Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi via kartu ATM menurun pada paruh pertama 2024. Berbeda kondisi dengan transaksi mobile banking, termasuk QRIS yang moncer.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan transaksi digital banking tercatat mencapai 5,36 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 34,49% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal II/2024. Transaksi uang elektronik pun tumbuh 39,24% yoy mencapai 3,95 miliar transaksi.

Transaksi QRIS bahkan melesat 226,54% yoy, dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

"Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada kuartal II/2024 tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/7/2024).

Berbeda kondisi dari transaksi digital perbankan serta QRIS, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM atau debit turun 8,42% yoy menjadi 1,75 miliar transaksi pada kuartal II/2024.

Selain menyusutnya transaksi via kartu ATM, jumlah ATM di perbankan juga kian berguguran. Berdasarkan data Surveillance Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah ATM, CDM, dan CRM di Indonesia pada akhir 2023 mencapai 91.412 unit. Jumlahnya menyusut 2.604 unit dalam setahun, atau dibandingkan akhir 2022 sebanyak 94.016 unit.

Adapun, dalam lima tahun terakhir telah terjadi penyusutan 12.227 unit di mana per akhir 2019 jumlah ATM, CDM, dan CRM masih mencapai 103.639 unit.

Sebelumnya, ekonom Poltak Hotradero menyebut untuk ATM, keberadaannya memang kerap menjadi beban bagi perbankan hingga menyumbang peningkatan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan semakin tidak efisien bank dalam menjalankan usahanya.

"Ya penurunan ATM ini sudah jadi kecenderungan global [karena biaya pemeliharaan, asuransi hingga sewanya mahal]. Misal China itu ATM turun 150.000 hingga 200.000 per tahun. Ke depan pembayaran digital makin disukai,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Dia juga menuturkan bahwa dengan pembayaran yang beralih ke digital, membuat penggunaan uang kartal akan berkurang dan kondisi ini didukung oleh bank sentral dunia. “Karena cash handling itu mahal,” imbuhnya.

Poltak juga menuturkan kala transaksi menggunakan QRIS kian masif di kalangan masyarakat, hal itu akan berdampak pada penggunaan ATM yang makin tidak relevan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi via kartu ATM menurun pada paruh pertama 2024. Berbeda kondisi dengan transaksi mobile banking, termasuk QRIS yang moncer.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan transaksi digital banking tercatat mencapai 5,36 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 34,49% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal II/2024. Transaksi uang elektronik pun tumbuh 39,24% yoy mencapai 3,95 miliar transaksi.

Transaksi QRIS bahkan melesat 226,54% yoy, dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

"Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada kuartal II/2024 tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/7/2024).

Berbeda kondisi dari transaksi digital perbankan serta QRIS, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM atau debit turun 8,42% yoy menjadi 1,75 miliar transaksi pada kuartal II/2024.

Selain menyusutnya transaksi via kartu ATM, jumlah ATM di perbankan juga kian berguguran. Berdasarkan data Surveillance Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah ATM, CDM, dan CRM di Indonesia pada akhir 2023 mencapai 91.412 unit. Jumlahnya menyusut 2.604 unit dalam setahun, atau dibandingkan akhir 2022 sebanyak 94.016 unit.

Adapun, dalam lima tahun terakhir telah terjadi penyusutan 12.227 unit di mana per akhir 2019 jumlah ATM, CDM, dan CRM masih mencapai 103.639 unit.

Sebelumnya, ekonom Poltak Hotradero menyebut untuk ATM, keberadaannya memang kerap menjadi beban bagi perbankan hingga menyumbang peningkatan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan semakin tidak efisien bank dalam menjalankan usahanya.

"Ya penurunan ATM ini sudah jadi kecenderungan global [karena biaya pemeliharaan, asuransi hingga sewanya mahal]. Misal China itu ATM turun 150.000 hingga 200.000 per tahun. Ke depan pembayaran digital makin disukai,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Dia juga menuturkan bahwa dengan pembayaran yang beralih ke digital, membuat penggunaan uang kartal akan berkurang dan kondisi ini didukung oleh bank sentral dunia. “Karena cash handling itu mahal,” imbuhnya.

Poltak juga menuturkan kala transaksi menggunakan QRIS kian masif di kalangan masyarakat, hal itu akan berdampak pada penggunaan ATM yang makin tidak relevan.

Bisnis.com, BATAM - BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya dan BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang menunjukkan keseriusannya dalam melindungi hak-hak pekerja dalam mendapat perlindungan jaminan sosial dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Ketut Kasna Dedi didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Batam Jefri Hardi menyambut baik kedatangan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya Suci Rahmad menyebut bahwa penyerahan SKK tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan untuk menindak tegas perusahaan atau pemberi kerja yang menunggak iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kedatangan kami merupakan ajang silahturahmi BPJS Ketenagakerjaan ke Kejaksaan Negeri Batam untuk menyamakan persepsi terkait kepatuhan PK/BU di Wilayah Kejari Batam. Kemudian, permohonan bantuan hukum kepada Kejaksaan Negeri Batam berupa Surat Kuasa Khusus terhadap badan usaha yang menunggak iuran,”ujar Suci.

Suci menekankan bahwa sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan telah upaya-upaya preventif dengan pembinaan kepada perusahaan atau pemberi kerja mengenai kewajiban untuk pembayaran iuran secara tepat waktu. Meski demikian ada beberapa perusahaan yang belum melakukan kewajibannya tersebut.

Lebih jauh Suci mengatakan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk negara hadir untuk menjamin para pekerja dan keluarganya terlindungi dari risiko sosial ekonomi ketika mengalami kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan termasuk saat memasuki hari tua.

Pihaknya berharap dengan adanya SKK tersebut dapat meningkatkan kepedulian dan kepatuhan para pemilik perusahaan atau pimpinan badan usaha dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menutup keterangannya Suci turut mengapresiasi dukungan yang diberikan Kejaksaan Negeri Batam dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Semoga SKK ini bisa membuat pemilik usaha menjadi patuh dalam membayar tunggakan iuran yang mereka miliki,” pungkas Suci.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran pinjaman untuk pembelian kendaraan listrik menjadi sektor baru dalam bisnis perusahaan leasing. Segmen ini memberi peluang tinggi seiring banyaknya pabrik mobil baru yang dibuka di Tanah Air. Saat yang sama, segmen ini memiliki tantangan seiring kontribusi yang masih kecil terhadap keseluruhan pembiayaan kendaraan.

Pada April 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik mencapai Rp4,39 triliun, hanya sekitar 1% dari total penyaluran pembiayaan kendaraan yang mencapai Rp398,64 triliun.

Pemain leasing menghadapi berbagai tantangan dalam penyaluran kendaraan listrik, termasuk harga kendaraan listrik yang masih mahal dan belum terbentuknya pasar kendaraan listrik bekas.

Chief Financial Officer (CFO) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance), Sylvanus Gani, menyatakan bahwa harga kendaraan listrik yang relatif mahal dibandingkan dengan kendaraan konvensional menjadi salah satu tantangan utama. "Harga jual kembali [resale value] pada kendaraan listrik juga masih belum ada kepastian mengingat pasarnya masih relatif baru dan sedikit," ujar Gani kepada Bisnis, Rabu (17/07/2024).

Selain itu, Gani menambahkan bahwa infrastruktur pendukung kendaraan listrik juga masih terbatas, seperti kurangnya stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia. Hingga akhir 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pembangunan stasiun pengisian baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mencapai 2.704 unit.

Namun demikian, Adira Finance tetap melihat prospek cerah kendaraan listrik, terutama dengan hadirnya merek-merek baru terkait kendaraan listrik dan adanya insentif dari Pemerintah atas pembelian kendaraan listrik yang dapat menarik permintaan masyarakat.

Hingga Semester I 2024, pembiayaan kendaraan listrik Adira Finance tercatat naik signifikan menjadi Rp178 miliar, meningkat 163,3% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adira Finance menargetkan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik hingga akhir tahun 2024 dapat meningkat sekitar dua kali lipat dari pencapaian tahun 2023 yang mencapai Rp189 miliar.

Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF), Ristiawan Suherman, juga melihat ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk kendaraan listrik, termasuk harga kendaraan yang masih mahal dan kekhawatiran atas nilai jual kendaraan EV karena belum terdapat pasar mobil bekasnya.

Namun, Ristiawan mencatat bahwa ada progres positif atas kesiapan infrastruktur untuk kendaraan ramah lingkungan seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum, suku cadang, dan layanan servis yang semakin berkembang. "CNAF optimis pembiayaan kendaraan ramah lingkungan ke depannya akan terus bertumbuh seiring dengan perekonomian yang semakin pulih di Indonesia, di mana aktivitas masyarakat sudah kembali normal, mobilitas semakin tinggi serta kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga semakin tinggi," ungkapnya.

Hingga Juni 2024, CNAF mencatat realisasi penyaluran pembiayaan ramah lingkungan mencapai Rp273,3 miliar, meningkat 198% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp91,7 miliar. CNAF menargetkan pembiayaan baru untuk kendaraan ramah lingkungan sebesar Rp400 miliar hingga akhir 2024.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, mengatakan bahwa mayoritas orang yang membeli kendaraan listrik melakukannya secara tunai. "Dari 100 orang, kemungkinan hanya 20 yang membeli kendaraan listrik dengan cara kredit," kata Suwandi. Dia menambahkan bahwa banyak orang masih ragu untuk kredit kendaraan listrik karena nilai jual kembali dan harga baterai yang mahal.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa dari data wholesales atau pengiriman dari pabrik ke dealer sepanjang Juni 2024, penjualan mobil listrik mencapai 2.163 unit, tumbuh 79,5% yoy. Secara keseluruhan, penjualan mobil listrik sepanjang Januari-Juni 2024 mencapai 11.940 unit, menyumbang 2,92% dari penjualan nasional, dan tumbuh 104,24% yoy dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang menjual sebanyak 5.846 unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah dibuka turun ke level Rp16.163 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (18/7/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,39% atau 63 poin ke posisi Rp16.163 per dolar AS. Adapun indeks dolar terpantau naik 0,06% ke level 103,502.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang turun 0,11%, ringgit Malaysia melemah 0,05%, dan baht Thailand melemah 0,13%.

Adapun yuan China naik 0,04%, rupee India menguat 0,02%, peso Filipina naik 0,02%, dan won Korea menguat sebesar 0,01%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pada perdagangan Kamis (18/7/2024), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.040 - Rp16.120 per dolar AS.

Seperti yang diketahui, Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI rate pada level 6,25%. Suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00%.

“Nilai tukar rupiah yang seringkali menjadi patokan BI dalam menentukan BI rate juga terpantau terkendali terkhusus sejak akhir Juni hingga 15 Juli 2024. BI rate terakhir kali dinaikkan pada April 2024 dan ditahan pada pertemuan Mei serta Juni di level 6,25%,” kata Ibrahim dalam riset harian, Rabu (17/7/2024).

Selain itu, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan melaju di kisaran 4,7%-5,5% hingga akhir 2024. Proyeksi untuk batas atas pertumbuhan ekonomi itu jauh di atas perkiraan pemerintah dalam asumsi makro APBN 2024 sebesar 5,2% untuk keseluruhan tahun ini.

Dari eksternal, optimisme terhadap penurunan suku bunga juga meningkatkan saham-saham AS, karena pembacaan inflasi yang lemah dan komentar-komentar yang cenderung dovish dari Federal Reserve meningkatkan spekulasi bahwa bank sentral akan mulai menurunkan suku bunga mulai bulan September.

Pedagang memperkirakan kemungkinan sebesar 91,7% bahwa Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September. Menurut CME Fedwatch. Data penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan tidak banyak menghalangi spekulasi penurunan suku bunga.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan minggu ini bahwa The Fed semakin yakin bahwa inflasi akan terus menurun. Dia juga sebelumnya memberi isyarat bahwa bank sentral tidak perlu melihat inflasi mencapai target 2% untuk mulai menurunkan suku bunga.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (18/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.45 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.155 dan harga jual sebesar Rp16.175 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.980 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.280 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp16.145 dan Rp16.170 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.110 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.260 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.155 dan harga jual sebesar Rp16.175 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan TT Counter dengan harga beli sebesar Rp15.250 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.600 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.156 dan Rp16.176.

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.975 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.325 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan terkait dengan tata kelola di industri bank perekonomian rakyat (BPR). Terdapat sederet peluang yang bisa dimanfaatkan BPR dari aturan itu, sekaligus tantangan yang mesti dihadapi.

Aturan yang diterbitkan oleh OJK adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan POJK baru ini pada dasarnya adalah upaya regulator untuk memastikan industri BPR meningkatkan kualitas tata kelolanya, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dan maraknya digitalisasi keuangan.

"POJK ini membawa angin segar bagi tata kelola BPR dan BPRS," ujar Arianto kepada Bisnis pada Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, aturan baru itu membuka peluang baru bagi industri BPR untuk berkembang lebih pesat. Sebab, tata kelola yang kuat dan pengawasan ketat dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

Kemudian, terdapat peluang ekspansi ke produk dan layanan baru seperti kredit mikro, syariah, dan digital yang terbuka lebar. Hal ini pula sejalan dengan UU PPSK yang membuka kemungkinan ekspansi produk BPR.

Lalu, ada peluang konsolidasi yang menjadikan industri BPR lebih besar dan kuat dengan daya saing tinggi. Selain itu, terdapat peluang kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya seperti teknologi finansial (fintech) yang memungkinkan BPR menawarkan layanan keuangan lebih komprehensif dan inovatif.

BPR bisa memanfaatkan peluang ini dengan cara melibatkan tiga unsur utama yaitu sumber daya manusia, operasi, dan teknologi dalam tata kelolanya.

Dari sisi sumber daya manusia, BPR perlu meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Dari sisi operasi, BPR perlu memastikan efisiensi dan efektivitas proses eksisting, di samping tetap harus berinovasi pada pengembangan produk dan layanan.

Kemudian dari sisi teknologi, BPR bisa mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, manajemen risiko, dan layanan keuangan digital inovatif.

Namun, implementasi tata kelola mengacu aturan baru dari OJK itu menghadirkan beberapa tantangan. "Penerapan tata kelola yang efektif membutuhkan komitmen dan sumber daya memadai, terutama bagi BPR atau BPRS kecil," ujar Arianto.

Selain itu, konsolidasi industri melalui akuisisi dan merger berpotensi memicu resistensi. Tantangan lainnya termasuk penyesuaian teknologi, persaingan dengan fintech, dan kompleksitas regulasi yang tentunya tidak lepas dari tata kelola yang baik.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan Perbarindo menyambut baik aturan baru dari OJK itu untuk keberlangsungan industri BPR ke depan. Sejak pengawasan sebelum berpindah ke OJK pun menurutnya industri BPR sudah beradaptasi dengan ketentuan regulator.

"Kami comply karena BPR merupakan industri yang berbasis kepercayaan," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (17/7/2024).

Ia mengatakan dalam memenuhi ketentuan di aturan baru itu, beban operasional BPR memang akan mengalami penambahan. "Akan tetapi, penerapan governance atau tata kelola yang baik memastikan bahwa industri BPR akan semakin bisa tumbuh sehat, produktif, dan akan semakin bermanfaat bagi stakeholder," tutur Tedy.

Adapun, penguatan tata kelola di aturan baru OJK itu juga sejalan dengan kebijakan konsolidasi bagi BPR dan BPRS yang berada dalam kepemilikan pemegang saham pengendali (PSP) yang sama. Dengan begitu BPR dan BPRS menjadi industri yang lebih efisien dan berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.

Terkait konsolidasi tersebut, Tedy mengatakan industri BPR sudah mulai merespon mengikuti arahan dari OJK. Perbarindo pun terus mendorong adanya konsolidasi di industri BPR. "BPR bisa berperan aktif dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi di mana BPR atau BPRS berlokasi, as community bank," ujar Tedy.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan POJK tersebut terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. “Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/7/2024).

Sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

Sebagaimana diketahui, telah marak kebangkrutan di industri BPR. Terdapat 12 BPR bangkrut di Indonesia dan telah dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang 2024 berjalan.

Sementara, pada tahun lalu, terdapat empat bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 134 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan terus memantau perkembangkan kebijakan bank sentral AS atau The Fed dan melihat terdapat peluang penurunan Fed Fund Rate (FFR) lebih cepat. BI pun tidak mengubah rencana penurunan bunga acuan BI Rate pada kuartal akhir tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan ruang penurunan suku bunga sejalan dengan perkembangan kondisi FFR di Amerika Serikat. "Arah BI Rate akan turun kemungkinan masih sama, yaitu pada kuartal IV/2024, dan kemungkinan [penurunan] FFR memang maju," ungkapnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (17/7/2024).

Terkini, BI melihat The Fed membuka peluang penurunan FFR lebih cepat dari semula Desember 2024 menjadi November 2024. Bahkan, sejumlah pihak memperkirakan penurunan bunga acuan global terjadi pada September tahun ini.

Kendati demikian, Perry menyatakan BI tidak melihat penurunan akan secepat itu. "Kami belum berani mengatakan akan maju ke September, meskipun pasar ada yang memperkirakan ke September," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global, dalam hal ini inflasi di AS yang lebih rendah dari perkiraan mendorong proyeksi penurunan FFR yang lebih cepat. Selain itu, perkiraan ekonomi global yang tumbuh sebesar 3,2% sesuai prakiraan didorong AS dan Eropa.

Pertumbuhan ekonomi AS tetap baik ditopang oleh konsumsi dan stimulus fiskal. Ekonomi Eropa diprakirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh perbaikan ekspor dan investasi.

Sementara itu, ekonomi China belum kuat dipengaruhi lemahnya permintaan domestik. Inflasi AS pada bulan Juni 2024 lebih rendah dari prakiraan dipengaruhi oleh inflasi energi dan perumahan yang menurun.

“Hal ini mendorong perkiraan penurunan suku bunga kebijakan AS FFR dapat lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada akhir 2024,” jelasnya.

Perry bersama jajaran dewan gubernur akan terus memantu kondisi FFR. Selain itu, juga terhadap US Treasury, serta kinerja dolar AS. Dirinya mengaku tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ruang-ruang penurunan BI Rate tahun ini.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede melihat peluang penurunan BI Rate baru akan muncul jika The Fed merealisasikan pemangkasan FFR.

Ke depan, arah kebijakan moneter BI terkait BI Rate akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi ekonomi dan politik global, terutama di AS.

Oleh karena itu, Josua terus mengantisipasi bahwa BI akan mempertahankan BI Rate di level saat ini, yakni 6,25% hingga akhir 2024.

“Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan penurunan BI-rate dapat terjadi di kuartal I/2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset terus konsisten mendorong transformasi digital lewat super apps, Livin’ by Mandiri. Di tengah meningkatnya peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari, Livin' by Mandiri menawarkan solusi finansial menyeluruh yang meliputi layanan menabung, transaksi, hingga investasi, baik di dalam maupun luar negeri.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan Livin’ by Mandiri bukan sekadar aplikasi perbankan, tetapi sebuah pintu menuju pengalaman perbankan yang lebih tinggi dengan berfokus pada kenyamanan, efisiensi, dan kepuasan nasabah.

“Dengan mengembangkan strategi tiga pilar inovasi, yakni Everyday Banking and More, Beyond Banking, dan The Next Level Banking Experience untuk memastikan setiap transaksi nasabah melalui Livin’ by Mandiri membawa manfaat yang nyata, serta dengan mengedepankan kualitas dan inovasi kami ingin membangun hubungan mendalam dan bernilai tambah dengan nasabah kami,” ungkap Darmawan dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (16/7).

Sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan, dengan lebih dari 25,4 juta pengguna hingga Mei 2024, meningkat 37% secara year-on-year (YoY). Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri telah mencapai Rp1.552 triliun dengan volume transaksi 1,45 miliar transaksi.

Nasabah dapat menikmati pengalaman Everyday Banking and More melalui ratusan fitur yang terus berkembang hingga kuartal I 2024, mencakup QRIS multi source of fund (Tabungan Mandiri, Mandiri Kartu Kredit, dan Livin’ Paylater), Tap to Pay, real-time cross border payment, dan transfer ke berbagai valuta asing.

Selain itu, inovasi seperti personal loan, cash advance, konversi cicilan kartu kredit, dan Livin’ Paylater dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial generasi muda, khususnya Generasi Z. Tidak ketinggalan, melalui program Livin’ Around The World, pengguna dapat dengan mudah membuka rekening di 120 negara menggunakan kartu SIM lokal dan melakukan transaksi internasional secara contactless.

Pengalaman Beyond Banking juga dapat dinikmati nasabah melalui fitur Sukha yang menggabungkan layanan perbankan dengan kebutuhan lifestyle harian. Fitur ini menawarkan pengalaman lengkap mulai dari berbelanja di berbagai top merchant hingga menikmati konten

menarik di SukhaTV, SukhaReels, dan SukhaNews. Livin’ Sukha juga memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan harian lainnya, mulai dari transportasi, kesehatan, hingga asuransi.

Memasuki kuartal III 2024, Livin’ by Mandiri akan meluncurkan program Livin’poin yang terintegrasi dengan berbagai merchant pilihan untuk memberikan pengalaman The Next Level Banking Experience. Program ini semakin mempermudah nasabah untuk mengumpulkan dan menukarkan poin serta mendapatkan penawaran dan hadiah eksklusif dari setiap transaksi mereka dengan Livin’ by Mandiri.

Sebelumnya, Bank Mandiri merangkum pencapaian dan keunggulan dari ratusan fitur Livin’ by Mandiri dengan menggaungkan kampanye #BeyondSuperAPP yang dipresentasikan dalam acara Livin’ Beyond Fest. Bersamaan dengan event tersebut, Bank Mandiri juga memperkenalkan fitur baru Livin’ KPR kepada publik sebagai solusi inovatif dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) digital melalui Livin’ by Mandiri.

“Kami ingin menciptakan pengalaman terbaik bagi masyarakat Indonesia dengan layanan Livin' #BeyondSuperAPP yang semakin memudahkan semua langkah nasabah dalam kehidupan, bahkan tidak hanya saat berada di dalam negeri tetapi dapat melayani di seluruh dunia,” imbuh Darmawan dalam acara Livin’ Beyond Fest di pelataran Sarinah Jakarta, akhir Juni lalu.

Bank Mandiri berharap dengan terus berinovasi dan mendengarkan kebutuhan nasabah, Livin’ by Mandiri akan terus menjadi mitra terpercaya nasabah dan mewujudkan masa depan banking experience sebagai beyond super app di bidang perbankan dan lifestyle.

Bisnis.com, JAKARTA — Kartu kredit bank mu­­­­lai ter­­­­desak oleh la­­ju aplikasi paylater atau “mem­­­­beli dulu, membayar ke­­­mu­­dian” (buy now, pay later) yang makin gemerincing. Lan­­­tas, bagaimana strategi jitu bank dalam menghadapi serangan paylater?

Bagaimana kinerja kartu kredit? Statistik Sis­­tem Pem­­­bayaran dan Infra­­struk­­­tur Pasar Keuangan (SPIP) yang di­­­terbitkan Bank Indonesia pada 21 Juni 2024 menunjukkan jumlah kartu kredit naik 4,36% (YoY) dari 17,42 juta unit per April 2023 menjadi 18,18 juta unit per April 2024.

Volume transaksi kartu kredit naik 19,33% dari 30,47 juta menjadi 36,36 juta. Vo­­­lume transaksi itu meliputi transaksi tunai yang naik 12,28% dari 342.000 transaksi menjadi 384.000 transaksi dan volume transaksi belanja yang naik 19,42% dari 30,13 juta transaksi menjadi 35,98 juta transaksi.

Nilai transaksi kartu kredit naik 11,69% dari Rp30,79 triliun menjadi Rp34,39 triliun. Nilai transaksi itu meliputi nilai transaksi tunai yang naik 11,42% dari Rp578 miliar menjadi Rp644 miliar. Sebaliknya, nilai transaksi belanja pun naik 11,68% dari Rp30,21 triliun menjadi Rp33,74 triliun. Itulah sekilas kinerja kartu kredit hingga April 2024.

Apa itu paylater? Paylater adalah istilah pada transaksi pembayaran barang atau jasa. Institusi penyedia layanan akan memberikan dana talangan kepada peminjam untuk membayar transaksi barang atau jasa yang dibutuhkan (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

Kini terdapat beberapa aplikasi paylater. Sebut saja, Shoppee Paylater (SPayLater), GoPay Later, Kredivo, Akulaku PayLater, Home Credit, Indodana, Traveloka PayLater, dan Atome.

Paylater amat mirip dengan kartu kredit, tetapi tanpa kartu. Ada beberapa perbedaan yang nyata. Katakanlah, pengajuan paylater melalui daring (dalam jaringan) sedangkan kartu kredit melalu luring (luar jaringan). Suku bunga paylater sekitar 2,9%—4%.

Bandingkan dengan kartu kredit dengan suku bunga pembelanjaan sekitar 1,75% dan suku bunga pengambilan uang tunai 1,75% per bulan. Plus biaya pengambilan uang tunai sekitar 6% dari jumlah penarikan, biaya keterlambatan pembayaran sekitar 1%, biaya pelampauan batas kredit sekitar Rp150.000 dan biaya pergantian kartu sekitar Rp100.000.

Lantas, apa saja strategi jitu bank dalam menghadapi gempuran paylater?

Pertama, tentu saja bank harus melakukan adaptasi (adaptif) dalam menghadapi perubahan model bisnis (business model) dalam layanan transaksi keuangan. Dengan bahasa lebih bening, bank wajib menerapkan layanan digital (digital banking) dalam menghadapi disrupsi teknologi informasi.

Selama ini, bank sudah ditantang dengan serbuan teknologi finansial (tekfin) terutama peer-to-peer (P2P) lending yang mampu merebut pangsa pasar pinjaman kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tak terlayani bank (unbankable).

Kemudian, bank disergap pula oleh dompet elektronik (e-wallet) seperti DANA, OVO dan Go-Pay. Nah, kini bank mulai tertekan oleh derasnya arus paylater dengan layanan yang serba kilat.

Kedua, dalam tulisan di Bisnis Indonesia, 30 September 2023, penulis sudah mengutarakan bahwa bank harus berani melakukan transformasi (perubahan besar-besaran) kartu kredit dengan menawarkan model bisnis anyar dan segar.

Bahkan kini bank papan atas telah mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan paylater sendiri. Namun, ada beberapa bank mempunyai preferensi untuk menggandeng mesra pihak ketiga dalam melayani pinjaman digital melalui paylater.

Bagaimana tanggapan OJK? Pada Pasal 18 Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018, OJK menyambut baik upaya bank untuk menerbitkan paylater dengan beberapa syarat. Satu, memiliki peringkat profil risiko dengan peringkat 1 atau 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank periode penilaian terakhir.

Dua, memiliki infrastruktur teknologi informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Tiga, termasuk dalam kelompok bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang paling sedikit dapat melakukan kegiatan usaha layanan perbankan elektronik.

Oleh karena itu, beberapa bank papan atas telah meluncurkan fasilitas paylater. Katakanlah, BCA melalui aplikasi myBCA mulai 30 September 2023, Bank Mandiri melalui Livin’ Paylater, DBS melalui Digibank Paylater, Allo Bank melalui Allo PayLater. BNI memilih bekerja sama dengan Shopee Paylater sedangkan BRI melalui Paylater Ceria. CIMB Niaga bakal menyusul segera.

Ketiga, kehadiran bank papan atas dengan telah memiliki fasilitas paylater tersebut menegaskan bahwa bank tak mau menyerah dengan aneka tantangan perubahan model bisnis layanan perbankan digital. Mulailah adu kuat paylater bank melawan aplikasi paylater. Ke depan, bank besar lainnya akan mengikuti tren ini.

Keempat, siapa bakal menjadi pemenang dalam pertarungan paylater? Modal menjadi kuncinya. Sebab, modal adalah bantalan (buffer) bagi bank dan lembaga keuangan dalam menyerap potensi risiko kredit, pasar, operasional dan likuiditas.

Kelima, menurut OJK, total utang masyarakat di paylater tembus Rp6,13 triliun per Maret 2024 atau meningkat 23,90% dibandingkan pada Maret 2023. Pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) 3,15% (CNN Indonesia, 14/5/24).

Artinya, nasabah wajib lebih hati-hati dalam bertransaksi dengan paylater.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT BCA Finance (BCAF) mencatatkan pembiayaan baru sebesar Rp22,145 triliun pada semester I 2024. Jumlah tersebut termasuk pembiayaan untuk kendaraan roda empat electric vehicle (EV).

"Pembiayaan EV di BCAF selama semester I tahun 2024 sebanyak 1.800 unit," kata Presiden Direktur BCA Finance, Roni Haslim, kepada Bisnis, Rabu (17/07/2024).

Meski demikian, Roni tidak menyebut nilai pembiayaan mobil listrik tersebut. Dia menjelaskan bahwa potensi pembiayaan EV sangat menjanjikan ke depan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mencatat sepanjang semester I 2024, penjualan mobil listrik mencapai 11.940 unit, tumbuh 25,7% dibandingkan semester I 2023.

Penjualan mobil hybrid hingga semester I 2024 mencapai 24.775 unit, meningkat 43,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, pembiayaan yang khusus untuk mobil listrik hingga April 2024 tercatat sebesar Rp43,9 triliun, yang berkontribusi hanya 1% dari total pembiayaan kendaraan.

Roni menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki target khusus pembiayaan untuk mobil EV tahun ini. "Kami juga tidak mempunyai strategi khusus untuk EV," tambahnya. Tantangan ke depan menurutnya adalah harga jual mobil bekas yang belum terbentuk harga pasarnya.

Perusahaan multifinance lainnya, CIMB Niaga Auto Finance (CNAF), pada semester I 2024 telah menyalurkan pembiayaan kendaraan EV mencapai Rp273,3 miliar, meningkat 198% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp91,7 miliar.

Presiden Direktur CNAF, Ristiawan Suherman, juga melihat potensi besar dalam penyaluran pembiayaan mobil listrik di tahun 2024 ini. "CNAF menargetkan pembiayaan baru untuk kendaraan ramah lingkungan sebesar Rp400 miliar sampai dengan akhir 2024," kata Ristiawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pembiayaan di sektor produktif termasuk melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (P2P lending).

Untuk semakin memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui fintech P2P lending, OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif lebih tinggi dibandingkan dengan batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan pihaknya saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang rencana tersebut.

“Saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan [rule making rule] termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan,” kata Aman dalam keterangan resminya dikutip Kamis (18/7/2024).

Aman menambahkan OJK mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan pemangku kepentingan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri fintech P2P lending, sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Adapun beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif.

Penyelenggara yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud juga harus memenuhi kriteria tertentu antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5%.

Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pembiayaan di sektor produktif termasuk melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (P2P lending).

Untuk semakin memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui fintech P2P lending, OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif lebih tinggi dibandingkan dengan batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan pihaknya saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang rencana tersebut.

“Saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan [rule making rule] termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan,” kata Aman dalam keterangan resminya dikutip Kamis (18/7/2024).

Aman menambahkan OJK mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan pemangku kepentingan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri fintech P2P lending, sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Adapun beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif.

Penyelenggara yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud juga harus memenuhi kriteria tertentu antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5%.

Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pertumbuhan ekonomi nasional.