Ekonom senior Faisal Basri bakal dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/9) sore.

Adik Faisal Basri, Ramdan Malik mengatakan rencananya jenazah sang kakak akan dikubur bersama makam ayahnya yang lebih dahulu meninggal pada tahun 1981 silam.

"Rencana sehabis ashar di TPU Menteng Pulo ditimpa di makam ayah yang sudah meninggal Tahun 1981," ujarnya kepada wartawan di rumah duka.

Ramdan mengatakan pemakaman akan dilakukan setelah anak sulung Faisal Basri yang berada Bangkok tiba ke Indonesia pada Siang hari ini.

"Karena masing menunggu sulungnya dari bangkok gitu ya. mungkin sekitar jam 12 baru datang, anak sulungnya," tuturnya.

Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis dinihari tadi.

Direktur Indef Tauhid Ahmad mengungkap penyebab meninggalnya ekonomi senior UI Faisal Basri.

Ia mengatakan sebelum meninggal kondisi kesehatan Faisal Basri sempat menurun dan telah dirawat di rumah sakit sejak Senin (2/9) kemarin. Ia menyebut Faisal juga sempat dirawat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan karena sakit jantung.

"Kondisinya drop sejak tiga hari yang lalu langsung di rawat di rumah sakit Mayapada. Sakit Jantung, infonya sudah mau pasang ring tapi belum sempat tindakan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com di rumah duka, Kamis (5/9).

Nilai tukar rupiah dibuka berada di posisi Rp15.413 dolar AS di perdagangan pasar spot pada Kamis (5/9) pagi ini. Mata uang Garuda menguat 66,5 poin atau 0,43 persen dari posisi sebelumnya.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona hijau. Won Korea Selatan menguat 0,14 persen, baht Thailand 0,45 persen, dolar Singapura 0,08 persen, dan ringgit Malaysia 0,43 persen.

Lalu, dolar Hong Kong menguat 0,03 persen, peso Filipina 0,27 persen, yen Jepang 0,05 persen, dan yuan China 0,18 persen. Di sisi lain, rupee India melemah 0,01 persen.

Sementara itu, mayoritas mata uang negara maju melemah. Euro Eropa melemah 0,03 persen, dolar Kanada minus 0,02 persen, dan franc Swiss minus 0,05 persen.

Sedangkan, dolar Australia menguat 0,01 persen dan poundsterling Inggris 0,02 persen.

Pengamat pasar keuangan Ariston Tjendra memproyeksi rupiah dapat melanjutkan penguatan terhadap dolar AS hari ini. Menurutnya, hal itu seiring dengan data lowongan pekerjaan AS Juli yang menunjukkan angka lowongan yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, 7,6 juta vs 7,9 juta.

"Data tenaga kerja yang lebih rendah ini memperbesar peluang pemangkasan suku bunga acuan AS yang lebih besar," ucap Ariston kepada CNNIndonesia.com.

Berdasarkan sentimen di atas, Ariston pun memproyeksikan rupiah melemah ke level Rp15.500 dengan potensi support di kisaran Rp15.400.

Harga minyak naik pada perdagangan Kamis (5/9).

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent untuk kontrak November naik 9 sen atau 0,12 persen menjadi US$72,79 pada 00.02 GMT setelah turun 1,42 persen di sesi sebelumnya.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk bulan Oktober naik 12 sen atau 0,17 persen menjadi US$69,32 setelah turun 1,62 persen pada  Rabu (4/9).

Analis menyebut kenaikan harga terjadi karena minyak berusaha untuk mempertahankan posisinya di awal perdagangan Kamis setelah aksi jual semalam.

Pelaku pasar melakukan aksi jual pada Rabu malam karena khawatir dengan lemahnya permintaan minyak belakangan ini. Namun beruntung di tengah kabar itu,  OPEC+ membuka wacana penundaan peningkatan produksi minyak yang dijadwalkan dimulai pada Oktober.

Wacana muncul setelah pekan lalu, mereka berniat melanjutkan kenaikan produksi sebesar 180 ribu barel per hari pada Oktober.

"Laporan (OPEC+) membawa sedikit kelegaan bagi pasar pada awal perdagangan," kata analis ANZ dalam sebuah catatan.

Namun tekanan yang berasal dari kekhawatiran pasar atas lemahnya permintaan menyusul berita bahwa aktivitas pabrik Tiongkok mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut pada Agustus belum berakhir.

Maklum, data yang dipublikasikan pada akhir pekan oleh pemerintah Tiongkok mengungkapkan aktivitas manufaktur di negara tersebut merosot ke level terendah dalam enam bulan pada bulan lalu karena harga pabrik anjlok dan pemilik kesulitan mendapatkan pesanan.

Kabar duka datang pada Kamis (5/9) pagi usai ekonomi bersuara lantang dan kritis Faisal Basri meninggal dunia.

Faisal Basri merupakan sosok ekonom yang lantan mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena menganggapnya terlalu boros sehingga utang membludak.

Pria kelahiran Bandung, 6 November 1959 itu tak segan mengkritik program unggulan Jokowi, hilirisasi.

Faisal dengan berani membujuk Sri Mulyani hingga Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet saat Pilpres 2024.

Hal ini dikarenakan pemerintahan terkesan berpihak pada pasangan calon presiden Prabowo-Gibran.

Ia pernah dipercaya menjadi ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi di era pemerintahan Jokowi.

Tim berjuluk Tim Anti Mafia Migas ini berhasil menemukan keberadaan 'mafia' di dalam bisnis minyak Indonesia.

Direktur Indef Tauhid Ahmad mengungkap penyebab meninggalnya ekonomi senior UI Faisal Basri.

Ia mengatakan sebelum meninggal kondisi kesehatan Faisal Basri sempat menurun dan telah dirawat di rumah sakit sejak Senin (2/9) kemarin.

Ia menyebut Faisal juga sempat dirawat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan karena sakit jantung.

"Kondisinya drop sejak tiga hari yang lalu langsung di rawat di rumah sakit Mayapada. Sakit Jantung, infonya sudah mau pasang ring tapi belum sempat tindakan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com di rumah duka, Kamis (5/9).

Tauhid menjelaskan saat ini jenazah juga telah tiba dan akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka sebelum dimakamkan pada siang nanti.

"Sudah tiba dari rumah duka tadi pagi. Sekarang sudah di dalam, akan disemayamkan dahulu sebelum di makamkan," tuturnya.

Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9). Rekan sesama ekonom Indef Eko Listyanto mengatakan Faisal meninggal pada pukul 03.50 dinihari.

Ekonom Senior Indef Faisal Basri meninggal dunia di usia 65 tahun pada Kamis (5/9) dini hari. Ia meninggal di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta.

Kabar itu dibenarkan oleh rekan sesama ekonom Indef Eko Listyanto saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com

"Benar, Beliau meninggal," katanya.

Kendati, Eko belum mengetahui penyebab pasti meninggalnya Faisal Basri.

"Ketika dikonfirmasi ke anak, katanya Beliau sakit sejak Senin lalu," katanya.

Faisal basri merupakan seorang ekonomi kritis yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah. Ia acapkali mengkritik program hilirisasi ala Presiden Jokowi hingga utang pemerintah yang menumpuk.

Kendati, ia tak asal mengkritik. Faisal juga memiliki sepak terjang hebat dalam membangun negeri.

Di era pemerintahan Jokowi, ia juga pernah dipercaya menjadi ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Tim berjuluk Tim Anti Mafia Migas bekerja 6 bulan penuh menyelidiki praktik-praktik impor BBM di tubuh anak usaha Pertamina, Petral.

Mengutip CNBCIndonesia, tim ini berhasil menemukan keberadaan 'mafia' di dalam bisnis minyak Indonesia. Keberadaan mafia misal mereka temukan dalam proses penawaran impor minyak yang dilakukan ke Petral dan PEs secara tidak lazim, berbelit-belit, dan harus melewati pihak ketiga yang bertindak sebagai agent atau arranger.

Tim itu juga menemukan indikasi kebocoran informasi soal spesifikasi produk dan owner estimate sebelum tender berlangsung.

Tim menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan "tersembunyi" yang terlibat dalam proses tender oleh Petral.

Berdasar temuan tersebut, Tim pun mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait Petral.

Pertama, tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh PES melainkan dilakukan oleh ISC (integrated supply chain) Pertamina.

Kedua, mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer

Ketiga, melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang. Hasil audit forensik bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.

Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti Menteri ESDM saat itu Sudirman Said dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) saat itu Dwi Soetjipto dengan membekukan bisnis Petral pada tengah Mei 2015.

Selain itu, mereka juga memerintahkan untuk dilakukannya audit forensik terhadap Petral. Lembaga audit Kordha Mentha kemudian ditunjuk untuk mengaudit forensik praktik jual beli minyak di Petral untuk periode 2012 sampai 2014.

Hasilnya; ada jaringan mafia minyak dan gas (migas) telah menguasai kontrak suplai minyak senilai US$18 miliar atau sekitar Rp250 triliun selama tiga tahun. Untuk audit anak usahanya itu, Pertamina merogoh kocek hingga US$1 juta.

Pada April 2023, Faisal Basri juga ditunjuk sebagai tim ahli Satuan Tugas (Satgas) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia ditunjuk langsung oleh Menko Polhukam saat itu, Mahfud MD.

Satgas TPPU awalnya dibentuk untuk menindaklanjuti dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Masa tugas Satgas TPPU telah berakhir pada 31 Desember 2023, dan dalam kurun waktu 8 bulan, satgas telah melakukan supervisi dan evaluasi penanganan 300 surat Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, informasi dugaan TPPU dengan nilai agregat lebih dari Rp349 triliun.

Mahfud menjelaskan salah satu hasil signifikan dalam kerja satgas adalah penanganan kasus impor emas dengan transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp189 triliun. Menurutnya, sebelum ada Satgas TPPU, kasus itu tidak berjalan.

Namun setelah Satgas melakukan supervisi, kasus mulai diproses. Penyelidikan ini mengungkap dugaan tindak pidana kepabeanan oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dilansir dari berbagai sumber, Fasial sempat menjadi pakar ekonomi di berbagai instansi. Ia pernah menjadi Pakar Ekonomi pada P3I DPR RI (1994-1995).

Ia juga pernah menduduki posisi Tenaga Ahli pada proyek di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Ditjen Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi (1995-1999), serta Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI tahun 2000.

Faisal pernah pula menjadi Anggota Tim "Perkembangan Perekonomian Dunia" pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang Ekuin periode 1985-1987.

Pria kelahiran Bandung, 6 November 1959 itu juga terlibat dalam pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yakni suatu langkah awal dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Sepak terjang kritis dan lantang menyuarakan penyelewengan, penyuapan, dan korupsi membuat Faisal dianugerahi penghargaan "Pejuang Anti Korupsi 2003". Penghargaan ini diberikan oleh Masyarakat Profesional Madani (MPM).

Di dunia akademik, Faisal juga menyandang gelar "Dosen Teladan III Universitas Indonesia" pada 1996. Ia juga meraih penghargaan "FEUI Award 2005" untuk prestasi, komitmen dan dedikasinya dalam bidang sosial kemasyarakatan, di kampus UI Depok.

Pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi pertalite mulai 1 Oktober 2024. Ini mundur dari rencana awal 1 September.

Rencana pembatasan sudah dikonfirmasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia menjelaskan dasar regulasi pembatasan pertalite dan BBM subsidi akan berupa peraturan menteri (permen) ESDM.

Ia mengindikasikan permen yang mengatur pembatasan BBM subsidi akan berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Aturan pembatasan BBM subsidi semula direncanakan tertuang di dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Namun, pemerintah kemungkinan tidak melanjutkan proses revisi beleid tersebut.

"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sedang saya bahas," ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (27/8).

Menurutnya, BBM subsidi harus tepat sasaran. Bahlil pun mengingatkan agar kendaraan roda empat, khususnya mobil mewah tak ikut minum pertalite. Ia menegaskan Pertalite hanya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

"Kalau (mampu kayak) kita masih menerima BBM subsidi, apa kata dunia bos?" ucap Bahlil.

Kendati, Bahlil belum bisa membocorkan kriteria kendaraan seperti apa yang bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM. Ia mengatakan saat ini pembahasan masih terus berlanjut.

Dalam draf revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014, salah satu kriteria pembatasan yang diusulkan yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil. Rinciannya, untuk mobil di bawah 1.400 cubicle centimeter (cc) dan untuk motor di bawah 250 cc.

Artinya, mobil dan motor yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak diperbolehkan menenggak BBM subsidi.

Pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembatasan memang perlu dilakukan.

Ia mengungkap dua alasan di pentingnya pembatasan itu. Pertama, persoalan polusi udara, terutama di kota besar seperti Jakarta. Kedua, demi efisiensi APBN.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menjelaskan pembatasan pembelian BBM subsidi sebenarnya adalah pengurangan volume pertalite di pasaran. Tujuannya, untuk mengurangi anggaran subsidi untuk Pertalite secara nasional.

Jadi, pembatasan pembelian pertalite adalah sisi lain dari pengurangan anggaran subsidi untuk BBM, tanpa menaikkan harganya di pasaran.

Meski demikian, dengan kacamata itu, Ronny mengatakan tentu imbasnya tak akan jauh berbeda dengan menaikkan harga pertalite. Pasalnya, dengan pembatasan tersebut, konsumen yang selama ini mengonsumsi pertalite mau tak mau harus bermigrasi ke BBM non subsidi yang harganya lebih mahal.

"Maka otomatis kelas menengah yang dikatakan oleh pemerintah tak layak menerima subsidi akan mengalami tambahan tekanan daya beli. Untuk menyikapi itu, kelompok yang akan kehilangan fasilitas BBM subsidi ini bisa saja berhenti menggunakan kendaraan dan beralih ke moda transportasi lain, sehingga pendapatannya tidak tertekan," jelas Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/9).

"Tapi bisa juga tetap menggunakan kendaraan, dengan keharusan untuk bermigrasi ke BBM non subsidi, lalu mengalami tekanan pada pendapatannya," imbuhnya.

Menurut dia, pilihan itu berisiko. Dengan pendapatan yang tidak naik, maka konsumsi atas kebutuhan lain berpotensi dihentikan atau disubstitusikan dengan barang atau jasa yang lebih murah harganya. Hal itu bisa berdampak ke ekonomi dalam negeri.

Pasalnya, tekanan itu bisa memicu penurunan konsumsi rumah tangga dari kelas menengah yang kehilangan subsidi BBM.

Sementara bagi kelompok usaha yang kehilangan fasilitas BBM subsidi, Ronny mengatakan mereka tentu akan menaikkan harga produk dan jasa yang mereka produksi.

Contohnya, jika usaha yang dijalankan adalah jasa transportasi, maka biaya transportasi akan naik. Sementara jika usahanya adalah UMKM makanan, maka harga makanan yang mereka produksi akan naik atau volume dan ukurannya akan dikurangi.

Artinya, pembatasan penjualan Pertalite memang memiliki potensi menaikkan harga-harga barang dan jasa tertentu di satu sisi dan menekan daya beli masyarakat di sisi lain. 

Oleh sebab itu, Ronny menyampaikan jalan terbaik agar pembatasan pembelian BBM subsidi tidak memberatkan masyarakat adalah penerimanya harus benar-benar pihak yang tepat. Begitu juga tambahnya, dengan kelompok yang dibatasi.

"Dengan kata lain, mekanismenya harus benar-benar jelas di satu sisi dan berbasiskan data yang juga jelas di sisi lain, sehingga benar-benar tepat sasaran," tegasnya.

Agar kebijakan itu bisa tepat, ia menyarankan sejumlah opsi, di antaranya dengan sistem kartu, aplikasi seperti My Pertamina, pengawasan jenis kendaraan dan jenis konsumen, dan sejenisnya. Hal ini guna memastikan ketepatan dan akurasi data agar subsidi tidak salah sasaran.

Ia menilai kebijakan ini bisa dimulai kapan saja jika mekanismenya sudah jelas, sistemnya sudah ada, dan datanya sudah akurat. Kebijakan juga harus didahului dengan sosialisasi dan edukasi publik yang masif.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan pegawainya belum ada yang dicomot alias dipindahkan ke Badan Gizi Nasional untuk mengurus makan bergizi gratis.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyinggung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang mengatur tentang pemindahan wewenang salah satu kedeputiannya yakni Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi nantinya diambil alih Badan Gizi Nasional.

Namun, Arief menegaskan pegawai Deputi II Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas belum ada yang pindah ke Badan Gizi Nasional, ttermasuk sang Deputi II Nyoto Suwignyo.

"Belum, belum (pemindahan karyawan ke Badan Gizi Nasional). Belum (belum ada penawaran), ini masih ada orangnya (Deputi II Nyoto)," ucapnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).

"Tergantung Badan Gizi (kapan akan ada penawaran). Yang jelas 20 Oktober (2024) itu pada saat Pak Prabowo (Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto) nanti bertugas, itu kan Pak Jokowi (Presiden Jokowi) penginnya semua langsung berjalan," sambung Arief.

Ia menekankan mekanisme pemindahan karyawan tersebut dimungkinkan. Arief menyebut para aparatur sipil negara (ASN) di Deputi II Bapanas akan dipersilakan memilih, apakah ingin bertahan atau berkenan dipindah ke Badan Gizi.

Menurutnya, kasus tersebut mirip seperti pembentukan Badan Pangan Nasional dulu. Arief menyebut kala itu Bapanas masih bernama Badan Ketahanan Pangan (BKP) di bawah Kementerian Pertanian.

"Karyawan atau ASN itu diberikan kesempatan untuk memilih, apakah tetap di Kementerian Pertanian atau ke Badan Pangan yang dulunya BKP. Ini sama (pemindahan karyawan Deputi II ke Badan Gizi), nanti kita tawarkan kepada teman-teman (ASN)," jelas Arief.

"Intinya, apapun untuk melancarkan program makan bergizi gratis, seperti Badan Pangan kan sharing mengenai apa yang sudah dikerjakan. Kudapan kan di Badan Pangan juga ada di Deputi II. Petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), segala memang bersama Badan Pangan, tetapi berikutnya semua itu adalah wewenang Badan Gizi Nasional," tutupnya.

Pada pasal 55 Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional memang memperbolehkan peralihan pegawai negeri sipil (PNS) dari Bapanas. Asalkan, mereka adalah pegawai yang selama ini melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerawanan gizi.

Kabar duka datang Kamis (5/9) pagi ini. Ekonomi bersuara lantang dan kritis Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9).

Ekonomi Indef Eko Listyanto saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com mengatakan Faisal meninggal sekitar pukul 03.50 dinihari.

"Benar, Beliau meninggal," katanya

Ia belum mengetahui penyebab pasti meninggalnya Faisal Basri.

"Ketika dikonfirmasi ke anak, katanya Beliau sakit sejak Senin lalu," katanya.

Faisal Basri merupakan sosok ekonom yang lantang mengkritik pemerintah. Ia acap kali mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menganggapnya terlalu boros sehingga utang membludak.

Pria kelahiran Bandung, 6 November 1959 itu juga tak segan-segan mengkritik program unggulan Jokowi, hilirisasi. Menurut Faisal, hilirisasi ala Jokowi masih ugal-ugalan.

Saat Pilpres 2024 berlangsung, Faisal dengan berani membujuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta menteri lainnya untuk mundur dari kabinet Jokowi.

Hal ini dikarenakan pemerintahan terkesan berpihak pada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Sebelum selantang saat ini, Faisal mulai menggeluti dunia ekonomi sejak di bangku kuliah.

Keponakan dari mendiang Wakil Presiden RI Adam Malik itu menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1985) dan meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika (1988).

Faisal juga bagian dari pendiri Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) (1995-2000) bersama sejumlah ekonom senior lainnya.

Di bidang pemerintahan, Faisal pernah mengemban amanah sebagai anggota Tim 'Perkembangan Perekonomian Dunia' pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN (1985-1987) dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI (2000).

Di era pemerintahan Jokowi, ia juga pernah dipercaya menjadi ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Tim berjuluk Tim Anti Mafia Migas bekerja 6 bulan penuh menyelidiki praktik-praktik impor BBM di tubuh anak usaha Pertamina, Petral.

Mengutip CNBCIndonesia, tim ini berhasil menemukan keberadaan 'mafia' di dalam bisnis minyak Indonesia. Keberadaan mafia misal mereka temukan dalam proses penawaran impor minyak yang dilakukan ke Petral dan PEs secara tidak lazim, berbelit-belit, dan harus melewati pihak ketiga yang bertindak sebagai agent atau arranger.

Tim itu juga menemukan indikasi kebocoran informasi soal spesifikasi produk dan owner estimate sebelum tender berlangsung.

Tim menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan "tersembunyi" yang terlibat dalam proses tender oleh Petral.

Berdasar temuan tersebut, Tim pun mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait Petral.

Pertama, tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh PES melainkan dilakukan oleh ISC (integrated supply chain) Pertamina.

Kedua, mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer

Ketiga, melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang. Hasil audit forensik bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.

Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti Menteri ESDM saat itu Sudirman Said dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) saat itu Dwi Soetjipto dengan membekukan bisnis Petral pada tengah Mei 2015.

Selain itu, mereka juga memerintahkan untuk dilakukannya audit forensik terhadap Petral. Lembaga audit Kordha Mentha kemudian ditunjuk untuk mengaudit forensik praktik jual beli minyak di Petral untuk periode 2012 sampai 2014.

Hasilnya; ada jaringan mafia minyak dan gas (migas) telah menguasai kontrak suplai minyak senilai US$18 miliar atau sekitar Rp250 triliun selama tiga tahun. Untuk audit anak usahanya itu, Pertamina merogoh kocek hingga US$1 juta.

Selain itu, Faisal juga pernah terjun ke dunia politik dengan mencoba mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2007 dan dan 2012 lalu. Namun, peruntungan ternyata belum berpihak kepadanya.

Selain itu, Faisal juga aktif menjadi narasumber yang membahas isu ekonomi yang memang sudah menjadi makanan sehari-harinya, seperti APBN, utang pemerintah, hingga pembangunan yang sedang berlangsung.

Faisal juga memiliki website pribadi yang memuat tulisan-tulisan dari pemikirannya tentang isu ekonomi yang tengah bergulir, seperti hilirisasi, ekonomi politik, hingga korupsi yang merugikan negara.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Kamis (5/9) ini.

Head of Customer Literation & Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan secara teknikal indikator moving average convergence/divergence (MACD) terlihat positif.

Ia juga menyebut data tenaga kerja AS yang tertekan turut menjadi sentimen positif untuk IHSG.

"Kami melihat sentimen data tenaga kerja AS yang masih tertekan akan menjadi angin segar untuk terjadinya perpindahan investasi ke dalam negeri. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi sentimen positif untuk pasar," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Oktavianus pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support 7.595 dan resistance 7.740.

Setali tiga uang, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG menguat hari ini. Menurutnya, pola pergerakan indeks saham saat ini masih terlihat berada dalam rentang konsolidasi wajar pasca beberapa kali memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa.

Adapun potensi upside masih terbuka lebar bagi time frame investasi jangka panjang. Sedangkan, peluang koreksi minor masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian.

"Mengingat dalam jangka panjang IHSG berada dalam jalur uptrend, hari ini IHSG berpotensi menguat," imbuh William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 7.606 dan resistance 7.767 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, seperti TLKM, ⁠ASII, ⁠BBRI, ⁠BBNI, ⁠BBCA, ⁠PWON, ⁠ASRI, ⁠TBIG, dan ⁠BINA.

IHSG ditutup menguat 56,37 poin atau 0,74 persen ke level 7.672 pada perdagangan Rabu (4/9) lalu.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp11,34 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 36,72 miliar saham.

Ekonom senior UI dan Indef Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9).

Kabar itu dibenarkan oleh rekan sesama ekonom Indef Eko Listyanto saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com

"Benar, Beliau meninggal," katanya.

Ia menjelaskan Faisal Basri meninggal pada Kamis pukul 03.50 dinihari.

Ia belum mengetahui penyebab pasti meninggalnya Faisal Basri.

"Ketika dikonfirmasi ke anak, katanya Beliau sakit sejak Senin lalu," katanya. 

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko meyakini insentif dari pemerintah ke mobil listrik akan berlanjut pada 2025 saat era kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Masih-masih berlaku, sementara masih berlanjut, (di pemerintahan baru) saya pikir tak akan berubah ya," kata dia di sela konferensi pers Periklindo, Rabu (4/9) di Jakarta Pusat.

Pemerintah sudah memberikan berbagai insentif kepada masyarakat untuk pembelian mobil listrik. Misalnya dari level daerah ada bebas aturan ganjil genap serta diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara insentif dari pemerintah pusat salah satunya relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen yang sudah bergulir sejak 2023.

Insentif itu awalnya hanya berlaku pada 2023, namun diperpanjang sampai tahun ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Dalam aturan itu mengatur bentuk insentif yang sama dan syarat utamanya pun tak berubah, yaitu memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling minim 40 persen.

Periode insentif menurut aturan itu berlaku mulai 1 Januari 2024 dan akan habis pada 31 Januari 2024. Bila Kementerian Keuangan tak mengeluarkan aturan baru untuk memperpanjang maka insentif itu akan berakhir tahun ini.