TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Askolani merespons terkait penerapan cukai untuk pengendalian pangan olahan siap saji. Menurut dia sejauh ini belum ada pembahasan rencana tersebut antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan.

Anak buah Sri Mulyani itu mengatakan saat ini regulasi baru saja disahkan sehingga pihaknya masih menunggu arahan Kementerian Kesehatan. “Belum tahu persisnya, ini kan baru ditulis ya, nanti implementasinya kita tunggu stand-nya Kemenkes, yang punya PP (peraturan pemerintah) itu lead-nya Kemenkes,” kata Askolani di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jakarta Timur, Rabu, 31 Juli 2024.

Ia menambahkan jika sudah ada arahan dari Kementerian Kesehatan, badan kebijakan fiskal (BKF) akan buat kajian lengkapnya. “Nanti kami support dari bea cukai,” ujarnya lagi.

Rencana penerapan cukai pangan olahan cepat saji mencuat setelah pemerintah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Aturan pelaksana tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 26 Juli 2024 lalu.

Ketentuan teknis dalam PP Kesehatan itu mengatur 1.072 pasal. Meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

Batasan pangan olahan siap saji dimuat dalam pasal 194 dan 195. Disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL), Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Penentuan batas maksimal kandungan GGL dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait.

Setiap orang yang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji wajib memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan GGL dan mencantumkan label gizi. Selain itu, dilarang melakukan penjualan atau peredaran pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam dan lemak pada kawasan tertentu.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyasar pungutan tarif cukai pada makanan olahan, termasuk makanan olahan siap saji untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak.

Jokowimengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 pada 26 Juli 2024. Ini merupakan aturan pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi ayat (4) aturan turunan UU Kesehatan tersebut.

Tidak hanya cukai, melalui ayat (1) pasal tersebut, pemerintah mengatur mengenai pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji

Lebih lanjut, penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 194 PP No. 28 Tahun 2024 ayat (2).

Sementara itu, ayat (3) pasal tersebut menjelaskan penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dilakukan dengan mempertimbangkan; kajian risiko dan/atau standar internasional.

“Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok negeri,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin 29 Juli 2024, melalui keterangan tertulis.

Anjuran Konsumsi Garam, Gula, Lemak Per-hari

Adapun, menurut Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, dikutip dari ayosehat.kemkes.go.id , anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10 persen dari total energi (200kkal). Konsumsi tersebut setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari.

Sedangkan anjuran konsumsi garam adalah 2000 mg natrium per orang per hari. Konsumsi garam tersebut sama dengan 1 sendok teh garam per orang per hari atau 5 gram per orang per hari.

Anjuran konsumsi lemak per orang per hari beda lagi dimana anjuran konsumsinya 20-25 persen dari total energi (702 kkal) per orang per hari. Konsumsi lemak tersebut sama dengan lemak 5 sendok makan per orang per hari atau 67 gram per orang per hari.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan tim presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto ihwal program pembangunan 3 juta rumah gratis. Program tersebut merupakan program yang dijanjikan Prabowo dalam kampanyenya dulu. Sejauh ini, Endra mengaku mengetahui program 3 juta rumah itu dari pemberitaan di media.

"Belum pernah diskusi. Tapi saya kira, tiga juta dalam lima tahun itu target yang realistis," kata Endra ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka secara sah terpilih sebagai presiden-wakil presiden periode 2024-2024. Keduanya akan dilantik pada Oktober mendatang.

Dalam kampanyenya, Prabowo pernah menjanjikan membangun 3 juta rumah untuk rakyat yang belum punya rumah. Hal itu ia sampaikan saat memaparkan visi, misi, dan program kerja dalam acara debat Capres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Minggu, 4 Februari 2024. Secara detail, Prabowo menyebut, tiga juta rumah yang dibangun terdiri dari satu juta rumah di pedesaan, satu juta rumah di pesisir, dan satu juta rumah di perkotaan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan program serupa sudah dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, program Jokowi merupakan program satu juta rumah.

"Itu kami capai lebih dari satu juta rumah," kata Basuki ketika ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu, 13 Maret 2024. "Kalau ada program tiga juta rumah, ya menurut saya bagus. Tapi belum dibahas."

Ihwal kebutuhan anggaran, Basuki juga tidak berkomentar banyak. Namun ia memastikan penganggaran untuk menjalankan program tiga juta rumah tidak akan sama dengan program satu juta rumah ala Presiden Jokowi. "Satu rumah, kan Rp 144 juta," ujar Basuki.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan tim presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto ihwal program pembangunan 3 juta rumah gratis. Program tersebut merupakan program yang dijanjikan Prabowo dalam kampanyenya dulu. Sejauh ini, Endra mengaku mengetahui program 3 juta rumah itu dari pemberitaan di media.

"Belum pernah diskusi. Tapi saya kira, tiga juta dalam lima tahun itu target yang realistis," kata Endra ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka secara sah terpilih sebagai presiden-wakil presiden periode 2024-2024. Keduanya akan dilantik pada Oktober mendatang.

Dalam kampanyenya, Prabowo pernah menjanjikan membangun 3 juta rumah untuk rakyat yang belum punya rumah. Hal itu ia sampaikan saat memaparkan visi, misi, dan program kerja dalam acara debat Capres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Minggu, 4 Februari 2024. Secara detail, Prabowo menyebut, tiga juta rumah yang dibangun terdiri dari satu juta rumah di pedesaan, satu juta rumah di pesisir, dan satu juta rumah di perkotaan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan program serupa sudah dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, program Jokowi merupakan program satu juta rumah.

"Itu kami capai lebih dari satu juta rumah," kata Basuki ketika ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu, 13 Maret 2024. "Kalau ada program tiga juta rumah, ya menurut saya bagus. Tapi belum dibahas."

Ihwal kebutuhan anggaran, Basuki juga tidak berkomentar banyak. Namun ia memastikan penganggaran untuk menjalankan program tiga juta rumah tidak akan sama dengan program satu juta rumah ala Presiden Jokowi. "Satu rumah, kan Rp 144 juta," ujar Basuki.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. merevisi target pertumbuhan kredit pada tahun ini. Sebelumnya, target pertumbuhan kredit dibidik pada level 13 sampai 15 persen secara tahunan atauyear-on-year(yoy). Namun kini, target tersebut dinaikkan menjadi 16 sampai 18 persen yoy.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan kredit konsolidasi hingga Juni 2024 tumbuh 20,5 persen yoy. "Jauh di atas pertumbuhan kredit industri yang berada di kisaran 12 persen," katanya dalam konferensi pers daring paparan kinerja Bank Mandiri kuartal II pada Rabu, 31 Juli 2024.

Per kuartal II 2024, penyaluran kredit konsolidasi Bank Mandiri mencapai Rp1.532,35 triliun. Pertumbuhan ini, kata dia didorong oleh segmenwholesaleyang tumbuh 27 persen yoy di tengah demand yang masih baik dari nasabah segmen ini. Sementara kredit di segmen retail Bank Mandiri tumbuh 10,8 persen yoy, yang juga di atas industri segmen retail yang berada di 8,6 persen yoy.

"Dengan melihattrajectoryyang baik tersebut, kami merevisiguidancepertumbuhan kredit menjadi sebesar 16 persen sampai dengan 18 persen yoy secara konsolidasi," ujar Darmawan.

Namun, Bank Mandiri tetap mempertahankannet interest margin(NIM) atau margin bunga pinjaman di level 5 sampai 5,3 persen. Sedangkancost of credit(CoC) atau biaya kredit tetap 1 sampai 1,2 persen.

Darmawan menjelaskan, strategi pertumbuhan di segmen retail dilakukan dengan pendekatan ekosistem dan melalui sektor unggulan di masing-masing wilayah agar menghasilkan portofolio yang lebih berkualitas. Eksekusinya dilakukan melalui distribusi kanal, baik di cabang maupun platform digital.

Dari sisi DPK, Darmawan menjelaskan bahwa perseroan fokus menjadi partner finansial nasabah. "Bank Mandiri menyediakan solusi finansial yang komprehensif melalui optimalisasi digital platform yang kami miliki."

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Darmawan Junaidi mengatakan wholesale digital super platform Kopra by Mandiri telah mengelola 610 juta transaksi hingga kuartal II 2024. Nilai transaksinya tembus Rp10 ribu triliun.

"Platform digital super lengkap ini dapat melayani berbagai kebutuhan transaksi di manapun dan kapanpun, untuk berbagai segmen pebisnis, mulai dari korporasi hingga small medium enterprise (SME)," katanya dalam konferensi pers daring paparan kinerja kuartal II Bank Mandiri pada Rabu, 31 Juli 2024.

Dia mengatakan Kopra by Mandiri merupakan solusi digital bagi industri nasional. Kopra by Mandiri menyatukan para korporasi sampai pelaku usaha kecil menengah dalam suatu ekosistem digital single access yang sangat mudah dan solutif.

“Kami secara spesifik terus meningkatkan fungsi dan manfaat Livin’ dan Kopra by Mandiri sebagai solusi yang dapat memenuhi segala macam kebutuhan nasabah, baik secara finansial maupun non-finansial," tutur Darmawan.

Di sisi lain, Livin’ by Mandiri tercatat telah melayani lebih dari 26 juta nasabah di dalam dan luar negeri hingga akhir Juni 2024. Darmawan menyebut, jumlahnya meningkat 35 persen secara tahunan. Livin' by Mandiri telah mengelola 1,8 miliar transaksi hingga Juni 2024.

"Pada periode yang sama nilai transaksi Livin’ by Mandiri tercatat tembus lebih dari Rp1.883 triliun, melesat 25 persen dari periode tahun sebelumnya."

Saat ini, baik layanan Kopra by Mandiri maupun Livin' by Mandiri sudah dapat dinikmati oleh nasabah di luar negeri. "Artinya, tidak ada lagi batasan waktu dan tempat, nasabah dapat mengelola kebutuhan transaksinya kapan pun dan di mana pun,” ujar Darmawan.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Darmawan Junaidi mengatakan wholesale digital super platform Kopra by Mandiri telah mengelola 610 juta transaksi hingga kuartal II 2024. Nilai transaksinya tembus Rp10 ribu triliun.

"Platform digital super lengkap ini dapat melayani berbagai kebutuhan transaksi di manapun dan kapanpun, untuk berbagai segmen pebisnis, mulai dari korporasi hingga small medium enterprise (SME)," katanya dalam konferensi pers daring paparan kinerja kuartal II Bank Mandiri pada Rabu, 31 Juli 2024.

Dia mengatakan Kopra by Mandiri merupakan solusi digital bagi industri nasional. Kopra by Mandiri menyatukan para korporasi sampai pelaku usaha kecil menengah dalam suatu ekosistem digital single access yang sangat mudah dan solutif.

“Kami secara spesifik terus meningkatkan fungsi dan manfaat Livin’ dan Kopra by Mandiri sebagai solusi yang dapat memenuhi segala macam kebutuhan nasabah, baik secara finansial maupun non-finansial," tutur Darmawan.

Di sisi lain, Livin’ by Mandiri tercatat telah melayani lebih dari 26 juta nasabah di dalam dan luar negeri hingga akhir Juni 2024. Darmawan menyebut, jumlahnya meningkat 35 persen secara tahunan. Livin' by Mandiri telah mengelola 1,8 miliar transaksi hingga Juni 2024.

"Pada periode yang sama nilai transaksi Livin’ by Mandiri tercatat tembus lebih dari Rp1.883 triliun, melesat 25 persen dari periode tahun sebelumnya."

Saat ini, baik layanan Kopra by Mandiri maupun Livin' by Mandiri sudah dapat dinikmati oleh nasabah di luar negeri. "Artinya, tidak ada lagi batasan waktu dan tempat, nasabah dapat mengelola kebutuhan transaksinya kapan pun dan di mana pun,” ujar Darmawan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan groundbreaking tahap VII proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dilaksanakan pertengahan Agustus 2014. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan sudah ada investor dalam negeri yang mau merealisasikan penanaman modalnya.

"Mudah-mudahan sebelum upacara. Nanti kami jadwalkan, apakah Presiden berkenan. Secara kesiapan, investor ada," kata Endra ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024. Rencananya, pemerintah memang akan menggelar upacara kemerdekaan perdana di IKN pada 17 Agustus mendatang.

Endra tidak merinci investor mana yang akan groundbreaking pada tahap VII itu. Namun yang pasti, investor tersebut merupakan investor domestik. Sebab, pemerintah masih memprioritaskan penanaman modal dalam negeri atau PMDN untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.

"Jangan buru-buru dari investor luar," kata Endra. Namun, ia mengklaim, hal itu bukan berarti investor asing tidak tertarik menanamkan modal di IKN. "Memang belum (realisasi/groundbreaking) tapi sudah mulai prosesnya," tutur Endra.

Bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.

Pemerintah sudah mengucurkan APBN senilai Rp 72,5 triliun untuk IKN sejak 2022 hingga 31 Mei 2024. Sementara, investasi yang dibukukan dari enam kali tahap groundbreaking baru mencapai Rp 51,3 triliun.

Untuk menarik investasi, Presiden Jokowi kemudian meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Beleid itu mengatur pemberian insentif kepada investor, seperti pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun dan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun. Namun, kepastian investasi, apalagi dari investor asing, belum menunjukkan hilalnya. "Investor masih ragu proyek ini akan berkelanjutan," ujar Achmad.

Ihwal sepinya investor, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berdalih bahwa pemerintah memprioritaskan penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk masuk klaster pertama. "Klaster kedua, baru masuk asing," ujarnya di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. Ia mengklaim sudah ada investor asing yang mendaftar untuk berinvestasi di IKN tapi pemerintah belum mengeksekusi, sehingga belum ada konstruksi yang dibangun di sana.

Bahlil berujar, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar lebih dulu sebelum memasukan investor asing. Kemungkinan, kata dia, infrastruktur itu rampung setelah Oktober atau setelah periode kekuasaan Presiden Jokowi rampung. "Start mereka (investor asing) mungkin November-Desember. Termasuk groundbreaking," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan groundbreaking tahap VII proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dilaksanakan pertengahan Agustus 2014. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan sudah ada investor dalam negeri yang mau merealisasikan penanaman modalnya.

"Mudah-mudahan sebelum upacara. Nanti kami jadwalkan, apakah Presiden berkenan. Secara kesiapan, investor ada," kata Endra ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024. Rencananya, pemerintah memang akan menggelar upacara kemerdekaan perdana di IKN pada 17 Agustus mendatang.

Endra tidak merinci investor mana yang akan groundbreaking pada tahap VII itu. Namun yang pasti, investor tersebut merupakan investor domestik. Sebab, pemerintah masih memprioritaskan penanaman modal dalam negeri atau PMDN untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.

"Jangan buru-buru dari investor luar," kata Endra. Namun, ia mengklaim, hal itu bukan berarti investor asing tidak tertarik menanamkan modal di IKN. "Memang belum (realisasi/groundbreaking) tapi sudah mulai prosesnya," tutur Endra.

Bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.

Pemerintah sudah mengucurkan APBN senilai Rp 72,5 triliun untuk IKN sejak 2022 hingga 31 Mei 2024. Sementara, investasi yang dibukukan dari enam kali tahap groundbreaking baru mencapai Rp 51,3 triliun.

Untuk menarik investasi, Presiden Jokowi kemudian meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Beleid itu mengatur pemberian insentif kepada investor, seperti pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun dan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun. Namun, kepastian investasi, apalagi dari investor asing, belum menunjukkan hilalnya. "Investor masih ragu proyek ini akan berkelanjutan," ujar Achmad.

Ihwal sepinya investor, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berdalih bahwa pemerintah memprioritaskan penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk masuk klaster pertama. "Klaster kedua, baru masuk asing," ujarnya di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. Ia mengklaim sudah ada investor asing yang mendaftar untuk berinvestasi di IKN tapi pemerintah belum mengeksekusi, sehingga belum ada konstruksi yang dibangun di sana.

Bahlil berujar, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar lebih dulu sebelum memasukan investor asing. Kemungkinan, kata dia, infrastruktur itu rampung setelah Oktober atau setelah periode kekuasaan Presiden Jokowi rampung. "Start mereka (investor asing) mungkin November-Desember. Termasuk groundbreaking," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meninjau Hotel Nusantara di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotel berbintang lima pertama di kawasan IKN itu direncanakan akan diresmikan kepala negara pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Melansir dari laman Presiden RI, setibanya di hotel, Presiden Jokowi langsung meninjau sejumlah fasilitas yang ada. Mulai dari lobi, kamar tidur, hingga tempat makan.

Assistant Director of Sales Hotel Nusantara, Hazel Yehezkiel Pauranan mengatakan Hotel Nusantara berkapasitas sebanyak 191 kamar. Hotel itu sudah mulai beroperasi tetapi belum secara penuh. Adapun Hotel Nusantara ini, kata Hazel, akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 bertepatan dengan HUT ke-79 Republik Indonesia.

“Kami sudah mulai beroperasi belum sepenuhnya itu dari tanggal 28 Juli 2024, walaupun masih belum semua kamar siap untuk digunakan,” kata Hazel berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden, dikutip dari Antaranews.

Saat ini, Hotel Nusantara telah selesai dibangun. Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama ataugroundbreakingHotel Nusantara pada 21 September 2023. Setelah sepuluh bulan, kini progres pembangunan hotel tersebut berada di tahap pengerjaan furnishing area lobi hotel.

“Saat ini masih on progress furnishing di lobby, kalau Nusa Restaurant-nya sudah operasi,” ucap Hazel.

Sebagai informasi, pemilik Hotel Nusantara adalah sekumpulan pengusaha Indonesia yang tergabung dalam konsorsium pimpinan bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan. Konsorsium itu setidaknya terdiri dari sepuluh investor ternama dalam negeri yang menggelontorkan investasi sebesar Rp 20 triliun untuk membangun beragam fasilitas publik di IKN.

Adapun sepuluh investor swasta dalam negeri yang tergabung dalam konsorsium itu adalah Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinar Mas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group.

Hotel Nusantara sendiri berlokasi di kawasan area khusus pengembangan bisnis dan jasa (mix-used) di sekitar Titik Nol IKN Nusantara. Hotel ini terdiri dari sembilan lantai dengan 191 unit dan enam tipe kamar. Masing-masing tipe kamar adalah Premier Twin 61 unit, Premier King 102 unit, Junior Suite 14 unit, Executive Suite 12 unit, Disable Room 1 unit, dan President Suite 1 unit.

Saat melakukan groundbreaking Hotel Nusantara, Jokowi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para investor. Dia juga mengatakan pembangunan hotel tersebut bisa meningkatkan kepercayaan dan minat para investor lain, dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi di IKN.

“Terima kasih kepada Pak Aguan (pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma) dan kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini. Ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri pada Nusantara bahwa ini sangat diminati oleh investor,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet RI pada Jumat, 22 September 2023.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) buka suara setelah lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada peringkat BBB, satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, afirmasi peringkat tersebut mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap prospek perekonomian Indonesia yang baik.

"Serta mencerminkan keyakinan terhadap langkah-langkah sinergi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan BI," kata Perry dalam keterangan resmi pada Rabu, 31 Juli 2024.

Sovereign Credit Rating merupakan penilaian terhadap kemampuan pemerintah untuk melunasi utangnya. Menurut Perry, afirmasi peringkat dari S&P tersebut memperkuat keyakinan lembaga pemeringkat utama seperti Fitch dan Moody's yang terlebih dahulu memberikan afirmasi untuk Indonesia pada awal 2024.

"BI terus terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di tengah tantangan ketidakpastian global," tutur Perry.

Dalam penilaiannya, S&P meyakini bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap solid. Di samping itu, ketahanan eksternal dan beban utang pemerintah juga diyakini terjaga, didukung oleh kerangka kebijakan moneter dan fiskal yang kredibel.

S&P memproyeksikan rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga sampai empat tahun ke depan tetap terjaga di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat, serta belanja pemerintah dan investasi swasta yang meningkat.

Kemudian, S&P menilai ketahanan sektor eksternal akan tetap terjaga pada jangka menengah. Kinerja sektor eksternal didukung oleh prakiraan kenaikan ekspor, sejalan dengan implementasi kebijakan penghiliran di tengah melemahnya harga komoditas. Selain itu, inovasi strategi operasi moneter yangpro-marketdengan penggunaan instrumen berbasis pasar dinilai semakin meningkatkan fleksibilitas kebijakan moneter.

Pada sektor fiskal, S&P memandang pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Secara umum, S&P meyakini pemerintahan baru akan memperhatikan aspek keberlanjutan kebijakan, guna menjaga kredibilitas serta menghindari disrupsi ekonomi dan keuangan yang signifikan.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) buka suara setelah lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada peringkat BBB, satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, afirmasi peringkat tersebut mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap prospek perekonomian Indonesia yang baik.

"Serta mencerminkan keyakinan terhadap langkah-langkah sinergi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan BI," kata Perry dalam keterangan resmi pada Rabu, 31 Juli 2024.

Sovereign Credit Rating merupakan penilaian terhadap kemampuan pemerintah untuk melunasi utangnya. Menurut Perry, afirmasi peringkat dari S&P tersebut memperkuat keyakinan lembaga pemeringkat utama seperti Fitch dan Moody's yang terlebih dahulu memberikan afirmasi untuk Indonesia pada awal 2024.

"BI terus terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di tengah tantangan ketidakpastian global," tutur Perry.

Dalam penilaiannya, S&P meyakini bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap solid. Di samping itu, ketahanan eksternal dan beban utang pemerintah juga diyakini terjaga, didukung oleh kerangka kebijakan moneter dan fiskal yang kredibel.

S&P memproyeksikan rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga sampai empat tahun ke depan tetap terjaga di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat, serta belanja pemerintah dan investasi swasta yang meningkat.

Kemudian, S&P menilai ketahanan sektor eksternal akan tetap terjaga pada jangka menengah. Kinerja sektor eksternal didukung oleh prakiraan kenaikan ekspor, sejalan dengan implementasi kebijakan penghiliran di tengah melemahnya harga komoditas. Selain itu, inovasi strategi operasi moneter yangpro-marketdengan penggunaan instrumen berbasis pasar dinilai semakin meningkatkan fleksibilitas kebijakan moneter.

Pada sektor fiskal, S&P memandang pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Secara umum, S&P meyakini pemerintahan baru akan memperhatikan aspek keberlanjutan kebijakan, guna menjaga kredibilitas serta menghindari disrupsi ekonomi dan keuangan yang signifikan.