Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045.

“Kita berkumpul dengan niat besar untuk mengubah wajah perkelapaan Indonesia di Tanah Air,” ujar Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Peluncuran peta jalan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Dewan Kelapa Indonesia, serta mitra internasional, seperti International Coconut Community dan Roemah Kelapa Indonesia.

Selain itu juga melibatkan Himpunan Sabut Kelapa Indonesia (HIPSKI), Gabungan Pengusaha Nata De Coco Indonesia (GAPNI), Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI), dan asosiasi-asosiasi lainnya yang terkait.

"Kita semua di sini bertanggung jawab atas kemajuan di masa depan, dan saya yakin kelapa akan mendapatkan posisi tawarnya di dunia, terutama dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini dan permintaan yang semakin tinggi untuk produk yang ramah lingkungan,” ungkap Suharso.

Peta jalan hilirisasi kelapa ini mencakup pemutakhiran pohon industri kelapa berbasis lima bagian kelapa yang diolah dan lokasi industri dalam negeri yang sudah menguasai produk-produk turunan kelapa tertentu.

Penyusunan klasifikasi bahan baku, lapangan usaha Indonesia, dan penggunaan kode harmonisasi produk yang dikerjasamakan dengan internationalcoconutcommunity turut dilakukan.

Selanjutnya, peta jalan mencakup pula inisiasi pengembangan data rantai pasok kelapa dalam bentuk tabel konversi sebagai satu data pertama yang dikembangkan di Indonesia, mengikuti langkah Filipina. Bappenas juga melengkapi dengan data dari rantai pasok, sehingga bisa diketahui margin harga yang berguna untuk memahami kebutuhan pasokan dan potensi penciptaan nilai tambah.

“Ke depan, kami ingin memperluas kerjasama dalam pengembangan data melalui pemanfaatan teknologi, termasuk penginderaan jarak jauh dan bigdata analysis yang sudah dimulai oleh pelaku usaha maupun oleh Kementerian Pertanian,” ucap Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo.

Terakhir, peta jalan ini merancang program hilirisasi yang dijadikan pengungkit dan menjadi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hilirisasi kelapa sendiri telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berterima kasih terhadap seluruh mitra terkait, termasuk perwakilan dari PT Pulau Sambu, PT Cargill Indonesia, PT Sasa Inti, CV Sentra Inovasi Kelapa, dan PT Bangki Daya Kreasindo yang menjadi tempat observasi dan diskusi Bappenas mengenai kelapa sekaligus isu-isu pengembangan dari komoditas tersebut.

“Kami terbuka untuk membangun kolaborasi ke depan lebih baik dan semoga satu ikhtiar bersama ini bisa dilaksanakan bersama melalui kolaborasi yang kuat,” kata dia.

Indonesia menetapkan target untuk meningkatkan nilai ekspor kelapa hingga 10 kali lipat dalam 20 tahun ke depan yang didukung dengan peningkatan produksi kelapa unggul, riset, serta inovasi untuk diversifikasi produk kelapa.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menargetkan transaksi Repurchase Agreement (Repo) mencapai Rp30 triliun per hari pada 2030 dengan mulai beroperasinya Central Counterparty untuk Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA).

“Lima tahun berdasarkan strategic business plan, akan kita tingkatkan per day dari Rp14 triliun menjadi Rp30 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara peluncuran CCP PUVA di Jakarta, Senin.

Perry menuturkan CCP PUVA

“Repo dalam 10 tahun terakhir rata-rata harian setelah kita bekerja sama dengan industri naik dari di bawah Rp1 triliun hanya beberapa ratus miliar per day, sekarang adalah Rp14 triliun per day,” ujarnya.

Selain itu, BI juga menargetkan ke depan transaksi Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) mengalami peningkatan menjadi Rp1 miliar per hari.

“DNDF sekarang per day baru Rp100 juta, dalam lima tahun ayo kita tingkatkan jadi Rp1 billion per day,” ujarnya.

CCP bertindak sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang (novasi) bagi transaksi anggotanya. Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan OJK telah menerbitkan sejumlah peraturan yang relevan untuk memastikan kesiapan perbankan dan pelaku industri menghadapi implementasi transaksi melalui CCP.

Beberapa diantaranya Peraturan OJK (POJK) 27 Tahun 2002 tentang perubahan terhadap POJK Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Surat Edaran OJK 16/2023 tentang Perhitungan Permodalan Untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga Central Counterparty dan surat edaran OJK 17/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang Tidak Dikliringkan Melalui Lembaga Central Counterparty.

Ketiga regulasi OJK tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan Over-the-counter (OTC) derivatives market reforms termasuk implementasi transaksi melalui CCP.

“Ketentuan terkait persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga CCP ini sangat penting dalam memastikan bahwa transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP tetap dikelola dengan risiko yang terukur,” ujar Mahendra.

Dengan adanya kewajiban margin, risiko gagal bayar atau default pada transaksi bilateral dapat diminimalisasi sehingga dapat menjaga stabilitas pasar.

Selain itu, OJK juga berharap bahwa implementasi persyaratan margin tersebut akan semakin mendorong lebih banyak transaksi yang dikliringkan melalui CCP sebagai insentif dari sisi agunan yang akan diperoleh bank apabila mengkliringkan transaksi derivatif di CCP.

Sementara ketentuan mengenai persyaratan permodalan untuk eksposur bank terhadap CCP memberikan intensif bagi bank yang mengkliringkan transaksinya melalui CCP dengan bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan transaksi yang tidak dikliringkan melalui CCP.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengharapkan hilirisasi kelapa Indonesia bisa menjadi pengungkit kesejahteraan para petani dan masyarakat umum yang berkecimpung di sektor tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

“99 persen luas areal kelapa di Indonesia ini dilakukan usahanya oleh masyarakat (berstatus perkebunan rakyat). Karena itu, kita berharap hilirisasi kelapa Indonesia ke depan ini bisa menjadi pengungkit untuk mensejahterakan para petani atau masyarakat pada umumnya yang berkecimpung di perkelapaan,” ucapnya.

Peluncuran peta jalan ini diharapkan akan membawa Indonesia menjadi pemimpin global dalam perkelapaan.

Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar ke-2 di dunia setelah Filipina dengan jumlah produksi mencapai 2,83 juta metrik ton (MT) pada 2023 yang dapat mengekspor komoditas tersebut senilai 1,55 miliar dolar AS dengan pangsa 38,3 persen dari total ekspor dunia.

Tujuan ekspor utama kelapa Indonesia di antaranya Tiongkok, Malaysia, dan Singapura dengan produk ekspor utama minyak kelapa, santan kelapa, arang kelapa, dan kelapa parut.

Peringkat Indonesia di posisi kedua kalah dari Filipina sejak tahun 2020 dalam hal luas dan volume serta pengekspor kelapa dan turunannya (dalam nilai maupun ragam).

Catatan lainnya ialah produktivitas kelapa di Tanah Air stagnan di angka 1,1 ton per ha, 98,95 persen kebun rakyat tradisional tanpa pengorganisasian dan regenerasi, sebanyak 378.191 ribu ha tanaman tak menghasilkan (tua/rusak) dengan kemampuan replanting 6-10 ribu ha per tahun, lalu 756,98 juta kelapa bulat masih diekspor dengan pajak ekspor 0 persen.

Selanjutnya yaitu 52,34 persen pemanfaatan kelapa dalam bentuk kopra untuk diolah menjadi minyak kelapa, ada 3,68 juta ton air kelapa dibuang yang diperkirakan menghilangkan potensi sebesar 5,25 miliar dolar Amerika Serikat (AS), serta potensi nilai ekonomi dari sabut maupun tempurung kelapa yang terbuang/belum dimanfaatkan masing-masing sebesar 320 juta dolar AS dan 373 juta dolar AS.

Secara garis besar, dia menilai ada dua tantangan utama dalam hilirisasi kelapa.

Pertama ialah praktik budidaya konvensional, sehingga sulit memenuhi permintaan yang bersifat konsisten dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan cara pandang baru dalam mengembangkan komoditas kelapa.

“Kita sering kali kedodoran gitu kalau menghadapi permintaan. Jadi begitu kita menghadapi permintaan yang sifatnya itu continue dan consistent itu langsung kita terkapar. Kita tidak punya, padahal kesempatannya begitu punya besar. Jadi, saya kira ini baik sekali kalau pemerintah-pemerintah daerah mulai menghidupkan kalau memang ada kelapa-kelapa di daerahnya, itu bisa dilakukan peremajaan dengan baik dan bisa menghitung sedemikian rupa ketersediaannya secara continue, maka persoalan klasik atas discontinuesupply itu bisa kita atasi,” ungkap dia.

Kedua yaitu dampak perubahan iklim terhadap petani kelapa yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan dan menurunkan ketertarikan para petani untuk mengembangkan kelapa. Dalam hal ini, dia mengusulkan penerapan pertanian regeneratif sebagai solusi memulihkan lahan dan menjaga keanekaragaman hayati, terutama memelihara kesehatan tanah.

Dengan menyehatkan lahan melalui pola budidaya yang baik (good agricultural culture), penerapan polikultur, penggunaan sumber daya genomik dan bioteknik, serta pengembangan varietas bibit kelapa baru, maka akan menghindarkan dari krisis lingkungan.

“Tentu saja pemanfaatan IoT (InternetofThings), ArtificialIntelligence, dan pengetahuan yang lain, bigdataanalysis, mudah-mudahan memungkinkan petani mengoptimalkan cara pengelolaan perkebunannya, bagaimana pupuk digunakan, pengairan, penanganan hama penyakit, dan yang penting juga bagaimana petani bisa langsung punya akses terhadap harga dan kebutuhan pasar, sehingga para petani memiliki posisi tawar yang baik,” kata Suharso.

Di sisi lain, ada berbagai peluang untuk mengembangkan hilirisasi kelapa yang telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Beberapa di antaranya adalah pasar global kelapa diperkirakan tumbuh 7,05 persen hingga tahun 2029 dengan permintaan terbesar dari Eropa, AS, serta China untuk produk makanan dan minuman, kosmetik, kesehatan, hingga tekstil.

Selain itu, Indonesia juga menguasai pasar gula kelapa dan briket shisha terbesar di dunia, potensi pasar dalam negeri sangat besar, adanya 278 industri pengolahan (83 persen di Jawa dan Sumatera), kemajuan riset dan inovasi produk masa depan yang multi manfaat (seperti karbon aktif, nano selulosa, hingga Medium Chain Triglyceride/MCT atau asam lemak pada minyak kelapa), dan potensi pendanaan hilirisasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menurut Suharso, seluruh bagian dari kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari air, daging buah, batang, daun, hingga akar. Diversifikasi produk turunan kelapa yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi antara lain menjadi kertas selulosa nata de coco, baterai listrik ramah lingkungan, bioavtur, hingga santan kelapa sebagai susu vegan.

“Tentu seluruh upaya ini harus sedemikian rupa tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi bisa diorkestrasi dan dengan demikian kalau bentuknya orkestrasi, pendekatannya adalah industri dan pasar yang lebih luas, sehingga kontinuitas dari supply terjaga, kualitasnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Model bisnis dan financialmodel juga tentu akan tersertakan sedemikian rupa, dan dengan demikian pembinaan petani-petani muda juga akan tertarik karena cara-cara pendekatan yang sesuai dengan zamannya,” ujar Menteri PPN.

Sebagai penutup, dia menegaskan bahwa para pemangku kepentingan terkait perkelapaan bertanggung jawab atas kemajuan komoditas tersebut agar memperoleh posisi tawar tersendiri di mata perdagangan global dan menyejahterakan masyarakat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

kami mengimbau agar bank transparan dan terbuka dalam menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan perbankan di level 4,25 persen untuk simpanan rupiah bank umum.

Sementara, untuk bunga penjaminan simpanan valuta asing (valas) bank umum dan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masing-masing tetap di level 2,25 persen dan 6,75 persen.

"Rapat dengan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan di bank umum dan BPR dengan rincian masing-masing sebagai berikut; untuk bank umum 4,25 persen, valas 2,25 persen, untuk Bank Perekonomian Rakyat 6,75 persen," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Adapun tingkat bunga penjaminan tersebut akan mulai berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Januari 2025.

Purbaya menjelaskan, tingkat bunga penjaminan ini ditetapkan setelah menimbang berbagai hal, di antaranya time lag dan respons penurunan suku bunga simpanan atas kebijakan bunga acuan bank sentral yang masih terbatas. Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah memangkas suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 bps hingga berada di level 6 persen.

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan yakni cakupan (coverage) simpanan yang masih memadai dari segi nominal maupun rekening. Kemudian LPS juga berniat memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga.

Dalam pemaparannya, Purbaya kembali menyampaikan bahwa tingkat bunga penjaminan merupakan batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan nasabah perbankan dapat masuk dalam program penjaminan simpanan.

"Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengimbau agar bank transparan dan terbuka dalam menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini, di antaranya melalui penempatan informasi di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada pihak perbankan agar selalu memperhatikan tingkat bunga penjaminan simpanan ketika mengelola dana nasabah. Begitu juga dalam kegiatan operasional sehari-hari, LPS meminta bank untuk tetap mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan guna tetap menjaga tingkat likuiditas tetap sehat.

"Dalam menjalankan operasional, bank juga diminta tetap mematuhi pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia," ucap Purbaya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Hari ini secara resmi dan beroperasi central counterparty khusus derivatif suku bunga dan nilai tukar

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengatakan Central Counterparty untuk Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA), sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang (novasi) bagi transaksi anggotanya, mulai beroperasi hari ini.

“Hari ini secara resmi dan beroperasi central counterparty khusus derivatif suku bunga dan nilai tukar secara close-out netting, dan untuk itu tentu saja ini adalah suatu legacy,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara peluncuran CCP tersebut di Jakarta, Senin.

Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong peningkatan transaksi di pasar.

“Kemampuan CCP SBNT secara bisnis delapan bank dan KPEI ini adalah bagaimana untuk mengukur risiko para anggotanya dan kemampuan metode model bisnis dan segala macam juga sudah dirumuskan,” ujarnya.

Perry menuturkan 80 persen kepemilikan CCP PUVA atau Central Counterparty derivatif suku bunga dan nilai tukar (CCP SBNT) dipunyai oleh delapan bank yaitu Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata, dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Sedangkan 20 persen penyertaan modal pada CCP SBNT dimiliki oleh BI. Selanjutnya, KPEI mendapat mandat untuk memperluas lingkup layanan dan jasanya sebagai CCP tersebut.

“Sebagai regulator kami komitmen 20 persen ini layaknya adalah menjadi support motivasi bagi industri yang akan terus berkembang. Kami tidak ada niatan untuk mencampuri untuk ikut serta dalam manajemen bisnisnya,” tuturnya.

Pengembangan CCP sebagai infrastruktur pasar keuangan (IPK) di Indonesia merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, serta komitmen G20 OTC Derivatives Market Reform.

Pembentukan CCP juga merupakan bagian dari implementasi Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan yang dirumuskan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan pembentukan CCP di Indonesia merupakan salah satu elemen kunci dalam reformasi pasar derivatif yang tidak hanya meningkatkan stabilitas sistem keuangan, menurunkan counterparty risk tetapi juga membawa transparansi dan efisiensi lebih besar dalam pasar over-the-counter (OTC) derivative.

“Keberadaan CCP akan memberikan manfaat bagi industri jasa keuangan di Indonesia terutama dalam memitigasi risiko kredit pihak lawan serta meningkatkan efisiensi dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi derivatif,” ujarnya.

Dengan beroperasinya CCP, lanjut Mahendra, pasar derivatif di Indonesia akan menjadi lebih teratur, stabil dan kredibel di mata investor global.

Sebagai regulator, OJK senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap implementasi agenda G20 over-the-counter derivative market reform termasuk dalam proses pembentukan dan persiapan operasionalisasi CCP tersebut.

“Pembentukan CCP di KPEI ini dilakukan atas konsorsium dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, utamanya Bank Indonesia, kementerian dan lembaga terkait, OJK, dan industri keuangan. Hal ini bertujuan memastikan kebermanfaatan CCP bagi pengembangan pasar uang dan valuta asing serta operasionalisasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai informasi, CCP merupakan infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) dengan sekaligus menempatkan posisi sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi.

Tujuannya adalah memitigasi risiko kegagalan transaksi antarpihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

kami berharap investasi tersebut tidak hanya berhasil mewujudkan fasilitas produksi hulu migas, tetapi juga mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian serta terciptanya lapangan pekerjaan

Batam, Kepulauan Riau (ANTARA) - SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama Medco E&P Natuna Ltd. (Medco E&P) memenuhi target penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek konversi kapal tanker menjadi Floating Production Storage and Offloading (FPSO) Marlin Natuna.

Proyek konversi FPSO pertama di Indonesia yang dikerjakan oleh PT Hanochem Tiaka Samudera dan PT PaxOcean Batam itu mampu mencapai target TKDN sebesar 80 persen dan dikerjakan oleh 1.386 pekerja Indonesia atau 99 persen dari total tenaga kerja yang terlibat.

Deputi Eksploitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wahju Wibowo melalui tayangan video dari Jakarta dalam acara pelayaran (sail away) perdana FPSO Marlin Natuna di PaxOcean Pertama Shipyard, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Senin mengapresiasi capaian TKDN dalam pengerjaan Proyek FPSO Marlin Natuna.

Menurutnya, pembangunan FPSO Marlin Natuna mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional dan terutama perekonomian daerah.

"Dengan total investasi yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek Forel-Bronang secara keseluruhan mencapai sekitar 236 juta dolar AS atau sekitar Rp3,5 triliun, kami berharap investasi tersebut tidak hanya berhasil mewujudkan fasilitas produksi hulu migas, tetapi juga mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian serta terciptanya lapangan pekerjaan," kata Wahju.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi bukti bahwa industri hulu migas memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan industri dalam negeri dan terus berkontribusi dan memberikan multiplier effect," ungkapnya.

Sedangkan, Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan mengatakan tercapainya target TKDN dalam Proyek FPSO Marlin Natuna merupakan hasil kolaborasi yang baik antara industri hulu migas dengan industri dalam negeri .

"Keberhasilan mencapai TKDN sebesar 80 persen dan penyerapan maksimal tenaga kerja dari Indonesia membuktikan bahwa dengan sinergi yang baik, kita dapat membangun industri hulu migas yang mandiri dan berdaya saing. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek ini," kata Ronald.

Secara rinci, Contract and Procurement Manager PT Hanochem Juli Indira Wardhana menjelaskan kerja sama dengan berbagai perusahaan lokal dilakukan, di antaranya untuk memproduksi komponen-komponen kritis seperti kabel, pembakaran gas suar (flaring tip), dan bejana tekan (pressure vessel).

"Tak hanya itu, seluruh fabrikasi module FPSO ini juga dikerjakan oleh perusahaan lokal di wilayah Batam dengan melibatkan tenaga kerja lokal berpengalaman dan fresh graduate yang diberikan kesempatan berkontribusi di proyek nasional ini," ujar Juli.

Terkait penyerapan tenaga kerja Indonesia, Managing Director dan Chief Executive Officer PaxOcean Group Tan Thai Yong mengatakan pengerjaan proyek FPSO Marlin Natuna juga memberi kesempatan kepada para fresh graduate untuk berpartisipasi agar mendapatkan pengalaman yang bernilai.

"Kami berharap mereka juga dapat membagikan ilmu yang didapat dari dalam proyek ini kepada rekan-rekan lainnya sehingga memicu semangat membangun dan memajukan Indonesia di bidang industri migas," ucapnya.

Marlin Natuna merupakan proyek konversi kapal tanker pertama menjadi FPSO di Indonesia. FPSO Marlin Natuna yang memiliki kapasitas produksi 250.000 barel itu akan menampung minyak bumi dari proyek Forel di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Proyek Forel merupakan proyek minyak terbesar yang akan onstream di 2024 dengan perkiraan produksi sebesar 10.000 barel minyak per hari (BOPD).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan bahwa tarif tenaga listrik triwulan IV atau periode Oktober-Desember 2024 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN (Persero) tetap atau tidak mengalami perubahan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu di Jakarta, Senin, mengatakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), disebutkan penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian crude price (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

Menurut dia, parameter ekonomi makro triwulan IV 2024 menggunakan realisasi periode Mei-Juli 2024, yang mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian, biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga," sebutnya.

Jakarta (ANTARA) -

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Rupiah tergelincir jadi Rp15.140 setelah rilis inflasi PCE AS

Bursa regional Asia bergerak 'mixed', pelaku pasar tampaknya mencermati sentimen pasar keuangan

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah di tengah penguatan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

IHSG ditutup melemah 168,98 poin atau 2,20 persen ke posisi 7.527,93. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 21,01 poin atau 2,19 persen ke posisi 938,92.

“Bursa regional Asia bergerak mixed (variatif), pelaku pasar tampaknya mencermati sentimen pasar keuangan," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Dari Jepang, pelaku pasar menantikan arah kebijakan dari Perdana Menteri baru, yang mana mantan Menteri Pertahanan Shigeru Ishib meraih kemenangan dalam pemilihan Partai Demokrat Liberal pada Jumat lalu dan akan menggantikan Fumio Kishida sebagai Perdana Menteri Jepang.

Pelaku pasar menantikan arah dan pandangan dari Perdana Menteri baru tersebut, yang mana sebelumnya Shigeru Ishib yang kritis terhadap kebijakan moneter Bank of Japan (BoJ) dan sebelumnya beliau menyampaikan bahwa bahwa kebijakan harus tetap akomodatif karena kondisi ekonomi saat ini.

Dari China, bank sentral China (PBoC) kembali memberikan stimulus tambahan dengan menginstruksikan bank-bank komersial untuk menurunkan suku bunga pada semua kredit perumahan yang ada dan ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan rumah tangga di tengah-tengah perlambatan ekonomi.

Dari dalam negeri, pasar tampaknya masih terbebani oleh stimulus agresif dari China, sehingga menekan pasar keuangan dalam negeri. Aksi stimulus China secara jangka pendek tentunya memberikan daya tarik investor asing untuk berinvestasi ke China sehingga ini akan terjadi capital outflow.

Berdasarkan catatan dari Bank Indonesia (BI) untuk periode 23-26 September 2024 di mana aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik mencapai Rp9,73 triliun.

BI mengungkapkan nilai tersebut terdiri dari aliran modal asing keluar bersih di pasar saham Rp2,88 triliun, Surat Berharga Negara (SBN) Rp1,30 triliun, dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp5,55 triliun. Sehingga ini akan memberikan dampak premi risiko investasi mengalami kenaikan.

Dibuka melemah, IHSG betah ke teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, dua sektor meningkat dengan sektor transportasi & logistik paling tinggi yaitu 0,78 persen, diikuti sektor barang baku yang naik sebesar 0,29 persen.

Sedangkan sembilan sektor terkoreksi dimana sektor energi turun paling dalam yaitu minus 1,74 persen, diikuti sektor barang konsumen non primer dan sektor barang infrastruktur yang masing-masing minus 1,71 persen dan minus 1,49 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu KIOS, PKPK, BOBA, BRMS, dan PYFA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni PMMP, MLPL, TOBA, BREN dan LABA.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.365.560 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan 24,38 miliar lembar saham senilai Rp17,09 triliun. Sebanyak 202 saham naik, 383 saham menurun, dan 216 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 1.910,00 poin atau 4,80 persen ke 37.919,60, indeks Hang Seng menguat 501,37 poin atau 2,43 persen ke 21.133,67, indeks Shanghai menguat 248,96 poin atau 8,06 persen ke 3.336,50, dan Indeks Straits Times menguat 11,92 poin atau 0,33 persen ke 3.585,29.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Indeks Harga PCE tahunan menurun ke 2,2 persen year on year (yoy), lebih rendah dari ekspektasi 2,3 persen yoy

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan bahwa tarif tenaga listrik triwulan IV atau periode Oktober-Desember 2024 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN (Persero) tetap atau tidak mengalami perubahan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu di Jakarta, Senin, mengatakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), disebutkan penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian crude price (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

Menurut dia, parameter ekonomi makro triwulan IV 2024 menggunakan realisasi periode Mei-Juli 2024, yang mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian, biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan bahwa tarif tenaga listrik triwulan IV atau periode Oktober-Desember 2024 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN (Persero) tetap atau tidak mengalami perubahan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu di Jakarta, Senin, mengatakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), disebutkan penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian crude price (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

Menurut dia, parameter ekonomi makro triwulan IV 2024 menggunakan realisasi periode Mei-Juli 2024, yang mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian, biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024