnya sampai dengan Rp50 miliar per tahun tentu butuh modal kerja tambahan lebih dari Rp2 miliar, dan dalam pandangan kami kebutuhan modal kerja tambahannya ini bisa sampai Rp10-15 miliar,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending PT Amartha Mikro Fintek atau Amartha mencatat peningkatan yang signifikan terhadap pinjaman sampai dengan semester I/2024

Adapun Amartha telah menyalurkan sebanyak Rp5 triliun pada periode tersebut. Angka tersebut meningkat sekitar 66,7% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Pada semester pertama tahun 2024, Amartha mencatatkan penyaluran akses permodalan mencapai Rp5 triliun, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3 triliun,” kata Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra saat dihubungi Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Andi mengatakan pencapaian tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan strategi dan pendekatan bisnis Amartha tetapi juga kontribusinya dalam memperkuat ekonomi akar rumput di Indonesia.

Diketahui, Amartha memberikan pinjaman terhadap sektor produktif atau kepada pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Amartha memfokuskan diri pada penyaluran kredit produktif ke segmen ekonomi akar rumput sejak 2010.

Andi mengatakan segmen ini mencakup kelompok masyarakat yang termarjinalkan dari akses layanan keuangan mikro.

“Dengan penyaluran yang tepat guna melalui penyaluran dana serta pendampingan dan literasi, segmen ini bisa meraih kesejahteraan merata,” kata Andi.

Amartha mencatatkan tingkat keberhasilan kredit selama 90 hari (TKB90) mencapai 98% per 22 Juni 2024. Dengan demikian, tingkat kredit bermasalah-nya dilihat dari TWP90 hanya 2%. Angka tersebut lebih kecil dari batas atas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 5%.

Andi menyebut untuk memastikan kualitas portofolio bisnis yang baik, Amartha telah mengimplementasikan pendekatan berbasis mesin penilai risiko (risk-profiling engine) yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

Teknologi ini, lanjut Andi, memungkinkan Amartha untuk mengukur profil risiko peminjam dengan lebih akurat.

“Selain memanfaatkan teknologi digital, Amartha juga memberdayakan lebih dari 9.000 tenaga lapangan di wilayah perdesaan untuk memberikan pendampingan usaha dan pelatihan literasi keuangan digital kepada para perempuan peminjam [female borrowers],” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Astra Welab Digital Arta atau Maucash menargetkan penyaluran pinjaman mencapai Rp100 miliar pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang digelar pada 18–28 Juli 2024 di ICE BSD, Tangerang.

Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan mengungkapkan bahwa sampai dengan hari ini pinjaman yang disalurkan sudah mencapai sekitar 38% dari target tersebut.

“Kami memiliki target Rp100 miliar, dan dalam lima hari ini kami sudah mencapai di angka 38%,” kata Indra dalam Astra Financial Talks Sesi 1 di VIP Lounge Main Booth Astra Financial Hall 7 ICE BSD, Tangerang Senin (22/7/2024).

Indra mengungkap bahwa sektor yang paling besar berkontribusi dalam transaksi tersebut adalah perdagangan, kemudian kedua adalah sektor otomotif.

“Karena kebetulan yang datang memang kebanyakan pecinta otomotif,” kata Indra.

Melalui event GIIAS ini, Indra menyadari bahwa masih banyak industri komponen yang belum tersentuh fintech P2P lending. Oleh sebab itu, pihaknya optimistis masih banyak sektor yang potensial dan ajang semacam ini bisa menambah partner baru.

Adapun dalam GIIAS 2024, Maucash memberikan fasilitas pembiayaan tagihan (invoice) dan modal kerja (Working Capital) hingga Rp2 miliar, dengan bunga mulai dari 0,75% per bulan dan diskon biaya admin 50% bagi pengguna produk Astra Financial; dan bunga mulai 1% per bulan dengan diskon biaya admin khusus pengguna baru produk Astra Financial. Maucash juga menghadirkan referral program MauModal dengan berbagai hadiah.

Maucash merupakan bagian dari Astra Financial yang merupakan divisi keuangan Astra Group dan sponsor platinum GIIAS 2024. Secara keseluruhan, Astra Financial menargetkan transaksi sebanyak Rp2,8 triliun dalam pameran otomotif tersebut.

Director in Charge Astra Financial 2 Rudy Chen mengungkapkan bahwa pihaknya berharap transaksi dapat bertumbuh. Namun demikian, dengan kondisi makro ekonomi dan kondisi pasar mobil yang tengah melesu pihaknya lebih ingin realistis menetapkan target.

“Harapan kami bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu, tapi di saat yang sama kami pertimbangkan dan realistis juga dengan kondisi pasar mobil sekarang. Minimum kami bisa mencapai angka seperti tahun lalu Rp2,8 triliun,” kata Rudy dalam Media Gathering Gathering Astra Financial di Jakarta pada Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha kecil atau mikro rentan terjebak rentenir hingga pinjaman online (pinjol). Pasalnya pengusaha mikro mempunyai modal terbatas dan tidak punya akses ke sektor perbankan.

Kondisi tersebut menjadikan gangguan bisnis dan berpotensi gulung tikar. Padahal jumlah usaha jenis ini mencapai 60 juta lebih, sehingga dampak sosial ekonomi mereka sangat besar.

“Jika tidak difasilitasi, sangat mungkin mereka akan terjebak oleh rentenir atau praktek pinjol,” kata Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin kepada Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Wijayanto mengatakan beberapa faktor yang membuat usaha mikro sulit naik kelas adalah berada di sektor informal sehingga tidak bisa mengakses bank dan jaringan ekonomi digital e-commerce. Kemudian, keterbatasan modal dan keterbatasan pengetahuan.

Masalah-masalah tersebut menurut Wijayanto dapat diselesaikan dengan dengan mempermudah dan mempermurah migrasi dari sektor informal ke formal. Terkait hal, Pemerintah menurutnya perlu jemput bola untuk memberikan izin.

“Tetapi memang tantangannya banyak pengusaha kecil merasa nyaman tetap informal, karena menjadi formal memerlukan biaya, untuk mengurus izin, membayar pajak, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menekan "the cost of formality" ini, dengan memberikan berbagai kemudahan dan insentif bagi yang formal,” katanya.

Selain itu, kekurangan modal bagi pengusaha kecil juga bisa didorong dengan pemberian kredit lunak dengan proses yang mudah. Pusat Investasi Pemerintah hingga Bank Rakyat Indonesia (BRI) menurutnya menjadi salah satu pemain besar di bidang ini.

Namun ada juga tantangan yang dihadapi yakni memastikan kredit tepat sasaran, memastikan non performing loan (NPL) tetap terkendali dan menghindari duplikasi program antar penyedia kredit. Wijayanto mengatakan pemangku

Faktor hambatan lainnya yang dihadapi pengusaha kecil, lanjut Wijayanto, bisa diterobos dengan melalui training dan magang.

“Ini bisa dikaitkan atau dipaketkan dengan pemberian pinjaman,” katanya.

Terlepas dari itu semua, Wijayanto melihat bahwa pengusaha kecil sulit naik kelas karena pemilik kadang-kadang masih menjadikan usahanya adalah sambilan yang tidak diniatkan menjadi besar.

“Faktor ini sangat dominan, dan sangat sulit bagi faktor eksternal, termasuk kebijakan pemerintah, untuk bisa mengubah keadaan,” tandasnya.