Bisnis.com, JAKARTA -- Korpolairud Baharkam Polri menggagalkan ekspor benih bening lobster (BBL) sebanyak 134.000 di Kabupaten Lebak, Banten. Total, kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp32 miliar dalam kasus ini.

Kasubdit Gakkum, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Donny Charles Go mengatakan pengungkapan ini bermula dari masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas ilegal di tempat pemancingan, Lebak, Banten.

"Dari pengungkapan yang kami lakukan ini, kami berhasil mengamankan benih-benih lobster sebanyak 134.000 benih," ujarnya di Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2024).

Kemudian, tim Korpolairud mendatangi TKP pemancingan itu dan menemukan satu gudang sebagai tempat penyimpanan BBL. Di lokasi itu, tim Korpolairud menemukan sejumlah barang bukti dan mengamankan lima terduga pelaku.

Dari lima pelaku, kata Charles, pihaknya telah menetapkan empat tersangka yakni DS yang berperan sebagai kepala gudang, melakukan penyewaan tempat pemancingan dan merekrut anggota.

Tersangka selanjutnya, DD dan DE berperan sebagai tukang kemas dan bekerja sesuai perintah DS. Sementara, tersangka AM merupakan perantara antara pemilik lahan dan DS. AM juga ditugaskan sebagai supir untuk mengangkut BBL yang telah disiapkan BBL.

"Jadi penggunaan gudang ini berdasarkan hasil yang sudah kita periksa, bahwa memang gudang ini baru beroperasi bulan September," imbuhnya.

Dalam pengungkapan ini, total Rp32 miliar kerugian negara sudah diselamatkan dengan perincian BBL jenis mutiara sebanyak 12.628 benih. Satu benih BBL mutiara diberikan harga Rp200.000. Sementara, BBL jenis pasir yang berhasil diamankan sebanyak 121.352 benih dengan harga satuan ditaksir Rp250.000.

"Dari pengungkapan sejumlah 134 ribu benih-benih lobster ini. Kami jajaran Ditpolair, Korpolairud berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan total Rp 32.867.600.000," pungkas Charles.

Atas perbuatannya, para tersangka kemudian terancam dijerat dengan Pasal UU No.45/2009 atas perubahan UU No.31/2004 tentang perikanan, dengan ancaman pidana 8 tahun dan denda Rp1,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Korpolairud Baharkam Polri menggagalkan ekspor benih bening lobster (BBL) sebanyak 134.000 di Kabupaten Lebak, Banten. Total, kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp32 miliar dalam kasus ini.

Kasubdit Gakkum, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Donny Charles Go mengatakan pengungkapan ini bermula dari masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas ilegal di tempat pemancingan, Lebak, Banten.

"Dari pengungkapan yang kami lakukan ini, kami berhasil mengamankan benih-benih lobster sebanyak 134.000 benih," ujarnya di Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2024).

Kemudian, tim Korpolairud mendatangi TKP pemancingan itu dan menemukan satu gudang sebagai tempat penyimpanan BBL. Di lokasi itu, tim Korpolairud menemukan sejumlah barang bukti dan mengamankan lima terduga pelaku.

Dari lima pelaku, kata Charles, pihaknya telah menetapkan empat tersangka yakni DS yang berperan sebagai kepala gudang, melakukan penyewaan tempat pemancingan dan merekrut anggota.

Tersangka selanjutnya, DD dan DE berperan sebagai tukang kemas dan bekerja sesuai perintah DS. Sementara, tersangka AM merupakan perantara antara pemilik lahan dan DS. AM juga ditugaskan sebagai supir untuk mengangkut BBL yang telah disiapkan BBL.

"Jadi penggunaan gudang ini berdasarkan hasil yang sudah kita periksa, bahwa memang gudang ini baru beroperasi bulan September," imbuhnya.

Dalam pengungkapan ini, total Rp32 miliar kerugian negara sudah diselamatkan dengan perincian BBL jenis mutiara sebanyak 12.628 benih. Satu benih BBL mutiara diberikan harga Rp200.000. Sementara, BBL jenis pasir yang berhasil diamankan sebanyak 121.352 benih dengan harga satuan ditaksir Rp250.000.

"Dari pengungkapan sejumlah 134 ribu benih-benih lobster ini. Kami jajaran Ditpolair, Korpolairud berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan total Rp 32.867.600.000," pungkas Charles.

Atas perbuatannya, para tersangka kemudian terancam dijerat dengan Pasal UU No.45/2009 atas perubahan UU No.31/2004 tentang perikanan, dengan ancaman pidana 8 tahun dan denda Rp1,5 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mempertanyakan penerbitan aturan kontroversial di sisa satu bulan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Aturan baru ini akan mempengaruhi implementasi pemerintahan mendatang, terutama dari sisi urgensinya. Apalagi soal pembukaan ekspor pasir laut, yang sebelumnya dilarang," kata Faisal melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 14 September 2024.

Pernyataan Faisal itu merespons dibukanya kembali keran ekspor pasir laut dan benih lobster di era pemerintahan Jokowi lewat revisi sejumlah peraturan menteri.

Kembali diizinkannya ekspor pasir laut dilakukan setelah dua peraturan menteri perdagangan direvisi. Dua beleid itu adalah Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Sementara izin ekspor BBL diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Sebelumnya larangan ekspor bayi lobster tertuang dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 17 Tahun 2021.

Faisal mengkritik keras dibuka kembalinya ekspor pasir laut oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas karena aturan itu bakal berimbas buruk terhadap lingkungan. Seharusnya, aturan seperti itu harus dipertimbangkan dan dikalkulasi secara matang sebelum diterbitkan.

Alasan pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut untuk menghindari atau mengatasi masalah sedimentasi, menurut Faisal, juga tidak tepat. "Tapi apakah harus diekspor. Padahal kebutuhan dalam negeri banyak."

Kebijakan ini, kata Faisal, juga bisa jadi kontradiktif dengan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. "Pasti bakal membutuhkan banyak pasir laut," tuturnya.

Ia pun mempertanyakan alasan dikeluarkannya izin ekspor pasir laut itu menjelang akhir masa pemerintahan. Apalagi jika dilihat dari segi geopolitik, yang paling berkepentingan dengan pasir laut adalah Singapura. "Ini justru mencurigakan," ujar Faisal.

Menurut dia, saat ini Singapura sedang membutuhkan pasir laut untuk membangun kawasan daratan negara tersebut yang hingga saat ini semakin bertambah luas. "Tentu akan mempengaruhi batas-batas antar-Singapura dan negara sekitarnya, termasuk Indonesia."

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, melalui juru bicaranya Wahyu Muryadi, menyatakan ekspor pasir laut dan benih bening lobster atau BBL mempunyai keuntungan untuk pendapatan negara.

"Ya, jelas. Prinsip yang mau kami raih seperti itu. Diharapkan negara mendapatkan pemasukan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP," kata Wahyu ketika dihubungi Tempo, Sabtu malam, 14 September 2024.

Namun perihal ekspor pasir laut ini, Wahyu mengatakan secara prinsip pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan ekosistem laut. "Komitmen Pak Menteri Trenggono kan, jelas. Ekologi harus dijadikan panglima," tutur dia.

Ia pun mengklaim izin ekspor pasir laut tidak membuat nelayan dan masyarakat pesisir dirugikan. "Jadi pembersihan sedimentasi pasir laut tidak boleh membuat pulau tenggelam," ucapnya.

Justru, kata Wahyu, selama ekspor pasir laut dilakukan dengan tidak merusak lingkungan, di bawah kontrol ketat, serta ada uji tuntas, maka nilai ekspornya bisa menambah pemasukan negara melalui PNBP.

Sementara ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan dengan sebelumnya harus ada joint venture dengan perusahaan asal Vietnam dan harus memiliki izin dari Menteri Pertanian Vietnam untuk melakukan budidaya di Indonesia. "Maka perusahaan joint venture ini boleh melakukan pembesaran bersama di Vietnam," ucap dia.

Tak spesifik membeberkan berapa prediksi realisasi investasi Vietnam memanfaatkan keran ekspor benih lobster itu, Wahyu memperkirakan nilainya bakal besar. "Gampangnya kalau satu petak (lubang budidaya) modalnya Rp 100 juta, ya kali aja. Itu kan bisa ribuan petak lubang kerabat jaring apung itu," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mempertanyakan penerbitan aturan kontroversial di sisa satu bulan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Aturan baru ini akan mempengaruhi implementasi pemerintahan mendatang, terutama dari sisi urgensinya. Apalagi soal pembukaan ekspor pasir laut, yang sebelumnya dilarang," kata Faisal melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 14 September 2024.

Pernyataan Faisal itu merespons dibukanya kembali keran ekspor pasir laut dan benih lobster di era pemerintahan Jokowi lewat revisi sejumlah peraturan menteri.

Kembali diizinkannya ekspor pasir laut dilakukan setelah dua peraturan menteri perdagangan direvisi. Dua beleid itu adalah Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Sementara izin ekspor BBL diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Sebelumnya larangan ekspor bayi lobster tertuang dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 17 Tahun 2021.

Faisal mengkritik keras dibuka kembalinya ekspor pasir laut oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas karena aturan itu bakal berimbas buruk terhadap lingkungan. Seharusnya, aturan seperti itu harus dipertimbangkan dan dikalkulasi secara matang sebelum diterbitkan.

Alasan pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut untuk menghindari atau mengatasi masalah sedimentasi, menurut Faisal, juga tidak tepat. "Tapi apakah harus diekspor. Padahal kebutuhan dalam negeri banyak."

Kebijakan ini, kata Faisal, juga bisa jadi kontradiktif dengan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. "Pasti bakal membutuhkan banyak pasir laut," tuturnya.

Ia pun mempertanyakan alasan dikeluarkannya izin ekspor pasir laut itu menjelang akhir masa pemerintahan. Apalagi jika dilihat dari segi geopolitik, yang paling berkepentingan dengan pasir laut adalah Singapura. "Ini justru mencurigakan," ujar Faisal.

Menurut dia, saat ini Singapura sedang membutuhkan pasir laut untuk membangun kawasan daratan negara tersebut yang hingga saat ini semakin bertambah luas. "Tentu akan mempengaruhi batas-batas antar-Singapura dan negara sekitarnya, termasuk Indonesia."

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, melalui juru bicaranya Wahyu Muryadi, menyatakan ekspor pasir laut dan benih bening lobster atau BBL mempunyai keuntungan untuk pendapatan negara.

"Ya, jelas. Prinsip yang mau kami raih seperti itu. Diharapkan negara mendapatkan pemasukan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP," kata Wahyu ketika dihubungi Tempo, Sabtu malam, 14 September 2024.

Namun perihal ekspor pasir laut ini, Wahyu mengatakan secara prinsip pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan ekosistem laut. "Komitmen Pak Menteri Trenggono kan, jelas. Ekologi harus dijadikan panglima," tutur dia.

Ia pun mengklaim izin ekspor pasir laut tidak membuat nelayan dan masyarakat pesisir dirugikan. "Jadi pembersihan sedimentasi pasir laut tidak boleh membuat pulau tenggelam," ucapnya.

Justru, kata Wahyu, selama ekspor pasir laut dilakukan dengan tidak merusak lingkungan, di bawah kontrol ketat, serta ada uji tuntas, maka nilai ekspornya bisa menambah pemasukan negara melalui PNBP.

Sementara ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan dengan sebelumnya harus ada joint venture dengan perusahaan asal Vietnam dan harus memiliki izin dari Menteri Pertanian Vietnam untuk melakukan budidaya di Indonesia. "Maka perusahaan joint venture ini boleh melakukan pembesaran bersama di Vietnam," ucap dia.

Tak spesifik membeberkan berapa prediksi realisasi investasi Vietnam memanfaatkan keran ekspor benih lobster itu, Wahyu memperkirakan nilainya bakal besar. "Gampangnya kalau satu petak (lubang budidaya) modalnya Rp 100 juta, ya kali aja. Itu kan bisa ribuan petak lubang kerabat jaring apung itu," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan ada lima perusahaan asal Vietnam yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam urusan budi daya dan ekspor benih bening lobster atau BBL.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tb. Haeru Rahayu. Ia menyebutkan lima perusahaan itu membentuk perseroan terbatas di Indonesia.

"Sebanyak tiga perusahaan telah diverifikasi dan mendapatkan surat keterangan melakukan kegiatan pembudidayaan lobster dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya," kata Haeru melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, pada Selasa, 23 Juli 2024.

Izin dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya itu membuat ketiga perusahaan tersebut telah memenuhi semua persyaratan melakukan budi daya lobster di dalam negeri maupun di luar negeri. Izin itu dikeluarkan, kata Haeru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 7 Tahun 2024.

"Sedangkan dua perusahaan lain masih dalam proses pengajuan verifikasi kembali terkait kegiatan budi daya lobster," ujar dia. Sebelumnya, Haeru mengatakan baru tiga perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Layanan Umum KKP.

Namun dia tak mendetailkan kelima perusahaan asal Vietnam tersebut. Sebelumnya diberitakan Majalah Tempo bahwa kelima perusahaan asal Vietnam itu adalah Aquagreen Trading Company Limited, Phu Gia Long Trading Joint Stock Company, Ichika Joint Stock Company, The Global Trading Company Limited, serta New World Seafood Trading Import Export Aquaculture Company Limited.

Perusahaan ini membentuk lima perseroan terbatas di Indonesia, yakni PT Mutagreen Aquaculture International, PT Ratuworld Aquaculture International, PT Gajaya Aquaculture International, PT Idovin Aquaculture International, dan PT Idichi Aquaculture International.

Lima perusahaan patungan atau joint venture yang berasal dari Indonesia tersebut disampaikan oleh Doni Ismanto, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tugas Media dan Komunikasi Publik, Kamis, 18 Juli 2024. Dari kelima perusahaan tersebut, baru ada tiga perusahaan yang mendapatkan izin budi daya di luar negeri serta izin ekspor.

Saat ditanya soal tiga perusahaan yang mendapatkan izin budi daya dan ekspor benih lobster, Doni menjawab, Mutagreen Aquaculture International, Ratuworld Aquaculture International, dan Gajaya Aquaculture International.

Lebih jauh, Haeru tak menjelaskan berapa banyak kuota lobster untuk dibudidayakan oleh perusahaan yang memperoleh izin tersebut. Namun dia mengatakan, dalam menentukan jumlah kouta BBL untuk setiap perusahaan, didasarkan pada kouta penangkapan BBL yang mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024.

"Prinsipnya kuota tersebut ditetapkan dengan mengacu estimasi potensi BBL dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan pada setiap wilayah pengelolaan perikanan," kata Haeru. "Agar sumber daya BBL ini tetap lestari."

Perihal jumlah kuota budi daya lobster yang diberikan kepada tiga perusahaan tersebut, Haeru mengatakan data kuota tersebut dapat diakses melalui web resmi KKP atau Project Management Office 724 (PMO-724).

TEMPO.CO, Jakarta - Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ribu ekor benih bening lobster (BBL) ke Vietnam dan Singapura pada Jumat kemarin. Dari tindakan ini, polisi menyebut kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5,7 miliar.

Wakapolresta Bandara Soetta AKBP Ronald Sipayung mengatakan pada kasus pengiriman BBL ilegal itu, polisi menangkap dua orang dari Jawa Barat. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Dua tersangka yang berhasil diamankan yakni laki-laki berinisial MZA (41) asal Depok, dan MIF (36) berasal dari Sukabumi," ujar Ronald dalam konferensi pers di Mapolresta Bandara Soetta, Tangerang, seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu, 20 Juli 2024. Dia menyebut BBL itu telah dilepasliarkan di wilayah Serang, Banten.

Ronald menjelaskan peran tersangka MZA adalah mengantar dan menyerahkan tiga koper berisi benih lobster kepada James atas perintah Babang. Dari kerja MZA, dia mendapat upah Rp 500 ribu per kegiatan.

"Peran tersangka MIF turut membantu MZA mengantar dan menyerahkan BBL di area parkir salah satu Rumah Makan (RM) di wilayah Neglasari, Kota Tangerang," katanya.

Ronald menambahkan, kasus itu terungkap pada Kamis, 18 Juli 2024. Dia menyebut polisi mengungkap kasus ini berawal adanya informasi masyarakat terkait adanya pengiriman BBL ke luar negeri melalui Bandara Soetta.

Atas informasi tersebut, polisi memantau di salah satu Rumah Makan di wilayah Neglasari, dan mencurigai satu unit mobil Toyota Innova warna silver masuk ke area RM. "Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut, di dapati tiga koli barang yang di dalamnya terdapat koper berisi BBL, serta mengamankan MZA dan MIF," kata Ronald.

Sementara, Kasat Reskrim Kompol Reza Fahlevi menambahkan dalam kurun 2023 hingga Juli 2024 polisi telah mengungkap enam sindikat pengiriman BBL ilegal. Menurut Reza, pada enam kasus pengiriman BBL ilegal tersebut polisi menetapkan 25 tersangka dan sebagian telah diproses hukum di persidangan.

"Para tersangka memanfaatkan Bandara Soekarno-Hatta sebagai daerah transit untuk memberangkatkan komoditi benih-benih lobster yang hendak diselundupkan ke luar negeri," tutur Reza.

Reza menjelaskan, pada pengungkapan kasus itu polisi menyita sebanyak 125.310 ekor BBL jenis mutiara dan pasir, serta satu unit mobil Innova. "Motif para tersangka karena ekonomi, MZA mengaku jika berhasil mengantarkan BBL ke penerima akan mendapatkan keuntungan Rp 500 ribu dan ini aksi yang kedua, yang pertama pada Juni lalu" terang Reza.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang dan/atau Pasal 88 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kedua tersangka itu terancam hukuman penjara paling lama delapan tahun atau denda Rp 1,5 miliar.