Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut 77.219 produk makanan ringan La Tiao yang mengandung zat berbahaya telah beredar di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua BPOM Taruna Ikrar memaparkan peredaran itu terjadi di 214 toko ritel, 27 distributor, dan 100 kantin sekolah. Menindaklanjuti hal tersebut, BPOM bertindak cepat untuk menarik dan mengamankan produk-produk tersebut dari peredaran.

Taruna menjelaskan bahwa keputusan untuk menarik produk La Tiao ini dilakukan karena adanya kandungan bakteri Bacillus Cereus yang dapat menghasilkan racun dan telah berdampak ke kesehatan konsumen di tujuh daerah.

"Karena memang di dalamnya mengandung Bacillus Cereus yang bisa menimbulkan toksin dan telah berdampak di tujuh daerah. Tentu kita tidak ingin rakyat kita akan ada kejadian luar biasa berikutnya," ujar Taruna.

Ia menambahkan dari 341 sarana distribusi yang diperiksa, BPOM mendapati bahwa sebanyak 33 sarana, termasuk 20 distributor dan 12 ritel, masih menjual produk La Tiao. Total produk berbahaya ini mencapai 77.219 buah dengan 95 varian, di mana 76.420 buah telah diamankan dan 49 buah dimusnahkan karena kedaluwarsa atau tidak memiliki izin edar.

"Dari 77.219 buah La Tiao tadi, atau 95 item varian, telah disampling sejumlah 750 buah, diturunkan dari rak display, diamankan sementara sejumlah 76.420 buah, dan sejumlah 49 buah tadi dimusnahkan karena kadaluarsa atau tanpa tanpa izin edar," ungkap Taruna.

BPOM juga menjelaskan bahwa peredaran La Tiao sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Namun, lonjakan kasus keracunan baru-baru ini diduga terkait dengan perubahan dalam produksi atau faktor penyimpanan yang membuat produk ini berubah dari pangan resiko rendah menjadi resiko tinggi.

"Awalnya, produk ini dianggap pangan risiko rendah, tapi kini terklasifikasi risiko tinggi karena adanya potensi tumbuh mikroorganisme berbahaya seperti Bacillus Cereus, bahkan mungkin bakteri lain seperti Salmonella atau jamur yang bisa memicu kerusakan sistem saraf dan hati," jelas Taruna.

Lebih lanjut, BPOM menyatakan dari 73 varian La Tiao yang didaftarkan, hanya 6 produk yang terdistribusi resmi dan memiliki izin edar, di mana 4 di antaranya telah ditarik dari pasar. BPOM mengindikasikan bahwa produk lainnya masih dalam tahap evaluasi keamanan.

"Ada 73. Tapi dari 73 yang ada izin edarnya yang didaftar oleh importer, cuma 6 yang ternyata didistribusikan. Dari 6 yang didistribusikan yang lagi viral itu, 4 telah kami ambil. Kenapa? Karena 4 itu terbukti. Dan boleh jadi yang lainnya terbukti juga," tutup Taruna.

Taruna menghimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi produk La Tiao dan segera melaporkannya kepada pengawas obat dan makanan jika telah terlanjur membeli.

"Anjuran kami bahwa untuk produk ini sebaiknya masyarakat jangan mengonsumsi, kalau sudah ada dilaporkan kepada pengawas obat dan makanan," pungkasnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Selasa (5/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola pergerakan IHSG masih berada dalam rentang konsolidasi wajar meski di tengah tekanan yang terjadi.

"Kondisi perekonomian yang stabil tercermin dari data terlansir, masih menjadi penopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang, hari ini IHSG berpotensi menguat," ucap William seperti dikutip dari riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.401 dan resistance 7.566.

Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni TLKM, ⁠GGRM, ⁠BBRI, ⁠BBCA, ⁠ASII, ⁠ASRI, ⁠UNVR, ⁠ICBP, dan ⁠PWON.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memproyeksi IHSG akan dibuka menguat setelah melemah pada penutupan hari sebelumnya.

"IHSG mempertahankan peluang untuk memulai pembalikan tren pada pekan ini," kata dia.

Ia memperkirakan IHSG akan berada di level support 7.449 dan resistance 7.752.

IHSG ditutup di level 7.479 pada Senin (4/11) sore. Indeks saham melemah 25,75 poin atau minus 0,34 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,06 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,30 miliar saham.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan menerbitkan aturan baru soal rumus penetapan UMP 2025 paling lambat 7 November mendatang. 

"Kami punya batas waktu sampai 7 November," kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/11).

Yassierli mengatakan sebelum menetapkan aturan baru itu, dirinya sudah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait seperti buruh maupun pengusaha. 

Namun, ia tak mengungkap isi formula perhitungan UMP yang akan dibuatnya tersebut. Ia hanya menyatakan formula kemungkinan besar akan mempertimbangkan hasil putusan MK atas gugatan uji materi UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Hasil putusan MK katanya sudah ia diskusikan dengan Dewan Pengupahan Nasional, perwakilan serikat pekerja dan pengusaha.

Aspirasi yang disampaikan baik pengusaha maupun pekerja terkait putusan MK tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo.

"Yang jelas, amar keputusan MK tentu kita harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kita akan tinjau bersama," katanya.

MK memutuskan 21 poin penting terkait uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU Ciptaker yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya.

Dalam putusannya, MK menjawab dalil-dalil para pemohon berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang bermuara pada tujuh isu besar, pada pokoknya terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak lagi berdasarkan izin, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, cuti, pengupahan, ketentuan pesangon, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berikut 21 poin penting putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja:

1. Menyatakan frasa "Pemerintah Pusat" dalam Pasal 42 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu Menteri Tenaga Kerja".

2. Menyatakan Pasal 42 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia".

3. Menyatakan Pasal 56 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan "Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama lima tahun termasuk jika terdapat perpanjangan".

4. Menyatakan Pasal 57 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan "Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin".

5. Menyatakan Pasal 64 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 18 yang menyatakan "Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya".

6. Menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan "Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu".

7. Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 79 ayat 5 dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

8. Menyatakan Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan".

10. Menyatakan frasa "struktur dan skala upah" dalam Pasal 88 ayat 3 huruf b dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "struktur dan skala upah yang proporsional".

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota".

12. Menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

13. Menyatakan frasa "dalam keadaan tertentu" dalam Pasal 88 F dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau non-alam termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 UU 6/2023 yang menyatakan "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh perusahaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan".

15. Menyatakan Pasal 92 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 33 UU 6/2023 yang menyatakan "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi".

16. Menyatakan Pasal 95 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan".

17. Menyatakan Pasal 98 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif.

18. Menyatakan frasa "Wajib dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh" dalam Pasal 151 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh".

19. Menyatakan frasa "pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial" dalam Pasal 151 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap".

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam Pasal 157A ayat 3 dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPHI".

21. Menyatakan frasa "diberikan dengan ketentuan sebagai berikut" dalam Pasal 156 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "paling sedikit".

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara menepis isu angsuran atau biaya yang harus dibayar masyarakat untuk program 3 juta rumah bakal diambil dari pemotongan subsidi BBM.

"Saya belum dengar ada (pembahasan) itu," tepis Ara usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

"Cuma, memang (yang) kita bicarakan itu, yang saya ingat saya bicara bagaimana data. Karena data itu problem besar di kita," jelasnya.

Ara menegaskan dirinya masih harus mengumpulkan data siapa saja yang berhak memiliki rumah dari program Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, ada tumpang tindih data dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

Ia menegaskan banyaknya versi data itu membuat kerja pemerintah tidak efisien. Namun, Ara mengklaim Presiden Prabowo sudah mengambil keputusan.

"Saya rasa keputusan Presiden Prabowo sudah sangat bagus, itu yang melakukan (menyiapkan data) BPS. Sehingga datanya itu terpusat. Masalahnya, sebelum data dari BPS itu jadi, bagaimana kita melakukannya?" jelas Ara.

"Kita bangun (perumahan gratis) di Tangerang, gotong royong. Delapan bulan kalau jadi, empat bulan, kan kita bisa pakai data itu. Kita doakan data itu bisa segera jadi sehingga kementerian/lembaga bisa pakai data itu untuk bansos kah, bantuan pendidikan, kesehatan. Sehingga ada satu data yang dipakai oleh semuanya," harapnya.

Isu pengalihan subsidi energi untuk program 3 juta rumah berembus dari para pengembang properti. Para pengusaha mendengar subsidi energi bakal diganti menjadi bantuan langsung kepada masyarakat untuk membayar angsuran kepemilikan rumah.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga membantah isu tersebut. Ia menegaskan tak ada pembahasan pemotongan subsidi pertalite Cs demi angsuran program 3 juta rumah.

"Enggak, enggak benar itu (subsidi energi dipangkas demi program 3 juta rumah). Enggak, enggak," bantah Bahlil usai Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

"Kita lagi meng-exercise kok (subsidi energi tepat sasaran). Belum ada ide itu, belum ada (dialihkan untuk program 3 juta rumah)," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan soal alasan pemerintahan Prabowo Subianto mau membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

AHY mengatakan rencana pembangunan proyek itu muncul karena pemerintah menilai pembangunan sejumlah tanggul pantai yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), salah satunya Kalibaru yang memiliki tinggi 4,8 meter tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," kata AHY saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11) seperti dikutip dari detik.com.

Atas kondisi tersebut, saat ini pemerintah mengkaji opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan setidaknya ada dua permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob dan kedua, penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata dia.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhur dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Wacana pembangunan tanggul raksasa menguat kembali belakangan ini setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden.

Kabarnya, setelah dilantik, Prabowo akan membangun tanggul laut raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hashim mengatakan proyek tanggul laut raksasa itu harus segera dimulai. Pasalnya, ada ancaman sawah-sawah di pantai utara (pantura) Pulau Jawa akan tenggelam.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," ujar adik Prabowo itu di Kantor AHY, Kamis (31/10), melansir Detik Finance.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," imbuh Hashim.

Model baru sepeda motor Honda diyakini bakal meluncur besok, Selasa (5/11), berdasarkan undangan yang masuk ke media dari Astra Honda Motor (AHM). Sejauh ini motor baru itu masih rahasia, namun telah muncul berbagai spekulasinya.

Dalam undangan itu AHM menulis acara terkait 'pengenalan produk baru sepeda motor Honda' di salah satu fasilitasnya di Bekasi, Jawa Barat.

Namun sayangnya tak ada penjelasan mengenai nama model itu. AHM juga tak menggelontorkan materi penggoda (teaser) soal model baru itu.

AHM baru saja meluncurkan motor baru di Indonesia Motorcycle Show (Imos) 2024 yaitu Honda CBR150R dan ST125 Dax. Sebelumnya AHM juga sudah merilis dua motor listrik sekaligus, Icon e: dan CUV e: yang untuk pertama kalinya diperkenalkan ke dunia dari Indonesia.

Berdasarkan informasi yang beredar di internet, model baru Honda yang akan meluncur besok diperkirakan model baru Scoopy. Skutik 110 cc ini beralih ke generasi baru pada 2020 lalu menggunakan eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) menyusul Genio dan Beat.

Model penyegaran Beat sudah dirilis pada April lalu, sedangkan Genio dan Scoopy belum terjamah.

Spekulasi model baru lainnya adalah PCX160. Bisa jadi AHM memutuskan sudah saatnya skutik bongsor ini disegarkan buat menanggapi Nmax Turbo.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri sekaligus memepet Ford Motor Company dan Volkswagen (VW) untuk berinvestasi di Indonesia.

"Tentu dengan rencana kunjungan Bapak Presiden (Prabowo), kemarin sudah kita masukkan ke Pak Menteri Luar Negeri (Menlu Sugiono), untuk mulai berdiskusi (dan) mendorong investasi Ford Motor Company di Indonesia," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

"Kita ingin menjadi sebuah supply chain ecosystem electric vehicle (EV) battery dunia. Dan juga (investasi) Volkswagen," tambah Erick.

Erick menyebut kerja sama tersebut nantinya akan dieksekusi oleh PT Vale Indonesia Tbk. Ia menegaskan Pemerintah Indonesia telah berhasil mengakuisisi saham Vale sebesar 34 persen melalui BUMN MIND ID.

Menurut bahan paparan Erick, kerja sama Vale dengan Ford Motor Company dan Volkswagen AG sudah dilakukan. Rencana investasinya senilai US$6,5 miliar alias Rp102 triliun (asumsi kurs Rp15.744 per dolar AS) untuk proses hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Menteri BUMN menegaskan hilirisasi nikel harus terus dijaga. Ini demi menjadikan Indonesia supplier terbesar dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.

Ia juga mencontohkan kerja sama MIND ID dengan Contemporary Amperex Technology Co., Ltd alias CATL. Kolaborasi dengan produsen baterai mobil listrik China itu mencapai US$5,5 miliar dan menjadi proyek strategis nasional (PSN).

"Ini 2026 sudah keluar baterainya dan beberapa konsumen mobil dunia saya lihat kemarin sudah mulai kontrak," ucapnya.

Presiden Prabowo akan berangkat ke luar negeri selama setengah bulan pada November 2024 ini. Sang Kepala Negara dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda internasional di luar negeri, mulai dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 hingga Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

KTT APEC akan digelar pada 13 November 2024 hingga 16 November 2024 di Peru. Sedangkan KTT G20 dihelat di Brasil pada 14 November 2024 sampai 16 November 2024.

Badan Pangan Nasional (Bapannas) buka suara terkait keamanan Anggur Shine Muscat asal China. Pernyataan mereka berikan setelah melakukan serangkaian uji keamanan pangan atas buah tersebut.

Ketua Bapannas Arief Prasetyo Adi mengungkap pihaknya telah melakukan pengujian cepat terhadap 350 sampel Anggur Shine Muscat. Pengujian dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah.

Dari hasil uji tersebut, pihaknya mendapatkan kesimpulan 90 persen sampel anggur Shine Muscat bebas residu. Sementara 10 persen lainnya terdeteksi mengandung residu dengan kadar di bawah ambang batas.

"Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur Shine Muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah, diketahui bahwa 90 persen negatif dan 10 persen sampel terdeteksi positif dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu," ungkap Arief.

Selain itu, Bapannas telah melakukan uji laboratorium mendalam terhadap 240 sampel Shine Muscat. Hasilnya menunjukkan bahwa 219 sampel negatif residu pestisida.

Sementara 21 sampel memiliki residu dalam jumlah aman. Bapannas menegaskan tidak ada kandungan senyawa berbahaya seperti klorfirifos atau endrin aldehyde, sebagaimana sempat dilaporkan oleh media di Thailand.

"Kami juga sudah melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada sampel anggur Shine Muscat. Hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida namun masih jauh di bawah Batas Maksimum Residu (BMR). Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan Thailand yaitu klorfirifos dan endrin aldehyde," ujar Arief.

Badan Karantina Indonesia (Barantin) juga menyatakan, pemeriksaan anggur Shine Muscat di berbagai pelabuhan utama, termasuk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, menunjukkan residu pestisida seperti Metalaxyl, Cyprodinil, dan Pyriproxyfen masih di bawah ambang batas.

Hasil ini sejalan dengan uji keamanan yang dilakukan oleh otoritas pangan di Malaysia dan Singapura, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi anggur ini dengan aman.

Menanggapi hasil ini, Bapannas menghimbau masyarakat untuk tetap mencuci anggur sebelum dikonsumsi. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada residu atau cemaran lain di permukaan buah, mengingat anggur sering dikonsumsi tanpa dikupas.

Selain itu, masyarakat diharapkan untuk selalu membaca label pangan, memilih komoditas dengan izin edar, dan meningkatkan konsumsi pangan lokal, yang sejalan dengan Perpres 81 Tahun 2024 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Lokal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Auditorat Utama Investigasi (AUI) meluncurkan panduan bernama Panduan Wawancara Investigatif dengan SANTAI.

Panduan ini merupakan hasil Proyek Perubahan (Proper) yang dikembangkan oleh Dr. Najmatuzzahrah sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 (Diklat PKN II) Angkatan XXI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Proper ini dikembangkan di bawah bimbingan Coach Suseno dan Mentor I Nyoman Wara.

Diklat PKN II merupakan program pelatihan kepemimpinan yang bertujuan untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang adaptif dan inovatif di sektor pemerintahan.

Dalam pelatihan yang diselenggarakan LAN RI ini, para peserta diajarkan untuk mengidentifikasi kebutuhan perubahan di lingkungan kerja masing-masing dan mengembangkan solusi nyata melalui proyek perubahan.

Metode SANTAI merupakan panduan wawancara investigatif yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals nomor 16. Tujuan itu adalah untuk membangun institusi yang damai, adil, dan kuat.

"Panduan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengumpulan data, tetapi juga menjaga etika dan pendekatan humanis, menciptakan lingkungan yang kondusif dan non-intimidatif selama wawancara investigatif," demikian keterangan tertulis BPK pada Senin (4/11).

Metode SANTAI, yang merupakan singkatan dari Siapkan, Ajak, Narasi, Telaah, Akhiri, dan Interpretasi, dirancang sebagai adaptasi dari model wawancara investigatif global seperti PEACE, PRICE, KREATIV, MENDEZ PRINCIPLE, dan UN MANUAL.

Metode ini menekankan pada pendekatan wawancara yang humanis, mengutamakan etika, serta fokus pada pengumpulan fakta tanpa paksaan.

Najmatuzzahrah memimpin proyek ini dengan visi untuk menciptakan panduan yang tidak hanya sesuai dengan standar internasional, tetapi juga relevan dengan budaya dan kebutuhan operasional BPK.

Melalui proyek ini, dia berhasil mengintegrasikan pendekatan humanis ke dalam praktik investigatif BPK, menjadikan metode SANTAI sebagai terobosan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan investigatif BPK.

"Dengan peluncuran panduan ini, BPK dan LAN RI menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan negara," demikian BPK.

Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri.

Platform ini menyediakan layanan perbankan komprehensif untuk semua segmen bisnis, mulai dari UKM hingga korporasi, dan memperkuat transformasi digital di sektor perbankan.

Senior Vice President Digital Wholesale Banking Bank Mandiri BD Budi Prasetyo meyakini kehadiran Kopra by Mandiri akan turut berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Sebab, kata dia, Kopra by Mandiri berfokus pada tiga fungsi utama dengan standar global yakni Cash Management, Value Chain, dan Trade yang bisa diakses secara single access bagi pelaku bisnis.

Di mana dengan keandalannya, Kopra by Mandiri telah digunakan lebih dari 200.000 pelaku bisnis dan berhasil mengelola 943 juta transaksi tumbuh 20% year on year (YoY) hingga kuartal III 2024. Sejalan dengan itu, nilai transaksi super platform ini menembus Rp 16.000 triliun atau tumbuh 15% YoY.

Berkat kinerja tersebut, Bank Mandiri berhasil mendapat dua pengakuan global. Bank bersandi saham BMRI ini dinobatkan sebagai The Strongest Bank in Indonesia 2024 dari The Asian Banker.

Selain itu, bank berlogo pita emas ini mendapatkan gelar sebagai Best Bank in Indonesia dari Global Finance.

"Dalam menentukan strategi bisnis, Bank Mandiri menerapkan konsep consumer oriented yang selalu berusaha mengikuti kebutuhan nasabah termasuk perkembangan tren serta teknologi. Kami sangat mengapresiasi penghargaan ini dan tentunya hal ini pemantik semangat bagi Bank Mandiri untuk terus mempertahankan kinerja dan layanan yang terbaik untuk selalu berkontribusi pada ekonomi kerakyatan," tutur BD Budi pada Senin (4/11).

Menurutnya, penghargaan dari Global finance ini diperoleh Bank Mandiri berdasarkan penilaian pencapaian dan kinerja perseroan selama satu tahun terakhir.

Sedangkan apresiasi dari The Asian Banker berlandaskan survei yang dilakukan kepada pelaku industri perbankan di tanah air.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya perseroan dalam mentransformasi layanan perbankan melalui teknologi digital.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah dan masyarakat.

"Pengakuan internasional ini sekaligus menjadi esensi kerja keras dan konsistensi seluruh Mandirian dalam komitmennya menyediakan layanan serta produk terbaik bagi nasabah dan masyarakat," ujarnya.

"Penghargaan ini juga menjadi pengakuan dan kepercayaan dari stakeholder kami bahwa Bank Mandiri menghadirkan solusi keuangan terlengkap dan terbaik di Indonesia," pungkasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir membenarkan adanya rotasi pucuk pimpinan di tubuh Pertamina. Posisi Direktur Utama PT Pertamina yang sebelumnya dijabat Nicke Widyawati, kini dijabat eks Komisaris Utama Pertamina yakni Simon Mantiri.

Sedangkan posisi komut kini diisi Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.Erick menyebut Nicke sudah berkarier selama 6 tahun di Pertamina dan ia menghargai semua pencapaian Nicke. Namun ia tak menampik Pertamina butuh sosok yang bisa membawa terobosan, dan ia menilai Simon Mantiri adalah sosok yang tepat.Sementara, Erick menyebut rekam jejak Iwan Bule di kepolisian, dirasa tepat melengkapi formasi komisaris utama,guna memperkuat pengawasan kebocoran subsidi BBM.Perlu diketahui, Simon Mantiri adalah eks Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto, dan Iwan Bule adalah kader Partai Gerindra.

Ekonomi Indonesia diperkirakan terus tumbuh positif pada 2024 meskipun dihadapkan pada ketidakpastian pasar global. Di tengah perlambatan ekonomi dunia yang diproyeksikan tumbuh hanya 3,2%, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan yang stabil.

Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Donni Fajar Anugrah, melaporkan bahwa pada triwulan II 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% (yoy).

Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap solid dengan nilai Rupiah yang menguat, menandakan stabilitas yang semakin kokoh.

"Secara regional, pertumbuhan di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami peningkatan, mencerminkan keberhasilan upaya pembangunan berkelanjutan," ujar Donni di Banten Investment Forum 2024 di Tangerang, Selasa (29/10).

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, juga memproyeksikan ketahanan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut hingga 2025.

Pertumbuhan PDB triwulan II 2024 yang mencapai 5,05% yoy didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, perbaikan PMTB berkat percepatan proyek infrastruktur publik, serta investasi swasta yang tumbuh pasca pemilu 2024.

"Perekonomian Jawa masih tetap menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Indonesia dengan sumbangsih 57,04 persen," ujar Josua.

Provinsi Banten juga diperkirakan tumbuh positif pada 2025, setelah mencatat pertumbuhan 4,70% di triwulan II 2024, meningkat dari 4,51% pada kuartal sebelumnya.

Menurutnya, sektor manufaktur masih menjadi motor utama perekonomian Banten, diikuti sektor konstruksi dan perdagangan.

"Sektor manufaktur masih menjadi pendorong investasi di Banten dalam lima tahun terakhir, terutama Industri Kimia dan Industri Makanan. Namun, persebarannya masih terpusat di Cilegon dan Tangerang," ujarnya.

Produk industri kimia di Indonesia saat ini dikonsumsi oleh pasar domestik. Namun demikian, Indonesia juga masih bergantung dengan pasar impor. Saat ini, Banten menjadi salah satu pusat industri kimia di Indonesia, di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat.

"Pengembangan industri kimia di Banten dapat terus berlanjut dengan memanfaatkan aglomerasi, yakni karena lokasi Banten yang dekat dengan Jakarta. Ini dapat menjadi salah satu strategi investasi Banten ke depannya," tutur dia.

Selain industri pengolahan, sektor perumahan atau properti masih mendominasi lanskap investasi di Banten, khususnya penanaman modal dalam negeri (PMDN). Lokasi yang dekat dengan Jakarta menjadikan Banten sebagai wilayah penyangga kegiatan penduduk Jakarta.

Kedekatan akses dengan Jakarta juga membawa peluang investasi untuk sektor pariwisata di Banten. Saat ini, Banten menjadi salah satu tujuan utama wisatawan domestik, khususnya di Pulau Jawa. Potensi pariwisata itu di antaranya yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

Namun demikian, pembangunan pariwisata di Tanjung Lesung juga harus melihat risiko bencana yang dapat terjadi, mengingat lokasinya yang dekat dengan Gunung Krakatau di Selat Sunda.

"Sektor pariwisata di Banten masih sangat potensial untuk dikembangkan. Peluang dan pasarnya cukup besar, ditambah dengan infrastruktur penunjang kawasan," imbuh dia.

Josua menambahkan, laju pertumbuhan yang positif dan prospek ekonomi di Banten ini akan berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja dan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Namun, sektor manufaktur masih tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Banten dengan tren produktivitas yang cenderung naik.

Peluang investasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti, menyebut ada empat klaster sektoral berdasarkan tata ruang wilayah dan potensi sektor unggulan di Banten.

Pertama, Klaster industri, logistik, dan pusat distribusi yang berada di Kawasan Serang Utara Terpadu, Kawasan Industri Prioritas Wilmar, dan kawasan di sepanjang jalan Tol Merak-Jakarta.

Kedua, Klaster pariwisata dan perikanan yaitu wisata alam dan religi di Kawasan Serang Terpadu, wisata alam dan budaya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ujung Kulon, dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pantai Selatan Terpadu.

Ketiga, Klaster real estate, perdagangan, dan jasa yang lokasinya tersebar di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Baru Maja. Keempat, Klaster SDA (sumber daya alam) yang mencakup pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Lokasinya berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

"Potensinya masih sangat terbuka luas. Dengan klaster ini, para investor bisa tahu mana potensi daerah yang akan dituju untuk investasi usahanya nanti," terang Virgojanti dalam diskusi.

Direktur Utama Tanjung Lesung Purnomo Siswoprasetijo mengatakan, Banten memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan, terutama di sektor pariwisata dan hiburan. Salah satunya, KEK Tanjung Lesung.

Saat ini, kata Purnomo, sudah dibangun beberapa hotel dan vila untuk mendukung kegiatan wisatawan di KEK Tanjung Lesung. Dikelola oleh Jababeka Group, pengembangan properti tersebut dikerjakan di lahan seluas 1.500 hektare.

Akses menuju ke Tanjung Lesung juga akan semakin mudah dengan hadirnya infrastruktur jalan Tol Serang-Panimbang.

Potensi lainnya yaitu Kawasan PIK 2 seluas 6.600 hektare atau 10 persen dari luas Jakarta. Kawasan ini tengah dikembangkan menjadi destinasi hiburan dan wisata, kegiatan MICE, dan perumahan.

Managing Director PT Industri Pameran Nusantara (Agung Sedayu Group) Ryan Adrian mengatakan, PIK 2 merupakan kawasan perumahan yang kemudian berkembang menjadi daerah wisata. Berbeda dengan PIK 1 yang fokus pada konsep food market dan restoran.

Saat ini, pengembangan yang dilakukan meliputi pembangunan sekitar 100 ribu rumah, 25 ribu unit high rise residential, 11 ribu unit toko, hotel dan resort, area golf, venue NICE, SPIKE, Miami circuit untuk balapan, dan cruise international port.

"Pengembangan ini diharapkan menjadikan PIK 2 sebagai new mice and entertainment destination dan menjadi salah satu destinasi wisata internasional di masa depan," ungkapnya.

Potensi investasi lainnya adalah KEK edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang. Pengembangannya mendapat dukungan langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2024.

Luas mencapai 59,68 hektar, terdapat empat zona inti yang dibangun di KEK BSD, yaitu pendidikan, kesehatan, industri kreatif, riset digital dan pengembangan teknologi.

Head of Public Affairs Sinarmas Land Group, Boy Arno Muhamad, mengatakan pengembangan KEK BSD diharapkan menjadi kota pintar terpadu yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Menurut dia, BSD telah terbukti berhasil membangun ekosistem, terutama pada bidang Pendidikan dan Teknologi Digital.

"Ke depan, BSD akan menjadi kawasan kesehatan dan biomedical bertaraf internasional sehingga kita tidak perlu lagi jauh dan belanja kesehatan dengan periksa atau berobat ke negara tetangga," ujar Boy.

Seiring dengan pengembangan KEK BSD, perlahan pertumbuhan penduduk di wilayah ini sudah semakin bertambah, mencapai sekitar 500 ribu jiwa. Boy menilai, BSD menjadi potensi investasi yang menjanjikan untuk masa depan, terutama dari segi pendidikan dan kesehatan.