JAKARTA, KOMPAS.com -Aion Indonesia mengumumkan rencana ambisius untuk mulai merakit kendaraan listrik (EV) secara lokal mulai 2025, termasuk model Hyptec HT.

Proses perakitan akan dilakukan dengan skema completely knocked down atau CKD, di mana komponen utama kendaraan dirakit di dalam negeri melalui fasilitas Indomobil Group, di Cikampek, Jawa Barat.

Seiring dengan langkah itu, perseroan juga akan mengejar TKDN minimal 40 persen. Upaya tersebut penting karena akan memungkinkannya mendapatkan insentif berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen.

KOMPAS.com/Greg Hyptec HT

Demikian diungkapkan CEO Aion Indonesia Andry Ciu dalam seremoni peresmian harga jual Hyptec HT di Indonesia, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

"Kami pasti akan mengikuti regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Kami akan ke sana," kata dia.

Menurutnya, pencapaian TKDN yang sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kendaraan listrik yang diproduksi di Indonesia bisa mendapatkan insentif dan mendukung pengembangan industri otomotif lokal.

Dengan rencana ini, Aion Indonesia tidak hanya berupaya memperkuat posisinya di pasar lokal, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik dalam negeri.

"Kami harus menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku untuk terus berkembang dan bersaing," ucap Andry.

Meski demikian, Andry masih enggan untuk mengungkap lebih jauh soal rencana aktivitas produksi lokalnya nanti. Termasuk berapa kapasitas pabrik serta target tahunannya.

dok.Aion Hyptect HT

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan beberapa kebijakan insentif untuk kendaraan listrik pada tahun 2025.

Salah satu insentif yang akan dilanjutkan adalah pemotongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai.

Adapun kebijakan soal insentif ini, pada tahun fiskal 2024 termaktub dalam PMK Nomor 38 Tahun 2023 dan diperpanjang oleh PMK Nomor 8 Tahun 2024. Di mana potongan PPN 5 persen hanya diberikan bagi mobil listrik berbasis baterai rakitan lokal dengan TKDN di atas 40 persen.

Insentif mobil listrik, yang menurut aturan bakal berakhir pada tahun ini, diusulkan diperpanjang untuk 2025. Hal ini jadi salah satu strategi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menghadapi penurunan kelas menengah di dalam negeri.

Kemenko Perekonomian usai rapat terbatas bersama tujuh kementerian pada Minggu (3/11) menjelaskan ada sejumlah regulasi prioritas yang perlu diselesaikan pemerintah untuk perekonomian.

Khusus untuk otomotif Kemenko Perekonomian mengusulkan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) sebagai insentif prioritas untuk 2025.

Insentif PPN DTP sudah digulirkan pemerintah sejak 2023 dan masih berjalan pada tahun ini dengan skema diperpanjang setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang PPN DTP, insentif ini diberikan untuk mobil listrik sebesar 10 persen jadi besar PPN yang tadinya 10 persen menjadi hanya 1 persen. Pemberian PPN DTP pada tahun ini hanya berlaku sampai Desember 2024.

Selain itu Kemenko Perekonomian juga mengusulkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) diterapkan pemerintah pada 2025.

PPnBM DTP ini pernah diberikan saat masa pandemi Covid-19. Ketika itu konsumen membeli mobil dengan diskon PPnBM bertahap, mulai dari 100 persen hingga 33,3 persen, untuk mobil produksi lokal dengan syarat TKDN, batas maksimal kapasitas mesin dan harga jual.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan usul memberikan insentif PPN DTP dan PPnBM DTP karena daya beli masyarakat relatif rendah.

"Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan," ujar Airlangga, Minggu (3/11), diberitakan Antara.

Menurut dia salah satu komponen yang dibutuhkan kelas menengah adalah kendaraan buat menunjang mobilitas sehinggan insentif dikatakan sangat diperlukan.

"Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang," kata Airlangga.

Penyusunan regulasi terkait insentif ini sedang dibicarakan dengan Kemenkeu untuk bisa diterapkan tahun depan.

"Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas," papar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong mobil listrik agar semakin banyak penggunanya. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif atau keringanan pada besaran pajaknya.

Saat ini, mobil listrik masih dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kedua jenis pajak ini sudah ditetapkan nol persen untuk mobil listrik.

Mobil listrik yang sudah diproduksi secara lokal maupun yang masih diimpor, mendapatkan insentif yang sama untuk kedua jenis pajak tersebut.

Kompas.com/Adityo Test drive Hyundai Kona Electric

Kebijakan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 bahwa Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik KBL Berbasis Baterai (KBLBB) untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB.

Pada ayat kedua juga dituliskan bahwa pengenaan BBNKB KBLBB untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB.

BYD Indonesia Test drive BYD M6

Dengan demikian, untuk tahun pertama, pemilik mobil listrik hanya diwajibkan untuk membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

SWDKLLJ besarannya Rp 143.000, penerbitan STNK dikenakan Rp 200.000, dan penerbitan TNKB sebesar Rp 100.000. Jadi, untuk tahun pertama hanya perlu membayar Rp 443.000.

edij@nw@ri Test drive Hyundai Ioniq 5 Bluelink

Kemudian, untuk tahun kedua hingga tahun keempat, besaran pajak tahunan dikurangi dengan penerbitan TNKB. Sehingga, jumlahnya berkurang Rp 100.000 dan menjadi Rp 343.000.

Untuk tahun kelima, mobil listrik akan mendapatkan pelat nomor yang baru. Sehingga, dikenakan lagi penerbitan TNKB, ditambah dengan pengesahan STNK sebesar Rp 50.000. Jadi, total yang perlu dibayarkan pada tahun kelima adalah Rp 493.000.

Sehingga, untuk lima tahun kepemilikan mobil listrik, konsumen hanya perlu menyiapkan dana sebesar Rp 1.965.000. Jumlah tersebut tentunya sangat jauh lebih murah dibandingkan mobil konvensional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menyatakan dukungan atas keputusan pemerintah yang tidak memberikan insentif bagi kendaraan hybrid pada tahun ini. Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, menegaskan bahwa asosiasi tidak mendukung subsidi untuk kendaraan hybrid.

“Kami tidak mendukung hybrid mendapatkan subsidi ya,” ujar Moeldoko di Jakarta, Rabu (6/9).

Periklindo berpendapat bahwa dukungan penuh harus diarahkan pada kendaraan listrik murni (EV) yang menggunakan energi bersih, sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurut Sekretaris Jenderal Periklindo, Tenggono Chuandra Phoa, pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia dalam dua tahun terakhir menunjukkan kinerja positif, dengan jumlah pabrikan EV roda empat yang mencapai sepuluh dalam waktu singkat.

“Jika dibandingkan dengan industri kendaraan berbahan bakar internal (ICE), yang berkembang dalam beberapa dekade dengan hanya 12-13 pabrikan, kami sudah memiliki lebih banyak pabrikan EV dalam waktu dua tahun saja. Ini menunjukkan antusiasme terhadap EV sudah mulai baik di Indonesia,” ujar Tenggono.

Keputusan pemerintah untuk tidak memberikan insentif kepada kendaraan hybrid juga didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang pada awal Agustus menyatakan bahwa tidak ada kebijakan baru terkait insentif otomotif pada tahun ini.

Kendaraan hybrid masih dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen, berbeda dengan Battery Electric Vehicle (BEV) yang mendapat beragam fasilitas, seperti PPnBM 0 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP).

Fasilitas PPN DTP diberikan kepada kendaraan listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, sehingga PPN yang dikenakan hanya 1 persen. Kebijakan ini berlaku untuk masa pajak dari Januari hingga Desember 2024.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap, insentif mobil listrik yang berjalan di era Joko Widodo (Jokowi) akan berlanjut ke era pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab, potongan pajak itu memberikan dampak baik untuk industri terkait.

Pernyataan tersebut disampaikan Moeldoko saat hadir di sesi konferensi pers Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) yang digelar di suatu hotel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

"Masih, masih berlaku (di pemerintahan Prabowo-Gibran), sementara masih berlanjut. Saya pikir (aturannya) tak akan berubah ya," ujar Moeldoko saat ditanya soal nasib insentif mobil listrik di bawah pemerintahan baru, Rabu sore (4/9).

Mobil listrik Hyundai Ioniq 5. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detik.com

Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Periklindo mengatakan, permintaan mobil listrik akan mengalami peningkatan tahun depan. Itulah mengapa, insentif tetap harus ada untuk mempercepat peningkatan tersebut.

"Mudah-mudahan lanjut terus, karena saya pikir tahun depan lebih banyak ya permintaannya," ungkapnya.

Sebagai catatan, insentif mobil listrik telah berlaku sejak tahun lalu. Kendaraan dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN minimal 40 persen mendapat potongan pajak sebesar 10 persen.

Insentif mobil listrik di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kemudian memperpanjang insentif tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan aturan tersebut, periode insentif mobil listrik berlaku mulai 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Namun, seandainya benar dilanjutkan pemerintah baru, maka stimulus itu kemungkinan masih akan berlaku hingga tahun depan.

Prabowo Bakal Lanjutkan Proyek IKN? Ini Kata Moeldoko

Prabowo Bakal Lanjutkan Proyek IKN? Ini Kata Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), memastikan bahwa insentif kendaraan listrik berbasis baterai selesai akhir 2024.

Regulasi sesuai keputusan bersama antar Kementerian, yang lantas dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin), serta Peraturan Menteri ESDM sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

"Insentif (mobil dan motor listrik) yang ada memang akan selesai di 2024," kata Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

KOMPAS.com/daafa Keseruan pengunjung Jakarta Fair 2023 yang mencoba melakukan cek penerima subsidi motor listrik Rp 7 juta dari pemerintah

Namun, ia mengungkapkan kini pemerintah mulai membahas keberlanjutan insentif kendaraan listrik untuk tahun depan atau tahun fiskal 2025. Tetapi pembahasannya masih dalam level teknis karena masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi.

"Kita mulai bahas, tapi level teknis. Ini tentunya (akan menjadi) keputusan pemerintah baru," ujarnya.

Belum ada informasi lebih lanjut soal kebijakan pemberian insentif kendaraan listrik tahun depan. Pihak Kementerian Perindustrian pun masih enggan bicara saat dikonfirmasi dalam kesempatan terpisah.

Hanya saja, apabila mengacu pada data penjualan Gaikindo, pemberian insentif ini berhasil meningkatkan penjualan mobil listrik berbasis baterai hingga 159 persen year-on-year (yoy).

Tercatat, sepanjang Januari-Juli 2024 sudah ada 17.726 unit BEV baru yang didistribusikan dari sebelumnya hanya terhenti di 6.831 unit.

Sementara untuk roda dua, pada semester I/2024 penyaluran insentif sudah tembus 24.000 unit. Perolehan ini naik dua kali lipat dibandingkan satu tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 11.532 unit.

"Kita lihat saja, nanti didiskusikan," kata sumber dari Kemenperin.

Untuk diketahui, pemerintah telah menerbitkan tiga kebijakan yang berkaitan dengan insentif kendaraan listrik berbasis baterai, mencakup mobil dan bus di bawah naungan Kemenkeu, motor listrik di bawah naungan Kemenperin, dan konversi oleh ESDM.

Bagi kendaraan roda empat dan bus listrik, insentif berupa pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dituangkan dalam PMK Nomor 38 Tahun 2023 dan diperpanjang oleh PMK Nomor 8 Tahun 2024 untuk anggaran tahun 2024.

Pemberian insentif tersebut akan ditujukan untuk mobil dan bus dengan TKDN di atas 40 persen, akan diberikan PPN DTP sebesar persen sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1 persen.

Kompas.com/Daafa Alhaqqy Dukung Program Elektrifikasi, Puluhan Siswa SMK Lakukan Konversi Motor Listrik

Sementara bus dengan TKDN 20 persen sampai 40 persen diberikan pemotongan PPN 5 persen saja, sehingga yang harus dibayar hanya sisa 6 persen.

Untuk roda dua listrik, diberikan subsidi senilai Rp 7 juta tiap pembelian melalui Permenperin Nomor 21 Tahun 2023 atas perubahan Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 soal syarat mendapatkan insentif dengan hanya melalui NIK.

Adapun payung hukum pemberian insentif roda dua konversi, tertuang dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2023, lantas diubah menjadi Permen ESDM 39.K/EK.07/DJE/2023 dengan menaikkan pagu subsidi dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta.

Pemerintah Thailand jorjoran memberikan insentif untuk mobil listrik. Namun, di balik insentif mobil listrik yang masif itu, banyak perusahaan yang gulung tikar sampai mem-PHK karyawannya.

Asia Nikkei memberitakan, insentif dari pemerintah Thailand yang jor-joran itu memicu efek domino. Para tokoh industri mengatakan, efek dari insentif besar-besaran itu membuat kendaraan listrik di sana kelebihan pasokan. Ini juga memicu perang harga mobil bermesin konvensional. Bahkan, efeknya membuat pabrik mobil konvensional mengurangi produksi dan menutup pabrik, sampai produsen suku cadang yang gulung tikar.

"Konsekuensi yang tidak diinginkan juga telah menyebar ke rantai pasokan (produsen komponen kendaraan), di mana setidaknya selusin produsen suku cadang telah tutup karena sebagian besar produsen kendaraan listrik China yang disubsidi tidak membeli dari sebagian besar produsen suku cadang tersebut," tulis Asia Nikkei.

Kebijakan itu membuat produsen kendaraan konvensional asal Jepang mengalami dampaknya. "Penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai turun setelah subsidi kendaraan listrik di Thailand. Produsen mobil Jepang paling terkena dampaknya karena mereka memproduksi sekitar 90 persen kendaraan fosil di negara tersebut," demikian dikutip Asia Nikkei.

Suzuki, Subaru mengumumkan penutupan pabrik mobil di Thailand. Bahkan, Honda mengatakan akan menghentikan produksi kendaraan di pabriknya di Provinsi Ayutthaya pada tahun 2025 dan mengkonsolidasikan operasi di pabriknya di Provinsi Prachinburi. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengurangan produksi tahunan di Thailand menjadi 120.000 unit per tahun, turun dari 270.000 unit.

Padahal, sektor otomotif di Thailand mempekerjakan lebih dari 750.000 orang dan menyumbang sekitar 11 persen PDB negara tersebut. Sektor otomotif merupakan kontributor terbesar keempat bagi perekonomian negara tersebut.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan, Indonesia juga harus hati-hati. Jangan sampai nasib serupa terjadi di Indonesia karena insentif kendaraan listrik yang masif.

"Kita harus sangat berhati-hati. Karena policy sekarang ini seperti Thailand melakukan hal yang sama yaitu men-support habis-habisan untuk kendaraan listrik. Nah ini tentunya nanti ada akibatnya. Akibatnya itu adalah orang beramai-ramai membeli mobil listrik, mobil internal combustion engine (ICE) ditinggalkan. Nah ini yang harus kita jaga adalah bagaimana dengan pabrik komponen yang tidak lagi diperlukan untuk mobil listrik," kata Jongkie dalam program Autobizz CNBC Indonesia, dikutip Kamis (15/8/2024).

Sebab, menurut Jongkie, ada banyak komponen pada kendaraan konvensional yang tidak dibutuhkan di kendaraan listrik. Misalnya seperti radiator hingga knalpot.

"Padahal pabrik-pabrik komponen ini sudah tumbuh sejak 20-30 tahun yang lalu. Tiba-tiba sekarang ini stop karena mobil-mobil listrik tidak memerlukan part itu lagi. Ini yang terjadi di Thailand. Akibatnya pelan-pelan mereka tutup, PHK, dan juga pabrik mobilnya (tutup dan mem-PHK karyawan) karena penjualan mobil yang ICE tadi sudah menurun. Ini yang kita harus jaga jangan sampai hal itu menular ke Indonesia," ujar Jongkie.

Sidang Paripurna: PKS Minta Pemerintah Cabut Subsidi Mobil Listrik

Sidang Paripurna: PKS Minta Pemerintah Cabut Subsidi Mobil Listrik

Kehadiran pemain baru asal China di industri otomotif membuat konsumen punya lebih banyak pilihan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menawarkan kendaraan dengan harga yang sangat terjangkau.

Perang harga ini sering terjadi. Contohnya di Indonesia, saat Wuling meluncurkan BinguoEV, 'serangan' dilancarkan oleh Neta dengan V-II.

Bahkan terbaru, kehadiran BYD M6 juga membuat pertarungan jadi makin panas. Belum lagi, segudang insentif diberikan oleh pemerintah untuk membuat mobil listrik kian terjangkau harganya.

Takao Kato Chief Executive Officer (CEO) Mitsubishi Motors Corporation hadir di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 Foto: Muhammad Hafizh Gemilang

Tak hanya di Indonesia, kondisi serupa juga terjadi di Thailand. Hal ini yang membuat beberapa pabrikan asal Jepang menutup pabriknya di sana.

Namun menurut ramalan dari CEO Mitsubishi Motors Corporation (MMC), kondisi ini tidak ideal. Geliat pabrikan China yang menawarkan mobil listrik dengan harga terjangkau tidak dibarengi dengan infrastruktur yang siap.

"Banyak kendaraan listrik asal China yang sudah datang (ke pasar Thailand), bahkan beberapa dari itu mencatatkan penjualan yang sangat baik. Namun sudah sejak awal tahun ini, saya yakin penjualan BEV akan merosot drastis," ujar CEO MMC Takao Kato belum lama ini.

"Kemungkinannya, lingkungan di Thailand belum siap akan kendaraan listrik murni ini. Infrastrukturnya belum terinstal dan orang-orangnya masih ragu untuk membeli kendaraan listrik murni untuk saat ini," lanjutnya.

Kondisi ini sebenarnya terlihat menguntungkan bagi masyarakat. Pilihan menjadi beragam dan harga kompetitif. Namun dari pandangan CEO Mitsubishi Motors Corporation, hal ini justru membuat calon pembelinya kebingungan.

"Terkadang saya melihat harganya (mobil listrik) turun terlalu sering. Itu membuat masyarakat Thailand komplain dengan situasinya," lanjutnya.

Layaknya kebanyakan pabrikan Jepang, Mitsubishi bermain lebih pragmatis. Mereka tak ingin langsung membawa masyarakat ASEAN untuk terjun total ke kancah mobil listrik murni, melainkan datang dengan mobil hybrid.

Strategi tersebut justru dianggap diterima dengan baik oleh pasar. Mitsubishi mengklaim model hybrid yang mereka luncurkan diminati oleh konsumen dan bahkan melebihi ekspektasi.

"Di saat yang bersamaan, kami meluncurkan Xpander Hybrid di Thailand dan itu sangat diterima oleh konsumen di Thailand. Bahkan itu sangat di atas ekspektasi kami," ujar Kato.

Mitsubishi juga akan bermain strategi yang sama di Indonesia. Alih-alih mendatangkan mobil listrik murni dalam waktu dekat, pabrikan asal Jepang ini berjanji untuk segera membawa mobil hybrid-nya ke Tanah Air.

"Jadi seperti yang saya bilang, banyak kompetitor yang akan datang tapi kami sangat percaya diri dan kami sudah mendapatkan hasil yang sangat baik. Harapannya kami bisa mengulangi hal tersebut di Indonesia juga," tutup Kato.

Takut AS Dibanjiri Mobil Listrik Asal China, Ini Kebijakan Joe Biden

Takut AS Dibanjiri Mobil Listrik Asal China, Ini Kebijakan Joe Biden

Pemerintah Thailand jorjoran memberikan insentif untuk mobil listrik. Berkat insentif itu, produsen mobil listrik asal China berbondong-bondong berinvestasi di Thailand. Di sisi lain, beberapa pabrik mobil merek Jepang tutup.

Program subsidi kendaraan listrik di Thailand sudah dimulai sejak 2022 berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Program itu bertujuan agar mobil listrik lebih terjangkau. Pemerintah Thailand menawarkan subsidi hingga 150.000 baht (sekitar Rp 68 juta) per unit kendaraan listrik.

Perjanjian tersebut juga menghapuskan tarif impor kendaraan listrik asal China yang akan dijual di Thailand. Syaratnya perusahaan itu harus memproduksi mobil listrik di Thailand sejumlah mobil yang telah diimpor sejak 2022. Produksi lokal mobil listrik di Thailand harus dimulai tahun ini.

Dengan kebijakan itu, banyak mobil listrik China yang berinvestasi di Thailand. Salah satu yang terbesar adalah BYD yang baru saja membangun pabrik mobil listrik di Thailand. Investasi pabrik tersebut bernilai US$ 490 juta atau Rp 7,98 triliun.

Di sisi lain, pabrik mobil merek Jepang justru berkurang satu per satu. Suzuki dan Subaru mengumumkan penutupan pabrik mobilnya di Thailand. Honda juga mengumumkan pengurangan produksi di negara tersebut.

Suzuki Motor Corporation (SMC) mengumumkan keputusan untuk menutup pabrik perusahaan otomotifnya di Thailand. Pabrik Suzuki Motor Thailand Co., Ltd. (SMT) akan berhenti beroperasi pada akhir tahun 2025.

"Keputusan ini diambil sebagai bagian dari peninjauan kembali struktur produksi global Suzuki," tulis Suzuki Motor Thailand dikutip dari siaran persnya.

Hal ini sekaligus mengakhiri operasi produksi Suzuki di Thailand yang telah berjalan sejak Maret 2012. Di sana, Suzuki memproduksi sebanyak 60.000 unit untuk penjualan lokal dan ekspor.

Suzuki mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari peninjauan kembali struktur produksi global mereka. Artinya Suzuki akan memfokuskan produksinya di negara lain di Asia seperti Jepang, India dan Indonesia, pasar di mana Suzuki memiliki basis yang kuat. Hal ini berarti Suzuki akan beralih ke model bisnis importir/distributor di Thailand.

Subaru juga akan menutup pabrik di Thailand. Dikutip Thai Auto News, produksi mobil Subaru di Thailand dijadwalkan akan berakhir pada Desember tahun ini. Sebab, penjualan Subaru di negara tersebut terus menurun.

Penjualan Subaru di Thailand secara bertahap menurun dari rekor 3.952 unit pada tahun 2019. Penjualan pada tahun 2024 diperkirakan akan di bawah 1.000 unit, yang menyebabkan penutupan pabrik.

Penutupan pabrik Subaru di Thailand ini membuat Subaru hanya memiliki satu fasilitas produksi di luar Jepang, yaitu di Amerika Serikat. Sebelumnya, produksi Subaru di Malaysia juga telah dihentikan.

Tak cuma Subaru dan Suzuki, Honda mengumumkan pengurangan produksinya di Thailand. Diberitakan Bangkok Post, Honda Thailand mengatakan berencana untuk berhenti membuat mobil di pabriknya di Ayutthaya dan mengkonsolidasikan semua perakitan di fasilitas Prachin Buri yang diperluas untuk meningkatkan daya saingnya di segmen kendaraan listrik (EV).

Dua pabrik Honda di Thailand memiliki total kapasitas tahunan sebesar 270.000 unit. Namun pabrik itu hanya memproduksi sekitar 150.000 kendaraan pada tahun lalu. Produksi di pabrik Ayutthaya akan dihentikan tahun depan. Menurut Honda, pabrik itu akan dialihfungsikan untuk memproduksi suku cadang.

"Kami tidak melihat pertumbuhan pasar otomotif Thailand sebanyak yang kami harapkan. Kami ingin lebih fokus pada mobil listrik, termasuk kendaraan listrik dan hybrid, serta membuat proses produksi menjadi efisien," ujar juru bicara Honda Thailand dikutip Bangkok Post.

Asia Nikkei mewartakan, langkah yang diambil Honda ini merupakan bagian dari rencana pengurangan produksi tahunan di Thailand menjadi 120.000 unit per tahun. Angka itu turun dari 270.000 unit.

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

Mobil elektrifikasi jenis hybrid masih kalah insentif dari battery electric vehicles (BEV). Kementerian Perindustrian masih berupaya melakukan harmonisasi pajak supaya tidak ketinggalan dari rival terdekatnya dengan pajak lebih kompetitif, Thailand.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika menjelaskan pihaknya akan berupaya untuk membuat pajak mobil hybrid semakin kompetitif.

"Nanti kita lihat perkembangannya, ini sekarang baru wacana. Nanti kita coba dorong biar bisa minimal diharmonisasi, kita tidak kalah jauh daripada Thailand. Karena rival kita kan di Thailand," ujar Putu di Subang, Jawa Barat, belum lama ini.

Pajak mobil hybrid berpotensi naik. Saat ini pemerintah memberi karpet merah untuk produsen mobil listrik berbasis battery electric. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021, mobil listrik dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dalam beleid tersebut mobil hybrid dikenakan PPnBM sebesar 15 persen dari dasar pengenaan pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak itu besarannya bervariasi mulai dari 40 persen hingga 80 persen dari harga jual. Tergantung dari tingkat kapasitas mesin, konsumsi BBM, dan emisi yang dikeluarkan.

Prinsipnya makin irit dan ramah lingkungan maka dikenakan PPnBM paling rendah.

Lebih lanjut dalam PP 74 tahun 2021 juga disebutkan, DPP dengan tarif baru untuk mobil hybrid bakal dikenakan jika:

"Adanya realisasi investasi paling sedikit Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) pada industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles," bunyi pasal 36B.

Ini berlaku setelah jangka waktu dua tahun setelah adanya realisasi atau saat industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles mulai berproduksi komersial.

Adapun kenaikan pajak itu ditandai dengan makin tingginya DPP untuk mobil hybrid, besarannya bervariasi.

Misalnya untuk mobil hybrid yang dikelompokkan dalam pasal 26: kapasitas mesin sampai 3.000 cc, konsumsi BBM lebih dari 23 km/liter. Kelompok mobil hybrid ini bakal dikenakan tarif PPnBM 15 persen dengan dasar DPP sebesar 66 2/3 persen, (sebelumnya DPP 40 persen).

Praktis jika dikenakan tarif baru tersebut, mobil hybrid bisa terkerek naik harganya.

Putu mengaku sudah mendapatkan masukan terkait insentif apa saja untuk menjadi wacana harmonisasi pajak kendaraan yang ramah lingkungan.

"Target semakin cepat (harmonisasi), semakin bagus. Kalau target, kita lihat dulu prosesnya," ujar Putu.

Seperti diketahui baru-baru ini Hyundai sudah mulai melokalisasi ekosistem industri BEV, dari hulu hingga hilir, mulai produksi sampai baterainya.

Akumulasi nilai proyek ekosistem baterai kendaraan listrik tersebut mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 160 triliun dengan rincian investasi, di antaranya: pengolahan USD 850 juta, pertambangan USD 4 miliar, pre-kursor/katoda USD 1,8 miliar, dan pabrik sel baterai USD 3,2 miliar. Sedangkan untuk pabrik mobil saja, pabrik Hyundai menelan investasi sekitar USD 1,2-2,2 miliar (Rp 19-36 triliun).

RI Subsidi Rp 80 Juta untuk Mobil Listrik, Bagaimana Negara Lain?

RI Subsidi Rp 80 Juta untuk Mobil Listrik, Bagaimana Negara Lain?

Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Agen Pemegang Merek (APM) otomotif pendatang baru, Aion Indonesia, melakoni debutnya di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Dalam ajang ini, Aion Indonesia meluncurkan Hyptec HT yang merupakan SUV listrik mewah di bawah naungan merek Hyptec. Ini merupakan merek premium dari GAC Aion yang berasal dari China. Model ini dibanderol mulai dari Rp 685 juta.

"Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki merek Hyptec, kemudian nanti akan menyusul beberapa negara lainnya," terang CEO Aion Indonesia Andry Ciu ketika ditemui Kontan, Rabu (17/7).

Dia juga menyatakan, Hyptec HT dipastikan mendapat insentif bebas bea masuk dan PPnBM impor mobil listrik CBU dari pemerintah. Hal ini seiring komitmen Aion Indonesia untuk membangun fasilitas produksi mobil listrik bersama Indomobil Group di Cikampek, Jawa Barat. Pabrik ini akan memproduksi mobil listrik merek GAC Aion maupun Hyptec.

Untuk sementara, Hyptec HT akan didatangkan langsung dari China. Model ini ditargetkan bisa mulai dikirim ke konsumen sekitar bulan September atau Oktober nanti.

"Kami ingin segera menyelesaikan pabrik di Cikampek," jelas Andry.

Hypect HT menawarkan serangkaian fitur teknologi yang cerdas, interior luas, sistem keselamatan canggih, dan kenyamanan terbaik melalui empat fitur termutakhirnya guna memaksimalkan pengalaman berkendara para penggunanya.

SUV listrik ini merupakan gabungan seni dan teknologi dengan tampilan pintu Gull Wing yang ikonik. Model ini dilengkapi dengan desain lampu depan Diamond Cut Headlight yang mewah dan modern, serta lampu Horizon Skyline Taillight yang melengkapi bagian belakang dengan desain minimalis dan indah.

Hyptec HT tersedia dalam tujuh warna eksterior (Orange Sunset, Maroon Velvet, White Pearl, Black Abyss, Grey Stone, Fashion Purple, Silver Bullet) yang memberikan kesan visual yang memikat dan prestisius bagi penggunanya.

Hypect HT memiliki panjang 4.935 mm menjadikan ruang yang luas serta mudah disesuaikan. Jarak sumbu roda maksimum 2.935 mm, menawarkan ruang interior yang luas dan kenyamanan bagi pengemudi serta penumpang. Kursi belakang dapat diluruskan hingga 143 derajat, sehingga menawarkan kenyamanan bagaikan kursi first-class.

Ruang bagasi dengan luas 1.857 L ini memberikan kenyamanan luar biasa bagi penumpang saat membawa barang dalam perjalanan panjang.

Hyptec HT ditenagai oleh motor listrik 250 kW setara dengan 335 HP dan torsi 430 Nm yang dapat memberikan akselerasi responsif serta efisiensi energi yang tinggi, sehingga mampu mencapai 0-100 km/jam dalam waktu 5,8 detik.

Meskipun ukurannya cukup panjang, Hyptec HT punya kemampuan manuver yang memungkinkan untuk melakukan gerakan U-turn bahkan di ruang yang terbatas, seperti jalan sempit dengan satu lajur untuk dua arah. Ini menunjukkan kemampuan handling dan radius putar yang baik dari kendaraan tersebut.

Kapasitas baterai Hyptec HT mencapai 83 kWh memungkinkan jangkauan berkendara lebih dari 600 km dalam kondisi baterai 100%. Pengisian baterai cepat 15 menit memberikan jangkauan hingga 400 km.

Pihak Aion Indonesia memberikan lifetime warranty untuk komponen baterai dan motor bagi 1.000 konsumen pertama Hyptec HT sekaligus memberikan garansi kendaraan selama 8 tahun atau hingga mencapai 160.000 km pemakaian.