Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten perunggasan, PT Dewi Shri Farmindo Tbk (DEWI) tengah melakukan pra produksi makanan olahan sebagai langkah diversifikasi produk. Ini merupakan strategi DEWI untuk dinamika pasar sehingga bisa mendongkrak pendapatan.

Direktur Utama Dewi Shri Farmindo Aditiya Fajar Junus menyampaikan sembari melakukan pra produksi manajemen DEWI juga telah mengurus perizinan dari produk olahan tersebut kepada BPOM.

Dia bilang proses pra produksi berjalan baik dan sampel yang DEWI tawarkan diterima dengan baik oleh calon mitra. Harapannya, dalam waktu dekat produk olahan DEWI sudah siap dipasarkan.

"Selain untuk merek sendiri, kami juga menyediakan layanan kontrak produksi untuk pihak ketiga agar fasilitas produksi dapat optimal dalam meningkatkan pendapatan DEWI," kata Aditiya kepada media, Selasa (15/10).

Menurutnya strategi diversifikasi ini merupakan langkah DEWI dalam memasuki industri makanan olahan. Langkah ini tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga berpotensi menambah nilai signifikan bagi perusahaan.

“Sebagai langkah awal, perusahaan telah menjalin penjajakan dengan beberapa pihak untuk penjualan produk makanan olahan perseroan dengan nilai estimasi sebesar Rp 10 miliar hingga tahun 2024,” ucapnya.

Aditiya mengharapkan kontribusi dari segmen produk makanan olahan ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, sejalan dengan komitmen untuk terus menyediakan produk dan layanan berkualitas terbaik.

DEWI juga sedang melakukan optimalisasi fasilitas produksi pada lini bisnis pengolahan makanan beku atau frozen food dengan memperluas jaringan mitra ke luar pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia.

Menilik kinerja di semester I-2024, DEWI membukukan laba bersih periode berjalan sebesar Rp 1,56 miliar. Raihan itu turun 32,63% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari Rp 2,33.

Dari sisi top line, DEWI meraup penjualan sebesar Rp 22,78 miliar per Juni 2024 atau turun 27,13% YoY. Dibandingkan periode yang sama di 2023, penjualan DEWI mencapai Rp 31,25 miliar.

Rinciannya penjualan ayam broiler komersial berkontribusi sebesar Rp 9,68 miliar. Kemudian penjualan dari segmen karkas per Juni 2024 mencapai Rp 13,10 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan baru tentang pengenaan cukai pada makanan olahan siap saji. Wacana itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Kesehatan.

"Soal makanan olahan, gimana bagian kesehatan dikenai cukai? Padahal Indonesia sendiri kan menurut saya kebutuhan gizi juga masih tinggi. Nah, ini mau dibikin lebih mahal lagi," kata Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Industri Kecil Menengah (IKM) Apindo, Ronald Walla, di Kementerian Koperasi dan UMKM, Senin, 12 Agustus 2024.

Menurut dia, jika makanan olahan ini dipertimbangkan untuk diberi cukai, itu akan menimbulkan dilematis, tertutama untuk usaha kecil. Menurut dia, banyak UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman. "Kita tahu kan urus cukai itu ribetnya seperti apa. Bagaimana makanan olahan digituin (dikenakan cukai)," tutur Ronald.

Menurut dia, soal cukai untuk makanan olahan yang dibahas dalam PP 28 Tahun 2024 ini perlu ditinjau ulang. Pemerintah perlu mengajak semua elemen—duduk bersama—dan membahas kembali kebijakan baru tersebut. "Soalnya apa yang dikejar gitu," ucap Ronald.

Dia mempertanyakan kebijakan baru tersebut. Dalam PP 28 Tahun 2024 ini, kata dia, yang akan dikasih cukai adalah pabrik gula atau yang mengolah makanan. Dia mengatakan kebijakan ini pun masih belum jelas. "Tapi ngeri kalau makanan olahan diberi cukai, sih," ujar dia.

Salah satu dampak dari wacana pemberlakuan cukai kesehatan kepada makanan olahan itu memicu kepastian hukum yang tak jelas. Terutama kepada UMKM yang berada di sektor makanan dan minuman. "Undang-undang kan dibikin untuk diimplementasikan. Sekarang yang mengawasi implementasi ini siapa?"

Pengawasan implementasi peraturan, misalnya dalam PP Kesehatan, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bea dan Cukai, tentu ada pihak lain yang bertugas melakukan pengawasan. "Tapi kadang juga ada pihak lain. Kami takutkan itu bisa membuat suasana bisnis Indonesia tidak kondusif," ucap dia.

Aturan baru itu menjadi isu penting bagi pengusaha. Sebenarnya PP Kesehatan pada 26 Juli 2024, sebagai aturan teknis Undang-Undang Kesehatan. Tapi dua dari 1.172 pasal yang tercantum menyinggung industri makanan dan minuman. Pasal 194 ayat 1, misalnya, menyatakan, dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL, pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungannya dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyasar pungutan tarif cukai pada makanan olahan, termasuk makanan olahan siap saji untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak.

Jokowimengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 pada 26 Juli 2024. Ini merupakan aturan pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi ayat (4) aturan turunan UU Kesehatan tersebut.

Tidak hanya cukai, melalui ayat (1) pasal tersebut, pemerintah mengatur mengenai pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji

Lebih lanjut, penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 194 PP No. 28 Tahun 2024 ayat (2).

Sementara itu, ayat (3) pasal tersebut menjelaskan penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dilakukan dengan mempertimbangkan; kajian risiko dan/atau standar internasional.

“Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok negeri,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin 29 Juli 2024, melalui keterangan tertulis.

Anjuran Konsumsi Garam, Gula, Lemak Per-hari

Adapun, menurut Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, dikutip dari ayosehat.kemkes.go.id , anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10 persen dari total energi (200kkal). Konsumsi tersebut setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari.

Sedangkan anjuran konsumsi garam adalah 2000 mg natrium per orang per hari. Konsumsi garam tersebut sama dengan 1 sendok teh garam per orang per hari atau 5 gram per orang per hari.

Anjuran konsumsi lemak per orang per hari beda lagi dimana anjuran konsumsinya 20-25 persen dari total energi (702 kkal) per orang per hari. Konsumsi lemak tersebut sama dengan lemak 5 sendok makan per orang per hari atau 67 gram per orang per hari.

JAKARTA, investor.id – Langkah pemerintah menjalankan ekstensifikasi cukai diharapkan dapat dijalankan secara tepat sasaran. Dalam hal ini, objek yang dapat menjadi barang kena cukai idealnya sudah diperhitungkan masak-masak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain saat kebijakan tersebut diterapkan.

Hal ini berkaitan dengan pengenaan cukai untuk makanan olahan khususnya makanan olahan siap saji. Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 194 Ayat 4 disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara soal pengaruh penerapan cukai terhadap pangan olahan tertentu ke industri makan-minum (mamin). Rencana penerapan cukai ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin Yulia Astuti mengatakan, penetapan cukai pangan olahan tertentu ini tidak akan langsung diterapkan, namun membutuhkan waktu setidaknya dua tahun semenjak ditetapkan ketentuan batas maksimal kandungan gula garam lemak (GGL).

"Terkait gula-garam-lemak (GGL) khususnya, memang dalam PP Kesehatan yang baru terkait dengan pengendalian konsumsi itu ada di pasal 194 dan 195. Tapi memang tidak langsung berlaku," ungkap Yulia di kantor Kemenperin, Rabu (31/06).

Disisi lain Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, jika sudah ditetapkan maka kebijakan ini akan ada pengaruhnya dengan produksi di sektor mamin.

"Kalau ditanya ada dampaknya pada produksi, pasti ada dampak. Cuman kan bagaimana kita bisa mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan bisa meminimilasir dampak negatifnya ke sektor industri. Kita bicara bersama-sama, cari win win solution," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 194 ayat (4) tertulis sebagai berikut:

"Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian tulis ayat tersebut.

Dalam pasal itu juga disebutkan pemerintah menyatakan berwenang menentukan batas maksimal gula, garam, dan lemak (GGL) dalam pangan olahan demi alasan kesehatan bagi masyarakat.

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai penerapan cukai untuk makanan olahan khususnya makanan olahan siap saji.

Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dirjen Bea Cukai Askolani mengatakan masih ada proses yang harus dilalui untuk penerapan cukai terhadap makanan olahan siap saji. DJBC baru akan menerapkan lebih lanjut bila sudah ada koordinasi antara Kemenkeu dan Kemenkes. Dalam hal ini DJBC akan menjadi pelaksana saat regulasi sudah berjalan.

“Tentunya nanti kan itu mesti dikaji lengkap dulu, tidak semudah itu. Kita harus lihat kondisi industrinya, kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi. Saya yakin Kemenkes akan kaji itu dulu. Dari situ baru dimasukkan ke Kemenkeu dan akan dikaji lebih lengkap, jadi masih panjang,” terang Askolani usai mengikuti Konferensi Pers Pemusnahan Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai dan Barang Rampasan Negara Berupa Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal di Kantor Pusat DJBC pada Rabu (31/7/2024).

Pangan olahan yang dimaksud adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan definisi pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Dia mengatakan Kemenkeu melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) akan membuat kajian terkait penerapan tersebut. Lalu Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kemenkes.

“Mekanismenya Kemenkes akan koordinasi dengan Kemenkeu. Nanti teman-teman BKF akan buat kajian lengkapnya,” ucap Askolani.

Adapun kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini masih menunggu hasil kajian lebih mendalam dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait rencana pungutan cukai pada pangan olahan, termasuk makanan dan minuman siap saji.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani, menjelaskan bahwa DJBC tidak akan segera menerapkan kebijakan tersebut tanpa adanya kajian yang komprehensif. Menurutnya, kajian harus meliputi dampak kebijakan terhadap industri, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

"Tentu nanti kan itu mesti dikaji lengkap dulu. Kan gak semudah itu. Kita harus lihat kondisi industrinya, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi. Saya yakin Kemenkes akan kaji itu," ujar Askolani kepada awak media di Jakarta, Rabu (31/7).

Askolani juga menambahkan, setelah kajian dari Kemenkes selesai, hasilnya akan diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dikaji lebih lanjut. Proses implementasi kebijakan ini masih akan memerlukan waktu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu.

"Pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 194 ayat 4 beleid tersebut.

Selain pengenaan cukai, pengendalian konsumsi pangan olahan juga akan dilakukan melalui penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak.

Menurut penjelasan dalam PP tersebut, pangan olahan didefinisikan sebagai makanan atau minuman yang diolah melalui metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara itu, pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang telah diolah dan siap disajikan baik di tempat usaha maupun di luar tempat usaha, seperti pada jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyasar pungutan cukai dari makanan olahan siap saji yang dijual pedagang kaki lima, kafe, kantin hingga restoran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 194 PP tersebut disebutkan dalam rangka mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak, pemerintah pusat dapat mengenakan cukai untuk makanan olahan termasuk siap saja yang dianggap melebihi batas kebutuhan konsumsi harian.

"Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 194 ayat 4 PP 28/2024 yang dikutip pada Selasa (30/7).

Dalam keterangan beleid ini, dijelaskan bahwa makanan olahan siap saji yang dimaksud adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.

Beberapa diantaranya, penyedia makanan siap saji yang disasar untuk dikenakan cukai adalah jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Sampai saat ini, barang yang dikenakan cukai di Indonesia memang baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Sementara, ada dua lagi yang masih dalam pembahasan untuk dikenakan adalah cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa isu cukai untuk pangan atau makanan olahan siap saji merupakan usulan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan pada dasarnya siapapun boleh mengajukan barang untuk dikenakan cukai, sesuai dengan kriteria barang kena cukai (BKC).

“Itu usulan aja dari Kemenkes. Jadi kayak rokok segala macam, rokok itu enggak baik untuk kesehatan. Dulu [rokok] usulannya gitu terus dikenakan [cukai],” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Nirwala menjelaskan, sejauh ini pemerintah baru mengkaji penerapan cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), belum untuk pangan olahan siap saji.

Dalam penerapannya, kata dia, suatu barang yang akan dikenakan cukai harus terlebih dahulu melewati diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Walaupun masuk ke dalam kriteria BKC, tetapi kalau tidak disetujui DPR yo enggak jalan dong. Bentuk persetujuannya apa? dimasukkan dalam UU APBN,” jelasnya.

Nirwala menekankan cukai hanya menjadi salah satu skema fiskal dalam membantu program pemerintah, salah satunya dalam mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL).

Menurutnya, penerapan ini masih sangat permukaan dan masih perlu dikaji lebih dalam. Selain itu, dalam mengatasi atau mengendalikan konsumsi tersebut, tak melulu harus menggunakan cukai.

“Kemenkeu cangkulnya fiskal, kesehatan 'cangkulnya' apa, pendidikan 'cangkulnya' edukasi, jadi skema cukainya itu hanya salah satu skema,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam beleid tersebut, tertulis bahwa Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sebagai bentuk dalam pengendalian konsumsi GGL. Di mana pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Untuk diketahui, terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, dan peredarannya perlu diawasi.

Selain itu, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi untuk mengenakan cukai terhadap pangan olahan tertentu, termasuk olahan siap saji. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyakit tidak menular dengan mengendalikan konsumsi gula, garam dan lemak.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 194 ayat 4 beleid tersebut.

Selain dapat mengenakan cukai, pengendalian konsumsi juga dilakukan melalui penetapan batas maksimum kandungan gula, garam dan lemak.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan bahwa pengenaan cukai terhadap pangan olahan siap saji masih jauh implementasinya. Hal ini dikarenakan produk-produk tersebut masih sebatas usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Oh jauh (implementasinya). Itu baru usulan saja dari Kemenkes," ujar Nirwala kepada awak media melalui sambungan telepon, Selasa (30/7).

Nirwala menjelaskan, pangan olahan siap saji memang sudah memenuhi kriteria pengenaan cukai yakni konsumsinya yang harus dikendalikan lantaran pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif.

"Eksternalitas negatif, iya. Dan menurut kesehatan kan yang namanya eksternalitas negatif itu kan GGL (gula, garam, lemak)," kata Nirwala.

Kendati begitu, untuk menjadi barang kena cukai (BKC) maka hal tersebut harus dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Jadi walaupun masuk dalam kriteria BKC, tapi kalau tidak setujui DPR ya enggak jalan dong," imbuhnya.

Untuk diketahui, hingga saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mempertimbangkan untuk mengenakan cukai terhadap bahan pangan olahan. Hal ini dilakukan untuk pengendalian dan menekan dampak negatif dari konsumsi pangan olahan, termasuk pangan siap saji.

Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dalam pasal 194 disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dikutip pada Selasa (30/7/2024).

Pangan olahan yang dimaksud adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan definisi pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Dalam regulasi tersebut penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan' kementerian dan lembaga terkait.

Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal yaitu kajian risiko dan standar internasional.

Adapun kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pengenaan tarif cukai terhadap makanan olahan, termasuk makanan atau pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam ayat (1) pasal tersebut, pemerintah menyebutkan dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis dalam ayat (4) Pasal 194 beleid tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Dalam penjelasan beleid tersebut, tercantum yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji, yakni makanan dan/ atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.

Mulai dari pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha jenis.

Pada dasarnya, pemerintah mengatur ketentuan terkait barang kena cukai (BKC) dalam Undang-Undang Cukai.

Terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, pemerintah baru menerapkan cukai terhadap tiga barang, yakni hasil tembakau atau rokok, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sementara rencana pemerintah dalam implementasi cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum terealisasi hingga saat ini.