Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai tetap menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, energi merupakan salah satu komponen utama dalam Asta Cita yang dicanangkan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Komaidi mengatakan, industri hulu migas masih memainkan peran sentral dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Sampai akhir 2023, porsi minyak dan gas bumi dalam bauran energi Indonesia mencapai 47%, sementara secara global porsi migas dalam konsumsi energi masih sebesar 55,10%.

“Hingga 2050, minyak dan gas bumi diperkirakan tetap mendominasi bauran energi global karena energi baru terbarukan (EBT) masih menghadapi tantangan teknis dan ekonomi,” ujar Komaidi dalam keterangan resmi, Rabu (9/10).

Komaidi menambahkan, ketahanan energi tidak hanya mendukung sektor energi, tetapi juga sangat terkait dengan ketahanan ekonomi.

Asal tahu saja, Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-8% mulai tahun 2025 untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

“Dalam upaya tersebut, konsumsi energi akan meningkat sekitar 1-1,5 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi, menjadikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau sebagai kebutuhan mendesak,” jelas Komaidi.

Dalam kajian ReforMiner Institute, industri hulu migas juga memiliki keterkaitan yang erat dengan struktur perekonomian Indonesia, berhubungan dengan sekitar 120 sektor ekonomi dari 185 sektor yang ada. Industri ini menyumbang sekitar 85% dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan berkontribusi 81% dalam penyerapan tenaga kerja di seluruh Indonesia.

“Hal ini menunjukkan pentingnya sektor ini dalam mendukung ketahanan energi dan ekonomi nasional,” ujar Komaidi.

Di sisi lain, lanjut Komaidi, jika industri hulu migas tidak beroperasi, dampak ekonomi yang dirasakan akan sangat besar. ReforMiner memperkirakan potensi kerugian yang bisa terjadi mencakup hilangnya PDB senilai Rp 420 triliun, penerimaan negara Rp 200 triliun, dan investasi sekitar Rp 210 triliun. Selain itu, kebutuhan devisa impor migas diproyeksikan meningkat tajam pada 2050, dengan perkiraan mencapai Rp 2.500 triliun hingga Rp 3.500 triliun.

Meskipun demikian, Komaidi menekankan, kinerja industri hulu migas Indonesia telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata produksi minyak bumi dan gas bumi Indonesia turun sekitar 3,06% dan 1,87% per tahun sejak 2013 hingga 2023. Penurunan ini juga tercermin dalam cadangan minyak dan gas bumi yang menyusut masing-masing sebesar 5,34% dan 7,49% per tahun pada periode yang sama.

Untuk mengatasi penurunan tersebut, lanjut Komaidi, sejumlah langkah telah diambil oleh para pemangku kepentingan, termasuk penemuan cadangan migas baru di Geng North (Kutai) dan South Andaman. Selain itu, beberapa proyek pengembangan di Natuna dan optimalisasi sumur yang sudah beroperasi juga terus dilakukan untuk meningkatkan kembali produksi migas nasional.

Pemerintah juga telah mendukung industri hulu migas melalui kebijakan yang memperkuat posisinya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejumlah regulasi seperti Perpres No.58/2017, Perpres No.56/2018, dan Perpres No.109/2020 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek-proyek hulu migas strategis. “Permasalahan perizinan masih menjadi kendala utama yang perlu segera diselesaikan,” katanya.

Kompleksitas perizinan yang melibatkan hingga 19 kementerian atau lembaga masih menjadi tantangan signifikan bagi pelaku usaha migas. Pemerintah diharapkan dapat lebih proaktif dalam menyederhanakan proses perizinan ini agar produksi migas dapat meningkat, sesuai dengan filosofi Production Sharing Contract (PSC) yang menekankan peran negara sebagai pemilik sumber daya.

Biaya kebijakan pembatasan subsidi BBM berpotensi akan lebih besar jika dibandingkan dengan potensi manfaat yang akan diperoleh

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan pengaturan BBM bersubsidi sepanjang dilakukan melalui pembatasan pembelian, dinilai tidak akan pernah diperoleh hasil yang optimal dan berpotensi menimbulkan sejumlah permasalahan ikutan dalam implementasinya.

"Biaya kebijakan pembatasan subsidi BBM berpotensi akan lebih besar jika dibandingkan dengan potensi manfaat yang akan diperoleh. Jika tidak terkelola dengan baik, biaya ekonomi dan biaya sosial dari kebijakan pembatasan BBM dapat tidak terkendali," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro di Jakarta, Rabu.

Menurut Komaidi, potensi biaya sosial dari kebijakan pembatasan BBM subsidi pada tahun 2024 dapat lebih besar mengingat pada saat yang sama akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia. Keterbatasan akses BBM pada saat pelaksanaan pesta demokrasi serentak dapat berpotensi memicu permasalahan vertikal dan horisontal.

Komaidi menyatakan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Kebijakan pembatasan BBM tercatat sudah diinisiasi dan diimplementasikan sejak Pemerintahan Presiden SBY dan terbukti tidak efektif.

ReforMiner sebagai lembaga riset ekonomi energi mencatat bahwa pada kebijakan pembatasan BBM sebelumnya, telah dilakukan dengan pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) agar BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran.

RFID disampaikan berfungsi membaca jumlah BBM yang dikonsumsi oleh kendaraan dan dipasang di SPBU. Sementara di kendaraan dipasang suatu alat yang disinkronkan dengan RFID.

"Berdasarkan data, dilaporkan sudah ratusan ribu kendaraan dipasang RFID, akan tetapi kemudian pemerintah membatalkan kebijakan tersebut," kata Komaidi memaparkan.

Ia berpendapat kebijakan pengelolaan BBM subsidi akan dapat lebih optimal jika pemberian subsidi BBM dilakukan melalui mekanisme subsidi langsung, yaitu pemberian subsidi secara langsung kepada individu penerima manfaat bukan melalui mekanisme subsidi terhadap harga barang seperti mekanisme subsidi yang diberlakukan saat ini.

Dari aspek regulasi pun, lanjut Komaidi, kebijakan pembatasan BBM subsidi relatif belum dapat dilaksanakan jika revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 belum diselesaikan oleh pemerintah. Badan usaha pelaksana penugasan (Pertamina) tidak memiliki rujukan dan payung hukum untuk pelaksanaan kebijakan jika revisi Perpres tersebut belum diselesaikan.

Di sisi lain, potensi nilai penghematan anggaran subsidi BBM yang akan diperoleh dari kebijakan pembatasan BBM pada dasarnya belum dapat dikuantifikasikan, jika objek atau kelompok yang akan menjadi target pembatasan tidak ditetapkan secara tegas oleh pemerintah.

"Jika mencermati kuota BBM subsidi dan BBM JBT (jenis tertentu) pada tahun 2024 dan 2025 yang tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka dari perspektif fiskal dapat dikatakan bahwa pemerintah pada dasarnya tidak berencana melakukan pembatasan BBM," ujar Komaidi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang direncanakan efektif sejak 17 Agustus 2024. Pembatasan dimaksudkan agar BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan dapat menghemat keuangan negara.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Harga listrik dari pembangkit panas bumi dapat lebih murah dibanding listrik jenis pembangkit lainnya. Namun, potensi bisnis listrik panas bumi dianggap tidak lebih menarik karena beberapa sebab.

Sebut saja, pembangkit listrik panas bumi disebut memiliki biaya investasi awal yang lebih mahal dibanding jenis pembangkit listrik lain, investor masih menilai biaya operasional pembangkit listrik berbasis fosil yang lebih mahal tetap lebih menarik dibandingkan modal awal yang tinggi untuk usaha listrik panas bumi, lokasi pengembangan listrik panas bumi dinilai tidak fleksibel karena hanya dapat dibangun/dikembangkan di tempat tertentu sedangkan pembangkit listrik lain dapat dibangun di lokasi yang lebih fleksibel, dan adanya kesulitan untuk menemukan sumber panas bumi yang menyebabkan biaya eksplorasi menjadi lebih tinggi.

Terkait hal tersebut, ReforMiner Institute memberikan catatan. Seperti dikutip detikcom, Senin (12/8/2024), ReforMiner menilai keberhasilan pengembangan dan pengusahaan panas bumi di sebagian besar negara lebih banyak ditentukan adanya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari negara yang bersangkutan.

"Berdasarkan data, harga listrik panas bumi yang lebih murah tidak selalu menjamin atau menjadi faktor pendorong yang menentukan keberhasilan dalam pengembangan dan pengusahaan listrik panas bumi di suatu negara. Terdapat faktor lain yang lebih menentukan, salah satunya adalah komitmen pemerintah dalam pengembangan dan pengusahaan panas bumi itu sendiri," bunyi catatan ReforMiner.

Data menunjukkan rata-rata harga listrik panas bumi di Amerika Serikat (AS) lebih rendah dibandingkan rata-rata harga listrik nasional negara. Akan tetapi, pengusahaan listrik panas bumi di AS justru relatif belum cukup berkembang. Kapasitas terpasang listrik panas bumi di AS sampai dengan 2023 dilaporkan baru sekitar 12,99% dari total potensi yang dimiliki. Produksi listrik panas bumi dilaporkan hanya sekitar 0,20% dari total produksi listrik negara tersebut.

Faktor penyebab industri panas bumi di AS relatif belum berkembang diantaranya adalah karena proses untuk menemukan cadangan panas bumi memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang cukup panjang. Proses perizinan usaha panas bumi di AS cukup panjang dan menjadi kendala utama.

Salah satu masalah perizinan dalam pengusahaan panas bumi di AS adalah perusahaan diharuskan membuat environmental assessment sebelum mereka melakukan percobaan pengeboran meskipun mereka belum mendapat kepastian ada tidaknya sumber panas bumi.

"Jika perusahaan gagal harus kembali melakukan environmental assessment di lahan yang lain. Jika perusahaan berhasil mendapatkan sumber panas bumi, mereka tetap diharuskan untuk membuat environmental impact statement untuk melakukan review konstruksi sumur produksi dan jaringan transmisi," tulis ReforMiner.

Kondisi berbeda terjadi pada negara Filipina dan Turki. Rata-rata harga listrik panas bumi dari kedua negara tersebut tercatat lebih tinggi dari rata-rata harga listrik nasional masing-masing negara. Akan tetapi, realisasi pengembangan panas bumi dari kedua negara tersebut cukup progresif. Sampai dengan 2023, kapasitas terpasang listrik panas bumi Filipina dan Turki masing-masing sekitar 48,03 % dan 37,58 % dari total potensi panas bumi yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah Filipina dalam mengembangkan industri panas bumi mereka di antaranya melalui pengurangan porsi bagian pemerintah dari pendapatan kegiatan usaha panas bumi dan memberikan insentif fiskal melalui pengurangan pajak dan tax holiday, accelerated depreciation, dan bebas bea impor. Lalu, menerapkan kebijakan net operating loss-carry over pada industri panas bumi, menerapkan kebijakan percepatan depresiasi dan penghapusan pajak pertambahan nilai untuk penjualan dan pembelian listrik panas bumi, memberikan subsidi untuk pengembangan R&D industri panas bumi, mempermudah ketersediaan data untuk pengembang panas bumi swasta.

Tak hanya itu, pemerintah Filipina juga melakukan inventarisasi dan identifikasi wilayah potensial untuk eksplorasi panas bumi dan perusahaan transmisi listrik nasional (TRANSCO) memberikan koneksi dan distribusi penuh terhadap proses jual-beli listrik panas bumi.

Sementara, bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah Turki dalam mengembangkan industri panas bumi yakni memberikan insentif investasi untuk industri panas bumi skala tertentu dan menerapkan kebijakan custom duty exemption, VAT exemption, permission for credit allocation dan lainnya. Kemudian, menerapkan kebijakan feed in tariff dengan garansi pembelian listrik selama 10 tahun dan menerapkan kebijakan yang mewajibkan untuk dilakukan studi eksplorasi panas bumi termasuk pengeboran 1-2 sumur per wilayah konsesi dan pengalihan lahan panas bumi kepada pengembang swasta melalui skema sewa guna usaha.

"Belajar dari status dan permasalahan pengusahaan panas bumi di Amerika Serikat dan keberhasilan pengembangan panas bumi di Filipina, Kenya, Islandia, Turki, dan Meksiko tersebut, Pemerintah Indonesia perlu melakukan intervensi kebijakan jika mengharapkan adanya peningkatan dalam pengembangan dan pengusahaan panas bumi di dalam negeri. Pengembangan dan pengusahaan panas bumi hampir dapat dipastikan akan berjalan relatif lambat jika hanya diserahkan pada mekanisme business to business," paparnya.

Lembaga riset ReforMiner Institute menyebut pengembangan dan pengusahaan listrik panas bumi hampir di semua negara relatif lebih lambat dibandingkan jenis pembangkit listrik lainnya. The Credit Suisse Analysis menyebut meskipun harganya dapat lebih murah, ada potensi bisnis ini tidak lebih menarik.

Mengutip laporan ReforMiner, Rabu (7/8/2024), terdapat empat faktor yang membuat pengusahaan listrik panas bumi tidak lebih menarik. Pertama, menyangkut investasi awal yang lebih mahal dibanding jenis pembangkit listrik lainnya.

Kedua, investor masih menilai biaya operasional pembangkit listrik berbasis fosil yang lebih mahal tetap lebih menarik dibandingkan modal awal yang tinggi untuk usaha listrik panas bumi.

Ketiga, lokasi pengembangan listrik panas bumi dinilai tidak fleksibel karena hanya dapat dibangun/dikembangkan di tempat tertentu. Sedangkan pembangkit listrik lain dapat dibangun di lokasi yang lebih fleksibel.

Keempat, adanya kesulitan untuk menemukan sumber panas bumi yang menyebabkan biaya eksplorasi menjadi lebih tinggi. Pengembangan dan pengusahaan panas bumi pada dasarnya belum dapat sepenuhnya menggunakan mekanisme business to business, dan pada umumnya masih memerlukan intervensi kebijakan.

ReforMiner Institute juga mencatat harga listrik panas bumi yang lebih murah tidak selalu menjamin atau menjadi faktor pendorong yang menentukan keberhasilan dalam pengembangan dan pengusahaan listrik panas bumi di suatu negara.

"Terdapat faktor lain yang lebih menentukan, salah satunya adalah komitmen pemerintah dalam pengembangan dan pengusahaan panas bumi itu sendiri," tulis ReforMiner.

Data menunjukkan rata-rata harga listrik panas bumi di Amerika Serikat (AS) lebih rendah dibandingkan rata-rata harga listrik nasional negara tersebut. Akan tetapi, pengusahaan listrik panas bumi di AS relatif belum cukup berkembang.

Kapasitas terpasang listrik panas bumi di AS sampai dengan 2023 dilaporkan baru sekitar 12,99% dari total potensi yang dimiliki. Produksi listrik panas bumi dilaporkan hanya sekitar 0,20% dari total produksi listrik negara tersebut.

Faktor penyebab industri panas bumi di AS relatif belum berkembang adalah karena proses untuk menemukan cadangan panas bumi memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang cukup panjang. Proses perizinan usaha panas bumi di AS juga cukup panjang dan menjadi kendala utama.

Kondisi berbeda terjadi di Filipina dan Turki. Rata-rata harga listrik panas bumi dari kedua negara tersebut tercatat lebih tinggi dari rata-rata harga listrik nasional masing-masing negara. Akan tetapi, realisasi pengembangan panas bumi dari kedua negara tersebut cukup progresif.

"Sampai dengan 2023, kapasitas terpasang listrik panas bumi Filipina dan Turki masing-masing sekitar 48,03 % dan 37,58 % dari total potensi panas bumi yang dimiliki oleh masing-masing negara," tutupnya.