TEMPO.CO, Penajam, Paser Utara - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meresmikan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara sebagai bagian dari nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Ruang hijau itu berlokasi di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Dalam MoU tersebut, dua organisasi ini punya tujuan untuk bekerja sama dalam pembangunan ruang hijau di wilayah Ibu Kota Nusantara yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya pertanian untuk mendukung ketahanan pangan,” kata Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Senin, 8 Juli 2024.

Shinta mengatakan, MoU itu berlaku selama empat tahun, sebagai bentuk dukungan industri hulu migas dalam pembangunan IKN. Ia mengatakan industri hulu migas yang dikenal sebagai industri penghasil emisi karbon berupaya menunjukkan komitmen mengurangi emisi karbon melalui penanaman pohon.

“Ini bagian dari komitmen industri hulu migas bagi lingkungan di tahun 2024, yakni pemulihan lahan, program pengembangan masyarakat dan lainnya sebanyak 1,6 juta pohon dan CO2 reduction sebesar 300 ribu ton,” ujarnya.

Shinta juga menuturkan, sejak peluncuran rencana dan strategi (Renstra) Indonesia Oil dan Gas (IOG) 4.0 pada 2020, jumlah pohon yang telah ditanam mencapai 8,5 juta pohon. Sebab itu, kata dia, industri hulu migas juga telah melakukan sejumlah langkah-langkah inisiatif rendah karbon yang mencakup rencana aksi seperti manajemen energi, penghapusan flaring rutin, emisi fugitive, penghijauan, CCS/CCUS, dan dukungan regulasi.

Selanjutnya: “Untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan kepastian...."

<!--more-->

“Untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan kepastian pada bisnis CCS/CCUS, pemerintah telah mengeluarkan keputusan presiden dan keputusan menteri tentang CCUS,” kata Shinta.

Sementara Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri mengatakan taman buah Puspantara berdiri di Tanah Kas Desa Suko Mulyo seluas kurang lebih 14 hektar, yang mana dalam tata ruang IKN masuk ke dalam Kawasan Pengembangan IKN dengan fungsi sebagai area budidaya pangan. Ia menganggap kerja sama OIKN dengan SKK Migas, ENI Indonesia, dan Desa Suko Mulyo itu bentuk dari pelaksanaan kemitraan pemerintah swasta (public private partnership).

“Kita menghadapi berbagai masalah dari perubahan iklim, bencana, dan lain-lain, yang membuat banyak pihak kemudian memandang solusi berbasis alam di dalam pembangunan itu penting dilakukan. Maka IKN dirancang sebagai sebuah kota berlanjutan, secara spesifik disebutkan sebagai sebuah kota hutan,” ujarnya.

Myrna mengatakan OIKN ingin memastikan pemerintah punya keseriusan membangun IKN sebagai kota hutan dengan mengalokasikan 75 persen dari wilayah IKN sebagai ruang hijau, terdiri dari 65 persen kawasan yang dilindungi dan 10 persen adalah area produksi pangan.

“Kami bukan sekadar ingin menghijaukan kota tetapi sebenarnya juga ingin menyediakan tempat bagi warga kota ini untuk beberapa kebutuhan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Penajam, Paser Utara - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meresmikan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara sebagai bagian dari nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Ruang hijau itu berlokasi di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Dalam MoU tersebut, dua organisasi ini punya tujuan untuk bekerja sama dalam pembangunan ruang hijau di wilayah Ibu Kota Nusantara yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya pertanian untuk mendukung ketahanan pangan,” kata Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Senin, 8 Juli 2024.

Shinta mengatakan, MoU itu berlaku selama empat tahun, sebagai bentuk dukungan industri hulu migas dalam pembangunan IKN. Ia mengatakan industri hulu migas yang dikenal sebagai industri penghasil emisi karbon berupaya menunjukkan komitmen mengurangi emisi karbon melalui penanaman pohon.

“Ini bagian dari komitmen industri hulu migas bagi lingkungan di tahun 2024, yakni pemulihan lahan, program pengembangan masyarakat dan lainnya sebanyak 1,6 juta pohon dan CO2 reduction sebesar 300 ribu ton,” ujarnya.

Shinta juga menuturkan, sejak peluncuran rencana dan strategi (Renstra) Indonesia Oil dan Gas (IOG) 4.0 pada 2020, jumlah pohon yang telah ditanam mencapai 8,5 juta pohon. Sebab itu, kata dia, industri hulu migas juga telah melakukan sejumlah langkah-langkah inisiatif rendah karbon yang mencakup rencana aksi seperti manajemen energi, penghapusan flaring rutin, emisi fugitive, penghijauan, CCS/CCUS, dan dukungan regulasi.

Selanjutnya: “Untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan kepastian...."

<!--more-->

“Untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan kepastian pada bisnis CCS/CCUS, pemerintah telah mengeluarkan keputusan presiden dan keputusan menteri tentang CCUS,” kata Shinta.

Sementara Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri mengatakan taman buah Puspantara berdiri di Tanah Kas Desa Suko Mulyo seluas kurang lebih 14 hektar, yang mana dalam tata ruang IKN masuk ke dalam Kawasan Pengembangan IKN dengan fungsi sebagai area budidaya pangan. Ia menganggap kerja sama OIKN dengan SKK Migas, ENI Indonesia, dan Desa Suko Mulyo itu bentuk dari pelaksanaan kemitraan pemerintah swasta (public private partnership).

“Kita menghadapi berbagai masalah dari perubahan iklim, bencana, dan lain-lain, yang membuat banyak pihak kemudian memandang solusi berbasis alam di dalam pembangunan itu penting dilakukan. Maka IKN dirancang sebagai sebuah kota berlanjutan, secara spesifik disebutkan sebagai sebuah kota hutan,” ujarnya.

Myrna mengatakan OIKN ingin memastikan pemerintah punya keseriusan membangun IKN sebagai kota hutan dengan mengalokasikan 75 persen dari wilayah IKN sebagai ruang hijau, terdiri dari 65 persen kawasan yang dilindungi dan 10 persen adalah area produksi pangan.

“Kami bukan sekadar ingin menghijaukan kota tetapi sebenarnya juga ingin menyediakan tempat bagi warga kota ini untuk beberapa kebutuhan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Ini adalah opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan lembaga pemerintahan. Bagi pemerintah pusat, opini WTP ini adalah yang kedelapan berturut-turut sejak 2016.

Presiden Jokowi mengatakan, penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi, tapi kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

Isma mengatakan bahwa opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan capaian membanggakan berkat komitmen dan upaya keras pemerintah mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

“BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya,” ungkap Isma.

Peringkat Opini BPK

BPK, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, demikian dikutip dari situs bpk.go.id.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion.

Dalam opini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini Tidak Wajar atau adversed opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Opini ini menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Ini adalah opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan lembaga pemerintahan. Bagi pemerintah pusat, opini WTP ini adalah yang kedelapan berturut-turut sejak 2016.

Presiden Jokowi mengatakan, penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi, tapi kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

Isma mengatakan bahwa opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan capaian membanggakan berkat komitmen dan upaya keras pemerintah mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

“BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya,” ungkap Isma.

Peringkat Opini BPK

BPK, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, demikian dikutip dari situs bpk.go.id.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion.

Dalam opini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini Tidak Wajar atau adversed opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Opini ini menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Ini adalah opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan lembaga pemerintahan. Bagi pemerintah pusat, opini WTP ini adalah yang kedelapan berturut-turut sejak 2016.

Presiden Jokowi mengatakan, penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi, tapi kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

Isma mengatakan bahwa opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan capaian membanggakan berkat komitmen dan upaya keras pemerintah mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

“BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya,” ungkap Isma.

Peringkat Opini BPK

BPK, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, demikian dikutip dari situs bpk.go.id.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion.

Dalam opini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini Tidak Wajar atau adversed opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Opini ini menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).

UU KIA diteken Jokowi pada 2 Juli 2024. Hak ibu yang bekerja namun dalam kondisi melahirkan, berhak mendapatkan cuti dengan ketentuan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyebutkan sebanyak 28 pelabuhan penyeberangan kapal feri di seluruh Indonesia sudah menerapkan pembelian tiket melalui daring (online) untuk mencegah praktik percaloan.

"ASDP semakin gencar dalam penerapan reservasi tiket online di cabang melalui aplikasi maupun website trip.ferizy.com. Saat ini terdapat 28 pelabuhan yang telah menerapkan pemesanan tiket online," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Shelvy merinci ke-28 pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Lembar, Padangbai, Jepara, Karimun Jawa, Ujung, dan Pelabuhan Kamal.

Selanjutnya, Pelabuhan Kayangan, Pototano, Tanjung Kalian, Pagimana, Gorontalo, Galala, Hunimua, Waipirit, Namlea, Batulicin, Tanjung Serdang, Bajoe, dan Kolaka.

Shelvy menuturkan bahwa ASDP aktif secara berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket feri secara online via Ferizy.

Menurutnya, hal itu penting untuk dilakukan karena memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrean di pelabuhan.

"Digitalisasi pembelian tiket penyeberangan feri ini merupakan bukti komitmen atas transformasi digital yang dilakukan ASDP dalam lima tahun terakhir untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa," ujarnya.

Selanjutnya: Lebih lanjut, Shelvy mengatakan untuk memperkuat reservasi tiket....

<!--more-->

Lebih lanjut, Shelvy mengatakan untuk memperkuat reservasi tiket secara daring, ASDP merancang program Say No to Calo yang bertujuan melindungi pengguna jasa dari praktik percaloan.

Ia menilai kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan, di antaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket dengan harga yang melambung sangat tinggi dari harga resmi.

"Selain itu, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan. Hal ini tentu menjadi perhatian kami untuk dibenahi," tutur Shelvy.

Untuk itu, lanjut Shelvy, ASDP meningkatkan patroli di pelabuhan dan menerapkan sistem geofencing yang memastikan pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui loket resmi dan aplikasi Ferizy.

Dia menegaskan, hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area pelabuhan, berkat filterisasi ketat di titik masuk.

ASDP juga mempermudah pembelian tiket melalui layanan tiket online Ferizy karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Pemesanan tiket feri bisa dilakukan hingga 60 hari sebelum keberangkatan lewat aplikasi Ferizy.

"Dengan komitmen kuat dari ASDP dan partisipasi aktif dari para pengguna jasa, mari bersama-sama ciptakan pelabuhan yang bebas calo, aman, dan nyaman bagi semua," kata Shelvy.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyebutkan sebanyak 28 pelabuhan penyeberangan kapal feri di seluruh Indonesia sudah menerapkan pembelian tiket melalui daring (online) untuk mencegah praktik percaloan.

"ASDP semakin gencar dalam penerapan reservasi tiket online di cabang melalui aplikasi maupun website trip.ferizy.com. Saat ini terdapat 28 pelabuhan yang telah menerapkan pemesanan tiket online," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Shelvy merinci ke-28 pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Lembar, Padangbai, Jepara, Karimun Jawa, Ujung, dan Pelabuhan Kamal.

Selanjutnya, Pelabuhan Kayangan, Pototano, Tanjung Kalian, Pagimana, Gorontalo, Galala, Hunimua, Waipirit, Namlea, Batulicin, Tanjung Serdang, Bajoe, dan Kolaka.

Shelvy menuturkan bahwa ASDP aktif secara berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket feri secara online via Ferizy.

Menurutnya, hal itu penting untuk dilakukan karena memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrean di pelabuhan.

"Digitalisasi pembelian tiket penyeberangan feri ini merupakan bukti komitmen atas transformasi digital yang dilakukan ASDP dalam lima tahun terakhir untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa," ujarnya.

Selanjutnya: Lebih lanjut, Shelvy mengatakan untuk memperkuat reservasi tiket....

<!--more-->

Lebih lanjut, Shelvy mengatakan untuk memperkuat reservasi tiket secara daring, ASDP merancang program Say No to Calo yang bertujuan melindungi pengguna jasa dari praktik percaloan.

Ia menilai kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan, di antaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket dengan harga yang melambung sangat tinggi dari harga resmi.

"Selain itu, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan. Hal ini tentu menjadi perhatian kami untuk dibenahi," tutur Shelvy.

Untuk itu, lanjut Shelvy, ASDP meningkatkan patroli di pelabuhan dan menerapkan sistem geofencing yang memastikan pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui loket resmi dan aplikasi Ferizy.

Dia menegaskan, hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area pelabuhan, berkat filterisasi ketat di titik masuk.

ASDP juga mempermudah pembelian tiket melalui layanan tiket online Ferizy karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Pemesanan tiket feri bisa dilakukan hingga 60 hari sebelum keberangkatan lewat aplikasi Ferizy.

"Dengan komitmen kuat dari ASDP dan partisipasi aktif dari para pengguna jasa, mari bersama-sama ciptakan pelabuhan yang bebas calo, aman, dan nyaman bagi semua," kata Shelvy.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkapkan aksi korporasi yang akan dijalankan pada tahun 2025. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, aksi korporasi ini disusun berdasarkan visi dan misi pemerintahan baru, seperti pengadaan 3 juta rumah mulai tahun kedua menjabat. Pemerintahan baru yang dimaksud adalah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kami punya aspirasi, tahun depan kami sudah baca visi misi pemerintahan baru 3 juta rumah, berarti kami juga harus mempersiapkan rasio permodalan tanpa meminta PMN," kata Nixon dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.

Aksi korporasi pertama yang disiapkan BTN adalahJunior Global Bonds (tier-2 capital).Linimasa tentatif untuk aksi korporasi ini ditargetkan pada semester I 2025. "Jadi, yang kami persiapkan adalahJunior Global Bondskurang lebih US$ 300 juta yang akan kami terbitkan minimal. Lima tahun lalu,market-nya kami ada di Singapura dan Hongkong."

Kedua, BTN juga tengah menyiapkanspin offunit usaha syariah (UUS) dengan capital sebesar Rp 1,5 triliun hingga 6 triliun. Aksi korporasi ini, kata Nixon supaya BNI tidak turun ke Buku 1. Buku 1 merupakan kategori terendah dalam daftar bank umum, dengan moda inti di bawah Rp 1 triliun.

Nixon menginginkan BTN tetap masuk Buku 2 yang memiliki modal inti sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun. Aksi korporasi ini juga direncanakan pada semester pertama 2025. "Kami juga sedang menyiapkanspin offUUS Rp 1,5 sampai 6 triliun totalcapital-nya.Supaya dia gak turun ke Buku 1, kami harapkan tetap di Buku 2," tuturnya.

Kemudian, aksi korporasi penjualan asetnon-performing loan(NPL) senilai Rp 1,5 triliun. Tahun lalu, BTN berhasil menjual aset NPL dengan mekanisme penjualan aset hampir Rp 1 triliun. "Ini kami akan dorong lagi tahun depan Rp 1,5 triliun, sehingga NPL BTN akan mendekati angka 2,5 persen di tahun depan," kata Nixon.

Selain itu, BTN juga akan menerbitkan regulerbondssebesar Rp 5 triliun. Penerbitan surat utang ini, kata Nixon dalam rangka mendukung likuiditas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi 3 juta rumah. "Jadi, kami sudah menghitungnya."

Terakhir, BTN akan melakukan sekuritisasi KPR melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 1 triliun.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam visi misinya berjanji menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. "Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua," demikian tertulis di dalam dokumen visi misi Koalisi Indonesia Maju.

Hal ini juga pernah ditegaskan oleh Prabowo dalam debat Capres kelima di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat pada Ahad, 4 Februari 2024. “Kami juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah,” kata Prabowo.

ANNISA FEBIOLA | ANDIKA DWI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Juni 2024 mencapai Rp 77,3 triliun. Angka ini setara dengan 0,34 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Total postur dari APBN 2024 semester I adalah defisit Rp 77,3 triliun. Ini artinya, tahun lalu semester I masih surplus Rp 152,3 triliun, tahun ini semester I kita sudah mengalami defisit Rp 77,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.

Namun bila dilihat dari postur keseluruhan APBN 2024, kata dia, desain desain APBN mencapai Rp 522,8 triliun. "Maka, realisasi defisit Rp 77,3 triliun masih di dalamrangeyang ada di dalam APBN," katanya.

Per Juni 2204, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.320,7 triliun. Pendapatan negara turun 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"Pendapatan negara yang mencapai Rp 1.320,7 triliun, itu adalah 47,1 persen dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun, berarti mengalami penurunan 6,2 persen," tutur Sri Mulyani.

Penerimaan pendapatan negara dari pajak turun paling dalam, yakni 7,9 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan pajak semester I 2024 sebesar Rp 893,8 triliun, sedangkan semester I 2023 sebesar Rp 970,2 triliun.

Kemudian, pendapatan negara dari sisi kepabeanan dan cukai hingga Juni 2024 tercatat sebesar Rp 134,2 triliun. Angka ini turun 0,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni sebesar Rp 135,4.

Di samping itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP mengalami kontraksi atau turun sebesar 4,5 persen. Pada semester I 2024, realisasi PNBP tercatat Rp 288,4 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun 2023 mencapai Rp 302,1 triliun. "Seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP, semuanya mengalami kontraksi."

Di sisi lain, realisasi belanja negara per semester I 2024 mencapai Rp 1.398 triliun. Angkanya naik 11,3 persen dibandingkan semester I 2023 yang tercatat Rp 1.255,7 triliun atau hanya 40,3 persen dari total anggaran belanja.

"Artinya, 42 persen dari total anggaran belanja negara Rp 3.325,1 triliun sudah kita belanjakan. Dibandingkan tahun lalu, ini adalah pertumbuhan belanja yang cukup tinggi,double digit,"kata bendahara negara.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelita Air Service berencana mendatangkan tiga armada pesawat baru untuk menambah rute baru penerbangan pada tahun ini.

Direktur Niaga PT Pelita Air Service Asa Perkasa mengatakan, saat ini maskapai kelas medium tersebut hanya memiliki 12 rute penerbangan di seluruh Indonesia. Namun, beberapa kota besar, seperti Medan dan Makassar, belum terjangkau oleh Pelita lantaran masih kekurangan pesawat.

"Jadi dari 11, harapan kami tahun ini bisa menjadi 14 pesawat. Tentunya dengan kondisi sekarang apakah datangnya on time atau tidak, itu juga challengging buat kami karena sekarang ini hampir semua airlines membutuhkan itu jadi agak rebutan," ujar Asa di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Asa menyampaikan, tiga pesawat berjenis Airbus A320 tersebut nantinya akan diprioritaskan untuk rute seperti Medan, Makassar, serta Lombok.

Ia berharap, armada tersebut bisa datang sebelum September 2024 agar bisa mengakomodir penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang berlangsung pada akhir September 2024.

"Saat pesawat itu ada, mungkin kami akan prioritaskan untuk terbang ke kota-kota tersebut. Tentunya targetnya Lombok tahun ini. Saya juga belum pastikan di bulan apa kami bisa, mudah-mudahan pesawat ke-12 segera datang untuk bisa mendukung penerbangan ke Lombok," kata Asa.

Lebih lanjut, Asa menyampaikan, saat ini Bali sudah menjadi rute penerbangan favorit. Dalam sehari, Pelita bisa melakukan sebanyak dua hingga tiga kali.

Selain itu, rute ke Balikpapan, Kalimantan Timur dan Pekanbaru, Riau juga menjadi tujuan penerbangan yang paling diminati.

"Bali cukup favorit. Artinya, kami sudah bisa mengumpulkan keuntunganlah di rute itu. Selain itu, Balikpapan dan Pekanbaru juga punya kontribusi besar terhadap Pelita. Balikpapan kami terbang tiga kali sehari, dari Balikpapan juga kami sudah punya rute ke Surabaya dan ke Yogya," ujar Asa.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk melanjutkan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk 7 industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi hal itu usai rapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.

“Ya lanjut terus pokoknya,” kata Menko Perekonomian. Airlangga mengatakan mengenai usulan untuk memperluas insentif HGBT akan terus dikaji.

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan bahwa ke depan Pertamina akan diberi izin dan penugasan untuk membuat infrastruktur gas. “Terutama untuk regasifikasi LNG (gas alam cair) dan ketiga kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” kata Airlangga.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap pihaknya bakal mengevaluasi kebijakan HGBT. Kementerian ESDM mencatat penerapan kebijakan harga gas tertentu itu berdampak pada pengurangan penerimaan negara sebesar Rp29,39 triliun dalam periode 2021-2022.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan memberikan komentar saat ditemui usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Begitu juga dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Saya senyum atau nggak? Senyum kan. Artinya oke,” kata Agus Gumiwang di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dia enggan memberikan keterangan lain dan langsung pergi dengan mobil dinasnya.

Sebelumnya Agus Gumiwang menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional. Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur.

Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja.