Jika mereka tidak jujur, saya tidak akan membeli saham perusahaan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Investor kawakan Lo Kheng Hong menyebut "wonderful company" menjadi kriteria ideal dalam penentuan saham, di mana ia menjadikan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai contoh.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Transjakarta menjadi moda transportasi berbasis Bus Rapid Transit (BRT) dan non BRT yang telah beroperasi pada tahun 2004. Transjakarta sekarang di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (Perseroda).

Moda transportasi ini disediakan dengan tujuan menyediakan alternatif transportasi yang cepat, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta.

Transportasi ini memiliki beberapa koridor yang menghubungkan berbagai titik di kota, dengan jalur khusus yang memisahkan bus Transjakarta dari kendaraan lain, sehingga mengurangi kemacetan.

Selain itu, Transjakarta juga dilengkapi dengan halte yang nyaman, sistem pembayaran yang terintegrasi, dan layanan informasi untuk memudahkan pengguna dalam merencanakan perjalanan mereka.

Layanan Transjakarta telah memiliki jalur lintasan sepanjang 251,2 km dengan tersedia 260 halte serta jam operasional yang dilakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.

Dengan memiliki jam kerja cukup panjang seringkali perihal gaji cukup dipertanyakan terutama pada pengemudi bus Transjakarta. Berikut ini terdapat informasi terkait gaji pada pengemudi bus Transjakarta yang telah dirangkum dari beberapa sumber:

Gaji sopir bus Transjakarta

Dalam sistem gaji untuk pengemudi Transjakarta dibayarkan setiap bulan dan tidak lagi dihitung berdasarkan jumlah penumpang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat melayani masyarakat dalam bepergian atau bekerja melalui berbagai rute yang tersedia.

Dengan sistem gaji yang tetap ini, pengemudi dapat lebih fokus pada tugas mereka tanpa terbebani oleh tekanan untuk mencapai jumlah penumpang tertentu.

Selain itu, pendekatan ini juga meningkatkan kualitas layanan, karena pengemudi dapat memberikan perhatian lebih kepada keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan.

Oleh karena itu, dalam hal pelayanan untuk pengemudi Transjakarta menerima gaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yang pada tahun 2024 berkisar sekitar Rp5.067.381.

Sistem gaji Transjakarta terus berkembang, memberikan peluang bagi pengemudi untuk mendapatkan gaji bulanan antara Rp6.000.000 - Rp12.000.000.

Persyaratan melamar kerja untuk menjadi sopir Bus Transjakarta

1. Kualifikasi :

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Pendidikan minimal D3/S1.
• Usia minimal 25 tahun.
• Memiliki SIM minimal B1 umum atau B2 umum
• Memiliki jiwa responsif terhadap permasalahan kendaraan.
• Memiliki integritas dan disiplin baik.

2. Perlengkapan berkas :

• Memiliki ijazah ataupun sertifikat pendidikan.
• Menyiapkan surat lamaran dan CV.
• Tanda pengenal KTP.
• SKCK dan surat keterangan sehat.
• Kartu keluarga (KK).
• Surat bebas narkoba dari BNN maupun rumah sakit.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Peluang pertumbuhan ekonomi dari transisi energi dapat dicapai melalui tiga jalur pengembangan energi terbarukan," ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa di Jakarta, Kamis.

Menurut dia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan transisi energi, dapat dilakukan dengan, pertama, diversifikasi industri energi bersih.

Pengembangan industri energi terbarukan, lanjutnya, akan merangsang sektor industri kita dengan menciptakan peluang rantai pasok dan manufaktur energi terbarukan, seperti sel dan modul surya, turbin angin dan komponen mobil listrik dan industri rantai pasoknya.

Kedua, pengembangan infrastruktur hijau yang dapat menarik investasi seperti pembangunan transmisi, jaringan pintar (smart grid), dan penyimpanan energi (energy storage).

"Ketiga, pembangunan ekowisata yang ramah lingkungan," ujarnya dalam Webinar Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024: Transisi Energi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen.

Terkait hal itu Fabby mendorong pemerintah melakukan tiga reformasi kebijakan untuk membuka peluang investasi di energi terbarukan.

Pertama, reformasi subsidi energi fosil dan penetapan harga karbon, dengan menghapus subsidi energi fosil yang mendistorsi pasar dan menyulitkan energi terbarukan bersaing dan menetapkan kebijakan harga karbon yang efektif.

Kedua, reformasi pembiayaan infrastruktur, melalui penggunaan instrumen dana publik untuk menarik investasi, dan mengembangkan blended finance dan instrumen pendanaan hijau seperti green bond untuk mendukung proyek energi terbarukan dan efisiensi energi, serta mengoptimalkan dana iklim seperti pemanfaatan pajak karbon (carbon tax) untuk mendanai transisi energi.

Ketiga, membangun kemitraan dan kerja sama internasional, lanjutnya, sebagai negara ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia perlu memposisikan diri sebagai pemimpin dalam kemitraan energi bersih secara global maupun Asia Tenggara dan bekerja sama dengan negara-negara yang menguasai teknologi energi bersih untuk mendorong alih teknologi dan pendanaan proyek energi bersih.

Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi, IESR Martha Jesica, menambahkan proses transisi energi harus adil dan inklusif sehingga mempersempit kesenjangan pendapatan, selain itu, manfaat transisi energi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Oleh karena itu menurut dia pemerintah perlu merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi rendah karbon dan bermanfaat bagi perekonomian daerah, misalnya melalui alokasi belanja pemerintah untuk program penyertaan modal badan usaha terkait energi terbarukan dan ekonomi hijau.

"Transisi energi yang adil erat kaitannya dengan partisipasi dan pelibatan masyarakat dengan program pembangunan ekonomi dan energi di sekitar mereka," katanya.

Sementara itu Ali Mundakir, anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran , menyatakan pemanfaatan energi terbarukan memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada energi di Indonesia.

Optimasi energi terbarukan dapat secara signifikan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG).

Saat ini, pemanfaatan energi terbarukan masih relatif kecil, namun hal tersebut memberikan peluang besar untuk dieksplorasi dan dikembangkan lebih lanjut.

Menurut dia, salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperbaiki iklim investasi di sektor ini, sehingga semakin menarik bagi para pemangku kepentingan untuk berinvestasi.

Kemudian, pengembangan smart grid juga menjadi target penting dalam lima tahun ke depan, guna mengoptimalkan produksi energi surya dan angin.

Selain itu, meningkatkan pasokan listrik dari energi terbarukan memerlukan terobosan yang lebih bersih dan bebas emisi karbon dioksida, serta bisa dikembangkan dalam skala besar dengan biaya yang terjangkau.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kita ditargetkan pada 2060 sudah full bioavtur. Oleh karenanya sejak awal dilakukan hilirisasi saya apresiasi dan kita harus berpikir ke arah situ

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendukung upaya hilirisasi sawit untuk menciptakan industri penerbangan dan perkapalan yang lebih ramah lingkungan.

"Kita ditargetkan pada 2060 sudah full bioavtur. Oleh karenanya sejak awal dilakukan hilirisasi saya apresiasi dan kita harus berpikir ke arah situ," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menhub mengatakan hal itu saat menjadi pembicara kunci pada Peluncuran Buku "Hilirisasi Sawit, Cegah Middle Income Trap", karya Saleh Husin di Jakarta.

Dia menuturkan bahwa saat ini Indonesia sedang berbicara dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk pembuatan bioavtur.

"Tapi memang tidak hanya di dunia industri, di sektor transportasi kita mengalami banyak tantangan,” ujar Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menyatakan sejalan dengan upaya penggunaan bioavtur pada industri penerbangan, pada dunia pelayaran telah digunakan biodisel 30 persen (B30).

Dia berharap penggunaan B100 dapat diimplementasikan ke depan, sehingga bahan bakar menjadi lebih murah dan Program Tol Laut dapat berjalan dengan lebih efektif serta efisien.

Program Tol Laut telah berkembang signifikan sejak diperkenalkan, dari awalnya kurang dari lima trayek hingga kini mencapai 39 trayek. Perluasan trayek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia, khususnya wilayah timur.

Biaya operasional kapal sebagian besar didominasi oleh penggunaan solar, mencapai lebih dari 59 persen, sehingga dengan bahan bakar yang lebih murah seperti B100, diharapkan biaya operasional dapat ditekan secara optimal.

“Jadi ide Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla kami tindak lanjuti. Saudara kita di Timur sangat membutuhkan tol laut. Kalau bahan bakarnya lebih murah, pasti lebih baik. Karena Lebih dari 59 persen cost kapal adalah solar," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS) khusus untuk koperasi melalui revisi Undang-Undang Perkoperasian.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dengan adanya LPS, simpanan anggota koperasi akan lebih aman, bahkan jika koperasi tersebut mengalami kesulitan keuangan.

“Adanya LPS sebagai penjamin simpanan anggota menjadi penting sehingga ketika koperasi mengalami goncangan likuiditas misalnya, anggota tetap merasa terlindungi simpanannya karena dijamin oleh LPS,” ujar Ahmad.

Ia menuturkan bahwa kehadiran LPS juga penting, mengingat sebagian besar koperasi di Indonesia bergerak di koperasi sektor keuangan seperti simpan pinjam. Kemenkop UKM mencatat sekitar 60-70 persen koperasi di Indonesia bergerak di sektor keuangan, dan kurang dari 30 persen bergerak di sektor riil.

Ia lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam RUU Perkoperasian, pemerintah juga akan menerapkan sanksi pidana yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan praktik-praktik yang merugikan koperasi.

Selain sanksi pidana, RUU Perkoperasian juga mengatur mengenai komite mitigasi. Komite ini bertugas untuk menangani permasalahan koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas atau masalah lainnya yang berpotensi menimbulkan efek domino.

Selain itu, Ahmad mengatakan Kemenkop UKM juga terus mendorong penguatan pengawasan terhadap koperasi untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan koperasi dan anggotanya.

Menurutnya, salah satu kendala utama dalam pengawasan koperasi saat ini adalah pembagian tanggung jawab pengawasan yang terpecah-pecah antar tingkat pemerintahan.

Saat ini, pengawasan koperasi dibagi berdasarkan wilayah. Koperasi di tingkat kabupaten/kota diawasi oleh bupati/wali kota, sedangkan koperasi tingkat provinsi diawasi oleh gubernur. Sistem ini dinilai membuat pengawasan menjadi tidak efektif karena kurangnya koordinasi.

“Sementara dari 130.000 koperasi lebih, sebagian besar berada di kabupaten/kota. Sehingga kalau sistem pengawasannya tidak terintegrasi maka akan mengurangi efektivitas fungsi pengawasan itu sendiri,” jelasnya.

Kementerian Koperasi dan UKM telah menginisiasi perubahan Undang-Undang Perkoperasian sejak awal 2023. Namun, RUU tersebut tidak berhasil dibahas oleh DPR RI hingga akhir masa jabatan. Padahal, pembahasan RUU ini telah direncanakan akan dimulai pada Oktober 2023.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bursa regional Asia menguat sejalan dengan tren penguatan bursa Amerika Serikat (AS) yang di topang hasil risalah The Fed

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Di situ kita mungkin bisa bangun 20, 30, 40 (lantai),

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

"Yang harus diutamakan adalah rakyat kecil, jangan kelas menengah atas. Maka dari itu sarana publik seperti kereta api itu harus untuk rakyat kecil, itu sudah perintah. Saya ditugaskan untuk bertemu direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir sudah mengetahui hal tersebut, ada 27 stasiun kereta api di daerah Jabodetabek, saat ini ada empat stasiun yang sedang dibangun namanya TOD dan terdapat 23 stasiun lagi yang masih belum. Ini salah satunya adalah Stasiun Manggarai," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai.

"Di situ kita mungkin bisa bangun 20, 30, 40 (lantai)," katanya.

Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Hashim juga menyampaikan bahwa Ridwan Kamil akan memberikan masukan terkait apartemen TOD yang terkoneksi stasiun kereta api di Jabodetabek.

"Bapak Ridwan Kamil arsitek, dia mau kasih masukan," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Kementerian PUPR optimistis pihak swasta dapat saling berkolaborasi dalam memberikan bantuan Perumahan berbasis TOD, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan bagi masyarakat dengan lingkungannya, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi semua, khususnya segmen berpendapatan rendah dan menengah.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Untuk IPO Inalum ini baru akan kita kaji setelah selesai dengan partnership, nanti kita kaji juga untuk IPO di MIND ID

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kinerja mata uang rupiah melemah imbas dolar AS terus menunjukkan kekuatannya

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi secara tegas menyatakan bahwa aplikasi Temu terlarang, diblokir dan sudah tidak dapat digunakan lagi di Indonesia.

Langkah tersebut diambil untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri dari ancaman model bisnis yang diterapkan oleh aplikasi tersebut.

“Kalau aplikasi Temu, per kemarin sudah kami nyatakan terlarang di Indonesia. Karena apa? karena aplikasi Temu itu model bisnisnya adalah dari pabrikan langsung ke konsumen. Pabrikannya dari negara lain, konsumennya orang Indonesia. Nanti UMKM kita akan tergilas,” kata Menkominfo Budi usai merilis dua buku soal perkembangan digital di tanah air, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis.

Menkominfo juga menjelaskan bahwa meski tampilan aplikasi Temu masih bisa diakses, tapi transaksi sudah tidak dapat dilakukan, dan pengajuan untuk take down dari App Store dan Play Store sedang dalam proses.

Tidak hanya Temu, Menkominfo juga menyoroti aplikasi lain seperti Shein yang menjalankan konsep bisnis serupa, yaitu penjualan langsung dari luar negeri kepada konsumen Indonesia.

“Shein menjual produk fesyen dan kosmetik dengan cara yang sama seperti Temu. Kita harus menjaga UMKM kita, baik di Tasikmalaya, Pekalongan, dan daerah lainnya,” ungkapnya.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi ekosistem UMKM di Indonesia dari persaingan tidak sehat dengan perusahaan luar negeri.

"PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) untuk Temu tidak akan diberikan, begitu juga jika ada aplikasi serupa yang mencoba masuk," kata Budi menegaskan.

Menkominfo juga menampik isu akuisisi platform e-commerce lokal oleh Temu, serta menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melindungi kepentingan UMKM dalam setiap kebijakan digital yang diambil.

Adapun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menutup akses aplikasi Temu sebagai penegakan aturan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Mengacu pada aturan tersebut aplikasi Temu tidak dapat beroperasi di Indonesia dan ditutup aksesnya karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Salah satu film yang menjadi fokus dalam kerja sama ini adalah Kereta Api Terakhir sebuah film kolosal produksi tahun 1981 yang menceritakan perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia

Jakar (ANTARA) - PT Produksi Film Negara (PFN) dan Koperasi Jasa Multi Pihak (KMP) Arya Dhana Wisesa menandatangani nota kesepahaman dalam upaya mengoptimalkan potensi industri kreatif Indonesia melalui pemanfaatan teknologi blockchain dan Non Fungible Token (NFT).

PFN dalam hal ini sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perfilman menghadirkan pengalaman dan aset berharga berupa hak kekayaan intelektual atas berbagai karya film klasik Indonesia.

“Salah satu film yang menjadi fokus dalam kerja sama ini adalah Kereta Api Terakhir sebuah film kolosal produksi tahun 1981 yang menceritakan perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia,” ujar Direktur Utama PFN Dwi Heriyanto B di Jakarta, Kamis.

Bagi PFN, lanjut dia, kerja sama ini memberikan solusi untuk menjaga dan mengoptimalkan hak cipta atas karya-karya film klasik dan memungkinkan pencatatan kepemilikan yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi, sementara NFT mampu membuka peluang monetisasi baru lewat penjualan edisi terbatas poster film digital atau akses eksklusif ke konten di balik layar.

Sementara itu, KMP Arya Dhana Wisesa menyumbangkan keahlian teknis dalam pengembangan platform digital dan implementasi teknologi blockchain. Sehingga lewat kerja sama yang dijalin dapat membuka peluang bagi pertumbuhan koperasi di era digital dan koperasi ini dapat membuka bisnis baru seperti tokenisasi aset digital dan penyelenggaraan pasar NFT yang berpotensi meningkatkan pendapatan koperasi dan membuka peluang partisipasi anggota.

Dalam waktu dekat, program yang akan direalisasikan adalah proyek Pyhgital Utility NFT (PUN) untuk poster film Kereta Api Terakhir yang menggabungkan aspek fisik dan digital. Pemilik NFT akan mendapatkan kepemilikan digital poster unik film sekaligus mendapatkan poster fisik dab kan menikmati manfaat berupa akses ke konten di balik layar hingga merchandise.

Kerja sama PFN dan KMP Arya Dhana Wisesa ini diharapkan menjadi contoh bagi koperasi lainnya untuk mulai mengadopsi teknologi blockchain dan NFT dalam operasional mereka.

Sehingga koperasi dapat tetap relevan dan bahkan menjadi pionir dalam era ekonomi digital dengan tetap memegang teguh prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggota masyarakat.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024