Telkomsel memamerkan solusi autentikasi platform Telco Verify yang bisa menangkal potensi penipuan, termasuk penipuan modus APK.

"Dua tahun belakangan ada aplikasi yang namanya APK yang dia bisa otomatis membaca SMS yang datang. Tentunya dengan tidak menggunakan SMS sebagai autentikasi yang digantikan dengan autentikasi di balik layar, maka sudah menghilangkan potensi fraud," ujar Danang Wedhasmara, Head of Department, e-Banking Strategy & Product Development Department Bank Rakyat Indonesia di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Jumat (25/10).

BRI merupakan salah satu pengguna solusi Telco Verify dari Telkomsel. Mereka telah menggunakan solusi ini untuk aplikasi perbankan mereka, BRImo, sejak November 2023.

Menurut Danang, solusi Telco Verify telah memberikan dampak signifikan pada pengguna BRImo. Ia menyebut ada penurunan tren social engineering pada aplikasi tersebut sebesar 70,21 persen dibandingkan dengan sebelum implementasi.

"Keberhasilan Telkomsel dalam memperkuat perlindungan transaksi nasabah BRImo tidak hanya membuktikan efektivitas Telco Verify dalam mengurangi risiko ancaman keamanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital BRI, serta meminimalkan potensi kerugian finansial dan reputasi yang disebabkan oleh serangan siber," tutur Alfian Manullang, VP Data Solutions & Digital Financial Services Telkomsel dalam acara yang sama.

Sebelum ada Telco Verify, kata Alfian, proses autentikasi memerlukan beberapa langkah, yakni pengguna harus memasukkan nomor ponsel akun, mengirimkan one time password (OTP) untuk verifikasi, memverifikasi OTP, dan lalu pelanggan baru bisa masuk ke aplikasi.

Dengan solusi Telco Verify, autentikasi bisa dilakukan dengan lebih cepat karena tidak melewati proses verifikasi OTP.

Solusi Telco Verify memungkinkan identitas pengguna untuk diautentikasi secara otomatis atau silent verification oleh operator jaringan seluler, tanpa perlu memasukkan kata sandi atau kode OTP.

Selain mengurangi potensi penipuan modus APK, metode ini juga dapat mengurangi kemungkinan pengambilalihan akun pengguna melalui social engineering atau pembagian kode OTP yang tidak disengaja.

Dengan demikian, solusi ini dinilai tak hanya mempercepat proses autentikasi, tetapi juga meningkatkan keamanan.

Lebih lanjut, Alfian menyebut solusi Telco Verify tak hanya berlaku untuk pelanggan Telkomsel. Solusi ini diterapkan untuk seluruh pelanggan operator seluler di Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 59.764 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 24 Oktober 2024.

Angka ini diperkirakan terus meningkat setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada Senin (21/10).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengungkapkan sebagian besar PHK terjadi di tiga provinsi utama.

"PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah 11.252 orang, dan Provinsi Banten mencapai 10.254 orang," ujarnya dikutip dari detikfinance pada Kamis (24/10).

Sektor yang paling terdampak gelombang PHK ini adalah industri pengolahan dengan 25.873 tenaga kerja, disusul oleh sektor jasa lainnya dengan 15.218 pekerja, dan perdagangan besar serta eceran yang mencapai 10.254 pekerja.

Menurut Indah, faktor penyebab PHK yang terus terjadi di berbagai daerah antara lain melemahnya ekspor produk tekstil dan garmen, serta efisiensi perusahaan akibat ketatnya persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak digitalisasi, serta masuknya impor garmen ilegal turut menambah beban industri," jelasnya.

Ancaman PHK karyawan Sritex menjadi sorotan usai perusahaan dinyatakan pailit. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi memaparkan bahwa pailitnya Sritex sangat mempengaruhi nasib ribuan pekerja.

"Ada dua skenario utama yang mungkin terjadi. Yang pertama, pekerja existing mungkin akan dipekerjakan kembali, tetapi dengan masa kerja yang di-reset menjadi nol atau dengan sistem kontrak," kata Ristadi.

Namun, ada skenario lain yang lebih mengkhawatirkan, yaitu pemilik baru tidak menggunakan tenaga kerja existing.

"Mereka mungkin lebih memilih fresh graduate, yang tentu berdampak pada PHK bagi pekerja lama," tambahnya.

Selain ancaman PHK, masalah pembayaran pesangon juga menjadi perhatian. Berdasarkan pernyataan KSPN, Sritex memiliki utang sekitar Rp25 triliun, sementara asetnya hanya bernilai Rp15 triliun.

"Selisih utang ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pekerja yang ter-PHK tidak akan mendapatkan pesangon sesuai aturan yang berlaku," ujar Ristadi.

Ia menambahkan, dalam beberapa kasus pailit yang ditanganinya, pekerja hanya menerima sekitar 2,5 persen dari pesangon yang seharusnya.

"Situasi ini sangat memprihatinkan, bahkan ada kasus di mana pekerja tidak mendapatkan pesangon sama sekali," katanya.

Saat ini, Sritex masih berupaya mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang. GM HRD Sritex Group, Haryo Ngadiyono, menyatakan bahwa operasional perusahaan masih berjalan dan pihaknya belum mengambil langkah PHK massal.

"Kami sudah melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung. Manajemen tidak akan melakukan PHK massal selama upaya hukum masih bisa ditempuh," ungkap Haryo pada Jumat (25/10).

Bank Mandiri melanjutkan aksi berkelanjutan melalui Program Mandiri Pilah Sampah, yakni inovasi program pengelolaan sampah organik yang berfokus pada penggunaan mesin biodigester dengan kolaborasi bersama masyarakat setempat.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman mengatakan, program Mandiri Pilah Sampah yang dimulai sejak 2022 ini bertujuan mengubah sampah organik menjadi sumber daya bernilai. Salah satu hasilnya, adalah pupuk organik membantu pengembangan urban farming di perkotaan dan cairan multifungsi eco-enzyme untuk keperluan rumah tangga, seperti pembersih alami dan pengusir hama.

"Kami percaya bahwa dengan memberdayakan komunitas dan mengedepankan inovasi seperti biodigester dan eco-enzyme, kita dapat menciptakan perubahan nyata bagi lingkungan dan masyarakat perkotaan," ujar Ali, Jumat (25/10).

Dalam aksi ini, Bank Mandiri pun menggandeng Bank Sampah (BS) Mekar Sari, yakni kelompok wanita tani (KWT) Kenanga di Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan.

Djuraida, Ketua Pengurus BS Mekar Sari mengatakan, BS Mekar Sari berkembang pesat usai mendapatkan pendampingan Program Mandiri Pilah Sampah.

"Terlihat dari nasabahnya yang meningkat dua kali lipat dengan rutinitas penimbangan sampah dua kali setiap bulan," ujarnya.

Lebih jauh, Djuraida menyampaikan terima kasih atas keterlibatan dalam aksi keberlanjutan Bank Mandiri. Menurutnya, peran aktif Bank Mandiri menjaga kelestarian lingkungan merupakan inspirasi bagi keterlibatan masyarakat.

Atas kontribusi dalam pengelolaan sampah, BS Mekar Sari pun menjadi contoh sukses di tingkat nasional dan internasional. Pada 2016, BS Mekar Sari dikunjungi oleh Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dari Belanda.

Lalu, pada 2021, BS Mekar Sari terpilih menjadi bank sampah terbaik di DKI Jakarta.

Sebelumnya, Bank Mandiri secara konsisten mendorong inisiatif keberlanjutan lain untuk pengolahan limbah. Melalui inisiatif Mandiri Lingkar Hijau, Bank Mandiri menggandeng perusahaan pengolah limbah cangkang biji kopi asal Bandung, Jawa Barat, Bell Living Lab.

Diharapkan, kerja sama ini dapat mendorong pemberdayaan petani kopi di sekitar Bandung dengan memberikan pendapatan tambahan, serta pembukaan lapangan pekerjaan hijau (green jobs). Selain itu, turut mengurangi emisi karbon dari industri kopi, dan menghasilkan inovasi terbaru dalam industri fesyen.

Ali menambahkan, inisiatif pengolahan limbah ini sekaligus bagian dari gerakan besar Mandiri Looping for Life berupa komitmen jangka panjang Bank Mandiri untuk membangun bisnis berkelanjutan.

"Dukungan untuk inisiatif pemanfaatan limbah seperti ini adalah bagian dari cara Bank Mandiri mewujudkan visi menjadi Indonesia's Sustainability Champion di Indonesia dan sejalan dengan semangat pilar ESG Bank Mandiri yaitu Sustainability Beyond Banking," pungkas Ali.

Pengadilan Niaga (PN) Semarang memutuskan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) pailit. Putusan pailit ditetapkan setelah Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut.

Salah satu kreditur PT Sritex, yakni PT Indo Bharat Rayon, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian atas kesepakatan penundaan kewajiban pembayaran utang pada 2022.

Sritex pun telah mengajukan kasasi atas putusan pailit oleh PN Niaga Semarang. GM HRD Sritex Group Haryo Ngadiyono menyebut operasional perusahaan masih berjalan hingga hari ini, meski ada putusan pailit.

"Hari ini sudah melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung," ucapnya di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Jumat (25/10) dikutip Detik Jateng.

Dalam permohonan kasasi, pihak Sritex menjelaskan para karyawan masih bekerja dan manajemen belum akan mengambil langkah PHK.

"Tidak akan melakukan PHK massal manakala kondisi ini masih bisa dilakukan upaya hukum tadi (kasasi). Karena bukan perusahaan (Sritex) yang mempailitkan, ini kan perusahaan masih jalan, yang mempailitkan pihak ketiga. Tentu ada upaya-upaya untuk penyelesaian masalahnya," ujar Haryo.

Lantas apa konsekuensi bagi perusahaan yang dinyatakan pailit?

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004.

Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU ini.

Konsekuensi dengan dinyatakan pailit, maka kewenangan debitur pailit seperti Sritex, menjadi lebih terbatas dalam mengelola harta. Pasalnya, usai diputuskan pailit maka kewenangan mengurus dan membereskan harta perusahaan dialihkan oleh pengadilan ke kurator.

"Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan," pasal 24 UUK 2004, dikutip Jumat (25/10).

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali," bunyi pasal 16 beleid itu.

Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan, apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit. Artinya, manajemen  hanya bisa mengambil langkah-langkah bisnis yang menguntungkan perusahaan.

Adapun pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditur atau mengurangi harta pailit, maka kurator dapat meminta pembatalan atas langkah yang diambil oleh debitur pailit.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, debitur pailit atau pihak perusahaan wajib mengkonsultasikan langkah-langkah bisnis yang akan diambil kepada kurator terlebih dulu sebelum mengeksekusinya.

Jadi dengan adanya putusan pailit ini Sritex kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya karena akan disita dan diurus oleh kurator. Perusahaan hanya bisa mengelola harta kekayaannya apabila menambah jumlah harta kekayaannya. Sritex juga harus melapor terlebih dahulu kepada kurator sebelum mengelola harta kekayaannya.

Unilever akan melakukan perubahan drastis dalam berbisnis di Indonesia imbas aksi boikot anti Israel yang ikut menyasar produk mereka.

CEO Unilever Hein Schumacher mengakui adanya masalah yang sudah berlangsung lama di unit bisnisnya di Indonesia. Tercatat, Unilever Indonesia mengalami penurunan pendapatan sebesar 18 persen pada kuartal III/2024.

"Unilever melakukan intervensi signifikan di Indonesia pada kuartal tiga dan empat yang tidak akan membuahkan hasil pada kuartal berikutnya," katanya, dikutip Reuters, Kamis (24/10).

Sementara itu, Kepala Keuangan Unilever Fernando Fernandez mengatakan pertumbuhan penjualan kuartal keempat di Asia Tenggara telah terganggu oleh pembeli di Indonesia yang memboikot produk merek sebagai tanggapan atas situasi geopolitik di Timur Tengah.

Fernandez mengatakan perusahaan akan berupaya membuat mereknya "lebih kontemporer" mengingat "perubahan sosial yang signifikan" yang sedang terjadi. Ia berharap akan melihat peningkatan dalam enam bulan ke depan.

Ia menambahkan perombakan sistem distribusi sedang dilakukan untuk menstabilkan harga dan upaya grup tersebut telah membuahkan beberapa hasil.

"Kami telah memulihkan sebagian dari kerugian saham yang kami derita akibat reaksi konsumen yang terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah, kami telah memulihkan sekitar seperempat dari kerugian saham," katanya.

Unilever adalah salah satu sasaran empuk aksi boikot produk pro-Israel di tengah penyerangan Palestina oleh Zionis tersebut. Merek global ini menjadi salah satu target rangkaian gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) yang menggema di seluruh penjuru dunia.

Alasan Unilever menjadi sasaran adalah saat salah satu perusahaan mereka bernama Ben & Jerry's memutuskan berhenti menjual es krim di West Bank, Palestina, ketika pendudukan Israel di 2021 lalu. Sayang, niat Ben & Jerry's menghormati Palestina dimentahkan oleh bos Unilever.

Kala itu, CEO Unilever Alan Jope malah mengatakan Ben & Jerry's tengah menjajaki peluang kerja sama baru dengan Israel. Ucapan Jope pun menimbulkan perdebatan.

Curhat penumpang Rosalia Indah kehilangan laptop saat di atas bus viral di media sosial. Pencuri itu mengganti laptop penumpang dengan sebuah buku besar.

"Kejadian lagi, laptop hilang di Rosalia Indah! Di rute yang sama dengan kejadian 2023!" tulis akun @prasetia495 di X, Jumat (25/10).

Penumpang tersebut berangkat dari Wonosobo menuju Bekasi pada pukul 15.05 WIB Kamis kemarin (24/10). Selama perjalanan, ia mengaku sangat berhati-hati dengan selalu membawa tas berisi laptop ke mana pun, termasuk saat bus berhenti di rest area.

Ia menduga laptop tersebut dicuri saat ia tertidur sekitar pukul 00.15 malam hingga akhirnya terbangun pukul 03.30 dini hari saat bus berada di tol Cikarang.

Penumpang tersebut merupakan seorang freelancer yang sumber penghasilannya sangat bergantung pada laptop tersebut. Ia menyadari laptopnya diganti dengan buku besar saat hendak presentasi di hadapan klien.

Ia juga mengaku kecewa karena Rosalia Indah tidak menepati janji untuk memasang CCTV di setiap armadanya usai berita pencurian yang viral pada 2023.

"Tapi hari ini, saya mengalami kemalingan di rute dan modus yang sama. You know what? Sampai sekarang TIDAK ADA CCTV di dalam bus. Mana janji kalian? Saya benar-benar kecewa," keluhnya.

[Gambas:Twitter]

Akun resmi Rosalia Indah di X @Rosalia_Ind pun menanggapi keluhan penumpang itu. Pihak bus meminta maaf dan bakal menghubungi penumpang untuk mencari penyelesaian masalah itu.

Kami mohon maaf dan turut prihatin atas kejadian yang menimpa Bapak saat perjalanan. Terima kasih atas laporan yang diberikan ke kami melalui nomor Contact Center. Selanjutnya, tim kami akan menghubungi Bapak melalui jalur pribadi untuk pengecekan dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Terima kasih," tulis Rosalia Indah.

Pada 20 Desember 2023 lalu, salah satu penumpang mengeluh kehilangan iPad yang diganti dengan buku saat menggunakan jasa Rosalia Indah. Namun, customer service pihak PO tidak menanggapi kerugian yang dialami si penumpang.

Setelah viral dan didesak netizen di seluruh platform media sosial, apalagi ternyata korbannya banyak. Akhirnya manajemen Rosalia Indah berjanji akan menginvestigasi kasus tersebut.

Manajemen juga memasang CCTV dan safe deposit box pada enam armada baru usai viral kasus iPad penumpang hilang diganti buku dan keramik di bus.

Ke depannya, pemasangan CCTV dan safe deposit box bakal diterapkan di seluruh armada. Enam bus baru ini menambah jumlah armada Rosalia Indah yang beroperasi.

"Manajemen PT Rosalia Indah Transport meluncurkan 6 armada bus baru. Armada baru ini akan dilengkapi dengan CCTV dan juga safe deposit box untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan para pelanggan setia," tulis Instagram @rosaliaindah.official, dikutip Jumat (29/12).

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat kementerian untuk mengkaji sejumlah opsi dan skema penyelamatan pekerja raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dari ancaman PHK usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Keempat kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Menurut Agus, prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan perusahaan agar tetap memiliki penghidupan.

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," ujarnya.

Pada Rabu (23/10), PN Semarang memutus pailit Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditor perusahaan tekstil tersebut.

Salah satu debitur PT Sritex, yakni PT Indo Bharat Rayon, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian atas kesepakatan penundaan kewajiban pembayaran utang pada 2022.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada Januari 2022 lalu," kata Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Jawa Tengah.

Atas putusan itu, perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

GM HRD Sritex Group Haryo Ngadiyono menyebut operasional perusahaan masih berjalan hingga hari ini, meski ada putusan pailit.

"Hari ini sudah melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung," ujar Haryo di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Jumat (25/10) dikutip Detik Jateng.

Dalam permohonan kasasi tersebut, pihak Sritex menjelaskan para karyawan masih bekerja dan manajemen belum akan mengambil langkah PHK.

"Tidak akan melakukan PHK massal manakala kondisi ini masih bisa dilakukan upaya hukum tadi (kasasi). Karena bukan perusahaan (Sritex) yang mempailitkan, ini kan perusahaan masih jalan, yang mempailitkan pihak ketiga. Tentu ada upaya-upaya untuk penyelesaian masalahnya," terang Haryo.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memberikan lima catatan terkait rencana Presiden Prabowo Subianto putihkan atau hapus utang 6 juta nelayan dan petani ke perbankan.

Rencana ini pertama kali disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan.

Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan rencana tersebut sangat baik dan akan sangat membantu nelayan.

"Menurut kami pada dasarnya ini ide bagus. Salah satu kesulitan nelayan dan petani dalam mengakses permodalan dari perbankan karena riwayat pembukuan di masa lalu," ujar Dani kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/10).

Namun, ia menilai ada lima catatan yang perlu diperhatikan jika ingin menerapkan kebijakan penghapusan utang tersebut. Pertama, masalah administrasi yang dipermudah.

"Meskipun dalam banyak kasus, petani/nelayan ingin melunasi atau membayar. Tapi karena masalah-masalah administratif, hal ini jadi tidak bisa diselesaikan," jelasnya.

Kedua, ia menilai perlu dipilah jenis utang dan nasabah yang akan diputihkan. Hal ini untuk menghindari kebijakan pemutihan menyasar nasabah-nasabah besar.

Ketiga, rencana penghapusan utang ini perlu disertai dengan meningkatkan literasi keuangan di kalangan nelayan dan petani.

Keempat, ia menyarankan untuk ke depannya pemerintah perlu menyusun mekanisme pembiayaan petani dan nelayan yang lebih fleksibel secara syarat, biaya, dan waktu pembayaran.

"Sehingga menghindari masalah-masalah terjadi lagi di kemudian hari," kata dia.

Kelima, Dani menyarankan agar kebijakan tersebut disertai dengan penguatan skema-skema pembiayaan dan permodalan yang murah serta mudah diakses nelayan.

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang 6 juta petani dan nelayan ke perbankan. Ia pun akan segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) pemutihan utang tersebut pada pekan depan.

Hal itu disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan.

"Ini mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres pemutihan. Sedang disiapkan Pak Supratman (Supratman Andi Agtas) menteri hukum, semua sesuai undang-undang," ucapnya dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Saya berharap minggu depan ya beliau (Prabowo) akan tanda tangan perpres pemutihan. (Ada) 5 juta-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan. Tidak akan ditutup SLIK-nya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," sambungnya.

Hashim mengatakan utang petani dan nelayan ke perbankan itu berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta. Itu merupakan utang di era krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lain-lain.

"Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta (petani dan nelayan) ini tidak bisa dapat kredit," ungkap Hashim.

"Mereka (pinjam) ke mana? Ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, gak perlu pinjol. Tapi ternyata kita konglomerat yang (punya) hati nurani. Kita (waktu) dengar kaget. Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu (2023 diketahui) dan Prabowo setuju (dihapus)," sambungnya.

Penghapusan utang ini juga sudah berdasarkan konsultasi Prabowo dengan tim ekonominya. Hashim menegaskan pemutihan tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menekankan sejumlah kebijakan prioritas, termasuk swasembada pangan dan energi, dalam pelatihan menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Lembah Gunung Tidar, Magelang.

Pengarahan digelar tertutup. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membocorkan inti pesan dari Prabowo.

"Bersatu. Swasembada pangan dan energi at all cost," kata Zulhas melalui pesan singkat, Jumat (25/10).

Hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dia berkata swasembada menjadi isu utama yang disampaikan Prabowo.

Selain itu, ada sejumlah persoalan lain. Salah satunya soal kemandirian bangsa Indonesia dari pengaruh negara lain.

"Lanjutkan hilirisasi, swasembada pangan, swasembada energi, jangan mau didikte oleh kepentingan asing," ucap Bima.

Saat ini, para menteri sedang beristirahat, salat Jumat, dan makan siang. Para menteri sudah menjalani kegiatan sejak pagi, mulai dari senam hingga mendapatkan pengarahan dari Prabowo.

"Setahu saya nanti habis salat Jumat agenda tanya jawab. Sebelum tadi salat Jumat kan pematerinya Kapolri, Jaksa Agung, sama BPKP," ungkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo, Jawa Tengah, memanggil manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex hari ini, Jumat (25/10).

Pemanggilan itu terkait permintaan penjelasan usai Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Plh Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati menyebut pihak Sritex yang diwakili GM HRD Sritex Group Haryo Ngadiyono pihaknya mengajukan upaya kasasi atas putusan pailit itu.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," kata Mumpuniati menirukan penjelasan Haryo, dikutip detikcom, Jumat (25/10).

Haryo menyebut gugatan pailit diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon, yang merupakan pemasok bahan baku rayon.

"PT Indo Bharat Rayon merupakan salah satu supplier bahan baku rayon kepada Sritex dan group (Bitratex, Sinar Pantja Djaja dan PT Primayudha Boyolali)," imbuh Mumpuniati.

Manajemen juga menyampaikan jumlah karyawan Sritex Group mencapai 30 ribu orang. Sementara, karyawan Sritex di Sukoharjo sebanyak 11 ribu orang.

Kepada Disnaker, Haryo menyampaikan kapasitas produksi tekstil 60 persen hingga 70 persen, sedangkan garmen masih full 100 persen di 14 pabrik. Manajemen juga mengklaim order yang masuk sudah sampai Maret 2025. Kegiatan operasional pabrik juga disebut masih berjalan.

Menurut Mumpuniati, pihak Sritex berharap dukungan semua pihak untuk membantu kondusivitas dan upaya kasasi. Dalam kesempatan itu, pemerintah juga meminta Sritex berkoordinasi secara intens.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum. Mengingat PT Sritex berlokasi dalam kawasan berikat agar Sritex segera berkoordinasi dengan Bea Cukai," tutupnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) (Sritex) pailit.

Hal itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan.

Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

CEO Meta Mark Zuckerberg baru-baru ini mengklaim kacamata pintar akan menggantikan ponsel dalam waktu dekat. Benarkah demikian?

Dalam acara Meta Connect, Zuckerberg menyinggung pengembangan teknologi Augmented Reality (AR) dan kecerdasan buatan (AI) yang akan menjadi bagian krusial dari kacamata pintar.

Zuckerberg optimistis dalam satu dekade ke depan, miliaran orang yang memakai kacamata biasa akan beralih ke kacamata pintar. Bahkan mereka yang tidak berkacamata pun mungkin akan tertarik untuk menggunakannya.

"Sama seperti semua orang yang beralih ke telepon pintar, saya pikir semua orang yang berkacamata akan segera beralih ke kacamata pintar dalam dekade berikutnya." ucap Zuckerberg, mengutip Forbes, Rabu (16/10).

Zuckerberg sesumbar kacamata pintar bakal menggantikan smartphone karena belum lama ini Meta meluncurkan prototipe terbaru dari kacamata pintar AR mereka yang diberi nama Orion.

Kacamata ini diklaim sebagai yang paling canggih di dunia dengan kemampuan menampilkan grafik melalui proyeksi holografik langsung ke pandangan penggunanya. Meta berencana meluncurkan Orion untuk masyarakat umum pada tahun 2027 mendatang.

Meta memandang kacamata ini sebagai "kilasan masa depan" di mana perangkat seperti ponsel akan usang dan digantikan dengan teknologi yang lebih hands-free dan natural seperti kacamata pintar.

Teknologi AR dan AI yang semakin maju memang menawarkan kemungkinan untuk mengurangi ketergantungan pada layar ponsel. Pengalaman komputasi yang lebih alami, hands-free, dan selalu terhubung bisa menjadi daya tarik utama dari kacamata pintar.

Dengan proyeksi bahwa industri perangkat AR akan mencapai nilai pasar hingga USD 370 miliar (setara 578 triliun rupiah), potensi teknologi ini semakin jelas.

Namun menurut Martie-Louise Verreyne, profesor inovasi dan dekan asosiasi (penelitian) dari University of Queensland, beberapa orang berpendapat teknologi Hp sudah menguntungkan kita, terutama dari peningkatan konektivitas, akses ke informasi, dan aplikasi untuk meningkatkan produktivitas.

Verreyne, dalam tulisannya di The Conversation, menjelaskan bahwa untuk benar-benar menggantikan Hp, Meta dan perusahaan teknologi lainnya harus membuktikan kacamata pintar dapat menawarkan kenyamanan dan kegunaan yang sama atau bahkan lebih baik daripada Hp.

Pada akhirnya, adopsi teknologi ini akan ditentukan oleh seberapa baik perusahaan seperti Meta dapat mengatasi tantangan teknis dan sosial yang ada, serta apakah pengguna merasa bahwa perangkat ini benar-benar meningkatkan produktivitas seperti yang mereka klaim.

"Kacamata pintar juga diklaim dapat mengurangi kesalahan manusia, memungkinkan visualisasi data, dan memantau kesehatan dan kesejahteraan pemakainya. Ini akan memastikan pengalaman berkualitas, penerimaan sosial, dan integrasi yang lancar dengan proses fisik." tulis Verreynne, mengutip The Conversation.

Verreynne mengatakan teknologi AR yang digunakan untuk mengembangkan kacamata Orion bukan hal baru.

Pada 1960-an, ilmuwan komputer Ivan Sutherland sudah memperkenalkan perangkat augmented reality pertama yang dipasang di kepala.

Insinyur asal Kanada Stephen Mann kemudian mengembangan prototipe pertama yang menyerupai kacamata dua dekade setelahnya.

Selanjutnya, sepanjang dekade 1990-an, para peneliti dan perusahaan teknologi terus mengembangkan kemampuan teknologi ini untuk keperluan militer dan industri.

"Pada 2013, setelah teknologi smartphone berkembang pesat, Google mencoba masuk ke pasar kacamata AR. Sayangnya, respons pasar kurang baik karena ada kekhawatiran tentang masalah privasi, harga yang tinggi, dan fungsionalitas yang terbatas," ujar dia.

Kacamata pintar Orion hadir dengan fitur canggih seperti asisten AI bawaan yang merespons perintah suara, serta pelacakan mata dan gerakan tangan untuk navigasi yang lebih intuitif.

Namun meski potensinya besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi sebelum kacamata pintar dapat menjadi pilihan miliaran orang. Tantangan ini mencakup kenyamanan penggunaan, daya tahan baterai, kualitas tampilan, hingga masalah privasi dan keamanan data.

Verreynne menjelaskan penerimaan sosial juga menjadi faktor kunci. Sama halnya seperti smartphone di awal 2000-an, kacamata pintar perlu membangun ekosistem digital yang kuat agar dapat diterima oleh masyarakat luas.

"Tantangan-tantangan ini serupa dengan yang dihadapi smartphone pada awal kemunculannya di dekade 2000-an. Seperti halnya smartphone, mungkin akan ada pengguna awal yang bersedia menerima risiko demi keuntungan yang ditawarkan kacamata AR, dan kemudian menciptakan ceruk pasar yang berkembang seiring berjalannya waktu," jelas dia.

Meta perlu memastikan bahwa kacamata ini tidak hanya berfungsi sebagai gadget canggih, tapi juga sebagai alat yang benar-benar memperbaiki cara kita berinteraksi dengan dunia digital.

Memang benar kacamata pintar memiliki potensi besar untuk mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi, tetapi klaim bahwa mereka akan menggantikan ponsel dalam waktu dekat masih perlu diuji.

Menurut Verreynne tantangan teknis dan sosial masih menjadi hambatan utama dan hanya waktu yang akan membuktikan apakah prediksi Zuckerberg menjadi kenyataan atau sekedar hype belaka.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex belum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja meski resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Senin (21/10).

Hal ini dikarenakan Sritex memilih untuk mengajukan kasasi atas putusan pengadilan tersebut. Pasalnya, operasional perusahaan masih berjalan sampai hari ini.

"Hari ini sudah melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung," ujar GM HRD Sritex Group Haryo Ngadiyono di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Jumat (25/10) dikutip Detik Jateng.

Dalam permohonan kasasi, pihak Sritex menjelaskan para karyawan masih bekerja dan manajemen belum akan mengambil langkah PHK.

Haryo menjelaskan Sritex Group terdiri dari PT Sritex yang ada di Sukoharjo, PT Primayudha Mandirijaya di Boyolali, serta PT Sinar Pantja Djaja dan PT Bitratex Industries di Semarang.

Menurutnya, ada puluhan ribu karyawan yang bekerja di raksasa tekstil Tanah Air itu, jika diputuskan pailit dan tutup, ratusan ribu orang bakal terdampak.

"Kalau tiba-tiba ini harus pailit dan tutup, sekitar puluhan ribu karyawan ini, kalau beserta keluarga mungkin mencapai ratusan ribu, orang yang bernaung pada perusahaan Sritex ini," ungkapnya.

Ia menegaskan hingga saat ini Sritex belum akan melakukan PHK massal selama masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh. Sritex masih berusaha agar perusahaan tidak tutup.

"Tidak akan melakukan PHK massal manakala kondisi ini masih bisa dilakukan upaya hukum tadi (kasasi). Karena bukan perusahaan (Sritex) yang mempailitkan, ini kan perusahaan masih jalan, yang mempailitkan pihak ketiga. Tentu ada upaya-upaya untuk penyelesaian masalahnya," pungkasnya.

Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang sebelumnya menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) (Sritex) pailit.

Hal itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.