TEMPO.CO, Jakarta - Terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia lewat Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Sabtu, 14 September 2024 lalu menggegerkan dunia usaha. Meskipun sebenarnya rencana menggeser Arsjad Rasjid ini tak berlangsung tiba-tiba.

Dua pekan sebelumnya, Sabtu, 31 Agustus 2024, Anindya Novan Bakrie pernah mengumpulkan 27 Ketua Umum Kadin Daerah (Kadinda) di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta. Tak hanya mereka, puluhan asosiasi dari berbagau sektor dunia usaha juga hadir. Pertemuan itu dibungkus dengan tajuk "Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran".

Bekerja sama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), acara saat itu diselenggarakan oleh APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia. Anindya merupakan ketua organisasi di bawah forum kerja sama dunia usaha Asia-Pacific Economic Cooperation itu. Shinta Kamdani yang merupakan salah satu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, hadir di acara itu sebagai anggota ABAC Indonesia.

Acara itu juga dihadiri sejumlah tokoh. Mereka antara lain Menteri Investasi/BKPM yang juga mantan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, CEO Arsari Group Hashim Djojohadikusumo, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Arsjad Rasjid tak tampak hadir di acara itu. “Ini tujuannya murni untuk kita bisa berdialog future of Indonesia,” ucap Anindya Bakrie membacakan kata sambutan.

Dalam sambutan sekitar 15 menit itu, putra Aburizal Bakrie tersebut nyatanya memberikan sejumlah sinyal tujuan acara itu lebih daripada apa yang dia ucapkan. Dia mengatakan, temperatuur politik menuju transisi pemerintahan selalu menghangat. Namun dia memandang pemerintahan Joko Widodo telah memberikan landasan bagi pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

“Teman-teman Kadin di dunia usaha yang paling mengerti masalah sehari-hari, tapi kita juga melihat yang namanya peluang itu mesti direbut, mesti digapai, dan inilah alasan mengapa kita melaksanakan acara ini,” kata Anindya Bakrie.

Anindya tiba-tiba menganalogikan optimisme dengan capaian emas Indonesia di Olimpiade Paris. Dua hari sebelum olimpiade berakhir, komtingen Merah-Putuh belum mendapatkan emas. Karena gotong royong, kata dia, akhirnya mereka bisa memperoleh emas di nomor panjat tebing dan angkat besi.

“Ini contohnya jadi gotong royong sangat penting dan memilih di mana berdiri juga sangat penting,” ucap Presiden Direktur Bakrie & Brothers tersebut dan disambut tawa serta tepuk tangan para hadirin.

“Maksudnya memilih cabang olahraga mana yang mau dipilih. Ada 12 cabang, pilihlah yang kebetulan dapat emas,” imbuhnya.

Sinyal lebih jelas disampaikan Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini terang-terangan menyebut Anindya Bakrie sebagai Calon Ketua Umum Kadin Indonesia. Dia berseloroh, Ketua Umum Kadin Daerah dan pereakilan asosiasi yang hadir di acara itu telah mencapai kuorum.

“Kepada Anin Calon Ketua Umum Kadin. Bahlil aja bisa apalagi Anin, dekati jalin hubungan dengan seuruh pimpinan parpol untuk menyuarakan kepentingan dunia usaha dan masyarakat Indonesia,” ucap Bamsoet. Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang terpilih menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

TEMPO.CO, Jakarta - Terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia lewat Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Sabtu, 14 September 2024 lalu menggegerkan dunia usaha. Meskipun sebenarnya rencana menggeser Arsjad Rasjid ini tak berlangsung tiba-tiba.

Dua pekan sebelumnya, Sabtu, 31 Agustus 2024, Anindya Novan Bakrie pernah mengumpulkan 27 Ketua Umum Kadin Daerah (Kadinda) di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta. Tak hanya mereka, puluhan asosiasi dari berbagau sektor dunia usaha juga hadir. Pertemuan itu dibungkus dengan tajuk "Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran".

Bekerja sama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), acara saat itu diselenggarakan oleh APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia. Anindya merupakan ketua organisasi di bawah forum kerja sama dunia usaha Asia-Pacific Economic Cooperation itu. Shinta Kamdani yang merupakan salah satu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, hadir di acara itu sebagai anggota ABAC Indonesia.

Acara itu juga dihadiri sejumlah tokoh. Mereka antara lain Menteri Investasi/BKPM yang juga mantan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, CEO Arsari Group Hashim Djojohadikusumo, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Arsjad Rasjid tak tampak hadir di acara itu. “Ini tujuannya murni untuk kita bisa berdialog future of Indonesia,” ucap Anindya Bakrie membacakan kata sambutan.

Dalam sambutan sekitar 15 menit itu, putra Aburizal Bakrie tersebut nyatanya memberikan sejumlah sinyal tujuan acara itu lebih daripada apa yang dia ucapkan. Dia mengatakan, temperatuur politik menuju transisi pemerintahan selalu menghangat. Namun dia memandang pemerintahan Joko Widodo telah memberikan landasan bagi pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

“Teman-teman Kadin di dunia usaha yang paling mengerti masalah sehari-hari, tapi kita juga melihat yang namanya peluang itu mesti direbut, mesti digapai, dan inilah alasan mengapa kita melaksanakan acara ini,” kata Anindya Bakrie.

Anindya tiba-tiba menganalogikan optimisme dengan capaian emas Indonesia di Olimpiade Paris. Dua hari sebelum olimpiade berakhir, komtingen Merah-Putuh belum mendapatkan emas. Karena gotong royong, kata dia, akhirnya mereka bisa memperoleh emas di nomor panjat tebing dan angkat besi.

“Ini contohnya jadi gotong royong sangat penting dan memilih di mana berdiri juga sangat penting,” ucap Presiden Direktur Bakrie & Brothers tersebut dan disambut tawa serta tepuk tangan para hadirin.

“Maksudnya memilih cabang olahraga mana yang mau dipilih. Ada 12 cabang, pilihlah yang kebetulan dapat emas,” imbuhnya.

Sinyal lebih jelas disampaikan Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini terang-terangan menyebut Anindya Bakrie sebagai Calon Ketua Umum Kadin Indonesia. Dia berseloroh, Ketua Umum Kadin Daerah dan pereakilan asosiasi yang hadir di acara itu telah mencapai kuorum.

“Kepada Anin Calon Ketua Umum Kadin. Bahlil aja bisa apalagi Anin, dekati jalin hubungan dengan seuruh pimpinan parpol untuk menyuarakan kepentingan dunia usaha dan masyarakat Indonesia,” ucap Bamsoet. Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang terpilih menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengungkapkan bahwa kementeriannya terus berusaha mendorong penerapan credit scoring untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.

Menurut Teten, penerapan credit scoring dapat mengurangi persyaratan tradisional seperti agunan, yang selama ini menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan. Sebagai alternatif, data seperti penggunaan listrik dan aktivitas telekomunikasi akan dijadikan acuan dalam menilai kelayakan kredit UMKM.

“Memang innovative credit scoring ini tidak bisa diberlakukan wajib. Misalnya OJK menerapkan ini sebagai kewajiban kepada perbankan. Itu tidak bisa,” kata Teten di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024, seperti yang dikutip Antara.

Ketika seseorang mengajukan pinjaman ke bank, mereka akan melalui berbagai tahapan sebelum keputusan diterima atau ditolak. Salah satu tahapan penting adalah penilaian kelayakan calon nasabah untuk menerima kredit, yang dikenal dengan istilah "credit scoring". Melalui credit scoring, bank dapat mengurangi risiko gagal bayar, yang berpotensi menyebabkan kerugian.

Dilansir dari Investopedia, credit scoring adalah metode statistik untuk mengevaluasi risiko kredit suatu individu atau perusahaan berdasarkan informasi historis tentang perilaku kredit mereka. Metode ini digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank, koperasi, hingga fintech untuk memutuskan apakah seorang peminjam layak diberikan kredit dan untuk menentukan jumlah kredit serta tingkat bunga yang akan diberikan.

Di Indonesia, regulasi mengenai credit scoring salah satunya berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Penilaian Kredit Berdasarkan Risiko. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip penilaian kredit berdasarkan risiko, termasuk penggunaan credit scoring sebagai salah satu metode yang dapat digunakan.

Aturan ini juga menegaskan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya harus melakukan penilaian risiko kredit dengan informasi yang lengkap dan akurat, termasuk riwayat kredit dan data keuangan peminjam. Implementasi credit scoring harus menggunakan model statistik yang valid, teruji, dan diuji secara berkala untuk memastikan keakuratannya. Bank dan lembaga keuangan juga diwajibkan memberikan penjelasan yang jelas kepada peminjam mengenai hasil penilaian risiko kredit.

Untuk mendukung inovasi digital di bidang keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan mekanisme regulatory sandbox sesuai dengan POJK No.13/POJK.02/2018. Salah satu klaster inovasi yang diuji adalah Alternative Credit Scoring. Alternative Credit Scoring adalah lembaga atau badan yang mengolah data selain data kredit menggunakan algoritma tertentu untuk menghasilkan penilaian kelayakan seseorang menerima layanan di bidang jasa keuangan.

Platform Alternative Credit Scoring memanfaatkan berbagai jenis data, termasuk data transaksi e-wallet, kartu kredit, dan data digital lainnya. Tujuannya adalah untuk melengkapi kapabilitas penilaian kredit yang sudah ada, dengan cara menyediakan layanan penilaian yang lebih komprehensif.

Proses credit scoring dimulai dengan pengumpulan data yang relevan tentang peminjam, seperti informasi pribadi, riwayat kredit, pendapatan, dan pekerjaan. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, baik internal lembaga jasa keuangan maupun pihak ketiga. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik statistik dan model yang telah ditentukan, sering kali dibantu oleh teknologi komputasi seperti kecerdasan buatan atau pembelajaran mesin.

Hasil analisis data menghasilkan skor risiko kredit yang menunjukkan seberapa besar risiko peminjam untuk gagal membayar pinjaman. Skor ini menjadi faktor penentu apakah bank atau lembaga keuangan akan memberikan kredit, serta menentukan jumlah dan tingkat bunga kredit yang diberikan.

Meskipun credit scoring membantu dalam pengambilan keputusan kredit yang lebih akurat dan efisien, hal ini bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan. Faktor lain seperti nilai jaminan, karakter peminjam, dan kondisi ekonomi juga harus diperhitungkan.

MYESHA FATINA RACHMAN | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengungkapkan bahwa kementeriannya terus berusaha mendorong penerapan credit scoring untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.

Menurut Teten, penerapan credit scoring dapat mengurangi persyaratan tradisional seperti agunan, yang selama ini menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan. Sebagai alternatif, data seperti penggunaan listrik dan aktivitas telekomunikasi akan dijadikan acuan dalam menilai kelayakan kredit UMKM.

“Memang innovative credit scoring ini tidak bisa diberlakukan wajib. Misalnya OJK menerapkan ini sebagai kewajiban kepada perbankan. Itu tidak bisa,” kata Teten di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024, seperti yang dikutip Antara.

Ketika seseorang mengajukan pinjaman ke bank, mereka akan melalui berbagai tahapan sebelum keputusan diterima atau ditolak. Salah satu tahapan penting adalah penilaian kelayakan calon nasabah untuk menerima kredit, yang dikenal dengan istilah "credit scoring". Melalui credit scoring, bank dapat mengurangi risiko gagal bayar, yang berpotensi menyebabkan kerugian.

Dilansir dari Investopedia, credit scoring adalah metode statistik untuk mengevaluasi risiko kredit suatu individu atau perusahaan berdasarkan informasi historis tentang perilaku kredit mereka. Metode ini digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank, koperasi, hingga fintech untuk memutuskan apakah seorang peminjam layak diberikan kredit dan untuk menentukan jumlah kredit serta tingkat bunga yang akan diberikan.

Di Indonesia, regulasi mengenai credit scoring salah satunya berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Penilaian Kredit Berdasarkan Risiko. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip penilaian kredit berdasarkan risiko, termasuk penggunaan credit scoring sebagai salah satu metode yang dapat digunakan.

Aturan ini juga menegaskan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya harus melakukan penilaian risiko kredit dengan informasi yang lengkap dan akurat, termasuk riwayat kredit dan data keuangan peminjam. Implementasi credit scoring harus menggunakan model statistik yang valid, teruji, dan diuji secara berkala untuk memastikan keakuratannya. Bank dan lembaga keuangan juga diwajibkan memberikan penjelasan yang jelas kepada peminjam mengenai hasil penilaian risiko kredit.

Untuk mendukung inovasi digital di bidang keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan mekanisme regulatory sandbox sesuai dengan POJK No.13/POJK.02/2018. Salah satu klaster inovasi yang diuji adalah Alternative Credit Scoring. Alternative Credit Scoring adalah lembaga atau badan yang mengolah data selain data kredit menggunakan algoritma tertentu untuk menghasilkan penilaian kelayakan seseorang menerima layanan di bidang jasa keuangan.

Platform Alternative Credit Scoring memanfaatkan berbagai jenis data, termasuk data transaksi e-wallet, kartu kredit, dan data digital lainnya. Tujuannya adalah untuk melengkapi kapabilitas penilaian kredit yang sudah ada, dengan cara menyediakan layanan penilaian yang lebih komprehensif.

Proses credit scoring dimulai dengan pengumpulan data yang relevan tentang peminjam, seperti informasi pribadi, riwayat kredit, pendapatan, dan pekerjaan. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, baik internal lembaga jasa keuangan maupun pihak ketiga. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik statistik dan model yang telah ditentukan, sering kali dibantu oleh teknologi komputasi seperti kecerdasan buatan atau pembelajaran mesin.

Hasil analisis data menghasilkan skor risiko kredit yang menunjukkan seberapa besar risiko peminjam untuk gagal membayar pinjaman. Skor ini menjadi faktor penentu apakah bank atau lembaga keuangan akan memberikan kredit, serta menentukan jumlah dan tingkat bunga kredit yang diberikan.

Meskipun credit scoring membantu dalam pengambilan keputusan kredit yang lebih akurat dan efisien, hal ini bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan. Faktor lain seperti nilai jaminan, karakter peminjam, dan kondisi ekonomi juga harus diperhitungkan.

MYESHA FATINA RACHMAN | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mempertanyakan penerbitan aturan kontroversial di sisa satu bulan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Aturan baru ini akan mempengaruhi implementasi pemerintahan mendatang, terutama dari sisi urgensinya. Apalagi soal pembukaan ekspor pasir laut, yang sebelumnya dilarang," kata Faisal melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 14 September 2024.

Pernyataan Faisal itu merespons dibukanya kembali keran ekspor pasir laut dan benih lobster di era pemerintahan Jokowi lewat revisi sejumlah peraturan menteri.

Kembali diizinkannya ekspor pasir laut dilakukan setelah dua peraturan menteri perdagangan direvisi. Dua beleid itu adalah Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Sementara izin ekspor BBL diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Sebelumnya larangan ekspor bayi lobster tertuang dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 17 Tahun 2021.

Faisal mengkritik keras dibuka kembalinya ekspor pasir laut oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas karena aturan itu bakal berimbas buruk terhadap lingkungan. Seharusnya, aturan seperti itu harus dipertimbangkan dan dikalkulasi secara matang sebelum diterbitkan.

Alasan pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut untuk menghindari atau mengatasi masalah sedimentasi, menurut Faisal, juga tidak tepat. "Tapi apakah harus diekspor. Padahal kebutuhan dalam negeri banyak."

Kebijakan ini, kata Faisal, juga bisa jadi kontradiktif dengan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. "Pasti bakal membutuhkan banyak pasir laut," tuturnya.

Ia pun mempertanyakan alasan dikeluarkannya izin ekspor pasir laut itu menjelang akhir masa pemerintahan. Apalagi jika dilihat dari segi geopolitik, yang paling berkepentingan dengan pasir laut adalah Singapura. "Ini justru mencurigakan," ujar Faisal.

Menurut dia, saat ini Singapura sedang membutuhkan pasir laut untuk membangun kawasan daratan negara tersebut yang hingga saat ini semakin bertambah luas. "Tentu akan mempengaruhi batas-batas antar-Singapura dan negara sekitarnya, termasuk Indonesia."

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, melalui juru bicaranya Wahyu Muryadi, menyatakan ekspor pasir laut dan benih bening lobster atau BBL mempunyai keuntungan untuk pendapatan negara.

"Ya, jelas. Prinsip yang mau kami raih seperti itu. Diharapkan negara mendapatkan pemasukan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP," kata Wahyu ketika dihubungi Tempo, Sabtu malam, 14 September 2024.

Namun perihal ekspor pasir laut ini, Wahyu mengatakan secara prinsip pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan ekosistem laut. "Komitmen Pak Menteri Trenggono kan, jelas. Ekologi harus dijadikan panglima," tutur dia.

Ia pun mengklaim izin ekspor pasir laut tidak membuat nelayan dan masyarakat pesisir dirugikan. "Jadi pembersihan sedimentasi pasir laut tidak boleh membuat pulau tenggelam," ucapnya.

Justru, kata Wahyu, selama ekspor pasir laut dilakukan dengan tidak merusak lingkungan, di bawah kontrol ketat, serta ada uji tuntas, maka nilai ekspornya bisa menambah pemasukan negara melalui PNBP.

Sementara ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan dengan sebelumnya harus ada joint venture dengan perusahaan asal Vietnam dan harus memiliki izin dari Menteri Pertanian Vietnam untuk melakukan budidaya di Indonesia. "Maka perusahaan joint venture ini boleh melakukan pembesaran bersama di Vietnam," ucap dia.

Tak spesifik membeberkan berapa prediksi realisasi investasi Vietnam memanfaatkan keran ekspor benih lobster itu, Wahyu memperkirakan nilainya bakal besar. "Gampangnya kalau satu petak (lubang budidaya) modalnya Rp 100 juta, ya kali aja. Itu kan bisa ribuan petak lubang kerabat jaring apung itu," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mempertanyakan penerbitan aturan kontroversial di sisa satu bulan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Aturan baru ini akan mempengaruhi implementasi pemerintahan mendatang, terutama dari sisi urgensinya. Apalagi soal pembukaan ekspor pasir laut, yang sebelumnya dilarang," kata Faisal melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 14 September 2024.

Pernyataan Faisal itu merespons dibukanya kembali keran ekspor pasir laut dan benih lobster di era pemerintahan Jokowi lewat revisi sejumlah peraturan menteri.

Kembali diizinkannya ekspor pasir laut dilakukan setelah dua peraturan menteri perdagangan direvisi. Dua beleid itu adalah Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Sementara izin ekspor BBL diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Sebelumnya larangan ekspor bayi lobster tertuang dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 17 Tahun 2021.

Faisal mengkritik keras dibuka kembalinya ekspor pasir laut oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas karena aturan itu bakal berimbas buruk terhadap lingkungan. Seharusnya, aturan seperti itu harus dipertimbangkan dan dikalkulasi secara matang sebelum diterbitkan.

Alasan pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut untuk menghindari atau mengatasi masalah sedimentasi, menurut Faisal, juga tidak tepat. "Tapi apakah harus diekspor. Padahal kebutuhan dalam negeri banyak."

Kebijakan ini, kata Faisal, juga bisa jadi kontradiktif dengan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. "Pasti bakal membutuhkan banyak pasir laut," tuturnya.

Ia pun mempertanyakan alasan dikeluarkannya izin ekspor pasir laut itu menjelang akhir masa pemerintahan. Apalagi jika dilihat dari segi geopolitik, yang paling berkepentingan dengan pasir laut adalah Singapura. "Ini justru mencurigakan," ujar Faisal.

Menurut dia, saat ini Singapura sedang membutuhkan pasir laut untuk membangun kawasan daratan negara tersebut yang hingga saat ini semakin bertambah luas. "Tentu akan mempengaruhi batas-batas antar-Singapura dan negara sekitarnya, termasuk Indonesia."

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, melalui juru bicaranya Wahyu Muryadi, menyatakan ekspor pasir laut dan benih bening lobster atau BBL mempunyai keuntungan untuk pendapatan negara.

"Ya, jelas. Prinsip yang mau kami raih seperti itu. Diharapkan negara mendapatkan pemasukan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP," kata Wahyu ketika dihubungi Tempo, Sabtu malam, 14 September 2024.

Namun perihal ekspor pasir laut ini, Wahyu mengatakan secara prinsip pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan ekosistem laut. "Komitmen Pak Menteri Trenggono kan, jelas. Ekologi harus dijadikan panglima," tutur dia.

Ia pun mengklaim izin ekspor pasir laut tidak membuat nelayan dan masyarakat pesisir dirugikan. "Jadi pembersihan sedimentasi pasir laut tidak boleh membuat pulau tenggelam," ucapnya.

Justru, kata Wahyu, selama ekspor pasir laut dilakukan dengan tidak merusak lingkungan, di bawah kontrol ketat, serta ada uji tuntas, maka nilai ekspornya bisa menambah pemasukan negara melalui PNBP.

Sementara ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan dengan sebelumnya harus ada joint venture dengan perusahaan asal Vietnam dan harus memiliki izin dari Menteri Pertanian Vietnam untuk melakukan budidaya di Indonesia. "Maka perusahaan joint venture ini boleh melakukan pembesaran bersama di Vietnam," ucap dia.

Tak spesifik membeberkan berapa prediksi realisasi investasi Vietnam memanfaatkan keran ekspor benih lobster itu, Wahyu memperkirakan nilainya bakal besar. "Gampangnya kalau satu petak (lubang budidaya) modalnya Rp 100 juta, ya kali aja. Itu kan bisa ribuan petak lubang kerabat jaring apung itu," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) resmi akuisisi PT Tripar Mutlivision Plus Tbk (RAAM) milik Raam Punjabi. Ahmad Alfahiz, Corporate Secretary MNC Digital Entertainment mengungkapkan, akuisisi ini menjadi upaya memperluas operasi industri hiburan Indonesia.

“Bersama RAAM, MSIN berharap dapat mengeksplorasi peluang baru, meningkatkan sinergi, dan terus memberikan pengalaman hiburan yang tak tertandingi kepada pemirsa lokal dan internasional,” kata Ahmad, pada 13 September 2024.

MSIN tercatat mengakuisisi 619,42 juta saham RAAM melalui skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMTHMTD) atauprivate placement. Berdasarkan hasil RUPSLB Perseroan pada 12 September 2024 dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD, RAAM menetapkan, PMTHMETD dilaksanakan pada harga sebesar Rp500 sehingga total nilai akuisisi Hary Tanoe ditaksir mencapai Rp309,71 miliar.

Dua perusahaan besar ini dipegang oleh dua pengusaha besar yang telah menggeluti bisnis dan hiburan sejak lama. Adapun, profil dari dua pengusaha ini sebagai berikut.

Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoe adalah putra Ahmad Tanoesoedibjo yang lahir pada 26 September 1965 di Surabaya. Saat masih kuliah pascasarjana di Universitas Ottawa, ia mulai menggeluti bisnis dengan mengambil alih beberapa saham perusahaan milik Soeharto, yaitu PT Bimantara Citra Tbk. Perusahaan tersebut pun berganti nama menjadi PT Global Mediacom Tbk. yang menjadi batu loncatan berbisnis di bidang media penyiaran dan telekomunikasi.

Melalui PT Global Mediacom dan PT Bhakti Investama (sekarang PT MNC Investama), Hary memiliki beberapa anak perusahaan yang masih bergerak di bidang media penyiaran, yaitu PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Global TV, MNCTV, Radio Trijaya FM, Harian Seputar Indonesia, majalah bisnis dan ekonomi Trust, serta tabloid khusus remaja Genie. Selain itu, ia juga merupakan Komisaris Utama di beberapa anak perusahaan, seperti PT MNC Sky Vision Tbk (Indovision), PT Global TV, dan PT MNCTV.

Selain bisnis, Hary juga terjun dalam dunia politik sejak 2011 melalui Partai NasDem yang ditunjuk sebagai ketua dewan pakar dan wakil ketua majelis nasional. Lalu, pada 2012, ia berpindah ke Partai Hanura yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Badan Pengendali Pemilu. Kemudian, pada 2015, ia mendeklarasikan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang sampai sekarang masih eksis.

Raam Punjabi mendapatkan penghargaan pengabdian seumur hidup Festival Film Indonesia 2023. Foto: YouTube FFI 2023

Raam Punjabi

Pemilik nama lengkap Raam Jethmal Punjabi ini lahir pada 6 Oktober 1944 yang merupakan produser film dan sinetron berdarah India-Indonesia. Raam Punjabi pertama kali terjun dalam dunia film bersama sang kakak, Dhamoo Punjabi dan Gobind Punjabi dengan mendirikan PT Indako Film pada 1967.

Tiga tahun kemudian, ia mendirikan PT Panorama Film yang bersama PT Aries International Film memproduksi filmMamapada 1972. Setelah itu, ia dibantu kedua kakaknya memproduksi filmDemi Cinta, tetapi belum mencuri perhatian publik.

Menurutetheses.iainponorogo.ac.id, pada 1980-an, ketika kondisi perfilman Indonesia sedang terpuruk, Raam Punjabi dan kakaknya sukses membawa tren film komedi yang menampilkan Trio Warkop (Dono, Kasino, dan Indro). Lalu, pada 1989, Raam beralih ke dunia sinetron karena melihat peluang bagus yang terbukti dengan suksesnyaGara-Gara.

Kemudian, pada 1990, Raam Punjabi dan dua kakaknya mendirikan rumah produksi Multivision Plus. Namun, pada 2001, Dhamoo bersama Manoj Punjabi mengundurkan diri dari Multivision Plus sehingga tersisa Raam dan Gobind.

RACHEL FARAHDIBA R | HAMMAM IZUDDIN

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto manargetkan perolehan sampai Rp1.000 triliun (65 miliar dolar AS) pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon berbagai proyek seperti pelestarian hutan hujan.

Sebuah badan pengatur baru terkait perdagangan karbon akan dibentuk untuk mengawasi berbagai upaya mencapai target emisi Indonesia berdasarkan perjanjian Paris, kata Ferry Latuhihin, salah satu penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, kepada Reuters, Jumat, 13 September 2024.

Badan tersebut akan membentuk "misi khusus" yang akan mengelola dana hijau dan mengoperasikan berbagai proyek pengimbangan karbon, katanya. Proyek-proyek tersebut akan mencakup pelestarian hutan, reboisasi, dan penanaman kembali lahan gambut dan bakau, untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat dijual secara internasional, kata Latuhihin.

Targetnya adalah mencapai penjualan Rp1.000 triliun ($65 miliar) pada tahun 2028, katanya.

"Kita perlu memanfaatkan keunggulan komparatif kita, yaitu alam," kata Latuhihin.

Target itu berpotensi membantu salah satu dari 10 penghasil emisi teratas dunia dan rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia memenuhi tujuannya untuk mencapai netralitas karbon bersih pada tahun 2060.

Target Ambisius

Namun, target tersebut menghadapi tantangan besar termasuk persaingan di pasar karbon global dan memastikan proyek-proyek dianggap kredibel.

Christina Ng, direktur pelaksana Energy Shift Institute, sebuah lembaga pemikir yang berfokus pada transisi energi Asia, mengatakan ekosistem alam Indonesia yang luas menawarkan ruang lingkup untuk proyek-proyek pengimbangan karbon utama, tetapi targetnya sangat ambisius dari perspektif finansial dan operasional.

Prabowo, yang akan dilantik pada 20 Oktober, telah berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% selama masa jabatan lima tahunnya, dari 5% saat ini, termasuk melalui investasi dalam proyek-proyek hijau.

Latuhihin mengatakan proyek-proyek pengimbangan akan menciptakan peluang kerja yang besar dan dapat membantu mencapai target pertumbuhan.

Pemerintah akan menyediakan modal awal, yang masih dalam tahap penentuan, tetapi diharapkan dana tersebut akan tumbuh dengan menjual kredit karbon di dalam negeri dan luar negeri dan membayar dividen kepada pemerintah setelah menguntungkan, katanya.

Menggabungkan dana dalam entitas semacam itu akan memungkinkan Indonesia untuk menjalankan proyek hijau berskala besar tanpa menggunakan anggaran pemerintah, kata Latuhihin.

Ia mengatakan standar internasional tentang verifikasi akan diikuti, dan teknologi akan digunakan untuk mengonfirmasi berapa banyak karbon dioksida (CO2) yang diserap setiap proyek dari atmosfer.

Christina Ng mengatakan kredit karbon berbasis alam biasanya diperdagangkan antara $5 hingga $50 per metrik ton setara CO2, tetapi harga rata-rata di bawah $10 per ton tahun lalu.

Bahkan dengan harga $50 per ton, untuk mencapai target 65 miliar dolar AS diperlukan lebih dari 200 juta ton kredit karbon per tahun. Jumlah tersebut hampir menyamai total penerbitan kredit karbon sebesar 239 juta ton yang tercatat di seluruh pasar sukarela global pada 2021, kata Ng.

Jika harga pasar hanya $10 per ton, volume yang sama hanya akan menghasilkan $2 miliar per tahun, sehingga target $65 miliar semakin jauh dari jangkauan.

"Mengingat lanskap pasar karbon global yang kompetitif, dengan negara-negara seperti Brasil dan negara-negara lain di Asia Tenggara juga menawarkan kredit berbasis alam, entitas tersebut perlu menunjukkan bahwa kredit mereka memenuhi standar tertinggi," katanya, seraya mencatat bahwa rekam jejak Indonesia telah dirusak oleh masalah tata kelola.

Tingkat deforestasi Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun masalah kebakaran hutan masih terjadi untuk membuka lahan untuk perkebunan.

Pemerintahan Prabowo akan mengadakan road show untuk mempromosikan proyek-proyek tersebut di luar negeri, dengan harapan dapat bekerja sama dengan bank-bank internasional besar dalam penjualan kredit karbon di pasar-pasar dengan harga karbon yang lebih tinggi, kata Latuhihin.

Dikelola BPDLH

Selama ini, tata kelola karbon untuk perdagangan karbon dalam dan luar negeri telah diatur dalam Perpres No. 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 Tahun 2022. Hingga saat ini, kementerian dan lembaga terkait terus mempersiapkan pengaturan dan langkah operasionalnya. Regulasi ini juga termasuk mengatur ketentuan peralihan bagi pelaku usaha yang telah melakukan perdagangan karbon sebelum keluarnya Perpres No. 98 Tahun 2021.

Perdagangan karbon dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang melaksanakan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. BPDLH didirikan pada September 2019 dan diluncurkan pada Oktober 2019.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023, hasil transaksi perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik mencapai Rp84,17 miliar dengan total transaksi karbon sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen.

Berdasarkan peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik yang telah disusun oleh Kementerian ESDM, berpotensi akan menurunkan emisi gas rumah kaca sedikitnya 100 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Peta jalan yang disusun tersebut diselenggarakan ke dalam tiga fase, yang terbagi menjadi fase pertama pada tahun 2023-2024, fase kedua tahun 2025-2027, dan fase ketiga tahun 2028-2030.

TEMPO.CO, Jakarta - Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mulai melakukan mengumpulkan bukti konsumsi sampai porsi makanan bagi atlet dan official yang diduga tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB) dalam PON Aceh-Sumut 2024. BPKP Perwakilan Aceh sedang melakukanmonitoringdan evaluasi (monev) terkait pelayanan konsumsi.

“Saat ini, tim BPKP Aceh ditambah tim Inspektorat Aceh dan dari BPKP pusat sedang melakukan monev khususnya pada pengelolaan bidang konsumsi, atlet,official, serta SDM pendukung kegiatan PON,” kata Auditor Ahli Madya BPKP Aceh, Jufridani, pada 12 September 2024.

Juru bicara BPKP, Gunawan Wibisono, mengatakan pihaknya sudah memberikan peringatan dini kepada pemangku kepentingan PON 2024 Aceh-Sumatra Utara terkait sejumlah persoalan dalam pelaksanaan.

“Tim BPKP perwakilan secara berkala melakukan monitoring atas kesiapan penyelenggaraan PON dan memberikanearly warningberupa atensi risiko kepada parastakeholder,” terang Gunawan saat dihubungi Tempo, Jumat, 13 September 2024.

Tindakan BKPK melakukan monev tersebut sebagai respons dari catatan buruk penyelenggaraan PON Aceh-Sumut. Secara lebih jelas, berikut adalah catatan buruk PON 2024.

Konsumsi Datang Terlambat

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengajukan surat protes kepada panitia PON Aceh-Sumut akibat distribusi konsumsi atlet terlambat.

“Distribusi konsumsi (untuk atlet Kalteng Cabor Panahan dan Panjat Tebing) tidak konsisten, kadang terlambat kadang tepat. Namun, yang lebih sering adalah terlambat,” kata Koordinator Wilayah Aceh Sekretariat Kontingen Kalteng, Mikhael Agusta, pada 9 September 2024.

Melalui surat tersebut, Mikhael menuliskan, pada 7 September 2024, cabor panahan dan panjat tebing menerima makan malam pukul 22.30 WIB. Kemudian, distribusi konsumsi atlet Kontingen Kalteng pada 8 September 2024 kembali terlambat yang menerima sarapan pagi pukul 09.50 WIB.

Keterlambatan konsumsi juga dialami atlet Aceh. Dilansir Instagram@kotabandaaceh, seorang atlet asal Aceh menerima makan malam pukul 11.00 WIB. Selain itu, seorang panitia humas PON 2024 juga mendapatkan konsumsi yang dikerumuni semut merah.

Akses Jalan Masih Berantakan

Akses jalan masih berantakan kawasan Sumatera Utara Sport Center, Deli Serdang menuju ke tempat pertandingan bola voliindoormembuat jadwal pertandingan diundur. Pertandingan babak penyisihan grup Bola Voli Indoor PON 2024 awalnya dimulai pada Selasa, 10 September diundur menjadi Rabu, 11 September.

Berbicara kepadaAntara, atlet voli DKI Jakarta, Shakira Dwi Kurnia Amanda dan Cindy Tiara Berliyan mengatakan, harus berjalan beberapa ratus meter ke tempat pertandingan.

"Kita dari depan jalan, harusnya sampai langsung masuk. Kalau itu kan harus ada jalan dulu berapa ratus meter, tapiAlhamdulillahgak berpengaruh ke semangat (tim),” ujar Shakira dan Cindy, pada 11 September 2024.

Kapten tim putri bola voli Jawa Tengah, Ersandrina Devega Salsabila juga mengatakan, akses menuju lapangan bola voli harus mendapatkan perhatian khusus.

"Paling gak jalannya yang di depan dulu, kemarin waktu latihan banjir semua jadi sulit ke sininya (lapangan bola voliindoor)," ujar Ersandrina.

Penyelewengan Anggaran

Tim Bareskrim Polri mulai bergerak mengusut dugaan penyelewengan anggaran pada PON Aceh-Sumut. Pergerakan tim ini menjadi langkah konkret pertama usai koordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo. Sebab, Dito menyebut ada dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON 2024 yang berawal dari temuanvenueatau lokasi pertandingan belum selesai pembangunannya.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Komisaris Besar Arief Adiharsa menyebutkan, tim yang diberangkatkan tersebut juga akan berkolaborasi dengan tim pendampingan dari Kejaksaan Agung dan BPKP. Tim satgas pendampingan PON Aceh-Sumut ini bertugas memastikan pengelolaan dana dan penyelenggaraan acara berjalan sesuai aturan dan bebas dari korupsi.

"Tim satgas dari Mabes, Jumat (13 September 2024) menuju ke lokasi PON XXI (PON Aceh-Sumut), di antaranya untuk memberikan pendampingan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mendalami hal yang dilaporkan," ujar Arief, pada 12 September 2024.

RACHEL FARAHDIBA R | INTAN SETIAWANTY | ANTARA

Peserta Munaslub memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum menggantikan Arsjad Rasjid sebagai pucuk pimpinan Kadin periode 2024-2029.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menyatakan sikap atas terselenggaranya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September kemarin. Munaslub tersebut menghasilkan Ketua Umum Kadin baru, yaitu Anindya Bakrie yang mengganti Arsjad Rasjid.

Dewan Pengurus Pengurus Kadin menilai Munaslub ini melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART). Acara ini akan berlangsung di Kantor Kadin Indonesia di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Ahad, 15 September 2024 pukul 13.00.

“Mengabaikan syarat dan ketentuan dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bahwa Munaslub tersebut tidak sah,” tulis Dewan Pengurus dalam undangan konferensi pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 14 September 2024.

Adapun, para Dewan Pengurus itu di antaranya Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid; Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan; Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, dengan/atau Kuasa Hukum Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono; Perwakilan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia; dan 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

Para petinggi Kadin itu menganggap Munaslub ini tidak sah. Mereka menilai Munaslub ini juga akan mengancam keharmonisan organisasi yang juga sebagai mitra strategis pemerintah. “Mayoritas Kadin Provinsi juga telah menyatakan penolakannya terhadap Munaslub tersebut,” kata Dewan Pengurus dalam undangan pernyataan sikap atas Munaslub ini.

Kemarin, berbusana kemeja putih lengan panjang, pengusaha Anindya Novyan Bakrie menerima dan mengibarkan bendera petaka Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pria yang akrab disapa Anin itu baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September kemarin.

“Terima kasih untuk kepercayaannya. Saya akan sebarkan petaka ini dan panji-panji Kadin di seluruh tanah air,” kata Anin.

Peserta Munaslub yang berasal dari 21 Pimpinan Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa juga meminta Anin memimpin asosiasi pengusaha berlambang Kuda Kuning Emas itu selama satu periode penuh alias pada 2024-2029. Artinya, Anin tak hanya meneruskan sisa kepemimpinan Arsjad yang akan paripurna pada 2026 mendatang.

Hasil Munaslub ini otomatis mendongkel posisi Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026. Arsjad ketika itu juga terpilih sebagai Ketua Umum Kadin setelah mengalahkan Anin di Munas VIII di Kendari, Sulawesi Selatan, pada Juni 2021.

Putra dari konglomerat Aburizal Bakrie itu berharap keputusan dalam Munaslub ini bisa membuat hubungan Kadin dengan pemerintah semakin baik. “Hari ini bukanlah hari yang spesial buat saya, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia,” ucap Anindya Bakrie usai acara itu kepada awak media.

Oyuki Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menyatakan sikap atas terselenggaranya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September kemarin. Munaslub tersebut menghasilkan Ketua Umum Kadin baru, yaitu Anindya Bakrie yang mengganti Arsjad Rasjid.

Dewan Pengurus Pengurus Kadin menilai Munaslub ini melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART). Acara ini akan berlangsung di Kantor Kadin Indonesia di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Ahad, 15 September 2024 pukul 13.00.

“Mengabaikan syarat dan ketentuan dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bahwa Munaslub tersebut tidak sah,” tulis Dewan Pengurus dalam undangan konferensi pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 14 September 2024.

Adapun, para Dewan Pengurus itu di antaranya Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid; Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan; Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, dengan/atau Kuasa Hukum Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono; Perwakilan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia; dan 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

Para petinggi Kadin itu menganggap Munaslub ini tidak sah. Mereka menilai Munaslub ini juga akan mengancam keharmonisan organisasi yang juga sebagai mitra strategis pemerintah. “Mayoritas Kadin Provinsi juga telah menyatakan penolakannya terhadap Munaslub tersebut,” kata Dewan Pengurus dalam undangan pernyataan sikap atas Munaslub ini.

Kemarin, berbusana kemeja putih lengan panjang, pengusaha Anindya Novyan Bakrie menerima dan mengibarkan bendera petaka Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pria yang akrab disapa Anin itu baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September kemarin.

“Terima kasih untuk kepercayaannya. Saya akan sebarkan petaka ini dan panji-panji Kadin di seluruh tanah air,” kata Anin.

Peserta Munaslub yang berasal dari 21 Pimpinan Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa juga meminta Anin memimpin asosiasi pengusaha berlambang Kuda Kuning Emas itu selama satu periode penuh alias pada 2024-2029. Artinya, Anin tak hanya meneruskan sisa kepemimpinan Arsjad yang akan paripurna pada 2026 mendatang.

Hasil Munaslub ini otomatis mendongkel posisi Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026. Arsjad ketika itu juga terpilih sebagai Ketua Umum Kadin setelah mengalahkan Anin di Munas VIII di Kendari, Sulawesi Selatan, pada Juni 2021.

Putra dari konglomerat Aburizal Bakrie itu berharap keputusan dalam Munaslub ini bisa membuat hubungan Kadin dengan pemerintah semakin baik. “Hari ini bukanlah hari yang spesial buat saya, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia,” ucap Anindya Bakrie usai acara itu kepada awak media.

Oyuki Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan artikel ini.