Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) memperpanjang kerja sama keuangan bilateral hingga 1 November 2027. Perpanjangan kerja sama langsung dilakukan tiga tahun, yang mana sebelumnya hanya dilakukan selama satu tahun.

"Perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktek sebelumnya, dimana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun dan merefleksikan sinergi dan kolaborasi kedua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Ramdan menjelaskan ada dua kesepakatan yang dicapai, salah satunya adalah Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA). Lewat kesepakatan ini kedua negara dapat melakukan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp 100 triliun.

Kedua adalah Bilateral Repo Agreement (BRA), yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai 3 miliar dolar AS (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara), dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

"Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara," ujarnya.

Menurut Ramdan, hal ini juga menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia.

Sebanyak dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil diungkap. Berdasarkan keterangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), total kerugian dari dua kasus tersebut mencapai Rp 7,9 miliar.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, kasus pertama merupakan pemalsuan akta yang melibatkan lima orang tersangka. Komplotan mafia bekerja sama menawarkan tanah kepada korban yang nilai kerugiannya mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana tersangka RD meminta tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar,

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menargetkan transaksi Repurchase Agreement (Repo) mencapai Rp30 triliun per hari pada 2030 dengan mulai beroperasinya Central Counterparty untuk Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA).

“Lima tahun berdasarkan strategic business plan, akan kita tingkatkan per day dari Rp14 triliun menjadi Rp30 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara peluncuran CCP PUVA di Jakarta, Senin.

Perry menuturkan CCP PUVA

“Repo dalam 10 tahun terakhir rata-rata harian setelah kita bekerja sama dengan industri naik dari di bawah Rp1 triliun hanya beberapa ratus miliar per day, sekarang adalah Rp14 triliun per day,” ujarnya.

Selain itu, BI juga menargetkan ke depan transaksi Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) mengalami peningkatan menjadi Rp1 miliar per hari.

“DNDF sekarang per day baru Rp100 juta, dalam lima tahun ayo kita tingkatkan jadi Rp1 billion per day,” ujarnya.

CCP bertindak sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang (novasi) bagi transaksi anggotanya. Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan OJK telah menerbitkan sejumlah peraturan yang relevan untuk memastikan kesiapan perbankan dan pelaku industri menghadapi implementasi transaksi melalui CCP.

Beberapa diantaranya Peraturan OJK (POJK) 27 Tahun 2002 tentang perubahan terhadap POJK Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Surat Edaran OJK 16/2023 tentang Perhitungan Permodalan Untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga Central Counterparty dan surat edaran OJK 17/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang Tidak Dikliringkan Melalui Lembaga Central Counterparty.

Ketiga regulasi OJK tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan Over-the-counter (OTC) derivatives market reforms termasuk implementasi transaksi melalui CCP.

“Ketentuan terkait persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga CCP ini sangat penting dalam memastikan bahwa transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP tetap dikelola dengan risiko yang terukur,” ujar Mahendra.

Dengan adanya kewajiban margin, risiko gagal bayar atau default pada transaksi bilateral dapat diminimalisasi sehingga dapat menjaga stabilitas pasar.

Selain itu, OJK juga berharap bahwa implementasi persyaratan margin tersebut akan semakin mendorong lebih banyak transaksi yang dikliringkan melalui CCP sebagai insentif dari sisi agunan yang akan diperoleh bank apabila mengkliringkan transaksi derivatif di CCP.

Sementara ketentuan mengenai persyaratan permodalan untuk eksposur bank terhadap CCP memberikan intensif bagi bank yang mengkliringkan transaksinya melalui CCP dengan bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan transaksi yang tidak dikliringkan melalui CCP.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bank Indonesia atau BI resmi meluncurkan Central Counterparty atau CCP untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar pada Senin (30/9) di Jakarta. Gubernur BI Perry Warjiyo yakin CCP bisa membuat volume transaksi pasar uang dan valuta asing (valas) di Indonesia melonjak.

Perry menjelaskan, saat ini transaksi domestic non delivery forward atau DNDF baru mencapai US$ 100 juta per hari. DNDF merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.

“Dalam lima tahun dengan CCP, kita tingkatkan (DNDF) menjadi US$ 1 miliar per hari," kata Perry dalam acara peluncuran CCP di Jakarta, pada Senin (30/9).

Perry juga memastikan CPP dapat meningkatkan transaksi repurchase agreement atau repo yang saat ini berkisar Rp 14 triliun. Repo merupakan transaksi jual surat berharga dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Perry berharap skema CPP bisa meningkatkan transaksi repo menjadi Rp 30 triliun dalam lima tahun ke depan. “Ini sejalan dengan blue print kita untuk repo dari Rp 14 triliun ke Rp 30 triliun," ujar Perry.

Menurut Perry, potensi kenaikan transaksi DNDF dan repo karena skema CCP bisa membuat berbagai risiko transaksi lebih kecil jika dibandingkan dengan skema over the counter yang dilakukan industri keuangan dan ini akan mendongkrak aktivitas transaksinya.

"Karena CPP akan tersentralisasi dengan close out netting, maka risiko antar party-nya bisa kita minimalkan. Ini menjadi risiko kredit yang sangat tinggi," katanya.

Pada dasarnya, CPP dibuat untuk meningkatkan efisiensi transaksi di pasar uang dan valas. Untuk itu, program CPP melibatkan regulator, perbankan, dan industri keuangan.

Apa Fungsi CCP?

Delapan bank yang berpartisipasi dalam layanan pengembangan CCP yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat menyebut tugas perbankan tersebut untuk menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing atau PUVA.

Dengan fungsi tersebut, CCP juga menjadi penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi. “Hal ini bertujuan untuk memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak atau yang disebut dengan counterparty risk, risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar,” kata Donny dalma Taklimat Media di Gedung BI, Selasa (24/9).

Nantinya, CCP akan memberikan dampak terhadap transaksi pasar uang dan pasar valas menjadi lebih efisien. CCP juga akan mendukung efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar.

CCP juga memfasilitasi instrumen lindung nilai bagi perbankan, dunia usaha, investor, maupun pembiayaan perekonomian nasional. “Yang utama adalah transaksi lindung nilai untuk pasar keuangan kita, baik itu lindung nilai investasi asing atau portofolio,” ujar Donny.

Bank Indonesia atau BI resmi meluncurkan Central Counterparty atau CCP untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar pada Senin (30/9) di Jakarta. Gubernur BI Perry Warjiyo yakin CCP bisa membuat volume transaksi pasar uang dan valuta asing (valas) di Indonesia melonjak.

Perry menjelaskan, saat ini transaksi domestic non delivery forward atau DNDF baru mencapai US$ 100 juta per hari. DNDF merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.

“Dalam lima tahun dengan CCP, kita tingkatkan (DNDF) menjadi US$ 1 miliar per hari," kata Perry dalam acara peluncuran CCP di Jakarta, pada Senin (30/9).

Perry juga memastikan CPP dapat meningkatkan transaksi repurchase agreement atau repo yang saat ini berkisar Rp 14 triliun. Repo merupakan transaksi jual surat berharga dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Perry berharap skema CPP bisa meningkatkan transaksi repo menjadi Rp 30 triliun dalam lima tahun ke depan. “Ini sejalan dengan blue print kita untuk repo dari Rp 14 triliun ke Rp 30 triliun," ujar Perry.

Menurut Perry, potensi kenaikan transaksi DNDF dan repo karena skema CCP bisa membuat berbagai risiko transaksi lebih kecil jika dibandingkan dengan skema over the counter yang dilakukan industri keuangan dan ini akan mendongkrak aktivitas transaksinya.

"Karena CPP akan tersentralisasi dengan close out netting, maka risiko antar party-nya bisa kita minimalkan. Ini menjadi risiko kredit yang sangat tinggi," katanya.

Pada dasarnya, CPP dibuat untuk meningkatkan efisiensi transaksi di pasar uang dan valas. Untuk itu, program CPP melibatkan regulator, perbankan, dan industri keuangan.

Apa Fungsi CCP?

Delapan bank yang berpartisipasi dalam layanan pengembangan CCP yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat menyebut tugas perbankan tersebut untuk menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing atau PUVA.

Dengan fungsi tersebut, CCP juga menjadi penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi. “Hal ini bertujuan untuk memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak atau yang disebut dengan counterparty risk, risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar,” kata Donny dalma Taklimat Media di Gedung BI, Selasa (24/9).

Nantinya, CCP akan memberikan dampak terhadap transaksi pasar uang dan pasar valas menjadi lebih efisien. CCP juga akan mendukung efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar.

CCP juga memfasilitasi instrumen lindung nilai bagi perbankan, dunia usaha, investor, maupun pembiayaan perekonomian nasional. “Yang utama adalah transaksi lindung nilai untuk pasar keuangan kita, baik itu lindung nilai investasi asing atau portofolio,” ujar Donny.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai transaksi surat utang di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mencapai Rp124,4 triliun pada Juli 2024. Jumlah tersebut mencerminkan peningkatan sebesar 179,2% dari periode yang sama tahun lalu.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan nilai transaksi itu dikontribusikan oleh transaksi bilateral melalui mekanisme Request for Order (RFO) sebesar 76,7% dan Request for Quotation (RFQ) mencapai 23,3%.

“Tercatat pada Juli 2024, total nilai transaksi bulanan di SPPA mencapai all time high [ATH] yaitu Rp34,4 triliun per bulan. Rekor tertinggi sebelumnya pernah dicatatkan pada November 2023 yaitu Rp30,63 triliun per bulan,” ujarnya pada Jumat (9/8/2024).

Kautsar menyampaikan bahwa sampai dengan Juli 2024, pangsa pasar SPPA sudah menembus angka 13,7% jika dibandingkan dengan total seluruh nilai transaksi surat utang interdealer domestik oleh pengguna jasa SPPA. Capaian pangsa pasar tersebut meningkat hampir dua kali lipat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selama periode yang sama, pengguna jasa SPPA turut mengalami peningkatan. Total, terdapat empat pengguna jasa baru sehingga saat ini terdapat 37 pengguna jasa SPPA yang terdiri dari bank, perusahaan sekuritas, dan pialang pasar uang.

“Jumlah ini terus meningkat seiring dengan value added yang ditawarkan SPPA dalam transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk [EBUS],” kata Kautsar.

Direktur BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan kenaikan nilai transaksi dan jumlah pengguna SPPA dipicu oleh beberapa penyempurnaan pada SPPA, antara lain peningkatan batasan nilai minimum trading limit, manajemen risiko terkait acuan harga perdagangan, koreksi, dan pembatalan transaksi yang dilakukan langsung melalui SPPA.

Saat ini, lanjutnya, BEI sedang mempersiapkan SPPA agar dapat memberikan layanan transaksi repurchase agreement atau repo dengan underlying surat utang. Perluasan layanan itu supaya pelaku pasar dapat meraih benefit untuk bertransaksi pasar uang di SPPA.

Langkah tersebut juga akan melengkapi fitur transaksi surat utang yang sudah berjalan hingga saat ini. Setidaknya, ditargetkan 40 pengguna jasa SPPA dapat memanfaatkan layanan transaksi Repo Surat Utang saat diluncurkan akhir 2024.

“Digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dalam blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 memberikan kesempatan lebih besar kepada SPPA untuk dapat menjadi bagian dari sistem perdagangan terintegrasi yang dapat digunakan oleh para pelaku pasar surat utang dan pasar uang,” kata Jeffrey.