Bisnis.com, JAKARTA - Mulai 1 Oktober 2024, Pertamina resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Dikutip dari laman mypertamina.id, harga pertamax (RON 92) di Jakarta menjadi Rp12.100 per liter dari semula Rp12.950.

Sedangkan untuk Pertamax Green (RON 95) dibanderol Rp12.700 dari Rp13.650 per liter.

Sementara itu, untuk Dexlite (Diesel CN51) turun menjadi Rp12.700 dari Rp14.050 per liter.

Di wilayah Kalimantan juga turun dibanderol Rp12.400 per liter, Pertamax Turbo Rp13.550 per liter, Dexlite Rp 13.000, dan Pertamina DEX Rp13.450 per liter.

Berikut perincian harga BBM turun di SPBU Pertamina per 1 Oktober 2024

Pertalite (RON 90): Tetap Rp10.000 per liter
Bio Solar (Diesel CN48): Tetap Rp6.800 per liter
Pertamax (RON 92): Rp12.100 dari Rp12.950 per liter
Pertamax Green (RON 95): Rp12.700 dari Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.250 dari Rp14.470 per liter
Dexlite (Diesel CN51): Rp12.700 dari Rp14.050 per liter
Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp13.150 dari Rp14.550 per liter

Bisnis.com, JAKARTA - Mulai 1 Oktober 2024, Pertamina resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Dikutip dari laman mypertamina.id, harga pertamax (RON 92) di Jakarta menjadi Rp12.100 per liter dari semula Rp12.950.

Sedangkan untuk Pertamax Green (RON 95) dibanderol Rp12.700 dari Rp13.650 per liter.

Sementara itu, untuk Dexlite (Diesel CN51) turun menjadi Rp12.700 dari Rp14.050 per liter.

Di wilayah Kalimantan juga turun dibanderol Rp12.400 per liter, Pertamax Turbo Rp13.550 per liter, Dexlite Rp 13.000, dan Pertamina DEX Rp13.450 per liter.

Berikut perincian harga BBM turun di SPBU Pertamina per 1 Oktober 2024

Pertalite (RON 90): Tetap Rp10.000 per liter
Bio Solar (Diesel CN48): Tetap Rp6.800 per liter
Pertamax (RON 92): Rp12.100 dari Rp12.950 per liter
Pertamax Green (RON 95): Rp12.700 dari Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.250 dari Rp14.470 per liter
Dexlite (Diesel CN51): Rp12.700 dari Rp14.050 per liter
Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp13.150 dari Rp14.550 per liter

Bisnis.com, JAKARTA - Mulai 1 Oktober 2024, Pertamina resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Dikutip dari laman mypertamina.id, harga pertamax (RON 92) di Jakarta menjadi Rp12.100 per liter dari semula Rp12.950.

Sedangkan untuk Pertamax Green (RON 95) dibanderol Rp12.700 dari Rp13.650 per liter.

Sementara itu, untuk Dexlite (Diesel CN51) turun menjadi Rp12.700 dari Rp14.050 per liter.

Di wilayah Kalimantan juga turun dibanderol Rp12.400 per liter, Pertamax Turbo Rp13.550 per liter, Dexlite Rp 13.000, dan Pertamina DEX Rp13.450 per liter.

Berikut perincian harga BBM turun di SPBU Pertamina per 1 Oktober 2024

Pertalite (RON 90): Tetap Rp10.000 per liter
Bio Solar (Diesel CN48): Tetap Rp6.800 per liter
Pertamax (RON 92): Rp12.100 dari Rp12.950 per liter
Pertamax Green (RON 95): Rp12.700 dari Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.250 dari Rp14.470 per liter
Dexlite (Diesel CN51): Rp12.700 dari Rp14.050 per liter
Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp13.150 dari Rp14.550 per liter

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai anyar BBN Airlines Indonesia melakukan penerbangan komersial perdana dengan rute Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN) dan sebaliknya.

Melalui laman instagram resminya, Senin (30/9/2024), BBN Airlines Indonesia terbang perdana ke Balikpapan menggunakan pesawat Boeing 737-800. Pada pukul 20.32 WIB, pesawat tersebut terbang menuju CGK dari BPN.

Sebelumnya, maskapai itu resmi melakukan penerbangan berjadwal perdana pada Jumat, 27 September 2024 dengan rute Jakarta-Surabaya dan sebaliknya.

Berdasarkan informasi salah satu aplikasi penyedia tiket pesawat, pesawat rute CGK-BPN dibanderol dengan harga Rp1,32 juta untuk penerbangan Rabu (2/10/2024).

Tiket ini termasuk termurah dibandingkan dengan beberapa maskapai di rute yang sama seperti Grup Lion Air serta Grup Garuda. Adapun, penerbangan dijadwalkan pada pukul 10.45 WIB.

Sementara itu, untuk rute sebaliknya harga tiket tidak jauh berbeda. Penerbangan hanya ada satu kali dalam sehari pukul 15.15 WIB.

Adapun, BBN Airlines Indonesia memiliki tiga armada Boeing 737-800 untuk melayani permintaan penerbangan charter penumpang, serta tiga pesawat kargo yang terdiri atas Boeing 737-800 dan Boeing 737-400 untuk penerbangan domestik dan internasional.

BBN Airlines Indonesia menawarkan berbagai layanan, termasuk kargo, penerbangan charter penumpang, ACMI (aircraft, crew, maintenance, and insurance), serta penerbangan reguler dengan rute domestik dan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerin Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pengerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti Indonesia yang kalah saing dari Filipina soal pemanfaatan kelapa dan produk turunannya.

Menteri PPN/Kepala Suharso Monoarfa menyatakan untuk merealisasikan industri kelapa yang kuat, pihaknyanya meluncurkan peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045.

Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang selaras dengan Asta Cita milik presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Dia mengatakan, tantangan utama industri kelapa adalah perkebunan dan industri didominasi oleh perorangan.

“99% [industri] kelapa ini dilakukan usahanya oleh masyarakat. Karena itu kami berharap hilirsasi kelapa Indonesia ke depan ini dapat menjadi pengungkit untuk mensejahterakan para petani atau masyarakat yang berkecimpung di kelapa,” tutur Suharso, Senin (30/9/2024).

Salah satu industri yang terjun, yakni Kara yang dimiliki oleh Sambu Group. Melansir laman resminya, perkebunan kelapa milik Sambu Group sebagai pemegang brand Kara hanya mampu menyuplai kurang dari 10% dari total kebutuhan perusahaan.

Sementara lebih dari 90% dari kebutuhan kelapa Kara didapatkan dari perkebunan kelapa perorangan milik petani kelapa Indonesia.

Lebih lanjut, Suharso menyampaikan pihaknya terus memperbaiki bibit unggul kelapa untuk dapat menyalip Filipina.

Pasalnya, dari total produksi 15,13 miliar butir pada 2023 memiliki berat sebesar 1,42 juta ton. Sementara Filipina dengan produksi 14,9 miliar butir memiliki berat mencapai 1,96 juta ton. Padahal, luas negara Filipina kurang dari satu per lima luas Indonesia.

Valuasi terhadap kelapa kopra (daging kelapa yang dikeringkan) Indonesia juga rendah, yakni US$829 per ton, sementara Filipina mencapai US$1.035 per ton.

“Cara memperlakukan kelapa kopra tidak bisa lagi secara konvensional. Di Filipina saya kira tidak lagi hanya dijemur begitu saja, tapi dia seperti diasap. Itu mungkin teknologi sederhana yang harus kita kenalkan,” jelasnya.

Padahal, Indonesia telah 10 tahun mengejar hilirisasi dengan mendorong pembentukan industri kelapa, namun nyatanya sepanjang Jokowi menjabat, hal tersebut tidak tercapai.

“Kalau target itu sudah 10 tahun yang lalu, targetnya, Tapi tidak tercapai di RPJMN. Kita punya target itu kita akan tetap menjadi nomor 1 di dunia. Sekarang kita masih nomor 2. Masa kita kalah dengan Filipina yang luasnya kita lebih besar,” tegas Suharso.

Untuk itu, Suharso berharap peta jalan ini diharapkan dapat memandu kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memperkuat industri kelapa di pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai anyar BBN Airlines Indonesia menargetkan penambahan jumlah armada yang beroperasi mencapai 40 pesawat hingga 2027 mendatang.

Chairman BBN Airlines Indonesia Marynas Grigas mengaku penambahan ini seiring dengan ketersediaan armada yang dimiliki serta adanya permintaan yang terus meningkat.

“Dengan armada yang ada dan permintaan yang terus meningkat, BBN Airlines Indonesia menargetkan untuk mengoperasikan total 40 pesawat pada tahun 2027,” kata Marynas dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu, dikutip dari website resmi, Senin (30/9/2024).

Hingga saat ini, BBN Airlines Indonesia telah mempersiapkan tiga armada Boeing 737-800 untuk melayani permintaan penerbangan charter penumpang, serta tiga pesawat kargo yang terdiri dari Boeing 737-800 dan Boeing 737-400 untuk penerbangan domestik dan internasional.

BBN Airlines Indonesia menawarkan berbagai layanan, termasuk kargo, penerbangan charter penumpang, ACMI (aircraft, crew, maintenance, and insurance), serta penerbangan reguler dengan rute domestik dan internasional.

Untuk pesawat kargo, BBN Airlines menggunakan model Boeing B737-800BCF yang memiliki kapasitas muatan maksimum 23.950 kg.

Pesawat ini dilengkapi dengan 12 palet, dengan volume kargo di dek utama sebesar 141,5 m³ dan volume kargo di dek bawah sebesar 43,7 m³.

Sementara itu, untuk pesawat penumpang, BBN Airlines Indonesia menggunakan Boeing 737-800 dengan kapasitas 189 kursi.

Mesin pesawat yang digunakan adalah tipe CFM56-7B26, yang diproduksi oleh CFM International. Sebagai tambahan, pada akhir tahun 2023, BBN Airlines Indonesia menerima pendanaan sebesar US$6,2 juta atau sekitar Rp96,1 miliar (dengan asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS) dari perusahaan induknya, Avia Solutions Group.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai anyar BBN Airlines Indonesia dinilai berpeluang bertahan di industri transportasi udara bersama perusahaan maskapai lainnya seperti Lion Air Grup, Garuda Indonesia hingga AirAsia Indonesia.

Pemerhati penerbangan Gerry Soejatman meyakini BBN Airlines Indonesia memiliki rencana bisnis yang bagus serta akan menambah armada pesawat dalam waktu dekat.

“Selama mereka tidak latah dan menganalisa hasil versus rencana mereka saya yakin mereka minimal akan bertahan,” kata Gerry kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Gerry melanjutkan, BBN Airlines Indonesia harus fokus dengan rencana bisnis mereka dan mencermati apa yang nantinya jangan diubah dan apa yang harus diubah dari rencana mereka.

Seperti yang diketahui, maskapai baru BBN Airlines Indonesia resmi melakukan penerbangan berjadwal perdana pada Jumat, (27/9/2024) dengan rute Jakarta-Surabaya dan sebaliknya.

Dalam penerbangan perdananya tersebut, pesawat BBN Airlines Indonesia terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Juanda Surabaya dan sebaliknya.

Melalui unggahan akun resmi Instagramnya, BBN Airlines memberi sinyal akan membuka rute penerbangan ke Balikpapan.

Gerry menambahkan kehadiran BBN Airlines sebagai maskapai baru memang merupakan kabar baik dari segi kompetisi. Namun, industri penerbangan masih menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai darisulitnya pengadaan suku cadang pesawat beserta pajak dan bea masuk komponen suku cadang, maupun polemik harga dan monopoli avtur.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pengerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengakui sejumlah kepala daerah mengakali angka inflasi wilayahnya.

Suharso tidak menampik bahwa akal-akalan para pemimpin daerah tersebut demi mendapatkan insentif dari Bendahara Negara yang diberikan rutin setiap tiga bulan.

“Ada [datanya], ya lumayan lah [jumlahnya],” jawab Suharso di Kantor Bappenas saat ditanya wartawan perihal jumlah daerah yang manipulasi data inflasi, Senin (30/9/2024).

Untuk diketahui, setiap tiga bulan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar— Rp10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti berhasil mengendalikan inflasi.

Untuk itu, Suharso meyampaikan cara apapun akan daerah lakukan demi mengejar kebutuhan fiskalnya dari insentif tersebut.

Meski demikian, Suharso menegaskan bahwa angka inflasi yang setiap bulannya Badan Pusat Statistik (BPS) keluarkan merupakan angka yang sebenarnya dan tidak diutak-atik.

Dirinya mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan hukuman bagi para kepala daerah yang bermain angka inflasi.

“Ini harus disentil daerah yang seenaknya saja, yang ngawur seperti itu. Tapi angka BPS yang kami miliki nggak bisa disulap sedemikian rupa. Kalau memang benar-benar tidak memenuhi, tidak dikasih insentif. Kalau dia bohong, dia dapat hukuman,” tegas Suharso.

Sebelumnya, Tito menyebutkan para kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.

"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9/2024).

Selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Bisnis.com, BATANG - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan upaya untuk membuat biaya pengangkutan gas bumi atau toll fee pipa gas lebih kompetitif diterima pengguna industri maupun jaringan gas rumah tangga.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah telah mengintervensi melalui pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap II (ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) yang konstruksinya dimulai hari ini di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

"Jadi kita bikin aja fair. Siapa yang lebih murah, siapa lebih cepat, kualitas sama. Supaya ada kolaborasi pemerintah, BUMN, swasta. Inilah esensi bagaimana kita jadi negara yang siap untuk berkompetisi," kata Bahlil saat peresmian First Welding Pipa Gas Bumi Cisem II, Senin (30/9/2024).

Dalam hal ini, pelaksana proyek yang ditetapkan yaitu perusahaan swasta dalam bentuk konsorsium KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung dengan nilai kontrak sebesar Rp2,7 triliun. Sementara itu, untuk operator masih belum ditentukan. Namun, Bahlil berharap proyek tersebut dapat dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Bahlil menerangkan, untuk menarik investor masuk ke KITB maka harga gas dibuat lebih kompetitif. Untuk itu, intervensi pemerintah diperlukan. Sebab, jika tidak, maka operator akan menerapkan toll fee yang mahal.

"Hari ini kita lakukan pengelasan pertama, diharapkan pengelasan ini akan dikelola PGN. Pak Dirut kalau boleh jangan mahal-mahal harganya ya karena ini sudah investasi dari negara. Jadi Pak Dirjen nggak ada alasan lagi toll fee mahal. Bila perlu penyusunan toll fee saya ikut membahas," ujar Bahlil.

Dia menyebut, proyek pipa gas Cisem I yang telah beroperasi dan Cisem II yang baru dibangun ini merupakan tol untuk sambungan jaringan gas di Jawa Timur ke wilayah Jawa Tengah.

"Kalau PGN yang bangun pipa, toll fee-nya tambah mahal lagi, jadi judulnya mahal sama-sama. Kalau mau cepat laku lahannya, jangan mahal harganya," jelasnya.

Di sisi lain, apabila proyek dikerjakan swasta dari pembangunan hingga operator maka harga gas juga tidak dapat terjangkau dengan murah. Oleh karena itu, proyek pipa gas tersebut masih butuh intervensi APBN.

"Jadi ini dibuat kompetisi antara BUMN dan swasta murni. Sekarang saya menganut mazhab kompetisi. BUMN penting diberikan proteksi tapi kita perlu akselerasi percepatan. Jangan karena kita berpihak ke BUMN terus, lambat, itu susah untuk membuat akselerasi sesuai tujuan negara," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto menanggapi dorongan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk pengelolaan toll fee gas yang lebih murah.

"Saya ikut pemerintah pokoknya," kata Arief saat ditemui disela-sela peresmian First Welding Pembangunan Pipa Transimis Gas Bumi Cisem II di Batang, Jawa Tengah, Senin (30/9/2024).

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, proyek Cisem II merupakan bagian dari kebijakan optimalisasi tersambungnya pipa transmisi gas dari Aceh ke Jawa Timur.

"Dari Jawa Timur ke Jawa Barat ada putus di Cisem, lalu dibagi dua Cisem I dan Cisem II. Cisem I sudah selesai tahun 2023, Cisem II ini nanti first welding. Gasnya itu salah satunya berasal dari Jambaran Tiung Biru, itu salah satu yang akan dialirkan," tuturnya.

Laode menuturkan, mengacu pada BPH Migas, toll fee untuk Cisem I sebesar US$0,31 per MMbtu, sedangkan untuk toll fee Cisem II masih dalm pembahasan. Namun, dia melihat ada kemungkinan nilai toll fee sama dengan Cisem I.

Lebih lanjut, dalam proyeksinya, setelah pipa gas trasmisi rampung maka potensi gas yang teralirkan mencapai 200 MMscfd melalui pipa Cisem II.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) Gamal Imam Santoso mengatakan, pihaknya selaku pengelola pipa Cisem I dengan nilai toll fee US$0,31 per MMbtu merupakan bagian dari operasional dan pemeliharaan.

"Untuk yang Cisem II, mulai dari Batang hingga Kandang Haur Timur itu ada di Kabupaten Indramayu. Untuk pengelolaan, untuk pengoperasian itu belum ditunjuk. Nanti ada mekanisme sendiri oleh Kementerian ESDM. Tapi apapun, kita mendukung untuk pemerintah ini supaya memang targetnya triwulan I/2026 bisa terlaksana," tuturnya.

Gamal menuturkan, Pertagas belum merencanakan untuk ikut lelang operator Cisem II lantaran telah menjadi operator pipa transmisi di Cisem I, pipa gas transmisi Gresik-Semarang (Gresem), dan pipa transmisi Cilamaya-Cilegon.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengancam bakal mencabut izin edar produk perawatan kulit atau skincare lokal yang overclaim.

Overclaim yang dimaksud yakni ketika pelaku usaha atau seseorang mempromosikan skincare tidak sesuai dengan komposisi atau kandungan yang tercantum dalam label produk tersebut.

“Kalau misalnya ada yang sudah dapat surat izin edar, tetapi overclaim, kita akan memberikan peringatan,” tegas Kepala BPOM Taruna Ikrar saat ditemui di Kantor Pusat BPOM, Senin (30/9/2024).

Ikrar menyebut, pihaknya berkomitmen untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan pendampingan agar produk yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, produk yang dihasilkan dapat bernilai tinggi.

Selain melakukan pendampingan, pihaknya juga tetap ingin melindungi masyarakat agar tidak terkena overclaim.

Ikrar mengatakan, label yang tertulis di kemasan menjadi tanggungjawab BPOM. Oleh karena itu, pihaknya, dalam hal ini Deputi Penindakan BPOM, terus memperketat pengawasan termasuk produk yang telah mendapat izin edar.

Jika ditemukan pelaku usaha melakukan overclaim, BPOM akan memberikan peringatan berupa pemanggilan ataupun surat peringatan. Apabila cara-cara tersebut diindahkan, langkah terakhir adalah dengan mencabut izin edar produk tersebut.

“Bisa saja keputusannya kita tarik izin edarnya,” ujarnya.

Sejauh ini, Ikrar mengaku telah menerima beberapa laporan mengenai hal tersebut. Kendati begitu, dia tidak membeberkan lebih lanjut berapa laporan yang diterimanya dan produk apa saja yang dilaporkan.

Namun, dia memastikan akan segera menindak laporan yang masuk tersebut. “Ada beberapa laporan dan kita akan tindak,” katanya.

Selain obat-obatan, pangan, olahan, dan minuman, kosmetik menjadi salah satu komoditas yang diawasi oleh BPOM. Dia menuturkan, BPOM telah melakukan pengawasan sejak sebelum produk beredar atau pre-market hingga selama produk beredar.

Sementara, pengawasan post-marketing sendiri dilakukan sepanjang tahun pada sarana konvensional baik online maupun offline.

Adapun, kosmetik menjadi produk yang paling banyak di daftar di BPOM. Tercatat, lebih dari 50% nomor izin edar produk yang telah disetujui BPOM dalam 5 tahun terakhir.

“Produk kosmetik dari seluruh nomor izin edar kosmetik lokal adalah 70% sedangkan sisanya adalah kosmetik impor,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) menghitung kekayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat pemerintahannya tumbuh lebih cepat daripada kenaikan rata-rata upah buruh nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam studi terbarunya berjudul Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin, Celios mengumpulkan data-data indikator ekonomi hingga kekayaan para menteri di kabinet pemerintah Jokowi.

Hasilnya, Celios menunjukkan bahwa rata-rata upah di Indonesia secara nasional hanya mengalami peningkatan sebesar 2,4% dari 2019 dengan 2023.

“Sementara itu, rerata pertumbuhan kekayaan Presiden Joko Widodo mencapai 15,05% selama lima tahun terakhir,” tulis laporan Celios, dikutip Senin (30/9/2024).

Tak hanya Jokowi, rombongan pejabat publik sedikitnya telah mengalami peningkatan kekayaan tahunan sebesar 8,61% pada 2019 sampai dengan 2023. Pejabat publik yang dimaksud yaitu para menteri, panglima TNI, dan kepala kepolisian di bawah kepresidenan Jokowi.

Rata-rata kekayaan mereka mencapai Rp278,17 miliar selama 2019—2023. Akumulasi kekayaan tersebut meningkat sebesar 154,71% dari Rp9,65 triliun menjadi Rp24,56 triliun.

“Temuan ini semakin menegaskan bahwa pejabat publik telah menikmati kesejahteraan lebih cepat daripada masyarakat kebanyakan,” ujar laporan tersebut.

Lebih lanjut, Celios mengakui bahwa sudah ada upaya untuk meningkatkan upah minimum. Kendati demikian, kenaikan tersebut sering kali tidak sebanding dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup.

Celios menekankan bahwa sistem pengupahan di Indonesia menunjukkan kelemahan signifikan, terutama karena dominasi pemerintah dalam penetapan upah melalui regulasi seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

“Meskipun bertujuan melindungi pekerja, upah minimum sering kali tidak mencerminkan kebutuhan riil dan biaya hidup yang sebenarnya, dengan penetapan yang kurang fleksibel terhadap inflasi dan perubahan ekonomi,” tulis laporan.

Rekomendasi Kebijakan

Celios pun merekomendasikan setidaknya lima kebijakan praktis agar ketimpangan antara ‘si kaya’ dan ‘si miskin’ tidak semakin parah. Pertama, pembatasan penghindaran dan pengampunan pajak pada individu atau perusahaan super kaya (tax amnesty dan family office).

Kedua, transparansi data dan pelaporan pajak perusahaan multinasional. Ketiga, pengungkapan pemilik sebenarnya (beneficial ownership) semua perusahaan, yayasan, dan entitas menuju pembuatan pendaftaran aset global.

Keempat, kerja sama internasional pengungkapan pajak. Kelima, pengurangan konsentrasi kepemilikan saham perusahaan sentralistis pada segelintir orang, baik dengan konsep koperasi, konsep melibatkan karyawan dalam dewan (BOD) perusahaan, memberikan sebagian saham untuk misi sosial dan lingkungan, dan transisi perusahaan menuju lebih demokratis atau dimiliki bersama (coopetition).

Director of Fiscal Justice Celios Media Wahyudi Askar pun tidak menampik bahwa perekonomian Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kendati demikian, sejalan dengan itu ketimpangan ekonomi juga semakin dalam.

"Pengukuran yang terlalu berfokus pada angka-angka makroekonomi sering kali melupakan makna hakiki dari pembangunan, yaitu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat," jelas Media dalam laporan Celios.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid membantah bahwa pertemuan dirinya dengan Anindya Bakrie dan Bahlil Lahadalia merupakan sebuah kebetulan.

Arsjad mengatakan, pertemuan dirinya dengan Menteri ESDM dan Anindya merupakan pertemuan yang sudah direncanakan dan tidak kebetulan.

“Jumat 27 September 2024, pukul 15.00 atau pukul 3 sore, Pak Bahlil mengundang saya dan Mas Anin ke kediaman beliau. Di mana pertemuan tersebut telah direncanakan dan disampaikan kepada kami beberapa hari sebelumnya,” kata Arsjad dalam keterangannya melalui video singkat, Senin (30/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Arsjad menyebut bahwa ketiganya sama-sama duduk satu meja dan berdiskusi mengenai permasalahan yang ada.

Dari pertemuan tersebut, Arsjad mengakui bahwa dirinya dan Anin sepakat untuk melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik.

“Kami sepakat untuk mengadakan musyawarah nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” ujarnya.

Arsjad menuturkan, kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh semua pihak.

Tak hanya itu, Arsjad dan Anindya juga bersepakat bahwa kepanitiaan Munas akan dibentuk sesuai dengan ketentuan AD-ART Kadin Indonesia yang dipersiapkan bersama-sama dengan melibatkan kedua belah pihak.

“Dengan demikian, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, pergantian kepengerusan akan terjadi setelah ada pelaksanaan dan keputusan Munas,” ucap Arsjad.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie mengungkap pertemuannya dengan Arsjad yang diunggah ke media sosisal Instagram merupakan kebetulan.

Hal itu karena awalnya Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) ini berencana untuk bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Apalagi kebetulan di situ juga ada sahabat saya, pak Arsjad. Jadi itu nomor 1. Nomor 2, kita bersepakat dan selalu lah Kadin musti kompak, musti solid, musti adem untuk menjawab apa ke depannya tantangan bangsa," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).