Jakarta (ANTARA) - Penundaan peluncuran BP Danantara yang sedianya berlangsung 7 November 2024 menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik.

Setelah rencana pembentukan superholding BUMN ini diumumkan, beberapa waktu lalu, antusiasme mengalir dari berbagai pihak yang berharap kehadiran Danantara bisa menjadi solusi atas banyak masalah dalam pengelolaan perusahaan negara.

Namun, penundaan ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang terjadi dan kapan superholding ini akhirnya akan diperkenalkan secara resmi?

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad memang telah menjelaskan bahwa peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada 8 November 2024.

Alasan mundurnya peluncuran BP Danantara juga disampaikan lebih karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin, sebelum badan tersebut diluncurkan.

Selain itu, pembentukan Danantara juga ditegaskan tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres).

Memang, dalam beberapa tahun terakhir, pembentukan superholding BUMN telah menjadi topik hangat di lingkungan pemerintahan dan sektor bisnis.

Ini adalah gagasan besar untuk menyatukan pengelolaan BUMN di bawah satu badan pengelola yang independen, dengan harapan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik, efisiensi operasional, serta mengurangi ketergantungan BUMN pada intervensi pemerintah.

Di balik penundaan ini, terdapat keinginan pemerintah untuk memastikan bahwa BP Danantara akan muncul dengan kesiapan optimal untuk mengelola tanggung jawab besar yang akan diembannya.

Ketika BP Danantara akhirnya diluncurkan, banyak yang berharap akan muncul sejumlah program prioritas untuk memberikan dampak nyata pada sektor BUMN.

Salah satu yang paling dinantikan adalah konsolidasi berbagai perusahaan negara ke dalam struktur yang lebih ramping dan efisien.

Dengan pengelompokan berdasarkan sektor dan fungsi yang lebih jelas, setiap BUMN di bawah Danantara diharapkan dapat beroperasi dengan fokus yang lebih terarah.

Selain itu, konsolidasi ini diyakini akan menghilangkan tumpang tindih dalam pengelolaan, yang selama ini sering kali menyebabkan duplikasi tugas dan sumber daya yang tidak perlu.

Di sisi lain, akuntabilitas adalah aspek fundamental yang akan mendapat perhatian utama dari BP Danantara.

Sebagai superholding yang memayungi berbagai perusahaan pelat merah dengan nilai aset triliunan rupiah, BP Danantara harus mampu menunjukkan transparansi dan tata kelola yang profesional.

Momentum GCG

Danantara di Indonesia akan menjadi embrio superholding BUMN yang menaungi beberapa BUMN besar dengan dana kelolaan mencapai hampir Rp9.000 triliun.

Bahkan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan bahwa Danantara siap bersaing dengan lembaga investasi global untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan target investasi Indonesia senilai Rp1.905 triliun pada tahun 2025.

Bagi Indonesia sendiri sebenarnya, kehadiran superholding ini bisa menjadi momentum untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang selama ini menjadi standar bagi perusahaan multinasional.

Harapannya, dengan mengadopsi GCG, Danantara mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif di antara BUMN.

Selain tata kelola dan konsolidasi, program prioritas BP Danantara tidak bisa dilepaskan dari upaya pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu kritik yang sering diarahkan kepada BUMN adalah kurang maksimalnya pengembangan SDM, yang berdampak pada rendahnya daya saing di tengah persaingan global.

Dengan struktur superholding, pelatihan dan pengembangan SDM dapat dilakukan secara terpusat, terukur, dan berkesinambungan.

Inilah kesempatan untuk membekali SDM BUMN dengan kemampuan dan pengetahuan yang setara dengan tenaga kerja di perusahaan internasional, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi BUMN di tingkat global.

Tidak kalah penting, BP Danantara juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek operasionalnya.

Transformasi digital yang menyentuh berbagai sektor harus menjadi bagian dari program prioritas, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Dengan menerapkan teknologi, seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan sistem manajemen yang terotomatisasi, BP Danantara bisa mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi biaya operasional, dan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari setiap unit usaha di bawahnya.

Seiring berjalannya waktu, BP Danantara diharapkan mampu menavigasi tantangan besar lainnya, yaitu pengelolaan investasi dan aset yang lebih strategis.

Sebagai superholding yang mengelola berbagai sektor vital dalam perekonomian Indonesia, BP Danantara diharapkan dapat menarik investor asing untuk berpartisipasi dalam pengembangan BUMN.

Dengan pengelolaan yang profesional dan kebijakan yang lebih fleksibel, superholding ini berpotensi menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi asing, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai aset dan daya saing global BUMN.

Di tengah semua harapan dan antusiasme ini, BP Danantara tentu akan menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kemandirian dan pengaruh pemerintah.

Selama ini, BUMN seringkali menjadi alat intervensi pemerintah dalam berbagai kebijakan ekonomi. Agar BP Danantara benar-benar mampu bergerak dengan profesional, pemerintah perlu memberikan keleluasaan bagi superholding ini untuk mengambil keputusan strategis, tanpa terlalu banyak campur tangan politik.

Hanya dengan independensi yang kuat, BP Danantara dapat berfungsi secara optimal, sesuai visi awalnya.

Secara keseluruhan, penundaan peluncuran BP Danantara bukanlah akhir dari antusiasme publik terhadap inisiatif ini.

Justru, penundaan ini harus dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk menyempurnakan semua aspek persiapan, agar BP Danantara dapat hadir dengan pondasi yang kokoh dan siap mengemban tanggung jawab besar dalam pengelolaan BUMN.

Semua pihak harus menyadari bahwa pembentukan superholding ini adalah upaya besar yang tidak hanya akan mengubah wajah BUMN, tetapi juga memberi dampak pada perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Masa depan BP Danantara penuh dengan tantangan, namun juga diwarnai dengan harapan besar.

Apabila program prioritasnya terlaksana dengan baik, BP Danantara berpotensi menjadi kekuatan baru yang membawa BUMN Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Keberhasilannya akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk memberikan ruang gerak, regulasi yang tepat, dan tentu saja, dukungan dari semua pihak yang terlibat.

Kini, masyarakat hanya perlu menunggu saat yang tepat bagi peluncuran BP Danantara yang telah lama dinanti-nantikan sebagai bagian dari transformasi besar BUMN di Tanah Air.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana menyoroti perihal wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ia menjelaskan penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

"Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Pasalnya, kebijakan tersebut dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

"Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan itu dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

"Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?," katanya.

Lebih lanjut, sebut dia, ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

"Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol," ucapnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri," kata Hikmahanto.

Untuk diketahui, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

"Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk," ujarnya.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi itu diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk 2024 ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri tersebut menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Survei terbaru dari MarkPlus.Inc menunjukkan beberapa perbedaan pertimbangan konsumen dalam membeli mobil elektrifikasi dengan mobil konvensional dengan mesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE).

"Jelas kelihatan sekali perbedaannya kalau berjualan mobil ICE dan non-ICE faktor-faktornya. Kalau yang non-ICE atau elektrik itu konsumen pasti pertimbangannya produk dengan teknologi canggih yang dominan," kata CEO MarkPlus.Inc Iwan Setiawan dalam acara diskusi Automotive Industry Roundtable: Navigating the Future of The 4W Industry di Jakarta, Rabu.

Meskipun efisiensi bahan bakar tetap menjadi pertimbangan penting, Iwan mengemukakan, konsumen umumnya lebih mementingkan teknologi canggih dan kualitas tinggi dalam membeli produk mobil elektrifikasi.

Menurut hasil survei yang dilakukan Agustus 2024 pada 180 responden di wilayah Indonesia, sebanyak 45,2 persen konsumen mementingkan aspek kecanggihan teknologi dan 51,6 persen mementingkan kualitas produk tinggi dalam membeli mobil elektrifikasi.

Sedangkan dalam pembelian mobil ICE, hanya 24 persen konsumen yang mementingkan teknologi canggih dan 36,7 persen yang mementingkan produk berkualitas tinggi.

Konsumen mobil ICE sebagian besar mengutamakan efisiensi penggunaan BBM (62,7 persen), keterjangkauan harga (58,7 persen), dan harga jual tinggi (58 persen).

Efisiensi bahan bakar dan keterjangkauan harga juga menjadi pertimbangan sebagian besar konsumen mobil elektrifikasi. Persentase konsumen mobil elektrifikasi yang mempertimbangkan kedua faktor tersebut masing-masing 54,8 persen.

Namun, hanya 35,5 persen konsumen mobil elektrifikasi yang mementingkan harga jual mobil yang tinggi.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 54,8 persen calon pembeli mobil listrik mementingkan reputasi merek yang baik.

"Meski angka penjualan mobil elektrifikasi belum sebanyak mobil ICE, banyak orang sangat tertarik untuk memiliki mobil elektrik, bahkan pengguna ICE saat ini mereka juga sudah mempertimbangkan untuk punya mobil listrik, entah sebagai mobil tambahan atau pengganti," kata Iwan.

Khusus di luar Pulau Jawa, keterjangkauan harga merupakan hal yang paling penting dalam pemilihan mobil elektrifikasi.

Menurut hasil survei di luar Jawa, sebanyak 70 persen konsumen menginginkan mobil elektrifikasi dengan harga terjangkau, 55 persen menginginkan mobil dengan harga jual tinggi, dan 60 persen menginginkan mobil dengan harga suku cadang terjangkau.

Secara keseluruhan bahwa arah bauran kebijakan dan program transformasi Bank Indonesia tahun 2025 di tengah masih berlanjutnya dinamika dan gejolak global

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan anggaran tahunan BI (ATBI) 2025 akan mengalami defisit sebesar Rp26,7 triliun.

“Secara keseluruhan bahwa arah bauran kebijakan dan program transformasi Bank Indonesia tahun 2025 di tengah masih berlanjutnya dinamika dan gejolak global, tentu saja memerlukan anggaran. Oleh karena itu, rencana ATBI 2025 secara keseluruhan kami sampaikan di sini bahwa kami perkirakan akan mengalami defisit Rp26,7 triliun,” kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Perry menuturkan perkiraan defisit anggaran 2025 tersebut terutama berasal dari defisit anggaran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan. Menurut dia, ada kebutuhan terhadap kenaikan anggaran kebijakan termasuk untuk melakukan operasi moneter dalam menjaga stabilitas.

Adapun total penerimaan anggaran kebijakan yang diajukan BI sebesar Rp137,639 triliun dan total pengeluaran Rp169,193 triliun, sehingga ada defisit sebesar Rp31,554 triliun.

Untuk anggaran operasional 2025, BI mengajukan total penerimaan Rp31,498 triliun dan total pengeluaran anggaran operasional Rp26,657 triliun dengan surplus Rp4,840 triliun.

“Ini yang tentu saja untuk anggaran operasional yang tentu saja perlu persetujuan dari Komisi XI,” ujarnya.

Selanjutnya, Ia mengatakan BI mengajukan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPCT) Tahun 2025 secara keseluruhan sebesar Rp8,160 triliun dari saldo Rp25,647 triliun. Adapun alokasi surplus ke cadangan tujuan adalah sebesar Rp4,254 triliun.

“Tentu saja kami perkirakan saldo CT akhir tahun nanti Rp21,741 triliun,” tutur Perry.

Cadangan tujuan digunakan untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, serta peningkatan kualitas teknologi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BI serta penyertaan modal.

“Pengembangan sumber daya manusia termasuk juga untuk pendidikan SDM Bank Indonesia termasuk untuk pendidikan jangka panjang ke master maupun PhD,” ujarnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Dengan reaktivasi dan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada

Jakarta (ANTARA) - Kalangan industri minyak dan gas (migas) optimistis target lifting minyak sebesar 605.000 barel oil per day (BOPD) dan lifting gas bumi sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dapat dicapai.

Vice President PetroChina Indonesia, Gusminar menyatakan optimisme ini didasarkan pada berbagai terobosan dalam pengembangan lapangan migas, penerapan teknologi hingga program reaktivasi sumur idle yang tengah digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun SKK Migas bersama seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas.

“Dorongan Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam menggenjot produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri melalui revitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif alias idle tentunya disambut baik seluruh KKKS dan industri penunjang migas. Kita optimistis pencapaiannya ke depan akan lebih baik,” kata Gusminar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Gusminar, pemangku kepentingan (stakeholders) selama ini telah bekerja keras mengamankan target lifting minyak.

Mengacu pada data yang dirilis pemerintah, kata dia, dari total 44.985 sumur di Indonesia, sebanyak 16.990 sumur masuk pada kategori sumur idle. Meski tidak semua sumur idle tersebut memiliki potensi untuk reaktivasi, sebagian besar sumur berpotensi dilakukan reaktivasi.

“Dengan reaktivasi dan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan, di samping meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja (WK) migas. Oleh karena itu, dalam forum ini kami menyampaikan pemikiran, saran dan rekomendasi untuk mempertahankan serta meningkatkan laju produksi migas nasional,” ujar Gusminar.

Gusminar menekankan pentingnya untuk terus menarik laju investasi dalam negeri dan asing dengan menawarkan ketentuan fiskal yang kompetitif. Sebab dalam menjaga lifting minyak dan gas bumi dibutuhkan iklim investasi yang mendukung, serta adanya kemudahan berusaha dan perizinan serta perbaikan regulasi sehingga ke depan kegiatan eksplorasi kian masif.

“Kemudahan berusaha dan perizinan ikut membantu menjaga lifting migas. Misalnya perlu adanya kemudahan yang bersinggungan dengan kawasan hutan, permasalahan lahan dan lainnya,” ungkap Gusminar saat berbicara dalam diskusi bertajuk “Formulasi Lifting Migas untuk Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Energi Nasional” di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih jauh dia menjelaskan program utama peningkatan produksi migas mengacu pada program jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk program jangka pendek ini berupa pengeboran sumur pengembangan lebih dari 1.000 sumur tiap tahun, reaktiviasi idle well 1.000-1.5000 sumur per tahun, dan percepatan eksekusi CEOR Minas area A (2 juta bbls), Steamflood Rantau Bais (2,8 juta bbls), dan simple sulfactant Balam South.

“Dalam jangka menengah atau mid term antara lain percepatan proyek 153 POD/OPL/OPLL baru ditambah 4 PSN (Masela, AKM, IDD plus Geng North, UCC). Percepatan POD 301 undeveloped discoveries,” ujarnya.

Sedangkan untuk jangka panjang dilakukan pengeboran eksplorasi targeting Giant Prospect, rata-rata 54 sumur tiap tahun, PSE 5 lapangan Big Fish per tahun.

Pembicara lain dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya yang membidangi masalah energi dan sumber daya mineral (ESDM) menekankan pentingnya dilakukan terobosan dan inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan produksi sumur-sumur minyak tua.

“Kita berpikir bagaimana memberikan masukan sehingga problematika (lifting minyak) bisa kita atasi. Kita juga perlu investasi masuk dan hadirkan teknologi baru karena mungkin sumur tua yang ada pada hari ini dengan teknologi yang lama tidak lagi ekonomis,” ungkap Bambang.

Sementara itu, pengamat sektor ESDM Syamsu Daliend mengatakan kegiatan pengembangan dan produksi sumur minyak harus terus dipercepat. Dengan adanya percepatan produksi dan mengoptimalkan kembali sumur idle yang ada serta penerapan teknologi seperti EOR di sumur-sumur tua, maka produksi minyak bisa menyentuh di atas angka 600 ribu barel per hari.

“Kalau ditotal akan ada penambahan jumlah produksi yang lumayan untuk menahan laju penurunan. Produksi minyak bisa menyentuh angka 600 ribu barel pada tahun depan,” ujarnya.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi pemerintah baru Indonesia diperkirakan akan mereda

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,15 persen pada 2025.

Menurutnya, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi pemerintahan baru Indonesia akan mereda pada akhir tahun 2024.

“Ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi pemerintah baru Indonesia diperkirakan akan mereda, seiring dengan keberpihakan Prabowo pada agenda pro-pertumbuhan yang semakin jelas. Meskipun ketidakpastian global baru-baru ini meningkat akibat sikap The Fed yang kurang dovish dan meningkatnya kemungkinan Trump memenangkan pemilihan presiden AS, jalur pemangkasan suku bunga kebijakan global, termasuk potensi penurunan BI-Rate, masih diantisipasi,” kata Josua kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Faktor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah penurunan suku bunga kebijakan global, termasuk potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia atau BI-Rate.

Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi langsung dan arus modal masuk, yang memberikan dukungan lebih lanjut untuk investasi sektor swasta.

Diketahui, pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat melambat sebesar 4,95 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini sedikit menurun dari triwulan II yang tercatat sebesar 5,05 persen (yoy).

Di dalam negeri, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap stabil, didukung oleh inflasi yang relatif rendah akibat normalisasi pasokan makanan. Musim liburan di sekitar Natal dan Tahun Baru juga diperkirakan akan mendorong permintaan dan mobilitas domestik pada kuartal keempat tahun 2024.

Josua mempertahankan ekspektasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 di sekitar 5,04 persen, sedikit turun dari 5,05 persen pada tahun 2023.

Untuk tahun 2025, konsumsi rumah tangga diproyeksikan meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali dalam kisaran target dan potensi penurunan lebih lanjut pada BI-Rate.

“Ke depan, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan meningkat pada tahun 2025, terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan peningkatan aktivitas investasi. Sebaliknya, pertumbuhan belanja pemerintah diperkirakan akan melambat, sementara ekspor neto cenderung stabil,” jelasnya.

Di sisi perdagangan eksternal, lanjut Josua, ekspor neto diperkirakan akan tetap stabil relatif terhadap level tahun 2024. Pertumbuhan ekspor dapat memperoleh momentum karena penurunan suku bunga global dan efek dasar yang rendah mulai tahun 2024.

Pada saat yang sama, pertumbuhan impor diproyeksikan akan meningkat, didorong oleh peningkatan permintaan input dan barang modal untuk mendukung aktivitas investasi.

Adapun saat konferensi pers pada Selasa (5/11), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 yang sebesar 4,95 persen (yoy) lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara kekuatan ekonomi dunia lainnya.

Ia menilai bahwa secara historis, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III seringkali menunjukkan penurunan dari capaian pada triwulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen pada triwulan II.

Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan tidak terdapatnya kegiatan besar nasional, seperti perayaan hari besar keagamaan atau liburan sekolah yang dapat menjadi pendorong pergerakan mesin-mesin ekonomi domestik sepanjang triwulan III.

“Namun, kalau dibandingkan dengan negara lain, kita lihat Singapura juga (pertumbuhan ekonominya) relatif rendah di 4,1 persen, Arab Saudi sebesar 2,1 persen, Amerika Serikat sebesar 2,8 persen, dan Meksiko sebesar 1,5 persen,” ujar Airlangga.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan tersebut dicapai Indonesia dengan inflasi yang rendah sebesar 1,7 persen (yoy) pada Oktober 2024 serta rasio utang yang terkendali pada level 39,4 persen di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, belum pastinya hasil pemilu Amerika Serikat, serta pelemahan daya beli kelas menengah.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mendorong kolaborasi bilateral bisnis dan investasi dengan Indonesia melalui Forum Bisnis HunIndotech 5.0 yang menjembatani hubungan perusahaan antara kedua negara.

“Tahun ini adalah tahun yang tepat untuk memperkuat hubungan kita dengan kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Karena Indonesia adalah ekonomi ASEAN terbesar, Indonesia jelas merupakan salah satu mitra terpenting bagi kita,” ujarnya dalam konferensi pers “Potensi Peningkatan Kerja Sama Investasi dan Bisnis antara Hungaria dan Indonesia" di Jakarta, Rabu.

Forum Bisnis HunIndotech 5.0 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Hungaria dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta untuk memamerkan keahlian Hungaria dalam bidang Artificial Intelligence (AI), agriculturaltechnology (agri-tech), dan keamanan siber.

Forum tersebut juga mendiskusikan topik-topik penting seperti sistem teknologi pembayaran tol Multi Lane Free Flow (MLFF) berbasis teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memungkinkan pembayaran tol tanpa berhenti melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit.

Dia menilai inovasi MLFF merupakan ekspor transfer teknologi terbesar Hungaria dan sebuah investasi strategis yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia dengan nilai 300 juta dolar Amerika Serikat (AS). Proyek ini disebut sebagai investasi monumental dalam infrastruktur Indonesia dan suatu lompatan maju dalam mengurangi kemacetan, meminimalkan dampak lingkungan, serta memajukan transformasi digital.

Lebih lanjut, proyek MLFF juga dinyatakan memberi sinyal kepada investor Eropa tentang peluang yang ditawarkan Indonesia di sektor-sektor seperti infrastruktur cerdas, energi bersih, dan solusi teknologi tinggi.

Forum tersebut juga membahas kolaborasi ketahanan pangan melalui inovasi agri-tech, mengingat tujuan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan gizi melalui antara lain program Makan Bergizi Gratis. Teknologi pertanian Hungaria menawarkan solusi untuk produksi pangan berkelanjutan.

Dengan inovasi dalam akuakultur dan pertanian presisi, ucapnya, maka dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan sumber daya, serta memastikan pasokan pangan berkualitas tinggi.

Penyedia teknologi Hungaria dinilai bisa mendukung prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan dengan menerapkan perangkat yang meningkatkan produktivitas, Misalnya ialah produksi beras sebagai komponen penting dari pola makan Indonesia.

HunIndotech 5.0 turut membahas peningkatan pendidikan dan layanan melalui teknologi. Seruan Presiden Prabowo untuk mengembangkan sektor pendidikan dan perawatan kesehatan dinilai dapat didukung oleh AI dan perangkat digital Hungaria yang dirancang guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan publik.

Terakhir, diskusi perihal kolaborasi dalam bidang keamanan siber dan pertahanan dalam HunIndotech 5.0 menggarisbawahi urgensi isu tersebut guna memperkuat pertahanan digital kedua negara.

“Hungaria adalah mitra potensial yang sangat bagus karena kami tidak punya kepentingan untuk membahayakan data Indonesia. Oleh karena itu, saya yakin bahwa keamanan siber jelas merupakan salah satu topik yang dibutuhkan saat ini,” kata Lilla.

Kemitraan antara Hungaria dan Indonesia yang disorot melalui Forum Bisnis HunIndotech 5.0 disebut mencerminkan komitmen Hungaria mendukung Visi Emas Indonesia 2045.

Mengingat Hungaria saat ini memegang jabatan presidensi Uni Eropa, pihaknya menekankan hubungan antara ASEAN dengan Uni Eropa lebih kuat, terutama di bidang-bidang yang sejalan dengan tujuan Indonesia untuk pertumbuhan berkelanjutan yang digerakkan melalui teknologi, transformasi digital, dan modernisasi infrastruktur.

“Kami dapat menemukan perusahaan-perusahaan Hungaria yang sangat tertarik untuk datang ke kawasan ini, dan kami membawa berbagai sektor berbeda ke Indonesia. Kami melakukan itu untuk berbagi keahlian,” ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei MarkPlus.Inc menunjukkan bahwa ada setidaknya empat segmen konsumen mobil di Indonesia, yakni segmen analis, realis, konformis, dan ekspresionis.

"Kita melihat segmentasi, ada empat segmen otomotif Indonesia yang kita pantau, yakni segmen analis, realis, konformis, dan ekspresionis," kata CEO MarkPlus.Inc Iwan Setiawan dalam diskusi Automotive Industry Roundtable: Navigating the Future of The 4W Industry di Jakarta, Rabu.

Survei untuk melihat segmentasi konsumen otomotif tersebut dilakukan pada 180 responden yang tersebar di wilayah Indonesia pada Agustus 2024.

Berikut segmen-segmen konsumen otomotif yang dipantau beserta karakteristiknya.

Segmen Analis (50,3 persen)

Menurut hasil survei, segmen analis merupakan segmen yang paling besar di Indonesia.

Konsumen tipe ini punya banyak pertimbangan dalam menentukan pilihan kendaraan. Mereka mempertimbangkan matang-matang berbagai aspek sebelum memutuskan untuk membeli mobil.

"Mereka ini rasional dan menganalisis berbagai hal, harga beli, harga jual nantinya, suku cadangnya mudah didapat atau tidak, purnajual, diskon berapa, dan lainnya," kata Iwan.

Iwan mengatakan, sebagian besar konsumen dalam segmen analis merupakan pembeli mobil pertama. Mereka paling banyak pembeli mobil terjangkau dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC).

Segmen Realis (33,7 persen)

Segmen realis mencakup konsumen yang mudah dipengaruhi oleh orang lain atau orang di sekitarnya.

Konsumen dalam segmen ini memiliki karakteristik unik. Kalau sudah merasa nyaman dengan suatu produk, mereka umumnya memaklumi harga yang ditawarkan.

"Realis ini lebih gampang dipengaruhi orang lain, mereka ini seperti 'saya mau ini, sudah coba enak, oke'. Sangat simpel, tidak memikirkan yang lain-lain," kata Iwan.

Segmen Ekspresionis (11,2 persen)

Konsumen dalam segmen ekspresionis sangat menyukai mobil yang dapat menunjukkan ekspresi atau presentasi diri.

"Ini merupakan segmen yang lumayan besar juga, mereka adalah yang melihat gaya, model, dan desain lebih penting dari pada fungsi atau utility dari mobilnya. Jadi dia lebih menganggap ini adalah ekspresi dari dirinya," kata Iwan.

Konsumen dalam segmen ekspresionis biasanya tidak ingin membeli mobil yang dipakai oleh banyak orang.

Segmen Konformis(4,7%)

Berkebalikan dengan segmen ekspresionis, konsumen dalamsegmen konformis menganggap mobil yang paling banyak dipakai orang sebagai yang terbaik.

"Konformis ini sekarang sudah tidak banyak lagi seperti dahulu, mereka itu menganggap 'wah banyak ya di jalan, ini berarti baru mobil yang benar nih', mobil sejuta umat orang bilangnya," kata Iwan.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Syaroni Rofii menilai politik luar negeri Indonesia bebas aktif memberi ruang kerja sama dengan Negara Paman Sam usai Donald Trump mengungguli hasil quick count (hitung cepat) Pilpres Amerika Serikat (AS).

"Doktrin politik Indonesia yang bebas aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan semua negara termasuk dengan AS," kata Syaroni yang juga dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump tampaknya akan menggunakan pendekatan politik luar negeri yang pragmatis dengan mengedepankan kepentingan ekonomi AS di atas segalanya, sebagaimana yang dilakukan Trump pada periode pertama kepemimpinannya.

Menurut dia, pendekatan Donald Trump yang cenderung strict tentu saja perlu direspons oleh kepemimpinan di Indonesia dengan mengedepankan konsep kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

Dalam hal ini, Syaroni mengatakan bahwa komitmen investasi Amerika Serikat di Indonesia yang menjadi kebutuhan Indonesia saat ini adalah di bidang energi.

Untuk itu, lanjut dia, komitmen transpacific partnership perlu ditunjukkan Amerika Serikat di wilayah investasi.

Syaroni berpendapat bahwa Indonesia harus memastikan perdamaian di kawasan tengah terkait dengan tren konflik pada Laut China Selatan.

"AS sebagai aktor utama memiliki kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan," ujarnya.

Pilpres AS diselenggarakan pada hari Selasa, 5 November waktu AS, dan diikuti dua kandidat, yakni Donald Trump dan Kamala Harris.

Hingga Rabu pukul 11.47 WIB, Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump unggul sementara versi hitung cepat atas pesaingnya Kamala Harris dari Partai Demokrat.

Berdasarkan data terkini Associated Press (AP), hingga 6 November 2024 waktu Indonesia, secara nasional Trump unggul 52,4 persen suara atas Harris yang meraih 46,3 persen suara.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada Jumat (8/11) mendatang.

"Belum jadi besok. Iya tunggu Presiden kembali (dari lawatan ke luar negeri)," kata Muliaman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Muliaman menjelaskan alasan mundurnya peluncuran BP Danantara karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin sebelum badan tersebut diluncurkan.

Selain itu, pembentukan Danantara juga tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Muliaman mengatakan bahwa peluncuran BPI Danantara dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran badan itu akan dilakukan di Kantor Danantara, di Jalan Soeroso, Jakarta.

Mulimana mengatakan bahwa BPI Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

The Fed akan memilih sikap penurunan suku bunga yang lebih konservatif

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Bank Mandiri Reny Eka Putri mengatakan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed akan bersikap konservatif terhadap arah penurunan suku bunga acuannya, Fed Funds Rate (FFR).

“The Fed akan memilih sikap penurunan suku bunga yang lebih konservatif. Di sisi kebijakan moneter, Federal Reserve diperkirakan akan menerapkan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin yang lebih hati-hati pada pertemuan FOMC (Federal Open Market Committee) hari Kamis (7/11),” kata Reny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Reny menuturkan sikap konservatif tersebut karena Fed berupaya menyeimbangkan tekanan inflasi yang terus berlanjut dengan pasar tenaga kerja yang melambat.

Pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 97 persen bahwa Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada November 2024 setelah melakukan pemangkasan besar-besaran sebesar 50 bps pada September 2024.

Sebelum menurunkan suku bunga, Fed akan kembali memantau dengan saksama perkembangan indikator ekonomi seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS, tingkat inflasi, angka ketenagakerjaan, dan belanja konsumen.

“Kepastian waktu pemangkasan suku bunga Fed akan menentukan kondisi pasar keuangan dan volatilitas rupiah di masa mendatang,” ujarnya.

Menurut Reny, volatilitas pasar akan meningkat sehingga perlu mewaspadai arus modal keluar dari pasar keuangan domestik.

Arus modal di pasar saham domestik saat ini tercatat net inflow sebesar Rp369,3 miliar month to date (mtd) atau net inflow sebesar Rp38,7 triliun year to date (ytd).

Dengan demikian, kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hingga 4 November 2024 tercatat net outflow sebesar Rp4,3 triliun mtd atau net inflow sebesar Rp38,7 triliun ytd, atau 14,8 persen dari total outstanding.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang solid, cadangan devisa yang tinggi, dan harga yang terkendali masih mendukung optimisme investor terhadap perekonomian domestik. Sementara itu, ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, BI-Rate, masih dapat berlanjut tahun ini.

“Kondisi ekonomi global, ekspektasi inflasi, stabilitas rupiah, dan sasaran kebijakan moneter menjadi determinan utama yang dapat mendorong bank sentral untuk melakukan penurunan suku bunga,” tuturnya.

Untuk memitigasi volatilitas eksternal, Bank Indonesia akan melanjutkan triple intervention dan optimalisasi lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan menyerap aliran modal.

Dengan asumsi kebijakan The Fed akan menurunkan Fed Funds Rate (FFR) menjadi 4,5 persen, BI-Rate menjadi 5,75 persen, dan potensi masuknya modal lebih banyak ke pasar domestik, ia tetap mempertahankan estimasi nilai tukar rupiah bisa mencapai kisaran Rp15.500 per dolar AS hingga Rp15.700 per dolar AS.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kami siap. Teknologi kami sudah siap.

Jakarta (ANTARA) - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menyatakan kesiapan untuk segera menerapkan sistem pembayaran tol tanpa sentuh berbasis satelit (GNSS/Global Navigation Satellite System Based Multi Lane Free Flow/MLFF) di Indonesia dari sisi sistem maupun teknologi.

“Inti dari kolaborasi antara kedua negara berpotensi membuka kolaborasi lebih lanjut antara kedua negara, memperkuat persahabatan dan kemitraan antara kedua negara,” ujar Direktur Utama PT RITS Attila Keszeg dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

MLFF adalah sistem yang ditawarkan RITS untuk mengatasi peningkatan kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahun.

Data Bank Dunia tahun 2019 mencatatkan kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar 4 miliar dolar AS per tahun.

Mengacu riset tersebut, pihaknya menawarkan sistem pembayaran non stop dan tanpa sentuh melalui MLFF berbasis satelit yang disebut mampu mengurangi waktu tempuh kendaraan, serta berdampak positif bagi lingkungan karena mengurangi polusi udara maupun kebisingan akibat kemacetan di gerbang tol.

Lebih lanjut, proyek MLFF merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai 300 juta dolar AS atau Rp4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria.

PT RITS menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF pasca memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 pada 27 Januari 2021.

Pihaknya menerangkan bahwa pengembangan MLFF merujuk pada kontrak yang disepakati sebelumnya, dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan utama dalam perubahan sistem pembayaran tol di Indonesia.

Keberadaan MLFF dinilai semakin kuat dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2024.

Hal itu didasari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

RITS menganggap peraturan ini adalah dasar hukum bagi pelaksanaan sistem MLFF yang telah dinantikan oleh pihaknya dan pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran MLFF berbasis satelit disebut sebagai lompatan besar dalam sistem pembayaran tol di Tanah Air, sehingga dapat menciptakan nilai bagi kemajuan teknologi jalan tol di Indonesia. Negara ini juga akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara dalam memanfaatkan sistem MLFF.

“Kami siap. Teknologi kami sudah siap. Kami membutuhkan kolaborasi yang sangat kuat dari ekosistem, dan dalam ekosistem ini, yang sebagian merupakan perusahaan milik negara atau pelaku publik (publicplayers), ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan dengan hasil yang positif,” kata Attila.

“Kami sedang mempertimbangkan dan merencanakan seluruh upaya kami untuk memiliki (pembukuan laporan keuangan perusahaan) Q1 (quartal I) pada kuartal pertama tahun 2025," katanya pula.

Seperti diketahui, sistem pembayaran tol sudah mengadopsi sistem MLFF sejak 12 Desember 2023 yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Sistem MLFF diterapkan secara bertahap mulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024