catatan kami selama COVID-19 pada 2020-2022 awal, catatan yang saya pahami, memang online menggantikan tapi porsi transaksinya belum signifikan secara keseluruhan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan mengatakan, ritel modern mengalami sejumlah transformasi sejak awal pandemi COVID-19 hingga tahun 2024.

Kasan menyebutkan toko-toko ritel modern mulai jarang dikunjungi masyarakat sejak pandemi dan secara perlahan mulai beralih dengan belanja secara daring atau digital.

"Maka catatan kami selama COVID-19 pada 2020-2022 awal, catatan yang saya pahami, memang online menggantikan tapi porsi transaksinya belum signifikan secara keseluruhan," ujar Kasan dalam pembukaan Gambir Trade Talk Transformasi Ritel Modern di Era Digitalisasi di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Kasan menyampaikan, saat ini ritel modern yang berada di area gedung berskala besar atau pusat perbelanjaan besar mulai ditinggalkan. Namun hal ini berlaku secara global, dan belum terlihat di Indonesia.

Ritel modern di negara maju dan Indonesia masih cukup diminati. Namun kini, sebagian besar ritel modern sudah mulai memiliki toko daring.

"Ini tentu transformasi di ritel modern, akan seperti apa ke depannya, apa tetap akan mengandalkan transaksi secara online tapi tetap ada tokonya," katanya.

Sementara itu, Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Laksmi Kusumawati menyebutkan, bisnis ritel akan menghadapi sejumlah tantangan di era digital seperti kompetisi harga, loyalitas konsumen, keamanan data, adaptasi teknologi hingga perubahan perilaku.

Laksmi menjelaskan, kompetisi harga merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dan memaksa peritel untuk menurunkan harga dan margin keuntungan untuk dapat bersaing dengan para pelaku usaha lainnya.

Hal ini juga berkaitan erat dengan loyalitas konsumen terhadap minat produk yang diinginkan.

"Adaptasi teknologi juga sangat diperlukan yang mengharuskan peritel untuk bisa terus berinovasi di dalam pembaruan, pelatihan dan teknologi-teknologi baru, dan lainnya," ujar Laksmi.

Lebih lanjut, perubahan perilaku konsumen harus menjadi perhatian konsumen. Menurut Laksmi, mau tidak mau peritel harus mencari tahu bagaimana cara berinteraksi dengan konsumen untuk mendapatkan strategi bisnis dan pemasaran yang baru.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan selamat atas pencapaian pengapalan yang ke-1.000 dari Exxon mobil blok Cepu. Semoga pencapaian ini dapat berdampak bagi perekonomian masyarakat khususnya di Jatim

Surabaya (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi perusahaan industri hulu minyak dan gas ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) karena telah melakukan Pengapalan (lifting) Floating Storage and Offloading (FSO) ke-1000 Blok Cepu.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Rupiah terapresiasi di tengah membaiknya 'risk appetite' di pasar

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Biaya kebijakan pembatasan subsidi BBM berpotensi akan lebih besar jika dibandingkan dengan potensi manfaat yang akan diperoleh

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan pengaturan BBM bersubsidi sepanjang dilakukan melalui pembatasan pembelian, dinilai tidak akan pernah diperoleh hasil yang optimal dan berpotensi menimbulkan sejumlah permasalahan ikutan dalam implementasinya.

"Biaya kebijakan pembatasan subsidi BBM berpotensi akan lebih besar jika dibandingkan dengan potensi manfaat yang akan diperoleh. Jika tidak terkelola dengan baik, biaya ekonomi dan biaya sosial dari kebijakan pembatasan BBM dapat tidak terkendali," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro di Jakarta, Rabu.

Menurut Komaidi, potensi biaya sosial dari kebijakan pembatasan BBM subsidi pada tahun 2024 dapat lebih besar mengingat pada saat yang sama akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia. Keterbatasan akses BBM pada saat pelaksanaan pesta demokrasi serentak dapat berpotensi memicu permasalahan vertikal dan horisontal.

Komaidi menyatakan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Kebijakan pembatasan BBM tercatat sudah diinisiasi dan diimplementasikan sejak Pemerintahan Presiden SBY dan terbukti tidak efektif.

ReforMiner sebagai lembaga riset ekonomi energi mencatat bahwa pada kebijakan pembatasan BBM sebelumnya, telah dilakukan dengan pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) agar BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran.

RFID disampaikan berfungsi membaca jumlah BBM yang dikonsumsi oleh kendaraan dan dipasang di SPBU. Sementara di kendaraan dipasang suatu alat yang disinkronkan dengan RFID.

"Berdasarkan data, dilaporkan sudah ratusan ribu kendaraan dipasang RFID, akan tetapi kemudian pemerintah membatalkan kebijakan tersebut," kata Komaidi memaparkan.

Ia berpendapat kebijakan pengelolaan BBM subsidi akan dapat lebih optimal jika pemberian subsidi BBM dilakukan melalui mekanisme subsidi langsung, yaitu pemberian subsidi secara langsung kepada individu penerima manfaat bukan melalui mekanisme subsidi terhadap harga barang seperti mekanisme subsidi yang diberlakukan saat ini.

Dari aspek regulasi pun, lanjut Komaidi, kebijakan pembatasan BBM subsidi relatif belum dapat dilaksanakan jika revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 belum diselesaikan oleh pemerintah. Badan usaha pelaksana penugasan (Pertamina) tidak memiliki rujukan dan payung hukum untuk pelaksanaan kebijakan jika revisi Perpres tersebut belum diselesaikan.

Di sisi lain, potensi nilai penghematan anggaran subsidi BBM yang akan diperoleh dari kebijakan pembatasan BBM pada dasarnya belum dapat dikuantifikasikan, jika objek atau kelompok yang akan menjadi target pembatasan tidak ditetapkan secara tegas oleh pemerintah.

"Jika mencermati kuota BBM subsidi dan BBM JBT (jenis tertentu) pada tahun 2024 dan 2025 yang tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka dari perspektif fiskal dapat dikatakan bahwa pemerintah pada dasarnya tidak berencana melakukan pembatasan BBM," ujar Komaidi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang direncanakan efektif sejak 17 Agustus 2024. Pembatasan dimaksudkan agar BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan dapat menghemat keuangan negara.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

IHSG hari ini (14/8) diprediksi bergerak menguat dalam range 7.330 sampai 7.400

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

menguat 127 poin atau 0,80 persen menjadi Rp15.706 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.833 per dolar AS

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 4,89 poin atau 0,54 persen ke posisi 917,40

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

harga sejumlah komoditas pangan fluktuatif seperti beras premium terpantau masih naik 0,19 persen atau Rp30 menjadi Rp15.580 per kg

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional masih fluktuatif, di antaranya cabai merah turun menjadi Rp65.310 per kilogram (kg), sedangkan bawang merah naik menjadi Rp27.240 per kg, per 14 Agustus 2024.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas yang dilansir Rabu, pukul 08.30 WIB, harga sejumlah komoditas pangan fluktuatif seperti beras premium terpantau masih naik 0,19 persen atau Rp30 menjadi Rp15.580 per kg.

Berbeda dengan harga beras medium turun 0,29 persen atau Rp40 menjadi Rp13.550 per kg; sedangkan beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik 0,24 persen atau Rp30 menjadi Rp12.610 per kg.

Berikutnya, harga komoditas bawang merah naik 4,33 persen atau Rp1.130 menjadi Rp27.240 per kg; lalu bawang putih bonggol naik 2,30 persen atau Rp920 menjadi Rp40.890 per kg.

Sama halnya harga komoditas cabai merah keriting juga naik 1,09 persen atau Rp500 menjadi Rp46.520 per kg; sedangkan cabai rawit merah turun 1,24 persen atau Rp820 menjadi Rp65.310 per kg.

Kemudian harga daging sapi murni naik 0,57 persen atau Rp770 menjadi Rp135.790 per kg; sama dengan daging ayam ras naik 2,30 persen atau Rp810 menjadi Rp36.020 per kg; telur ayam ras naik 1,87 persen atau Rp540 menjadi Rp29.360 per kg.

Sementara itu, kedelai biji kering (impor) terpantau turun 0,33 persen atau Rp40 menjadi Rp11.910 per kg; lalu gula konsumsi naik 1,06 persen atau Rp190 menjadi Rp18.130 per kg.

Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana terpantau turun 0,39 persen atau Rp70 menjadi Rp17.940 per kg; sedangkan minyak goreng curah turun 1,06 persen atau Rp170 menjadi Rp15.880 per kg.

Berikutnya harga tepung terigu curah terpantau turun 1,27 persen atau Rp130 menjadi Rp10.140 per kg; sedangkan tepung terigu non curah naik 1,87 persen atau Rp250 menjadi Rp13.590 per kg.

Sementara itu, jagung di tingkat peternak terpantau turun 2,42 persen atau Rp140 menjadi Rp5.650 per kg; sama halnya pada harga garam halus beryodium juga naik 0,95 persen atau Rp110 menjadi Rp11.630 per kg.

Sementara itu, harga ikan kembung naik hingga 2,94 persen atau Rp1.090 menjadi Rp38.120 per kg; sedangkan ikan tongkol juga naik hingga 2,39 persen atau Rp750 menjadi Rp32.180 per kg; sedangkan ikan bandeng turun 3,89 persen atau Rp1.290 menjadi Rp31.910 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Selanjutnya, IHSG akan terkoreksi ke rentang area 7.027 sampai 7.218. Pada label merah, apabila IHSG mampu break level 7.454, maka IHSG akan menuju ke level 7.513-7.654, dengan level support 7,207 atau 7,126 dan level resistance 7.377 atau 7.454

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Upaya pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa, telah berkontribusi besar dalam mengurangi kesenjangan infrastruktur yang selama ini menjadi permasalahan utama

Jakarta (ANTARA) - Pembangunan ekonomi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade terakhir telah mengalami perubahan cukup signifikan, terutama dengan fokus yang tidak lagi hanya terpusat di Jawa. Namun, sejauh mana capaian tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia telah mulai bergeser. Data triwulan I-2014 atau sebelum Jokowi menjabat, Pulau Jawa dan Sumatera mendominasi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan Jawa memberikan kontribusi sebesar 58,52 persen dan Sumatera 23,88 persen.

Sementara itu, Kalimantan berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,48 persen. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yakni sebesar 1,95 persen.

Menjelang akhir pemerintahan Jokowi, pada triwulan I-2024 menunjukkan--meskipun Jawa masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB dengan persentase 57,70 persen--, kontribusi Sumatera turun menjadi 21,85 persen, dan Kalimantan 8,19 persen.

Sebaliknya, kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur meningkat, dengan Sulawesi mencatatkan kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen.

Peningkatan kontribusi wilayah luar Jawa ini sejalan dengan data investasi yang masuk. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi yang masuk ke luar Jawa bahkan melampaui investasi di Jawa.

Pada triwulan I-2024, sebaran investasi ke luar Jawa mencapai Rp201 triliun (50,1 persen dari total investasi), sedangkan investasi di Jawa senilai Rp200,5 triliun (49,9 persen).

Sulawesi Tengah, salah satu provinsi penghasil nikel terbesar, bahkan mencatatkan investasi terbesar sebesar Rp27 triliun.

Pembangunan infrastruktur

Pergeseran struktur perekonomian itu juga tak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang selama satu dekade ini menjadi gencar dilakukan Pemerintah.

Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan kerap menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk efisiensi biaya logistik hingga sebagai konektivitas antarwilayah.

Presiden meyakini kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain. Pembangunan infrastruktur juga diyakini dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak 2014 tersebut pun membuat daya saing Indonesia meningkat. Dalam IMD World Competitiveness Ranking bidang infrastruktur, peringkat Indonesia naik dari 54 pada 2014 menjadi peringkat ke-27 saat ini.

Pemerintah telah menetapkan 204 proyek dan 13 program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak 2016 hingga semester II-2023, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat penyelesaian 190 PSN dengan estimasi nilai investasi Rp1.514 triliun

PSN tersebar di 14 sektor, dengan proyek terbanyak di sektor jalan (48 proyek), bendungan dan irigasi (56 proyek), kereta api (13 proyek), energi (17 proyek), pelabuhan (15 proyek), sanitasi dan air bersih (9 proyek), serta bandara (7 proyek).

Berdasarkan laporan semester II-2023 KPPIP, sebaran proyek infrastruktur dan program PSN masih terpusat di Jawa dan Sumatera, yakni 79 proyek di Jawa dengan total investasi Rp1.288,4 triliun dan 40 proyek di Sumatera dengan total nilai investasi Rp611,83 triliun.

Kemudian, PSN di Sulawesi sebanyak 27 proyek dengan nilai investasi Rp1.170,36 triliun, PSN di Bali dan Nusa Tenggara dengan 20 proyek dengan nilai investasi Rp58,6 triliun, 13 proyek di Kalimantan dengan nilai investasi Rp205,76 triliun, dan 17 proyek di Maluku dan Papua dengan nilai investasi Rp945,16 triliun.

Di bidang transportasi, beberapa yang telah dibangun adalah kereta api Makassar-Parepare, Kereta Api Express Soekarno-Hatta-Sudirman, MRT Jakarta, LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, dan LRT Sumatera Selatan, serta Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Bitung, dan Patimbang.

“Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah, baik bagian barat maupun timur Indonesia untuk memastikan konektivitas antarwilayah bahkan hingga ke pelosok pegunungan, dapat terjalin dengan baik," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, akhir bulan lalu.

Menhub mengakui pembangunan sektor transportasi selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan sejumlah tantangan, yakni perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, kelangkaan sumber daya, dan pandemi COVID-19.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal kepada ANTARA mengakui bahwa pembangunan infrastruktur yang masif dalam satu dekade terakhir adalah capaian yang luar biasa, mengingat kondisi infrastruktur Indonesia sebelum era Jokowi sangat terbatas.

Upaya pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa, telah berkontribusi besar dalam mengurangi kesenjangan infrastruktur yang selama ini menjadi permasalahan utama

Meskipun pembangunan di luar Jawa telah mengalami percepatan, infrastruktur yang dibangun belum diikuti dengan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi di daerah. Hal ini menyebabkan potensi daerah di luar Jawa untuk tumbuh secara mandiri masih terbatas.

Selain itu, dampak industrialisasi, khususnya melalui program hilirisasi, masih belum optimal. Program hilirisasi yang baru berjalan dalam 5 tahun terakhir dan terfokus pada sektor pertambangan serta komoditas tertentu, belum mampu memberikan nilai tambah secara signifikan

Sektor industri pertumbuhannya masih sekitar 4 persen per tahun, di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. "Artinya, masih menyerupai fenomena atau mendekati parameter deindustrialisasi,” ucap Faisal.

Kesejahteraan masyarakat

Pembangunan smelter dan hilirisasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua telah mendorong peningkatan investasi, khususnya di daerah penghasil komoditas pertambangan.

Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang merupakan penghasil nikel terbesar, mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2023, masing-masing sebesar 20,49 persen dan 11,91 persen.

Maluku Utara dan Sulawesi Tengah saat ini menjadi magnet bagi investor karena dua provinsi tersebut merupakan penghasil nikel terbesar di Indonesia.

Kontribusi sektor pertambangan nikel terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari besarnya aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk. Pada 2023, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menjadi tujuan utama investasi asing, terutama di sektor pertambangan.

Indonesia menerima sekitar 50 miliar dolar AS FDI pada 2023. Tiga provinsi penerima FDI terbesar adalah Jawa Barat dengan 8,3 miliar dolar AS, Sulawesi Tengah dengan 7,2 miliar dolar AS, dan Maluku Utara dengan 5,0 miliar dolar AS.

Meskipun investasi yang masuk sangat besar, tingkat kemiskinan masyarakat di daerah tersebut belum turun secara signifikan. Idealnya, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibarengi dengan peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat setempat.

Data BPS menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi serta Maluku dan Papua selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin mencapai 9,03 persen secara nasional, dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi 9,59 persen, Maluku dan Papua 19,39 persen, Sulawesi Tengah 11,77 persen, dan Maluku Utara 6,32 persen.

Sebagai perbandingan, pada Maret 2014, persentase penduduk miskin adalah 11,25 persen. Tingkat kemiskinan terbesar berada di Maluku dan Papua (23,15 persen), sementara di Sulawesi 11,71 persen, dengan Sulawesi Tengah 13,93 persen dan Maluku Utara 7,30 persen.

Faisal mengatakan pembangunan ekonomi yang semakin merata dapat menggerakkan perekonomian daerah, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja.

Namun, ia menekankan perlunya upaya lebih untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.

Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan agar dapat mendukung proyek investasi yang masuk ke daerah. Program pelatihan harus terhubung dengan investasi yang ada sehingga tenaga kerja lokal dapat langsung terserap oleh industri.

Namun, dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi. Akibatnya, banyak proyek investasi, seperti pembangunan smelter, lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar daerah.

“Sebetulnya ada banyak program pelatihan seperti Kartu Prakerja, tetapi program ini berjalan sendiri-sendiri dan tidak terhubung dengan investasi yang masuk,” ujar Faisal.

Jika mau membangun pabrik di Jawa Timur, misalnya, supaya bisa menyerap tenaga kerja lokal maka tenaga kerjanya harus disiapkan. Persiapan berarti harus ada training dulu, atau pusat pelatihan atau lembaga pendidikan yang kurikulumnya sesuai dengan investasi yang akan dibangun sehingga ketika mereka sudah lulus dari lembaga pendidikan, bisa langsung diserap oleh industri.

Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia-sentris dan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata, perlu adanya sinergi yang lebih terarah antara pembangunan infrastruktur, investasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, Pemerintah dan pemangku kepentingan harus terus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur maupun proyek investasi tidak hanya meningkatkan perekonomian regional, tetapi juga secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Meski jumlahnya hanya 19 perusahaan, kontribusi mereka setara 50 persen total pendapatan Fortune Indonesia 100 pada tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 19 BUMN masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 tahun 2024 ini, yang penilaiannya berdasarkan pada pendapatan, laba bersih, aset, ekuitas, kapitalisasi pasar, hingga jumlah karyawan menurut laporan keuangan perseroan tahun fiskal 2023 yang telah diaudit.

“Meski jumlahnya hanya 19 perusahaan, kontribusi mereka setara 50 persen total pendapatan Fortune Indonesia 100 pada tahun ini,” ujar Pemimpin Redaksi Fortune Indonesia Hendra Soeprajitno.

Dilansir dari laman Fortune Indonesia 100 di Jakarta, Selasa, total pendapatan dari 19 BUMN tersebut adalah sekitar Rp2.828,3 triliun. Sementara itu, keseluruhan pendapatan dari seratus perusahaan dalam daftar tersebut mencapai Rp5.606,67 triliun.

Kesembilan belas BUMN tersebut adalah Pertamina, PLN, BRI, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, MIND ID, BNI, Pupuk Indonesia, Garuda Indonesia, Semen Indonesia, KAI, Pelindo, BTN, Wijaya Karya, Krakatau Steel, Jasa Marga, Adhi Karya, PT PP dan Waskita Karya.

Pada posisi 10 besar, Pertamina, PLN, BRI, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia berhasil mempertahankan peringkat masing-masing selama dua tahun berturut-turut, yakni di peringkat 1, 2, 4, 5 dan 6.

Bank Mandiri menjadi perusahaan yang memiliki aset terbanyak, yakni sebesar Rp2.174,2 triliun, sedangkan ekuitas tertinggi dimiliki oleh PLN senilai Rp1.014,5 triliun.

Sementara itu, Pertamina mencatatkan pendapatan dan laba bersih terbesar. Perseroan tersebut berhasil meraih pendapatan senilai Rp1.168,3 triliun, atau turun 10,72 persen year-on-year (yoy), serta menghasilkan laba bersih sebesar Rp68.47 triliun, atau tumbuh 16,67 persen yoy.

Tidak hanya Pertamina, sebanyak 11 dari 16 perusahaan di sektor energi yang masuk dalam daftar 100 perseroan terbesar di Indonesia tersebut juga mencatatkan penurunan pendapatan pada tahun lalu.

Selain itu, hanya enam dari 16 perusahaan tersebut yang menikmati kenaikan laba bersih. Menurut laporan Fortune Indonesia, hal itu karena terdapatnya permintaan yang tertahan, gangguan pasokan, hingga peningkatan inflasi.

Kondisi tersebut pun menimbulkan penurunan kontribusi total pendapatan sektor energi terhadap daftar Fortune Indonesia 100 menurut tahun fiskal 2023, yakni menjadi hanya 32,19 persen. Pada tahun sebelumnya, kelompok usaha tersebut dapat memberikan kontribusi yang dominan, yaitu hingga 44,24 persen.

Sementara itu, sektor yang konsisten mencatatkan kinerja positif, baik dari sisi pendapatan dan laba bersih, adalah keuangan. Kinerja positif sektor tersebut sebagian besar ditopang oleh para pelaku perbankan.

Dari total laba bersih yang diraih oleh seluruh perusahaan dalam daftar Fortune Indonesia 100 yang mencapai Rp487,89 triliun, sebanyak 45,24 persen disumbangkan oleh sektor keuangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024