Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang macet di UMKM yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar di Bank Himbara.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Lantas, apa itu Bank Himbara?

Bank Himbara merupakan akronim dari Himpunan Bank Negara, sebagai sinergi antarlembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digagas oleh Kementerian BUMN. Istilah Himbara telah digunakan sejak era Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menjabat pada 2014-2019.

Peran dari Bank Himbara antara lain menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional. Bank Himbara kini juga menjadi sebuah jaringan yang berfungsi sebagai fasilitas program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

Daftar anggota Bank Himbara

Jaringan Bank Himbara beranggotakan seluruh bank milik negara atau perbankan BUMN. Adapun anggota Bank Himbara, yaitu:

• Bank Mandiri
• Bank Rakyat Indonesia (BRI)
• Bank Negara Indonesia (BNI)
• Bank Tabungan Negara (BTN).

ATM Link dengan desain merah putih ini, melayani kebutuhan transaksi nasabah Bank Himbara dengan fitur yang lengkap dengan jumlah ATM lebih dari 50 ribu unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Melakukan transaksi di ATM Link, untuk kartu Bank Himbara seperti cek saldo dan tarik tunai tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, untuk transaksi transfer di ATM Link terdapat biaya administrasi, untuk transfer ke antar rekening Bank Himbara akan dikenai biaya sebesar Rp4.000 dan transfer ke rekening Bank non-Himbara biayanya sebesar Rp6.500 per transaksi.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru ini melakukan perubahan susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero), melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut menghasilkan keputusan untuk mengangkat sejumlah pejabat baru serta merotasi beberapa posisi dalam direksi dan komisaris PT Pertamina, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memperkuat pengawasan.

Keputusan RUPS tersebut diatur dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero).

Perubahan ini diharapkan dapat membawa inovasi dan efisiensi dalam operasional Pertamina, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional.

Direksi baru PT Pertamina kini dipimpin oleh Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama, didampingi Wiko Migantoro sebagai Wakil Direktur Utama.

Ahmad Siddik Badruddin bertanggung jawab sebagai Direktur Manajemen Risiko, sementara A. Salyadi Dariah Saputra mengemban tugas sebagai Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha.

Kemudian, Alfian Nasution menjabat sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan, Erry Widiastono sebagai Direktur Penunjang Bisnis, serta M Erry Sugiharto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

Berikut adalah profil singkat dari jajaran direksi terbaru Pertamina.

1. Simon Aloysius Mantiri - Direktur Utama

Simon dapat disebut sebagai direktur utama termuda di Pertamina dengan usianya pada saat ini menginjak 45 tahun. Pria yang berasal dari Tomohon, Sulawesi Utara lahir pada tanggal 3 Oktober dengan memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa.

Pada tahun 1998, Simon menyelesaikan pendidikan menengah nya di SMA Taruna Nusantara, kemudian melanjutkan studi di jurusan Teknik Kelautan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berhasil lulus pada tahun 2003. Setelah itu, Simon melanjutkan pendidikan pascasarjana di ITB dengan fokus pada School of Business and Management, serta sempat mengikuti kursus program pendidikan eksekutif di Tsinghua University, China.
.
Simon pernah menjabat sebagai Direktur PT Nusantara Energy dan Direktur Keuangan PT Agro Industri milik Prabowo. Ia juga terlibat dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 sebagai bendahara, serta masih menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra untuk periode 2020-2025.

2. Wiko Migantoro – Wakil Direktur Utama

Pria yang lahir tanggal 26 Februari 1968 di Madiun, Jawa Timur kini berusia 56 tahun. Wiko yang kini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama bukanlah kali pertama menjabat di Pertamina terutama pada bagian hulu migas.

Ia merupakan lulusan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya tahun 1992 dengan karir panjang di Pertamina. Ia bergabung dengan Pertamina pada 2009-2012 sebagai Manager di PT Pertamina Asset 5 Tarakan Field dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pertamina Gas mulai tahun 2018.

Wiko memiliki pengalaman yang kuat di bidang Eksplorasi Produksi Hulu dan Bisnis Gas, serta pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi untuk periode 2022-2024 dan Direktur Pengembangan dan Produksi di perusahaan yang sama.

3. Ahmad Siddik Badruddin – Direktur Manajemen Risiko

Pria kelahiran di Bandung, 5 Juni 1965 ini memiliki jejak pendidikan yang luar biasa. Ia merupakan salah satu mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 dengan jurusan McCombs School of Business dan meraih S2 jurusan Teknik Kimia di Univesity of Texas di USA.

Siddik telah lama masuk ke dalam perusahaan BUMN yaitu menjadi Bankir senior di Bank Mandiri dan telah mempunyai kepemilikan saham BMRI sebesar 8,71 juta lembar. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), BUMN menempatkan Siddik menjadi Direktur Manajemen Risiko.

Sebelumnya, Siddik pernah menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Compliance Bank Mandiri tahun 2015-2018 serta ditarik kembali untuk menjabat menjadi Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri tahun 2018-2024. Secara tidak langsung dapat disebutkan bahwa Siddik muka baru dalam Direksi PT Pertamina ini.

4. Atep Salyadi Dariah Saputra – Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha

Salyadi merupakan salah satu lulusan Universitas Indonesia (UI) dengan mengambil jurusan Ekonomi yang lulus pada 1993. Awal mula karir ia menjadi asisten kuliah atau penelitian jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia dan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf di Divisi Konsultasi tahun 1993-1995.

Kemudian Salyadi menambah pengalaman dalam bidang pemasaran kredit di perusahaan multifinance Daichi Kangyo Panin di Jakarta dari tahun 1995-2000. Ia menjabat dengan posisi yang strategis dari tahun 2015 sebagai Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan menjabat sebagai Managing Director PT Henan Putihrai Asset Managemen dari tahun 2014-2015.

5. Alfian Nasution – Direktur Logistik dan Infrastruktur

Alfian Nasution memiliki jenjang karir yang cukup lama di Pertamina Group terutama pada bidang pemasaran dan perkapalan. Pria kelahiran Pekanbaru, 14 Februari 1967 merupakan lulusan Teknik Mesin Universitas Indonesia (UI). Alfian sempat menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pertamina Internasional Shipping (PIS) dan Direktur Utama PT Pertamina Niaga.

6. Emma Sri Martini – Direktur Keuangan

Wanita kelahiran Majalengka pada 23 Maret 1970 ini memiliki latar pendidikan yang menarik. Emma adalah lulusan Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1993. Pada tahun 2011, ia melanjutkan pendidikan magister nya di Harvard Kennedy School Executive Education dengan fokus pada Infrastruktur dan Ekonomi Pasar.

Emma memulai kariernya pada 1993-1998 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Assistant Manager End User Support dan Kepala Departemen Pengembangan Sistem. Pada 1998-2004, ia bergabung dengan BPPN, menjadi Senior Vice President pada 2002-2004.

Setelahnya, ia menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Pendukung di PT Perusahaan Pengelola Aset (2004-2009) serta Komisaris di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. Pada 2009, Emma menjadi Presiden Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel pada 2019.

7. Erry Widiastono – Direktur Penunjang Bisnis

Erry Widiastono memiliki latar belakang pendidikan lulusan Teknik Mesin sesuai dengan bidangnya dalam ruang lingkup Pertamina. Sebelum menjabat menjadi Direktur Penunjang Bisnis, Erry sempat menjabat sebagai General Manager Marketing Operation Region III di PT Pertamina tahun 2018.

Kemudian erry ditarik untuk menempati posisi Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) tahun 2020-2022 dan selanjutnya menduduki posisi sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) tahun 2022-2023.

8. M. Erry Sugiharto – Direktur Sumber Daya Manusia

Erry dapat disebut sebagai muka baru dalam jajaran direksi BUMN karena baru saja bergabung pada tahun 2018. Pria kelahiran Kulonprogo, 25 Maret 1974 ini memiliki perjalanan karir dan latar pendidikan yang baik.

Erry mengambil jurusan Teknik Sipil di Universitas Islam Indonesia untuk meraih gelar sarjananya dengan lulus di tahun 1999 dan melanjutkan pendidikan pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Gajah Mada dan lulus tahun 2018.

Erry memulai karir di PT Hutama Karya (Persero) tahun 1999, dengan menempati beberapa posisi seperti menjadi Kepala Wilayah III pada Direktorat Wilayah Barat tahun 2016-2018, Ahli Utama di Divisi Legal tahun 2018 dan sebelum menjabat sebagai direksi Erry menjabat sebagai Direktur Human Capital and Legal sejak tahun 6 Juni 2020.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan susunan direksi dan komisaris melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11).

Perubahan itu diharapkan dapat membawa semangat baru dan memperkuat kinerja perusahaan untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan di industri energi.

Keputusan RUPS tersebut diatur dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero).

Daftar anggota dewan komisaris yang baru diangkat mencakup Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, serta Heru Pambudi dan Bambang Suswantono sebagai Komisaris. Selain itu, terdapat juga Condro Kirono, Alexander Lay, Raden Adjeng Sondaryani, dan Iggi H. Achsien yang menjabat sebagai komisaris independen.

Berikut adalah profil singkat dari jajaran komisaris terbaru Pertamina.

1. Mochamad Iriawan - Komisaris Utama

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, lahir di Jakarta, pada 31 Maret 1962. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984. Mochamad Iriawan merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (2018).

Sebelumnya, ia juga pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Staf Ahli Wakil Presiden RI (2019-2024), Ketua Umum PSSI (2019), Kapolda Metro Jaya (2016), Kadivkum Polri (2015), Kapolda Jawa Barat (2013), Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), dan Kapolres Tegal (2001).

Saat ini, Mochamad Iriawan diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Dengan pengalaman luas dalam kepemimpinan, ia diharapkan mampu memberikan arahan strategis yang kuat bagi Pertamina.

2. Dony Oskaria - Wakil Komisaris Utama

Pria yang bernama Dony Oskaria, S.IP., M.B.A.ini lahir pada tanggal 26 September 1969, di Tanah Datar, Sumatera Barat. Ia menyelesaikan studi Akuntansi di Universitas Andalas (1989), Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran (1996), dan memperoleh gelar MBA dari Asian Institute of Management, Filipina (2009).

Dony Oskaria memiliki berbagai pengalaman kepemimpinan, termasuk sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata (2021), Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2020-2021), CEO Hospitality & Entertainment CT Corp (2018-2020), serta Komisaris di Citilink Indonesia (2019) dan PT Garuda Indonesia (2014-2019).

Saat ini, ia juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN untuk periode 2024-2029. Kemudian ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama, dengan pengalamannya dalam berbagai posisi strategis di industri, memberinya pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang di sektor ini.

3. Heru Pambudi – Komisaris

Pria yang lahir di Bondowoso, Jawa Timur pada 1970 ini, adalah lulusan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia dan S2 di University of Newcastle Upon Tyne, Inggris.

Heru memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan pada 1992 di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kariernya terus berkembang di bidang Kepabeanan dan Cukai, hingga pada 2015 ia diangkat menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, posisi yang diembannya hingga 2021.

Pada Maret 2021, ia kemudian diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI. Saat ini ia ditunjuk sebagai Komisaris untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan di Pertamina.

4. Bambang Suswantono – Komisaris

Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono, lahir pada 25 Juli 1965, merupakan marinir dan juga purnawirawan dari TNI-AL, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian ESDM sejak 31 Juli 2023.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI ke-20 (2020-2023), Komandan Jenderal Akademi TNI (2020), Asisten Potensi Maritim Kasal (2018-2020), di Korps Marinir (2017-2018), dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (2016-2017).

Bambang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan XXXII tahun 1987. Ia juga memiliki gelar Sarjana dan Magister Hukum, serta Magister Terapan di bidang Pertahanan.

5. Condro Kirono – Komisaris

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Condro Kirono, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada tahun 1961.

Condro memiliki rekam jejak jabatan yang beragam, termasuk sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (2021), Dewan Komisaris PT Pertamina (2019), Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri (2019), Kabaharkam Polri (2019), Kapolda Jawa Tengah (2016), Kakorlantas Polri (2014), dan Kapolda Riau (2013).

Ia juga pernah menjabat di sejumlah posisi lain, seperti Dirlantas di Polda Metro Jaya, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan, serta Kapoltabes Yogyakarta. Saat ini, Condro Kirono ditunjuk sebagai komisaris Pertamina, untuk merumuskan strategi yang efektif dalam sektor energi dan pengembangan proyek.

6. Alexander Lay – Komisaris Independen

Pria kelahiran Ende, Flores, 21 September 1973 ini, lulusan Sarjana Hukum di Universitas Atmajaya pada 2003 setelah sebelumnya belajar di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Perminyakan. Kemudian di 2006, ia mendapatkan gelar Master of Laws (LL.M.) dari University of Sydney.

Ia adalah salah satu dari sepuluh pengacara yang membela Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Pilpres 2014. Kemudian pada tahun 2017, Alexander Lay juga pernah diangkat sebagai anggota komisaris di Pertamina.

Selain itu, Ia pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas dalam organisasi Transparency International Indonesia dan advokat hukum persaingan usaha dan Commercial Dispute Resolution.

7. Raden Adjeng Sondaryani – Komisaris Independen

Raden Adjeng Sondaryani atau yang akrab disapa Inge Sondaryani ini lahir pada 16 Februari 1969. Ia ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) 2024.

Ia merupakan lulusan Teknik Perminyakan dari Universitas Trisakti (1987) dan menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Alumni Teknik Perminyakan Trisakti (IAPT) periode 2019-2023.

Sebelumnya, Adjeng berpengalaman di industri migas sebagai Country Manager Downhole (1993-2020) dan Drilling Tools Business Development Manager (2014-2016) di PT NOV (National Oilwell Varco), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur minyak dan gas yang berkantor pusat di Amerika Serikat.

8. Iggi H. Achsien - Komisaris Independen

Iggi H. Achsien lahir di Indramayu, 3 Februari 1977. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan menyelesaikan S2 Global Leadership Executive MBA di SBM ITB dan Aalto University, Finlandia.

Iggi tercatat sebagai staff pengajar Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia juga menjadi peneliti di Laboratorium Studi Manajemen (LSM) FEUI dan pernah melakukan penelitian tentang Islamic Unit Trust di Kuala Lumpur, Malaysia, antara 1998-1999. Ia terjun ke dunia pasar modal sebagai analis riset di salah satu perusahaan sekuritas (manajemen aset) di Jakarta.

Dengan pengalaman di industri keuangan, terutama perbankan syariah, Iggi pernah menjadi Komisaris di beberapa perusahaan dan saat ini menjabat sebagai anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI. Pada awal 2021, ia diangkat sebagai Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk periode 2021-2023.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan langkah penting bagi siapa saja yang ingin berkendara secara legal di Indonesia. SIM tidak hanya menjadi bukti bahwa pemiliknya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengemudikan kendaraan, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan keselamatan di jalan raya.

Setiap SIM memiliki ketentuan yang berbeda, disesuaikan dengan jenis kendaraan yang akan dikemudikan.

Untuk syarat-syarat penerbitan SIM, saat ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 02 Tahun 2023.

Berikut ini adalah syarat-syarat untuk pembuatan SIM berdasarkan golongan, mulai dari SIM A umum hingga SIM C2, sehingga Anda dapat mempersiapkan diri
dengan baik sebelum mengajukan permohonan.

Syarat pembuatan SIM, berdasarkan golongan dari SIM A umum hingga C2

1. SIM A umum

Golongan ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan roda empat dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kilogram.

• Batasan usia minimal 20 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM A perseorangan, yang telah digunakan selama 12 bulan

2. SIM B1

Golongan ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan berat di atas 3.500 kilogram, berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan.

• Batasan usia minimal 20 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM A atau SIM A umum, yang telah digunakan selama 12 bulan.

3. SIM B1 umum

Golongan ini diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan bermotor dengan berat lebih dari 3.500 kilogram, seperti bus umum dan mobil barang umum.

• Batasan usia minimal 22 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM A umum atau BI, yang telah digunakan selama 12 bulan

4. SIM B2

Golongan ini berlaku untuk pengemudi kendaraan bermotor berupa alat berat, kendaraan penarik, serta kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan pribadi yang beratnya lebih dari 1.000 kilogram

• Batasan usia minimal 21 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM B1, yang telah digunakan selama 12 bulan

5. SIM B2 umum

Golongan ini berlaku bagi pengemudi kendaraan bermotor berupa alat berat, kendaraan penarik, serta kendaraan umum yang membawa kereta tempelan atau gandengan dengan berat lebih dari 1.000 kilogram.

• Batasan usia minimal 23 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM BI umum atau B2, yang telah digunakan selama 12 bulan

6. SIM C1

Jenis SIM ini berlaku untuk pengemudi sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc hingga 500 cc.

• Batasan usia minimal 18 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM C, yang telah digunakan selama 12 bulan

7. SIM C2

SIM ini diperuntukkan bagi pengemudi sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 500 cc.

• Batasan usia minimal 19 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM C1, yang telah digunakan selama 12 bulan

Jakarta (ANTARA) - Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen penting bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor di Indonesia. Keberadaan SIM tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah untuk mengemudikan kendaraan, tetapi juga menunjukkan bahwa pemegangnya telah memenuhi syarat untuk mengemudikan jenis kendaraan tertentu.

Di Indonesia, SIM dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan jenis kendaraan yang boleh dikemudikan.

Penggolongan ini penting untuk menjamin keselamatan di jalan raya dan memastikan bahwa pengemudi memiliki keahlian yang sesuai dengan kapasitas kendaraan yang mereka kendarai.

Dalam sistem penggolongan SIM di Indonesia, terdapat beberapa kategori yang mengatur jenis kendaraan yang dapat dioperasikan oleh pengemudi.

Mulai dari SIM A yang diperuntukkan bagi mobil pribadi hingga SIM C yang khusus untuk sepeda motor, masing-masing golongan memiliki ketentuan dan syarat tersendiri.

Selain itu, ada juga SIM khusus bagi penyandang disabilitas yang telah dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta SIM internasional yang ditujukan bagi Warga Negara Asing (WNA).

Memahami penggolongan SIM ini sangat penting, tidak hanya untuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya.

Secara umum, golongan SIM berdasarkan jenis dibedakan menjadi SIM kendaraan bermotor (ranmor) perseorangan dan SIM ranmor umum. Dalam hal ini, terdapat lima jenis SIM yang memiliki fungsi berbeda, yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 2. Peraturan Kepolisian Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023.

Berikut ini adalah isi dan penjelasan mengenai ketentuan golongan SIM dalam Perpol tersebut.

Golongan SIM berdasarkan jenis-jenisnya

1. SIM A

• SIM A perseorangan : Golongan ini, berlaku untuk mengemudikan kendaraan roda empat dengan berat maksimal 3.500 kilogram, seperti mobil penumpang pribadi dan mobil barang pribadi, termasuk kendaraan serupa yang menggunakan tenaga listrik.

• SIM A umum : Golongan ini, untuk mengemudikan kendaraan roda empat dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kilogram, berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum termasuk kendaraan sejenis yang menggunakan daya listrik.

2. SIM B

• SIM B1 perseorangan : Golongan ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan berat di atas 3.500 kilogram, seperti bus pribadi dan mobil barang pribadi, termasuk kendaraan serupa yang menggunakan tenaga listrik.

• SIM B1 umum : Golongan ini diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan bermotor dengan berat lebih dari 3.500 kilogram, seperti bus umum dan mobil barang umum, termasuk kendaraan sejenis yang bertenaga listrik.

• SIM B2 perseorangan : Golongan ini berlaku untuk pengemudi kendaraan bermotor berupa alat berat, kendaraan penarik, serta kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan pribadi yang beratnya lebih dari 1.000 kilogram, termasuk kendaraan sejenis yang bertenaga listrik.

• SIM B2 umum : Golongan ini berlaku bagi pengemudi kendaraan bermotor berupa alat berat, kendaraan penarik, serta kendaraan umum yang membawa kereta tempelan atau gandengan dengan berat lebih dari 1.000 kilogram, termasuk kendaraan sejenis yang bertenaga listrik.

3. SIM C

• SIM C : Jenis SIM ini diperuntukkan bagi pengemudi sepeda motor dengan kapasitas mesin hingga 250 cc, termasuk kendaraan serupa yang bertenaga listrik.

• SIM C1 : Jenis SIM ini berlaku untuk pengemudi sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc hingga 500 cc, termasuk kendaraan sejenis yang menggunakan tenaga listrik.

• SIM C2 : SIM ini diperuntukkan bagi pengemudi sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 500 cc, termasuk kendaraan serupa yang bertenaga listrik.

4. SIM D

• SIM D : Jenis SIM ini berlaku untuk pengemudi kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan golongan SIM C, termasuk kendaraan sejenis yang bertenaga listrik.

• SIM D1 : SIM ini berlaku untuk pengemudi kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan golongan SIM A, termasuk kendaraan sejenis yang bertenaga listrik.

5. SIM Internasional

SIM internasional ditujukan bagi Warga Negara Asing (WNA). Artinya, WNA yang ingin mengemudi di Indonesia diwajibkan memiliki SIM internasional.

Jakarta (ANTARA) - Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap pengendara yang telah dinyatakan memenuhi syarat.

Setiap pengendara, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, diwajibkan memiliki SIM.

Saat ini, proses pembuatan SIM mengalami sejumlah perubahan. Salah satu perubahan terbesar dalam proses pembuatan SIM adalah kewajiban memiliki BPJS Kesehatan sebagai syarat.

Langkah baru ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki BPJS untuk perlindungan kesehatan yang memadai dengan berpartisipasi dalam program JKN.

Ketentuan ini telah diatur berdasarkan pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023. Dinyatakan bahwa salah satu persyaratan administratif untuk penerbitan SIM adalah menyertakan bukti keanggotaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang masih aktif.

Dengan BPJS Kesehatan, pengendara yang terlibat dalam kecelakaan atau membutuhkan layanan medis mendesak bisa mendapatkan penanganan lebih baik tanpa harus khawatir dengan biaya yang besar.

Aturan ini berlaku untuk semua jenis SIM, baik SIM A, SIM B, maupun SIM C. Meski terkesan seperti penambahan syarat, kebijakan ini bertujuan baik, yaitu untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Sebelumnya, uji coba ini telah dilakukan di tujuh wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Bali, yang melibatkan 105 Polres pada periode 1 Juli hingga 30 September 2024.

Kemudian Kebijakan ini di tindak lanjuti mulai berlaku di seluruh unit layanan SIM di Indonesia mulai 1 November 2024. Bagi Anda yang ingin membuat SIM, simak persyaratan terbaru berikut ini, yang mencakup beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan.

Syarat pembuatan SIM terbaru

1. Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik

2. Menyertakan fotokopi dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. Melampirkan fotokopi sertifikat pelatihan dan pendidikan mengemudi dengan memperlihatkan dokumen asli

4. Melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi berkendara oleh sekolah mengemudi terakreditasi

5. Menyertakan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang menangani ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia

6. Menyediakan surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani

7. Melakukan perekaman biometrik berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah atau retina mata

8. Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)

9. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak

Jakarta (ANTARA) - Pada November 2024 ini, harga BBM kembali mengalami penyesuaian sehingga berbagai perusahaan bahan bakar di Indonesia mengambil langkah untuk memperbarui harga jual.

Salah satu perusahaan energi yang mengambil langkah tersebut yaitu Vivo. Berdasarkan akun resmi Instagram @spbuvivo, mereka kembali mengumumkan harga terbaru produk-produk BBM miliknya.

Vivo Energy Indonesia merupakan perusahaan distribusi bahan bakar swasta yang memiliki sejarah panjang dalam industri energi di Tanah Air ini.

Berawal dari kehadirannya dalam menyediakan bahan bakar alternatif untuk masyarakat, kini Vivo Energy menjadi salah satu penyedia BBM yang bersaing dengan perusahaan lainnya seperti Pertamina dan Shell.

Anak perusahaan dari Vitol Group, badan usaha perdagangan energi internasional dari Belanda yang berpusat di Swiss, sudah beroperasi di Indonesia sejak 2017 yang lokasi SPBU pertamanya di Jakarta Timur.

Saat itu, Vivo dikenal dan diminati masyarakat karena menjual BBM dengan harga yang lebih murah dari Pertamina, di mana harga Pertamina sedang naik dan SPBU swasta lain menawarkan harga yang lebih mahal.

Seiring berjalannya waktu, SPBU Vivo melakukan penyesuaian berdasarkan peraturan dan keputusan dari pemerintah.

Kini, SPBU Vivo sudah banyak beroperasi di wilayah Jabodetabek dan Bandung dengan menyediakan 4 jenis BBM yaitu Revvo 90, Revvp 92, Revvo 95, dan yang terbaru Primus Plus Diesel.

Sebagai SPBU swasta, Vivo juga ikut melakukan penyesuaian harga BBM. Memasuki bulan November 2024, terpantau harga BBM Vivo terjadi kenaikkan dibandingkan harga saat Oktober 2024.

Harga BBM Revvo 90 berawal dari Rp11.995 naik menjadi Rp12.090, Revvo 92 dari harga Rp12.190 menjadi Rp12.200, dan Revvo 95 dari harga Rp12.950 menjadi Rp13.200.

Sementara, harga Primus Plus Diesel ditawarkan sebesar Rp13.450 dari harga semula Rp13.150 per liter.

Berdasarkan angka harga tersebut, kenaikan yang dialami mencapai Rp10 hingga Rp250 per liternya. Berikut ini adalah harga BBM Vivo yang berlaku pada November 2024.

Harga BBM Vivo terbaru mulai November 2024

• Revvo 90: Rp12.090/liter
• Revvo 92: Rp12.200/liter
• Revvo 95: Rp13.200/liter
• Primus Diesel Plus: Rp13.450/liter

Tidak hanya Vivo, namun beberapa SPBU swasta lainnya juga kompak melakukan penyesuaian dengan melakukan kenaikkan harga yaitu Shell dan BP-AKR

Jakarta (ANTARA) -

• Pertalite: Rp 10.000/liter
• Pertamax: Rp 12.100/liter
• Pertamax Green 95: Rp 13.150/liter
• Pertamax Turbo: Rp 13.500/liter
• Dexlite: Rp 13.050/liter
• Pertamina Dex: Rp 13.440/liter
• Biosolar non subsidi: Rp6.800/liter

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Pindad Maung Garuda (MV3) dan SsangYong Rexton D-Cab 2024 adalah dua kendaraan yang mencerminkan keunggulan dalam bidang mereka masing-masing, khususnya sebagai kendaraan SUV kelas berat.

Meski berada di segmen yang berbeda, keduanya menawarkan spesifikasi premium serta performa dan fitur yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan.

Berikut adalah perbandingan keduanya berdasarkan beberapa aspek utama:

1. Performa mesin

Pindad Maung Garuda (MV3) dibekali mesin berdaya 199 HP dengan transmisi otomatis 8-percepatan. Kendaraan ini mampu mencapai kecepatan maksimum 100 km/jam, sedikit lebih rendah dari versi taktisnya yang bisa mencapai 120 km/jam.

Daya yang cukup tangguh ini memberikan kemampuan mobil untuk bergerak di medan yang sulit, terutama dalam situasi dinas kepresidenan.

Di sisi lain, SsangYong Rexton D-Cab 2024 menggunakan mesin diesel Euro 6 turbo 2,2 liter yang menghasilkan tenaga 202 PS dengan torsi hingga 441 Nm.

Sama-sama dilengkapi dengan transmisi otomatis 8-percepatan, Rexton juga menawarkan daya tarik yang lebih besar untuk aktivitas seperti menarik karavan atau trailer, dengan kemampuan towing hingga 3,5 ton.

2. Dimensi dan bobot

Maung Garuda (MV3) punya dimensi panjang 5,05 meter, lebar 2,06 meter, dan tinggi 1,87 meter dengan bobot 2,95 ton. Dimensi ini membuatnya cukup besar dan stabil, memberi kenyamanan serta keleluasaan bagi penumpangnya.

Sedangkan SsangYong Rexton memiliki ukuran lebih kecil dari MV3, namun tetap nyaman untuk penumpang. Rexton lebih fokus pada kenyamanan serta kelincahan di medan off-road, meski belum sekuat kendaraan taktis seperti Maung.

3. Material dan fitur keamanan

Pindad Maung Garuda (MV3) menggunakan composite armor yang mampu menahan peluru kaliber 7,62 x 51 mm NATO ball dan kaliber 5,56 x 45 mm M193. Dengan kaca antipeluru level B5/B6 dan ban tipe Run Flat Tyre (RFT) ukuran R21, kendaraan ini dirancang untuk keselamatan maksimum, khususnya dalam situasi yang membutuhkan perlindungan ekstra.

Selain itu, SsangYong Rexton D-Cab 2024 juga dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan seperti hingga sembilan airbag dan alat bantu elektronik, menjadikannya kendaraan aman dan ideal bagi keluarga.

Sistem pemantauan 3D around-view memberikan visibilitas lebih di sekitar kendaraan yang sangat berguna dalam berkendara di medan yang menantang.

4. Fitur Teknologi dan interior

Maung Garuda (MV3) dilengkapi dengan berbagai teknologi untuk kenyamanan, termasuk Head Unit 12 inci, kamera 360°, LED smart TV, cooled storage, dan portable WiFi. Fitur-fitur ini memastikan kenyamanan sekaligus kemudahan aksesibilitas dalam perjalanan dinas.

Tak mau kalah, Rexton menawarkan teknologi seperti Apple CarPlay, Google Android Auto, dan layar navigasi HD 9,2 inci yang memungkinkan konektivitas canggih bagi pengguna. Interiornya dirancang mewah dan modern, menjadikan pengalaman berkendara lebih nyaman, khususnya dalam perjalanan jarak jauh atau medan berat.

5. Harga

Dari segi harga Pindad Maung Garuda (MV3) diperkirakan memiliki harga sekitar Rp1,2 miliar, mencerminkan statusnya sebagai kendaraan dinas kepresidenan buatan dalam negeri. Harga ini tentu sesuai dengan kelengkapan fitur keamanan dan spesifikasi khususnya.

Sedangkan harga yang lebih terjangkau diberikan oleh SsangYong Rexton D-Cab 2024 yang berada di kisaran harga Rp745 juta (sebelum pajak).

Kedua kendaraan ini memiliki keunggulan yang menonjol dalam bidangnya masing-masing. Pindad Maung Garuda dengan perlindungan balistik dan fitur taktis cocok untuk kebutuhan keamanan dan dinas, terutama dalam situasi yang membutuhkan perlindungan ekstra.

Sementara itu, SsangYong Rexton dengan tampilan elegan dan kemampuan off-road yang andal merupakan pilihan yang ideal untuk aktivitas sehari-hari dengan sentuhan premium.

Jakarta (ANTARA) - Blok ekonomi BRICS yang baru saja menyelenggarakan pertemuan puncak ke-16 di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober 2024, kembali menarik perhatian dunia, terutama terkait rencana pembentukan mata uang cadangan baru.

BRICS merupakan kelompok ekonomi negara berkembang yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini bertambah mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Mata uang BRICS merupakan konsep mata uang lokal yang tengah direncanakan negara anggota BRICS untuk perdagangan dan investasi antar negara anggota.

Berdasarkan Deklarasi Kazan, yang dikeluarkan pada akhir pertemuan puncak ke-16, anggota BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif.

"Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka. Kami mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden dan memungkinkan penyelesaian dalam mata uang lokal," tulis deklarasi tersebut.

Mata uang BRICS yang potensial akan memungkinkan negara-negara ini untuk menegaskan kemandirian ekonomi mereka sambil bersaing dengan sistem keuangan internasional yang ada.

Melansir Nasdaq, negara-negara BRICS hingga kini belum memiliki mata uang digital spesifik mereka sendiri, tetapi sistem pembayaran berbasis blockchain BRICS sedang dalam tahap pengerjaan.

Platform ini akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota menggunakan gateway pembayaran untuk penyelesaian dalam mata uang digital bank sentral.

Adapun tujuan rencana dibentuknya mata uang BRICS, mendorong untuk mengurangi dominasi mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan internasional dan memperkuat pengaruh ekonomi mereka.

Hal ini lantaran didorong oleh ketidakstabilan keuangan global baru-baru ini dan kebijakan luar negeri AS yang agresif, dan telah meningkatkan ketegangan di antara blok tersebut.

Sistem saat ini didominasi oleh dolar AS, yang mencakup sekitar 90 persen dari semua perdagangan mata uang. Kebiasaan itu menyebabkan negara-negara yang bergantung pada dolar AS harus mengikuti yurisdiksi Amerika Serikat agar dapat menghindari sanksi dari negara-negara Barat.

Oleh karena itu, pembentukan mata uang BRICS sebagai upaya penurunan permintaan atau yang dikenal sebagai de-dolarisasi untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar AS.

Negara-negara BRICS tidak secara langsung menolak dolar AS, tetapi sedang mempersiapkan alternatif jika akses terhadap dolar AS terus dibatasi. Hal ini disampaikan Presiden Rusia Putin dalam KTT BRICS ke-16.

"Dolar tetap merupakan alat yang paling penting dalam keuangan global, namun menggunakannya sebagai senjata politik akan merusak kepercayaan terhadap mata uang ini," ujar Putin, dikutip dari Financial Express.

Dengan mengeksplorasi mata uang alternatif untuk perdagangan, BRICS berupaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh tindakan politik tersebut.

Menurut Putin, penggunaan dolar sebagai senjata akan mempercepat transisi ke struktur keuangan baru, yang mengisyaratkan bahwa blok BRICS sedang bergerak menuju "sistem ekonomi yang lebih adil."

Melansir Sputnik, jika gagasan mata uang tunggal BRICS terwujud, Bank Pembangunan Baru (NDB) lembaga keuangan negara-negara anggota BRICS, dapat menjadi semacam clearing center yang akan menyederhanakan masalah pembayaran untuk pengiriman barang bersama, menurut Kementerian Keuangan Rusia Anton Siluanov.

Mata uang digital BRICS yang potensial dapat memungkinkan blok BRICS untuk melewati jaringan keuangan Barat, menawarkan cara baru untuk melakukan perdagangan tanpa bergantung pada dolar AS.

Bahkan, beberapa usulan menyarankan untuk mendukung mata uang BRICS dengan emas, yang dapat memberikan stabilitas dan mengurangi risiko yang terkait dengan inflasi mata uang fiat.

Meski demikian, mata uang BRICS masih dikembangkan dan belum ada pengumuman resmi tentang peluncurannya. Hingga saat ini, anggota BRICS masih menggunakan mata uang nasional masing-masing untuk transaksi perdagangan.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024