TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) meresmikan Enterprise Resources Planning (ERP) Sistem Informasi Integrated Farming with Technology Information and Society (Infratani) atau disingkat sebagai Simfratani dalam perhelatan The 6th Indonesia International Halal Lifedata-style (INHALIFE) Conference 2024 di Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Peresmian ini sebagai salah satu upaya BI mendorong digitalisasi industri halal dari hulu hingga hilir. “Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain utama industri halal dunia,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung dalam sambutannya dalam konferensi itu, seperti dikutip dari siaran pers Jumat, 1 November 2024.

Salah satu implementasi dari sistem ini, kata Juda, adalah dengan melakukan pemantauan dan pelaporan kegiatan tanam panen sebagaimana fungsi utama sistem informasi Simfratani. Sistem ini bertujuan untuk membantu pemetaan kebutuhan dan produksi pangan, serta memberikan data real-time terkait perkembangan pertanian di berbagai wilayah.

Juda juga menyampaikan 5 (lima) strategi utama yang dapat dilakukan untuk mendorong digitalisasi industri halal.

Pertama, memanfaatkan platform digital perdagangan elektronik atau e-commerce untuk memasarkan produk yang telah tersertifikasi halal.

Kedua, penerapan pembayaran digital dalam transaksi jual beli seperti penggunaan QRIS yang dapat mempermudah proses transaksi.

Ketiga, memanfaatkan keuangan digital syariah untuk mendorong pembiayaan pada bisnis halal.

Keempat, pemanfaatan halal traceability guna memperkuat ekosistem jaminan produk halal untuk penelusuran bahan produk dari sisi hulu hingga ke tangan konsumen.

Kelima, memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam memudahkan proses sertifikasi halal produk.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 31 Oktober 2024 dimulai dari kontradiksi cerita Wamenkeu Anggito Abimanyu soal komitmen Prabowo melindungi Pertamina dengan kenyataan Kejaksaan Agung yang mendatangi gedung BUMN migas tersebut.

Berikutnya ada berita tentang empat menteri perdagangan selain Tom Lembong di era Jokowi yang juga melakukan impor beras dan desakan buruh usai kebakaran berulang di smelter nikel di kawasan IMIP. Lalu ada berita tentang kronologi iPhone 16 dilarang masuk Indonesia hingga rencana IMEI dimatikan dan sumber dana untuk membiayai uji coba makan bergizi gratis Rp 900 juta per bulan.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bsnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Anggito Baru Cerita Prabowo Akan Lindungi Pertamina, Kejaksaan Agung Satroni Gedung BUMN Itu

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah telah berjanji akan melindungi dua badan usaha milik negara, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero). Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto berpesan bahwa negara membutuhkan PLN dan Pertamina yang kuat.

“Kita nggak mau peristiwa-peristiwa yang menyangkut mantan Dirut Pertamina. Mohon maaf, ya, mesti kita protect ini Pertamina dan PLN. Karena kalau enggak, pasti akan jadi sasaran terus,” kata Anggito. “Mereka tidak akan bisa kerja.”

Hal itu disampaikan Anggito di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024. Acara tersebut dihadiri Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan seorang direktur PLN.

Simak lebih jauh tentang Penyidik Kejaksaan Agung mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga di sini.

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Lini produk ponsel pintar terbaru buatan raksasa teknologi Apple, iPhone 16series, dilarang diperjualbelikan di pasar Indonesia. Larangan tersebut dikeluarkan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin baru-baru ini setelah Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) milik Apple di Indonesia berakhir.

Buntutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa merilis International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk seri iPhone terbaru tersebut. IMEI adalah nomor pengenal gadget yang terhubung ke jaringan seluler. Artinya, ponsel tanpa IMEI tidak dapat mengakses jaringan berbasis BTS di Indonesia.

Lantas, apa alasan iPhone 16 series dilarang dipasarkan di Indonesia?

Pelarangan seri iPhone 16 diperjualbelikan di Indonesia bermula ketika Apple belum menuntaskan komitmen investasinya di Indonesia. Saat ini investasi perusahaan milik Tim Cook itu baru tercatat Rp 1,48 triliun atau masih kurang Rp 240 miliar dari komitmennya sebesar Rp 1,71 triliun.

Investasi Apple di Indonesia terkini meliputi empat akademi Apple Developer Academy di Indonesia, yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Batam, dan teranyar adalah Bali. Sayangnya, nilai investasi ini lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Vietnam.

Di Vietnam, investasi yang dikucurkan Tim Cook mencapai USD 15,84 miliar atau setara Rp 256,22 triliun dengan asumsi kurs Rp16.176 per dolar AS. Sementara di Negeri Singa, Apple berkomitmen untuk menggelontorkan investasi senilai USD 250 juta atau sekitar Rp 4 triliun.

Komitmen investasi Apple sebenarnya bisa dipenuhi dengan membangun pabrik di Indonesia. Adapun Apple adalah satu-satunya vendor gadget yang belum memiliki pabrik di Tanah Air. Namun, syarat pembangunan pabrik yang ditawarkan Apple dinilai kapitalis. Mereka meminta Indonesia menggratiskan pajak hingga 50 tahun.

Tawaran serupa sebenarnya juga diajukan Apple kepada Vietnam sebelumnya. Kesepakatan dengan Negeri Naga Biru itu terjadi setelah pemerintah setempat menyetujui dengan imbalan penciptaan lapangan kerja bagi 200 ribu orang. Sebaliknya, pemerintah Indonesia menolak tawaran free tax 50 tahun lantaran dinilai terlalu berat.

“Enggak (bangun pabrik di Indonesia). Tax holiday-nya kegedean, permintaan dia (Apple) terlalu berat,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Budi Arie Setiadi, Kamis, 3 Oktober 2024.

Menurut Budi, jika Indonesia memberi lampu hijau kepada Apple untuk memberikan tax holiday 50 tahun, perusahaan teknologi asing juga akan meminta hal yang sama seperti yang diterima Apple. “Kalau permintaan dia seperti di negara lain ya susah dong kita memenuhinya. Nanti yang lain meminta yang sama,” katanya.

Lantaran Apple belum memenuhi komitmen investasinya di Indonesia itulah Kemenperin ogah mengeluarkan sertifikat TKDN untuk seri terbaru iPhone. Tanpa TKDN, Kemenperin menegaskan tidak bisa mengaktifkan IMEI untuk seri iPhone 16 tersebut. Artinya, gawai terbaru Apple tak bisa dijual di Indonesia, termasuk iWatch 10 series.

Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan pencinta produk Apple masih bisa meminang iPhone 16 series dari luar negeri. Syaratnya, selain wajib dikenai pajak dan biaya pengaktifan IMEI, gawai tersebut untuk penggunaan pribadi alias tidak bisa dijual.

“Oleh karena itu kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Kemenperin turut mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan, termasuk mengiklankan produk tersebut. Pelaku bisa diancam pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

“Kami meminta masyarakat untuk tidak tergiur membeli seri iPhone 16 yang ditawarkan melalui online marketplace maupun toko offline. Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual-beli iPhone 16 ini,” kata dia.

Pihaknya menekankan bahwa semua kebijakan ini dilakukan pemerintah semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor ponsel pintar di Tanah Air.

Sementara itu, Kemenperin memperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024 sebanyak 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak. Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal, namun akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

“Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualbelikan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang,” katanya.

YUDONO YANUAR | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan lima faktor utama dalam membangun kemajuan pasar keuangan syariah. Salah satunya dengan mengembangkan Sukuk Hijau (Green Sukuk) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Hal ini disampaikan Perry dalam Joint High Level Seminar and Investor Forum bertema Future Development of Product Innovation and Liquidity Management in the Islamic Financial Services Industry, Kamis, 31 Oktober 2024. Seminar ini diinisiasi Bank Indonesia berkolaborasi dengan Islamic International Liquidity Management (IILM) dan Islamic Financial Services Board (IFSB).

“Pertama, mengembangkan inovasi produk keuangan syariah yang tidak hanya berbasis pada 3 instrumen utama yaitu sukuk, takaful, dan wakaf,” katanya, seperti dikutip dari keterangan resminya pada Jumat, 1 November 2024.

Sebagai salah satu penerbit sukuk terbesar, kata Perry, Indonesia juga sudah menginisiasi penerbitan Sukuk Hijau atau yang juga dikenal dengan Sukuk Negara. Ia menyebut sukuk ini mampu menunjang ekosistem perekonomian dan keuangan hijau. Sebab, SBSN tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maysir (judi) sehingga dapat menjadi alternatif investasi yang sejalan dengan ketentuan syariah Islam.

Perry menjelaskan, tujuan utama dari penerbitan Sukuk Hijau adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan para investor, yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan negara. Sukuk Hijau ini juga dirancang untuk mendukung komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim, termasuk di dalamnya risiko transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Merujuk pada Laporan Pengembangan Keuangan Islam 2023 terkini, disadur dari laman resmi BI, nilai Sukuk Hijau dan Environmental, Social, Governance (ESG) yang beredar mencapai 24,4 miliar dolar AS pada 2022. Malaysia dan Arab Saudi adalah pemimpin Sukuk ESG, diikuti oleh Indonesia dan UEA.

Untuk faktor kedua, Perry menyebut soal perlunya akselerasi pengembangan pasar keuangan syariah melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini diharapkan mampu menjawab tantangan risiko ketidakpastian global yang disertai pesatnya arus digitalisasi.

Dari data yang dimiliki BI, ukuran pasar fintech syariah global diperkirakan mencapai US$ 138 miliar pada periode 2022-2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi US$ 306 miliar pada 2027 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 17,3 persen. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan sektor fintech global secara keseluruhan, yang diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 12,3 persen selama periode yang sama.

Faktor ketiga, kata Perry, integrasi jasa sistem keuangan wholesale dan ritel yang mampu memperkuat interkoneksi seluruh lembaga keuangan syariah. Termasuk di dalamnya asuransi maupun lembaga sosial finance.

Faktor keempat adalah dukungan kerangka kebijakan yang turut mengedepankan manajemen risiko dalam memitigasi risiko siber, operasional, dan anti pencucian uang.

Faktor kelima adalah perlunya melakukan edukasi dan literasi sistem keuangan syariah. Menurut Perry, perlu penguatan pemahaman masyarakat dan kapabilitas SDM guna mendorong pengembangan sektor keuangan syariah dan menumbuhkan inovasi secara berkelanjutan.

Sukma Kanthi Nurani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan lima faktor utama dalam membangun kemajuan pasar keuangan syariah. Salah satunya dengan mengembangkan Sukuk Hijau (Green Sukuk) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Hal ini disampaikan Perry dalam Joint High Level Seminar and Investor Forum bertema Future Development of Product Innovation and Liquidity Management in the Islamic Financial Services Industry, Kamis, 31 Oktober 2024. Seminar ini diinisiasi Bank Indonesia berkolaborasi dengan Islamic International Liquidity Management (IILM) dan Islamic Financial Services Board (IFSB).

“Pertama, mengembangkan inovasi produk keuangan syariah yang tidak hanya berbasis pada 3 instrumen utama yaitu sukuk, takaful, dan wakaf,” katanya, seperti dikutip dari keterangan resminya pada Jumat, 1 November 2024.

Sebagai salah satu penerbit sukuk terbesar, kata Perry, Indonesia juga sudah menginisiasi penerbitan Sukuk Hijau atau yang juga dikenal dengan Sukuk Negara. Ia menyebut sukuk ini mampu menunjang ekosistem perekonomian dan keuangan hijau. Sebab, SBSN tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maysir (judi) sehingga dapat menjadi alternatif investasi yang sejalan dengan ketentuan syariah Islam.

Perry menjelaskan, tujuan utama dari penerbitan Sukuk Hijau adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan para investor, yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan negara. Sukuk Hijau ini juga dirancang untuk mendukung komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim, termasuk di dalamnya risiko transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Merujuk pada Laporan Pengembangan Keuangan Islam 2023 terkini, disadur dari laman resmi BI, nilai Sukuk Hijau dan Environmental, Social, Governance (ESG) yang beredar mencapai 24,4 miliar dolar AS pada 2022. Malaysia dan Arab Saudi adalah pemimpin Sukuk ESG, diikuti oleh Indonesia dan UEA.

Untuk faktor kedua, Perry menyebut soal perlunya akselerasi pengembangan pasar keuangan syariah melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini diharapkan mampu menjawab tantangan risiko ketidakpastian global yang disertai pesatnya arus digitalisasi.

Dari data yang dimiliki BI, ukuran pasar fintech syariah global diperkirakan mencapai US$ 138 miliar pada periode 2022-2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi US$ 306 miliar pada 2027 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 17,3 persen. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan sektor fintech global secara keseluruhan, yang diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 12,3 persen selama periode yang sama.

Faktor ketiga, kata Perry, integrasi jasa sistem keuangan wholesale dan ritel yang mampu memperkuat interkoneksi seluruh lembaga keuangan syariah. Termasuk di dalamnya asuransi maupun lembaga sosial finance.

Faktor keempat adalah dukungan kerangka kebijakan yang turut mengedepankan manajemen risiko dalam memitigasi risiko siber, operasional, dan anti pencucian uang.

Faktor kelima adalah perlunya melakukan edukasi dan literasi sistem keuangan syariah. Menurut Perry, perlu penguatan pemahaman masyarakat dan kapabilitas SDM guna mendorong pengembangan sektor keuangan syariah dan menumbuhkan inovasi secara berkelanjutan.

Sukma Kanthi Nurani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menolak membeberkan sumber dana uji coba program makan bergizi gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto. Dadan menyebut biaya ratusan juta yang habis per bulan berasal dari kantong “hamba Allah”.

Uji coba makan bergizi gratis telah berlangsung selama sepuluh bulan. Pemerintah sudah membentuk 85 kantor satuan layanan menjelang pelaksanaan program pada awal Januari 2025.

Dadan mengungkap biaya yang dikeluarkan untuk uji coba berkisar antara Rp 800 - 900 juta per bulan.

“Bisa dihitung setiap bulan itu Rp 800 - 900 juta dikalikan sepuluh bulan, itu sudah berapa satuan layanan. Dan itu yang membiayai adalah hamba Allah,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat BGN dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Meski demikian, fase awal makan bergizi gratis tidak sepenuhnya dibiayai sumber dana misterius itu.

Dadan mengungkapkan, Badan Gizi Nasional akan melakukan proyek percontohan atau pilot project di 100 titik di seluruh Indonesia pada akhir tahun atas komitmen anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Sejauh ini, proyek uji coba telah beroperasi di dua titik lokasi yaitu di Warung Kiara, Sukabumi dan Bojong Koneng, Bogor. Sebelumnya Dadan ogah membeberkan sumber dananya. “Sementara Kiara, Sukabumi dan Bojong Koneng, Bogor. Dibiayai Hamba Allah,” tuturnya melalui layanan perpesanan pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sempat mengungkap bahwa dana yang digunakan untuk uji coba makan bergizi gratis memang bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program unggulan Prabowo tersebut.

Koordinator Bidang Pangan Direktorat Pangan dan Pertanian PPN/Bappenas Ifan Martino berkata sumbernya bersifat rahasia. “Sifatnya konfidensial, saya tidak bisa sampaikan,” ujarnya saat ditemui di area Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Saat rapat bersama Komisi IX, salah seorang anggota DPR mengatakan proyek uji coba dibiayai oleh yayasan Prabowo, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Ketika ditanya soal hal itu, Dadan hanya menjawab, “Bukan. Hamba Allah.”

Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Climate Policy Initiative (CPI) Ira Purnomo menerangkan, setidaknya ada lima temuan kunci dari hasil studi Climate Policy Initiative (CPI) yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam implementasi efisiensi energi (EE) dan energi terbarukan (ET) melalui pembangunan hijau.

Pertama, regulasi bangunan gedung hijau belum mewajibkan bangunan residensial yang sebenarnya memiliki luasan lantai terbanyak di Indonesia.

Kedua, kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi regulasi bangunan gedung hijau.

Ketiga, instrumen khusus untuk mendanai bangunan gedung hijau juga masih terbatas.

Keempat, pada bangunan gedung di Indonesia, pendinginan merupakan faktor konsumsi energi tertinggi.

Kelima, bangunan gedung hijau baru bisa memiliki biaya investasi 10-15 persen lebih tinggi daripada bangunan konvensional.

“Namun, studi kasus kami di Semarang menunjukkan bahwa biaya operasional (bangunan hijau) 32-44 persen lebih rendah, sehingga menghasilkan penghematan yang signifikan dari tagihan listrik dan membuat investasi bangunan gedung hijau lebih hemat biaya dalam jangka panjang,” ujar Ira dalam siaran pers tertulisnya, Kamis, 31 Oktober 2024.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan telah menyiapkan Peta Jalan (roadmap) untuk Penyelenggaraan dan Pembinaan Bangunan Gedung Hijau yang menargetkan penurunan emisi di gedung pemerintah, gedung komersial, dan rumah tinggal.

Koordinator Pengembangan Usaha Konservasi Energi Kementerian ESDM Devi Laksmi juga menekankan pentingnya implementasinya demi mendukung upaya pemerintah bertransisi ke ET (energi terbarukan). “Sekaligus menguntungkan bagi pemilik properti karena bangunan gedung hijau bisa menghemat energi sekaligus biayanya, dan memangkas emisi karbon,” ujar Devi dalam webinar Kementerian ESDM bekerja sama dengan Pemerintah Jerman melalui proyek Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), 30 Oktober 2024 lalu.

Perwakilan Konsorsium SETI Malindo Wardana menyampaikan bahwa implementasi EE dan ET pada bangunan di Indonesia memang masih menghadapi sejumlah tantangan. “Namun, potensi implementasi bangunan gedung hijau oleh pemerintah daerah dan korporasi saat ini mulai terbuka. SETI mendukung replikasi langkah ini yang terbukti mendatangkan keuntungan penghematan energi, finansial, dan pengurangan emisi,” ucapnya.

Merujuk pada catatan Kementerian ESDM per Juni 2024, sebanyak 12 gedung komersial telah melaporkan implementasi manajemen energi secara voluntary atau suka rela karena mengikuti Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) yang sebelumnya disebut Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE). Total penghematan energi dari jumlah bangunan tersebut 6.334 MWh dan pengurangan emisi 1.380 tCO2e.

Ti tahun lalu, sebanyak 38 gedung komersial dan 41 gedung pemerintah sudah melaporkan secara suka rela karena mengikuti PSBE 2023. Dari jumlah tersebut, diketahui konsumsi energinya sebanyak 292 ribu SBM, dengan penghematan energi sebanyak 17 ribu SBM, dan penurunan emisi sebesar 23 ribu tCO2e.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah telah berjanji akan melindungi dua badan usaha milik negara, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero). Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto berpesan bahwa negara membutuhkan PLN dan Pertamina yang kuat.

“Kita nggak mau peristiwa-peristiwa yang menyangkut mantan Dirut Pertamina. Mohon maaf, ya, mesti kita protect ini Pertamina dan PLN. Karena kalau enggak, pasti akan jadi sasaran terus,” kata Anggito. “Mereka tidak akan bisa kerja.”

Hal itu disampaikan Anggito di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024. Acara tersebut dihadiri Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan seorang direktur PLN.

Wamenkeu itu bahkan menyebutkan Jaksa Agung hingga Kepolisian telah dipanggil Presiden untuk diberi tahu agar jangan asal menciduk pimpinan Pertamina dan PLN.

“Kemarin Jaksa Agung dan kepolisian dipanggil, ‘eh yuk, kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Jangan asal ciduk aja, jangan asal ambil-ambil itu. Pertamina, PLN, saya protect’,” tuturnya menirukan ucapan Prabowo.

Namun pada Kamis pagi, 31 Oktober 2024, tim penyidik Kejaksaan Agung dikabarkan mendatangi ruang pimpinan PT Pertamina Patra Niaga di Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka disebutkan mendatangi anak perusahaan PT Pertamina itu dengan didampingi sejumlah anggota TNI.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, membenarkan informasi itu. Ia mengatakan, tim dari Kejaksaan Agung mendatangi kantornya.

Heppy menjelaskan, tim penyidik Kejaksaan Agung meminta data dan dokumen kepada PT Pertamina Patra Niaga. Ia tak merinci data dan dokumen yang dimaksud. "Hanya meminta data dan dokumen," ujar Heppy saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Agustus 2024.

Yang pasti, kata Heppy, Pertamina dan anak usahanya senantiasa menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas.

“Sebagai anak usaha Pertamina, kami juga berkomitmen menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG),” ucap Heppy.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengaku belum mendapatkan informasi ihwal kedatangan tim Kejaksaan Agung ke perusahaan subholding commercial and trading Pertamina itu. “Kami juga sedang cari tahu,” katanya saat dihubungi.

Bantuan Pemerintah untuk BUMN

Eks Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan itu kemudian menirukan ucapan Kepala Negara selanjutnya kepada Nicke Widyawati. “Beliau (Prabowo) itu sangat sayang sekali sama perusahaan Ibu. Jadi kalau apa-apa, kalau orang Pajak yang anu– laporin ke saya dulu, itu belum tentu salah. Itu teman-teman saya dikasih tahu."

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu bahkan menyinggung peristiwa yang pernah menyangkut mantan direktur utama Pertamina. Namun, ia tidak menyebutkan nama atau kasus spesifik.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG pada September 2023 dan ditahan pada bulan yang sama. Ia kemudian divonis sembilan tahun penjara pada 24 Juni 2024.

Lebih jauh, Anggito menyatakan, pemerintah hanya bisa membantu kedua BUMN itu dengan meregulasi, menyalurkan subsidi, memberi insentif pajak hingga tax holiday. “Namun pada akhirnya, Anda perlu memiliki seseorang yang menguasai bidang. Yang betul-betul bisa bekerja di tengah laut. Karena kebanyakan yang offshore sekarang,” tuturnya.

Perihal pembiayaan, Anggito berkata PLN dan Pertamina harus memiliki skema pembiayaan yang memadai dan tidak terus-terusan melakukan pinjaman. Sebab, investasi Pertamina dan PLN mencapai miliaran dolar.

“Kalau dua institusi ini kuat, 40 persen negara ini selesai. Makanya, Pertamina sama PLN itu sudah kayak menteri,” ujar Anggito.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah telah berjanji akan melindungi dua badan usaha milik negara, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero). Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto berpesan bahwa negara membutuhkan PLN dan Pertamina yang kuat.

“Kita nggak mau peristiwa-peristiwa yang menyangkut mantan Dirut Pertamina. Mohon maaf, ya, mesti kita protect ini Pertamina dan PLN. Karena kalau enggak, pasti akan jadi sasaran terus,” kata Anggito. “Mereka tidak akan bisa kerja.”

Hal itu disampaikan Anggito di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024. Acara tersebut dihadiri Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan seorang direktur PLN.

Wamenkeu itu bahkan menyebutkan Jaksa Agung hingga Kepolisian telah dipanggil Presiden untuk diberi tahu agar jangan asal menciduk pimpinan Pertamina dan PLN.

“Kemarin Jaksa Agung dan kepolisian dipanggil, ‘eh yuk, kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Jangan asal ciduk aja, jangan asal ambil-ambil itu. Pertamina, PLN, saya protect’,” tuturnya menirukan ucapan Prabowo.

Namun pada Kamis pagi, 31 Oktober 2024, tim penyidik Kejaksaan Agung dikabarkan mendatangi ruang pimpinan PT Pertamina Patra Niaga di Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka disebutkan mendatangi anak perusahaan PT Pertamina itu dengan didampingi sejumlah anggota TNI.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, membenarkan informasi itu. Ia mengatakan, tim dari Kejaksaan Agung mendatangi kantornya.

Heppy menjelaskan, tim penyidik Kejaksaan Agung meminta data dan dokumen kepada PT Pertamina Patra Niaga. Ia tak merinci data dan dokumen yang dimaksud. "Hanya meminta data dan dokumen," ujar Heppy saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Agustus 2024.

Yang pasti, kata Heppy, Pertamina dan anak usahanya senantiasa menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas.

“Sebagai anak usaha Pertamina, kami juga berkomitmen menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG),” ucap Heppy.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengaku belum mendapatkan informasi ihwal kedatangan tim Kejaksaan Agung ke perusahaan subholding commercial and trading Pertamina itu. “Kami juga sedang cari tahu,” katanya saat dihubungi.

Bantuan Pemerintah untuk BUMN

Eks Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan itu kemudian menirukan ucapan Kepala Negara selanjutnya kepada Nicke Widyawati. “Beliau (Prabowo) itu sangat sayang sekali sama perusahaan Ibu. Jadi kalau apa-apa, kalau orang Pajak yang anu– laporin ke saya dulu, itu belum tentu salah. Itu teman-teman saya dikasih tahu."

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu bahkan menyinggung peristiwa yang pernah menyangkut mantan direktur utama Pertamina. Namun, ia tidak menyebutkan nama atau kasus spesifik.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG pada September 2023 dan ditahan pada bulan yang sama. Ia kemudian divonis sembilan tahun penjara pada 24 Juni 2024.

Lebih jauh, Anggito menyatakan, pemerintah hanya bisa membantu kedua BUMN itu dengan meregulasi, menyalurkan subsidi, memberi insentif pajak hingga tax holiday. “Namun pada akhirnya, Anda perlu memiliki seseorang yang menguasai bidang. Yang betul-betul bisa bekerja di tengah laut. Karena kebanyakan yang offshore sekarang,” tuturnya.

Perihal pembiayaan, Anggito berkata PLN dan Pertamina harus memiliki skema pembiayaan yang memadai dan tidak terus-terusan melakukan pinjaman. Sebab, investasi Pertamina dan PLN mencapai miliaran dolar.

“Kalau dua institusi ini kuat, 40 persen negara ini selesai. Makanya, Pertamina sama PLN itu sudah kayak menteri,” ujar Anggito.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, menegaskan pihaknya dalam posisi yang tidak memihak apalagi main mata dalam kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (AJS). OJK, kata Iwan, telah melakukan segala sesuatu dengan transparan.

“OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal,” ujar Iwan ketika dihubungi lewat aplikasi pesan singkat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Menurut Iwan, OJK sendiri telah memberikan sanksi yang terukur kepada Jiwasraya karena belum juga menunaikan tanggungjawabnya kepada pada pemegang polis. Diketahui hingga saat ini, sebanyak 0,3 persen dari nasabah yang menolak direstrukturisasi masih belum juga menerima pengembalian dana.

“Itu kan sudah kami tindak lanjuti dengan meminta perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang polis termasuk yang menolak. Dan karena tidak dilakukan, maka kami mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, terakhir sudah sampai sanksi PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha),” kata Iwan.

Ia juga menegaskan akan terus memonitor perkembangan kasus tersebut ke depannya. Termasuk terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 69 Tahun 2016.

Sebelumnya perwakilan tim hukum Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya), Otto Cornelis Kaligis atau OJ Kaligis, mencurigai adanya main mata antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan PT Asuransi Jiwasraya. Hal itu disebabkan adanya kesan defensif OJK terhadap Jiwasraya ketika melakukan audiensi pada 20 Agustus 2024 lalu dengan Konsolnas Jiwasraya.

“Ada kemungkinan OJK (bermain), mungkin saja. Kita lihat saja siapa yang memberikan perintah ini sehingga nasabah tidak mendapatkan haknya. Padahal aturan mengatakan bahwa nasabah wajib menerima haknya,” kata OC Kaligis dalam konferensi pers Konsolnas Jiwasraya di kantornya, Selasa, 29 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, menegaskan pihaknya dalam posisi yang tidak memihak apalagi main mata dalam kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (AJS). OJK, kata Iwan, telah melakukan segala sesuatu dengan transparan.

“OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal,” ujar Iwan ketika dihubungi lewat aplikasi pesan singkat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Menurut Iwan, OJK sendiri telah memberikan sanksi yang terukur kepada Jiwasraya karena belum juga menunaikan tanggungjawabnya kepada pada pemegang polis. Diketahui hingga saat ini, sebanyak 0,3 persen dari nasabah yang menolak direstrukturisasi masih belum juga menerima pengembalian dana.

“Itu kan sudah kami tindak lanjuti dengan meminta perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang polis termasuk yang menolak. Dan karena tidak dilakukan, maka kami mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, terakhir sudah sampai sanksi PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha),” kata Iwan.

Ia juga menegaskan akan terus memonitor perkembangan kasus tersebut ke depannya. Termasuk terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 69 Tahun 2016.

Sebelumnya perwakilan tim hukum Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya), Otto Cornelis Kaligis atau OJ Kaligis, mencurigai adanya main mata antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan PT Asuransi Jiwasraya. Hal itu disebabkan adanya kesan defensif OJK terhadap Jiwasraya ketika melakukan audiensi pada 20 Agustus 2024 lalu dengan Konsolnas Jiwasraya.

“Ada kemungkinan OJK (bermain), mungkin saja. Kita lihat saja siapa yang memberikan perintah ini sehingga nasabah tidak mendapatkan haknya. Padahal aturan mengatakan bahwa nasabah wajib menerima haknya,” kata OC Kaligis dalam konferensi pers Konsolnas Jiwasraya di kantornya, Selasa, 29 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, menegaskan pihaknya dalam posisi yang tidak memihak apalagi main mata dalam kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (AJS). OJK, kata Iwan, telah melakukan segala sesuatu dengan transparan.

“OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal,” ujar Iwan ketika dihubungi lewat aplikasi pesan singkat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Menurut Iwan, OJK sendiri telah memberikan sanksi yang terukur kepada Jiwasraya karena belum juga menunaikan tanggungjawabnya kepada pada pemegang polis. Diketahui hingga saat ini, sebanyak 0,3 persen dari nasabah yang menolak direstrukturisasi masih belum juga menerima pengembalian dana.

“Itu kan sudah kami tindak lanjuti dengan meminta perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang polis termasuk yang menolak. Dan karena tidak dilakukan, maka kami mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, terakhir sudah sampai sanksi PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha),” kata Iwan.

Ia juga menegaskan akan terus memonitor perkembangan kasus tersebut ke depannya. Termasuk terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 69 Tahun 2016.

Sebelumnya perwakilan tim hukum Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya), Otto Cornelis Kaligis atau OJ Kaligis, mencurigai adanya main mata antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan PT Asuransi Jiwasraya. Hal itu disebabkan adanya kesan defensif OJK terhadap Jiwasraya ketika melakukan audiensi pada 20 Agustus 2024 lalu dengan Konsolnas Jiwasraya.

“Ada kemungkinan OJK (bermain), mungkin saja. Kita lihat saja siapa yang memberikan perintah ini sehingga nasabah tidak mendapatkan haknya. Padahal aturan mengatakan bahwa nasabah wajib menerima haknya,” kata OC Kaligis dalam konferensi pers Konsolnas Jiwasraya di kantornya, Selasa, 29 Oktober 2024.