INFO BISNIS– Bank Mandiri bekerja sama dengan Lippo Malls, bagian dari Lippo Group, memperkuat kolaborasinya dengan meluncurkan kartu kredit co-branding Mandiri Lippo Malls Card. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman berbelanja di jaringan Lippo Malls di seluruh Indonesia. Mandiri Lippo Malls Card menawarkan berbagai keuntungan bagi nasabah, termasuk welcome bonus sebesar Rp 200 ribu, 2x Livin’poin untuk setiap transaksi, dan bebas biaya tahunan untuk tahun pertama. Selain itu, pemegang kartu dapat menikmati cashback 100 persen untuk transaksi di seluruh merchant Lippo Malls dan mendapat tempat parkir khusus.

Keuntungan lain mencakup promo eksklusif di jaringan Lippo Group, seperti diskon 50 persen di Maxx Coffee dan penawaran buy 1 get 2 tiket plus free popcorn di Cinepolis.

Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto, menyatakan bahwa peluncuran Mandiri Lippo Malls Card ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi nasabah dengan kemudahan berbelanja dan berbagai pilihan. "Bank Mandiri terus berupaya memberikan penawaran dan layanan terbaik. Lewat kerjasama ini, kami ingin nasabah pemegang kartu Mandiri Lippo Malls Card menikmati kemudahan dan keuntungan bertransaksi di ratusan merchant Lippo Malls," kata Aquarius dalam Seremoni Peluncuran Mandiri Lippo Malls Card di Medan, Kamis, 25 Juli 2024.

Kartu ini juga memberikan akses tambahan ke berbagai layanan dan fitur di Livin' by Mandiri, termasuk Virtual Card untuk akses informasi kartu secara virtual, kemudahan transaksi QRIS dengan sumber dana kartu kredit, serta fitur Power Installment untuk mengubah transaksi menjadi cicilan hingga 36 bulan, dan Power Cash untuk penarikan dana instan dengan bunga mulai dari 0 persen.

Mandiri Lippo Malls Card akan tersedia melalui berbagai saluran distribusi Bank Mandiri. Informasi lebih lanjut tentang kartu ini, termasuk cara mendaftar dan syarat ketentuannya, dapat diakses melalui bmri.id/lippomallscard atau cabang Bank Mandiri terdekat.’

Mandiri Travel Deals Hadirkan Solusi Valas

Dalam rangkaian acara Mandiri Travel Deals yang berlangsung dari 24 - 28 Juli 2024, Bank Mandiri memperkenalkan layanan Solusi Pasti Valuta Asing yang meliputi tabungan multicurrency, transfer valas, mandiri debit visa, serta tap to pay untuk transaksi internasional. Layanan ini memudahkan transaksi internasional dengan bebas konversi kurs. Aquarius menjelaskan bahwa dengan solusi pasti valuta asing ini, pelanggan dapat memilih tabungan multicurrency dengan berbagai mata uang asing seperti USD, SGD, JPY, EUR, CHF, GBP, AUD, HKD, THB, MYR, SAR, dan lainnya sesuai kebutuhan. Hingga Juni 2024, lebih dari 36 ribu rekening telah terbentuk dengan total balance mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

"Produk ini menawarkan biaya rekening tabungan yang terjangkau hanya dikenakan pada rekening utama," jelas Aquarius. Fitur Transfer Valas menyediakan transfer internasional yang mudah dan efisien, dengan biaya administrasi dan pengiriman transparan, serta dana diterima dalam jumlah utuh. Sejak diluncurkan pada Februari 2023, fitur ini telah mencatat transaksi lebih dari Rp 2,6 triliun.

Aktivasi fitur multicurrency dengan Mandiri Debit Visa dapat dilakukan dengan mudah melalui Livin’ by Mandiri. Nasabah hanya perlu menghubungkan rekening Tabungan Multicurrency dengan valuta yang diinginkan ke Kartu Debit Visa. "Kedatangan Mandiri Debit Multicurrency dan fitur Transfer Valas telah meningkatkan nilai aplikasi Livin’ by Mandiri, yang telah diunduh lebih dari 48,1 juta pelanggan," tambah Aquarius.

Pada acara ini, nasabah juga berkesempatan mendapatkan reward hingga USD 30 dan lucky dip dengan membuka tabungan multicurrency serta mengaktivasi kartu mandiri debit visa selama periode acara. Informasi mengenai solusi valas Bank Mandiri dapat diakses melaluibmri.id/valas.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut world competitivenes index atau indeks daya saing Indonesia naik ke ranking 27. Sebelumnya, pada 2023, daya saing Indonesia menduduki peringkat 34 sedunia. Mengutip Antara, Indonesia berada di posisi ketiga, setelah Singapura dan Thailand.

Jokowi mengatakan, naiknya peringkat daya saing Indonesia disebabkan sejumlah hal. Di antaranya, performa pertumbuhan ekonomi, efisiensi pemerintah, serta efisiensi pebisnis dan perusahaan yang ada di tanah air. “Juga dilihat dari kesiapan infrastruktur yang ada,” ujar Jokowi saat meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 26 Juli 2024.

Sebelumnya, Jokowi juga mengklaim delegasi World Bank mengapresiasi tingkat pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program pemerintah Indonesia. Apresiasi itu disampaikan saat delegasi World Bank berjunjung ke Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Momen ini ia bagikan melalui kanal media sosial. “World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5 persen dengan tingkat inflasi sebesar 2,58 persen,” kata Jokowi, dikutip Tempo dari Instagram resmi @jokowi, Jumat, 26 Juli.

Eks Gubernur Jakarta itu juga mengatakan delegasi World Bank mengapresiasi program pemerintah terkait infrastruktur pertanian, penurunan stunting, dan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 6,2 persen menjadi 0,8 persen. “Ke depan, pemerintah akan terus mendorong berbagai program seperti pengembangan SDM, dukungan untuk usaha kecil dan menengah, infrastruktur listrik, serta resiliensi pangan dan energi hijau untuk masa depan Indonesia,” kata Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut world competitivenes index atau indeks daya saing Indonesia naik ke ranking 27. Sebelumnya, pada 2023, daya saing Indonesia menduduki peringkat 34 sedunia. Mengutip Antara, Indonesia berada di posisi ketiga, setelah Singapura dan Thailand.

Jokowi mengatakan, naiknya peringkat daya saing Indonesia disebabkan sejumlah hal. Di antaranya, performa pertumbuhan ekonomi, efisiensi pemerintah, serta efisiensi pebisnis dan perusahaan yang ada di tanah air. “Juga dilihat dari kesiapan infrastruktur yang ada,” ujar Jokowi saat meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 26 Juli 2024.

Sebelumnya, Jokowi juga mengklaim delegasi World Bank mengapresiasi tingkat pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program pemerintah Indonesia. Apresiasi itu disampaikan saat delegasi World Bank berjunjung ke Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Momen ini ia bagikan melalui kanal media sosial. “World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5 persen dengan tingkat inflasi sebesar 2,58 persen,” kata Jokowi, dikutip Tempo dari Instagram resmi @jokowi, Jumat, 26 Juli.

Eks Gubernur Jakarta itu juga mengatakan delegasi World Bank mengapresiasi program pemerintah terkait infrastruktur pertanian, penurunan stunting, dan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 6,2 persen menjadi 0,8 persen. “Ke depan, pemerintah akan terus mendorong berbagai program seperti pengembangan SDM, dukungan untuk usaha kecil dan menengah, infrastruktur listrik, serta resiliensi pangan dan energi hijau untuk masa depan Indonesia,” kata Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2024. Kepala negara mengatakan kawasan industri ini dibangun seluas 4.300 hektare dan akan menyerap hingga 250 ribu tenaga kerja.

“Goalnya itu. Kita harus buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi dalam pidatonya dalam seremoni peresmian yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Adapun saat ini, KIT Batang sudah menampung 18 perusahaan dengan investasi senilai Rp 14 triliun. Saat ini, Jokowi berujar, KIT Batang sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 19 ribu orang. “Ini baru awal-awal,” tutur Jokowi. Karena itu, ia meminta jajaran menterinya untuk terus mempromosikan kawasan industri tersebut.

Jokowi juga mengatakan pada September mendatang, PTT KCC Glass bakal mulai memproduksi kaca. Begitu pula dengan perusahaan lain yang memproduksi pipa plastic hingga sepatu. Selain itu, pada Agustus akan ada pembangunan industri anoda yang bakal diikuti pembangunan industri anoda pada September. “Sehingga, (KIT Batang) akan menjadi kawasan industri yang betul-betul efisien, dilirik investor, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat,” ujar Jokowi.

Sebagai informasi, KIT Batang termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional alias PSN pemerintahan era Jokowi. Sebagai upaya penyediaan air baku di KIT Batang, pemerintah juga membangun Bendung Sungai Urang untuk memenuhi kebutuhan air baku di KIT Batang dengan kapasitas 285 liter/detik.

RIRI RAHAYU | TEMPO.CO

INFO BISNIS - Direktur Utama Tempo.co Wahyu Dhyatmika menyampaikan perkembangan baru terhadap keberadaan Indeks Tempo-IDNFinancials atau dikenal dengan Indeks52 sehingga semakin dikenal dan dipakai lebih banyak pelaku di pasar modal.

Indeks52 adalah indeks di bursa saham yang diinisiasi Tempo dan IDN Financials sejak 2023. Indeks ini, kata Wahyu, diseleksi secara ketat dengan indikator-indikator yang cukup terukur.

"Kami harapkan indeks 52 ini bisa menjadi refleksi para pelaku di bursa, terutama investor-investor muda yang jumlahnya terus bertambah seiring dengan makin majunya bursa kita, " ucap Wahyu saat membuka acara Malam Apresiasi Emiten 2024 di Balikpapan, Jumat, 26 Juli 2024.

Tempo dan IDN Financials berupaya Indeks52 menjadi salah satu acuan selain indeks-indeks sejenis yang telah ada di pasar modal. Guna mencapai target tersebut, ada sejumlah langkah yang disiapkan.

"Jadi kami akan meluaskan lagi agar Indeks52 jadi top of mind terutama di kalangan anak muda, " tutur Wahyu atau acap disapa Bli Komang.

Salah satu upaya adalah membuatkan podcast yang menggugah anak muda. Terlebih, Tempo memiliki sejumlah podcast yang terlah berhasil mencapai popularitas, yakni Bocor Alus Politik. "Mudah-mudahan kita juga bisa bikin podcast tentang Indeks52, " ujar dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Jokowi mengatakan, ia sudah siap pindah kantor ke IKN alias Ibu Kota Nusantara pada 28 Juli 2024 asalkan fasilitasnya sudah tersedia.

"Yang disampaikan ke saya, airnya sudah masuk," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia mengatakan sudah menerima laporan dari Otoritas IKN bahwa suplai kebutuhan air bersih sudah tersedia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, menjelang rencana berkantor mulai 28 Juli 2024.

-Heru Budi: Meja, furniture, lampu, kursi masih disiapkan

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan, Istana Kepresidenan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempersiapkan segala kebutuhan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berkantor di IKN.

Heru mengatakan, saat ini kantor presiden sudah dipersiapkan menjelang kunjungan Jokowi ke IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada akhir pekan ini. Jokowi disebutkan hanya akan berkantor selama dua hari di IKN.

“Meja, furniture, lampu, kursi. Sedang berjalan dari hari ini,” kata Heru saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Selain itu, Heru mengatakan pengisian interior Istana Kepresidenan sedang dikebut dan Kementerian PUPR terus mempersiapkan segala kebutuhan Presiden untuk berkantor di ibu kota baru.

-Air minum di IKN mulai mengalir

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan air minum di IKN mulai mengalir. Dia berharap infrastruktur penyediaan air bersih dapat beroperasi penuh pada akhir Juli.

“Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di rumah dan apartemen di IKN yang langsung bisa diminum. Kami terus memeriksa kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita harap air minum sudah dapat dimanfaatkan dalam beberapa hari ke depan,” ucap Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan infrastruktur air bersih di IKN akan siap digunakan dalam waktu dekat.

“Sumber air baku di IKN, termasuk Intake Sungai Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi mempunyai kapasitas yang cukup dan akan siap digunakan dalam waktu dekat. Sumber air baku Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3.000 liter per detik, sedangkan Bendungan Sepaku Semoi 2.500 liter per detik,” ujar Danis di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Update pembangunan IKN

Selain itu, Danis juga mengklaim ketercapaian pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN mencapai 87,6 persen. Sedangkan Kantor Presiden sebesar 88,5 persen per 18 Juli 2024. Kemudian, Kantor Sekretariat Presiden dan gedung pendukung telah mencapai 93,86 persen dan Sumbu Kebangsaan/Plaza Seremoni tahap pertama sudah rampung 100 persen.

“Progres pembangunan Kantor Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) saat ini sudah mencapai 84 persen. Sedangkan pembangunan Kantor Kemenko bervariasi, Kemenko 1 ada 83,4 persen, Kemenko 2 sebesar 42,7 persen, Kemenko 3 itu 87,9 persen, dan Kemenko 4 sebesar 91,5 persen,” kata Danis.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Jokowi mengatakan, ia sudah siap pindah kantor ke IKN alias Ibu Kota Nusantara pada 28 Juli 2024 asalkan fasilitasnya sudah tersedia.

"Yang disampaikan ke saya, airnya sudah masuk," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia mengatakan sudah menerima laporan dari Otoritas IKN bahwa suplai kebutuhan air bersih sudah tersedia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, menjelang rencana berkantor mulai 28 Juli 2024.

-Heru Budi: Meja, furniture, lampu, kursi masih disiapkan

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan, Istana Kepresidenan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempersiapkan segala kebutuhan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berkantor di IKN.

Heru mengatakan, saat ini kantor presiden sudah dipersiapkan menjelang kunjungan Jokowi ke IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada akhir pekan ini. Jokowi disebutkan hanya akan berkantor selama dua hari di IKN.

“Meja, furniture, lampu, kursi. Sedang berjalan dari hari ini,” kata Heru saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Selain itu, Heru mengatakan pengisian interior Istana Kepresidenan sedang dikebut dan Kementerian PUPR terus mempersiapkan segala kebutuhan Presiden untuk berkantor di ibu kota baru.

-Air minum di IKN mulai mengalir

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan air minum di IKN mulai mengalir. Dia berharap infrastruktur penyediaan air bersih dapat beroperasi penuh pada akhir Juli.

“Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di rumah dan apartemen di IKN yang langsung bisa diminum. Kami terus memeriksa kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita harap air minum sudah dapat dimanfaatkan dalam beberapa hari ke depan,” ucap Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan infrastruktur air bersih di IKN akan siap digunakan dalam waktu dekat.

“Sumber air baku di IKN, termasuk Intake Sungai Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi mempunyai kapasitas yang cukup dan akan siap digunakan dalam waktu dekat. Sumber air baku Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3.000 liter per detik, sedangkan Bendungan Sepaku Semoi 2.500 liter per detik,” ujar Danis di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Update pembangunan IKN

Selain itu, Danis juga mengklaim ketercapaian pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN mencapai 87,6 persen. Sedangkan Kantor Presiden sebesar 88,5 persen per 18 Juli 2024. Kemudian, Kantor Sekretariat Presiden dan gedung pendukung telah mencapai 93,86 persen dan Sumbu Kebangsaan/Plaza Seremoni tahap pertama sudah rampung 100 persen.

“Progres pembangunan Kantor Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) saat ini sudah mencapai 84 persen. Sedangkan pembangunan Kantor Kemenko bervariasi, Kemenko 1 ada 83,4 persen, Kemenko 2 sebesar 42,7 persen, Kemenko 3 itu 87,9 persen, dan Kemenko 4 sebesar 91,5 persen,” kata Danis.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 26 Juli 2024 dimulai dengan cerita pemegang saham individu yang diundang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST PT Indofarma Tbk (INAF).

Kemudian informasi mengenai penjelasan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tentang roti Aoka yang bisa awet hingga 3 bulan dibandingkan produk serupa pada umumnya.

Selain itu berita tentang viral anak kecil menjalani cuci darah atau hemodialisis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Berikut penjelasan dari ketiga berita tersebut:

1. Cerita Pemegang Saham Indofarma Ditolak Masuk Ruang Rapat

PT Indofarma Tbk (INAF) menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 tidak mencapai kuorum dan ditunda hingga 10 sampai 21 hari sejak RUPST pertama. Beberapa pemegang saham individu INAF yang telah hadir turut menanggapi penundaan ini.

Alvano, salah satu pemegang saham pribadi yang juga diundang mengikuti rapat, menyebutkan bahwa ini kali pertama ia mendatangi rapat yang dinyatakan tidak memenuhi kuorum. “Baru sekali yang saya datang, kemarin-kemarin nggak bisa masuk,” ujar Alvano kepada Tempo usai penundaan RUPS Tahunan Indofarma, di Gedung Indonesia Health Learning Institute (IHLI) Bio Farma Group, Jakarta Timur, pada Kamis, 25 Juli 2024.

Tahun lalu, ia pernah ditolak masuk ke dalam ruang rapat dengan alasan kuota peserta rapat sudah penuh. Meski sudah mengantongi undangan resmi, rapat pemegang saham itu diperuntukkan khusus untuk pihak internal. “Tahun lalu, masuk ke sini kita nggak dikasih masuk. Di depan ditanyain. Nggak boleh, disuruh pulang,” katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen mulai tahun depan.

Kenaikan PPN itu merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Kenaikan tersebut merupakan bagian dari Pasal 7 ayat 1 UU HPP, yang menyebutkan bahwa tarif PPN naik menjadi 11 persen pada 2022 dan 12 persen pada 2025.

Pemberlakuan kenaikan PPN 12 persen itu nanti akan diberlakukan pada seluruh barang dan jasa yang tercantum dalam pasal 7 UU HPP. Salah satunya adalah barang dan jasa pada sektor properti, seperti hotel, perumahan, ataupun apartemen.

Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, mengatakan PPN 12 persen adalah kebijakan yang akan memberatkan para pengembang perumahan. Hal ini lantaran karena akan memengaruhi daya beli konsumen properti.

"Berat ya, tidak hanya berat dari sisi bisnis properti perumahan tapi juga sisi penyewaan gedung atau ruang kantor dan lain sebagainya," ungkap Arief dalam Konferensi Pers Cushman Wakefield pada Kamis, 25 Juli 2024 melalui Zoom Meeting.

"Terkait kenaikan PPN di tahun 2025 itu, kami sudah melakukan survei dan hasilnya kami berharap pemerintah dapat menunda kenaikan PPN 12 persen tersebut. Kami juga meyakini untuk para konsumen, dalam hal ini penyewa gedung atau perkantoran akan berat dalam sewa gross-nya," tambahnya.

Sebelumnya, ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga menyebut kenaikan PPN akan berdampak pada minat masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Meski pendapatan negara akan naik dari penghasilan pajak, namun kenaikan ini tetap menjadi pil pahit bagi konsumen.

“Karena yang dikenakan PPN terseksi pada komoditas tertentu, misalnya akan menurunkan minat konsumen untuk makan di restoran,” kata Tulus saat dihubungi pada Selasa, 12 Maret 2024 lalu.

Pemberlakuan kenaikan pajak ini dikabarkan akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sebelumnya pada 2022, pemerintah telah menetapkan tarif PPN sebesar 11 persen yang berlaku terhitung 1 April 2022. Keputusan ini menghasilkan banyak kontra di berbagai kalangan masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen mulai tahun depan.

Kenaikan PPN itu merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Kenaikan tersebut merupakan bagian dari Pasal 7 ayat 1 UU HPP, yang menyebutkan bahwa tarif PPN naik menjadi 11 persen pada 2022 dan 12 persen pada 2025.

Pemberlakuan kenaikan PPN 12 persen itu nanti akan diberlakukan pada seluruh barang dan jasa yang tercantum dalam pasal 7 UU HPP. Salah satunya adalah barang dan jasa pada sektor properti, seperti hotel, perumahan, ataupun apartemen.

Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, mengatakan PPN 12 persen adalah kebijakan yang akan memberatkan para pengembang perumahan. Hal ini lantaran karena akan memengaruhi daya beli konsumen properti.

"Berat ya, tidak hanya berat dari sisi bisnis properti perumahan tapi juga sisi penyewaan gedung atau ruang kantor dan lain sebagainya," ungkap Arief dalam Konferensi Pers Cushman Wakefield pada Kamis, 25 Juli 2024 melalui Zoom Meeting.

"Terkait kenaikan PPN di tahun 2025 itu, kami sudah melakukan survei dan hasilnya kami berharap pemerintah dapat menunda kenaikan PPN 12 persen tersebut. Kami juga meyakini untuk para konsumen, dalam hal ini penyewa gedung atau perkantoran akan berat dalam sewa gross-nya," tambahnya.

Sebelumnya, ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga menyebut kenaikan PPN akan berdampak pada minat masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Meski pendapatan negara akan naik dari penghasilan pajak, namun kenaikan ini tetap menjadi pil pahit bagi konsumen.

“Karena yang dikenakan PPN terseksi pada komoditas tertentu, misalnya akan menurunkan minat konsumen untuk makan di restoran,” kata Tulus saat dihubungi pada Selasa, 12 Maret 2024 lalu.

Pemberlakuan kenaikan pajak ini dikabarkan akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sebelumnya pada 2022, pemerintah telah menetapkan tarif PPN sebesar 11 persen yang berlaku terhitung 1 April 2022. Keputusan ini menghasilkan banyak kontra di berbagai kalangan masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pemerintah mewajibkan asuransi kendaraan untuk mobil dan sepeda motor mulai tahun depan banyak menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, pengeluaran masyarakat akan bertambah karena premi yang harus dibayar tidak sedikit.

Presiden Jokowi sendiri mengatakan, sampai saat ini belum ada pembahasan tentang wajib asuransi ini. "Belum ada rapat mengenai itu," ucap Jokowi singkat usai menghadiri acaraGrand Launching Golden Visadi Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, masalah asuransi wajib ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Menurut OJK, pelaksanaan undang-undang tersebut menunggu peraturan pemerintah.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan penerapan asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga (third party liability/TPL) bagi kendaraan bersifat nirlaba sehingga tidak membebani masyarakat.

“Kami dari asosiasi sangat concern bagaimana untuk bisa menerapkan iuran atau premi atau tarif asuransi ini supaya tidak membebani masyarakat,” ujar Budi Herawan di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Ia mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk merumuskan usulan premi yang setidaknya dapat menutupi biaya kerugian yang harus diganti dengan layak bila terjadi klaim.

“Tentunya kami mendorong supaya pihak yang dirugikan itu bisa mendapatkan ganti rugi yang cukup dan layak,” katanya.

Meskipun begitu, dalam menentukan besaran premi asuransi tersebut, AAUI dan para anggota asosiasi akan mengupayakan tercapainya titik keseimbangan antara industri dan kemampuan finansial masyarakat.

“Ya paling tidak kita harus bisa menjaga break evenpoint (BEP/titik impas) agar biaya operasional dan semuanya harus bisa tertutup,” ucap Budi.

Ia menuturkan bahwa skema pengelolaan maupun pembayaran asuransi TPL tersebut kini belum ditetapkan karena masih menunggu perumusan berbagai aturan terkait, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

“Masalah operator ini memang belum diputuskan, tapi memang sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), bahwa semua asuransi umum yang terdaftar di OJK itu harus dilibatkan,” katanya.

Namun, ia belum dapat mengungkapkan apakah nanti lembaga pengelola asuransi tersebut berbentuk konsorsium atau lainnya karena masih dalam tahap pembahasan.

Berikutnya: Pembayaran Disatukan dengan STNK <!--more-->

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mengusulkan pembayaran asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga (third party liability/TPL) dilakukan sekaligus dengan pembayaran pajak saat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Nanti kami skemanya kemungkinan besar akan masuk dalam pembayaran skema pajak kendaraan bermotor karena lebih memudahkan,” kata Budi Herawan.

Menurutnya, skema pembayaran tersebut serupa dengan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor saat memperpanjang STNK setiap tahun atau oleh penumpang kendaraan umum setiap kali membeli tiket perjalanan.

SWDKLLJ adalah adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh para pemilik atau perusahaan operator kendaraan kepada PT Jasa Raharja sebagai sumbangan wajib untuk menanggung santunan atas kecelakaan penumpang.

Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat dapat melakukan pembayaran asuransi wajib TPL tersebut melalui layanan satu pintu Samsat Korlantas Polri.

“Kalau kami pungut (premi asuransinya) secara perorangan atau individu kan susah, kalau ini terkoordinasi di Samsat, kan selama ini juga (SWDKLLJ) Jasa Raharja terkoordinasi di Samsat, jadi kami coba belajar dari mereka bahwa dengan Samsat ini bisa satu pintu,” ujar Budi.

Walaupun begitu, ia menuturkan bahwa asuransi TPL dan iuran SWDKLLJ tersebut merupakan hal yang berbeda dan tidak tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

Hal tersebut dikarenakan asuransi wajib TPL menanggung kerugian akibat kerusakan harta benda (material damage), sementara iuran SWDKLLJ menanggung biaya perawatan maupun santunan korban jiwa.

Meskipun pemungutan premi asuransi TPL yang dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor memudahkan pelayanan, Budi menilai masih terdapat tantangan yang dapat menghambat implementasi asuransi wajib tersebut secara optimal, salah satunya adalah rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.

Ia menyampaikan bahwa kini terdapat sekitar 120 juta sepeda motor serta 90 juta hingga 110 juta mobil di Indonesia, hanya 60 persen yang membayar pajak.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin)menyampaikan Indonesia menjadi eksportir rotan olahan terbesar dunia dengan total nilai transaksi saat ini mencapai US$ 158,5 juta atau setara dengan 42,2 persen dari nilai ekspor rotan olahan global.

"Saat ini Indonesia merupakan eksportir rotan olahan terbesar dunia yaitu sebesar 158,5 juta dolar AS atau sekitar 42,2 persen dari nilai ekspor rotan olahan dunia yang sebesar 375,6 juta dolar AS, disusul oleh China dan Vietnam," ujar Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika di Katingan, Kalimantan Tengah, Jumat, 26 Juli 2024.

Dirinya mengatakan hal tersebut karena Indonesia merupakan sumber dari 80 persen rotan dunia yang produksinya 90 persen berasal dari hutan alam, dan 10 persen dari hasil budidaya. Pihaknya mencatat total ada delapan genus dan 306 jenis rotan di Indonesia, namun hanya 28 jenis yang telah dimanfaatkan secara komersial.

Menyadari hal tersebut, Putu menyampaikan guna memacu pertumbuhan dan kontribusi industri rotan terhadap perekonomian, pihaknya menyerahkan 12 unit mesin pengolahan rotan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rotan Hampangen, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Ia mengatakan, kegiatan bantuan mesin dan peralatan tersebut merupakan bagian dari perbaikan rantai pasok industri furnitur dan kerajinan untuk mengatasi kendala kelangkaan bahan baku yang dihadapi.

Pihaknya berharap melalui pemberian alat tersebut, UPTD setempat bisa memanfaatkan potensi wilayah yang ada untuk memacu kontribusi sektor pengolahan rotan bagi devisa negara, mengingat Kalimantan memiliki jenis rotan paling banyak yakni 137 jenis.

"Dengan penyediaan bahan baku siap pakai, industri dapat memperoleh bahan baku sesuai jenis, kualitas, ukuran atau spesifikasi, jumlah yang dibutuhkan dan harga yang jelas. Dengan demikian industri dapat mengurangi lead time proses penyiapan bahan baku sehingga industri bisa fokus pada penyelesaian order dari buyer," kata dia.

Berdasarkan data Pusdatin Kemenperin pada tahun 2023, volume produksi rata-rata industri furnitur rotan nasional sebesar 284.800 ton per bulan. Sedangkan volume produksi rata-rata industri pengolahan rotan adalah sebesar 17.600 ton per bulan.