Jakarta -

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional untuk perbaikan tata kelola di industri tersebut. Gapki menyebut saat ini ada 37 Kementerian/Lembaga yang terlibat di industri kelapa sawit.

Menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, banyaknya Kementerian/Lembaga yang terlibat memicu adanya tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto menyerap aspirasi pembentukan Badan Sawit Nasional.

"Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang terlibat. Akibatnya kebijakan itu ada yang tumpang tindih," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Berbeda dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy menginginkan badan tersebut ada di bawah koordinasi langsung Presiden. BPDPKS sendiri merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

"BPDPKS kan di bawah Kemenkeu, nanti badan ini tidak di bawah Menteri lagi, langsung di bawah Presiden. Jadi nanti bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik," sebutnya.

Pembentukan Badan Sawit Nasional diharapkan mampu mendukung program Prabowo terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi. Apalagi produksi sawit saat ini cenderung menurun, sementara jumlah konsumsi terus meningkat.

"Tahun ini aja udah naik (konsumsi). Apalagi tahun depan B40. Nah ini jangan sampai terulang sejarah, Indonesia pernah jadi eksportir gula terbesar kedua dunia sekarang jadi importir," tutur Eddy.

Badan Sawit Nasional nantinya akan mirip dengan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang mengelola sektor sawit mereka. Nantinya, perusahaan yang akan menjual hasil crude palm oil (CPO) ke perusahaan lain harus melapor ke badan tersebut.

"Perusahaan misalnya jual hasil CPO ke perusahaan lain harus lapor dulu ke badan tersebut. Jadi semua tercatat dengan baik, dan bisa mengenakan penalti juga kalau tidak tertib," tutupnya.

Simak Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Program biodiesel berpotensi memangkas jumlah ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) jika dilakukan terburu-buru. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, hal itu juga berpotensi mengurangi devisa ekspor dari sawit.

Dalam catatan detikcom, industri sawit Indonesia menghasilkan devisa Rp 600 triliun pada tahun 2023. Namun jika program biodiesel dipaksakan dalam kondisi industri saat ini, maka ekspor akan dikorbankan dan setoran devisa ke negara bisa turun.

"Sekarang sawit ini terbesar menghasilkan devisa, kedua terbesar setelah batu bara. Nah bisa jadi kalau nanti ini dipaksakan dengan turun terus, ya berarti bisa bergeser sampai mungkin di bawah nikel," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Dengan adanya program biodiesel maka kebutuhan produk sawit di dalam negeri akan meningkat. Dalam hal ini, Eddy menyebut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus ditingkatkan.

Meski begitu ia meyakini pemerintah tidak akan terburu-buru dan akan mengajak pengusaha berdiskusi soal program biodiesel. Apalagi biodiesel yang bakal dikembangkan hingga B60 membutuhkan CPO cukup besar.

"Kalau untuk B35 kita kebutuhan untuk pangan 10,3 juta ton. Kemudian untuk kebutuhan biodiselnya, yang B35 itu sekitar 11 juta ton," sebutnya.

Untuk B40 kebutuhan bahan baku biodiesel meningkat menjadi 14 juta ton. Kemudian bila B50 diimplementasikan, kebutuhannya naik lagi menjadi 17,5 juta ton.

"Kemudian bagaimana B50? Kebutuhan untuk biodieselnya sendiri, untuk bahan baku itu 17,5 juta ton. Bagaimana dengan B60? Udah pasti di atas 20 juta ton, sekitar 22 juta ton," tuturnya.

Hasil hitungannya, jika B50 diimplementasikan dengan kondisi industri sawit saat ini maka jumlah ekspor akan turun 6 juta ton. Lalu, jika B60 diimplementasikan maka jumlah ekspor turun hingga 10 juta ton.

Simak Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerin Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pengerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti Indonesia yang kalah saing dari Filipina soal pemanfaatan kelapa dan produk turunannya.

Menteri PPN/Kepala Suharso Monoarfa menyatakan untuk merealisasikan industri kelapa yang kuat, pihaknyanya meluncurkan peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045.

Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang selaras dengan Asta Cita milik presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Dia mengatakan, tantangan utama industri kelapa adalah perkebunan dan industri didominasi oleh perorangan.

“99% [industri] kelapa ini dilakukan usahanya oleh masyarakat. Karena itu kami berharap hilirsasi kelapa Indonesia ke depan ini dapat menjadi pengungkit untuk mensejahterakan para petani atau masyarakat yang berkecimpung di kelapa,” tutur Suharso, Senin (30/9/2024).

Salah satu industri yang terjun, yakni Kara yang dimiliki oleh Sambu Group. Melansir laman resminya, perkebunan kelapa milik Sambu Group sebagai pemegang brand Kara hanya mampu menyuplai kurang dari 10% dari total kebutuhan perusahaan.

Sementara lebih dari 90% dari kebutuhan kelapa Kara didapatkan dari perkebunan kelapa perorangan milik petani kelapa Indonesia.

Lebih lanjut, Suharso menyampaikan pihaknya terus memperbaiki bibit unggul kelapa untuk dapat menyalip Filipina.

Pasalnya, dari total produksi 15,13 miliar butir pada 2023 memiliki berat sebesar 1,42 juta ton. Sementara Filipina dengan produksi 14,9 miliar butir memiliki berat mencapai 1,96 juta ton. Padahal, luas negara Filipina kurang dari satu per lima luas Indonesia.

Valuasi terhadap kelapa kopra (daging kelapa yang dikeringkan) Indonesia juga rendah, yakni US$829 per ton, sementara Filipina mencapai US$1.035 per ton.

“Cara memperlakukan kelapa kopra tidak bisa lagi secara konvensional. Di Filipina saya kira tidak lagi hanya dijemur begitu saja, tapi dia seperti diasap. Itu mungkin teknologi sederhana yang harus kita kenalkan,” jelasnya.

Padahal, Indonesia telah 10 tahun mengejar hilirisasi dengan mendorong pembentukan industri kelapa, namun nyatanya sepanjang Jokowi menjabat, hal tersebut tidak tercapai.

“Kalau target itu sudah 10 tahun yang lalu, targetnya, Tapi tidak tercapai di RPJMN. Kita punya target itu kita akan tetap menjadi nomor 1 di dunia. Sekarang kita masih nomor 2. Masa kita kalah dengan Filipina yang luasnya kita lebih besar,” tegas Suharso.

Untuk itu, Suharso berharap peta jalan ini diharapkan dapat memandu kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memperkuat industri kelapa di pasar global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku industri kelapa mengaku kebijakan ekspor biji kelapa atau kelapa bulat menjadi persoalan untuk pengembangan hilirisasi industri kelapa dalam negeri.

Wakil Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Amrizal Idroes menilai kebijakan ini sama saja menciptakan kompetitor untuk hilirisasi produk kelapa.

"Jadi ini ada semacam kebaikan hati bangsa ini untuk membatu industri-industri di luar negeri seperti China dan Thailand," kata Amrizal dalam Agenda Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Kantor Bappenas, Senin (30/9/2024).

Amrizal bilang kebijakan ini mengkhawatirkan karena ada kehilangan potensi bahan baku untuk industri lokal itu sendiri.

Pihaknya juga mengatakan ekspor biji kelapa terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, ia mencatat pada tahun lalu ekspornya telah mencapai 230 miliar biji kelapa kepada negara yang tertarik melakukan hilirisasi.

"Jadi kita sama saja menciptakan kompetitor kita sendiri di negara negara lain yang tertarik hilirisasi," jelasnya.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan pihaknya membuka peluang untuk melakukan stop ekspor kelapa bulat.

Teguh menjelaskan bahwa ekspor kelapa bulat beberaa kali menjadi kendala industri lokal untuk mendapatkan bahan baku dalam melakukan hilirisasi.

Teguh menilai, kebijakan stop ekspor kelapa bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Sama dengan nikel, kebijakan ini justru bisa membawa investasi asing masuk ke dalam negeri.

"Jadi perusahaan perusahaan yang tadinya mengolah kelapa bulat dari luar bisa datang ke Indonesia untuk membangun pabriknya di sini," kata dia. (Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Indonesia Ekspor Kelapa Bulat, Pelaku Industri: Ciptakan Kompetitor untuk Hilirisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku industri kelapa mengaku kebijakan ekspor biji kelapa atau kelapa bulat menjadi persoalan untuk pengembangan hilirisasi industri kelapa dalam negeri.

Wakil Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Amrizal Idroes menilai kebijakan ini sama saja menciptakan kompetitor untuk hilirisasi produk kelapa.

"Jadi ini ada semacam kebaikan hati bangsa ini untuk membatu industri-industri di luar negeri seperti China dan Thailand," kata Amrizal dalam Agenda Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Kantor Bappenas, Senin (30/9/2024).

Amrizal bilang kebijakan ini mengkhawatirkan karena ada kehilangan potensi bahan baku untuk industri lokal itu sendiri.

Pihaknya juga mengatakan ekspor biji kelapa terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, ia mencatat pada tahun lalu ekspornya telah mencapai 230 miliar biji kelapa kepada negara yang tertarik melakukan hilirisasi.

"Jadi kita sama saja menciptakan kompetitor kita sendiri di negara negara lain yang tertarik hilirisasi," jelasnya.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan pihaknya membuka peluang untuk melakukan stop ekspor kelapa bulat.

Teguh menjelaskan bahwa ekspor kelapa bulat beberaa kali menjadi kendala industri lokal untuk mendapatkan bahan baku dalam melakukan hilirisasi.

Teguh menilai, kebijakan stop ekspor kelapa bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Sama dengan nikel, kebijakan ini justru bisa membawa investasi asing masuk ke dalam negeri.

"Jadi perusahaan perusahaan yang tadinya mengolah kelapa bulat dari luar bisa datang ke Indonesia untuk membangun pabriknya di sini," kata dia. (Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Indonesia Ekspor Kelapa Bulat, Pelaku Industri: Ciptakan Kompetitor untuk Hilirisasi

Jakarta -

Kelapa menjadi raksasa komoditas yang 'tertidur' karena tata niaga dan pengelolaannya masih kurang. Padahal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan hilirisasi dari kelapa potensinya sangat banyak.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A.A Teguh Sambodo, mengatakan semua bagian dari kelapa dapat dimanfaatkan, menjadi susu, bahan pakaian pertahanan, furniture hingga bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan atau biofuel.

Untuk susu dari kelapa itu, Teguh mengatakan telah diterapkan oleh China. Itu sebabnya permintaan kelapa bulat dari China cukup besar.

"China ini permintaan susu kelapanya sangat tinggi. Ini timbul di China karena (sebelumnya) di China itu ada ketakutan waktu COVID-19 dengan konsumsi susu dari hewan, sehingga kemudian mereka beralih ke susu dari kelapa. Dan ini satu momentum yang perlu direspons," kata dia dalam media briefing di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Selain itu, kelapa yang diproduksi menjadi nata de coco ternyata dapat dieksplorasi sebagai bahan untuk membuat material anti peluru pada pakaian pertahanan.

"Air (kelapa) ini bisa jadi macam-macam. Nata de coco ini bisa menjadi macam-macam termasuk menjadi rompi anti peluru," tuturnya.

Kemudian dari daging kelapa juga tidak hanya diproduksi menjadi santan semata. Selain menjadi susu, santan juga dapat diproduksi menjadi bahan makanan bayi.

"Bisa menjadi medium chain triglyceride, yang di mana ini adalah satu bagian dari minyak yang sebenarnya sehat untuk dikonsumsi. Bahkan katanya bisa menggantikan ASI, air susu ibu. Ini nanti penelitian lebih lanjut," ungkapnya.

Lebih lanjut kelapa juga dapat bermanfaat sebagai bahan bangunan, funitur, hingga bahan bakar minyak (BBM) yang ramah lingkungan atau biofuel. Teguh mengatakan salah satu contohnya adalah proyek bioavtur dari minyak kelapa di Sumatera Selatan.

"Di Indonesia sendiri mungkin, saya juga melihat ada pemberitaan ada bioavtur yang sekarang sedang investasi dimulai di Sumatera Selatan, bekerja sama dengan Jepang," pungkasnya.

(ada/rrd)

Jakarta -

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan pemerintah ingin mengembangkan buah kelapa karena daya saingnya tinggi di pasar internasional. Potensi ekspor dari buah kelapa sendiri diketahui mencapai Rp 89,8 triliun.

Nilai itu merupakan gabungan dari potensi ekspor beberapa bagian dari kelapa misalnya air kelapa US$ 5,25 miliar setara Rp 79,4 triliun, sabut kelapa US$ 320 juta setara Rp 4,8 triliun dan tempurung kelapa US$ 373 juta setara Rp 5,6 triliun. Maka jumlah potensi kelapa mencapai Rp 89,8 triliun.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan kelapa menjadi komoditas 'raksasa tidur' yang ingin dibangunkan karena potensinya yang besar itu. Karena selama ini potensi ekspor itu terbuang begitu saja.

"Itu potensi yang terbuang, sehingga dengan membangunkan raksasa tidur ini, sebenarnya kita ingin memanfaatkan potensi-potensinya," kata dia dalam media briefing di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Saat ini tata niaga kelapa belum ada sehingga banyak ekspor buah kelapa bulat yang tidak tercatat. Ekspor buah kelapa bulat ini diketahui mencapai 756,98 juta dengan nilai pajak yang diterima negara nihil alias 0%.

"Ekspor kelapa bulat ini di musim-musim tertentu ini mengganggu stabilitas dari pasokan untuk industri-industri yang sudah ada," ucapnya.

Akibat ekspor buah kelapa yang tidak terkendali, industri dalam negeri yang memelurkan komoditas itu terganggu. Contohnya produksi nata de coco.

Sementara ekspor kelapa bulat ini banyak permintaannya ke China dan Amerika untuk persiapan natal. Itu sebabnya industri nata de coco dalam negeri Indonesia terganggu karena bahan bakunya lebih banyak diekspor secara mentah.

"Jadi persiapan untuk Natal mereka sudah dari jauh-jauh hari, dan sudah mengimpor kelapa bulat cukup banyak dari Indonesia, dan ini mengganggu," ungkapnya.

Itu sebabnya, pemerintah ingin mengelola tata niaga kelapa sehingga potensi untuk dalam negeri tidak hilang. Sebelum mengatur tata kelola ekspor kelapa, Indonesia juga perlu meningkatkan produksi kelapa dalam negeri.

Selain itu, ke depan untuk mengendalikan ekspor ilegal, pemerintah berencana untuk mengatur pengenaan pajak untuk ekspor kelapa. Lebih lanjut akan dilakukan pemantauan secara menyeluruh terkait data ekspor kelapa ilegal.

"Untuk mengendalikan ekspor kelapa bulat ada dua cara tentu pertama dengan pungutan ini paling mudah dan kedua banyak bocornya ekspor ilegal. Karena pulau-pulau di Indonesia banyak bahkan dengan perahu kecil bisa ekspor kelapa," tuturnya.

Pemerintah juga mempertimbangkan opsi menyetop ekspor kelapa jika memang kebocoran ke luar negeri secara ilegal sangat tinggi.

"Ke depan apabila diputuskan untuk menyetop seperti halnya menyetop nikel, ini bisa pilihan. Meskipun dalam itu kita juga melihat ada segi posisi Indonesia dengan ekspor kelapa bulat ini tentu kita ingin apabila distop, perusahaan-perusahaan yang tadinya mengolah kelapa bulat di luar negeri bisa datang ke Indonesia," pungkasnya.

(ada/rrd)

JAKARTA - Ekspor produk kelapa senilai USD1,5 juta atau setara Rp25,3 miliar dilepas oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ( Mendag Zulhas ). Kelapa merupakan salah satu sektor yang cukup potensial, terlebih saat ini Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia.

"Pelepasan ekspor produk olahan kelapa oleh PT. Sari Segar Husada bulan Agustus 2024 ke Australia, Belanda, Tiongkok dan Tanzania, dengan total nilai sebesar USD1.554.900 (Rp25,3 miliar)," kata Mendag Zulhas di Lampung, Sabtu (3/8/2024).

"Indonesia merupakan produsen kelapa kedua terbesar di dunia setelah Filipina dengan total luas wilayah perkebunan kelapa mencapai 3,3 juta hektar dengan kapasitas produksi 2,8 juta ton pada tahun 2023," jelasnya.

"Pada periode 2019-2023, trend ekspor produk olahan kelapa mencapai 11,89%. Ekspor produk olahan kelapa Indonesia pada Januari - Mei 2024, telah mencapai USD 564,38 juta atau mengalami pertumbuhan 4,45% dari tahun 2023," sambungnya.

Oleh karena itu Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk meningkatkan potensi di sektor tersebut lewat pemberian bantuan berupa bibit unggul dan pelatihan. Sebab diprediksi ke depan total nilai perdagangan industri kelapa dunia diproyeksikan bertumbuh 8,6% pada tahun 2030.

"Nanti akan kami bantu memberikan bibit unggul dan pelatihan bagaimana cara menanam hingga memetik dengan baik. Tentu itu akan memberikan nilai tambah yang luar biasa. Kita punya kelapa, punya cokelat, kopi, lada, cengkeh, dan lain-lain. Jika ini dibenahi, maka akan menjadi keunggulan Indonesia," tutup Zulhas.

JAKARTA - 51st Cocotech International Conference & Exhibition yang dihelat 22 ? 25 Juli 2024, bertempat di The Westin Hotel, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan International Coconut Community (ICC) mengangkat tema "Harnessing Coconut's Potential as the Tree of Life and Green Energy".

Cocotech merupakan konfrensi kelapa internasional terbesar, yang diperuntukan untuk pelaku industri kelapa di dunia. Dalam kegiatan dua tahunan tersebut, diharapkan dapat memperluas jejaring dan mencari peluang baru bagi pengembangan industri kelapa negara yang tergabung dalam komunitas, berkolaborasi saling berkelanjutan dalam mendukung ekonomi hijau dunia.



51st Cocotech International Conference & Exhibition dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, didampingi Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Sambu Group mendapat penghargaan sebagai pemberi kontribusi terbesar di bidang industri dalam kontribusinya untuk ekosistem kelapa di Indonesia. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, dan diterima oleh Dwianto Arif Wibowo selaku Corporate Communication Manager Sambu Group.

?Terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Sebuah tanggung jawab besar bagi kami untuk bisa berdiri di sini mewakili pemangku kepentingan kelapa di Indonesia. Penghargaan ini kami persembahkan untuk petani kelapa Indonesia, yang terus bersinergi memberikan kelapa terbaik, untuk diolah menjadi produk turunan kelapa terbaik," ujar Corporate Communication Manager Sambu Group, Dwianto Arif Wibowo.

Dalam sambutannya saat membuka Cocotech 2024, Presiden Joko Widodo menekankan potensi besar ekonomi hijau yang dimiliki Indonesia, terutama dalam industri kelapa. Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan dari semua pihak untuk mengembangkan industri kelapa yang berkelanjutan.

?Kami berharap dan optimis bahwa dengan kerja sama yang baik, kita akan berhasil memajukan sektor kelapa Indonesia dan menjadikannya sebagai salah satu pilar ekonomi hijau,? ungkapnya.

Setelah membuka Cocotech 2024, Presiden berkesempatan berkeliling meninjau pameran, termasuk ke anjungan Sambu Group, yang muncul dengan produk kebanggaan Indonesia, KARA. Presiden nampak terkesan dengan bebagai produk turunan kelapa yang dimiliki Sambu Group. Ia juga menyempatkan berdiskusi dengan Dwianto Arif W.

Dwianto menambahkan bahwa ?Sambu Group terus berkomitmen untuk melakukan berbagai inovasi terbaik serta melestarikan ekosistem kelapa yang berkelanjutan. Kami juga terus mendorong, memfasilitasi serta merangkul semua pihak untuk kemajuan ekosistem kelapa Indonesia yang lebih baik," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemanfaatan teknologi dalam upaya hilirisasi komoditas kelapa agar dapat lebih memberi nilai tambah bagi negara.

“Memanfaatkan teknologi, hilirisasi dalam rangka ke sana,” kata Presiden Jokowi dalam Konferensi Cocotech ke-51 di Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/7/2024).

Presiden Jokowi menuturkan saat ini sebenarnya sudah banyak pemanfaatan komoditas kelapa dengan menggunakan teknologi seperti menjadi bioenergi serta bioavtur.

Di sisi lain, penggunaan teknologi untuk hilirisasi komoditas kelapa masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia agar bisa diterapkan secara lebih masif.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar pelaku di industri bidang komoditas kelapa dapat mengoptimalisasi kemajuan teknologi agar upaya hilirisasi dapat lebih berkembang.

Terlebih, komoditas kelapa memiliki potensi sangat besar bagi Tanah Air karena di Indonesia terdapat lahan kelapa seluas 3,8 juta hektare dengan produksi mencapai 2,8 juta ton per tahun.

Hal tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam aspek komoditas kelapa dan daerah yang berpotensi paling besar memproduksi kelapa adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Riau.

“Ekspor kita juga bukan jumlah yang kecil yaitu 1,55 miliar dolar AS. Ini sebuah angka yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius,” katanya.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi dalam hilirisasi komoditas kelapa juga dalam rangka agar produknya semakin bervariasi dan dapat diterima oleh negara-negara di dunia.

Untuk mendorong upaya itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan bersama International Coconut Community (ICC) menyelenggarakan Konferensi Cocotech ke-51.

Presiden Jokowi mengatakan konferensi ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperkenalkan potensi besar kelapa serta memperluas jejaring dan mencari peluang-peluang baru untuk pengembangan industri kelapa dalam negeri.

“Saya mengajak komunitas kelapa internasional untuk bersinergi dalam rangka memajukan industri kelapa yang berkelanjutan yang mendukung ekonomi hijau dunia,” katanya.