Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 11 persen Year on Year (YoY) pada sembilan bulan pertama 2024. Transformasi bisnis berbasis kecerdasan buatan (AI) disebut sebagai salah satu kontributor pertumbuhan.

"Hasil ini mencerminkan upaya kami dalam menonjolkan keunggulan operasional, alokasi modal yang strategis, dan memanfaatkan transformasi berbasis-AI," ujar Vikram Sinha, President Director and CEO IOH dalam Media Update 9M-2024 secara daring, Rabu (30/10).

Pada sembilan bulan pertama 2024, Indosat mencatatkan total pendapatan sebesar Rp41,812 triliun. Angka tersebut tumbuh 11 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

EBITDA perusahaan ini juga disebut mengalami peningkatan 15 persen YoY menjadi Rp20 triliun, mencatatkan EBITDA margin sebesar 47,8 persen.

Bisnis selular berkontribusi sebesar 84,3 persen pada pendapatan Indosat, sedangkan bisnis Multimedia, data Communication, Internet (MIDI) dan Fixed telecommunications masing-masing berkontribusi sebesar 14,1 persen dan 1,6 persen.

Layanan seluler disebut tumbuh 9,5 persen YoY dari peningkatan penggunaan data. Sementara segmen MIDI mengalami peningkatan 30,2 persen.

Pergeseran ke arah solusi berbasis AI dan digital menjadikan MIDI sebagai kontributor dinilai penting bagi bisnis Indosat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Indosat juga mencatatkan peningkatan rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) menjadi Rp37,7 ribu, atau peningkatan 8,7 persen (Rp3 ribu) YoY.

Dari sisi lalu lintas data, Indosat mengalami peningkatan 12,5 persen YoY menjadi 12.050 Petabyte.

Indosat menambah base transceiver station (BTS) sekitar 12,5 persen YoY sepanjang 2024 atau sekitar 21,4 ribu BTS. Kini Indosat memiliki total 193.562 BTS, mengalami pertumbuhan dari sebelumnya 172,1 BTS.

Dari sisi infrastruktur, Indosat terus berupaya memastikan cakupan yang baik di seluruh Indonesia. Di tengah transformasi ini terdapat juga integrasi AI yang dimanfaatkan untuk mengoptimalkan operasi hingga meningkatkan pengalaman pelanggan.

Pendekatan tersebut dinilai berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisi kompetitif Indosat di pasar.

Beberapa pencapaian penting yang menjadi sorotan Indosat sepanjang 2024 di antaranya peluncuran AI Experience Center dan GPU Merdeka oleh Lintasarta, anak perusahaan Indosat, yang menyediakan layanan cloud berbasis AI.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yakin akan ada groundbreaking di IKN di sisa akhir tahun ini. Optimisme itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Danis Sumadilaga .

Artinya, ini akan menjadi groundbreaking pertama di era Presiden Prabowo Subianto.

"Sedang kita siapkan. Kalau menurut saya (groundbreaking) ada tahun ini," katanya di Kompleks Parlemen MPR/DPR, Jakarta, Rabu (30/10).

Kendati demikian, Danis enggan membocorkan kapan tanggal pasti groundbreaking akan dilaksanakan. Sektor yang akan groundbreaking katanya akan bermacam-macam seperti properti dan pendidikan.

"Tahun ini ada, (sektornya) campur," imbuhnya.

Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono enggan memastikan kapan grondbreaking pertama di era Presiden Prabowo Subianto akan dilakukan. Ia hanya mengatakan proses investasi tetap berjalan.

"Kalau LOI (letter of intent) ada terus, tapi bagi kita bukan hanya LOI tapi seluruh proses yang berjalan," imbuhnya.

OIKN mencatat investasi yang masuk ke IKN telah mencapai Rp58,41 triliun per pertengahan Oktober 2024. Angka itu masih belum mencapai target yang dipatok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yakni Rp100 triliun.

Rinciannya:

Total nilai investasi Rp22,9 triliun, dengan rencana pembangunan kawasan serbaguna (mixed use), hotel, rumah sakit, dan pusat pelatihan sepak bola Indonesia.

Total nilai investasi sebesar Rp15,57 triliun, dengan rencana pembangunan sekolah internasional, revitalisasi sekolah negeri, mixed use, bandar udara, PLTS 50 Megawatt, bank sentral, rumah sakit dan kantor layanan.

Total nilai investasi sebesar Rp4,78 triliun, dengan rencana pembangunan penghijauan dan rehabilitasi, miniatur hutan tropis, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan hotel (mix used), layanan transportasi hijau, kantor polres khusus IKN, serta kantor komando distrik militer.

Total nilai investasi sebesar Rp4,26 triliun, dengan rencana pembangunan kantor pusat LPS, warehouse park, pergudangan, studio siaran, green pesantren, logistic hub, hotel, kantor Otorita IKN dan balai kota, masjid negara, Beranda Nusantara, serta memorial park.

Total nilai investasi yang masuk Rp2,1 triliun, dengan rencana pembangunan pusat layanan perbankan, mini studio nusantara, kantor layanan, PKS dan smart office.

Total nilai investasi yang masuk Rp1,8 triliun, dengan rencana pembangunan lifestyle dan F&B, universitas, sekolah dan pusat riset, showroom electric vehicles, jaringan telekomunikasi dan PLN Hub serta botanical garden.

Total nilai investasi Rp5,35 triliun, dengan rencana pembangunan yakni kantor layanan, mixed use (golf resort dan perumahan, TOD), hotel dan gedung pertemuan.

Total nilai investasi Rp1,57 triliun, dengan rencana pembangunan yakni mall nusantara, sekolah, kawasan campuran, hotel dan restoran.

Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, putusan pailit itu dijatuhkan terkait permohonan PT Indo Bharat Rayon yang mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon (Sritex Group) lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

PN Semarang memutus pailit Sritex setelah mengabulkan permohonan pihak PT Indo Bharat Rayon yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati sebelumnya.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Lalu siapa sebenarnya Indo Bharat Rayon?

PT Indo Bharat Rayon (IBR) adalah salah satu lini usaha yang terafiliasi dengan konglomerasi bisnis asal India, Aditya Birla Group. Perusahaan ini berdiri dan mulai beroperasi pada 1980 silam.

Melansir situs resmi perusahaan, IBR memelopori produksi viscose staple fiber (VSF) di Indonesia. Lokasi pabriknya berada di Purwakarta, Jawa Barat.

PT IBR memulai produksi komersial pada 1986 dengan kapasitas sederhana sebesar 16.500 tpa. Adapun, perusahaan tersebut terus mengembangkan lini bisnisnya hingga kini pabrik memiliki kapasitas terpasang lebih dari 200 ribu tpa.

IBR mengklaim telah menjadi produsen VSF terbesar kedua di dunia di satu lokasi.

Perusahaan ini juga memproduksi bahan kimia seperti natrium sulfat anhidrat dan asam sulfat yang banyak digunakan dalam industri deterjen, kaca, pewarnaan tekstil, dan pulp serta kerta di pasar domestik maupun luar negeri.

Saat ini, Indo Bharat Rayon tidak hanya menikmati pangsa pasar domestik tetapi juga melayani pelanggan di AS, Eropa, Turki, Jepang, Korea, Cina, Maroko, Filipina, Malaysia, dan lokasi global lainnya di segmen tekstil dan non-woven.

Perusahaan berfokus pada perlindungan lingkungan tercermin dalam pabrik pengolahan air limbah canggih dan sistem pembuangan limbah ilmiah.

Dalam laporan tahunan Sritex 2014, Indo Bharat Rayon bersama dengan PT South Pasific Viscose disebut sebagai dua pemasok serat rayon terbesar di Indonesia.

Sritex Group sejatinya juga telah memiliki pabrik serat rayon sendiri yakni PT Rayon Utama Makmur (RUM), hanya saja operasional perusahaan ini selalu terganjal oleh persoalan bau limbah produksi yang banyak diprotes warga Sukoharjo.

Rusia menjatuhi denda US$2,5 desiliun kepada Google karena dituding memblokir propaganda pro-Rusia di YouTube.

Nominal tersebut begitu besar, sampai-sampai membutuhkan 33 angka nol untuk menuliskannya.

Denda tersebut hasil akumulasi denda selama empat tahun. Angka ini disebut akan berlipat ganda setiap pekan di bawah hukum Rusia.

Denda awal sebesar 100.000 rubel (US$16.186) dijatuhkan kepada raksasa teknologi AS tersebut pada 2020 setelah outlet media Tsargrad dan RIA FAN memenangkan tuntutan hukum terkait pembatasan pada saluran YouTube mereka.

Situs berita milik pemerintah RBC, yang pertama kali melaporkan denda besar-besaran pada Selasa (29/10), mengatakan bahwa Google juga melarang outlet media lain pada 2022 karena dukungan mereka terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Pelarangan tersebut membuat Google mendapatkan denda lebih lanjut.

Google membatasi pembuatan akun baru untuk pengguna Rusia pada bulan lalu dan juga menonaktifkan akun AdSense di negara tersebut pada Agustus.

Iklan online juga tidak ditayangkan kepada pengguna Google di Rusia sejak Maret 2022 sebagai bagian dari sanksi yang lebih luas terhadap negara tersebut.

Pembatasan ini mendorong pihak berwenang Rusia untuk menyita rekening bank Google, sehingga memaksa anak perusahaan Google di Rusia untuk mengajukan pailit. Meski demikian, layanan gratis Google, termasuk YouTube dan Search, tetap beroperasi di Rusia.

Google mengakui adanya masalah hukum yang sedang berlangsung di Rusia dalam laporan keuangan triwulan terbarunya.

"Kami memiliki masalah hukum yang sedang berlangsung yang berkaitan dengan Rusia," kata perusahaan itu dalam laporannya, dikutip dari The Independent.

"Sebagai contoh, keputusan perdata yang mencakup hukuman yang diperberat telah dijatuhkan kepada kami sehubungan dengan perselisihan mengenai penghentian akun, termasuk akun-akun dari pihak-pihak yang terkena sanksi," lanjutnya.

Namun, Google yakin masalah hukum yang tengah terjadi ini akan terlalu berdampak secara material.

"Kami tidak yakin bahwa masalah-masalah hukum yang sedang berlangsung ini akan memberikan dampak negatif yang material," tulis mereka.

Denda ini tampaknya tidak berdampak pada induk perusahaan Google, Alphabet, yang mengalami peningkatan lebih dari 5 persen pada perdagangan after-market di hari Selasa (29/10) setelah melampaui ekspektasi pendapatan di kuartal ketiga.

Indonesia berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) atau netral karbon pada 2060 atau lebih cepat dari itu. Untuk mencapai mimpi itu, berbagai langkah kebijakan telah dilakukan sejak saat ini.

Transisi energi menjadi kunci kebijakan yang ditempuh pemerintah, dimulai dari kebijakan mengonversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik hingga mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) yang ramah lingkungan.

Adapun BBN yang tersedia saat ini terdiri dari biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni.

Untuk mengembangkan BBN, pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi. Selain untuk mencapai komitmen energi bersih, upaya pengembangan BBN juga bertujuan mengurangi anggaran impor minyak.

Sejatinya, Pertamina telah memproduksi sejumlah tanaman untuk dijadikan BBM. Namun, memang belum memungkinkan untuk menggunakannya 100 persen dan masih dicampur dengan minyak bumi.

Yang paling pesat perkembangannya saat ini adalah biodiesel yang sejak awal penggunaannya dikenal juga dengan B20. Jenis bahan bakar ini merupakan campuran antara bahan bakar nabati dengan fatty acid methyl ester (FAME) sebesar 20 persen yang dicampur dengan solar sebanyak 80 persen.

Kesuksesan Pertamina meniti langkah pencampuran BBN dengan solar pun berlanjut menjadi B30 atau 30 persen campuran BBN hingga akhirnya menjadi B35 dengan campuran 35 persen FAME pada saat ini. Langkah ini diharapkan terus berjalan hingga tercapainya B100 atau 100 persen bahan bakar nabati untuk kendaraan solar.

Peningkatan penggunaan BBN diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus meredam dampak perubahan iklim yang merusak.

"Kami akan terus lakukan riset-riset untuk menghasilkan bioenergi dari bahan baku nabati," tegas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam Media Briefing Capaian Kinerja 2022, beberapa waktu lalu.

Selain Biodiesel, Pertamina juga memiliki produk bahan bakar nabati lainnya, yakni Pertamax Green 95 yang diluncurkan pada 2023.

Pertamax Green 95 merupakan campuran antara Pertamax RON 92 dengan etanol 5 persen. Etanol yang digunakan berasal dari bahan nabati molases tebu.

"Produk ini adalah produk BBK (bahan bakar kendaraan) hijau yang ramah lingkungan karena menggunakan bioetanol dari molases tebu. Ini merupakan implementasi dari salah satu pilar transisi energi Pertamina dalam mendukung transisi energi nasional dengan penggunaan campuran bahan bakar nabati," kata Nicke.

Nicke menjelaskan bahwa pengembangan produk Pertamax Green 95 telah berhasil melibatkan petani tebu hingga lebih dari 9.000 orang. Pemasaran produk ini pada tahap awal dilakukan di 10 SPBU di Surabaya dan 5 SPBU di Jakarta.

"Semoga kehadiran produk baru Pertamina yaitu Pertamax Green 95 diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian Indonesia, sekaligus menjadi peluang penetrasi pasar global yang luas bagi perusahaan dan produk BUMN," ungkap Nicke.

Sama seperti biodiesel, bioetanol juga menjadi bahan bakar alternatif yang dicampur dengan energi yang bersumber dari nabati. Bedanya bahan bakar ini bisa digunakan untuk kendaraan bermesin bensin.

Adapun biodiesel tak bisa digunakan semua kendaraan. Beberapa yang menggunakan jenis bahan bakar ini, selain dengan kendaraan solar, adalah kapal ikan, alat mesin pertanian, hingga pembakaran dan penerangan di krematorium.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Faby Tumiwa menilai langkah Pertamina yang turut didukung pemerintah tepat dan penting. Pemanfaatan BBN secara langsung berdampak pada lingkungan, terutama perbaikan kualitas udara seiring dengan proses pembakaran yang lebih ramah lingkungan.

"Dengan meningkatkan kualitas BBM, masyarakat sebenarnya mendapatkan manfaat, yaitu berkurangnya dampak dan biaya kesehatan akibat polusi udara dan biaya ekonomi. Bagi pemerintah, perbaikan kualitas udara bisa menghemat biaya kesehatan yang harus ditanggung," katanya kepada CNNIndonesia.

Menurutnya, kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman polusi udara sejatinya telah tergambar dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M. Kategori N, dan Kategori O.

Dalam beleid tersebut, produsen BBM termasuk Pertamina tidak boleh lagi menjual BBM di bawah RON 91 sejak 2018. Dengan kata lain, langkah Pertamina dengan inovasi Pertamax Green 95 menjadi salah satu bukti nyata upaya Pertamina untuk menghadirkan bahan bakar berkualitas tinggi dengan didukung oleh BBN yang ramah lingkungan.

"Bahan bakar dengan oktan number tinggi, dengan kualitas standar Euro 4 menghasilkan polutan yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar octane/cetane number rendah, semisal Euro 2," jelas Fabby.

Kembali pada mimpi Indonesia untuk mencapai netral karbon pada 2060 atau lebih cepat dari itu, langkah yang telah diambil Pertamina merupakan mata rantai penting untuk mencapai hal tersebut.

Jalannya memang tidak mudah dan penuh rintangan, namun keyakinan dan tindakan nyata yang telah dirintis Pertamina bertahun-tahun silam akan menjadi pondasi penting dalam menyelamatkan bumi melalui bahan bakar nabati.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengajak sejumlah konglomerat di Indonesia untuk berpartisipasi dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah undang empat partner saya, kebetulan kami membangun Hotel Nusantara di IKN, ada dari Agung Sedayu, Pak Aguan, ada Pak Prajogo dari Barito, ada Pak Boy Thohir dari Adaro, ada Pak Franky dari Sinar Mas, untuk bergotong royong," ujar pria yang akrab disapa Ara itu di Gedung Nusantara DPR, Selasa (29/10).

Ara menyebut langkah gotong royong itu akan dimulai dengan ground breaking pembangunan rumah di Tangerang pada 10 November mendatang. Tanahnya seluas 2,5 hektare (ha) yang disumbangkan oleh Ara, sedangkan pembangunan akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

"Ini enggak menggunakan uang negara, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Nanti kita lihat bagaimana diserahkan kepada rakyat," imbuhnya.

Ara mengatakan skema pembangunan 3 juta rumah bisa bermacam-macam.

Bisa tanahnya berasal dari swasta dan dibangun oleh swasta seperti yang akan groundbreaking pada November. Kemudian bisa juga tanahnya berasal dari tanah sitaan dan dibangun swasta.

"Modelnya beda-beda. Jadi bisa tanahnya itu dari tanah sitaan, bisa tanah dari milik negara. Ya, itu kita akan bicarakan. Nanti masuknya ke dirjen kekayaan negara dulu," katanya.

Berikut daftar konglomerat yang bakal ikut andil bangun 3 juta rumah Prabowo:

Aguan dikenal sebagai pendiri Agung Sedayu Group yang berkecimpung di industri properti indonesia, mulai dari apartemen, mal, hotel hingga industrial estate.

Prajogo Pangestu adalah orang terkaya kedua di Indonesia saat ini versi Forbes. Hartanya menyentuh US$51,7 miliar atau setara Rp811,77 triliun (asumsi kurs Rp15.703 per dolar AS) yang bersumber dari bisnisnya di Barito Pacific Tbk, yakni perusahaan di sektor petrokimia dan energi.

Franky Wijaya atau Franky Oesman Widjaja merupakan salah satu putra konglomerat sekaligus pendiri Sinar Mas, yakni Eka Tjipta Widjaja. Franky meneruskan bisnis keluarganya, terlebih karena sang ayah meninggal pada 2019 lalu.

Garibaldi alias Boy Thohir adalah kakak dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Boy dikenal sebagai raja batu bara hingga tuan tanah.

Ia merupakan Direktur Utama Adaro Group, yakni salah satu eksportir batu bara top di dunia. Dari situlah pundi-pundi uang masuk ke kantong Boy.

Lawrence Barki merupakan anak dari Kiki Barki, pendiri perusahaan batu bara PT Harum Energy Tbk. Saat ini, Lawrence menjabat sebagai komisioner utama perusahaan tersebut.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin menggali pajak dari ekonomi bawah tanah (underground economy).

Mereka melihat ada potensinya uang hingga Rp600 triliun yang bisa dihimpun negara dari kegiatan ekonomi tersebut.

Sebagai informasi underground economy bisa diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah akan mulai membidik pajak dari kegiatan ekonomi tersebut untuk menambah penerimaan negara.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ujar Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi sejumlah warga Indonesia.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," jelasnya.

Apa yang diucapkan Anggito sebenarnya sudah dibocorkan adik Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo. Hashim menegaskan Anggito memang diberi tugas khusus oleh Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara.

Hashim menyebut Prabowo memerintahkan Anggito mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Ia menegaskan uang sebanyak itu selama ini belum masuk APBN, sehingga Prabowo akan mengejarnya.

"Yang pakai internet, pemantauan internet, kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan yang legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600 triliun setiap tahun," kata Hashim dalam Dialog Ekonomi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Lalu sektor ekonomi bawah tanah apa yang realistis untuk digarap?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono mengatakan sebelum melihat sektor yang bisa digarap dari ekonomi bawah tanah, perlu disepakati dulu apa cakupan dan pengertian dari underground economy tersebut.

Menurutnya, ekonomi bawah tanah memiliki banyak pengertian. Setidaknya ada dua bentuk umum, yaitu illegal activities (kegiatan ilegal) dan unreported income (penghasilan yang tidak dilaporkan).

Contoh dari kegiatan ilegal adalah perdagangan narkoba, prostitusi, perjudian, penyelundupan, dan penipuan.

Sedangkan, contoh dari unreported income lebih condong ke transaksi legal, tapi penghasilannya tidak dilaporkan ke otoritas pajak. Transaksi UMKM juga dapat menjadi bagian dari unreported income.

"Kedua bentuk underground economy tersebut sama-sama tidak membayar pajak. Akan tetapi, potensi pajak yang paling besar ada di aktivitas ilegal. Permasalahannya adalah bahwa apakah otoritas pajak dapat mengenakan pajak atas transaksi ilegal tersebut," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Prianto menegaskan jika ingin menarik pajak dari transaksi ilegal, maka otomatis itu akan jadi legal. Sebab, sektor tersebut akan merasa memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara.

Hal ini tentu akan menjadi dilema bagi pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebab ini akan berseberangan dengan aparat penegak hukum (APH) yang bertugas membasmi segala tindakan ilegal.

Apabila ingin menarik pajak dari aktivitas ekonomi ilegal harus mengubah aturan, seperti klausa halal yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Karena aktivitas ilegal merupakan perbuatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi pidana jika kasusnya terungkap. Kalau tidak diubah, maka konsekuensinya, perjanjian atas suatu transaksi ilegal menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

"Jadi kondisi demikian menjadi dilema bagi otoritas pajak (khususnya Ditjen Pajak) ketika ketentuan PPh dan PPN tersebut akan diterapkan ke underground economy berupa transaksi ilegal. Selama ini, Ditjen Pajak belum secara optimal mengejar pajak dari transaksi underground economy berupa aktivitas ilegal. Masalahnya adalah karena aparat penegak hukum telah melakukan penegakan hukum pidana," terangnya.

Sementara, ia melihat untuk transaksi unreported economy, selama ini Ditjen Pajak sudah melakukan pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum pajak.

"Penegakan hukum pajak tersebut mencakup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atau bahkan penyidikan pajak. Jadi, underground economy dari unreported economy sudah tidak terlampau masalah," katanya.

Sementara, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan ekonomi bawah tanah yang bisa ditarik pajaknya adalah dari kegiatan informal yang memang mendatangkan untung, salah satunya seperti juru parkir.

"Juru parkir ilegal ini saja yang diburu pajaknya karena penghasilan mereka bisa jadi sudah lebih dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)," jelasnya.

PTKP di Indonesia saat ini sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Artinya, penghasilan juru parkir lebih dari Rp4,5 juta per bulan.

Meski ekonomi informal ini bisa dipajaki, namun akan menimbulkan masalah lainnya. Di mana, pelakunya akan merasa memiliki hak untuk terus melanjutkan usahanya karena tetap berkontribusi pada negara.

Hal ini tentu akan menimbulkan makin banyak kegiatan ilegal yang 'dianggap' sebagai kegiatan sah di dalam negeri. Hingga akhirnya pelakunya menjamur dan pasti ada pula banyak yang tak taat.

"Bagi mereka yang bandel, ya mereka akan tetap di bawah tanah, tidak bilang pendapatan mereka dari kegiatan aktivitas yang dilarang," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Huda menyarankan pemerintah melakukan pendekatan dan penelitian lebih lanjut. Hal ini untuk memastikan apakah potensi yang didapatkan akan sebanding dengan dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari.

"Jika ingin mengambil dari aktivitas ekonomi bawah tanah, telusuri terlebih dahulu pendapatan masyarakat hingga ke sumbernya. Bisa jadi sumber-sumber orang-orang kaya, pejabat, bisa dari aktivitas ekonomi yang ilegal," pungkasnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengancam memblokir IMEI iPhone 16 di Indonesia. Apa alasannya?

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan sebetulnya pemerintah tidak melarang peredaran iPhone 16 yang dibawa dari luar negeri. Namun, ia menegaskan ponsel terbaru Apple itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Seri iPhone 16 yang dibawa penumpang [dari luar negeri] masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri. Hal ini hareka sudah tidak sesuai dengan tujuan peruntukkan ketika memproses perizinan masuknya ponsel tersebut ke Indonesia, yakni untuk pemakaian sendiri," kata Febri, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/10).

"Oleh karena itu kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI serie iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia," lanjut dia.

Hal tersebut karena Febri memantau dan mendapat laporan penjualan iPhone 16 di berbagai platform e-commerce dalam negeri. Padahal, kata dia, sampai saat ini Apple belum memenuhi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pemenuhan TKDN merupakan salah satu syarat agar Apple dapat menjual iPhone 16 secara resmi di Indonesia.

Apple baru merealisasikan investasi sebesar Rp1,48 triliun, tapi masih ada selisih Rp240 miliar dari komitmen total yang ditetapkan sebesar Rp1,71 triliun. Hal ini membuat Kemenperin tidak dapat merilis International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat tersebut.

"Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace," ujar Febri.

"Kami meminta masyarakat untuk tidak tergiur membeli seri iPhone 16 yang ditawarkan melalui online marketplace maupun toko offline. Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual beli iPhone 16 ini," lanjut dia.

Febri mengingatkan pembelian iPhone 16 lewat penumpang dari luar negeri dapat merugikan pembeli. Salah satu alasannya adalah risiko pembelian harus ditanggung pembeli, seperti tidak bergaransi dari distributor resmi. Artinya, tidak ada perlindungan konsumen dalam pembelian iPhone 16 tersebut.

Kemenperin juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri untuk tidak menyerahkan barang bawaannya kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan.

Menurut Febri kemenperin bakal memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan iPhone 16 lewat online marketplace, karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Ia menekankan semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia.

"Bayangkan, selama tahun 2023 dan 2024, Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia. Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp19 triliun dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016. Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100 persen komitmen investasi senilai Rp1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia," jelasnya.

Febri sebelumnya mengungkap ada sekitar 9.000 unit iPhone 16 yang sudah masuk Indonesia, di saat status penjualan ponsel flagship Apple itu masih belum jelas di dalam negeri.

Ia memperkirakan, pada periode Agustus-Oktober 2024, sebanyak 9.000 unit iPhone 16 telah masuk ke Indonesia lewat jalur Bea dan Cukai. Menurutnya ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal, tapi akan menjadi ilegal apabila diperjualbelikan di Indonesia.

"Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualbelikan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang," kata Febri, Jumat (25/10), mengutip Antara.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.714 per dolar AS pada Kamis (31/10) pagi ini. Mata uang Garuda melemah 9 poin atau minus 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia terpantau dominan melemah. Tercatat, peso Filipina melemah 0,02 persen, dolar Singapura minus 0,05 persen, baht Thailand minus 0,02 persen, yen Jepang minus 0,05 persen, dan yuan China 0,11 persen.

Di sisi lain won Korea Selatan menguat 0,02 persen, ringgit Malaysia plus 0,01 persen, dan dolar Hong Kong 0,01 persen.

Sementara itu, mayoritas mata uang negara maju melemah. Poundsterling Inggris melemah 0,12 persen, dolar Australia melemah 0,01 persen, euro Eropa minus 0,09 persen, dan dolar Kanada 0,08 persen.

Hanya franc Swiss yang menguat 0,06 persen.

Pengamat pasar keuangan Ariston Tjendra memprediksi rupiah akan melemah terhadap dolar AS dikarenakan beberapa data ekonomi AS yang dirilis semalam, termasuk data tenaga kerja versi ADP Oktober juga data produk domestik bruto (PDB) AS kuartal III 2024.

"Dari data-data itu, Bank Sentral AS kemungkinan akan mengambil kebijakan pemangkasan yang lebih kecil pada rapat berikutnya di Desember sehingga masih ada peluang dolar AS untuk menguat terhadap nilai tukar lainnya termasuk rupiah," kata Ariston kepada CNNIndonesia.

Selain itu, kata dia, sentimen lain yang turut menekan rupiah termasuk ketegangan perang di Timur Tengah dan peluang kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS.

Berdasarkan sentimen di atas, ia pun memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp15.650 sampai Rp15.730 per dolar AS pada hari ini.

Pengusaha menyambut positif dampak nikel Indonesia melantai di bursa komoditas logam London Metal Exchange (LME).

Nikel olahan dari Indonesia dengan kode DX-zwdx melantai di bursa sejak Mei lalu. Nikel ini diproduksi oleh PT CNGR Ding Xing New Energy.

Direktur Public Relations CNGR Indonesia Magdalena Veronika mengungkapkan setidaknya dua dampak nikel RI melantai di LME. Pertama, kualitas nikel RI diakui secara global.

Pasalnya, untuk bisa melantai di LME, DX-zwdx membutuhkan proses yang panjang dan harus memenuhi sejumlah sertifikasi.

"Harus memenuhi sertifikasi lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lain-lain yang dipersyaratkan LME. Kemudian, 3 bulan berturut-turut operasionalnya harus memenuhi semua syarat yang ada dari LME," kata Veronika dalam media briefing di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (30/10).

Selain itu, sambung Veronika, masuknya nikel RI ke LME juga berpengaruh ke pasar nikel global. Usai nikel RI masuk ke LME, Australia katanya protes karena harganya terlalu murah.

Ia mengatakan harga nikel RI murah lantaran biaya produksinya tidak besar.

"Karena mineral kita ada di sini, kita bisa proses terus lanjutan sampai produk yang paling murni. Otomatis harganya kompetitif di global," imbuhnya.

"Dibandingkan tetangga kita Australia US$20 ribu mau enggak mau enggak ada yang beli. Ini juga yang berdampak di manufaktur di Australia tutup operasional hingga 2026 masih belum ada kepastian," imbuhnya.

London Metal Exchange (LME) menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia dengan kode "DX-zwdx" pada Mei lalu.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era Jokowi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rasa bangganya karena selama ini dunia dinilai mengabaikan Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia.

Saya juga mau laporkan pertama kali Indonesia masuk di LME di London yang selama ini kita di-ignore. Dengan kita masuk, maka Indonesia sekarang itu, mimpi saya yang tentukan harga nikel di dunia, itu sebabnya Australia marah karena merasa Indonesia bisa," tutur Airlangga saat Rapat Kerja di Badan Anggaran DPR RI, Rabu (5/6), dikutip CNBC Indonesia.

"Ya kita bisa. Bangsa ini hebat kok, yang kita selama ini ditoko-tokoin ya bodohnya kita. Tapi sekarang kita prove it," pungkasnya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sukses membukukan laba bersih sebesar Rp42 triliun di kuartal III 2024.

Laba yang dikumpulkan bank pelat merah itu naik 7,56 persen secara tahunan. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menegaskan capaian positif ini membuktikan dukungan perseroan terhadap ekonomi Indonesia.

"Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan perekonomian Indonesia," tegasnya dalam Paparan Kinerja Keuangan Kuartal III 2024 Bank Mandiri yang disiarkan secara virtual, Rabu (30/10).

Realisasi penyaluran kredit Bank Mandiri secara konsolidasi mencapai 20,8 persen year on year (yoy), yakni Rp1.590 triliun. Kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri menjadi salah satu penopangnya.

Di lain sisi, kualitas aset Mandiri diklaim terjaga dan semakin membaik. Ini terlihat dari rasio kredit bermasalah atau NPL Mandiri sebesar 0,97 persen, turun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

"Melalui strategi penyaluran kredit yang mengutamakan sektor ekonomi kerakyatan, kami optimis target pertumbuhan kredit sesuai guidance pada kisaran 16 persen-18 persen yoy dapat tercapai pada akhir 2024," jelas Darmawan.

Ke depan, emiten berkode BMRI itu bakal terus fokus menumbuhkan kredit pada sektor-sektor strategis. Ini meliputi pertanian dan perkebunan, telekomunikasi, energi, industri makanan dan minuman, serta sektor padat karya di berbagai wilayah.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk mendukung program cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare (ha) dan intensifikasi 80 ribu ha lahan pertanian pada 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target swasembada pangan pada 2028-2029.

"Cetak sawah 150 ribu hektare, tapi ada juga intensifikasi 80 ribu hektare, totalnya Rp15 triliun," ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini dalam rapat koordinasi bidang pangan yang digelar di Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Rabu (30/10).

Ia menjelaskan anggaran untuk program ketahanan pangan tahun depan diproyeksikan mencapai Rp139,4 triliun, yang tersebar di berbagai sektor.

Alokasi itu termasuk dana desa yang akan dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan lokal sebesar Rp16,259 triliun.

Anggaran tersebut juga tersebar di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lebih lanjut, program ketahanan pangan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan pangan dalam negeri.

"Nah ini kita akan koordinasikan, nanti outputnya apa, apa yang akan dikerjakan, harus betul-betul bisa teringat terarah sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan," jelasnya.