Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen PPI Kemenkominfo) Wayan Toni Supriyanto menjelaskan salah satu konsep pengembangan kota bernama "Gigabit City" untuk mampu mempercepat transformasi digital nasional lewat peningkatan kapasitas infrastruktur digital di tingkat kota.

Konsep "Gigabit City" sebenarnya mendorong pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi untuk bisa menghadirkan infrastruktur jaringan berkecepatan tinggi seperti gigabit sehingga nantinya mampu memberikan akses internet yang lebih optimal bagi masyarakat melakukan aktivitas ekonomi digitalnya.

"Gigabit city adalah suatu kota yang dirancang terlayani suatu jaringan dengan akses internet ultra cepat, artinya kecepatannya bisa sampai 1 Gbps. Jadi ini upaya mengantisipasi gimana teknologi ke depan. Jangan sampai di era ekonomi digital kebutuhan pengiriman data terlambat karena kecepatan dan kapasitas download-nya lambat," kata Wayan dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta, Jumat.

"Gigabit City" juga turut diusung melalui Visi Indonesia Digital (VID) 2045 yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo sebagai panduan yang menyatukan rencana pembangunan digital nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Wayan, konsep ini diusung setelah pihaknya mempelajari bagaimana negara-negara maju seperti Amerika Serikat hingga Singapura berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi digital di masyarakat dengan internet berkecepatan tinggi.

Untuk Indonesia, menurut Wayan memang masih belum diterapkan namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai penyelenggara telekomunikasi agar bisa menemukan strategi implementasi yang tepat untuk Gigabit City di Indonesia dapat terwujud.

Ia berharap apabila konsep Gigabit City ini nantinya dapat terwujud maka Indonesia juga bisa mengambil peluang untuk meningkatkan capaian ekonomi digitalnya dan mendorong masyarakat lebih optimal dalam memanfaatkan inovasi-inovasi teknologi terkini yang selalu terbarui seperti Kecerdasan Artifisial hingga metaverse.

"Jadi semuanya diorkestrasi di VID 2045, apalagi ke depannya ada banyak perkembangan teknologi seperti AI hingga metaverse itu kan butuh kapasitas dan kecepatan luar biasa. Maka dari itu kami membangun konsep Gigabit City ini untuk menghadapi perkembangan ke depan," katanya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam yang dilaporkan salah satu pihak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketut mengatakan pihaknya menghormati adanya aduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh salah satu pihak, mengenai dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras.

"Tentu kita hormati dan hargai pelaporan dari masyarakat tersebut sebagai hak dalam berdemokrasi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK juga mesti kita hormati dan dukung sepenuhnya," kata Ketut dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ketut menyampaikan hal itu menanggapi isu dugaan mark up yang dilaporkan oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Menurut Ketut, hal tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

Ia menjelaskan bahwa Badan Pangan Nasional sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Perum Bulog.

"Dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujar Ketut.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapanas senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

"Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional. Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 Tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," katanya.

Ketut menegaskan bahwa bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD, pihaknya secara terus menerus bahu membahu menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

"Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," kata Ketut.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7), atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto juga menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam.

Suyamto turut menanggapi isu mark up yang dilaporkan oleh salah satu pihak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan penawaran harga beras impor dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

Oleh karena itu, Suyamto menyayangkan tuduhan mark up impor beras tanpa berdasarkan fakta.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pada periode Januari sampai dengan Juni 2024, KCIC melayani sebanyak 2.658.492 penumpang Whoosh

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat jumlah penumpang yang diangkut selama beroperasi periode Januari hingga Juni 2024 mencapai sebanyak 2.658.492 orang.

"Pada periode Januari sampai dengan Juni 2024, KCIC melayani sebanyak 2.658.492 penumpang Whoosh," kata GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Eva menyampaikan secara keseluruhan jumlah penumpang yang diangkut kereta cepat Whoosh sejak dioperasikan secara komersial di 17 Oktober 2023 sebanyak 3,8 juta orang.

Pada Semester I 2024, rata-rata volume penumpang bulanan KCIC mencapai 443 ribu penumpang per bulan. Puncaknya terjadi pada Juni 2024 dengan total penumpang mencapai 535 ribu penumpang per bulan.

"Sebelumnya rata-rata penumpang harian KCIC di semester I 2024 mencapai 14,6 ribu penumpang per hari, jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga puncaknya di bulan Juni 2024 rata-rata penumpang per hari mencapai 17,8 ribu penumpang per hari," ujar Eva.

Dia mengatakan sejak Januari 2024, volume penumpang terus menunjukkan peningkatan mulai April, Mei, hingga Juni.

Menurutnya, peningkatan itu terjadi karena beberapa faktor seperti kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh dari waktu ke waktu melalui layanan pemesanan rombongan dan frequent Whoosher yang dihadirkan untuk pengguna rutin yang juga mengalami peningkatan.

"Selain itu adanya momen libur lebaran, long weekend dan libur sekolah juga menjadi salah satu faktor pendukung," tutur Eva.

Dia menyebutkan berbagai peristiwa penting menghiasi perjalanan KCIC di semester I 2024, penerapan tarif dinamis, libur panjang, angkutan libur lebaran, angkutan libur sekolah, peresmian layanan batal dan ubah jadwal online, layanan contact center, dan frequent Whoosher Card.

Eva menambahkan rata-rata okupansi Whoosh juga terus terjaga di 60-70 persen di luar jam sibuk dan 80-100 persen pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Ia mengklaim penumpang pebisnis, wisatawan, pelajar, perorangan dan rombongan silih berganti menggunakan Whoosh secara rutin.

"KCIC siap menyambut semester 2 di tahun 2024 dengan penuh rasa optimis. Berbagai peningkatan pelayanan disiapkan oleh KCIC untuk meningkatkan kenyamanan seluruh penumpang Whoosh," kata Eva.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mendukung DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras yang melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

“Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” kata Fernando dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pansus itu, kata dia, diperlukan guna mendalami dugaan mark up impor beras agar tak ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras tersebut.

“Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati kebijakan impor beras,” ucapnya.

Dia juga menilai pembentukan Pansus tersebut diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian RI agar ke depannya lebih berpihak kepada petani.

“Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memberikan penjelasan soal dugaan mark up impor beras.

Menurut Bayu, hal tersebut berkaitan dengan demurrage atau situasi di mana terjadi keterlambatan bongkar muat.

Dalam kondisi tertentu, kata Bayu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko penanganan komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," ujar Bayu.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto juga telah memberikan tanggapan terkait tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, sebagaimana yang dilaporkan oleh salah satu pihak ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan pihaknya berfokus pada tiga tingkatan pembangunan infrastruktur digital demi mempercepat pemerataan konektivitas di Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital (VID) 2045.

Ia menjelaskan tiga tingkatan itu terdiri atas pembangunan jaringan tulang punggung atau backbone, jaringan middle-mile, dan jaringan last-mile.

"Di tingkat backbone pemerintah telah melakukan penggelaran jaringan fiber optik palapa ring sepanjang 12.229 kilometer, baik di darat maupun bawah laut," kata Wayan dalam acara bertajuk "Tech and Telco Forum 2024 Internet for All:A Deep Dive Into Indonesia's Digital Backbone" di Jakarta, Jumat.

Selanjutnya untuk pembangunan infrastruktur di tingkat middle-mile pemerintah mencarikan solusi konektivitas dengan memanfaatkan satelit.

Dalam hal ini, satelit milik pemerintah Indonesia yang sudah diluncurkan dan mulai melayani masyarakat ialah Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1).

"Dengan kapasitas 150 Gbps, saat ini SATRIA-1 telah beroperasi untuk 4.063 layanan publik dan diharapkan bisa mencakup 37.000 titik layanan publik lainnya hingga 2025," katanya.

Lalu untuk tingkatan terakhir yang dikerjakan di daratan yaitu pembangunan infrastruktur last-mile, Kementerian Kominfo melakukan pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) secara masif.

Wayan menyebutkan secara lebih detail jumlah dari BTS yang telah dibangun, ada sebanyak 1.467 BTS berasal dari Universal Service Obligation (USO) dengan keseluruhan telah beroperasi.

Lalu sebanyak 4.995 merupakan BTS 4G yang dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo dan seluruhnya telah online serta diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2023.

Hingga awal Juli 2024, tercatat masih ada 623 BTS 4G yang dikerjakan BAKTI Kemenkominfo karena berada dalam kondisi kahar dan pembangunan ini didominasi di area Papua.

Selain tiga tingkatan infrastruktur digital yang dibangun untuk pemerataan konektivitas di Indonesia, Pemerintah juga menyediakan sebanyak 18.697 akses internet lewat program bernama BAKTI AKSI ke berbagai titik layanan publik seperti sekolah, kantor pemerintah, fasilitas layanan kesehatan dan pertahanan.

"Seluruh pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan demi menghadirkan konektivitas internet untuk semua di seluruh Indonesia," kata Wayan.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menargetkan pertumbuhan tabungan hingga 30 persen setelah meluncurkan aplikasi mobile banking terbaru bernama “wondr by BNI”.

“Saya, sih, ingin pertumbuhan tabungannya bisa, bukan hanya kecil di tahun ini, mungkin kita tumbuh 10-20 persen lah, 20-30 persen. Tapi ke depan harusnya lebih baik lagi,” kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar kepada media di Jakarta, Jumat.

Royke mengatakan, DPK ditargetkan tumbuh di kisaran rata-rata 9 persen hingga 10 persen. Saat ini, porsi dana murah atau current account saving account (CASA) telah mencapai di atas 70 persen dari total dana pihak ketiga (DPK). Ke depan, dia berharap, porsi CASA tumbuh secara bertahap hingga 80 persen.

“Kalau CASA kuat, menghadapi ekonomi kayak apapun, sekarang suku bunga lagi tinggi dan kita tidak selalu ikut-ikutan bunganya naik, sehingga kita lending juga bisa lebih agresif lagi. Kalau sekarang bunganya tinggi banget, lending kan tidak gampang,” kata dia.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan perseroan, jumlah DPK BNI hingga periode Mei 2024 mencapai sebesar Rp788,46 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp735,3 triliun. Dari jumlah DPK tersebut, CASA yang terdiri dari giro dan tabungan tercatat sebesar Rp559,11 triliun pada Mei 2024.

Dengan kehadiran “wondr by BNI”, Royke berharap platform untuk retail individual itu dapat menjadi game changer bagi perseroan untuk meningkatkan CASA. Jumlah pengguna dan volume transaksi melalui mobile banking juga diharapkan dapat tumbuh secara signifikan.

Aplikasi “wondr by BNI” nantinya akan menggantikan BNI Mobile Banking. Royke memastikan, seluruh pengguna BNI Mobile Banking akan bermigrasi ke “wondr by BNI”. Untuk sementara ini, BNI Mobile Banking masih berjalan. Namun mobile banking versi lama itu akan ditutup paling lama enam bulan setelah “wondr by BNI” dirilis.

“Kami tidak akan menggunakan dua platform (wondr by BNI sekaligus BNI Mobile Banking). Sementara masih jalan dua platform tersebut (secara bersamaan), tapi suatu waktu ini (BNI Mobile Banking) harus tutup,” kata Royke.

Sebagai informasi, jumlah pengguna BNI Mobile per kuartal I 2024 mencapai 16,9 juta. BNI mencatat, nilai transaksi di mobile banking lama tersebut telah mencapai Rp347 triliun pada kuartal I 2024 atau tumbuh 35,9 persen secara tahunan (yoy).

Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio mengatakan bahwa saat ini perseroan tengah melakukan transformasi besar, termasuk transformasi transaksi digital sehingga akhirnya meluncurkan mobile banking versi terbaru.

Pada tahun ini, sebut Toto, BNI menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) untuk bidang teknologi informasi (IT) sekitar Rp1,9 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya sejalan dengan transformasi yang dilakukan BNI.

Di samping meluncurkan "wondr by BNI" untuk segmen consumer retail, Toto mengungkapkan bahwa BNI juga akan meluncurkan inovasi untuk segmen wholesale. Selain itu, BNI juga terus menguatkan aspek keamanan siber dengan memanfaatkan capex IT yang besar tersebut.

“Saya kemarin sempat ngomong waktu wawancara dengan CNBC, sekitar 10 persen sampai 15 persen dari capex kita digunakan buat security. Untuk peningkatan security agar kita bisa menghindari terjadinya securityincident,” kata Toto.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kasus fraud, ya fraud, korupsi kita tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma-nya sendiri, harus bisa keluar dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah tetap melakukan penyelamatan terhadap BUMN yang bermasalah, termasuk pada PT Indonesia Farma Tbk (Indofarma).

Erick menegaskan, terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus korupsi di Kementerian BUMN.

"Kasus fraud, ya fraud, korupsi kita tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma-nya sendiri, harus bisa keluar dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan termasuk tentu utang vendor, dengan macam-macam yang kita harus selesaikan," ujar Erick usai Relaunching Yayasan BUMN di Jakarta, Jumat.

Kementerian BUMN akan melakukan berbagai langkah strategis untuk menyelamatkan perusahaan yang bermasalah.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan, pihaknya tidak pernah menutup mata terhadap kasus-kasus yang terjadi di BUMN.

Menurut Erick, selama ini Kementerian BUMN selalu melakukan investigasi audit terhadap perusahaan-perusahaan. Apabila ditemukan kejanggalan, maka segera dilaporkan ke BPK.

"Kalau dibilang (Kementerian) BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang nemuin. BUMN yang melakukan investigasi audit, baru kita laporkan ke BPK, BPK juga periksa lagi, baru terjadi," katanya.

Kementerian BUMN disebut Erick akan selalu konsisten dalam melakukan pelaporan. BUMN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja sama untuk melakukan pencegahan.

"Setiap ada kasus korupsi, ya kita laporkan dengan pihak terkait, ya kita kerja sama dengan kejaksaan, bahkan KPK sendiri kan kita friendly, di mana kita melakukan banyak isu-isu pencegahan kepada KPK," ujar Erick.

Diketahui, PT Bio Farma (Persero), induk perusahaan dari Indofarma mendapat suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai senilai Rp68 miliar. Namun Kementerian BUMN membantah jika dana tersebut untuk membayar utang dari Indofarma pada platform pinjaman online. PMN yang diajukan Bio Farma ini akan digunakan untuk pengembangan vaksin.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di SPBU Pertamina seluruh Indonesia pada pekan awal Juli 2024 tidak mengalami kenaikan. Saat ini harga BBM nonsubsidi Pertamax masih dijual di angka Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex berada di angka Rp15.100 per liter.

Harga itu berlaku untuk wilayah Jawa serta wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.

Harga BBM penugasan subsidi Pertalite dan Bio Solar juga tak mengalami perubahan. Pertalite Rp10.000 per liter dan Bio Solar di angka Rp6.800 per liter.

Namun, perlu diketahui bahwa harga BBM Pertamina berbeda di masing-masing provinsi atau daerah karena dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru di SPBU seluruh Indonesia:

Aceh
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertamax Rp12.100
Dexlite Rp13.200

Sumatera Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sumatera Barat
Pertamax Rp13.000
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Kepulauan Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Rp12.600
Pertamax Turbo Rp13.500
Dexlite Rp13.800
Pertamina Dex Rp14.400

Jambi
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Bengkulu
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Sumatera Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Bangka Belitung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Lampung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Banten
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

DKI Jakarta
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Pertamax Green 95 Rp13.900
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Barat
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.500
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Tengah
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

DI Yogyakarta
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Timur
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Pertamax Green 95 Rp13.900
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Halaman selanjutnya: Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara hingga Papua

Berlin (ANTARA) - Industri otomotif Jerman pada Kamis (4/7) menolak tarif hukuman Uni Eropa (UE) terhadap mobil listrik asal China, yang akan diberlakukan mulai Jumat (5/7).

Sejumlah tarif tambahan hingga 37,6 persen akan diberlakukan untuk sementara waktu, saat pembicaraan dengan China berlanjut. Keputusan akhir perihal tarif tersebut akan ditetapkan pada awal November. Hingga saat itu tiba, para importir harus menyetor nilai jaminan yang setara dengan potensi bea masuk.

Bea masuk tambahan itu "tidak sejalan dengan penguatan daya saing industri otomotif Eropa," ujar Hildegard Mueller, presiden Asosiasi Industri Otomotif (Verband der Automobilindustrie/VDA) Jerman, kepada Xinhua dalam wawancara tertulis.

Sikap ini juga ditunjukkan oleh seluruh sektor otomotif Jerman. Michael Schumann, Ketua Dewan Asosiasi Federal Jerman untuk Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri, turut menyuarakan sentimen VDA.

"Sikap kami perihal tarif hukuman UE terhadap mobil listrik China tidak berubah," ungkapnya kepada Xinhua. "Kami menolaknya secara lantang juga tegas dan dengan demikian kami sependapat dengan seluruh industri otomotif Jerman, yang beberapa pihak di antaranya terdampak oleh tarif tersebut."

Pendaftaran kendaraan listrik baterai (battery-electric vehicle/BEV) baru di UE telah menurun. Menurut Asosiasi Produsen Mobil Eropa (European Automobile Manufacturers' Association/ACEA), hanya terdapat 114.308 unit mobil semacam itu yang terdaftar pada Mei, turun 12 persen secara tahunan (year-on-year). Pangsa pasarnya juga merosot dari 13,8 persen menjadi 12,5 persen pada periode yang sama.

Dia menyerukan kepada kedua pihak agar menyelesaikan konflik sebelum tarif hukuman itu mulai diberlakukan, sembari menekankan bahwa demi kepentingan tujuan lingkungan dan konsumen Eropa, UE memerlukan akses terhadap mobilitas listrik (e-mobility), di mana China berperan sebagai pemimpinnya.

Pabrikan kendaraan di Eropa masing-masing juga bersikap skeptis perihal usulan tarif tersebut. Mercedes-Benz, pabrikan mobil asal Jerman, menekankan pentingnya perdagangan yang bebas dan adil. "Jika tren umum menuju proteksionisme menguat, hal ini memiliki konsekuensi ekonomi yang negatif bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat," kata perusahaan itu kepada Xinhua.

BMW, kompetitor domestik Mercedes-Benz, juga mengkritik langkah UE tersebut. "Pemberlakuan bea masuk impor tambahan mengarah ke jalan buntu," tutur Oliver Zipse, ketua Dewan Manajemen BMW AG, dalam sebuah pernyataan kepada Xinhua.

Sebagai bagian dari Kesepakatan Hijau (Green Deal), UE menargetkan untuk mencapai kondisi netral iklim per 2050 dan mengurangi gas rumah kaca setidaknya 55 persen pada 2030 dibandingkan dengan level pada 1990. Blok itu memusatkan perhatian pada perluasan transportasi listrik.

Tarif hukuman UE itu berisiko mengganggu kestabilan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, memperlambat dekarbonisasi sektor transportasi, dan membatasi pilihan konsumen, yang diklasifikasikan oleh Zipse sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pendirian UE.

Potensi kerugian akibat bea masuk tambahan yang saat ini diberlakukan untuk sementara waktu "kemungkinan melampaui potensi keuntungan dari meningkatnya isolasi pasar bagi industri otomotif Eropa dan terutama industri otomotif Jerman," seperti diperingatkan oleh Presiden VDA Hildegard Mueller.

Schumann memperingatkan UE agar tidak mendasarkan keputusan mereka pada motif ideologis, sembari mendesak Brussel untuk bertindak "sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya."

Rayong (ANTARA) - Produsen mobil China BYD membuka pabriknya di Thailand pada Kamis (4/7), di saat kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) kedelapan juta dari perusahaan itu meluncur dari lini perakitan pabrik, menandai tonggak sejarah dalam ekspansi perusahaan itu di luar negeri.

Terletak di sebelah timur Provinsi Rayong, pabrik BYD di Thailand selesai dibangun hanya dalam waktu 16 bulan. Dengan kapasitas produksi tahunan sebanyak 150.000 unit kendaraan, operasi pembuatan mobil pabrik tersebut meliputi pengecapan, pengecatan, pengelasan, perakitan akhir, dan produksi komponen mobil.

Sebagai produsen mobil terkemuka dunia dan pelopor dalam industri EV China, investasi BYD di Thailand, bersama dengan teknologi produksinya yang canggih, akan mendorong pengembangan industri EV di Thailand dan di seluruh kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menurut Menteri Perindustrian Thailand Pimphattra Wichaikul.

Thailand telah lama menjadi basis produksi mobil utama di ASEAN. Di bawah upaya promosi investasi pemerintah, negara itu menargetkan produksi EV untuk 30 persen dari total kendaraan di negara tersebut per 2030.

Wang Chuanfu, chairman sekaligus CEO BYD, mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan Thailand dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut menargetkan peluncuran lebih banyak model mobil listrik murni dan plug-in hybrid di Thailand sambil mempromosikan peningkatan rantai industri mobil negara tersebut.

Para ahli pun sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melanjutkan upaya hukum terhadap Michael Steven sebagai pemilik Kresna Group.

Pada Selasa (2/7/2024), OJK telah mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sebelumnya dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT.

"Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT yang mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis yang dikeluarkan OJK," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, Jumat.

Dalam perkara itu, Michael Steven selaku pemilik Kresna Group keberatan atas sanksi denda sebesar Rp5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama lima tahun.

Sanksi tersebut diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen.

Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan Grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Dalam proses peradilan, OJK telah melakukan upaya maksimal mempertahankan sanksi terhadap Michael Steven terkait kesesuaian wewenang, prosedur, dan substansi dari denda serta perintah tertulis tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam persidangan di pengadilan, OJK telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di Grup Kresna.

Selain itu, para akademisi yang dihadirkan oleh OJK dalam persidangan sebagai ahli telah memperkuat landasan hukum bahwa Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner dapat dikenakan sanksi sehubungan dengan sejumlah transaksi Grup Kresna yang sarat dengan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

"Para ahli pun sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven sebagai upaya penegakan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Aman.

OJK juga telah menyampaikan kepada majelis hakim terkait penetapan Michael Steven sebagai tersangka oleh Mabes Polri sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya di Grup Kresna.

Dengan demikian, upaya hukum kasasi yang telah dilakukan oleh OJK dalam perkara di atas yang telah menjadi perhatian dan harapan dari masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat terselesaikan dengan baik sehingga konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Michael Steven dapat memperoleh hak-haknya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024