Bisnis.com, JAKARTA - PLN Batam bersama PT Aruna Cahaya Pratama (Aruna PV) resmi mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ground-Mounted 100 megawatt peak (MWp) di Kawasan Industri Kota Bukit Indah (KBI), Purwakarta, Jawa Barat.

Adapun, pembangkit tersebutmerupakan PLTS yang di bangun di atas tanah atau ground-mounted terbesar di Indonesia. PLTS ini dioperasikan PT Aruna Hijau Power (AHP), joint venture antara PLN Batam dengan Aruna PV.

PLTS ini diperkirakan mampu menghasilkan 150 gigawatt hour (GWh) energi bersih per tahun atau setara dengan pengurangan emisi sebesar 118.725 ton CO2.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Jisman P. Hutajulu menyambut baik langkah cepat PLN dan AHP dalam pembangunan PLTS ground-mounted di Purwakarta.

Menurutnya, peresmian PLTS ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

”Saya pikir PLTS ini menjadi pembangkit yang sangat kita harapkan ke depan. Kami berharap kesuksesan pembangunan PLTS ini dapat memberikan manfaat yang optimal serta menjadi role model untuk sektor industri dan pemegang wilayah usaha lainnya,” ujar Jisman dalam keteranganya, Jumat (30/8/2024).

Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, proyek PLTS ini juga didukung oleh PT Tatajabar Sejahtera (TJS) sebagai offtaker dan PT Besland Pertiwi sebagai pemilik lahan proyek.

Menurut Darmawan, kerja sama ini menjadi wujud kolaborasi antarpemerintah, BUMN, dan swasta dalam mewujudkan ketahanan energi melalui peningkatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

Dirinya pun optimistis pengoperasian PLTS ini akan menciptakan dampak ekonomi substansial yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja, membuka peluang bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Kawasan Industri Kota Bukit Indah dan sekitarnya.

”Proyek pengembangan PLTS ini merupakan wujud dukungan PLN dalam mendorong daya saing industri di tanah air. Di tengah tuntutan global untuk beralih ke energi bersih, industri dalam negeri juga banyak yang membutuhkan pasokan listrik hijau sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama AHP Adi Dharmanto mengutarakan rasa syukurnya dapat menyelesaikan proyek PLTS ground-mounted terbesar di Indonesia lebih cepat dari target, yaitu sekitar tujuh bulan.

”Kami berkomitmen bahwa kami akan menjadi salah satu mitra PLN yang berperan dalam transisi energi baru terbarukan,” ucap Adi.

Bisnis.com, JAKARTA - Modus penipuan berkedok lowongan kerja kian marak dan meresahkan masyarakat, khususnya para pencari kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menyampaikan, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menangani polemik tersebut untuk melindungi para pencari kerja dari informasi palsu.

“Hoaks lowongan kerja sangat meresahkan dan berdampak negatif bagi pencari kerja. Karena itu, kami mengambil tindakan tegas untuk mencegah penyebaran informasi palsu ini,” kata Anwar dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/8/2024).

Salah satu langkah yang diambil Pemerintah adalah mendirikan Posko Pencegahan Hoaks Lowongan Kerja. Anwar menyebut, posko tersebut dapat diakses melalui berbagai saluran seperti call center, WhatsApp, website, serta media sosial resmi Kemnaker.

Kemnaker juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk mendirikan posko serupa. Dengan begitu, masyarakat dapat melaporkan lowongan kerja mencurigakan di wilayah setempat.

Selain mendirikan posko, Kemnaker juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hoaks Lowongan Kerja. Anwar menyebut, Satgas ini melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri, dan Dinas Tenaga Kerja di daerah.

“Satgas ini bertugas memastikan setiap informasi lowongan kerja yang tersebar sudah diverifikasi dengan ketat dan menindak akan menindak loker hoaks,” tuturnya.

Rencanannya, Kemnaker akan menerapkan registrasi QR Code untuk setiap lowongan kerja, sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 57/2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja. Langkah ini bertujuan memvalidasi informasi lowongan kerja secara lebih efisien.

Anwar mengharapkan, strategi ini dapat mengantisipasi kasus penipuan berkedok lowongan kerja dan meningkatkan pelindungan bagi para pencari kerja di Tanah Air.

Adapun untuk memudahkan pencari kerja, Kemnaker telah menyediakan informasi lowongan kerja resmi yang dapat diakses melaluiwww.karirhub.kemnaker.go.id. Kemnaker mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi lowongan kerja yang di dapat, terutama yang tersebar melalui media sosial.

“Kami imbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi lowongan kerja, terutama yang disebarkan melalui media sosial,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan alias NIK menuai protes keras dari para komuter. Subsidi yang ada dinilai salah sasaran sehingga akan diseleksi melalui profil dalam NIK, padahal subsidi transportasi umum mestinya berorientasi pelayanan publik.

Rencana perubahan skema subsidi KRL menjadi berbasis NIK itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni dalam Bab 3 mengenai Belanja Negara.

Subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

Adapun, KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.

Pemerintah ternyata memberikan sejumlah catatan perbaikan dalam pemberian PSO 2025, yakni:

1. Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek
2. Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO
3. Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core)
4. Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.

Poin pertama itu mendapat sorotan tajam, karena pengguna KRL akan mendapatkan tarif yang berbeda, bergantung kepada subsidi yang mereka terima berdasarkan profil NIK. Padahal, dalam Nota Keuangan, pemerintah sendiri yang menjelaskan bahwa pemberian subsidi bertujuan untuk menjamin pelayanan yang terjangkau bagi publik.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat," dikutip dari Buku II Nota Keuangan-RAPBN 2025 pada Jumat (30/8/2024).

Berapa Anggaran Subsidi KRL?

Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025 tidak memuat secara rinci anggaran subsidi PSO untuk KRL Jabodetabek. Dokumen itu hanya mengulas subsidi PSO secara keseluruhan, yang akan digunakan oleh PT KAI dan KAI Commuter.

Berdasarkan outlook tahun anggaran 2024, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7,88 triliun. Jumlahnya meningkat dari subsidi PSO tahun anggaran 2023 senilai Rp5,09 triliun.

Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 2,4% per tahun pada periode 2020—2023, dari Rp4,74 triliun pada 2020 hingga Rp5,09 triliun tahun lalu.

"Faktor yang memengaruhi kenaikan anggaran Subsidi PSO dalam periode 2020—2024 antara lain peningkatan anggaran Subsidi PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek," dikutip dari Buku II Nota Keuangan-RAPBN 2025.

Apabila menilik laporan keuangan KAI Commuter, data realisasi anggaran PSO untuk KRL baru tersedia sampai 2022. Laporan keuangan tahun anggaran 2023 belum tersedia di situs resmi perusahaan.

Berdasarkan data itu, anggaran subsidi KRL Jabodetabek pada 2022 mencapai Rp1,41 triliun. Sejak 2018 hingga 2022, subsidi PSO untuk KRL Jabodetabek setiap tahunnya berada di kisaran Rp1,13 triliun—1,63 triliun.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran subsidi kendaraan listrik mencapai Rp9,2 triliun hanya pada 2024. Harga kendaraan listrik terbilang tinggi dan hanya masyarakat mampu yang bisa membelinya, sehingga subsidi kendaraan listrik dinikmati mereka, bukan masyarakat miskin dan rentan.

Perbandingan lainnya, anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama tiga tahun pembangunan telah mencapai Rp72,3 triliun, yang terdiri dari realisasi 2022 senilai Rp5,5 triliun, realisasi 2023 senilai Rp27 triliun, dan alokasi 2024 senilai Rp39,8 triliun.

Dalam tiga tahun terakhir yang dilaporkan KAI Commuter, yakni 2020—2022, total penggunaan anggaran subsidi KRL mencapai Rp4,2 triliun. Jumlahnya setara 5,8% dari total anggaran IKN pada tiga tahun terakhir.

Kemenhub: Subsidi KRL Berbasis NIK Masih Wacana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) buka suara, bahwa tarif KRL Jabodetabek tidak akan berubah dalam waktu dekat meskipun pemerintah merencanakan perubahan subsidi KRL berbasis NIK.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan. Meskipun demikian, Risal menyampaikan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ujarnya dalam keterangan resmi.

DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. (Artha Adventy)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan alias NIK menuai protes keras dari para komuter. Subsidi yang ada dinilai salah sasaran sehingga akan diseleksi melalui profil dalam NIK, padahal subsidi transportasi umum mestinya berorientasi pelayanan publik.

Rencana perubahan skema subsidi KRL menjadi berbasis NIK itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni dalam Bab 3 mengenai Belanja Negara.

Subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

Adapun, KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.

Pemerintah ternyata memberikan sejumlah catatan perbaikan dalam pemberian PSO 2025, yakni:

1. Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek
2. Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO
3. Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core)
4. Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.

Poin pertama itu mendapat sorotan tajam, karena pengguna KRL akan mendapatkan tarif yang berbeda, bergantung kepada subsidi yang mereka terima berdasarkan profil NIK. Padahal, dalam Nota Keuangan, pemerintah sendiri yang menjelaskan bahwa pemberian subsidi bertujuan untuk menjamin pelayanan yang terjangkau bagi publik.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat," dikutip dari Buku II Nota Keuangan-RAPBN 2025 pada Jumat (30/8/2024).

Berapa Anggaran Subsidi KRL?

Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025 tidak memuat secara rinci anggaran subsidi PSO untuk KRL Jabodetabek. Dokumen itu hanya mengulas subsidi PSO secara keseluruhan, yang akan digunakan oleh PT KAI dan KAI Commuter.

Berdasarkan outlook tahun anggaran 2024, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7,88 triliun. Jumlahnya meningkat dari subsidi PSO tahun anggaran 2023 senilai Rp5,09 triliun.

Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 2,4% per tahun pada periode 2020—2023, dari Rp4,74 triliun pada 2020 hingga Rp5,09 triliun tahun lalu.

"Faktor yang memengaruhi kenaikan anggaran Subsidi PSO dalam periode 2020—2024 antara lain peningkatan anggaran Subsidi PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek," dikutip dari Buku II Nota Keuangan-RAPBN 2025.

Apabila menilik laporan keuangan KAI Commuter, data realisasi anggaran PSO untuk KRL baru tersedia sampai 2022. Laporan keuangan tahun anggaran 2023 belum tersedia di situs resmi perusahaan.

Berdasarkan data itu, anggaran subsidi KRL Jabodetabek pada 2022 mencapai Rp1,41 triliun. Sejak 2018 hingga 2022, subsidi PSO untuk KRL Jabodetabek setiap tahunnya berada di kisaran Rp1,13 triliun—1,63 triliun.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran subsidi kendaraan listrik mencapai Rp9,2 triliun hanya pada 2024. Harga kendaraan listrik terbilang tinggi dan hanya masyarakat mampu yang bisa membelinya, sehingga subsidi kendaraan listrik dinikmati mereka, bukan masyarakat miskin dan rentan.

Perbandingan lainnya, anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama tiga tahun pembangunan telah mencapai Rp72,3 triliun, yang terdiri dari realisasi 2022 senilai Rp5,5 triliun, realisasi 2023 senilai Rp27 triliun, dan alokasi 2024 senilai Rp39,8 triliun.

Dalam tiga tahun terakhir yang dilaporkan KAI Commuter, yakni 2020—2022, total penggunaan anggaran subsidi KRL mencapai Rp4,2 triliun. Jumlahnya setara 5,8% dari total anggaran IKN pada tiga tahun terakhir.

Kemenhub: Subsidi KRL Berbasis NIK Masih Wacana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) buka suara, bahwa tarif KRL Jabodetabek tidak akan berubah dalam waktu dekat meskipun pemerintah merencanakan perubahan subsidi KRL berbasis NIK.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan. Meskipun demikian, Risal menyampaikan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ujarnya dalam keterangan resmi.

DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. (Artha Adventy)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) berencana mewujudkan digitalisasi ekosistem bisnis depo kontainer untuk mendukung kelancaran ekspor impor dan meningkatkan efisiensi rantai pasok global.

Ketua Umum Asdeki, Mustofa Kamal Hamka mengatakan, depo kontainer memainkan peran vital sebagai pilar perdagangan. Peran ini juga mencakup pengelolaan cold strorage untuk menjaga kualitas produk perdagangan internasional.

Adapun, Mustofa baru saja dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asdeki masa bakti 2023-2028. Digitalisasi ekosistem bisnis depo kontainer menjadi salah satu programnya yang baru.

"Platform informasi ini akan terintegrasi dengan semua pengusaha depo kontainer. Di dalamnya juga akan ditambahkan fitur-fitur untuk memudahkan para anggota berkontribusi terhadap bisnis depo kontainer," kata Mustofa dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

Selanjutnya, Asdeki mendorong adanya penyesuaian tarif batas atas dan tarif batas bawah jasa penyediaan depo peti kemas. Tujuannya, agar tidak menambah beban biaya logistik pengguna jasa dan membantu kinerja bisnis perusahaan depo.

Kemudian, Asdeki mendorong adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas pelayanan bagi para pengguna jasa.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Antoni Arif Priadi menilai depo kontainer merupakan salah satu mata rantai dalam rantai pasok yang sangat penting keberadaannya.

Fungsi depo peti kemas termuat dalam Permenhub No. PM 83/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas, yakni sebagai kegiatan penyimpanan, penumpukan, pembersihan, perawatan, perbaikan peti kemas, pemuatan (stuffing), pembongkaran (stripping), serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi (full) dan peti kemas kosong (empty).

"Depo kontainer bukan hanya sebagai fasilitas untuk penyimpanan, perawatan, dan perbaikan kontainer kosong, melainkan untuk memperlancar dan mengefisiensikan rantai pasok mencakup kelancaran proses bongkar muat, kelancaran arus barang di pelabuhan, memudahkan ekspor impor, dan memperlancar arus lalu lintas," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perekonomian Amerika Serikat mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi pada kuartal II/2024 dibandingkan laporan awal. Data yang dirilis oleh Bureau of Economic Analysis (BEA) menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) AS naik sebesar 3% secara tahunan selama periode April-Juni, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 2,8%.

Dikutip dari Bloomberg, Jumat (30/8/2024), Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja konsumen yang naik 2,9%, dibandingkan dengan perkiraan awal yang hanya 2,3%. Belanja konsumen terus menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi AS, meskipun terjadi pelemahan dalam kategori ekonomi lainnya.

Laporan terpisah dari pemerintah AS juga mencatat bahwa pengajuan awal tunjangan pengangguran sedikit berubah menjadi 231.000. Sementara itu, imbal hasil obligasi AS meningkat, indeks berjangka S&P 500 tetap lebih tinggi, dan dolar AS menguat.

Selain PDB, BEA juga mencatatkan pendapatan domestik bruto (GDI) yang naik 1,3% dalam perkiraan pertama untuk kuartal II/2024, sama dengan kenaikan pada kuartal pertama. GDI mengukur pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, sedangkan PDB mengukur pengeluaran barang dan jasa. Rata-rata dari kedua ukuran ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,1%.

Pertumbuhan ekonomi AS tahun ini melambat dibandingkan dengan percepatan pada paruh kedua 2023. Para analis memperkirakan perlambatan lebih lanjut pada sisa tahun 2024 seiring dengan tingginya biaya pinjaman yang terus menekan perekonomian. Namun, Federal Reserve (The Fed) diperkirakan akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan depan seiring dengan melambatnya inflasi, yang dapat memberikan sedikit kelonggaran bagi sektor-sektor yang sangat terkena dampak biaya pinjaman tinggi, seperti perumahan dan manufaktur.

Revisi ke atas pada belanja konsumen mencerminkan peningkatan pembelian barang dan jasa yang lebih kuat, terutama dalam sektor kesehatan, perumahan, utilitas, dan rekreasi. Di sisi lain, BEA merevisi turun pengeluaran bisnis, inventaris, ekspor bersih, investasi perumahan, dan pengeluaran pemerintah.

Laba perusahaan juga mengalami peningkatan pada kuartal kedua, dengan laba sebelum pajak yang disesuaikan naik 1,7%. Laba setelah pajak sebagai bagian dari nilai tambah bruto untuk perusahaan non-keuangan naik tipis menjadi 15,4% pada kuartal kedua, dari 15,2% pada kuartal sebelumnya.

Isu keuntungan perusahaan menjadi topik hangat dalam kampanye Pilpres AS. Wakil Presiden Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat, mengusulkan kebijakan rumah tangga baru yang mungkin memengaruhi margin keuntungan perusahaan melalui kenaikan pajak bagi perusahaan dan individu berpenghasilan tinggi. Sementara itu, mantan Presiden Donald Trump menjanjikan pemotongan pajak baru untuk mendorong perekonomian.

Dalam hal inflasi, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), metrik pilihan The Fed, naik sebesar 2,5% secara tahunan pada kuartal kedua, sedikit lebih rendah dari proyeksi awal. Indeks PCE inti, yang tidak termasuk pangan dan energi, naik 2,8%, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 2,9%.

Para ekonom saat ini menantikan rilis data PCE bulanan untuk bulan Juli yang akan dirilis pada Jumat pekan ini. Proyeksi menunjukkan bahwa PCE inti naik 2,7% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

Pejabat The Fed baru-baru ini mengindikasikan bahwa mereka lebih fokus pada kondisi pasar tenaga kerja, karena inflasi sebagian besar telah mereda. Gubernur The Fed, Jerome Powell, menyatakan bahwa bankir sentral tidak mengharapkan atau menginginkan pendinginan lebih lanjut dalam kondisi pasar tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Petani berharap kenaikan target penerimaan cukai sebesar 5,9% menjadi Rp244,19 triliun pada 2025 tidak disertai dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Triyanto berpendapat jika pemerintah menambahkan rencana kenaikan CHT yang tinggi, maka berisiko makin mematikan industri hasil tembakau (IHT).

Menurutnya, hal tersebut bisa membuat pabrikan rokok mengurangi serapan tembakau petani hingga menekan harga bahan baku.

"Dampaknya berisiko makin menekan harga bahan baku di level petani," kata Triyanto dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

Pihaknya juga menyayangkan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 yang baru-baru ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini dikarenakan dalam PP tersebut terdapat banyak pasal-pasal yang merugikan industri tembakau.

Dia berpendapat adanya aturan tersebut bisa membuat pabrikan rokok mengurangi produksinya, sehingga menyebabkan serapan panen petani turun. Puncaknya bisa memicu adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Tak hanya itu, lanjutnya, produk rokok ilegal akan semakin merebak dan menyebabkan kerugian bagi negara dan seluruh ekosistem IHT.

“[Rencana] kenaikan tarif cukai dan terbitnya PP 28/2024 di waktu yang berdekatan betul-betul akan mengancam industri tembakau,” ujarnya.

Berdasarkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan cukai sebesar 5,9% menjadi Rp244,19 triliun.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2023 hanya Rp213,5 trilun atau 91,8% dari target 2023. Target CHT kembali terancam tidak tercapai pada tahun ini.

Pasalnya, hingga Juli 2024, realisasi CHT baru mencapai Rp111,4 triliun atau 48% dari target sebesar Rp230,4 triliun kendati pemerintah telah menaikkan tarif CHT sebesar 10% pada 2023 dan 2024.

Senada, Ketua DPC APTI Pamekasan, Jawa Timur, Samukrah, turut menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau untuk tahun 2025.

Oleh karena itu, Samukrah berharap pemerintah tidak melakukan kenaikan cukai hasil tembakau yang tinggi di tahun depan.

“Sejak dulu, kenaikan cukai yang tinggi memberikan ancaman tersendiri bagi para petani tembakau. Kami berharap untuk kenaikan cukai tahun depan hanya satu digit,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan nilai devisa pariwisata sebesar US$22,10 miliar atau setara Rp342 triliun pada 2025

Nilai tersebut meningkat dibanding capaian pada 2023 yang tercatat US$14,63 miliar dan lebih tinggi dari outlook 2024 sebesar US$17,54 miliar.

Selain itu, pemerintah juga mematok target kontribusi produk domestik bruto (PDB) pariwisata sebesar 4,6% pada 2025 atau naik tipis dari outlook 2024 yang sebesar 4,5%.

Untuk mencapai target tersebut, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Ni Wayan Giri Adnyani menyebut, fokus pembangunan kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan.

“Ini tertuang dalam 11 program besar,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, dikutip Jumat (30/8/2024).

Sebelas program tersebut di antaranya memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global, perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata, dan menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata.

Kemudian, menerapkan prinsip blue-green-circular economy bagi para pelaku usaha pariwisata, penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana hingga pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran atau blended finance.

Sementara itu, untuk mencapai target proporsi PDB ekonomi kreatif sebesar 7,92% di 2025, Giri menyebut bahwa pemerintah akan fokus pada pengembangan produk kreatif berbasis konten, pelaksanaan gastrodiplomasi, dan pengarusutamaan ekonomi berkelanjutan.

“Turunannya adalah tujuh program besar yang juga sudah disesuaikan dengan tugas dari masing-masing satker [satuan kerja],” ungkapnya.

Adapun, berdasarkan paparan yang disampaikan Giri, ketujuh program turunan tersebut, yakni penguatan ekosistem yang disinergikan dengan upaya penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru, integrasi data ekonomi kreatif, dan percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual.

Lalu, perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif berbasis riset, pengembangan sentra, klaster dan pusat unggulan kreatif, serta penguatan regulasi, kebijakan dan kelembagaan ekraf di tingkat nasional dan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Inflasi di ibu kota Jepang, Tokyo, terpantau meningkat pada periode Agustus 2024 yang menjadi sentimen pendukung Bank of Japan (BOJ) untuk terus menaikkan suku bunga secara bertahap seiring bank menyeimbangkan kebutuhan untuk mendukung perekonomian.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (30/8/2024), Kementerian Dalam Negeri Jepang melaporkan indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi tidak termasuk makanan segar naik 2,4% di Tokyo, atau naik dari pertumbuhan 2,2% di bulan Juli.

Hasil tersebut melampaui perkiraan konsensus sebesar 2,2%. Angka-angka yang dikeluarkan Tokyo merupakan indikator utama data nasional yang akan dirilis pada bulan September.

Setelah kenaikan suku bunga BOJ pada 31 Juli, Gubernur Kazuo Ueda mengindikasikan niatnya untuk menaikkan suku bunga acuan lagi jika tren harga berkembang sejalan dengan proyeksi bank.

Pada saat yang sama, pekan lalu Ueda memberi isyarat bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Hal ini karena BOJ dengan hati-hati mengukur dampak pasar keuangan yang tidak stabil terhadap prospek inflasi untuk saat ini.

Selain itu, dia juga harus mempertimbangkan perlunya menjaga agar pemulihan ekonomi tetap berjalan pada jalurnya.

Data terpisah menunjukkan bahwa tingkat pengangguran meningkat menjadi 2,7%, sementara rasio pekerjaan terhadap pelamar meningkat menjadi 1,24. Hal tersebut berarti terdapat 124 pekerjaan tersedia untuk setiap 100 pelamar.

Selanjutnya, output pabrik Jepang kembali mengalami pertumbuhan, naik 2,8% di bulan Juli dibandingkan bulan Juni, namun tidak sesuai dengan konsensus yang menyerukan kenaikan sebesar 3,5%. Pertumbuhan penjualan ritel melambat menjadi 2,6% YoY di bulan Juli, hampir tidak melampaui inflasi.

Secara keseluruhan, data pada hari Jumat menunjukkan bahwa ekonomi riil dan fundamentalnya terus pulih tetapi dengan kecepatan yang lambat, menurut Shinichiro Kobayashi, kepala ekonom di Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

“Saya tidak memperkirakan akan terjadi pemulihan ekonomi yang sangat kuat yang akan membenarkan kenaikan suku bunga lebih awal bagi semua orang. Kenaikan suku bunga tambahan tahun ini akan sulit dilakukan, dan paling cepat akan terjadi pada bulan Januari atau Maret tahun depan,” ujar Kobayashi.

BOJ diperkirakan akan mempertahankan pengaturannya tetap stabil ketika dewan berikutnya memutuskan kebijakannya pada tanggal 20 September. Sebagian besar ekonom yang disurvei awal bulan ini memperkirakan kenaikan suku bunga lagi antara bulan Oktober dan Januari.

Seorang mantan anggota dewan BOJ mengatakan BOJ tidak akan menaikkan suku bunga lagi tahun ini karena gejolak pasar baru-baru ini.

“Peningkatan tajam inflasi Tokyo pada bulan Agustus pasti akan menarik perhatian Bank of Japan dan, menurut kami, akan memungkinkan kenaikan suku bunga pada pertemuan bulan Oktober. Laporan ini memberikan bukti jelas bahwa kenaikan gaji yang tinggi berdampak pada harga konsumen,” ujar ekonom Bloomberg Economics, Taro Kimura.

Indikator inflasi secara keseluruhan mendapat dorongan dari kenaikan harga energi, yang dampaknya cukup dibesar-besarkan oleh rendahnya angka inflasi tahun lalu. Harga listrik naik 24,2%, meningkat dari 19,7% di bulan Juli. Kenaikan harga barang tahan lama rumah tangga juga sedikit meningkat.

Sementara itu, Inflasi inti tidak termasuk energi dan makanan segar mencapai 1,6%, naik tipis dibandingkan periode Juli.

Kemudian, indeks harga jasa, yang menunjukkan bagaimana inflasi menyebar selain barang dan material, naik 0,7% di bulan Agustus, dibandingkan dengan kenaikan 0,5% di bulan Juli. Subsidi pendidikan di ibu kota telah menjaga harga layanan di sana tetap di bawah tren nasional.

Para pembuat kebijakan berharap bahwa upah yang lebih tinggi karena kondisi pasar tenaga kerja yang ketat akan membuat rumah tangga lebih tahan terhadap inflasi. Upah riil naik untuk pertama kalinya dalam 27 bulan pada bulan Juni sebagai tanda yang cerah setelah inflasi konsumen berada pada atau di atas target BOJ selama lebih dari dua tahun.

Rasa frustrasi warga Jepang yang memuncak atas kenaikan biaya hidup merupakan faktor yang membebani dukungan terhadap Perdana Menteri Fumio Kishida. Hal tersebut membuat Kishida memutuskan untuk mundur pada awal bulan ini.

Pemungutan suara kepemimpinan di Partai Demokrat Liberal atau LDP yang ditetapkan pada 27 September akan menentukan pengganti Kishida, yang akan memiliki opsi untuk mengadakan pemilihan nasional untuk mendapatkan mandat baru.

Kishida telah berusaha menenangkan konsumen dengan menerapkan potongan pajak satu kali untuk banyak rumah tangga pada bulan Juni dan dengan memulai kembali subsidi utilitas mulai bulan Agustus.

Pemerintah belum menyatakan perekonomian secara pasti telah keluar dari deflasi bahkan setelah lebih dari dua tahun terjadi kenaikan harga. Kandidat yang bersaing untuk menjadi perdana menteri berikutnya mungkin akan menyusun berbagai rencana untuk memberikan satu dorongan lagi pada perekonomian.

Adapun, beberapa tokoh yang akan mencalonkan diri, seperti Menteri Digital Kono Taro telah menyerukan disiplin fiskal karena suku bunga naik secara perlahan. Kandidat lainnya, Takayuki Kobayashi, mengisyaratkan pentingnya belanja negara untuk pertumbuhan.

Kampanye resmi untuk pemilihan LDP dimulai pada 12 September, dan sekitar 10 kandidat diperkirakan akan mencalonkan diri.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata pangan, mulai dari beras, cabai, hingga bawang naik pada pagi hari ini, Jumat (30/8/2024). Di tengah harga komoditas pangan lain yang merangkak, harga minyak goreng (migor) curah terpantau stabil.

Berdasarkan data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (30/8/2024) pukul 09.05 WIB, harga beras premium naik tipis menjadi Rp15.570 per kilogram. Harga rata-rata beras premium naik sebesar 0,19% atau Rp30 pada pagi hari ini.

Data Bapanas juga menunjukkan harga rata-rata beras medium mengalami kenaikan sebesar 0,44% atau sebesar Rp60 menjadi Rp13.630 per kilogram. Sama halnya dengan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog yang terpantau merangkak 0,32% menjadi Rp12.630 per kilogram.

Selain beras, harga rata-rata pangan pada komoditas bawang merah dan bawang putih bonggol juga naik. Perinciannya, harga rata-rata bawang merah kini menjadi Rp25.020 per kilogram atau naik 0,08%, sedangkan harga bawang putih bonggol juga naik Rp130 menjadi Rp39.740 per kilogram.

Kenaikan harga pangan juga terjadi pada cabai merah keriting dengan rata-rata seharga Rp41.460 per kilogram. Harganya naik 0,63% atau sebesar Rp260. Sementara itu, harga cabai rawit merah mencapai Rp49.260 per kilogram, naik tipis 0,86% atau Rp420.

Berikutnya, ada harga daging sapi murni di pedagang eceran yang terpantau naik Rp450 menjadi Rp135.380 per kilogram. Di sisi lain, harga daging ayam ras turun Rp160 atau 0,46% menjadi Rp34.720 per kilogram.

Bapanas juga menyampaikan bahwa rata-rata harga telur ayam ras naik 0,74% menjadi Rp28.660 per kilogram. Harga rata-rata telur ayam ras pada pagi hari ini naik Rp210.

Harga pangan lainnya, seperti gula konsumsi naik tipis 0,06% atau hanya Rp10 menjadi Rp17.910 per kilogram. Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,77% menjadi Rp17.930 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah terpantau stabil dengan harga Rp16.130 per liter.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering impor menyusut 0,76% atau Rp90 menjadi Rp11.830 per kilogram, sedangkan harga jagung pakan di tingkat peternak terkerek 0,34% menjadi Rp5.970 per kilogram.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun 0,68% menjadi Rp10.160 per kilogram. Sedangkan harga tepung terigu kemasan (non-curah) turun 1,06% atau sebesar Rp110 menjadi Rp13.100 per kilogram.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa harga rata-rata garam halus beryodium menyusut hingga 0,96% menjadi Rp11.390 per kilogram.

Beberapa harga rata-rata pangan yang bersumber dari protein hewani terpantau melandai, seperti ikan tongkol yang turun 0,88% menjadi Rp31.580 per kilogram. Harga rata-rata ikan bandeng juga turun hingga Rp1.240 atau sebesar 3,76% menjadi Rp31.750 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata ikan bandeng secara nasional naik Rp1,59% atau Rp590 menjadi Rp37.620 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA - Imbas dari perselisihan antara Elon Musk dan hakim agung Brasil menyebar ke seluruh perusahaan miliarder tersebut ketika hakim tersebut bersumpah untuk menutup media sosial X dan memblokir rekening bank Starlink di Brasil.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (30/8/2024), Hakim Mahkamah Agung Brasil,Alexandre de Moraes, mempelopori upaya memerangi berita palsu dan ujaran kebencian di Brasil. Musk, dan kelompok sayap kanan di negara itu, termasuk mantan Presiden Jair Bolsonaro, mengatakan hakim tersebut melampaui batas dan merusak kebebasan berpendapat.

Perintah untuk memblokir rekening bank dari penyedia internet satelit Musk dikeluarkan oleh Moraes pada 18 Agustus, menurut situs berita lokal G1. Perintah tersebut dikeluarkan dalam upaya untuk memaksa Musk membayar denda yang dikenakan pada platform media sosial X.

Seseorang yang mengetahui situasi di Mahkamah Agung membenarkan laporan tersebut. Starlink mengatakan mereka memiliki sekitar 250.000 ribu pelanggan di Brasil.

Pengadilan tinggi Brasil tidak mengomentari laporan tersebut. Musk mengecam Moraes, menyebutnya sebagai penjahat yang menyamar sebagai hakim dalam postingan di X yang merujuk pada situasi kedua perusahaan di negara tersebut.

“Orang ini @Alexandre adalah penjahat terburuk, menyamar sebagai hakim,” kata Musk dalam unggahannya di X.

Sementara itu, Starlink juga telah mengonfirmasi adanya perintah dari Moraes untuk membekukan keuangan perusahaan dan mencegah perusahaan melakukan transaksi keuangan di Brasil.

“Awal pekan ini kami menerima perintah dari Hakim Agung Brasil @alexandre de Moraes yang membekukan keuangan Starlink dan mencegah Starlink melakukan transaksi keuangan di negara tersebut,” demikian kutipan unggahan Starlink di X.

Starlink menyebut, perintah ini didasarkan pada tekad yang tidak berdasar bahwa Starlink harus bertanggung jawab atas denda yang dikenakan – secara inkonstitusional – terhadap X. Starlink juga menambahkan bahwa pihaknya bermaksud untuk mengatasi masalah ini secara hukum.

Moraes pada hari Rabu mengancam akan memblokir X di Brasil jika perusahaan tersebut tidak menunjuk perwakilan hukum di negara tersebut pada Kamis malam.

Keputusan tersebut diambil beberapa hari setelah platform tersebut mengatakan akan menutup operasinya di Brasil, sambil tetap menjaga layanan tetap tersedia bagi sekitar 20 juta pengguna aktif di negara tersebut.

Musk menanggapi perintah tersebut dengan gambar yang tampaknya dibuat oleh AI tentang seorang pria yang menyerupai Moraes di balik jeruji besi.

“Suatu hari nanti, Alexandre, fotomu di penjara ini akan menjadi nyata. Tandai kata-kata saya,” tulis Musk.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengembangan industri minyak kelapa sawit (CPO) di era pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto diarahkan tak lagi berorientasi ekspor. Pemanfaatan komoditas ekspor unggulan RI itu bakal diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, yakni untuk pengembangan biodiesel dan bioavtur.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan meningkatkan implementasi penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 35% dengan minyak solar (B35) menjadi 50% (B50). Dengan kebijakan ini, kebutuhan pasar dalam negeri terhadap sawit akan meningkat.