Sumber: BBC | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Arsenal, yang baru saja mengalami penurunan performa dengan hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan terakhir Premier League, kini berada dalam sorotan.

Mikel Arteta, manajer klub, menyatakan bahwa timnya tidak membutuhkan 'reset' meskipun hasil buruk ini telah mengundang perhatian banyak pihak.

Dalam sebuah wawancara, Arteta menegaskan bahwa tidak ada perubahan besar yang diperlukan, hanya penyesuaian kecil yang dapat membawa tim kembali ke jalur kemenangan.

Performa Terkini Arsenal: Dari Kemenangan ke Kekalahan

Arsenal memulai musim dengan harapan tinggi, namun rangkaian hasil negatif baru-baru ini mengubah perspektif banyak pengamat.

Kekalahan dari Newcastle United dan Bournemouth, serta hasil imbang melawan Liverpool, menempatkan Arsenal tujuh poin di belakang pemimpin klasemen, Liverpool.

Sementara itu, kekalahan tipis 1-0 dari Inter Milan di ajang Liga Champions menambah daftar tantangan yang harus dihadapi oleh Arteta dan timnya.

Namun, meskipun Arsenal mengalami masa sulit, Arteta percaya bahwa timnya tidak memerlukan perubahan drastis.

Dalam pandangannya, perbaikan kecil di beberapa aspek teknis dan mentalitas pemain bisa menjadi kunci untuk kembali ke jalur kemenangan.

Arteta menekankan bahwa usaha tim sudah maksimal, tetapi sedikit peningkatan dalam beberapa area masih diperlukan untuk membawa tim kembali ke performa terbaik mereka.

Keyakinan Arteta: Fokus pada Peningkatan Kecil

Arteta dengan tegas menyatakan, "Kami tidak membutuhkan reset." Baginya, klub perlu berfokus pada peningkatan kecil yang signifikan.

Dalam hal ini, Arteta menggambarkan bahwa kerja keras yang telah dilakukan selama ini sudah menunjukkan hasil yang positif, namun masih ada ruang untuk memperbaiki performa dalam beberapa hal tertentu.

Salah satu fokus utama yang diungkapkan oleh Arteta adalah peningkatan intensitas kerja dari 95% menjadi 100%, meskipun ia enggan membocorkan rincian tentang aspek apa yang perlu diperbaiki secara spesifik.

Pernyataan Arteta ini menunjukkan keyakinannya bahwa dengan perbaikan kecil dan konsistensi, Arsenal dapat kembali bersaing di papan atas Premier League dan Liga Champions.

Perubahan radikal tidak diperlukan, tetapi ketelitian dalam memperbaiki elemen-elemen tertentu dalam permainan tim akan menjadi langkah yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemain Kunci: Martin Ødegaard dan Declan Rice

Kedua pemain, Martin Ødegaard dan Declan Rice, menjadi sorotan menjelang pertandingan melawan Chelsea di Premier League. Ødegaard, yang baru saja pulih dari cedera, diperkirakan akan kembali bermain setelah absen pada pertandingan melawan Inter Milan.

Keberadaan Ødegaard akan memberikan tambahan kekuatan di lini tengah Arsenal, mengingat peran vitalnya dalam penguasaan bola dan kreativitas serangan.

Namun, kondisi Declan Rice masih menjadi tanda tanya. Rice absen pada pertandingan melawan Inter Milan karena cedera, dan Arteta mengungkapkan bahwa status kebugarannya untuk pertandingan melawan Chelsea masih belum jelas.

Menurut Arteta, Rice belum berlatih penuh dan tidak ada kejelasan apakah ia akan dapat tampil dalam pertandingan tersebut.

Absennya Rice tentunya akan mempengaruhi kedalaman tim di lini tengah, yang selama ini menjadi salah satu kunci kekuatan Arsenal di musim ini.

Persiapan Arsenal untuk Pertandingan Selanjutnya: Melawan Chelsea

Arsenal akan menghadapi Chelsea pada akhir pekan ini dalam pertandingan yang sangat penting untuk meraih kembali momentum positif di Premier League.

Melawan rival sekota, pertandingan ini tidak hanya penting untuk memperoleh poin, tetapi juga sebagai ajang untuk memperbaiki moral tim setelah serangkaian hasil negatif.

Arteta dan para pemainnya tentu menyadari betapa krusialnya laga ini, mengingat posisi Arsenal di klasemen sementara dan ambisi mereka untuk tetap bersaing di papan atas.

Chelsea, yang juga tengah berusaha menemukan performa terbaik mereka, akan menjadi lawan yang tangguh bagi Arsenal.

Namun, dengan kembalinya Ødegaard dan potensi kembalinya Rice, Arteta berharap timnya dapat memberikan tekanan yang cukup untuk mencuri poin penuh di Stamford Bridge.

Harga tiket pesawat yang mahal masih terus jadi sorotan. Persoalan ini ikut jadi tantangan bagi sektor pariwisata.

Bicara mengenai harga tiket pesawat mahal, Menteri BUMN Erick Thohir bilang, ada sejumlah aturan yang juga harus mendukung penyelesaian diskursus ini.

"Kompleksitasnya tidak bisa dilihat se-simple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan pasti aturannya, policy-nya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas," kata Erick di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Erick mengatakan, pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi belum lama ini, sektor pariwisata juga dibahas.

Terkait dengan pertemuannya dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, hari ini, Erick mengatakan, akan membentuk tim bersama yang bertujuan mencari solusi bersama.

"Bahwa kita bersepakat, kemarin makanya saya kunjungan juga ke Pak Menteri Perhubungan, salah satu statement saya juga mengenai pariwisata. Sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, solusi yang dimaksud untuk berbagai masalah, termasuk pada harga tiket pesawat yang mahal.

"Kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO itu sama saja tujuannya. Untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi termasuk tadi mengenai harga tiket. Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri," paparnya.

Sorotan terhadap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut pada 2024 belum juga berhenti. Padahal, gelaran acaranya sudah selesai.

PON XXI Aceh-Sumut resmi ditutup pada Jumat (20/9). Namun masalah penyelenggaraan tersebut ternyata masih ada.

Kini, pembayaran honor panitia pelaksana di 19 cabang olahraga (cabor) malah mandek. Padahal, keringat mereka sudah mengering, seiring usainya penyelenggaraan pesta olahraga nasional itu.

Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumut, Budi Syahputra, angkat bicara. Dia menyebut honor yang belum terbayarkan karena kendala teknis.

"Honor pasti dibayarkan, ada kendala teknis, Pj Gubernur meminta paling tidak Senin (30/9) semua honor sudah ditransfer apabila sudah sesuai dengan aturan atau syarat," kata Budi dalam keterangannya, Senin (30/9).

Budi pun memaparkan proses pembayaran Panpel atau panitia yang tergabung di PB PON. Proses dimulai dari memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya ada proses verifikasi dokumen.

"Setelah diverifikasi, dokumen akan diproses di Bank Sumut, begitulah prosesnya, sampai saat ini ada laporan cabang olahraga (Cabor) yang masih berproses di Bank Sumut, ada beberapa yang masih diverifikasi, dan ada sedikit lagi yang belum menyerahkan dokumen," kata Budi.

Saat ini ada 19 cabor yang pembayarannya belum dilakukan. Sementara, 7 lainnya sudah dibayarkan. Namun tak disebut cabor-cabor apa saja yang dimaksud.

"Intinya, jika proses pemenuhan administrasi atau dokumen sudah beres, pasti akan dibayar. Kami terus mendorong semuanya untuk menyelesaikan proses administrasi, kita harap minggu depan semuanya sudah masuk dan langsung dibayarkan," kata Budi.

"Pak Pj Gubernur juga sudah meminta Bank Sumut agar Senin, pembayaran langsung ditransfer ke Panpel masing-masing Cabor yang sudah siap ditransfer," kata Budi.

Budi juga membantah PB PON XXI Wilayah Sumut kekurangan dana. Kata Budi, pihaknya menjamin uang selalu tersedia untuk pembayaran.

“Pak Pj Gubernur menjamin PB PON tidak akan meninggalkan utang, inilah bagian dari sukses administrasi kita, demi mencapai sukses ini, kita jamin semua beres,” kata Budi.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo buka suara terkait honor tersebut.

Ia menyatakan tidak ada keterlambatan pemberian honor, hanya saja masih dalam proses pemberkasan.

“Semua berproses, yang kelengkapan administrasinya sudah lengkap sudah ditransfer, kalau belum ditransfer sedang proses pemberkasan sesuai ketentuan SPJ (surat pertanggungjawaban),” kata Dito, Senin (30/9).

Dito mengeklaim tidak ada masalah terkait pembayaran honor. “Tidak ada masalah, kita selalu monitor,” kata Dito.

Tak disebut juga berapa honor para panitia tersebut. Yang jelas menurutnya proses administrasi sudah selesai.

PON XXI memang cukup menuai sorotan selama pelaksanaan. Untuk Sumut misalnya, ada masalah mulai dari akses menuju venue yang becek, bocor, hingga permasalahan konsumsi yang dinilai tidak memenuhi standar.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Sebanyak 4 tersangka langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Rabu (18/9/2024).

“Setelah adanya kecukupan bukti permulaan pada proses penyidikan, KPK menetapkan dan mengumumkan 5 orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Kelima orang tersangka itu adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Donald Sihombing, Komisaris Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk, dan Direktur Keuangan Totalindo Eka Persada Eko Wardoyo.

Yoory saat ini tengah menjalani masa hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Kasus itu juga ditangani oleh KPK.

Sedangkan penahanan terhadap 4 untuk tersangka lain buat kepentingan penyidikan dilakukan selama 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik.

“Terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024, penahanan dilakukan di Rutan cabang Gedung KPK Merah Putih,” kata Asep.

Penyidikan kasus itu dimulai ketika PPSJ ingin berinvestasi terkait pengadaan lahan pada 2019 sampai 2021. Saat itu, PT Totalindo Eka Persada menawarkan lahan kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Luas tanah ditawarkan 11,7 hektare. Pihak Totalindo membuka harga Rp 3,2 juta per meter persegi.

Dalam kesepakatan awal PPSJ akan membeli lahan itu dengan harga Rp 3 juta per meter per segi. Akan tetapi, kesepakatan itu dilakukan tanpa melakukan kajian internal lebih dulu.

Asep mengatakan, meski terdapat selisih dari harga yang ditawarkan Totalindo, tidak lantas membuat PPSJ dianggap membeli lahan dengan harga lebih murah.

Sebab dari hasil penyidikan, harga lahan di sekitar lokasi hanya Rp 2 juta per meter persegi.

Asep mengatakan, data mengenai harga wajar tanah itu sesuai analisis internal dan informasi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wisnu Junaidi.

Padahal, kata Asep, Yoory sudah mengetahui ada selisih yang cukup besar dari harga normal tanah dibandingkan dengan banderol yang ditawarkan Totalindo.

Namun demikian, kata Asep, Yoory meminta data dari KJPP diabaikan. Alhasil Totalindo ddan Perumda Sarana Jaya menyepakati jual beli tanah itu senilai Rp 371,5 miliar.

Padahal, lahan itu sebenarnya milik PT Nusa Kirana Real Estate. Kerugian negara akibat dugaan korupsi itu ditaksir mencapai Rp 223,8 miliar.

Data itu didapatkan dari laporan investasi dan pengadaan tanah oleh PPSJ.

Dalam kasus ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah di Rorotan, 4 Ditahan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/18/17512171/kpk-tetapkan-5-tersangka-korupsi-pengadaan-tanah-di-rorotan-4-ditahan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara 2019-2020. Korupsi pengadaan lahan oleh BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp223 miliar.

Salah satu dari tersangka yang ditetapkan KPK yaitu mantan Direktur Utama (Direktur) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan, yang juga terseret dalam kasus korupsi lahan di Munjul dan Pulo Gebang. Yoory kini sudah mendekam di penjara sebagai terpidana kasus di Munjul.

Empat tersangka lainnya, yaitu Direktur Pengembangan Sarana Jaya Indra S. Arharrys (ISA), Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Tbk. atau TEP Donald Sihombing (DNS), Komisaris PT TEP Saut Irianto Rajagukguk (SIR), serta Direktur Keuangan PT TEP Eko Wardoyo (EKW).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para Tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Kronologi Korupsi Pembelian Lahan Rorotan

Berdasarkan konstruksi perkaranya, PT TEP awalnya berencana membeli enam bidang tanah dari PT Nusa Kirana Real Estate (NKRE) di Rorotan, Jakarta Utara, pada sekitar Februari 2019. Lahan seluas 11,7 hektare (ha) itu dipatok dengan harga Rp950.000 per meter persegi (m2), yang berlokasi di Jalan Rorotan Marunda, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Untuk diketahui, pembayaran tanah itu akan diperhitungkan sebagai pembayaran utang PT NKRE kepada PT TEP dengan nilai transaksi total Rp117 miliar.

Kemudian, PT TEP menawarkan lahan di Rorotan itu ke PPSJ seharga Rp3,2 juta per m2 menggunakan skema kerja sama operasional (KSO). Skemanya yakni pengelolaan tanah bersama antara PT TEP dan PPSJ. Yoory, yang menjabat Dirut Sarana Jaya saat itu, menyatakan minatnya terhadap penawaran tanah tersebut.

Pada Maret 2019, tersangka Yoory dan Donald melakukan rapat dan menyepakati besaran harga lahan Rorotan itu sebesar Rp3 juta per m2. Meski demikian, PPSJ saat itu belum menunjuk Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP) serta mengkaji secara internal atas lahan yang ditawarkan PT TEP.

KPK pun menduga Yoory dan Indra mengetahui bahwa harga wajar tanah yang ditawarkan pihak PT TEP berada di bawah Rp2 juta per m2. Dia juga diduga mengarahkan agar tidak perlu menunjuk KJPP independen untuk penilaian harga wajar tanah. Hal itu bertentangan dengan sejumlah peraturan pemerintah daerah.

Adapun, PPSJ dan PT TEP lalu menandatangani Perjanjian Pendahuluan tentang Perjanjian KSO Proyek Tanah Rorotan pada 6 Maret 2019. PT TEP mengaku sebagai pemilik sah enam bidang tanah seluas 11,7 ha itu, kendati SHGB atas tanah tersebut masih atas nama PT NKRE.

Transaksi tersebut empat tertunda lantara Dewan Pengawas PPSJ tidak memberikan persetujuan atas pembayaran uang muka sebesar Rp30 miliar. Transaksi lalu diubah dari skema KSO menjadi beli putus tanah.

Pembayaran yang dilakukan pun dilakukan dalam beberapa tahap. Uang muka dibayarkan PPSJ ke PT TEP, yakni Rp150 miliar pada akhir Maret 2019, lalu dilanjutkan dengan Rp201 miliar pada periode April-September 2019. Pembayaran diterima PT TEP kendati perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu belum melunasi kewajiban pembayaran tanah ke PT NKRE.

Alhasil, total pembayaran untuk tanah seluas 11,7 Ha dari PPSJ kepada PT TEP adalah Rp351 Miliar. Keseluruhan uang yang dibayarkan itu belum termasuk pada 22 Februari 2021, ketika PPSJ melunasi penambahan luas tanah Rorotan seluas 0,6 ha senilai Rp14 miliar.

"Dengan demikian, total uang pembayaran yang telah dikeluarkan PPSJ kepada PT TEP untuk pembelian tanah Rorotan seluas 12,3 Ha (11,7 Ha luas awal ditambah 0,6 Ha penambahan luas pasca pengukuran ulang) adalah Rp370 Miliar," terang Asep.

Tidak Ada Kajian Komprehensif

Dalam proses pengadaan itu, lembaga antirasuah menduga pembelian lahan tidak didahului kajian teknis komprehensif. Kondisi lahan disebut berawa, membutuhkan biaya pematangan lahan yang cukup besar serta tidak memenuhi kriteria teknis lahan Rumah Susun Sederhana (Rusuna) sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Jakarta No.27/2009.

Selain itu, memo intern penyampaikan laporan penilaian atas penawaran lokasi lahan seluas 11,7 ha itu dibuat bertanggal mundur (backdate) oleh pegawai PPSJ sesuai perintah Yoory. Backdate itu diduga untuk menjustifikasi keputusan sepihak dan subyektif Yoory dalam pembelian tanah dan mengesankan seolah-olah proses pengadaan berjalan sesuai prosedur.

KPK lalu menduga terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp223 miliar akibat penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh PPSJ itu.

"Nilai kerugian negara/daerah tersebut berasal dari nilai pembayaran bersih yang diterima PT Totalindo Eka Persada dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 371 miliar dikurangi harga transaksi riil PT Totalindo Eka Persada dengan pemilik tanah awal [PT Nusa Kirana Real Estate/ PT NKRE] setelah memperhitungkan biaya terkait lainnya seperti pajak, BPHTB dan biaya notaris sebesar total Rp147 Milyar," jelas Asep.

Selain itu, Yoory diduga menerima fasilitas dari PT TEP berupa valas berdenominasi dolar Singapura setara dengan Rp3 miliar. Dia juga diduga mendapatkan kemudahan dalam penjualan aset milik pribadi yang segera dibeli oleh pegawai PT TEP berupa satu rumah dan satu unit apartemen.

"Pembelian aset Sdr. YCP [Yoory] berupa satu rumah dan satu unit apartemen oleh pegawai PT TEP tersebut atas instruksi Sdr. EKW (Direktur Keuangan PT TEP) dan sumber dananya berasal dari kas perusahaan dalam bentuk pinjaman lunak kepada pegawai yang membeli aset tersebut," terang Asep.

Untuk itu, kelima tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara.

Sebanyak 4 tersangka langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Rabu (18/9/2024).

“Setelah adanya kecukupan bukti permulaan pada proses penyidikan, KPK menetapkan dan mengumumkan 5 orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Kelima orang tersangka itu adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Donald Sihombing, Komisaris Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk, dan Direktur Keuangan Totalindo Eka Persada Eko Wardoyo.

Yoory saat ini tengah menjalani masa hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Kasus itu juga ditangani oleh KPK.

Sedangkan penahanan terhadap 4 untuk tersangka lain buat kepentingan penyidikan dilakukan selama 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik.

“Terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024, penahanan dilakukan di Rutan cabang Gedung KPK Merah Putih,” kata Asep.

Penyidikan kasus itu dimulai ketika PPSJ ingin berinvestasi terkait pengadaan lahan pada 2019 sampai 2021.

Saat itu, PT Totalindo Eka Persada menawarkan lahan kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Luas tanah ditawarkan 11,7 hektare. Pihak Totalindo membuka harga Rp 3,2 juta per meter persegi.

Dalam kesepakatan awal PPSJ akan membeli lahan itu dengan harga Rp 3 juta per meter per segi. Akan tetapi, kesepakatan itu dilakukan tanpa melakukan kajian internal lebih dulu.

Asep mengatakan, meski terdapat selisih dari harga yang ditawarkan Totalindo, tidak lantas membuat PPSJ dianggap membeli lahan dengan harga lebih murah. Sebab dari hasil penyidikan, harga lahan di sekitar lokasi hanya Rp 2 juta per meter persegi.

Asep mengatakan, data mengenai harga wajar tanah itu sesuai analisis internal dan informasi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wisnu Junaidi.

Padahal, kata Asep, Yoory sudah mengetahui ada selisih yang cukup besar dari harga normal tanah dibandingkan dengan banderol yang ditawarkan Totalindo.

Namun demikian, kata Asep, Yoory meminta data dari KJPP diabaikan.

Alhasil Totalindo ddan Perumda Sarana Jaya menyepakati jual beli tanah itu senilai Rp 371,5 miliar. Padahal, lahan itu sebenarnya milik PT Nusa Kirana Real Estate.

Kerugian negara akibat dugaan korupsi itu ditaksir mencapai Rp 223,8 miliar. Data itu didapatkan dari laporan investasi dan pengadaan tanah oleh PPSJ.

Dalam kasus ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 5 saksi perkara korupsi pengadaan lahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (3/9/2024).

Para saksi diperiksa salah satunya terkait dengan penyertaan modal pemerintah daerah (pemda) ke daerah tersebut.

Kelima saksi yang dipanggil hadir dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Tiga orang saksi yang diperiksa di antaranya adalah Senior Manajer Divisi Keuangan dan Akuntansi PPSJ Mohamad Wahyudi Hidayat, Widyaiswara DKI Jakarta Yurianto serta Sekretaris BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani.

"Semua hadir. [Saksi] 1, 2 dan 3 didalami terkait penyertaan modal ke BUMD," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (4/9/2024).

Sementara itu, dua orang saksi lainnya diperiksa terkait dengan hal berbeda. Misalnya, Manajer Keuangan atau Finance Manager PT Totalindo Eka Persada Tbk. (TOPS) Ahmad Nazir diperiksa oleh penyidik KPK ihwal kerja sama antara emiten properti itu dengan Sarana Jaya.

Kemudian, Staf Marketing di KJPP Wahyono Adi dan Rekan Ucu Samsuk Arifin didalami keterangannya soal penilaian harga lahan rorotan.

Sebelumnya, KPK menduga timbul kerugian keuangan negara pada kasus pengadaan lahan BUMD PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan, Jakarta Utara, mencapai sekitar Rp400 miliar.

Kasus itu merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya menyeret Sarana Jaya, dengan terdakwa mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.

"[Kerugian negara] sekitar Rp400 miliar," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, dikutip Rabu (26/6/2024).

Jenderal polisi bintang satu itu menyebut kerugian keuangan negara pada kasus Rorotan itu berasal dari perbedaan harga antara yang diberikan oleh pembeli tanah serta pihak yang diduga makelar.

"Perbedaan dari harga yang diberikan si pembeli kepada si makelar, dengan harga awal. Jadi si makelar membeli kepada si pemilik tanah awal," ungkap Asep.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sebelumnya telah mengusut kasus korupsi pengadaan lahan Sarana Jaya di daerah Munjul dan Pulo Gebang. Kasus itu berkaitan dengan pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp0 yang diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Yoory selaku bekas Dirut Sarana Jaya sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus Munjul, dan dijatuhkan pidana penjara selama 6,5 tahun. Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Sementara itu, Yoory juga kini masih disidang terkait dengan kasus lahan di Pulogebang. Persidangan kasus tersebut masih berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Adapun pada kasus Rorotan, penyidik KPK telah mengajukan cegah ke luar negeri untuk 10 orang. Cegah itu berlaku untuk enam bulan pertama.

Pihak-pihak yang dicegah yakni ZA (Swasta); MA (Karyawan Swasta); FA (Wiraswasta); NK (Karyawan Swasta); DBA (Manager PT CIP dan PT KI); PS (Manager PT CIP dan PT KI); JBT (Notaris); SSG (Advokat); LS (Wiraswasta); dan M (Wiraswasta).

Operasi gabungan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) dan Bea Cukai Pontianak berhasil menggagalkan upaya ekspor ilegal 50,3 ton rotan tujuan China. Atas upaya ini sang eksportir terancam hukuman penjara dan/atau denda hingga paling tinggi Rp 5 miliar.

Pada awalnya Kanwil Bea Cukai Kalbagbar menemukan indikasi pelanggaran kepabeanan dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB). Dalam PEB yang dilaporkan eksportir, barang yang disimpan dan dikirim menggunakan delapan kontainer itu adalah kelapa dan bukan rotan.

Berbeda dengan kelapa, rotan merupakan salah satu barang atau komoditas yang dilarang untuk diekspor. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 10 Tahun 2024.

"Modus eksportir adalah memberitahukan jenis barang dalam dokumen PEB secara tidak benar, dalam PEB diberitahukan sebagai kelapa tetapi hasil pemeriksaan kedapatan rotan," jelas Bea Cukai melalui salah satu unggahan Instagram resminya (@beacukairi), dikutip Rabu (28/9/2024).

Atas temuan indikasi pelanggaran itulah kemudian Kanwil Bea Cukai Pontianak penghentian dan pemeriksaan atas barang ekspor tersebut. Walaupun pada awalnya pihak eksportir tidak bekerja sama dengan baik.

"Setelah dalam jangka waktu yang diberikan, pemilik barang/kuasanya tidak hadir. Petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan dengan disaksikan pihak PT Pelindo Pontianak selaku pengusaha tempat penimbunan sementara (TPS)," terang lembaga itu lagi.

Hasil pemeriksaan terhadap delapan kontainer tersebut, didapati semuanya adalah rotan yang dikemas dalam 861 paket berbagai jenis. "Atas penyelundupan ini, ekspor melanggar UU kepabeanan dan terancam hukuman pidana penjara 2-8 tahun dan/atau denda Rp 100 juta sampai Rp 5 miliar," tulis Bea Cukai.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong perbaikan rantai pasok industri furnitur dan kerajinan berbahan baku rotan dan kayu.

Untuk menjamin ketersediaan rotan sebagai bahan baku, perlu dilakukan peningkatan efisiensi rantai pasok dan penyiapan bahan baku rotan siap pakai untuk industri furnitur dan kerajinan nasional. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja dan daya saing industri furnitur dan kerajinan rotan nasional secara keseluruhan.

Sebagaimana diketahui, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika melakukan serah terima Bantuan Permesinan Pengolah Rotan dalam rangka meningkatkan kapasitas UPT Rotan Hampangen sebagai penyedia bahan baku rotan siap pakai untuk industri furnitur dan kerajinan di Katingan, Kalimantan Tengah, Jumat (26/7).

Dalam kesempatan itu, Putu menyebut, sebagai salah satu program prioritas untuk mendorong terwujudnya jaminan ketersediaan bahan baku rotan siap pakai untuk industri furnitur dan kerajinan, Kemenperin mengembangkan pusat logistik bahan baku kayu dan rotan khususnya di kawasan industri furnitur dan kerajinan seperti di Jawa Barat (Cirebon), Jawa Tengah (Jepara, Solo, Semarang) dan Jawa Timur (Surabaya, Pasuruan) serta di wilayah sumber bahan baku seperti di Palu, Katingan, dan wilayah Sumatra.

Bantuan permesinan pengolahan rotan yang diberikan kepada UPT Rotan Hampangen adalah inisiatif penting untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas bahan baku rotan yang siap pakai bagi industri di wilayah Katingan dan sekitarnya serta mendorong munculnya investasi baru.

Menurut Putu, penyediaan bahan baku siap pakai memungkinkan industri untuk mendapatkan bahan baku sesuai jenis, kualitas, ukuran, dan jumlah yang dibutuhkan serta harga yang jelas secara tepat waktu, sehingga pelaku usaha dapat lebih fokus pada penyelesaian pesanan dari pembeli.

"Dengan demikian, industri dapat mengoptimalkan penggunaan modal kerja dan meningkatkan efisiensi dalam persiapan stok bahan baku,” imbuh dia dalam siaran pers di situs Kemenperin, Sabtu (27/7).

Bantuan mesin yang diberikan terdiri atas 13 unit mesin yang terbagi dalam empat jenis, yaitu tiga unit mesin pembelah rotan (Splitting Machine) tipe sembilan pasang roller, tujuh unit mesin penipis rotan (Trimming Machine), satu unit mesin poles ganda (Double Polishing Machine), dan satu unit mesin dowel.

Sejalan dengan hadirnya pihak swasta sebagai off taker untuk membangun pabrik pengolahan rotan dan kerajinan di Wilayah Katingan, peran UPT Hampangen perlu ditingkatkan sebagai penyedia bahan baku.

“Tidak hanya untuk wilayah Katingan, UPT Hampangen juga diharapkan berkembang menjadi Pusat Logistik bahan baku rotan yang melayani industri furnitur dan kerajinan di wilayah lain seperti Cirebon, Solo serta di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” papar Putu.

Pihak swasta sebagai mitra Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Katingan diharapkan dapat secara proaktif menggali dan memanfaatkan potensi berbagai jenis rotan dan bahan alam lainnya di Kabupaten Katingan dan wilayah sekitar Katingan sebagai produk industri, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan perekonomian Kabupaten Katingan secara keseluruhan.

Kementerian Perindustrian pun mendukung pengembangan UPT Hampangen serta industri furnitur dan kerajinan di Katingan.

Kemenperin berharap mesin-mesin yang diberikan ini dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan maksimal untuk mendukung penyediaan bahan baku rotan siap pakai untuk industri furnitur dan kerajinan di wilayah Katingan khususnya dan industri furnitur dan kerajinan nasional pada umumnya.

Putu juga menyampaikan, perbaikan rantai pasok industri furnitur yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian melibatkan beberapa tahap, yaitu kondisi pola rantai pasok bahan baku industri eksisting, analisis kelebihan dan kelemahan pola rantai pasok bahan baku industri furnitur eksisting, perbaikan terhadap pola pasok bahan baku industri furnitur, serta terwujudnya pola rantai pasok bahan baku industri furnitur yang ideal dengan biaya minimal, waktu produksi yang singkat, dan kualitas bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Perbaikan rantai pasok bahan baku industri furnitur, khususnya rotan dilakukan dengan memperhatikan empat aspek, yaitu aspek pemasok, aspek konsumen, jaringan distribusi, serta aspek proses produksi.

Perbaikan dari aspek pemasok dilakukan dengan melakukan pemetaan pemasok bahan baku dan pembuatan platform untuk informasi ketersediaan rotan setengah jadi siap pakai, termasuk jenis, jumlah, kualitas, dan harga, termasuk penyiapan rotan yang memiliki sertifikasi keberlanjutan dan kebertelusuran baik untuk komoditi rotan maupun pengrajinnya.

Untuk aspek konsumen, perbaikan dilakukan dengan memetakan offtaker dan konsumen rotan setengah jadi, serta membangun pusat logistik rotan berskala besar di kawasan sentra industri rotan. Hal ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan waktu lama untuk mendapatkan bahan baku dan harus mencarinya sendiri ke pelaku pemungut dan pedagang rotan di hulu.

Perbaikan aspek jaringan distribusi dilakukan melalui perbaikan manajemen distribusi terpusat di pusat logistik rotan dan menciptakan pola distribusi yang efisien dengan membuat sistem platform tracking untuk kontrol alur distribusi secara real-time.

“Saat ini, terlalu banyak pedagang perantara yang mengendalikan distribusi dan harga, yang dapat merugikan pencari rotan di hulu,” jelas Putu.

Perbaikan pada aspek proses produksi dilakukan melalui penyediaan rotan setengah jadi berkualitas sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh pusat logistik bahan baku industri furnitur. Selain itu, perlu dukungan berupa bantuan permesinan untuk pusat logistik dan industri.

Selain itu, untuk aspek kualitas produk, perlu dipastikan bahwa bahan baku memenuhi standar dan adanya bagian Quality Control (QC) yang berpedoman pada dokumen Grading Rule Rotan.

Pengembangan Pusat Logistik rotan merupakan replikasi pengembangan Pusat Logistik kayu yang telah lebih dahulu diinisiasi di Kawasan Industri Kalijambe, Sragen dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku kayu untuk industri furnitur di wilayah Solo Raya.

“Di saat yang bersamaan, pemerintah juga melakukan penjajakan pengembangan pusat logistik bahan baku kayu di wilayah industri furnitur Jepara,” tutup Putu.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin)menyampaikan Indonesia menjadi eksportir rotan olahan terbesar dunia dengan total nilai transaksi saat ini mencapai US$ 158,5 juta atau setara dengan 42,2 persen dari nilai ekspor rotan olahan global.

"Saat ini Indonesia merupakan eksportir rotan olahan terbesar dunia yaitu sebesar 158,5 juta dolar AS atau sekitar 42,2 persen dari nilai ekspor rotan olahan dunia yang sebesar 375,6 juta dolar AS, disusul oleh China dan Vietnam," ujar Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika di Katingan, Kalimantan Tengah, Jumat, 26 Juli 2024.

Dirinya mengatakan hal tersebut karena Indonesia merupakan sumber dari 80 persen rotan dunia yang produksinya 90 persen berasal dari hutan alam, dan 10 persen dari hasil budidaya. Pihaknya mencatat total ada delapan genus dan 306 jenis rotan di Indonesia, namun hanya 28 jenis yang telah dimanfaatkan secara komersial.

Menyadari hal tersebut, Putu menyampaikan guna memacu pertumbuhan dan kontribusi industri rotan terhadap perekonomian, pihaknya menyerahkan 12 unit mesin pengolahan rotan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rotan Hampangen, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Ia mengatakan, kegiatan bantuan mesin dan peralatan tersebut merupakan bagian dari perbaikan rantai pasok industri furnitur dan kerajinan untuk mengatasi kendala kelangkaan bahan baku yang dihadapi.

Pihaknya berharap melalui pemberian alat tersebut, UPTD setempat bisa memanfaatkan potensi wilayah yang ada untuk memacu kontribusi sektor pengolahan rotan bagi devisa negara, mengingat Kalimantan memiliki jenis rotan paling banyak yakni 137 jenis.

"Dengan penyediaan bahan baku siap pakai, industri dapat memperoleh bahan baku sesuai jenis, kualitas, ukuran atau spesifikasi, jumlah yang dibutuhkan dan harga yang jelas. Dengan demikian industri dapat mengurangi lead time proses penyiapan bahan baku sehingga industri bisa fokus pada penyelesaian order dari buyer," kata dia.

Berdasarkan data Pusdatin Kemenperin pada tahun 2023, volume produksi rata-rata industri furnitur rotan nasional sebesar 284.800 ton per bulan. Sedangkan volume produksi rata-rata industri pengolahan rotan adalah sebesar 17.600 ton per bulan.

INFO BISNIS - Sentra industri rotan, pastinya tak bisa jauh-jauh dari Desa Trangsan yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki sejarah panjang terkait pengolahan rotan hingga menjadi produk-produk rumahan yang bermanfaat. Bahkan, industri rotan di wilayah ini sudah dimulai sejak hampir satu abad yang lalu dengan Ki Demang Wongsolaksono sebagai pelopornya.

Agung selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan anggota kelompok rotan Trangsan sendiri menjelaskan bahwa aktivitas pengolahan rotan di desa tersebut sudah menjadi tradisi dan diturunkan hingga ke anak cucu. Perkembangan pengolahan rotan di wilayah tersebut pun cukup pesat, hingga Desa Trangsan dinobatkan sebagai sentra industri penghasil kerajinan rotan terbesar di Jawa Tengah dan kedua di Indonesia.

Sayangnya, di tahun 2005 terjadi penurunan produksi secara drastis karena pengrajin yang kesulitan mendapatkan bahan baku rotan akibat lonjakan harga di pasar internasional. Untuk mengatasinya, pemerintah Kabupaten Sukoharjo membentuk klaster Rotan Trangsan sebagai solusi menjawab kebutuhan yang para pengrajin miliki.

Hingga saat ini, setidaknya terdapat 200 lebih orang yang menjadi anggota klaster rotan di Desa Trangsan. Hanya saja, perjalanan dari klaster rotan di desa tersebut nyatanya tak selamanya berjalan dengan mulus.

“Terkadang ada beberapa anggota yang mengeluhkan soal dana dan semangat dalam berproduktivitas. Makanya, kita sebagai pengurus mencoba mengusulkan ke pemerintah setempat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan juga studi banding, yang siapa tahu saja berguna untuk meningkatkan produktivitas para pengrajin di sini,” tutur Agung.

Dari bahan baku rotan, para anggota klaster di desa ini berhasil menciptakan berbagai barang-barang fungsional maupunhandicraftdengan nilai estetika yang tak kalah saing. Mulai dari bingkai cermin, kursi, meja, tas, tempat tidur, tempat koran, dan lainnya.

“Dari berbagai produk yang dihasilkan, penjualan dilakukan ke pasar lokal dan pasar ekspor ke beberapa negara dari benua Amerika, Eropa, Asia hingga Australia. Sementara untuk kerajinan yang diekspor ini kebanyakan merupakan produk mebel,” ucap Agung.

Lebih lanjut, Agung pun menginformasikan bahwa omzet kotor yang didapatkan dari penjualan tersebut pun terbilang cukup besar. “Jika sedang ramai, klaster rotan ini bisa menjual hingga 400-600 kontainer per bulan. Kalau 1 kontainer untuk mebel bisa di kisaran Rp 100-150 juta. Tapi, kalau handicraft itu 1 kontainernya bisa sampai Rp 400 juta,” ujarnya.

Perkembangan yang dialami oleh klaster rotan di Desa Trangsan tak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh BRI. Selain pendanaan usaha, Klaster Rotan Trangsan juga mendapatkan pemberdayaan melalui program Klasterkuhidupku dari BRI.

Selain itu, BRI melalui programCorporate Social ResponsibilityBRI Peduli juga menyalurkan bantuan peralatan usaha bagi Klaster Rotan Trangsan dalam rangka mendukung produktivitas dan pengembangan usaha.

“Peralatan usaha ini tentu sangat menunjang proses pengolahan rotan. Berbagai alat yang diberikan, kemudian dibagikan ke beberapa pengrajin rotan yang juga anggota dari Klaster Rotan Trangsan,” lanjutnya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa program Klasterkuhidupku yang digagas BRI merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan pemberdayaan dan pendampingan tersebut, pelaku UKM dapat mengembangkan produknya dan memperluas usaha.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja tapi juga berupa pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya sehingga UMKM dapat tumbuh dan tangguh. Semoga kisah Klaster Rotan Trangsan dapat menjadi cerita inspiratif yang bisa ditiru oleh pelaku UMKM di daerah lain”, imbuhnya.(*)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembelian dan pembayaran lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara yang diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan penyidik telah memeriksa tiga manajer Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Diperiksa terkait proses pembelian dan pembayaran tanah di Rorotan," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).

Adapun ketiga manajer itu adalah Junior Manajer Sub Divisi Pertanahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2018 sampai dengan sekarang, I Gede Aldi Pradana.

Kemudian, Senior Manajer Divisi Keuangan dan Akuntansi Perumda Sarana Jaya, Mohamad Wahyudi Hidayat, dan Manajer Unit Perencanaan dan Pembangunan (UPP) Perumda Sarana Jaya, Slamet Riyanto.

Ketiganya memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa (16/7/2024).

"Hadir semua," ujar Tessa.

Pada Senin (15/7/2024), penyidik juga telah memeriksa dua mantan manajer Perumda Sarana Jaya.

Mereka adalah Junior Manajer Sub Divisi Pengembangan Usaha Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018 dan 2019, Maulina Wulansari dan Mantan Senior Manajer Divisi Umum dan SDM Perumda Sarana Jaya, Sri Lestari.

"Didalami tentang keputusan manajemen sarana jaya dalam pengadaan tanah Rorotan," tutur Tessa.

Pada hari yang sama, penyidik juga mencecar Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada (TEP), Donald Sihombing.

"Ditanya tentang operasional PT TEP," ujar Tessa.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi di Rorotan ini merupakan pengembangan dari perkara rasuah pengadaan lahan di Jakarta oleh Perumda Sarana Jaya, BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, dalam perkara ini KPK menemukan selisih Rp 400 miliar dari harga yang dibeli pemerintah dibanding harga yang ditawarkan pemilik asli lahan tersebut.

"Pengadaan di Rorotan, tadi sudah saya sampaikan sekitar Rp 400-an, Rp 400 miliar, ini perbedaannya," maya Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

Asep menyebut, dalam kasus ini pihak Perumda Sarana Jaya berkongkalikong dengan pihak swasta yang berperan sebagai makelar.

Makelar itu mendapatkan informasi bahwa Pemprov DKI Jakarta akan membeli lahan di Rorotan. Mereka kemudian membeli tanah itu terlebih dahulu.

Setelah itu, makelar tersebut menjual tanah di Rorotan kepada Perumda Sarana Jaya dnegan harga yang tinggi.

Dalam perkara ini, KPK menyebut negara mengalami kerugian keuangan sangat besar.

"Ini di pengadaan lahan itu, tanah itu sangat besar kerugiannya, di atas Rp 200 miliar. Jadi ini sangat besar untuk perkara ini kita konsen ke situ," kata Asep.

Kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di Rorotan ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menghukum Yoory dengan penjara 6,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus pengadaan di Munjul, Jakarta Timur.

Yoory juga terjerat kasus pengadaan lahan di Cakung, Jakarta Timur yang merugikan negara dan memperkaya orang lain sebesar Rp 155,4 miliar.

Saat ini, Yoory mendekam di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.