TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencabut pernyataannya ihwal sinyal pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Anggota Komisi VII DPR RI itu meminta klarifikasi lantaran rencana pembatasan tersebut masih simpang siur.

"Lumrah saja kalau pernyataan pejabat diralat untuk mengurangi keresahan yang terjadi di masyarakat," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Pasalnya, setelah Luhut menyampaikan sinyal pembatasan pembalian BBM bersubsidi, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah belum membuat keputusan dan masih akan membahas lebih lanjut wacana tersebut. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif secara tegas menyatakan tidak ada pembatasan per 17 Agustus mendatang.

Selain masih simpang siur, menurut Mulyanto, pernyataan Luhut soal wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus tidak elok disampaikan. Sebab, tanggal itu bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. "Masak hadiah ulang tahun berupa penerapan pembatasan BBM bersubsidi," kata Mulyanto.

Luhut menyampaikan sinyal pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui media sosialnya pada Selasa, 9 Juli 2024. Luhut mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menekan pemborosan anggaran negara. "Kami berharap berharap 17 Agustus sudah bisa mulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kami kurangi," katanya, dikutip melalui Instagram resmi @luhut.pandjaitan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif kemudian buka suara. Ia berujar, rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi masih diperdalam pemerintah. "Enggak ada yang dibatasi, 17 Agustus," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat, 12 Juli 2024.

Satu hal yang pasti, kata Arifin, pemerintah memang ingin penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Karena itu, perlu peraturan tentang kriteria kendaraan yang bisa mengonsumsi BBM bersubsidi. Namun, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak masih dibahas.

RIRI RAHAYU | VINDRY FLORENTIN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencabut pernyataannya ihwal sinyal pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Anggota Komisi VII DPR RI itu meminta klarifikasi lantaran rencana pembatasan tersebut masih simpang siur.

"Lumrah saja kalau pernyataan pejabat diralat untuk mengurangi keresahan yang terjadi di masyarakat," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Pasalnya, setelah Luhut menyampaikan sinyal pembatasan pembalian BBM bersubsidi, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah belum membuat keputusan dan masih akan membahas lebih lanjut wacana tersebut. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif secara tegas menyatakan tidak ada pembatasan per 17 Agustus mendatang.

Selain masih simpang siur, menurut Mulyanto, pernyataan Luhut soal wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus tidak elok disampaikan. Sebab, tanggal itu bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. "Masak hadiah ulang tahun berupa penerapan pembatasan BBM bersubsidi," kata Mulyanto.

Luhut menyampaikan sinyal pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui media sosialnya pada Selasa, 9 Juli 2024. Luhut mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menekan pemborosan anggaran negara. "Kami berharap berharap 17 Agustus sudah bisa mulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kami kurangi," katanya, dikutip melalui Instagram resmi @luhut.pandjaitan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif kemudian buka suara. Ia berujar, rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi masih diperdalam pemerintah. "Enggak ada yang dibatasi, 17 Agustus," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat, 12 Juli 2024.

Satu hal yang pasti, kata Arifin, pemerintah memang ingin penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Karena itu, perlu peraturan tentang kriteria kendaraan yang bisa mengonsumsi BBM bersubsidi. Namun, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak masih dibahas.

RIRI RAHAYU | VINDRY FLORENTIN

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25 persen. Proyeksi ini berkaca pada perkembangan nilai tukar rupiah yang masih melemah serta ketidakpastian global.

"Dengan melihat kondisi nilai tukar rupiah masih lemah dan ketidakpastian global menurut saya kecenderungan BI akan mempertahankan suku bunga acuan," katanya kepada Tempo, dikutip Selasa, 16 Juli 2024.

BI akan memutuskan kebijakan terkait suku bunga acuan atay BI rate dalam Rapat Dewan Gubernur atau RDG. RDG berlangsung selama dua hari, mulai hari ini hingga besok, 17 Juli 2024. Besok, BI akan mengumumkan hasil rapat tersebut ke publik.

Arianto menjelaskan, suku bunga acuan merupakan salah satu instrumen kebijakan BI yang digunakan untuk menjalankan fungsinya. Sebelumnya dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) pada 8 Juli 2024, Gubernur BI Perry Warjiyo melihat peluang penurunan suku bunga BI pada kuartal IV 2024.

"Kalau memang kemudian nilai tukar bisa stabil mungkin di kuartal IV, kami coba ruang-ruang penurunan suku bunga bisa dilakukan," kata Perry.

Fokus BI saat ini, kata Perry adalah menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil dan terus menguat. Sehingga, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga.

Dia mengatakan sebenarnya BI telah merencanakan penurunan suku bunga acuan sebelum Lebaran lalu. Namun, rencana itu urung karena gejolak global yang terjadi. "Tapi kemudian terjadi gejolak global, baik karena suku bunga Fed Fund Rate yang gak jadi turun dan perang di Timur Tengah, menyebabkan kami fokusnya kembali untuk stabilitas nilai tukar rupiah."

Menurut Arisnto, penurunan suku bunga oleh BI pada kuartal IV 2024 bisa terjadi jika inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi melambat. Dia menyebut, suku bunga yang rendah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang rendah juga dapat memberi ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga tanpa memicu kenaikan harga yang signifikan.

Selain itu, penurunan suku bunga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya pinjaman bagi bisnis dan konsumen, serta mendorong investasi dan konsumsi. "BI akan mempertimbangkan semua faktor ini dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia."

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25 persen. Proyeksi ini berkaca pada perkembangan nilai tukar rupiah yang masih melemah serta ketidakpastian global.

"Dengan melihat kondisi nilai tukar rupiah masih lemah dan ketidakpastian global menurut saya kecenderungan BI akan mempertahankan suku bunga acuan," katanya kepada Tempo, dikutip Selasa, 16 Juli 2024.

BI akan memutuskan kebijakan terkait suku bunga acuan atay BI rate dalam Rapat Dewan Gubernur atau RDG. RDG berlangsung selama dua hari, mulai hari ini hingga besok, 17 Juli 2024. Besok, BI akan mengumumkan hasil rapat tersebut ke publik.

Arianto menjelaskan, suku bunga acuan merupakan salah satu instrumen kebijakan BI yang digunakan untuk menjalankan fungsinya. Sebelumnya dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) pada 8 Juli 2024, Gubernur BI Perry Warjiyo melihat peluang penurunan suku bunga BI pada kuartal IV 2024.

"Kalau memang kemudian nilai tukar bisa stabil mungkin di kuartal IV, kami coba ruang-ruang penurunan suku bunga bisa dilakukan," kata Perry.

Fokus BI saat ini, kata Perry adalah menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil dan terus menguat. Sehingga, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga.

Dia mengatakan sebenarnya BI telah merencanakan penurunan suku bunga acuan sebelum Lebaran lalu. Namun, rencana itu urung karena gejolak global yang terjadi. "Tapi kemudian terjadi gejolak global, baik karena suku bunga Fed Fund Rate yang gak jadi turun dan perang di Timur Tengah, menyebabkan kami fokusnya kembali untuk stabilitas nilai tukar rupiah."

Menurut Arisnto, penurunan suku bunga oleh BI pada kuartal IV 2024 bisa terjadi jika inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi melambat. Dia menyebut, suku bunga yang rendah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang rendah juga dapat memberi ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga tanpa memicu kenaikan harga yang signifikan.

Selain itu, penurunan suku bunga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya pinjaman bagi bisnis dan konsumen, serta mendorong investasi dan konsumsi. "BI akan mempertimbangkan semua faktor ini dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia."

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di dua tempat, yakni Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2024.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan bakal melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN. Sedangkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan berada di Jakarta.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebagian rangkaian acara perayaan kemerdekaan akan digelar di Jakarta dan IKN Nusantara.

“Mungkin akan dipecah dua. Termasuk upacara di makam pahlawan di Kalibata dan IKN memorial,” kata Muhadjir ditemui usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 10 Juni 2024.

Meski begitu, pihak Istana belum mengumumkan secara pasti unsur mana saja yang bakal mengisi rangkaian perayaan upacara Kemerdekaan di IKN. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sejumlah bangunan di IKN dapat dimanfaatkan untuk tempat menginap petugas upacara 17 Agustus.

Lantas, dimana tempat menginap petugas Upacara 17 Agustus apabila dilakukan di IKN? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Tempat Menginap Petugas Upacara

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti air, listrik hingga jaringan internet akan siap digunakan saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN.

“Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke (saat 17 Agustus),” kata Basuki dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Basuki mengatakan, sejumlah bangunan Kementerian Koordinator di IKN juga akan ada yang bisa dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), petugas upacara, hingga tamu lain. Sedangkan untuk penginapan, Hotel Nusantara di IKN dengan kapasitas 190 kamar juga akan siap untuk digunakan Agustus nanti.

Menurut Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi, terdapat sejumlah tower dari empat Gedung Kementerian Koordinator atau Kemenko yang dapat difungsionalkan untuk Upacara 17 Agustus nanti.

“Gedung Kemenko 1 untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, maka empat tower yang ada di sini pada Juli ini akan fungsional,” ujar Imam dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Adapun empat tower Gedung Kemenko 1 yang akan difungsionalkan yakni menara pertama sampai keempat bisa digunakan tiga lantai. Sementara Gedung Kemenko 2, yang bisa difungsionalkan hanya satu tower. Namun Kementerian PUPR mengusahakan enam lantai Gedung Kemenko 2 dapat difungsionalkan.

“Ini hanya ada satu tower dari empat tower yang ada. Tapi kita usahakan targetnya 6 lantai di sini di Kemenko 2,” kata Imam.

Untuk Gedung Kemenko 3 juga sama dengan Kemenko 1 di mana terdapat beberapa lantai dari empat tower yang akan difungsionalkan yakni tower pertama sebanyak tiga lantai, tower kedua dan ketiga sebanyak dua lantai, dan tower keempat sebanyak tiga lantai.

Demikian juga dengan Gedung Kemenko 4 di mana beberapa lantai akan dapat difungsionalkan yakni tower pertama, ketiga dan keempat masing-masing tiga lantai, dan tower kedua akan ada satu lantai. “Ini semua akan kita fungsikan dengan jumlah lantai yang ada,” ucap dia.

Dia juga menambahkan bahwa khusus tower Gedung Kemenko 1 dan Gedung Kemenko 3 akan digunakan sebagai lokasi istirahat bagi para tamu VIP sebelum mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI. “Kenapa Kemenko 1 dan Kemenko 3? Karena yang paling dekat dengan istana,” ujarnya.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

Budisatrio Djiwandono resmi menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim melalui surat keputusan DPP Partai Gerindra. Berikut profilnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) molor gara-gara hujan deras.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pertemuan membahas kolaborasi di sektor seperti pertanian, energi baru terbarukan (EBT) dan teknologi reaktor nuklir untuk pembangkit listrik.

Di bidang pertanian, Pemimpin Partai Golkar itu mengatakan Indonesia terbuka kerja sama bioteknologi. Seperti pada komoditas padi, jagung, dan tebu. Salah satunya juga telah dilakukan dengan riset antara IPB University dengan universitas di Amerika. “Pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk mengembangkan laboratorium serta penggunaan bio-etanol untuk bahan bakar ramah lingkungan,” ujarnya lewat pernyataan resmi, dikutip Selasa, 16 Juli 2024

Ia menambahkan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan sejumlah food estate, yang bertujuan untuk menjaga keamanan pangan. Untuk pemanfaatan energi non-fosil sebagai pembangkit listrik, Airlangga menyinggung pemanfaatan teknologi Small Modular Reactor (SMR).

Sebagai negara kepulauan yang besar menurut dia Indonesia perlu kapasitas energi listrik yang sesuai dengan kondisi geografis. “Reaktor nuklir yang dihasilkan melalui modular SMR, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, Wakil Sekretaris untuk Pertumbuhan Ekonomi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Jose Fernandez, menyebutkan AS siap mendukung penggunaan SMR. Ia juga mendorong pihak swasta agar dapat membantu pengembangan dan kajian kelayakan pembangunan reaktor tersebut di Indonesia.

Jose mengatakan terdapat beberapa pelaku usaha pengelola reaktor nuklir untuk tenaga listrik yang menyatakan minat kerja sama di Indonesia. Indonesia juga telah memiliki beberapa laboratorium nuklir untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Sebelumnya pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2024. Satuan tugas tersebut bekerja sama dengan OECD dan Departemen Luar Negeri AS untuk melakukan kajian atas ekosistem semikonduktor Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi memaparkan Indonesia mendapat pembiayaan perjanjian hibah untuk pengembangan reaktor nuklir. Jumlahnya sebesar USS 2,3 juta atau Rp 34 miliar. Pengembangan pembiayaan akan dilaksanakan di Pantai Gasong, Provinsi Kalimantan Barat. “Kita perlu ada tambahan sumber energi yang bisa lebih cepat dan lebih tahan lama,” ujar Edi di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis 30 Mei 2024.

Kerja sama juga telah dilakukan dengan Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau US Trade and Development Agency (USTDA). Pada 28 Februari lalu USTDA dan PLN Indonesia Power telah menandatangani kontrak bantuan teknis. Kajian pembangunan tersebut berisi 18 bab yang membahas evaluasi lokasi, soil test, sumber bahan bakar, grid impact, biaya komunikasi stakeholder dan kajian mitigasi risiko.

2. Belajar dari Thailand: Bergejolak Akibat Gempuran Produk Murah Cina dan Penutupan Pabrik

Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, yang ditengarai dijual dengan harga dumping. Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia.

Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Kepala KADI, Danang Prasta Danial, dalam keterangan Kamis, 11 Juli 2024, mengatakan, penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 16 Juli 2024 dimulai dengan rangkaian kereta otonom tanpa rel (autonomous rail transit/ART) buatan Cina dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, pada akhir Juli 2024.

Kemudian informasi mengenai Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia.

Selain itu berita tentang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyiapkan white paper berisi usulan para pelaku usaha dan akademisi dalam kebijakan ekonomi. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. IKN Akan Gunakan Kereta Otonom Tanpa Rel atau ART Asal Cina, Apa Itu?

Rangkaian kereta otonom tanpa rel (autonomous rail transit/ART) buatan Cina dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, pada akhir Juli 2024.

"Rangkaian autonomous rail transit (ART) atau trem otonom dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara pada akhir Juli dan beroperasi pada Agustus 2024," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau lokasi jalur Trem Otonom di Jalan Sumbu Kebangsaan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara, Jumat, 12 Juli 2024.

Ia mengatakan rangkaian trem otonom telah dikirim dari Cina pada awal Juli. Menurut perhitungan, kapal ekspedisi yang mengangkut trem otonom tersebut akan tiba di Pelabuhan Balikpapan.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

INFO NASIONAL –Tiga bulan berlalu sejak munculnya Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 yang mewajibkan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) mencantumkan label peringatan jika bahan kemasan produk mereka mengandung BPA.

Mayoritas masyarakat juga belum menyadari hal ini. Mereka belum bisa memilih produk yang lebih minim risiko terhadap kesehatan. Kondisi ini membuat prihatin Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, MuhammTiad Mufti Mubarok.

Sembagai lembaga bentukan pemerintah, Mufti dan jajarannya telah mengamati permasalahan ini sejak bertahun-tahun. “Ini isu lama yang terus berulang,” ujarnya. Di satu sisi berbahagia akhirnya BPOM mengambil langkah tegas. Namun pada sisi berbeda, peraturan tersebut ternyata belum disadari banyak orang.

Kepada InfoTempomelalui sambungan telepon, ia akhirnya bercerita tentang langkah yang patut dijalankan segera oleh seluruh pihak demi menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

Apa tanggapan BPKN terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024?

Kami sangat terbantu dengan label BPA ini. Konsumen akhirnya bisa memilih. Karena sejak lama kami sudah menyoroti kandungan dari mikroplastik yang punya potensi berbahaya. Mulai dari kandungannya, kontaminasi ke air,delivery-nya, sampai ke retail.

Mengapa gaung regulasi ini belum terdengar di masyarakat?

Kemungkinan pertama, kita harus menyadari bahwa BPOM mungkin agak kesulitan karena pelaku usaha belum siap. Proses produksi ini kan bahan bakunya impor, kalau diterapkan secepat mungkin bisa kelimpungan, maka itu diberi waktu tenggat sampai empat tahun.

Walau begitu, semua harus tetap bergerak. Baik regulator maupun produsen sudah harus mulai melaksanakan atau mempersiapkan implimentasi peraturan ini.

Langkah yang harus segera ditempuh?

Menurut saya penting BPOM segera sosialisasi dan kampanye secara masif, terutama kepada asosisasi air kemasan. Sudah harus kampanye besar-besaran.

Apakah BPOM harus juga meluncurkan juknis?

Oh iya, peraturan turunan atau petunjuk teknis memang harus ada. Teknisnya mau seperti apa, karena mengubah bahan (pembuatan produk AMDK) ini kan tidak cepat, ada proses yang dilalui. Produsen harus menghitung ulang alternatif pengganti, ataupun menyiapkan biaya untuk mencetak label BPA di kemasan.

Mengingat ada ratusan produsen AMDK, akan sulit menerapkan peraturan ini.

Maka itu, harus ada sosialisasi ke produsen dan ke masyarakat. Empat tahun itu kan panjang, ada waktu. Jadi paling nggak ada satubrandterkenal yang mulai, sampai nantinya diikuti perusahaan air minum di daerah. Harus ada satu contoh produk BPA, nanti yang lain jadifollower,bisa ikut terus.

BPOM harusnya menunjuk brand besar untuk memulai. Kalau nggak dimulai nggak akan selesai, sebentar lagi sudah 2025 dan empat tahun nggak terasa loh. Pokoknya, kami nggak peduli brand apa yang mau mulai. Kami kan hanya berusaha menegakkan peraturan, semua demi masyarakat.

Bagaimana dari sisi BPKN menggaungkan regulasi ini?

Pertama, kami mendesak BPOM segera sosialisasi, memberi juknis kepada produsen dan memberi informasi penting ini pada konsumen. Kami sangat siap ketika BPOM meminta kami untuk sosialisasi. Komunitas kami di Indonesia kan banyak. Kita ada LPKSM se-Indonesia. Ada komunitas di kampus dan sekolah. Semua siap digerakkan agar edukasi lebih terstruktur, sistemik, dan masif. (*)

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung langkah pemerintah yang akan mengeluarkan berbagai terobosan untuk menurunkan harga tiket pesawat di Indonesia. Menurutnya, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan menurunkan harga avtur.

"Harga bahan bakar yang semakin tinggi, maka harga tiket akan semakin naik sekitar 30 hingga 40 persen. Terlebih saat ini harga avtur di Indonesia lebih mahal dibanding di negara-negara lain," ujar Bamsoet usai bertemu jajaran Indonesia Air Asia, di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.

Menurut Bamsoet, tingginya harga Avtur akan berpengaruh kepada tingginya harga tiket penerbangan komersil. Ini berdampak pada industru pariwisata.

Tdak hanya berpengaruh kepada penerbangan komersil. harga avtur yang tinggi juga berpengaruh kepada penerbangan kargo.

Perusahaan kargo rata-rata telah menandatangani kontrak selama setahun dengan perusahaan jasa pengiriman dalam negeri untuk mengangkut berbagai muatannya.

Namun, karena kondisi harga avtur yang terus melejit, membuat industri penerbangan kargo juga ikut menjerit.

Bamsoet mengatakan, tingginya harga tiket pesawat bukan hanya disebabkan oleh harga avtur saja. Melainkan juga ada faktor lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.

Oleh karena itu, menurutnya, selain menurunkan harga avtur, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi operasi biaya pesawat.

"Semoga melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, bisa segera memberikan hasil positif bagi perkembangan industri penerbangan dan pariwisata Indonesia,” kata dia.

Ia berharap, upaya yang dilakukan pemerintah bisa membuat industri penerbangan Indonesia bisa bersaing dengan industri penerbangan negara-negara lainnya. (*)