Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan nilai eksporIndonesia meningkat pesat seiring telah disepakatinya protokol perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA.

Adapun, pembaruan IJEPA telah resmi ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko secara virtual pada hari ini.

Dia menyebut, rata-rata pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang pasca-implementasi IJEPA sejak 2008 mencapai 11,6% per tahun. Adanya pembaruan protokol IJEPA diharapkan dapat mendongkrak nilai ekspor Indonesia ke Negeri Sakura sebesar 58-60% pada 2028.

"Ekspor Indonesia ke Jepang diproyeksi akan mencapai US$36 miliar pada 2028, meningkat kira-kira 58-60% dari nilai ekspor pada 2023 lalu US$20,8 miliar," ujar Zulhas di Kementerian Perdagangan, Kamis (8/8/2024).

Adapun, Zulhas merinci, perubahan IJEPA yang telah disepakati mencakup amandemen serta peningkatan komitmen untuk bab perdagangan barang dan jasa termasuk e-commerce, movement of natural person, kerja sama kekayaan intelektual, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, pembaruan IJEPA juga menyepakati sektor movement of natural person, penambahan masa kerja perawat (care giver) Indonesia di Jepang, penyempurnaan prosedur imigrasi dan penempatan, serta potensi perluasan pasar tenaga kerja Indonesia di Jepang.

Dia pun membeberkan bahwa pihak Jepang telah menyetujui perbaikan akses pasar untuk 112 pos tarif. Di antaranya, kata dia, yaitu produk segar dan olahan ikan termasuk tuna, cakalang, lobster dan kerang; produk pertanian seperti pisang dan nanas; makanan dan minuman serta bahan kimia organik yang bakal dibebaskan tarif.

Sebaliknya dari hasil kesepakatan protokol perubahan IJEPA tersebut, Zulhas mengatakan bahwa pihak Indonesia memberikan perbaikan akses pasar untuk 25 pos tarif kepada Jepang. Di antaranya yaitu untuk produk besi baja serta otomotif.

Selain itu, Indonesia juga memberikan akses kepada Jepang di sektor perdagangan jasa, perluasan akses pasar, perbankan serta pengembangan kapasitas di bidang real estate dan transportasi.

"Jadi [Jepang] menitikberatkan sebenarnya kepada manufaktur di bidang otomotif," tuturnya.

Zulhas menambahkan, kesepakatan perubahan IJEPA tersebut selanjutnya akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk kemudian diratifikasi melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dia pun menargetkan pembaruan IJEPA itu bisa segera diimplementasikan dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengungkapkan rencana groundbreaking IKN tahap 7 bakal dilakukan pada 12 Agustus 2024.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan groundbreaking investasi tahap 7 ini bakal diikuti oleh 4 investor, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Intiland Development Tbk. (DILD), Royal Golden Eagle (RGE), serta Swissbell.

Di samping itu, pada hari yang sama pemerintah juga bakal melakukan groundbreaking pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN yang rencananya juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amien.

"Iya, ini lagi dibicarakan tentang rencana groundbreaking-nya dengan Wapres juga. 12 [Agustus] sesudah sidang kabinet paripurna," kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).

Endra merinci, nantinya BBCA bakal membangun kantor di IKN, sedangkan, Intiland (DILD) akan membangun kompleks mixed use serta rumah tapak untuk umum di IKN.

Sementara itu, Royal Golden Eagle milik Sukanto Tanoto dan Swissbell disebut bakal membangun hotel di IKN.

Kendati demikian, hingga saat ini belum diketahui pasti berapa perkiraan nilai investasi dari 4 proyek yang akan segera dilakukan groundbreaking dalam waktu dekat tersebut.

Pada kesempatan berbeda, BBCA sendiri telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan melakukan groundbreaking showroom untuk UMKM di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada 12 Agustus 2024 mendatang.

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja menyebutkan peletakan batu pertama ini telah melalui sejumlah penyesuaian.

“Mudah-mudahan tanggal 12 Agustus jadi groundbreaking BCA di IKN,” katanya di Graha Atrium Kota Kasablanka, Rabu (7/8/2024).

Jahja menjelaskan, penetapan tanggal itu telah disesuaikan dengan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Otorita IKN (OIKN) Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir meliris daftar 20 BUMN penyumbang pajak terbesar pada 2023. Pada 5 besar penyetor pajak terdapat Pertamina, PLN, Telkom (TLKM), Bank Mandiri (BMRI) dan BRI (BBRI).

Erick mengatakan transformasi BUMN yang terus dilakukan ikut meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Total setoran pajak dari BUMN, katanya, senilai Rp439 triliun.

"Alhamdulilah dengan kinerja yang terus meningkat, perusahaan BUMN bisa berkontribusi besar dari sisi setoran pajak negara sebesar Rp439 triliun pada 2023," tulisnya pada akun Instagram @erickthohir dikutip, Kamis (8/8/2024).

Tidak lupa, Erick menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN. "Terima kasih untuk kalian yang terus berjuang demi memberikan kontribusi besar kepada Indonesia. Semangat terus," imbuhnya.

Berikut ini daftar 20 BUMN penyumbang pajak terbesar pada 2023:

1. PT Pertamina: Rp224.530 miliar
2. PT PLN: Rp52.385 miliar
3. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Rp33.119 miliar
4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp26.624 miliar
5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp25.979 miliar
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp10.454 miliar
7. PT Pupuk Indonesia: Rp10.061 miliar
8. PT Semen Indonesia : Rp8.923 miliar
9. PT Mineral Industri Indonesia: Rp7.227 miliar
10. PT Pelabuhan Indonesia: Rp5.666 miliar
11. PT Perkebunan Nusantara III: Rp4.848 miliar
12. PT Hutama Karya: Rp3.759 miliar
13. PT KAI: Rp3.592 miliar
14. PT Garuda Indonesia (Persero)Tbk: Rp3.575 miliar
15. PT Krakatau Steel Tbk: Rp3.207 miliar
16. PT PP Tbk: Rp3.203 miliar
17. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Rp3.144 miliar
18. PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Rp3.057 miliar
19. Perum Bulog: Rp2.725 miliar
20. PT Jasa Marga (Persero) Tbk: Rp2.640 miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerbitkan aturan baru terkait skema kontrak bagi hasil gross split guna mendongkrak daya saing investasi hulu migas.

Aturan skema gross split baru tersebut nantinya akan menawarkan porsi bagi hasil gross split yang lebih besar untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Ketentuan ini terutama untuk wilayah-wilayah kerja yang produksinya sangat marginal.

Berdasarkan paparan Kementerian ESDM, dikutip Kamis (8/8/2024), tambahan split bagi kontraktor bisa mencapai 95%, termasuk untuk pengembangan migas nonkonvensional (MNK).

Dalam aturan lama, yakni berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, persentase bagi hasil dasar (base split) untuk kontrak bagi hasil minyak bumi adalah 57% bagian pemerintah dan 43% bagian KKKS, sedangkan gas bumi 52% pemerintah dan 48% KKKS.

"Tambahan split bagi kontraktor bisa lebih menarik. Jadi untuk yang daerah produksi-produksi yang sangat marginal, mereka bisa mendapatkan split yang lebih besar," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Menurut Arifin, skema baru gross split ini bakal mendorong pengembangan lapangan-lapangan migas marginal dan berisiko tinggi dapat lebih cepat.

"Contohnya, yang migas nonkonvensional, misal minyak itu nanti mereka bisa dapat lebih besar karena memang cost-nya banyak, risiko tinggi, dan PSC-nya itu ingin gross split supaya lebih cepat. Karena kalau cost recovery ada prosedur mekanisme, administrasi, approval, dan lain sebagainya yang membutuhkan waktu cukup lama," jelasnya.

Berdasarkan catata Bisnis, Peraturan Menteri (Permen) ESDM New Gross Split tersebut juga akan menyederhanakan komponen variabel, dari 10 komponen menjadi hanya 3 komponen, yakni jumlah cadangan, lokasi cadangan, ketersediaan infrastruktur.

Jumlah komponen progresif juga disimplifikasi dari 3 komponen menjadi hanya 2 komponen, yaitu harga minyak bumi dan harga gas bumi.

Berikut 11 poin utama perubahan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 yang akan diatur dalam Permen New Gross Split:

1. Penyederhanaan jumlah komponen variabel dari 10 komponen menjadi hanya 3 komponen.
2. Penyederhanaan jumlah komponen progresif dari 3 komponen menjadi hanya 2 komponen.
3. Penyeimbangan nilai bagi hasil dasar (base split).
4. Penyeimbangan nilai total bagi hasil secara keseluruhan.
5. Perubahan formula komponen progresif harga minyak dan gas bumi.
6. Pemberian batas nilai sliding scale pada parameter komponen progresif harga minyak dan gas bumi.
7. Pemisahan unsur kewajiban TKDN KKKS dari komponen bagi hasil.
8. Pemisahan Terms & Conditions antara sumber daya Migas Konvensional dan Non Konvensional.
9. Penambahan komponen variable tetap khusus untuk sumber daya Migas Non Konvensional.
10. Penyempurnaan penentuan nilai parameter berdasarkan metode statistik dari data realisasi 5 tahunan terakhir.
11. Pemindahan komponen variabel dan progresif dari lampiran Permen ke Keputusan Menteri untuk kepentingan kemudahan penyesuaian parameter terhadap data realisasi di masa depan.

Adapun, Kementerian ESDM melaporkan bahwa beleid baru gross split tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah melalukan kordinasi dengan Kementerian ESDM untuk melalukan sosialisasi terkait mekanisme baru untuk skema gross split.

“Itu kan Permen, dari tim SKK itu sudah koordinasi dengan Direktur Hulu untuk segera kita melakukan sosialisasi terkait dengan skema gross splitnya,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro di Gedung SKK Migas, Rabu (7/8/2024).

Meski begitu, Hudi mengatakan bahwa sosialiasai mekanisme baru dari gross split ini masih menunggu diterbitkannya aturan baru tentang skema tersebut.

Lebih lanjut, Hudi menjelaskan, adanya gross split merupakan cara untuk terus meningkatkan iklim investasi di dalam negeri.

“Jadi gini, ini kan salah satu upaya untuk terus meningkatkan iklim investasi di kita,” ujar Hudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerbitkan aturan baru terkait skema kontrak bagi hasil gross split guna mendongkrak daya saing investasi hulu migas.

Aturan skema gross split baru tersebut nantinya akan menawarkan porsi bagi hasil gross split yang lebih besar untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Ketentuan ini terutama untuk wilayah-wilayah kerja yang produksinya sangat marginal.

Berdasarkan paparan Kementerian ESDM, dikutip Kamis (8/8/2024), tambahan split bagi kontraktor bisa mencapai 95%, termasuk untuk pengembangan migas nonkonvensional (MNK).

Dalam aturan lama, yakni berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, persentase bagi hasil dasar (base split) untuk kontrak bagi hasil minyak bumi adalah 57% bagian pemerintah dan 43% bagian KKKS, sedangkan gas bumi 52% pemerintah dan 48% KKKS.

"Tambahan split bagi kontraktor bisa lebih menarik. Jadi untuk yang daerah produksi-produksi yang sangat marginal, mereka bisa mendapatkan split yang lebih besar," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Menurut Arifin, skema baru gross split ini bakal mendorong pengembangan lapangan-lapangan migas marginal dan berisiko tinggi dapat lebih cepat.

"Contohnya, yang migas nonkonvensional, misal minyak itu nanti mereka bisa dapat lebih besar karena memang cost-nya banyak, risiko tinggi, dan PSC-nya itu ingin gross split supaya lebih cepat. Karena kalau cost recovery ada prosedur mekanisme, administrasi, approval, dan lain sebagainya yang membutuhkan waktu cukup lama," jelasnya.

Berdasarkan catata Bisnis, Peraturan Menteri (Permen) ESDM New Gross Split tersebut juga akan menyederhanakan komponen variabel, dari 10 komponen menjadi hanya 3 komponen, yakni jumlah cadangan, lokasi cadangan, ketersediaan infrastruktur.

Jumlah komponen progresif juga disimplifikasi dari 3 komponen menjadi hanya 2 komponen, yaitu harga minyak bumi dan harga gas bumi.

Berikut 11 poin utama perubahan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 yang akan diatur dalam Permen New Gross Split:

1. Penyederhanaan jumlah komponen variabel dari 10 komponen menjadi hanya 3 komponen.
2. Penyederhanaan jumlah komponen progresif dari 3 komponen menjadi hanya 2 komponen.
3. Penyeimbangan nilai bagi hasil dasar (base split).
4. Penyeimbangan nilai total bagi hasil secara keseluruhan.
5. Perubahan formula komponen progresif harga minyak dan gas bumi.
6. Pemberian batas nilai sliding scale pada parameter komponen progresif harga minyak dan gas bumi.
7. Pemisahan unsur kewajiban TKDN KKKS dari komponen bagi hasil.
8. Pemisahan Terms & Conditions antara sumber daya Migas Konvensional dan Non Konvensional.
9. Penambahan komponen variable tetap khusus untuk sumber daya Migas Non Konvensional.
10. Penyempurnaan penentuan nilai parameter berdasarkan metode statistik dari data realisasi 5 tahunan terakhir.
11. Pemindahan komponen variabel dan progresif dari lampiran Permen ke Keputusan Menteri untuk kepentingan kemudahan penyesuaian parameter terhadap data realisasi di masa depan.

Adapun, Kementerian ESDM melaporkan bahwa beleid baru gross split tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah melalukan kordinasi dengan Kementerian ESDM untuk melalukan sosialisasi terkait mekanisme baru untuk skema gross split.

“Itu kan Permen, dari tim SKK itu sudah koordinasi dengan Direktur Hulu untuk segera kita melakukan sosialisasi terkait dengan skema gross splitnya,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro di Gedung SKK Migas, Rabu (7/8/2024).

Meski begitu, Hudi mengatakan bahwa sosialiasai mekanisme baru dari gross split ini masih menunggu diterbitkannya aturan baru tentang skema tersebut.

Lebih lanjut, Hudi menjelaskan, adanya gross split merupakan cara untuk terus meningkatkan iklim investasi di dalam negeri.

“Jadi gini, ini kan salah satu upaya untuk terus meningkatkan iklim investasi di kita,” ujar Hudi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kasus gagal bayar utang dalam lingkungan konglomerasi badan usaha milik negara kembali terjadi. Terbaru, PT Rajawali Nusindo, anak usaha holding pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food, ditetapkan dalam status gagal bayar utang alias PKPU.

Penetapan status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atas Rajawali Nusindo beradasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini ditetapkan pada 5 Agustus 2024 melalui putusan No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt Pst.

"Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT Otsuka Indonesa, ..., beralamat di Pacific Century Place," tertulis dalam pengumuman kurator di media, Kamis (8/8/2024).

Pengadilan menetapkan Khusaini sebagai hakim pengawas dalam perkara ini. Selanjutnya, pengadilan niaga menetapkan Franki Boas Rajagukguk, Mulyadi, dan Febryan Reza Yusuf.

Rapat kreditor pertama untuk mengumpulkan daftar utang perusahaan akan dilakukan pada 15 Agustus 2024 mendatang. Selanjutnya secara berurutan batas pengajuan tagihan adalah 3 September 2024 dan verifikasi tagihan pada 9 September mendatang.

Para pihak yang hendak memasukkan tagihan ke Rajawali Nusindo diminta menghubungi sekratiat PKPU di Altrust Lawyers atau Nurjadin Sumono Mulyadi and Partners.

Profil Rajawali Nusindo
Sementara itu, dikutip dari website perusahaan, PT Rajawali Nusindo merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food yang bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan. Produk yang dipasarkan seperti produk konsumsi, alkes, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan unggulan.

Perusahaan ini memiliki 43 kantor representatif di 38 provinsi.Pada akhir 2022, perusahaan memiliki 700 lebih tenaga pemasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan jenis alat dan bahan yang mendapatkan pembebasan bea masuk, yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/2024 yang diteken pada 20 Mei 2024 dan berlaku per 4 Agustus 2024, alat mencakup instalasi, mesin, dan permesinan.

Alat tersebut semata-mata digunakan untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

Sementara bahan terdiri dari semua bahan fisika, bahan biologi dan/atau bahan kimia habis pakai yang semata-mata digunakan untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

"[Tujuannya] agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan dalam rangka mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan," tulis Pasal 1 beleid tersebut, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Mengacu Pasal 2 beleid tersebut, pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap alat atau bahan dari luar daerah pabean maupun pusat logistik berikat.

Pembebasan bea masuk juga dapat diberikan atas pengeluaran alat atau bahan asal luar daerah pabean dari gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus.

Sebagai catatan, impor alat bahan ini hanya boleh dilakukan oleh badan usaha maupun pihak ketiga.

Meski demikian, tidak semua impor alat bahan tersebut mendapat pembebasan bea masuk.

Hanya alat atau bahan yang belum diproduksi di dalam negeri sesuai dengan daftar barang yang ditetapkan Kementerian Perindustrian, berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

Selain itu, barang impor yang sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan atau barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, juga berhak mendapatkan fasilitas ini.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan bahwa kebijakan ini sebagai upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Utamanya, bagi badan usaha yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah, ataupun kegiatan usaha yang menimbulkan limbah seperti rumah sakit.

"Pembebasan bea masuk merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam, diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak eksternal dengan inflasi yang terjaga pada kisaran target yang ditetapkan, dan sektor keuangan yang resilien.

Hal tersebut tercantum dalam laporan Article IV Consultation tahun 2024 yang dirilis pada Rabu (7/8/2024) kemarin.

"Kerangka kebijakan Indonesia yang berhati-hati baik di bidang moneter, fiskal, maupun keuangan dinilai telah menciptakan fondasi yang kokoh untuk stabilitas makro dan kesejahteraan sosial," jelas IMF dalam laporan tersebut, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

IMF menyampaikan apresiasi dan catatan positif mengenai langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh oleh otoritas Indonesia. Apresiasi tersebut terutama disampaikan terkait beberapa poin penting.

Pertama, komitmen Indonesia terhadap disiplin fiskal. Kedua, penurunan inflasi sesuai dengan kisaran target yang telah ditetapkan dan kebijakan moneter yang memerhatikan perkembangan data (data dependent), upaya pendalaman pasar dan upaya penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Ketiga, upaya penguatan kerangka kebijakan makroprudensial. Keempat, agenda pertumbuhan menuju status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Kelima, komitmen untuk mencapai target nol emisi karbon atau net zero-emission pada 2060 serta langkah-langkah yang diambil untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan deforestasi.

Seiring dengan hal tersebut, IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi, yaitu sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025.

Meski demikian, IMF mengingatkan ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan spillover akibat kondisi high-for-longer pada keuangan global.

"IMF memberikan rekomendasi untuk mempertahankan kehati-hatian kebijakan fiskal, mengapresiasi stance kebijakan moneter Indonesia, melanjutkan reformasi untuk melindungi ketahanan sektor keuangan dan mendukung pendalaman pasar keuangan, serta menjembatani kesenjangan struktural untuk mencapai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Sementara itu, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan resminya menambahkan, proyeksi positif IMF sejalan dengan penilaian Bank Indonesia yang memperkirakan perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global.

Erwin menuturkan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi risiko ketidakpastian global dengan tetap menjaga independensi dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-Undang.

"Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan serta momentum pertumbuhan ekonomi," kata Erwin.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatatkan pendapatan sebesar Rp16,71 triliun semester I/2024. Pendapatan tersebut didominasi dari bisnis angkutan serta ditunjang lini usaha lainnya.

Berdasarkan laporan keuangan, KAI membukukan kenaikan pendapatan 17,26% menjadi Rp16,71 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp14,25 triliun.

Pendapatan tersebut didominasi oleh pendapatan angkutan dan usaha lainnya sebesar Rp16,28 triliun. KAI sendiri melaporkan telah melayani sebanyak 218.964.010 penumpang sepanjang semester I/2024.

Perolehan tersebut terdiri atas 22.223.702 pelanggan KA Jarak Jauh, 3.511.405 pelanggan KA lokal (dikelola KAI), 179.101.318 pelanggan KAI Commuter, 2.709.305 pelanggan KAI Bandara, 8.685.648 pelanggan LRT Jabodebek, dan 2.665.710 pelanggan Kereta Cepat WHOOSH.

Sementara itu, anak usahanya, KAI logistik mencatatkan telah mengelola lebih dari 12 juta ton barang yang dilayani dari berbagai segmen sepanjang semester I/2024.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, beban pokok KAI juga meningkat menjadi Rp10,41 triliun dari sebelumnya sebesar Rp8,75 triliun.

Laba kotor tercatat sebesar Rp6,17 triliun sepanjang semester I/2024, meningkat dari posisi semester I/2023 yang tercatat sebesar Rp3,80 triliun.

Setelah diakumulasikan dengan beban dan penghasilan lainnya, KAI mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp1,09 triliun semester I/2024. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp826,98 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono optimistis iklim investasi di ibu kota baru bakal terakselerasi seiring dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi IKN.

Basuki menuturkan, bakal ada dua investor asing yang akan segera masuk ke IKN. Di mana, dua perusahaan asing tersebut bergerak pada sektor properti.

“Ini akan kita coba percepat, ada 2 [investor] dari luar negeri itu China dan dari Jepang. Sektor perumahan, tak hanya hotel ada kantor juga,” kata Basuki saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Lebih rinci, Basuki menjelaskan saat ini telah terdapat 472 surat minat investasi atau letter of intent (LoI) yang telah dikantongi Badan Otorita IKN. Akan tetapi, setelah dikurasi hanya terdapat 220 minat investasi yang masuk kategori layak.

Adapun, dari total 220 LoI tersebut, sebanyak 60 investor akan dipercepat proses investasinya oleh Satgas OIKN.

Pada kesempatan yang sama, Basuki juga menyebut bahwa rencana pembentukan Satgas Investasi IKN sudah dilakukan sejak lama. Hal itu dilakukan tak lain untuk mempersubur iklim investasi di IKN.

“Itu sudah lama [rencana Satgas mau dibentuk], ya supaya Pak Bahlil bantu untuk mempercepat, itu sudah lama karena dulu Pak OIKN [Bambang Susantono] minta ada Satgas kan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, OIKN menargetkan investasi yang terparkir di IKN sepanjang tahun ini dapat tembus Rp100 triliun. Di mana, saat ini investasi yang telah terealisasi Rp51,35 triliun.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Satuan Tugas alias Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Satgas itu dibentuk setelah terbitnya Keputusan Presiden alias Kepres No.25/2024 pada Senin (5/8/2024).

Salah satu tujuan dibentuknya Satgas itu antara lain untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Adapun jika mengacu kepada beleid tersebut, Satgas pimpinan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tersebut memiliki 9 tugas pokok.

Pertama, mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dengan kementerian atau lembaga terkait dan daerah mitra.

Kedua, menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di Ibu Kota Negara Nusantara.

Ketiga, mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara. Keempat, melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Kelima, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan bagi pengembangan financial center di Ibu Kota Nusantara. Keenam, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di Ibu Kota Nusantara.

Ketujuh, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal.

Kedelapan, menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi.

Kesembilan, mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Protokol perubahan Indonesian-Japan Economic Partnersip Agreement atau IJEPA telah resmi disepakati kedua negara. Ekspor produk perikanan dan buah Indonesia bakal bebas tarif masuk ke Jepang.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa pihak Jepang telah menyetujui perbaikan akses pasar untuk 112 pos tarif, di antaranya produk segar dan olahan ikan termasuk tuna, cakalang, lobster dan kerang; produk pertanian seperti pisang dan nanas; makanan dan minuman serta bahan kimia organik.

Menurut Zulhas, dengan adanya kesepakatan protokol perubahan IJEPA tersebut, ekspor produk perikanan dan pertanian Indonesia tidak perlu lagi lewat negara ketiga. Musababnya, selama ini produk-produk tersebut kerap dikirim terlebih dahulu ke Filipina untuk kemudian diekspor ke Jepang.

Indonesia butuh waktu 20 tahun sejak pertama kali IJEPA dirundingkan pada 2003 untuk mendapatkan relaksasi pos tarif produk ikan dan buah-buahan ke Jepang. Sementara itu, Filipina telah lebih dahulu dibebaskan tarif masuk oleh Jepang untuk produk perikanan dan pertanian.

"Tuna ini enggak selesai-selesai, tuna, cakalang, lobster dan kerang, buah-buahan itu kadang kita kirimnya ke Filipina dulu baru ke Jepang, ini [negosiasi] sudah selesai, dan penting sekali," ujar Zulhas di Kemendag, Rabu (7/8/2024).

Sebaliknya, kata Zulhas, dari hasil kesepakatan protokol perubahan IJEPA tersebut, pihak Indonesia memberikan perbaikan akses pasar untuk 25 pos tarif kepada Jepang, di antaranya untuk produk besi baja serta otomotif.

Selain itu, Indonesia juga memberikan akses kepada Jepang di sektor perdagangan jasa, perluasan akses pasar, perbankan serta pengembangan kapasitas di bidang real estate dan transportasi.

"Jadi [Jepang] menitikberatkan sebenarnya kepada manufaktur di bidang otomotif," tuturnya.

Secara keseluruhan, protokol perubahan IJEPA yang telah ditandatangani hari ini oleh Zulhas dan Menteri Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko secara virtual mencakup amendemen serta peningkatan komitmen untuk bab perdagangan barang dan jasa, termasuk e-commerce, movement of natural person, kerja sama kekayaan intelektual, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Indonesia dan Jepang juga menyepakati bab e-commerce untuk memfasilitasi perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Minggu (27/8/2023) Zulhas menjelaskan bahwa sebelumnya Jepang telah melakukan eliminasi tarif untuk pos tarif tuna kaleng Filipina, Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu, dia mau agar Jepang memberlakukan hal yang sama kepada Indonesia.

"Eliminasi untuk empat pos tarif tuna kaleng menjadi syarat mutlak yang diajukan Indonesia untuk menyelesaikan perundingan Protokol Perubahan IJEPA," kata Zulhas dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (27/8/2023).

Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran ekonomi Amerika Serikat terancam resesi membawa tuah tersendiri bagi nilai tukar rupiah, yang terus mengalami penguatan beberapa hari terakhir. Sentimen itu juga didukung oleh fundamental ekonomi RI yang positif, meski laju PDB masih sedikit melambat.

Pada perdagangan Kamis (8/8/2024), nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,29% atau 47 poin ke level Rp15.988. Kurs rupiah hari ini berhasil menembus batas psikologis Rp16.000 per dolar AS dan membuka kepercayaan diri pasar.

Tidak hanya rupiah, beberapa mata uang di Asia pun dibuka menguat. Yen Jepang tercatat menguat 0,15%, dolar Hong Kong menguat 0,07%, dan dolar Taiwan menguat 0,1%, dolar Singapura juga menguat 0,05%, India rupee menguat 0,01%, dan baht Thailand menguat 0,08%.

Hingga pukul 11.00 WIB, rupiah masih mempertahankan penguatan di level Rp15.925 per dolar AS.

Dilansir dari Bloomberg, saat ini investor sedang gundah melirik prospek perekonomian Amerika Serikat (AS), seperti tingkat pengangguran yang masih tinggi, juga inflasi yang belum kunjung mereda, sampai ada kekhawatitan bahwa ekonomi AS terancam resesi. Investor pun mengharapkan Federal Reserve atau The Fed untuk segera menurunkan suku bunga acuan.

Investor meningkatkan posisinya pada potensi The Fed untuk menurunkan suku bunga setelah pertemuan Bank Sentral AS tersebut secara mendadak pada Rabu pekan lalu. Pada pertemuan tersebut, Gubernur The Fed Jerome Powell mengisyaratkan penurunan suku bunga pada September 2024 dapat terjadi.

Pernyataan tersebut kemudian diikuti rilis data pasar tenaga kerja yang lemah pada hari Jumat pekan yang sama.

Pasar swap memperkirakan penurunan suku bunga The Fed hampir 50 basis poin pada September 2024.

Peran tradisional dolar AS sebagai aset safe-haven akan selalu dapat kembali muncul jika pasar terus goyah atau ancaman geopolitik di Timur Tengah meningkat.

Begitu pula dengan kembalinya fenomena Trump trade, yaitu menaruh dana pada aset seperti dolar AS atau Bitcoin yang dipandang mendapat manfaat dari kebijakan fiskal yang lebih longgar dan tarif yang lebih tinggi jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS.

"Mereka mungkin tidak akan melakukan pemotongan sampai The Fed melakukan pemotongan. Terutama ketika pasar sangat fluktuatif," kata Jon Harrison, Managing Director for Emerging Market Macro Strategy di GlobalData TS Lombard, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (7/8/2024).

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai bahwa kondisi suku bunga tinggi untuk waktu yang lama (higher for longer) akan segera berakhir. Mengingat, The Fed telah memberikan sinyal pemangkasan suku bunga atau Fed Fund Rate (FFR) pada September 2024.

"Kondisi high for longer itu mungkin tidak akan terjadi lagi di global, probabilitasnya menjadi kecil. Tentu ini akan bagus bagi ekonomi domestik kita dan juga termasuk ekonomi di peer group kita," ujar Destry usai dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior BI di Mahkamah Agung, Rabu (7/8/2024).

Destry juga meyakini Indonesia masih akan tetap resilien di tengah ekonomi AS yang terancam resesi.

"Saya rasa kita masih bisa punya daya tahan menghadapi goncangan, tapi paling tidak kita akan lebih pasti," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu meyakini bahwa Indonesia bisa mengantisipasi dampak resesi AS untuk ekonomi Indonesia, bahwa Indonesia bisa memanfaatkan peluang risiko resesi Amerika Serikat itu.

Jika ancaman resesi tersebut membuat The Fed menurunkan suku bunga maka akan berdampak positif ke stabilitas perekonomian makro di Indonesia.

"Kalau suku bunga kebijakan Amerika itu diturunkan, itu membuat tekanan untuk capital outflow [arus keluar modal asing], seharusnya bisa berkurang. Artinya tingkat suku bunga kita di dalam negeri, baik yang dalam rupiah terutama, itu akan relatif cukup menarik bagi investor," jelas Febrio di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Bahkan, dia menjelaskan dampak ancaman resesi AS sudah mulai terlihat karena suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) rupiah sudah turun ke level 6,77%. Oleh sebab itu, Febrio juga meyakini jika The Fed memustuskan menurunkan suku bunga maka akan berdampak positif ke skema pembiayaan utang negara.

Dia pun menyatakan pemerintah akan mengawal dinamika global hari demi hari. Dengan begitu, pemerintah bisa membuat kebijakan yang berdampak positif ke perekonomian domestik.

"Kebijakan yang kita lakukan dalam negeri itu justru memastikan ketidakpastian ini tidak berdampak negatif bagi kita tetapi bagaimana ini kita gunakan supaya justru memperbaiki dan mendapatkan peluang bagi kita," kata Febrio.

Cadangan Devisa RI Membaik, Dukung Penguatan Rupiah

Cadangan devisa (cadev) Ri pada Juli 2024 tercatat senilai US$145,5 miliar, naik US$5,2 miliar dari posisi Juni 2024.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2024 setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Edi Susianto menilai bahwa cadangan devisa menjadi penting karena berguna untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah serta stabilisasi nilai tukar.

Seperti halnya pada April lalu, cadangan devisa harus turun senilai US$4,2 miliar untuk stabilisasi nilai tukar rupiah yang sempat menembus lebih dari Rp16.200 per dolar AS. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25%.

"Peningkatan cadev salah satu sumbernya adalah penerbitan sukuk global pemerintah. Tentu dengan cadev yang memadai akan mendorong kepercayaan investor juga meningkat," tuturnya.

Lebih lanjut, Edi melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik dan didorong oleh sentimen global yang kondusif, terlebih ekspektasi pasar bahwa The Fed akan menurunkan Fed Fund Rate (FFR) tahun ini, menjadi sinyal rupiah akan terus menguat.

"Tentu hal tersebut mendukung probabilitas penguatan nilai tukar rupiah semakin terbuka. Hari ini nilai tukar rupiah cukup menguat, bahkan sudah break Rp16.100," lanjutnya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan bahwa peningkatan cadangan devisa akan turut membawa efek positif bagi nilai tukar rupiah.

"Kami memperkirakan cadangan devisa tahun 2024 akan meningkat menjadi US$150 miliar dibandingkan US$146,4 miliar pada akhir tahun 2023. Oleh sebab itu, kami memperkirakan nilai tukar rupiah akan terapresiasi dari level saat ini menjadi sekitar Rp15.800—16.000 per dolar AS pada akhir tahun 2024," ujar Josua, Rabu (7/8/2024).
(Fahmi Ahmad Burhan)